Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN SAGATANI KOTA SINGKAWANG Oleh: RAFAEL YONAS ANES NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail :
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Teori yang digunakan dalam skripsi ini sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori Zaithaml yang menyatakan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan 5 dimensi kehandalan, berwujud, respon, jaminan, dan Empati/Kepedulian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif pengolahan data secara kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Sagatani Kota Singkawang. Subjek penelitian adalah lurah Sagatani, Sekretaris kelurahan, kepala seksi beserta staf kelurahan sagatani, dan masyarakat Kelurahan Sagatani yang sedang melakukan pembuatan Administrasi Kependudukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan administrasi Kependudukan di Kelurahan Sagatani masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari kedisiplinan aparatur Kelurahan yang masih rendah, fasilitas yang digunakan masih rendah, kepastian waktu dalam pembuatan surat masih belum jelas, kurangnya jumlah aparatur Kelurahan, masih sering terjadinya kesalahan dalam pengetikan dalam pembuatan surat-surat dan aparatur Kelurahan yang sering tidak berada di tempat bahkan tidak masuk kerja. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Aparatur, dan Kualitas Pelayanan.
Abstract This study aims to determine the quality of administrative services in the village population Sagatani Singkawang City. The theory used in this thesis as the analysis in this study is a theory which states Zaithaml public service quality can be measured by the 5 dimensions of reliability, tangible, responsiveness, assurance, and Empathy/Caring. This research was done by using kind descriptive qualitative data processing. The research location in the Village Sagatani Singkawang City. Subjects were Sagatani headman office, secretary office, section heads and their administrative staff sagatani and Sagatani Village community who are doing the manufacture of Population Administration. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. The conclusion of this study is Population Administration Service Quality in Sub Sagatani Singkawang City still not optimal. This can be evidenced from apparatus discipline village is still low, the facilities used is still low, the certainty of the time in the making of a still unclear, the lack of the number of apparatus village, still frequent occurrence of errors in typing in the manufacture of papers and staff Sub often not be in place does not even come to work. Keywords: Service, Population Administration, Apparatus, and Quality of Service.
1 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dilaksanankan
A. PENDAHULUAN
oleh
pemerintah
daerah
karena pemerintah daerah telah diberikan 1.
wewenang
Latar Belakang Penelitian Dalam
pelaksanaan
untuk
melaksanakan
administrasi
administrasi kependudukan, demikianlah
Kelurahan diatur oleh Peraturan Menteri
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
Dalam Negeri No 34 Tahun 2007 Tentang
Kota Singkawang. Seperti daerah lainnya di
Pedoman Administrasi Kelurahan. Dalam
Kalimantan
Barat,
pasal 1 poin ke 5 menyatakan bahwa
Singkawang
telah
“Adminitrasi Kelurahan adalah keseluruhan
peraturan yang menindak lanjuti Undang-
kegiatan pencatatan data dan informasi
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
mengenal
Administrasi
kegiatan-kegiatan
kelurahan
Pemerintah
Kota
mengeluarkan
suatu
Kependudukan
Dengan
pada buku administrasi Kelurahan”. Dalam
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor
pasal 2 jenis administrasi Kelurahan terdiri
2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
dari : Administrasi Umum; Administrasi
Administrasi
Penduduk;
Keuangan;
Singkawang yang menyatakan pada Pasal 6
Administrasi Pembangunan; Administrasi
(1) Pendaftaran penduduk bagi warga
Lainya.
jenis-jenis
Negara Indonesia dilakukan di Kelurahan
administrasi, peneliti menggambil jenis
oleh Petugas Registrasi. Dalam organisasi
administrasi kependudukan. Dikarenakan
pemerintahan,
administrasi
merupakan
masyarakat adalah tujuan utama yang tidak
pelayanan publik yang selalu berkaitan
mungkin dapat dihindari karena sudah
dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-
merupakan kewajiban menyelenggarakan
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
pelayanan dengan menciptakan pelayanan
Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat
yang prima kepada masyarakat, karena
(1)
telah menjadi sebuah kewajiban maka
Administrasi
Dari
berbagai
kependudukan
administrasi
kependudukan
adalah
Kependudukan
pelayanan
sepatutnya
dalam
data
terbaik terhadap masalah-masalah yang
pendaftaran
sering dihadapi, termasuk kendala interen
pendudukan, penacatatan sipil, pengelolaan
yaitu kendala yang bersumber dari instansi
informasi administarsi kependudukan serta
itu sendiri maupun kendala eksteren yakni
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
kendala yang datangnya dari masyarakat
publik dan pembangunan sektor lain. Proses
pemakai jasa dalam kaitannya dengan
administrasi
pelayanan umum yang ditanganinya. Selain
kependudukan
dokumen melalui
dan
kependudukan
harus
mencari
kepada
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban penertiban
pemerintah
Kota
solusi
2 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
itu
pula
pegawai
memberikan baiknya
harus
pelayanan
kepada
senantiasa
yang
sebaik-
masyarakat
secara
Tabel 1 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Bulan September Tahun 2014
keseluruhan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh aparat. Sebaliknya tingkat
kepuasan
mengindikasikan
yang
rendah
buruknya
sistem
pelayanan aparat publik. permasalahan masyarakat
Berbagai
muncul Kelurahan
dikalangan
Sagatani,
salah
Tanggal surat masuk 1 Lumes 04/09 2 Sudomo 04/09 3 Dahlia 08/09 4 Sriana. M 14/09 5 Christina.M 14/09 6 Lagam 15/09 7 Christian. P 16/09 8 Sarkawi 18/09 9 M. Abdulah 19/09 10 Rusmini 23/09 11 Mustarudin 24/09 12 Sabinus. S 26/09 Sumber : olahan peneliti 2015 no
Tanggal surat keluar 06/09 06/09 09/09 14/09 14/09 16/09 16/09 20/09 20/09 24/09 24/09 29/09
Nama pemohon
Berdasarkan
data
Rentang waktu 3 hari 3 hari 2 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari 3 hari 2 hari 2 hari 1 hari 4 hari
yang
peneliti
satunya yaitu hak pelayanan yang diterima
dapat dari hasil pre survey data tabel di
oleh masyarakat masih belum memenuhi
atas dapat dilihat bahwa kepastian waktu
harapan semua pihak baik dari kalangan
dalam pelayanan pembuatan administrasi
masyarakat umum maupun dari kalangan
kependudukan yang seharusnya bisa jadi
pemerintahan
dapat
satu hari tetapi pada kenyataannya melebihi
dibuktikan dengan adanya keluhan dalam
dari satu hari. Dari 12 pemohon pada bulan
pembuatan
September
sendiri.
surat-surat
kependudukan. diantaranya
Hal
ini
administrasi
Keluhan kepastian
4
pemohon
yang
tersebut
penyelesaiannya dalam waktu satu hari. Hal
waktu
dalam
ini dapat terjadi karena jumlah pegawai di
pembuatan
surat
masih
banyak
Kelurahan Sagatani berjumlah sembilan
terjadinya
kesalahan-kesalahan
dalam
orang, dari sembilan orang tersebut yang
pembuatan surat-surat, seperti kesalahan
mampu mengoperasikan komputer hanya
dalam pengetikan nama, tempat tanggal
dua orang sehingga pekerjaan hanya bisa
lahir, alamat, dan masih banyak lagi. Selain
dilakukan
itu, terkadang pegawai yang memberikan
diakibatkan
pelayanan tidak masuk ke kantor, sehingga
pendidikan dan pelatihan yang dimiliki
masyarakat
melakukan
pegawai Kelurahan Sagatani. selain itu
pelayanan harus menunda sampai keesokan
ketidak disiplinan aparatur pemerintahan
harinya.
Kelurahan
yang
dan
hanya
ingin
pada
dua
dari
Sagatani
orang.
rendahnya
juga
Hal
ini
tingkat
menjadi 3
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
penghambat kelancaran pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat
3.
Kelurahan
Sagatani.
Rumusan Permasalahan Berdasarkan permasalahan di atas,
penulis merumuskan permasalahan, yaitu :
Berdasarkan indikasi permasalahan pelayanan
administrasi
kependudukan
Bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan
diatas, peneliti tertarik untuk membahas
Kecamatan
dan mengkaji mengenai kualitas pelayanan
Singkawang?
di
Kelurahan
Singkawang
Sagatani
Selatan
Kota
aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan
administrasi
kependudukan.
4.
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan penjelasan latar belakang
Berdasarkan permasalahan di atas,
diatas, penulis mengambil judul penelitian :
penulis merumuskan permasalahan, yaitu :
“Kualitas
Bagaimana kualitas pelayanan administrasi
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan di Kelurahan Sagatani Kota
kependudukan
Singkawang”.
Kecamatan
di
Kelurahan
Singkawang
Sagatani
Selatan
Kota
teoritis
dari
diharapkan
dapat
Singkawang? 2.
Fokus Penelitian Fokus
penelitian
menggunakan
jenis
kependudukan,
karena
ini
peneliti
Administrasi
Manfaat Penelitian. a) Manfaat Teoritis Manfaat
secara
kependudukan sering berhubungan dengan
penelitian
ini
masyarakat terkait pembuatan kartu tanda
memberikan sumbangan pemikiran
penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte
dalam rangka pengembangan ilmu
kelahiran, dan lain-lain. Adapun pada
pengetahuan terkait dengan hal-hal
penelitian
mengenai
ini
administrasi
5.
kualitas
pelayanan
kehandalan
pelayanan
administrasi kependudukan dapat diukur
administrasi
kependudukan
menggunakan
Kelurahan
Sagatani
teori
menurut
Zaithaml
di Kota
(Hardiyansyah 2011:46) melalui dimensi
Singkawang khususnya pada Ilmu
Reliability
Tangible
Pemerintahan.
(berwujud), responsiveness (ketanggapan),
b) Manfaat Pratis
Assurance
(Kehandalan),
(jaminan),
(empati/kepedulian).
Empathy
1) Bagi peneliti, manfaat yang bisa diperoleh
dari
penelitian
ini
adalah untuk mengembangkan pengetahuan
dan
wawasan, 4
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
khususnya
dalam
bidang
Menurut Departemen Dalam Negeri
pemerintahan sesuai dengan teori
(dalam
Hardiyansyah
yang telah didapatkan selama
“pelayanan
kuliah.
umum”, dan definisi pelayanan umum
publik
2011:12) adalah
bahwa
pelayanan
adalah suatu proses bantuan kepada orang lain B. TEORI DAN METODOLOGI
1.
dengan
cara-cara
memerlukan
kepekaan
interpersonal
tercipta
tertentu dan
yang
hubungan
kepuasan
dan
Teori
keberhasilan. Sedangkan menurut Moenir
a) Pelayanan
(dalam Hardiyansyah 2011:18) pelayanan
Pada
dasarnya
setiap
manusia
publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh
membutuhkan pelayanan, bahkan secara
seseorang atau sekelompok orang dengan
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan
landasan faktor material melalui sistem,
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
prosedur dan metode tertentu dalam usaha
manusia (Sinambela, 2010:3). Pelayanan
memenuhi kepentingan orang lain sesuai
menjadi kebutuhan setiap individu dalam
dengan haknya.
segala aspek kehidupan. Melalui pelayanan
Menurut
(2010:5)
diartikan,
pemberian
orang dapat memperoleh kepercayaan dari
pelayanan
para pelanggannya dan terjadinya timbal
layanan (melayani) keperluan orang atau
balik keuntungan yang didapatkan, baik
masyarakat yang mempunyai kepentingan
dari pihak pemberi layanan maupun pihak
pada organisasi itu sesuai dengan aturan
penerima layanan.
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Menurut
Lembaga
Administrasi
publik
Sinambela
Menurut Ratminto & Winarsih (2005:23-
Negara (2008:34) merumuskan pelayanan
24)
adalah upaya untuk membantu menyiapkan,
publik harus memiliki standar pelayanan
menyediakan, atau mengurusi keperluan
dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
orang lain. Pihak yang dilayani disebut
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar
pelanggan. menyampaikan
Pihak
setiap
penyelenggaraan
yang
melayani
pelayanan
merupakan
layanan
kepada
dibakukan
dalam
pelayanan
ukuran
yang
penyelenggaraan
pelanggannya. Bentuk layanan dapat berupa
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
barang nyata, barang tak nyata, atau jasa.
pemberi dan atau penerima pelayanan.
b) Pelayanan Publik
c) Kualitas Pelayanan
5 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Menurut Juran (dalam Sulistiyani &
Kemampuan pegawai dalam
Rosidah 2009:107) kualitas adalah sebagai
menggunakan alat bantu dalam
kemampuan untuk menggunakan, dimana
proses pelayanan
permintaan kualitas di design, penyesuaian kualitas,
ketersediaan
dan
kecukupan
bidang pelayanan. Sedangkan menurut pendapat
Rohman
(2010:5),
kualitas
Keahlian pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. 2) Dimensi Tangible (berwujud) memiliki
pelayanan publik yang baik menjamin
indikator sebagai berikut :
keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya
Penampilan petugas/aparatur dalam
kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.
menggunakan
teori
menganalisis
Zaithaml
kualitas
untuk
pelayanan
administrasi kependudukan di Kelurahan Sagatani. Menurut Zaithaml (Hardiyansyah 2011:46), kualitas pelayanan dapat diukur 5
dimensi
(reliability), berwujud tanggap
Kenyamana tempat melakukan pelayanan. Kemudahan dalam proses pelayanan.
Dalam penelitian ini, peneliti akan
dengan
melayani pelanggan.
yaitu
kehandalan
(tangible), daya
(responsiveness),
jaminan
Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 3) Dimensi responsiveness (ketanggapan) memiliki indikator sebagai berikut: Merespon setiap
(assurance), empati/kepedulian (empathy).
pelanggan/pemohon yang ingin
Masing-masing dimensi memiliki indikator
mendapatkan pelayanan.
sebagai berikut: 1) Dimensi Reliability (Kehandalan) memiliki indikator sebagai berikut : Kecermatan pegawai dalam melayani pelanggan Memiliki standar pelayanan yang jelas
Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. Petugas/aparatur melakkukan pelayanan dengan cermat. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 6
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Semua keluhan pelanggan direspon.
daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah
4) Dimensi Assurance (jaminan) memiliki
kerja Kecamatan. Sementara itu dalam
indikator sebagai berikut:
pasal
Petugas/aparatur memberikan
dikemukakan bahwa:
jaminan tepat waktu dalam
1) Kelurahan
merupakan
daerah
Kabupaten/Kota
pelayanan. Petugas/aparatur memberikan
3 PPRI No.
73 Tahun 2005
berkedudukan
jaminan biaya dalam pelayanan.
perangkat yang
di
wilayah
Kecamatan.
Petugas/aparatur memberikan
2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah
jaminan legalitas dalam pelayanan.
yang
Petugas/aparatur memberikan
berada
bertanggung
jaminan kepastian biaya dalam
dibawah jawab
dan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat.
pelayanan.
3) Lurah
diangkat
oleh
Walikota/Bupati atas usul Camat 5) Dimensi Empathy (empati/kepedulian)
dari Pegawai Negeri Sipil.
memiliki indikator sebagai berikut:
4) Syarat-syarat Lurah meliputi :
Mendahulukan
-
kepentingan
permohonan / pelanggan.
(III/c)
Petugas/aparatur melayani dengan sikap ramah.
-
Masa kerja minimal 10 tahun.
5) Kemampuan
Petugas/aparatur melayani dengan sikap sopan santun.
tekhnis
administrasi
dibidang
pemerintahan
dan
memahami
Petugas/aparatur melayani dengan tidak
Pangkat/golongan minimal Penata
diskriminatif(membeda-
bedakan).
keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Pada pasal 4 PPRI No. 73 Tahun
Petugas/aparatur
melayani
dan
menghargai setiap pelanggan.
2005 tertulis : 1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas
d) Pemerintah Kelurahan Menurut
Peraturan
pokok Pemerintah
Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
menyelenggarakan
pemerintahan,
urusan
pembangunan
dan
kemasyarakatan. 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1),
Lurah
melaksanakan 7
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
urusan
pemerinthan
yang
dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif.
3) Urusan pemerintahan sebagaimana
Artinya penulis mencoba menggambarkan
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas
dengan kebutuhan kelurahan dengan
natural
memperhatikan prinsip efisiensi dan
dibuat-buat yaitu pendeskripsian kualitas
peningkatan akuntabilitas.
pelayanan
4) Pelimpahan
adanya
fenomena
administrasi kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat
Sagatani Kota Singkawang.
disertai
dengan
yang
pegawai dalam pelayanan
sebagaimana
(2)
urusan
tanpa
di Kelurahan
sarana,
prasarana, pembiayaan dan personil. 5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan
dalam
dengan pada
1. Realibility (kehandalan) Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi
tugas
DAN
PEMBAHASAN
Peraturan
Menteri. Adapun
PENELITIAN
Peraturan
Bupati/Walikota berpedoman
C. HASIL
dari
Lurah
selama
menunjukkan
di
penerapannya
lapangan dalam
sebagaimana tercantum dalam pasal 5 PPRI
pelayanan Administrasi Kependudukan di
No. 73 Tahun 2005 yaitu
Kelurahan Sagatani belum terselenggara
1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
secara maksimal.
kelurahan. 2) Pelayanan masyarakat.
2. Tangible (wujud)
3) Pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan
4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
pelayanan umum
kemasyarakatan.
penelitian
terhadap seluruh informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan
5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas
6) Pembinaan
hasil
masih
terdapat
pelaksanaan lembaga
kekurangan dan
dalam
penyediaannya.
Kekurangan tersebut yaitu jumlah komputer dan printer yang minim, ruang kerja yang sempit, kipas angin yang kurang, dan
2.
Metode Penelitian
kedisiplinan pegawai.
8 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
3. Responsiveness (ketanggapan)
D. SIMPULAN,
Berdasarkan hasil wawancara, pada dimensi
ini
penerapannya
SARAN,
DAN
KETERBATASAN
pelayanan
Administrasi Kependudukan di Kelurahan
a) Simpulan
Sagatani sudah terselenggara secara baik,
1. Reliability atau kehandalan pada
pihak Kelurahan Sagatani sudah cukup
dimensi ini penerapannya dalam
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
pelayanan
terkait
Kependudukan
pembuatan
administrasi
kependudukan.
Administrasi Kelurahan
Sagatani belum terselenggara secara maksimal.
Hasil wawancara dan dokumentasi dilakukan
Penyebab
belum
terpenuhinya indikator ini yaitu
4. Assurance (jaminan)
yang
di
peneliti
dilapangan
masalah kecermatan pegawai dalam pembuatan
surat
Administrasi
menunjukkan bahwa terkait pemberian
Kependudukan
masih
belum
pelayanan
cermat,
masih
sering
yang
tepat
masih
belum
terpenuhi.
karena
terjadinya pengetikan
dalam
surat-surat
yang
diterbitkan oleh pihak Kelurahan
5. Emphaty (empati) Berdasarkan
kesalahan
hasil
wawancara
Sagatani.
Selain
itu
terkait
terhadap informan di lapangan mengenai
kemampuan dan keahlian pegawai
emphaty (empati)
yaitu Mendahulukan
di Kelurahan Sagatani tidak semua
kepentingan
pelanggan
dan
pegawai mampu mengoperasikan
mempertahankan sikap pegawai dalam hal
komputer. Selain itu terkait standar
melayani dengan ramah, sopan, tidak
pelayanan yang diberikan, tidak
deskriminatif
terdapat suatu masalah karena pihak
pelanggan.
dan
menghargai
setiap
Kelurahan
Sagatani
sudah
menerapkan peraturan yang di buat oleh pemerintah. 2. Tangible atau wujud pada dimensi ini
penerapannya
Administrasi
pelayanan
Kependudukan
di
Kelurahan Sagatani masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan dan 9 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
penyediaannya.
Kekurangan
Pemerintah
tersebut yaitu jumlah komputer dan
Pusat
maupun
Pemerintah Daerah.
printer yang minim, ruang kerja
5. Emphaty atau empati pada dimensi
yang sempit, kipas angin yang
ini
kurang, dan kedisiplinan pegawai.
Administrasi
Kemudian kendala dari faktor luar
Kelurahan Sagatani bahwa para
seperti jarak tempuh tempat tinggal
pegawai melayani dengan ramah,
pegawai juga menjadi penyebab
sopan,
terhambatnya proses pembuatan dan
menghargai
pelayanan
Namun
Administrasi
kependudukan.
penerapannya
pelayanan
Kependudukan
tidak
deskriminatif setiap
dalam
di
dan
pelanggan.
pelayanan
yang
diberikan masih ada kekurangan
3. Responsiveness ketanggapan pada
dimana
pegawai
mendahulukan
dimensi ini penerapannya pelayanan
kepentingan diri sendiri yaitu tidak
Administrasi
Kependudukan
berada di tempat dan pegawai yang
Kelurahan
Sagatani
di
sudah
sering pulang lebih awal.
terselenggara secara baik, pihak Kelurahan Sagatani sudah cukup tanggap
terhadap
kebutuhan
terkait
pembuatan
masyarakat
administrasi kependudukan. 4. Assurance
atau
b) Saran Berdasarkan
hasil
penelitian,
pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran
jaminan
pada
yang berkaitan dengan kualitas pelayanan
dimensi ini pelayanan penerapannya
Administrasi Kependudukan di Kelurahan
Administrasi
Kependudukan
Sagatani Kota Singkawang yaitu sebagai
Kelurahan
Sagatani
di
terkait
pemberian pelayanan yang tepat masih
belum
terkait
jaminan
berikut : 1.
Pada indikator reliability (kehandalan)
terpenuhi.
Selain
yaitu
legalitas
dalam
pegawai Kelurahan Sagatani dalam hal
pelayanan dan jaminan kepastian
kecermatan pegawai, standar pelayanan
biaya dalam pelayanan itu adanya
yang jelas, kemampuan dan keahlian
jaminan
pegawai dengan menggunakan alat
biaya dalam pelayanan
Administrasi
Kependudukan,
jaminan legalitas dan peraturan perundang-undangan,
baik
dari
meningkatkan
kehandalan
bantu dalam proses pelayanan. 2.
Pada indikator tangibles (wujud) yaitu menambah
dan
melakukan 10
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pembenahan fasilitas
terhadap serta
perlengkapan
sarana
peralatan
yang
dimiliki
dan
Dengan begitu
memberikan rasa
dan
percaya kepada masyarakat sehingga
oleh
merasa
terjamin
dalam
pelayanan,
Kelurahan Sagatani dan kedisiplinan
legalitas hukum, dan jaminan biaya
pegawai. Contohnya yaitu penambahan
mengenai Administrasi Kependudukan.
komputer dan printer, kipas angin,
5.
Pada indikator emphaty (empati) yaitu
ruangan kerja yang diperluas dan
Mendahulukan kepentingan pelanggan
penggunaannya, dan sikap yang tegas
dan mempertahankan sikap pegawai
dari
dalam hal melayani dengan ramah,
Lurah
terhadap
kedisplinan
pegawai agar mampu mengatasi jarak
sopan,
tempuh tempat tinggal pegawai dengan
menghargai setiap pelanggan. Sehingga
waktu masuk kerja. Sehingga, tidak ada
pelanggan segan terhadap pegawai
lagi
Kelurahan Sagatani.
pegawai
yang
tidak
berada
tidak
deskriminatif
dan
ditempat atau pulang tidak sesuai jadwal. 3.
c) Keterbatasan Penelitian
Pada
indikator
responsiveness
(ketanggapan/
respon)
yaitu
mempertahankan ketanggapan pegawai terhadap masyarakat
yang dirasakan peneliti ialah : 1.
Peneliti kesulitan mengumpulkan dan
kebutuhan
masyarakat
mewawancarai
terkait
pembuatan
kesibukan
informan yang
juga
karena harus
administrasi kependudukan dan selalu
mengerjakan pekerjaan dan tugasnya
memberikan
terhadap
sebagai aparatur pemerintah. Selain itu
Administrasi
sulitnya mewawancarai pegawai yang
Kependudukan di Kelurahan Sagatani.
tidak masuk kerja atau sedang tidak
Selain itu merespon keluhan dan saran
berada di Kelurahan.
masyarakat
sosialisasi tentang
yang diberikan masyarakat melalui
4.
Adapun keterbatasan dan kendala
2.
Keterbatasan lainnya yaitu dikarenakan
kotak saran yang telah tersedia.
faktor dari peneliti sendiri sebab ini
Pada indikator assurance (jaminan)
adalah penelitian ilmiah yang pertama
yaitu meningkatkan pemberian jaminan
kali dilakukan oleh peneliti sehingga
pelayanan
masih terdapat banyak kelemahan dan
yang
tepat
mempertahankan dalam kepastian
pelayanan biaya
waktu
dan
jaminan
legalitas
dan
jaminan
dalam
kekurangan dalam penulisan skripsi.
pelayanan. 11
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
E. REFERENSI
Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama.
1.
Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Impelementasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta.
Buku-Buku
Bungin, Burhan. 2003. Analisis data penelitian kualitatif pemahaman filosofi dan metodologi ke arah penguasaan model aplikasi. jakarta : PT rajagrafindo persada Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media. Lembaga Administrasi Negara. 2008. Operasional Pelayanan Prima. Jakarta : LAN. Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2013. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN. Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Rohman, Ahmad Ainur, Sa’id, M. Mas’ud, Arif, Saiful, Purnomo. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Averroes Press. Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : PT. Refika Aditama.
---------------------------------. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Sulistiyani, Ambar Teguh., Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu. Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : PT. Refika Aditama. Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengembangan Kinerja-Pelayanan Publik. Bandung : PT. Refika Aditama. -------------------------------------------- 2009. Sistem Administrasi Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Tohardi. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung : Mandar Maju. 2.
Skripsi Andi Supriadi (2012) berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang . http/: repository.fisip-untirta.ac.id 3.
Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan
Rujukan Elektronik
Skripsi dan Tesis
Skripsi oktavianus jamil (2014) berjudul “Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Tonang Kecamatan Sengah Temilah”, Program Studi Ilmu Pemerintahan. 12
RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerntahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
4.
Undang-undang dan Peraturan
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang standar Pelayanan Publik. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
13 RAFAEL YONAS ANES, NIM. E42011086 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK PENGEWLA JURNAL MAHASISWA Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124 Homepage :http://jumalmahasiswafisip.untan.ac.id Email:
[email protected]
LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap
: Rafael Yonas Anes
NLM / Periode Lulus
: E42011086 / 2015
Fakultas / Jurusan
: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address I HP
:
[email protected]
/08565043331
Demi pengembangan iImu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlustve Royalty-Free RighI) atas karya ilmiah saya yang beljudul : KUALITAS
PELAYANAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SINGKAWANG
DI KELURAHAN
SAGATANI KOTA
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanlmempublikasikanya di internet atau media lain : fulltext q;;:/content artikel sesuai dengan standar penulisanjurnal
[=:J
yang berlaku.
Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Pontianak PadaTanggal November
2015
~A
(Rafael Yonas Anes)
/