1
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROFESI GURU DIKAJI BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
A. Pengantar Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".1 Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.2 Perlindungan secara khusus yang diberikan oleh hukum terhadap profesi guru, secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana dalam Pasal 39 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja 1
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua 18 Agustus 2000. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102 2
1
2
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. 3 Dari bunyi ketentuan Pasal 39 diatas, tampak jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seolah menempatkan posisi guru pada posisi yang "ekslusif". Hal ini tidaklah berlebihan mengingat penanganan yang berlarut-larut atas tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif,
dan sebagainya yang diterima/dialami guru akan
berdampak pada terhambatnya guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik disebabkan guru tengah menjalani proses pencarian keadilan. Hal ini sudah barang tentu akan "merugikan" peserta didik dan lebih jauhnya kerugian terhadap negara.
B. Masalah Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat (officium Nobile), sebagaimana
3
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3
profesi-profesi
lainnya4,
rupanya
belum
difahami
benar
oleh
masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Meningkatnya berbagai permasalahan yang menimpa guru telah menyudutkan profesi terhormat dari guru. Tindakan-tindakan guru kepada peserta didik, dalam kerangka mendidik terkadang diterima "salah" oleh orang tua peserta didik dan merupakan perbuatan yang tidak
termaafkan
sehingga
harus
diselesaikan
dengan
tindak
kekerasan bahkan sampai ke meja hijau. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok "profesional" dari bidang lain guna mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan "blow up" besarbesaran melalui berbagai media. Dilain pihak, profesi terhormat Guru terkadang dilecehkan oleh oknum guru itu sendiri, berbagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang guru antara lain pelecehan seksual, penganiayaan, pemerasan dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya turut mewarnai catatan kelam dunia pendidikan di Indonesia.
C. Pembahasan dan Solusi 1. Perlindungan Hukum Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman,
malapetaka
dan
rasa
takut.
Dengan
demikian,
perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. Pada dasarnya perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dirinci diatas, tidak terbatas pada kapasitas sebagai 4
Beberapa pekerjaan yang termasuk ke dalam Profesi antara lain, Dosen, Guru, Dokter, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Apoteker, Akuntan, Insinyur. Diakses dari https://id.wikipedia.org. 21 Oktober 2016
4
guru, tetapi juga dalam statusnya sebagai warga negara, perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari negara terhadap warganya.
Tindak kekerasan atau penganiayaan merupakan
perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya.
Pasal
351
ayat
(1)
KUHP
secara
tegas
menyebutkan bahwa, "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa, "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Dan apabila tindak kekerasan/penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.5 Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas tercantum dalam UUD 1945. Salah satu dari unsur negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hal ini secara rinci telah dirumuskan dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. Solusi
dari
setiap
permasalahan
hukum
terletak
pada
bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.6 Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain: 1. instrumen hukumnya; 2. Aparat penegak hukumnya;
5
Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, dikutip dari http://www.jimly.com Penegakan_Hukum.pdf. Diakses 23 Oktober 2016. 6
5
3. Budaya hukum masyarakat; 7 Dari ketiga komponen penegakan hukum tersebut, komponen struktural yakni aparat penegak hukum menempati posisi yang strategis. Untuk itu hal yang perlu diberi perhatian khusus adalah yang berhubungan dengan "kepentingan-kepentingan" dan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam berinteraksi dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya.8 Solusi
terhadap
tindak
kekerasan,
ancaman,
perlakuan
diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauh mana penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemenelemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.9 Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi yang diterima/dialami oleh guru, baik yang diterima secara langsung 7
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003 hlm. 122 8 I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Jurnal Masalah-masalah Hukum Nomor 9, tahun 1992, hlm. 17. 9 Kusnu Goesniadhie S., Gaya Moral Penegakan Hukum Yang Baik, diakses dari https://kgsc.wordpress.com. 22 Oktober 2016.
6
maupun melalui media elektroik dan media sosial lainnya. Hal ini tidak terlepas dari profesi yang diembannya, dimana berpuluhpuluh bahkan beratus-ratus siswa akan terbengkalai disebabkan kondisi guru yang tengah menghadapi tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya. Selain aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat maupun Daerah juga dituntut untuk lebih responsip dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari Pemerintah (Dinas Pendidikan) maupun dari pimpinan tempatnya mengabdi. Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Tujuan LBH PGRI dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya persoalan hukum, sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru.10
2. Perlindungan Profesi Kehadiran Peraturan yang mengatur masalah Perlindungan terhadap profesi guru sudah menjadi tuntutan yang mendesak untuk direalisasikan. Agar proses pendidikan menjadi baik dan guru menjalankan tugasnya dengan profesional maka diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat demi mewujudkan guru yang mempunyai martabat dan terlindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya agar tercipta pencapaian kualitas yang maksimal, hal ini sesuai dengan amanah Undang-
10
Lindungi Guru, PGRI Bentuk LKBH, artikel diakses dari http://www.siwalimanews.com/ 23 Oktober 2016
7
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).11 Peraturan
tentang
perlindungan
profesi
guru
pada
substansinya adalah agar guru dalam menjalankan profesinya terlindungi dengan kekuatan hukum dan harus ada pemahaman yang utuh dalam menjalani proses pendidikan. Guru diberi hak otoritas dalam mendidik peserta didik, jika perlu ada fit and proper test untuk menjadi seorang guru, agar dunia pendidikan tidak lagi disibukan dengan ulah guru yang tidak mengerti esensi dalam mendidik.12 Perlindungan terhadap profesi guru secara khusus sudah diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa perlindungan profesi guru mencakup: a. Perlindungan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlindungan
yang
dimaksud
dalam
hal
ini
adalah
perlindungan dari akibat-akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan sekolah tempat dimana guru tersebut mengabdi. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh pihak sekolah, atau habis kontrak. Ketentuan mengenai hubungan kerja antara pekerja dan majikan tentu berbeda dengan hubungan antara sekolah dengan guru. Pemutusan Hubungan Kerja diatur oleh UndangUndang
Ketenagakerjaan.13
PHK
yang
terjadi
antara
Perusahaan dan Karyawan, akan menimbulkan konsekwensi berupa pemberian pesangon dan uang jasa oleh Perusahaan 11
Fajar Imron, Perlindungan Terhadap Profesi Guru, diakses dari http://www.academia.edu/ 23 Oktober 2016. 12 Ibid. 13 Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 25, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.
8
yang besarannya diatur oleh undang-undang. Sementara hubungan kerja antara guru dan sekolah bukanlah hubungan antara perusahaan dan karyawan. Oleh karenanya ketentuan mengenai PHK sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pelaksananya, tidak dapat dijadikan acuan untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara sekolah dengan guru. Untuk itu diperlukan regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja antara Sekolah dan Guru. b. Pemberian imbalan yang tidak wajar Pemberian imbalan yang tidak wajar terhadap guru baik yang diberikan
oleh pemerintah
maupun
pihak sekolah
mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Banyak sekolahsekolah yang memberikan imbalan kepada guru terutama guru honorer atau guru swasta jauh dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya regulasi yang khusus mengatur masalah upah guru, maka kebijakan pengupahan oleh pihak sekolah terhadap guru, tidak ada keseragaman. Dalam kenyataannya hampir setiap sekolah, tanpa melihat jenjang, memberikan upah kepada guru jauh dibawah upah minimum dan standar hidup layak. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan regulasi
yang
khusus
mengatur
masalah
sistem
pengupahan guru, yang dalam hal ini guru bukan pegawai negeri sipil yang mendapatkan upah hanya dari sekolah tempat guru tersebut mengabdi. c. Pembatasan dalam penyampaian pandangan Pembatasan
dalam
penyampaian
pandangan
jelas
bertentangan dengan UUD 1945. Mengeluarkan pikiran secara
9
bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik maupun psikis.14 d. Pelecehan terhadap profesi Pelecehan terhadap profesi guru
hampir setiap
hari
disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui tayangan televisi, media cetak maupun media sosial. Contoh sederhana adalah menjamurnya sinetron-sinetron yang menayangkan pergaulan anak sekolah yang jauh dari kesan dan nilai-nilai positif dimasyarakat seperti tawuran antar pelajar, dimana guru diperankan
sebagai
sosok
yang
tidak
mampu
bahkan
mendukung terjadinya perkelahian. Contoh lain yang akhir-akhir ini sering terjadi dimasyarakat, dimana guru memberikan sanksi atau tindakan disiplin kepada siswanya, dan siswa tidak terima perlakuan dari guru yang kemudian orang tua siswa tersebut meresponnya dengan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik terhadap guru. Sebagai upaya untuk menanggulangi pelecehan profesi guru, diperlukan kesepahaman antara siswa, orang tua dan guru, bahwa "guru memberikan sanksi disiplin kepada siswa, semata-mata dalam kerangka mendidik". e. Pembatasan-pembatasan lain yang menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Pembatasan-pembatasan dalam hal ini bisa datang dari pihak pemerintah yang dalam hal ini berupa Kebijakankebijakan, baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kementerian Pendidikan maupun pihak sekolah. Banyak contoh kebijakan yang secara tidak langsung membatasi/menghambat guru dalam melaksanakan tugas, antara lain: Kebijakan larangan
14
Lihat dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
10
memberikan pekerjaan Rumah (PR)15 Kepada siswa, Larangan guru
menggunakan
Lembaran
Kerja
Siswa
(LKS)
dan
sebagainya.16 Ketentuan mengenai perlindungan profesi guru sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dimana dalam PP tersebut ditegaskan bahwa, "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan (reward) terhadap siswanya, tetapi juga memberikan sanksi (punishment). "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya."17 Dalam pasal selanjutnya disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.18
15
Lihat dalam http://www.gurupembelajar.net/2016/09/surat-edaran-larangan-memberi-pr-html Lihat dalam http://www.beritasatu.com/pendidikan/378370-kemdikbud-minta-sekolah-tidakgunakan-lks.html 17 Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 18 Ibid, Pasal 39 ayat (2) 16
11
Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tersebut hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/sanction atau reward kepada peserta didik.
3. Perlindungan Terhadap Kecelakaan kerja Pada dasarnya manusia tidak pernah tahu kapan dirinya akan tertimpa musibah. Sebagai manusia hanya bisa waspada dan berdoa untuk terhindar dari celaka dan berusaha menjauhi dari halhal yang menjadi penyebab kecelakaan. Akan tetapi ketika takdir sudah menghendaki manusia untuk celaka, maka tidak ada satu kekuatanpun yang dapat menangkalnya. Dalam keadaan diam tanpa aktifitas pun, manusia tidak bisa luput dari celaka, terlebih mereka yang tengah beraktifitas/bekerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi tanpa melihat berat dan ringannya pekerjaan. Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada suatu perusahaan. Kecelakaan pada saat bekerja bisa disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan oleh kondisi ruang belajar yang sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga sewaktu-waktu ruang kelas dapat roboh pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Faktor internal, yakni faktor yang disebabkan dari dalam guru itu sendiri, seperti ketidak hatihatian dalam menjalankan tugas, misalnya ketika guru sedang
12
memberikan pelajaran praktik dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah terbakar, karena kekurang hati-hatiannya menyebabkan kebakaran yang berakibat cacat fisik pada guru maupun siswa. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja salah satunya bagi guru yang mengabdi di daerah-daerah yang rawan bencana alam atau rawan konflik. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah akhir-akhir
ini
tengah
menggalakan
program
pemerataan
pendidikan, salah satunya melalui program Guru Garis Depan (GGD). Program ini merupakan terobosan baru dalam sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Formasi Khusus Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T).19 Dalam
pelaksanaannya,
banyak
guru
peserta
program
GGD/SM-3T yang harus jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama, harus menempuh jarak puluhan kilo meter untuk sampai ke sekolah tempatnya mengabdi. Hal ini sudah barang tentu beresiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Keikutsertaan Guru dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu solusi dalam memberikan perlindungan kerja kepada Guru. BPJS
adalah
badan
hukum
yang
dibentuk
untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi payung hukum dari BPJS adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diikutsertakannya
Guru
dalam
Program
Jaminan
Sosial
kesehatan maupun ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk 19
Diakses dari http://www.gurugarisdepan.org/ 27-Oktober 2016.
13
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kecelakaan kerja guru. Dalam hal ini sekolah harus pro aktif untuk mendaftarkan guru-guru dalam progarm Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Dan bagi sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan gurunya sebagai peserta BPJS akan mendapatkan sanksi administratif berupa:20 a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c.
tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.21
Secara tertulis, negara telah memberikan perlindungan yang cukup bagi guru, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi maupun perlindungan kecelakaan kerja. Maraknya kasus-kasus hukum dimana guru menjadi korban, pelecehan terhadap profesi guru dan sejenisnya menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru bukan semata terletak pada lemahnya aturan, tapi lebih kepada penegakan aturan tersebut. Sebaik apapun aturan dibuat, hanya akan menjadi "macan kertas", apabila tidak didukung oleh penegakan aturan yang baik.
D. Kesimpulan Dari hasil pembahasan makalah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dikaji Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang
20
Pasal 17 ayat (1) UU BPJS dan Pasal 5 ayat (1) PP 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 21 Ibid. Pasal 17 ayat (2),(3),(4) dan (5)
14
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan baik sesuai harapan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana didalamnya mengatur bahwa guru mendapat perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Lemahnya perlindungan hukum terhadap guru disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertujuan memberikan bantuan hukum terhadap guru-guru yang tengah tersangkut permasalahan
hukum
diharapkan
menjadi
solusi
dalam
memperjuangkan hak-hak guru. 2. Perlindungan terhadap profesi guru belum sepenuhnya dirasakan oleh guru. Hal ini dapat diketahui dari berita dimedia-media dimana masih banyaknya guru yang menerima upah dibawah standar hidup layak, pelecehan terhadap profesi guru yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tidak puas dengan tindakan guru dalam mendidik dan adanya pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya. Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/sanction atau reward kepada peserta didik. 3. Perlindungan kecelakaan kerja bagi guru adalah perlindungan kecelakaan yang berhubungan dengan
tugas profesi guru.
15
Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud bisa bersumber atau berasal dari kondisi/lingkungan sekolah maupun faktor penyebab lainnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesi guru, Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor eksternal dan internal dari guru itu sendiri maupun faktor lingkungan.
E. Harapan Harapan-harapan penulis kepada pemerintah sehubungan dengan masalah perlindungan hukum dan perlindungan profesi guru antara lain: 1. Dalam hal perlindungan terhadap masalah hukum, pemerintah daerah
yang
dalam
hal
ini
Dinas
Pendidikan
hendaknya
membentuk sub dinas yang secara khusus memberikan konsultasi maupun
bantuan
hukum
terhadap
guru-guru
yang
tengah
menghadapi permasalahan hukum, dimana bantuan ini diberikan kepada
guru
secara
cuma-cuma
agar
guru
yang
tengah
menghadapi masalah-masalah hukum, dapat terus melaksanakan tugasnya. 2. Dalam hal sistem pengupahan, alangkah baiknya jika pemerintah yang dalam hal ini eksekutif bersama-sama dengan Legislatif merumuskan aturan/ketentuan mengenai upah minimum guru, khususnya guru non-pns dan guru yang mengabdi di sekolah swasta. Karena hampir sebagian besar sekolah menetapkan upah/honorarium guru dibawah standar minimal hidup layak maupun upah minimum daerah. 3. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, pemerintah hendaknya lebih tanggap terhadap perbaikan-perbaikan sarana utama dan pendukung pembelajaran, antara lain ruang kelas yang aman dan nyaman, pemberian jaminan sosial khusus untuk guru non-PNS dan Guru dilingkungan sekolah swasta.
16
DAFTAR PUSTAKA
Buku C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003. Moelyatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001. Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945, Sekretaris Jenderal MPR/DPR-RI, Jakarta 2000. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
Kemerdekaan
Internet https://id.wikipedia.org. http://www.jimly.com https://kgsc.wordpress.com. http://www.siwalimanews.com http://www.academia.edu. http://www.gurupembelajar.net http://www.beritasatu.com http://www.gurugarisdepan.org. Sumber Lain I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Jurnal Masalah-masalah Hukum Nomor 9, tahun 1992. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
16
17
