Kuesioner. 1. Apakah semua badan ( PT, CV, BUMN, BUMD, Fa, Kongsi, Koperasi, Lembaga, Bank, dan Badan lainnya ) yang membayarkan fee atau

Kuesioner A. Identitas 1. Nama

:

2. NPWP

:

3. Alamat

:

B. Pemotong PPh Pasal 21 1. Apakah semua badan ( PT, CV, BUMN, BUMD, Fa, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, Lembaga, Bank, dan Badan lainnya ) yang membayarkan fee atau honorarium atau imbalan sehubungan dengan jasa yang Bapak/Ibu berikan telah memotong PPh Pasal 21 dari jumlah yang dibayarkannya : a. Ya b. Tidak 2. Bila tidak, berapa % dari Badan sebagaimana dimaksud butir B.1 yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari Bapak/Ibu : a. < 25 % b. 25 % sampai 50 % c. > 50 % sampai 75 % d. > 75 % sampai < 100 %

Universitas Sumatera Utara

C. Pemotongan PPh Pasal 21 1. Besarnya tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan Bapak / Ibu adalah : a. 15% x ( 5% x Penghasilan Bruto ) b. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh x (50% x Penghasilan Bruto) 2. Kapankah saat terutang dan dipotong PPh Pasal 21 dari penghasilan Bapak/Ibu ? a. Saat dilakukan pembayaran penghasilan b. Setiap akhir bulan dilakukan pembayaran penghasilan. 3. Apakah semua Badan yang memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud butir B.2 memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 ? a. Ya b. Tidak 4. Bila tidak, berapa % dari Badan sebagaiman dimaksud butir C.4 yang memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Bapak/Ibu : a. < 25% b. 25% s/d 50% c. > 50% s/d 75% d. > 75% s/d 100%


5. Bila ya, apakah Badan sebagaimana dimaksud butir C.4 memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Bapak/Ibu untuk : a. Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21 b. Sebulan sekali untuk beberapa kali pemotongan PPh Pasal 21 c. Lebih dari sebulan sekali untuk beberapa kali pemotongan PPh Pasal 21 D. Pengkreditan PPH Pasal 21 dari PPh terutang 1. Apakah Bapak/Ibu mengkreditkan Pph Pasal 21 yang telah dipotong oleh Badan sebagaimana dimaksud butir B.2 dengan PPh yang terutang melalui mekanisme SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Bapak/Ibu ? a. Ya b. Tidak 2. Bila ya, besarnya PPh Pasal 21 yang Bapak/Ibu kreditkan sebagaimana dimaksud Butir D.1 adalah : a. Jumlah keseluruhan PPh Pasal 21 yang telah dipotong meskipun tidak ada bukti- bukti pemotongan b. Hanya sebesar jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan ada bukti pemotongannya E. Hak Hukum Wajib Pajak 1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami tentang adanya kewajiban semua Badan sebagaimana dimaksud butir B.1 untuk memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran fee atau honorarium atau


imbalan sehubungan dengan jasa yang dibayarkannya kepada Bapak/Ibu? a. Tahu dan memahami b. Tidak tahu dan tidak memahami 2. Apakah Bapak / Ibu mengetahui dan memahami tentang hak untuk mengkreditkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Badan sebagaimana dimaksud butir B.1 dengan PPh terutang melalui mekanisme SPT Tahunan orang pribadi Bapak / Ibu ? a. Tahu dan memahami b. Tidak tahu dan memahami 3. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang butir E.1 dan E.2 a. Pernah b. Tidak pernah


DAFTAR WAWANCARA

NAMA

:

JABATAN

:

KANTOR

:

1. Pernahkah KPP Pratama mengadakan penyuluhan mengenai PPh Pasal 21 ? a. Pernah b. Tidak pernah 2. Jika pernah, berapa kali dilaksanakan penyuluhan PPh Pasal 21 di tahun 2010 dan 2011 .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Materi tentang PPh Pasal 21 apa yang diberikan dalam sosialisasi PPh Pasal 21 a. Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 b. Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 c. Kewajiban wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 d. Hak-hak wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 e. SPT masa PPh Pasal 21 f. Lainnya .................. 4. Kalau tidak pernah, diadakan penyuluhan mengenai PPh Pasa 21, apa penyebabnya .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .


5. Pernahkan diadakan penyuluhan mengenai PPh Pasal 21 khusus terhadap notaris dan PPAT a. Pernah b. Tidak pernah 6. Kalau pernah, berapa kali dilaksanakan penyuluhan PPh Pasal 21 di tahun 2010 dan 2011 .................................................................................................................................. 7. Kalau tidak pernah apa penyebabnya .................................................................................................................................. 8. Kalau pernah, dimana saja penyuluhan tersebut dilaksanakan ? .................................................................................................................................. 9. Materi tentang PPh Pasal 21 apa yang yang diberikan dalam sosialisasi PPh Pasal 21 khusus terhadap Notaris dan PPAT ? a. Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 b. Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 c. Kewajiban wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 d. Hak-hak wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21 e. SPT masa PPh Pasal 21 f. Lainnya ..................


SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Departemen Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

SPT Normal SPT Pembetulan Ke-___-

Tahun Kalender

Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Formulir

1721

20 (Bulan/Tahun )

Masa Pajak

/

2

0

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

Nomor Telepon

.

.

.

-

5

No

.

Alamat Email

Golongan Penerima Penghasilan

Jumlah Penerima Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Jumlah Pajak Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

6

Pegawai Tetap

7

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap

14

Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

18

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

19

Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

22

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)

23

Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

24 25

7

Tahun Kalender

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP

Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

28

Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Tahun

Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.


Bagian C – Objek Pajak – Final

31


(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

30



No

29


Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)

i)

(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Kuasa Wajib Pajak

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Diisi oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP

.

.

Tanda Tangan

.

-

.

Tanggal (dd/mm/yyyy)

/

/


Tanda Tangan

___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh: 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. 4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan. 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan. 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008). BIAYA JABATAN Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008). PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ………………………………………

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

No.

-

-

-

Jenis Penghasilan


(2)

(3)

(1)

1.

-

(2)

-

(3)

Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)

(4)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(5)

(6)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan 11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan 12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak

Pemotong Pajak (5)

Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

NPWP : Nama

-

-

-

-

-

:

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

F.1.1.33.01

......................................................... (6)




DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)

MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong

(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke

dari

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI






/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


dari

Halaman







/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


dari

Halaman







/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)

No (1)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20.

21.

21.

22.

22.

23.

23.

24.

24.

25.

25.

26.

26.

27.

27.

28.

28.

29.

29.

30.

30. Jumlah Halaman ke

dari

Halaman







/

Bukti Potong NPWP*

Nama Wajib Pajak

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



No

(6)

(7)

(1)


dari

Halaman

Halaman k







/

Bukti Potong NPWP*

Nama Wajib Pajak

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



No

(6)

(7)

(1)


dari

Halaman

Halaman ke


JIKA FOR






/

Bukti Potong NPWP*

Nama Wajib Pajak

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



No

NPWP*

(6)

(7)

(1)

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah laman dari ke

Halaman

Halaman ke


JIKA FORMUL





Nama Wajib Pajak

(2)

(3)

Keuanga

(Bulan/Tahun )

/

Bukti Potong NPWP*

Departem

MASA PAJAK

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

Direkto Jende

2 0



No

NPWP*

(6)

(7)

(1)

(2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah dari

Halaman

A FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke JIKA FORMULIR INI TIDAK






/

Bukti Potong Nama Wajib Pajak

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2

Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (6)

Jumlah dari

Halaman



SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26



SPT Normal SPT Pembetulan Ke-___-

Tahun Kalender

Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

20

Formulir

1721

(Bulan/Tahun )

Masa Pajak

/

2

0

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1

NPWP

2

Nama WP

3

Alamat

4

Nomor Telepon

.

.

-

5

No



(2)

(3)

(1)

6

.

.

Alamat Email

(4)

Penerima Pensiun Berkala

8

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

9

Distributor MLM

10

Petugas Dinas Luar Asuransi

11

Penjaja Barang Dagangan

12

Tenaga Ahli

13

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap

14

Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain

15

Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun

16

Peserta Kegiatan

17

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

18

Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan

19

Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

20

Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)

21

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)

23

STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak) Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak

1

2

3

4

5

6

7

Tahun Kalender

8

9

10

11

12

Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)

24 25

(5)

Pegawai Tetap

7

22



PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP

Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27

26

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)

27

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)

28

Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Tahun

Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.


Bagian C – Objek Pajak – Final

No (1)

29

30 31




(3)

(4)

(5)

Golongan Penerima Penghasilan (2)

Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar

b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP

c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian

d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final

e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final

f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)

g) Formulir 1721 – II

h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)

i)

(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Kuasa Wajib Pajak

PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)

Diisi oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP

Nama

Melalui Pos NPWP

.

.

Tanda Tangan

.

-

.


/

/


Tanda Tangan

___/___/_____

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh: 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. 4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan. 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan. 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008). BIAYA JABATAN Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008). PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).




A.

1721 - I

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Tahun Kalender

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPh Pasal 21 Penghasilan Bruto dan/atau Pasal 26 NPWP Nama Wajib Pajak No (Rupiah) Terutang (Rupiah) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1. B. C.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang Jumlah (A1 + B)

-

-

-


-

Halaman ke

1

dari

Halaman







A.

1721 - I


Tahun Kalender


(2)

(3)

(4)

(5)

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. A1. B. C.


-

-

-


-

Halaman ke

2

dari

0 Halaman





A.

1721 - I


Tahun Kalender


(2)

(3)

(4)

(5)

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. A1. B. C.


-


-

Halaman ke

3

dari

0 Halaman





A.

26

1721 - I


Tahun Kalender


(2)

(3)

(4)

(5)

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. -

A1. B.

-

C.


-


-

Halaman ke

4

dari

0 Halaman



I



r

A. al 21 asal 26 ng ah)

1721 - I


Tahun Kalender


(2)

(3)

(4)

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. -

A1. B.

-

C.


-


Halaman ke

5

dari

0 Halaman



-I



nder

A.

YA Pasal 21 au Pasal 26 erutang upiah) (5)

1721 - I


Tahun Kalender

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPh Pasa Penghasilan Bruto dan/atau Pa NPWP Nama Wajib Pajak No (Rupiah) (1)

(2)

(3)

(4)

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. -

A1. B.

-

C.

Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang

-

Jumlah (A1 + B)


Halaman ke NI

6

dari

0 Halaman



1-I



Kalender

A.

TONYA PPh Pasal 21 an/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah) (5)

1721 -


Tahun Kalen

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONY MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) No

NPWP

Nama Wajib Pajak

Penghasilan Bruto (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. -

A1. B.

-

C.


-

Jumlah (A1 + B)


Halaman ke UK INI

7

dari

0 Halaman



21 - I



un Kalender

A.

N NETONYA

1721


Tahun K

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NET MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

No

NPWP

Nama Wajib Pajak


(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. -

A1. B.

-

C.


-

Jumlah (A1 + B)


Halaman ke ENTUK INI

8

dari

0 Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTU


1721 - I Tahun Kalender

IMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)

Penghasilan Bruto

(5)

-

-

-

-


KUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP


A.

1721 - II MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2 0

Pegawai Tetap yang Keluar

No

NPWP

Nama Wajib Pajak


(1)

(2)

(3)

(4)

PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah) (5)

1. 2. 3. 4. 5. B.

Pegawai Tetap yang Masuk Status Karyawan

No

NPWP

Nama Wajib Pajak

(TK, K, K/I, PH, HB)

Jumlah Tanggungan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 5. C.

Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No

NPWP

Tanggal Terdaftar

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2. 3. 4. 5. Halaman ke

dari

Halaman





No

DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

NPWP*

(1)

(2)

1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun )

/

2 0

Status Karyawan

Nama Wajib Pajak

(TK, K, K/I,

(3)

PH, HB) (4)

Jumlah Tanggungan (5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan Halaman ke

dari

Halaman





BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ………………………………………

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

No.

-

-

-

-

(3)

Jenis Penghasilan


Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)

(2)

(3)

(4)

(1)

1.

-

(2)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(5)

(6)

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan 11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan 12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang :

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4)

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak

Pemotong Pajak (5)

Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti

NPWP :

-

-

-

-

-

pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Nama

:

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.


F.1.1.33.01

......................................................... (6)






/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Universitas Sumatera Utara

Halaman ke

dari

Halaman









/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


Halaman ke

dari

Halaman







/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


Halaman ke

dari

Halaman





l u ng



/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


Halaman ke

dari

Halaman





asal /atau 6 yang tong )



/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



PPh Pasa 21dan/ata Pasal 26 ya Dipotong

Halaman ke

dari

Halaman




K


Ph Pasal 1dan/atau sal 26 yang Dipotong (7)


MASA PAJAK (Bulan/Tahun

/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2



Halaman ke I

dari

Halaman




JAK un )


0


MASA PAJA (Bulan/Tahun

/

Bukti Potong


No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(7)

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)



(6)

Halaman ke K INI

dari

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK IN



PAJAK an/Tahun )


2 0

ek 21


MASA PA

Bukti Potong


No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(7)

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)



Halaman ke NTUK INI

dari

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTU



SA PAJAK (Bulan/Tahun )

/


2 0

Objek PPh Pasal sal 21 21dan/atau atau Pasal 26 yang l 26 Dipotong )

(7)


MASA PAJA (Bulan/Tahun

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)


Jumlah Obj PPh Pasal dan/atau

Halaman ke N BENTUK INI

dari

Halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK IN


MASA PAJAK Bulan/Tahun )

/

2



NCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI




BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ……………………………………… (2)

NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Alamat

:

No. (1) 1.

2.

-

-

-

-

-

(3)

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(2)

(3)

(4)

(5)

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH

Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian

…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP

:

Nama

:

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

-

-

-

-

-


......................................................... (6)

F.1.1.33.02


DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL)




/

Bukti Potong No

NPWP*

Nama Wajib Pajak

(1)

(2)

(3)

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

2 0



(6)

(7)


dari

Halaman



TAHUN KALENDER

FORMULIR

1721 - A1

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT

:

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

JABATAN

:

1. 2.

Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0

: KAWIN K/

TIDAK KAWIN TK/

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

S.D

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

•

•

KARYAWAN ASING

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2. TUNJANGAN PPh

2

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN 6. PPh PASAL 21

6

7. JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

14

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

16

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

19

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22

22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung

22a

Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP

22b

23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)

23

b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21) 24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN 24

TAHUN

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK

KUASA

(tempat)

TGL

BLN

THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

NPWP



DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR URUT

:

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

:

NPWP BENDAHARA

:

NAMA BENDAHARA

:

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

:

NIP / NRP

:

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

:

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

:

PANGKAT / GOLONGAN

:

JABATAN

:

TAHUN KALENDER

FORMULIR

1721 - A2

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

1. 2.

Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak

2 0

:

STATUS DAN JENIS KELAMIN

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

:

RI

KAWIN

TIDAK KAWIN

K/

TK/

PEREMPUAN

LAKI-LAKI HB/

S.D

RUPIAH

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI POKOK / PENSIUN

1

2.

TUNJANGAN ISTERI

2

3.

TUNJANGAN ANAK

3

4.

JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )

4

5.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6.

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

6

7.

TUNJANGAN BERAS

7

8.

TUNJANGAN KHUSUS

8

9.

TUNJANGAN LAIN-LAIN

9

10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

10

• PENGURANGAN

•

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

13

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

14

15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15

16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16

17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

17

18. PPh PASAL 21 TERUTANG

18

19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

19

20. JUMLAH PPh PASAL 21 : a.

YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)

b.

YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

20

B.

•

PEGAWAI TERSEBUT

:

DIPINDAHKAN

PINDAHAN

BARU

PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)

TGL

BLN

THN

Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA NAMA

:

NIP/NRP

: JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI


LEMBAR

1

SURAT SETORAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SSP)

……………………………………….

Untuk arsip WP

NPWP

:

Nama WP

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat WP

: ………………………………………………………………………………………….

diisi sesuai kartu NPWP

………………………………………………………………..…..… Kode Kode Jenis Pajak (MAP)

Kode Jenis Setoran

Pos

Uraian Pembayaran *) …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….…

0 1 Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran

:

Masa

………………………………………………………………….…

Tahunan

Final

STP

SKPKB

SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan

Peb

Mar

Apr

Mei

Tahun Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

/

/

/

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Terbilang

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Diisi dengan huruf

Rp ……………………………………

:

………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………

Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ……….…………………… Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : …………………………………………….

Wajib Pajak/Penyetor …………………., tgl ………………………. Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : …………………………………

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi : Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

KP.PDIP.5.1-98


LEMBAR

2

SURAT SETORAN PAJAK


(SSP)

……………………………………….

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP

:

Nama WP

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat WP

: ………………………………………………………………………………………….



Kode Jenis Setoran

Pos



Setoran

:

Masa

………………………………………………………………….…

Tahunan

Final

STP

SKPKB

SKPKBT


Jan

Peb

Mar

Apr

Mei


Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des


Nomor Ketetapan :

/

/

/

/


Jumlah Pembayaran

Terbilang


Diisi dengan huruf

Rp ……………………………………

:

………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………



Nama Jelas : …………………………………………….


Nama Jelas : …………………………………


KP.PDIP.5.1-98


LEMBAR

3

SURAT SETORAN PAJAK


(SSP)

……………………………………….

Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP

NPWP

:

Nama WP

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat WP

: ………………………………………………………………………………………….



Kode Jenis Setoran

Pos



Setoran

:

Masa

………………………………………………………………….…

Tahunan

Final

STP

SKPKB

SKPKBT


Jan

Peb

Mar

Apr

Mei


Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des


Nomor Ketetapan :

/

/

/

/


Jumlah Pembayaran

Terbilang


Diisi dengan huruf

Rp ……………………………………

:

………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………



Nama Jelas : …………………………………………….


Nama Jelas : …………………………………


KP.PDIP.5.1-98


LEMBAR

4

SURAT SETORAN PAJAK


(SSP)

……………………………………….

Untuk Bank Persepsi Kantor Pos & Giro

NPWP

:

Nama WP

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat WP

: ………………………………………………………………………………………….



Kode Jenis Setoran

Pos



Setoran

:

Masa

………………………………………………………………….…

Tahunan

Final

STP

SKPKB

SKPKBT


Jan

Peb

Mar

Apr

Mei


Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des


Nomor Ketetapan :

/

/

/

/


Jumlah Pembayaran

Terbilang


Diisi dengan huruf

Rp ……………………………………

:

………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………



Nama Jelas : …………………………………………….


Nama Jelas : …………………………………


KP.PDIP.5.1-98


LEMBAR

5

SURAT SETORAN PAJAK


(SSP)

……………………………………….

Untuk arsip Wajib Pungut Atau pihak lain

NPWP

:

Nama WP

: ………………………………………………………………………………………….

Alamat WP

: ………………………………………………………………………………………….



Kode Jenis Setoran

Pos



Setoran

:

Masa

………………………………………………………………….…

Tahunan

Final

STP

SKPKB

SKPKBT


Jan

Peb

Mar

Apr

Mei


Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des


Nomor Ketetapan :

/

/

/

/


Jumlah Pembayaran

Terbilang


Diisi dengan huruf

Rp ……………………………………

:

………………………………………………………….. …………………………………………………………… ……………………………………………………………



Nama Jelas : …………………………………………….


Nama Jelas : …………………………………


KP.PDIP.5.1-98


Kuesioner. 1. Apakah semua badan ( PT, CV, BUMN, BUMD, Fa, Kongsi, Koperasi, Lembaga, Bank, dan Badan lainnya ) yang membayarkan fee atau

Recommend Documents