KUALITAS MADRASAH DAN PROFESIONALISME GURU (UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005)

Jurnal of Islamic Education Management

31

ISSN: 2461-0674

KUALITAS MADRASAH DAN PROFESIONALISME GURU (UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005) Febriyanti Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Email : [email protected] Abstrak: Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang telah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia mendapat tantangan berat karena tuntutan masyarakat yang terus berubah; yang semakin menuntut madrasah bermutu. Pergeseran nilai yang dipacu oleh tuntutan globalisasi menjadikan madrasah yang memadukan lmu umum dan ilmu agama semakin mendapat peluang dalam mempersiapakan generasi siap dan mampu menghadapi tantangan zamannya. Dengan modal moral keagamaan yang kuat, ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menjadi kebutuhan hidup, maka madrasah sebagai pendidikan berbasiskan masyarakat akan tetap menjadi pilihan orangtua, tidak saja mengirimkan anaknya masuk ke madrasah, melainkan juga partisipasinya bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu, mampu mendorong penanaman dasardasar keunggulan kompetitif. Kata Kunci: Kualitas, Profesionalisme Abstract: Madrasah as an Islamic institution that has existed since before the independence of the Republic of Indonesia gets tough challenges due to the demands of ever-changing society; increasingly demanding quality madrasah. The shift value is driven by the demands of globalization make LMU madrasah that combines public and the science of religion even got a chance in preparing the generation is ready and able to face the challenges of his time. With the moral capital strong religious, science and modern technology into the necessities of life, then the madrasah as education-based society will remain an option for parents, not only to send their children go to madrasah, but also his participation for the implementation of quality education, to encourage the planting base Basics competitive advantage. Keywords: Quality, Professionalism

ketika penentuan dasar dan bentuk

Pendahuluan Dualisme

sistem

pendidikan

negara Indonesia. Kajian kependidik-

umum dan agama (islam) merupakan

an Islam yang dilakukan oleh Karel

produk penjajahan Hindia Belanda,

Steenbrink

menjelama

Madrasah

menjadi

refleksi

dari

dalam dan

Pesantren,

Sekolah

(1986)

pergumulan dua basis politik, Islam

bersifat historis. Steenbrink dalam

dan

kajiannya

Nasionalisme,

yang

awal

kemerdekaan semakin tampak jelas

berhasil

perkembangan

mengungkap

historis

El-Idare : http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare

lembaga

Desember 2016, Vol. 2 No. 2 pp 31-51

32

pendidikan

Islam,

khususnya

Meskipun madrasah lahir dari

pesantren, yang kemudian diikuti

rahim semangat pesantren, namun

dengan munculnya madrasah dan

terdapat perbedaan mendasar menurut

sekolah,

Furchan (2004: 36) terletak pada

serta

madrasah

dampak

dan

kehadiran

sekolah

terhadap

sistem

pendidikannya.

Madrasah

pesantren. Di antara dampak tersebut

menganut sistem pendidikan formal

adalah

kelompok

(dengan kurikulum nasional, pemberi-

lapisan

an pelajaran dan ujian yang terjadual,

fungsional

kemunculan baru

dalam

masyarakat Muslim, seperti “guru

bangku

agama modern” yang memainkan

umumnya

fungsi-fungsi yang relatif berbeda

sedangkan pesantren menganut sistem

dengan kelompok fungsional yang

non-formal (dengan kurikulum yang

dilahirkan

lembaga-

sangat

pendidikan

“tradisional”

lembaga seperti

pesantren.

perkembangan pendidikan kembang

sekolah

bersifat

tulis

seperti

model

Barat)

lokal,

pemberian

ujian

mengukur

hasil

modern

dari

Penambahan mata pelajaran umum di

ber-

madrasah ini tidak berjalan seketika,

Belanda

melainkan terjadi secara berangsur-

yang

sebelum

keberhasilan

untuk

adalah

pesantren jauh

papan

pelajaran yang tidak seragam, sering tanpa

Madrasah

dan

belajar

menjajah Indonesia. Namun pada

angsur,

awalnya pesantren hanya memusat-

kurikulum madrasah masih 100%

kan kegiatannya untuk mendidik para

berisi pelajaran agama, tetapi sudah

santrinya mendalami ilmu agama.

mengadopsi

Ketika pemerintah Belanda memerlu-

modern seperti bangku, papan tulis,

kan tenaga terampil untuk membantu

ulangan, ujian. Lulusan madrasah saat

administrasi pemerintah jajahan di

itu tidak bisa melanjutkan pelajaran-

Indonesia,

diperkenalkanlah

nya ke sekolah umum yang lebih

jenis pendidikan yang berorientasi

tinggi. Orangtua yang ingin mendidik

pekerjaan yang setelah kemendekaan

anaknya dalam ilmu agama dan ilmu

diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk

umum membuat pilihanan yang berat,

sekolah umum.

sehingga

maka

yang

pada

siswa).

sistem

mereka

awalnya,

pendidikan

terpaksa

harus


33

ISSN: 2461-0674

menyekolahkan

anaknya

di

dua

tempat, sekolah umum dan madrasah.

dengan

lulusan

sekolah

umum,

lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang

Kualitas Madrasah

lebih tinggi, dan siswa madrasah

Usaha untuk memadukan sistem pendidikan

yang

dualistik

itu,

sebagaimana diusahakan dalam era Orde Baru, bukan merupakan usaha yang baru sama sekali. Pada tingkat yang sangat signifikan, usaha ke arah itu sudah dimulai sejak paruh kedua abad

ke-19

ketika

gerakan

modernisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Pada tahap ini usaha memperbaharui dengan

pendidikan

memasukkan

pelajaran

baru

Islam

mata-mata

(umum)

memperkenalkan

sistem

dan

didaktik

metodik ala ”Belanda” sudah mulai dilakukan,

di

samping

usaha

mempengaruhi kebijkaan pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan pendidikan

agama

pendidikan

dalam

sistem

pribumi

yang

boleh pindah ke sekolah umum yang sama jenjangnya. Kompensasi dari kesetaraan itu adalah bahwa 70% dari kurikulum madrasah harus berisi mata pelajaran umum. Bahkan, berdasakan kurikulum madrasah 1994, kurikulum madrasah

100%

madrasah

dikategorikan

sebagai

Sekolah Umum yang Berciri Islam. Meskipun

kurikulum

1994

telah

diperbarui dengan orientasi kepada target hasil belajar, dan bukan pada proses

pembelajarannya,

guru

diberi

sehingga

wewenang

berimprovisasi

dengan

untuk

kurikulum

yang sudah disusun, mengatur alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan,

menentukan

metode,

penilaian, dan sarana pembelajaran. Langkah

awal

yang

baik,

dengan dimasukkannya madrasah ke

Dengan keputusan

memuat

kurikulum sekolah umum. Sehingga

dikembangkannya (Maksum, 1999: 113-114).

harus

diterbitkannya

bersama

tiga

surat

menteri

(Menag, Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975 yang menetapkan bahwa lulusan madrasah dianggap setara

dalam sistem pendidikan nasional, maka

ijazah

madrasah

dapat

mempunyai nilai yang sama dengan ijazah umum yang setingkat, lulusan madrasah

dapat

melanjutkan


ke


34

sekolah umum setingkat lebih atas,

27 Tahun 1966 dinyatakan bahwa

dan siswa madrasah dapat pindah ke

agama merupakan salah satu unsur

sekolah umum yang setingkat, maka

mutlak

madrasah sebetulnya dapat dijadikan

nasional. Berdasarkan ketentuan ini,

sebagai pendidikan alternatif dalam

maka Departemen Agama menye-

menjawab persoalan dan kebutuhan

lenggarkan

masyarakat muslim di Indonesia.

tidak saja yang bersifat keagaman dan

Memperkuat Eksistensi Madrasah

umum, tetapi juga yang bersifat

Pada tanggal 18 April tahun 1972

pemerintah

mengeluarkan

dalam

pencapaian

pendidikan

tujuan

madrasah

kejuruan menjadi sepenuhnya berada di

bawah

tanggung

jawab

kebijakan berupa keputusan Presiden

Departemen

No. 34 Tahun 1972 tentang tanggung

Kebudayaan. Secara implisit ketentu-

jawab Fungsional Pendidikan dan

an ini mengharuskan diserahkannya

latihan. ” isi keputusan ini pada

penyelenggaraan

intinya menyangkut tiga hal; (a)

madrasah yang sudah menggunakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

kurikulum

bertugas dan bertanggung jawab atas

kementerian

pembinaan pendidikan umum dan

kebudayaan.

kejuruan, (2) menteri tenaga kerja

Pendidikan

dan

pendidikan

nasional

kepada

pendidikan

dan

Menarik untuk dicatat bahwa

bertugas dan bertanggung jawab atas

kebijakan

pembinaan

dan

Presiden 34/1972 yang kemudian

kejuruan tenaga kerja bukan pegawai

diperkuat dengan Instruksi Presiden

negeri,

lembaga

15/1974 menggambarkan ketegangan

Administrasi Negara bertugas dan

yang cukup keras dalam hubungan

bertanggung jawab atas pembinaan

madrasah

pendidikan dan latihan khusus untuk

nasional. Dalam konteks ini madrasah

pegawai negeri.

tidak saja diasingkan dari sistem

latihan

(3)

keahlian

ketua

Dua tahun berikutnya, Keppres

pendidikan

di

sekitar

dengan

nasional,

pendidikan

tetapi

terdapat

Tahun

mengatur

dihapuskan. Pemberitaan dan laporan

realisasinya. Dalam Tap MPRS No.

mass media tentang kondisi madrasah

yang

kuat

juga

itu dipertegas dengan Inpres No. 15 1974

indikasi

Keputusan

akan


35

ISSN: 2461-0674

yang sangat buruk pada saat itu,

pendidikan madrasah sepenuhnya di

agaknya mempunyai maksud untuk

bawah Kementerian Pendidikan dan

membentuk citra negatif madrasah

Kebudayaan. Bagi ummat

(Maksum, 1999:148). Dengan kata

madrasah

lain, Kepres dan Inpres di atas

pendidikan yang berakar dari tradisi

dipandang oleh sebagian umat Islam

Islam sendiri sehingga tidak mungkin

sebagai

ditangani

suatu

mengabaikan

manuver

peran

untuk

secara

lembaga

sekuler.

Tetapi,

manfaat

pemerintah juga memahami bahwa

madrasah, padahal madrasah merupa-

ummat Islam menuntut hak dan status

kan wadah utama pendidikan dan

yang

pembinaan umat Islam, sekaligus

sebagai bagian dari sistem pendidikan

sebagai lembaga formal bagi umat

nasional sehingga kedudukan dan

Islam

diperhatikan

orientasinya sama dengan sekolah.

pemerintah terutama bagi masyarakat

Terlebih-lebih dalam kenyataannya

pedesaan

madrasah

yang

lebih

yang

pemerintahan,

dan

merupakan

Islam,

jauh yang

dari sejak

pusat

lebih

baik

bagi

sudah

madrasah

melakukan

zaman

modifikasi baik dalam kelembagaan

penjajahan diselenggarakan oleh umat

maupun kurikulumnya sesuai dnegan

Islam. Reaksi ummat Islam terhadap

tuntunan dan tantangan pembangunan

kebijakan yang tidak menguntungkan

nasional.

itu diperlihatkan antara lain oleh Musyawarah

Kerja

Perimbangan

Pendidikan

Pengajaran Lembaga

Agama ini

Majlis

Islam di atas, apa yang dilakukan oleh

dan

pemerintah Orde Baru adalah melaku-

(MP3A).

meyakinkan

Memperhatikan aspirasi ummat

bahwa

kan pembinaan madrasah

secara

mutu pendidikan terus

menerus.

madrasah adalah lembaga pendidikan

Karena itu, berkaitan dengan Kepres

yang memberikan sumbangan yang

No. 34 tahun 1972 dan Inpres no 15

cukup

Tahun 1974, yang isinya: Pembinaan

berarti

dalam

proses

pembangunan.

pendidikan umum adalah tanggung

Pemerintah menyadari

bahwa

berkeberatan

jika

Orde

Baru

jawab

ummat

Islam

Kebudayaan,

pengelolaan

Menteri

Pendidikan

sedangkan

dan

tanggung

jawab Pendidikan Agama menjadi



36

tanggung jawab Menteri Agama.

madrasah dilakukan oleh Menteri

Keluarnya

Agama,

(2)

tersebut, dapat mengatasi ketegangan

pelajaran

agama

antara pendidikan agama dengan

dilakukan

pendidikan nasional.

Pembinaan dan pengawasan mutu

petunjuk

pelaksanaan

Dalam konteks di atas, sejumlah diktum

yang

madarsah

memperkuat

lebih

ditegaskan

dengan

memerinci

yang

menunjukkan

posisi lagi

bagian-bagian kesetaran

Pembinaan pada

menteri

mata

madarsah

agama,

(3)

mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan

bersama-sama

dengan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (Maksum, 1999:151).

madrasah dengan sekolah. Dalam

SKB tiga menteri ini dapat

Bab. 1 pasal 1 ayat (2) misalnya

dipandang sebagai pengakuan yang

dinyatakan madrasah itu meliputi tiga

lebih

tingkatan; (1) Madarasah ibtidaiyah,

madrasah dan sekaligus merupakan

setingkat dengan Sekolah Dasar, (2)

langkah strategis menuju tahapan

Madrasah

setingkat

integrasi madrasah ke dalam Sistem

dengan Sekolah Menengah Pertama,

Pendidikan Nasional yang tuntas.

(3) Madrasah Aliyah setingkat dengan

Dalam hal ini, madrasah tidak lagi

Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya

hanya dipandang sebagai lembaga

dalam bab II pasal 2 disebutkan

pendidikan keagamaan atau lembaga

bahwa; (1) Ijazah madrasah dapat

penyelenggara

mempunyai nilai yang sama dengan

tetapi sudah merupakan ’lembaga

ijazah sekolah umum yang setingkat,

pendidikan yang menjadikan mata

(2)

pelajaran agama Islam sebagai mata

Tsanawiyah,

Lulusan

nyata

terhadap

kewajiban

eksistensi

belajar,

Madrasah

dapat

sekolah

umum

pelajaran

Siswa

kurangnya 30% di samping mata

madrasah dapat berpindah ke sekolah

pelajaran umum”. Artiannya ”mata

umum

Mengenai

pelajaran agama tetap 100% diberikan

pembinaan

di madrasah Aliyah sebagaimana

dinyatakan dalam bab IV pasal 4

yang sudah biasa dilaksanakan selama

sebagai

ini, hanya waktu yang disediakan

melanjutkan setingkat

ke

lebih

atas,

yang setingkat.

pengelolaan

dan

berikut;

(1)

(3)

Pengelolaan

dasar

yang

sekurang-

Jurnal of Islamic Education Management ISSN: 2461-0674

37

untuk menyajikan mata pelajaran

dengan lima mata pelajaran. Dua di

agama tersebut 30% dari keseluruhan

antaranya baru diberikan mulai kelas

waktu/jam pelajaran yang ada di MA

tiga, yakni Sejarah Islam dan Bahasa

(Maksum, 1999: 152).

Arab. Selebihnyasekitar 70% dengan

Departemen

juga

10 bidang studi, merupakan mata-

tentang

mata pelajaran umum yang diberikan

persamaan ijazah madrasah swasta

sejak kelas satu hingga kelas enam.

dengan madrasah negeri. Sejalan

Pada tingkat Tsanawiyah, komposisi

dengan SKB Tiga Menteri menetap-

kurikulum dibagi ke dalam tiga jenis

kan kurikulum madrasah memuat

pendidikan: (1) Pendidikan dasar

mata-mata pelajaran umum dalam

Umum,

jumlah yang sama dengan kurikulum

Akademik,

sekolah pada tiap-tiap jenjangnya.

Keterampilan.

mengeluarkan

Agama

peraturan

(2)

Pendidikan dan

(3)

Dasar

Pendidikan

Penyempurnaan kurikulum madrasah

Pada tingkat Aliyah, struktur

merupakan langkah yang dianggap

kurikulum berbeda antara satu jurusan

paling esensial dalam merealisasikan

dengan

SKB Tiga Menteri. Persamaan status

Depdikbud (1990: 4), menyatakan

madrasah dengan sekolah tidak hanya

sesuai dengan kurikulum nasional

tampak dalam struktur kelembagaan,

1984, pendidikan pada tingkat Aliyah

tetapi juga dalam struktur mata

atau menengah Atas Umum terdiri

pelajaran yang mengakomodasikan

dari lima pilihan jurusan; 1. A1

secara penuh kurikulum sekolah.

(Ilmu-ilmu Agama), 2. A2 (Ilmu-ilmu

Pengakuan terhadap status madrasah,

Fisika), 3. A3 (ilmu-ilmu Biologi), 4.

yang diikuti dengan penyesuaian-

A4 (ilmu-ilmu Sosial) dan 5. A5

penyesuaian dengan sistem sekolah

(Pengetahuan budaya). Selain itu, di

telah membuahkan tanggapan yang

lingkungan

menggembirakan.

dibuka

Pada

tingkat

ibtidaiyah,

jurusan

juga

yang

lainnya.

Departemen

Agama

Madrasah

Aliyah

Program Khusus yang menggunakan

komposisi kurikulum 1984 terdiri dari

kurikulum

tersendiri

15 mata pelajaran. Bidang studi

komposisi

agama hanya mencakup sekitar 30%

banyak bidang studi agama.

mata

pelajaran


dengan lebih


38

Tsanawiyyah, sampai dnegan Aliyah. Mengintegrasikan Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

paralel dengan perjenjangan pada

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan

Islam

memasuki

era

intgerasi karena lahirnya UU no. 2 tahun 1989 tentang Sistem pendiidkan Nasional, berbeda dengan Undnagundang kependidikan

sebelumnya,

mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada Undang-undang

sebelumnya

pendidikan nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSPN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah

dan

luar

sekolah,

serta

meliputi

jenis-jenis

pendidikan

akademik,

pendidikan

profesional,

pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan

Islam,

tetapi

dalam

prakteknya memberikan ketentuanketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum-kurikulum

pendidikan

Islam,

pendidikan

khususnya

madrasah.

pendidikan sekolah, mulai dari SD, SLTP, sampai dengan SMU. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, MI pada dasarnya adalah Sekolah Dasar Berciri khas Islam, MTs adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri khas Islam. Kedua-duanya, MI

dan

MTs,

termasuk

dalam

kategori pendidikan dasar. Sedangkan MA pada dasarnya dikategorikan SMU berciri khas Islam. Kenyataan di atas dapat dilihat dengan adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri

khas

Agama

Islam

melaksanakan kurikulum nasional SD dan SLTP. Untuk menunjukkan ciri khas Agama Islam isi kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam, wajib memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam, yang tertuang dalam mata pelajaran agama dengan uraian sebagai berikut:

Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang madrasah,

Secara umum, penjenjangan itu pun

mulai

dari

ibtidaiyah,

al-Quran hadis, aqidak akhlak, fiqih, SKI, bahasa Arab yang diselenggarakan dalam iklim yang menunjang pembentukan kepribadian muslim.


39

ISSN: 2461-0674

Ciri khas madrasah lebih dari hanya

sekedar

penyajian

mata

pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Masuknya

pelajaran agama. Artinya, ciri khas

madrasah

sebagai

sub-sistem

tersebut

pendidikan

nasional

mempunyai

bukan

hanya

sekedar

menyajikan mata pelajaran agama

berbagai

Islam di dalam lembaga madrasah

dimulainya suatu pola pembinaan

tetapi

mengikuti satu ukuran yang mengacu

yang

lebih

penting

ialah

konsekuensi antara

perwujudan dari nilai-nilai keislaman

pada

di

kehidupan

Penegasan tujuan sekolah madrasah

madrasah. Suasana lembaga madrasah

terlihat UU No. 20 Tahun 2003

yang melahirkan ciri khas tersebut

Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

mengandung

sebagai

pasal 30 (2) dinyatakan: Pendidikan

berikut: (1) Perwujudan nilai-nilai

Keagamaan berfungsi mempersiapkan

keislaman

peserta

dalam

totalitas

unsur-unsur

di

dalam

keseluruhan

sekolah-sekolah

lain

didik

umum.

menjadi

kehidupan lembaga madrasah; (2)

masyarakat

Kedidupan moral yang beraktuaisasi,

mengamalkan

dan (3) Manajemen yang profesional,

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu

terbuka, dan berperan aktif dalam

agama. Ternyata tidak secara otomatis

masyarakat (Tilaar, 2004: 179).

dapat mengangkat citra madrasah

Dengan suasana madrasah yang demikian

melahirkan

budaya

sebagai

yang

anggota

memahami dan

nilai-nilai

lembaga

ajaran

pendidikan

alternatif, kecuali beberapa madrasah

madrasah yang merupakan identitas

khusus

lembaga

pendidikan

madrasah.

masyarakat.

Otonomi

lembaga

pendidikan

Madrasah yang pada umumnya

madrasah hanya dapat dipertahankan

lahir dari strata masyarakat miskin

apabila madrasah tetap mempertahan-

menyebabakan suatu keinginan untuk

kan basisnya sebagai pendidikan yang

menegerikan madrasah-madrasah. Hal

berbasiskan

dengan

tersebut dapat dimaklumi, karena

kebutuhan masyarakat Indonesia baru

mempunyai segi-segi positif antara

yang

Keberadaan

lain adanya kucuran dana pemerintah

sub-sistem

antara lain melalui INPRES SD,

madrasah

masyarakat

demokratis. sebagai

berkualitas

tinggi


binaan


40

INPRES Wajib Belajar. Demikian

kaitannya dengan era globalisasi dan

juga manajemen madrasah mendapat

perdagangan

bantuan pemerintah dan mungkin

dengan persaingan, madrasah juga

pula memperoleh tenaga guru negeri

harus mempersiapkan peserta didik-

yang

Banyak

nya untuk siap bersaing apa saja yang

dalam

mereka masuki. Hal ini dimaksudkan

diperbantukan.

perkembangan sistem

baru

maupun

baik

kelembagaan

agar

bebas

lulusan

yang

penuh

madrasah

tidak

madrasah dalam hubungannya dengan

terpinggirkan oleh lulusan sekolah

sistem pendidikan nasional secara

umum dalam perebutan tempat dan

keseluruhan (Azra, 1999:89).

peran dalam gerakan pembangunan bangsa. Terbukanya peluang untuk

Wacana Madrasah Modern dalam Persaingan Global

umum

Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia akibat kemajuankemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang telekomunikasi Madrasah,

dan

dalam

transportasi.

konteks

mem-

persiapkan peserta didik menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi ini memiliki peran yang amat penting. Keberhasilan menyiapkan

madrasah peserta

didik

dalam dalam

menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa yang

ikut

melanjutkan

menentukan

arah

perkembangan bangsa ini. Dalam

harus

ke

perguruan

tinggi

dimanfaatkan

oleh

madrasah sebaik mungkin dan harus meningkatkan

kualitas.

Madrasah

harus mendorong peserta didiknya untuk

mau

bekerja

di

bidang

ekonomi, teknik, dan ilmu eksakta murni agar bidang tersebut tidak hanya

dikuasai

nonmadrasah

yang

oleh

lulusan

belum

tentu

memiliki mental keagamaan yang kuat. Sosok yang diharapkan mampu menghadapi

globalisasi

memiliki

berbagai kecerdasan di dalam dirinya, baik

itu

kecerdasan

phisik,

intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia “cerdas, kreatif, dan beradab” adalah sosok yang sangat dibutuhkan

pendididikan

Islam,


41

termasuk pendidikan madrasah untuk

di mana mutu itu ditempelkan dan

menghadapi

berapa besar persyaratan tambahan

globalisasi

(Ma’arif,

2007: 123).

yang diperlukan untuk itu. Misalnya,

Dengan yang

kompetensi

merupakan

lulusan

seorang lulusan Madrasah Aliyah

kualifikasi

untuk menduduki dunia kerja tidak

kemampuan lulusan yang mencakup

perlu

sikap, pengetahuan, dan keterampilan

tambahan

sesuai dengan standar nasional yang

layanan di tempat kerjanya, berarti ia

telah

adalah lulusan yang lebih bermutu

disepakati

madrasah

tersebut,

umumnya

maka

merupakan

mendapatkan sebelum

daripada

yang

pelatihan memberikan

masih

harus

pendidikan berbasiskan masyarakat

menempuh pelatihan pra penempatan

memiliki basis yang kuat, karena

dengan

berasal dari dan untuk rakyat, serta

Kualitas pendidikan juga bisa diukur

memiliki nilai kesempurnaan yang

dari

bersifat humanistik dan ketuhanan,

pendidikan

yaitu proses pendidikan yang lebih

customers needs dikaitkan dengan

memperhatikan

potensi

besarnya pengorbanan yang diperlu-

manusia sebagai makhluk sosial, dan

kan untuk itu, seperti biaya yang

makhluk

dan

dikeluarkan oleh masyarakat atau

khalifatullah, serta sebagai individu

pemerintah, lama belajar, dan biaya-

yang diberi kesempatan oleh Allah

biaya tidak langsung.

untuk

religius,

aspek

‘abdullah

mengembangkan

potensi-

potensinya.

spesifikasi

besarnya

yang

sama.

kapasitas dalam

layanan memenuhi

Kehadiran PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) patut disyukuri, karena dapat

Mempersiapkan Madrasah Berkualitas, Responsif dan Adaptif Kualitas pendidikan menurut Danim (2003: 80), tidak semata-mata diukur dari mutu keluaran pendidikan secara utuh (education outcomes) akan tetapi dikaitkan dengan konteks

berfungsi

sebagai

perencanaan,

dasar

dalam

pelaksanaan,

dan

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan yang

pendidikan

berkualitas

Akreditasi

melalui

Nasional

nasional Badan Sekolah/

Madrasah. Kualitas pendidikan dapat



42

dilihat dari isi, proses, kompetensi lulusan,

pendidik

demikian,

nilai-nilai

tenaga

tersebut cenderung menghilang dan

kependidikan, sarana dan prasarana,

diarahkan kepada uniformitas yang

pengelolaan,

dituntut oleh sistem pendidikan yang

penilaian

dan

Namun

pembiayaan, pendidikan.

dan Untuk

diselenggarakan

oleh

pemerintah

melaksanakan ketentuan perundang-

yang sentralistik. Oleh karenai itu,

undangan

reposisi

yang

berlaku

tersebut

madrasah

hendaknya dimulai dengan upaya

berkembangnya

membangun komitmen bersama dan

tersebut yang pada akhirnya akan

diorientasikan

peningkatan

melahirkan

terlibat

di

identitas karena pembinaan madrasah

kekurang-

dengan ciri khasnya (Tilaar, 2004:

mutuan sebagai berikut; (1) disebab-

173). Secara substansional, moralitas

kan oleh manajemen (pengelolaan)

merupakan aturan, kaidah baik dan

pendidikannya yang kurang bagus,

buruk,

(2) kualitas tenaga pengajarnya yang

kehidupan dan penghidupan orang

kurang baik, (3) kekurangan dana

lain, dan keadilan dalam bertindak.

oparasional sehari-hari.

Manusia bermoral berarti manusia

kualitas

pada

SDM

dalamnya.

yang

Penyebab

identitas

ditujukan

sosok

simpati

yang

atas

lembaga

memiliki

fenomena

Tuntutan masyarakat Indonesia

yang menjadi pribadi yang utuh

“Baru”, antara lain demokratisasi

secara jasmani dan rohani, serta

pendidikan yang memupuk lahirnya

mengetahui bagaimana seharus-nya

tingkah laku peserta didik yang

dia bertindak untuk mengetahui, dan

demokratis,

yang

bagaimana seharusnya dia bertindak

demokratis antara guru dan peserta

untuk menjadi pribadi yang ideal di

didik demi perkembangan berpikir

mata masyarakat. Mereka ini adalah

yang kreatif, pendidikan agama yang

orang-orang

membentuk nilai-nilai moral serta

hidupnya bermaslahat bagi individu

memperkuat iman dan takwa, meng-

dan

uasai iptek, serta memupuk kerja

umumnya. Masalah ini menjadi fokus

sama dalam persaingan sebagaimana

perhatian madrasah dalam menjaga

dituntut oleh masyarakat global.

moralitas peserta didik.

hubungan

anggota

yang

keseharian

masyarakat

pada


Masalah

desentralisasi

atau

guru

yang

berkualitas,

43

disiplin

otonomi daerah merupakan nilai-nilai

sekolah yang diterapkan, dan hasil

yang melekat di dalam kehidupan

Unas yang baik. Rasanya tidak adil,

madrasah.

pelaksanaan

kalau pemerintah atau pemegang

otonomi daerah sudah tentu prinsip -

kebijakan pendidikan Islam menuntut

prinsip manajemen modern perlu

lebih banyak peranan masyarakat,

dikembangkan untuk menghimpun

khususnya dari segi sumber daya dan

segala aspirasi masyarakat yang hidup

finansial. Apalagi kesan masyarakat

di daerah otonom yang dimaksud

terhadap

untuk

“menganaktirikan”

Dalam

memberdayakan

lembaga

pemerintah

cenderung madrasah,

kemasyarakatan. Salah satu potensi

khususnya dari segi anggaran dan

besar di dalam melaksanakan otonomi

pembinaan.

pendidikan di daerah adalah peng-

Dengan UU No. 20 tahun 2003,

alaman yang dimiliki oleh pendidikan

baru

madrasah, karena madrasah sebagai

anggaran yang relatif seimbang para

lembaga

sekolah dan madrasah. Pada 2004

pendidikan

berbasiskan

masyarakat.

pemerintah

memberikan

anggaran pendidikan bagi para siswa, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah,

Partisipasi

dan

Kepedulian

Stakeholders kepada Madrasah Demi

peningkatan

dan anggaran yang relatif sama

mutunya

maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan untuk menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Citra ini dapat diciptakan dengan cara antara lain

penampilan

gedung

hingga Aliyah, memperoleh subsidi

yang

menarik, tim olah raga atau kesenian yang sering menang dalam lomba, seragam sekolah yang menarik, guru-

dengan sekolah umum di bawah Depdiknas (Burhanudin, 2006: 42). Madrasah dengan visi dan misi pembangunan pemanfaatan

nasional, prospek

serta madrasah

dengan nilai-nilai yang positif dalam memenuhi

tuntutan

masyarakat

global, maka dapat disusun kurikulum madrasah yang realistis sesuai dengan kebutuhan

dinamika

Indonesia.


masyarakat


44

dengan itu, ia juga bagian dari budaya

Profesionalisme Guru Akhir-akhir

ini

isu

tentang

profesional yang jika merundung

profesionalisme guru sangat gencar

kekakuan

dibahas melalui media cetak dan

inovasi, maka tidak banyak yang

diperbincangkan

media

dapat dilakukan oleh guru kecuali

elektronik oleh banyak kalangan.

tunduk pada nilai-nilai sistem dan

Mengapa masalah profesionalisme

subbudaya yang berlaku.

guru

mendapat

melalui

perhatian

banyak

dan

keengganan

Profesionalisme

pada

berasal

dari

pihak? Jawaban pertanyaan ini bisa

kata profesi yang artinya suatu bidang

beragam,

perlu

pekerjaan yang ingin atau akan

digarisbawahi bahwa masalah itu

ditekuni oleh seseorang dengan syarat

bukanlah hal baru di negara kita.

pengetahuan dan keterampilan khusus

Sebagai masalah, telah muncul sejak

yang

pemerintah mulai membangun sistem

akademis yang intensif (Webstar,

pendidikan nasional. Bila sekarang

1989). Sedangkan pengertian guru

diangkat kembali ke permukaan dan

menurut ahli bahasa Poerwadarminta

dibahas oleh berbagai pihak, mungkin

(1986) dan Anthon M. Moeliono

benar apa yang dinyatakan oleh

(1989; 288) adalah:”… orang yang

Surakhmad (2000: 15) bahwa “selama

pekerjaannya (mata pencahariannya,

perjalanan lebih dari setengah abad

profesinal) mengajar. Guru selalu

pendidikan

mestinya

menjadi contoh bagi muridnya…”.

Indonesia telah mampu melahirkan

Sedangkan guru menurut Shadily

angkatan guru yang lebih sejahtera

(1980; 1188) adalah:”… orang yang

dan lebih profesional. Akan tetapi,

mengajarkan

yang terjadi

muridnya…”. Dengan demikian, guru

Untuk

tetapi

satu

hal

nasional,

hal

justru kebalikannya. ini

kita

tidak

bisa

diperoleh

adalah

dari

pendidikan

sesuatu

orang

yang

kepada

pekerjaannya

menyalahkan guru karena menurut

mengajar baik dalam jalur formal

Makagiansar

maupun non formal.

…guru

(2002:

tidak

62)

dalam

Jelas

bahwa

guru

yang

keterasingan. Ia adalah bagian dari

profesional

adalah

orang

yang

sistem

terdidik dan terlatih dengan baik,

pendidikan

hidup

bahwa:

dan

serentak


45

serta memiliki pengalaman yang kaya

profesionalisme yang telah dimiliki-

di bidangnya (Kunandar, 2011: 46).

nya kearah yang lebih baik. Guru

Prinsip-prinsip profesional sebagai

yang profesional dituntut memiliki

berikut; (a) memiliki bakat, minat,

kualifikasi pendidikan profesi yang

panggilan jiwa dan idealisme, (b)

memadai,

memiliki kualifikasi pendidikan dan

keilmuan

latar

digelutinya,

belakang

pendidikan

sesuai

memiiki sesuai

kompetensi bidang

memiliki

yang

kemampuan

dengan bidang tugasnya, (c) memiliki

komunikasi yang baik dengan anak

kompetensi yang diperlukan sesuai

didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan

dengan bidangnya, (d) mematuhi

produktif, etos kerja dan komitmen

kode etik profesi, (e) memiliki hak

tinggi terhadap profesinya dan selalu

dan kewajiban dalam melaksanakan

melakukan pengembangan diri secara

tugas, (f) memperoleh penghasilan

terus menerus. (indrajati, 2001).

yang

ditentukan

dengan

Seorang guru yang memiliki

memiliki

profesionalisme keguruan maka tidak

kesempatan untuk mengernbangkan

berhenti dan akan terus mengembang-

profesinya secara berkelanjutan, (h)

kan

memperoleh

jabatan

prestasi

dalam

sesuai

kerjanya,

(g)

perlindungan

rnelaksanakan

hukum tugas

sikap

profesional-nya

keguruanya.

dalam

Peningkatan

profesi keguruan dapat dilakukan

profesisionalnya, (i) memiliki organi-

secara

sasi profesi yang berbadan hukum.

penatan guru, lokakarya, seminar atau

Seorang

guru

formal

melalui

kegiatan

profesional

kegiatan ilmiah lainya ataupun secara

mempunyai citra yang baik di mata

informal melalui media massa. Hal ini

masyarakat apabila dapat menunjukan

akan meningkatkan pengetahuan dan

kepada masyarakat bahwa ia layak

ketrampilan seorang guru. (Soetjipto

menjadi

& Raflis Kosasih; 1999).

panutan

atau

teladan

masyarakat di sekelilingnya. Saat ini guru harus melakukan usaha yang cukup agar dirinya menjadi layak, dan satu

satunya

dilakukan

usaha

adalah

yang

harus

meningkatkan

Tantangan Profesionalisme Guru Profesionalisme

dalam

arti

dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya



46

masing-masing. Seorang pengajar di

kemampuan

lembaga pendidikan haruslah ber-

menggambarkan

pendidikan dari lembaga pendidikan

kemampuan seseorang yang diperoleh

tinggi keguruan (LPTK). Beberapa

melalui pendidikan formal maupun

permasalah yang ber-kembangan pada

pengalaman yang dapat diukur secara

profesi

masalah

kualitatif maupun kuantitatif. Menurut

kultural/tradisi, moral, dan struktural.

Undang-undang No.14 tahun 2005

guru

adalah

Kemunculan masalah kultural/tradisi bertitik

tolak

dari

permasalahan

waktu. Lamanya kondisi guru berada dalam

ketidak-sejahteraan

membentuk

tradisi-tradisi

telah yang

terinternalisasi dalam kehidupan guru sampai sekarang. Konkretnya, tradisi itu

lebih

mengacu

pada

ranah

akademis. Minimnya kesejahteraan

dan

kecakapan

yang

kualifikasi

atau

tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1)

kompetensi

kompetensi

guru

pedagogik,

meliputi kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; Pertama, kompetensi

pedagogik

adalah

“kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Kedua, kompentensi kepribadian yang mantap dari sosok

guru telah memunculkan permasalah-

seorang guru akan memberikan teladan

an baru. Pekerjaan menuntut guru

yang baik terhadap anak didik maupun

untuk selalu menambah kapasitas

masyarakatnya.

akademis pembelajaran dengan terus

profesional meliputi kepakaran atau

mem-perbarui dan berinovasi dengan

keahlian

media

penguasaan

dan

metode

pembelajaran

Ketiga,

dalam

Kompetensi

bidangnya

bahan

yang

yaitu harus

teraktual, secara berbarengan guru

diajarkannya beserta metodenya, rasa

menuntut kesejahteraanya.

tanggung

jawab

akan

tugasnya.

Keempat, kompetensi sosial adalah

Aspek Profesionalisme Guru

“kemampuan

Menyimpulkan penjelas para ahli seperti

Majid

untuk

ber-

komunikasi dan berinteraksi secara

Robotham

efektif dan efisien dengan peserta didik,

(1996), Syah (2000), dan Usman

sesama guru, orangtua/wali peserta

(1994)

didik, dan masyarakat sekitar”.

bahwa

(2005),

guru

kompetensi

adalah


47

ISSN: 2461-0674

Gambar 1.1 Milestone Pengembangan Profesi Guru

Aneka produk hukum itu semua bermuara

pada

pengembangan

pembinaan profesi

dan

guru

sebagai

tenaga

profesional. Walau untuk kedepan masih sangat dibutuhkan konsitensi pemerintah

dalam

dimensi

analisis

mensinergikan kebutuhan,

penyediaan,

rekruitmen,

seleksi,

penempatan,

redistribusi,

evaluasi

kinerja, pengembangan keprofesian, pengawasan

etika

profesi,

dan

sebagainya dan produk hukum baru yang mengatur tentang sinergitas pengelolaan guru untuk menciptakan keselarasan

dimensi-dimensi

institusi yang terkait.

Menurut

guru,

sekaligus sebagai pengakuan atas kedudukan

Tahapan Guru Profesional

dan

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2012:6) kesadaran untuk menghadirkan guru dan

tenaga

profesional

kependidikan sebagai

yang

sumber

daya

utama pencerdas bangsa, barangkali sama

tuanya

dengan

sejarah

peradaban pendidikan. Di Indonesia, khusus

untuk

guru,

dilihat

dari

dimensi sifat dan substansinya, alur untuk mewujudkan guru yang benarbenar

profesional,

yaitu:

(1)

penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, (2) induksi guru pemula berbasis sekolah, (3) profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan



48

(4) profesionalisasi guru berbasis

wawasan atau landasan kependidikan,

individu atau menjadi guru madani.

pemahaman terhadap peserta didik,

Khusus profesi

untuk

guru,

pendidikan

beberapa

pengembang-an

kurikulum

atau

amanat

silabus, perancang-an pembelajaran,

penting yang dapat disadap dari dua

dan evaluasi hasil belajar; (2) materi

produk hukum ini. Pertama, calon

pelajaran secara luas dan mendalam

peserta

profesi

sesuai

Kedua,

pelajaran, kelompok mata pelajaran,

guru

dan/atau program yang diampunya;

pendidikan

berkualifikasi sertifikat

S1/D-IV.

pendidik

diperoleh

bagi

melalui

program

dan

dengan

(3)

standar

isi

konsep-konsep

mata

disiplin

pendidikan profesi yang diselenggara-

keilmuan, teknologi, atau seni yang

kan oleh perguruan tinggi yang

secara konseptual menaungi materi

memiliki program pengadaan tenaga

pelajaran, kelompok mata pelajaran,

kependidikan yang terakreditasi, baik

dan/atau program yang diampunya.

yang

oleh

Kedelapan, ujian kinerja dilaksanakan

pemerintah maupun masyarakat, dan

secara holistik dalam bentuk ujian

ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga,

praktik

sertifikasi pendidik bagi calon guru

cerminkan penguasaan kompetensi

harus

pedagogik, kepribadian, profesional,

diselenggarakan

dilakukan

secara

objektif,

transparan, dan akuntabel. Keempat, jumlah

peserta

pendidikan

didik

profesi

setiap

tahun

program pendidikan profesi diakhiri uji

kompetensi

pendidik.

Keenam, uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, ujian tertulis dilaksanakan yang

secara

mencakup

yang

men-

dan sosial.

program

ditetapkan oleh Menteri. Kelima,

dengan

pembelajaran

komprehensif

penguasaan:

(1)

Alur Pengembangan Profesi dan Karir Saat

ini,

pengakuan

guru

sebagai profesi dan tenaga profesional makin

nyata.

Pengakuan

kedudukan

guru

sebagai

profesional

berfungsi

atas tenaga

mengangkat

martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran

untuk

meningkatkan

mutu pendidikan nasional. Inisiatif


meningkatkan

kompetensi

profesionalitas

ini

harus

dan

sekolah.

Analisis

49

kebutuhan,

sejalan

perumusan tujuan dan sasaran, desain

dengan upaya untuk memberikan

program, implementasi dan layanan,

penghargaan,

serta

peningkatan

sejahteraan

dan

terhadap

ke-

perlindungan

guru.

Seperti

telah

dijelaskan di atas, PP No. 74 Tahun

evaluasi

program

pelatihan

dapat ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara

atau

memodifikasi/

mengadopsi program sejenis.

2005 tentang Guru mengamanatkan

Menurut

Kementerian

bahwa terdapat dua alur pembinaan

Pendidikan

dan pengembangan profesi guru,

(2012:11)

penilaian

yaitu: pembinaan dan pengembangan

(teacher

performance

profesi,

dan

merupakan salah satu langkah untuk

pengembangan karir. Pembinaan dan

merumuskan program peningkatan

pengembangan

guru

kompetensi guru secara efektif dan

kompetensi-

efisien. Berdasarkan penilaian kinerja

kompetensi pedagogik, kepribadian,

akan diketahui tentang kekuatan dan

sosial, dan profesional. Sementara itu,

kelemahan guru-guru, sesuai dengan

pembinaan dan pengembangan karier

tugasnya masing-masing, baik guru

meliputi

kelas, guru bidang studi, maupun

meliputi

dan

pembinaan

keprofesian

pembinaan

penugasan,

kenaikan

pangkat, dan promosi. Kegiatan

Kebudayaan kinerja

guru

appraisal)

guru bimbingan konseling. Setelah

pembinaan

pengembangan

dan

profesi

dan

dilakukan penilaian dapat ditentukan

dapat

apa yang harus dilakukan selanjutnya.

dilakukan oleh institusi pemerintah,

Penilaian

lembaga pelatihan (training provider)

secara periodik dan sistematis untuk

nonpemerintah, penyelenggara, atau

mengetahui

satuan pendidikan. Di tingkat satuan

termasuk potensi pengembangannya.

pendidikan,

program

ini

kinerja

guru

prestasi

dilakukan

kerjanya,

dapat

dilakukan oleh guru pembina, guru

Penutup Institusi pendidikan Islam yang

inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk dari guru terbaik dan ditugasi oleh kepala

telah

ada

kemerdekaan

sejak

sebelum

Republik


masa

Indonesia

50


mendapat

karena

pendidik, pengelola satuan pendidik-

terus

an, penilik, pengawas, peneliti dan

berubah; yang semakin menuntut

pengembang di bidang pendidikan,

madrasah bermutu. Pergeseran nilai

pustakawan, laboran, teknisi sumber

yang dipacu oleh tuntutan globalisasi

belajar, dan penguji; (2) tenaga

menjadikan madrasah yang memadu-

pendidik terdiri atas pembimbing,

kan ilmu umum dan ilmu agama

pengajar,

semakin mendapat peluang dalam

pengelola satuan pendidikan terdiri

mempersiapakan generasi siap dan

atas kepala sekolah, direktur, ketua,

mampu

rektor,

tuntutan

tantangan berat masyarakat

yang

menghadapi

tantangan

zamannya. Untuk melawan tuntutan

dan

dan

pelatih;

pimpinan

dan

(3)

satuan

pendidikan luar sekolah.

globalisasi guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamais. Untuk menjaga dan mencapai

tingkat

profesionalisme

seorang guru harus selalu ikut dalam proses pembinaan dan pengembangan profesi. Secara lebih luas tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kependidikan

yaitu: terdiri

(1)

tenaga

atas

tenaga

Daftar Pustaka Azra, Azyumardi. 1999. Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi enuju Milenium Baru, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianty (ed.). 2006. Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia, Jakarta: PT Danim, Sudarwan. 2003. Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departemen Pendidikan Nasional RI, Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Ma’arif, Syamsul. 2007. Revitalisasi Pendidikan Islam, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Maksum. 2001. Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logos.


51

Soetjipto & Raflis Kosasih; 1999, profesi keguruan, Jakarta : Rineka Cipta

Tilaar, H.A.R. 2004. Pradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Steenbrink, Karel. 1986, Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Jakarta:LP3ES.

Usman, M.U., 1994. Menjadi Guru Profesional. Cetakan Kelima. Bandung: Remaja Rosdakarya


KUALITAS MADRASAH DAN PROFESIONALISME GURU (UNDANG-UNDANG 14 TAHUN 2005)

Recommend Documents