KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TALAUD
Oleh Fenly Marthin Papia
Abstrak Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui pengakuan hak di kantor pertanahan Kabupaten Talaud . Tuuan penelitian adalah : untuk mengetahui kualitas pelayanan penerbitan sertifikat di kantor pertanahan Kabupaten Talaud pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan , pada umumnya mereka belum memperoleh informasi yang sangat Jelas mengenai pelayanan surat sertifikat hak milik tanah dari para pegawai . belum ada papan informasi tentang syaratsyarat serta kelengkapan administrasi apa saja yang harus dibawah oleh pemohon serta tidak adanya penerbitan brosur untuk mempermudah pelanggan mencari informasi yang diinginkan. Serta bagian informasi yang disediakan di lobi Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pemohon sehingga informasi yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Talaud belum berfungsi secara maksimal. Kesimpulan : 1. Rata-rata kualitas berada pada tingkat yang baik. 2. Ruang tunggu Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud cukup nyaman, serta penampilan pegawai Kantor Pertanahan Talaud sopan, rapih dan ramah dalam melayani pemohon. 3. Ketepatan proses penerbitan sertifikat hak milik tanah sesuai standar waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari. Saran : 1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses permohonan. 2. Syarat kelengkapan administrasi Penerbit Sertifikat Hak Milik Tanah sebaiknya dibuat dalam sebuah brosur atau ditampilkan pada papan informasi. 3. Perluh mengadakan pelatihan kepada setiap pegawai. 4. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud memasang website kusus untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka langsung.5. sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupten Talaud mencoba untuk mengadakan pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui produk seperti Via internet.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Dikantor Pertanahan Kabupaten Talaud.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Kemampuan sebuah organisasi banyak ditentukan oleh pelayanan yang diberikan kepada pihak
yang berkepentingan
dengan
organisasi
tersebut.
Penilaian
tentang pelayanan ini bukan berdasarkan pemaknaan yang berkepentingan memberi pelayanan, tapi diberikan oleh pihak yang menerima pelayanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga eksistensi sebuah Negara, mengembangkan aktivitas sangat penting untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan suatu masyarakat. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Salah satu pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat adalah pelayanan di bidang administrasi pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud sebagai salah satu unit kerja pelayanan masyarakat memiliki misi yaitu memberikan pelayanan prima, akurat, sedehana, dan murah dibidang pertanahan yang berwawasan lingkungan dengan berpihak kepada golongan ekonomi lemah. Pada kenyataanya berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diperoleh gambaran kondisi pelayanan penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik Tanah berdasarkan pengakuan Hak DiKantor Pertanahan Kabupaten Talaud, masih kurang memuaskan. Hal ini dilihat dari beberapa indikasi masalah kualitas pelayanan, diantaranya: 1. Banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan tepat pada waktunya 2. Adanya pungutan liar. 3. Tidak ada jaminan peraturan untuk memberantas oknum-oknum yang bekerja sama dengan calo dalam pembuatan sertifikat
tanah hak milik, sehingga Kantor
Pertanahan Kabupaten Talaud cenderung pandang bulu dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dan pelayanan pembuatan Surat Sertifikat Hak Milik Tanah. Maka bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis mempusatkan penelitian
pada “KUALITAS
PELAYANAN
SERIFIKAT HAK MILIK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
PENERBITAN KABUPATEN
TALAUD”. 1.2 Perumusan Masalah “Bagaimana
Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah
melalui Pengakuan Hak Dikantor Pertanahan Kabupaten Talaud? 1.3 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud pada saat ini. 1.4 Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Akademis 2. Kegunaan Praktisi. PEMBAHASAN 2.1 Kualitas Pelayanan 2.2.1 Pengertian Kualitas Tanah Berbicara mengenai kalitas pelayanan ada beberapa pendapat, diantaranya dikemukakan oleh Wyckof yang dikutip oleh Fandy Tjiptono sebagai berikut : Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. (Tjiptono, 2001:59). Menurut Crosby yang dikutip oleh Nasution menyatahkan Bahwa : Kualitas adalah Conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabilah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan (M.N. Nasution, 2005:2) 2.2 Klasifikasi Pelayanan Umum Pelayanan pada dasarnya dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan tertentu menurut Kusmiadi dalam bukunya “manajemen Pelayanan Masyarakat” pelayanan dikelolah hakekatnya adalah suatu upaya yang bertujuan untuk :
1. Meningkatkan mutu
dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah dibidang pelayanan masyarakat. 2. Mendorong upaya mengektifitaskan system dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan terhadap masyarakat diselenggerakan secara lebih daya guna dan hasil guna. 3. Mendorong timbulnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat luar. (Kusmiadi, 199:2). 2.3 Dimensi Kualitas Pelayanan Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan perluh berdasarkan pada system kualitas yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan tersebut Zeithaml Dkk yang dikutip oleh Tjiptono dalam bukunya “Manajemen Jasa” menyebutkan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui dimensi-dimensi pokok kualitas pelayanan terdiri dari: 1. Bukti langsung (tangibles), 2. Keandalan (Reability), 3. Daya tanggap (Responsiveness), 4. Jaminan (Assurance), 5. Empati (Emphaty) 2.4 Pengertian Dan Kekuatan
Pembuktian Sertifikat
Menurut peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran pada pasal 32 butir I yang dimaksud dengan: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan ukur tanah yang bersangkutan” (Peraturan Pemerintah No. 24 1997). 2.5 Pengertian Hak Milik Menurut pasal 20 ayat I UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi social. 2.6 Pendaftaran Tanah
2.6.1
Pengertian, Objek dan Tujuan Pendaftaran Tanah
Dalam peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal I butir I yang dimaksud dengan: “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secarah terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” (peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997). 2.6.2
Pengertian dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pengakuan Hak Proses pendaftaran tanah melalui pengakuan hak merupakan pendaftaran tanah
untuk pertama kali atau pendaftaran tanah adat yang dilakukan karena alat bukti tertulis hak atas penguasaan tanahnya tidak ada/tidak lengkap, dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal I Butir 9. 2.6.3
Catur Tertib Pertanahan Sebagai realisasi dari undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan
Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA), maka dikeluarkan keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap 3 dengan mencanangkan suatu program pertanahan yaitu: 1. Tertib Hukum Pertanahan 2. Tertib Administrasi Pertanahan 3. Tertib Penggunaan Tanah 4. Tertib pemeliharaan Tanah Dan Lingkungan Hidup.
2.6.4
Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di indonesiadilaksanakan melalui Undang-undang,hal ini dilakukan agar pelaksanaan pendaftaran tanah dilapangan mempunyai kekuatan hokum dan dapat terarahkan sesuai dengan pedoman atau tata cara yang berlaku. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain:
1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) Pertanahan.
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2003) mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena relevan dengan tujuan dari penelitian. B. Fokus Penelitian Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud : 1. Tangibles (Bukti Langsung) 2. Reability (Keandalam) 3. Responsiveness (Daya Tanggap) 4. Assueance (Jaminan) 5. Emphaty (Empati). C. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Observasi 2. Wawancara
3. Studi Dokumentasi D. Informan Penelitian Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat diberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan peneliti dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Talaud, 5 Pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Talaud serta 10 Masyarakat pemohon layanan Sertifikat Hak Milik Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud. E. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat member makna terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis data akan dilakukan melalui suatu proses yaitu menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 1.Data Hasil Wawancara 2.Data Hasil Observasi 3.Data Hasil Dokumentasi. Berdasarkan penrnyataan diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan dan analisis data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1.Reduksi Data 2.Display Data 3.Kesimpulan/VVerifikasi Data
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan , pada umumnya mereka belum memperoleh informasi yang sangat Jelas mengenai pelayanan surat sertifikat hak milik tanah dari para pegawai . belum ada papan informasi tentang syarat- syarat serta kelengkapan administrasi apa saja yang harus dibawah oleh pemohon serta tidak adanya penerbitan brosur untuk mempermudah pelanggan mencari informasi yang diinginkan. Serta bagian informasi yang
disediakan di lobi Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pemohon sehingga informasi yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Talaud belum berfungsi secara maksimal. Kesimpulan : 1. Rata-rata kualitas berada pada tingkat yang baik. Ruang tunggu Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud cukup nyaman, serta penampilan pegawai Kantor Pertanahan Talaud sopan, rapih dan ramah dalam melayani pemohon. Ketepatan proses penerbitan sertifikat hak milik tanah sesuai standar waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari.
KESIMPULAN DAN SARAN Saran : 1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses permohonan. 2. Syarat kelengkapan administrasi Penerbit Sertifikat Hak Milik Tanah sebaiknya dibuat dalam sebuah brosur atau ditampilkan pada papan informasi. 3. Perluh mengadakan pelatihan kepada setiap pegawai. 4. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud memasang website kusus untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka langsung. 5. sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupten Talaud mencoba untuk mengadakan pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui produk seperti Via internet. DAFTAR PUSTAKA Jasfar, Farida.2006. Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu. Ghalia Indonesia.Bogor. Moenir, A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Nasution, M.N. 2005. Manajemen Mutu Terpadu. Bogor : Ghalian Indonesia. Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University Perss. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Bandung. Ratminto dan, Atik Ningsih Septi. 2005. Manajemen Pelayan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Sugiarto, Endar. 2002. Psikologi Pelayanan Umum dalam Industri PT.Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Tjiptono, Fandi. 2001. Manajemen Jasa. Yogyakarta : Andi Offset.
Jasa. Jakarta :
Ulbert, Silalahi. 2009. Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen. Bandung : Sinar Baru Algesindo. Yamit, Zulian, 2001. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. Yogyakarta : Ekonosia.
Dokumen Lain : Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayan (SPOPP) Pertanahan.
