KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN U
NIVERSITAS JENDERAL SOEDIRiliIAN
dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak
Jr.
tfiLl:,[rmXr""::lr."r.:;t.
(0281)6352s2, Faks (0281) 631802
PERATURAN RE,KTOR UNTVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PT'RWOKERTO
NOMOR:
09
TAHUN
2013
TENTAI\G KODE ETIK DOSEN TJMYERSITAS JENIDERAL SOEI}IRMAN DENGAN RAHMAT TUIHN YAIIG MAHA ESA
REKTOR UNTVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, Menimbang
i
a.
b.
d.
Mengingat:
1,
Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat Q) Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan dfui yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi; Bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah, berperilaku sebagai profesional yang terpercaya penuh, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik diri dan institusi; Bahwa sehubungan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dosen Universitas Jenderal Soedirman. Undang-Undang R[:
a. b.
No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 2003 No.78, TLN RI No.430t); No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (LN RI Tahun 2005 No. 157, TLN RI No.4586);
c. 2.
3. 4.
No.12 Tahun 2Ql2 Tentang Pendidikan Tinggi (LN RI Tahun 2012 No. 1 58, TLN RI No.5336);
Perafuran Pemerintah:
a.
No. 19 Tahun 2005 Tentang
b.
Tahun 2005 No. 41, TLN RI No. 4496); No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (I-N
Standar Nasional Pendidikan
(LN RI
RI Tahun 2009 No. 76, TLN RI No. 5007). Keputusan Presiden No. 18/lVI Tahun 2010 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman. Keputusan Mendiknas RI No.090 Tahun 2004 te*anggal 29 Juli 2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR LTNWERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG KODE ETIK DOSEN LINIVERSITAS
JENDERAL
SOEDIRMAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. 2. 3. 4.
5. 6. 78. 9.
Kode Etik Dosen adalah no(ma etik yang menjadi pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan profesinya di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman; Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang mencakup Fakultas, Program Studi dan Program Pascasmjana; Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman; Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ymg meliputi dosen tetap dan tidak tetap universitas; Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan penunjang akademik (pustakawan, laboran) universitas; Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman; Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa; Tri Dharma Perguruan Tinggi adalatr kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di lingkungan universitas;
10.
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
11.
Plagiat adalah perbuatan swara sengaja ilautidak sengaja dalam membuat suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya atau diri sendiri (autoplagiat), tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
12. 13. 14.
Gratifikasi adalah pemberian meliputi pemberian uffig, barang dan fasilitas lainnya yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan; Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik dosen Unsoed. Sanksi adalah hukuman untuk memaksa dosen mematuhi atau mentaati kode etik dosen Unsoed.
15.
Dewan Etik adalah dewan yang mempunyai kewenangan untuk memproses dan/atau memutus pelanggaran kode etik dosen Unsoed Pasal 2
Tujuan Kode Etik Dosen Universitas Jenderal Soedirman bertujuan untuk:
1. Menjaga martabat dan kehormatan profesi dosen Unsoed;
2. Membangun kepribadian dosen agar memiliki akhlak mulia; 3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus Unsoed; 4. Menciptakan hubungan yang harmonis ar*ara dosen dengan Universitas, sejawat, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat; 5. Sebagai pedoman dalam mengawasi perilaku dan memproses serta memutus apabila terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan oleh dosen.
BAB II KODE ETIK DOSEN Pasal 3 Kode Etik Pribadi Dosen
(1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
(2) (3) (4) (5)
dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
otonomi keilmuannya. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan obyektif, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif. Menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya yang bersifat rahasia. Memberikan teladan kepada mahasiswa dalam melaksanakan Tri DharmaPergurumr Tinggi. Menjaga kehormatan diri dengan berkata dan bertindak tidak melanggar norrna susila, kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.
Pasal 4 Kode Etik Hubungan Dosen dengan Universitas
(1) Menjaga martabat dan nama baik Universitas (2) Melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diberikan oleh Universitas. (3) Melaksanakan tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diberikan
oleh
Universitas. Pasal 5
Kode Etik Hubungan Dosen Dengan Sejawat
(1) Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperlakukam sejawat secara adil, tidak diskriminatif sesuai hak dan kewaj ibannya nrasing masing.
(2) Memberi
(3) (4) (5)
kesempatan kepada sejawat untuk mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahliannya dalam tugas profesinya. Saling menghormati dan menghargai sesama sejawat dengan prinsip asah asih dan asuh. Membina hubungan sesuai dengan norna kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan sejawat. Dosen yang memiliki jabatan sebagai Guru Besar berkewajiban membimbing dan membina dosen yang lebih yunior
Pasal 6 Kode Etik Hubungan Dosen dengan Tenaga Kependidikan
(1) Membina hubungan yang harmonis dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memperlakukan tenaga kependidikan sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing.
(2)
Saling menghormati dan menghargai dengan tenaga kependidikan berdasarkan prinsip asah asih dan asuh.
(3)
Mernbina hubungan sesuai dengan norrna kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan tenaga kependidikan. PasalT Kode Etik Hubungan Dosen dengan Mahasiswa
(1) Melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa dengan penuh tanggung jawab. (2) Memberikan penilaian akademik kepada mahasiswa secaraprofesional dan objektif. (3) Bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada semua mahasiswa (4) Dosen memperlakukan mahasiswa secara manusiawi dalam kegiatan akademik (5) Membina hubungan sesuai dengan norna kesusilaan yang baik dan norma kepatutan
dengan
mahasiswa
(6) Menolak gratifikasi dari mahasiswa yang berhubungan dengan
kewenangannya dan
berlawananan dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. (7) Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan TinggiT dosen harus memuat antara lain unsur pembelajaran, mencerdaskan, mempercepat masa studi dan meringankan beban mahasiswa
Pagal 8
Kode Etik Hubungan Dosen dengan Masyarakat
(1) Membina hubungan sesuai dengan norma kesusilaan yang baik dan norma kepatutan dengan masyarakat; (2) Menolak gratifikasi dari masyarakat yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawananan dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi; (3) Membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
BAB III PELANGGARAN Pasal 9
Pelanggaran kode etik dosen dapat berbentuk:
l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17.
Bersikap dan bertindak yang mencemarkan nama baik Universitas; Melalaikan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diberikan Universitas; Melalaikan tugas penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggt yang diberikan Universitas; Melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Universitas, sejawat, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat; Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sejawat, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat; Menghasut dan mengadu domba sivitas akademika Unsoed; Membocorkan informasi tentang institusi, sejawat, tenaga kependididikan, dan mahasiswa yang bersifat rahasia; Menyampaikan informasi yang tidak benar tentang institusi kepada mahasiswa, sejawat, tenaga kependidikan, dan masyarakat; Melakukan plagiat hasil karya ilmiah; Melakukan pelanggaran susila dalam bentuk perkataan, tulisan, gambar ataupun tindakan; Melakukan perbuatan asusila dan asosial antara lain melakukan pemerasan terhadap orang lain, berjudi, mabuk-mabukan, dan menggunakan narkoba; Memperalat mahasiswa dalam kegiatan akademik; Menghambat sejawat untuk memperoleh kemajuan dalam mengembangkan pengalaman, ketrampilan dan keahlian dalam tugas profesinya; Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap mahasiwa, teman sejawat dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi; Meminta sesuatu dan atau menerima gratifikasi dari mahasiswa atau pihak lain yang berhubungan dengan kewenangannya dan berlawanan dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi; Seorang dosen yang memiliki jabatan Guru Besar menolak tugas membina dan membimbing dosen yuniornya; Melakukan pelanggaran lain yang belum disebutkan dalam peraturan ini dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB rv DEWAN ETIK Pasal 10 Kedudukan Dewan Etik
(1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen perlu dibentuk Dewan berkedudukan di Universitas Jenderal Soedirman (2) Dewan etik merupakan lembaga yang independen (3) Kelembagaan Dewan Etik bersifat ad iock
Etik
yang
Pasal 1l WewenangDewanEtik
Etik berwenang menerima, memeriksa, memproses dan atau memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen di lingkungan Unsoed. Dewan
Pasal 12 Tugas DewanEtik
Dalam rangka melaksanrakilr wewenafig sebagaimana dimaksud pada pasal mempunyai tugas :
' 2' l
3' 4' 5' 6' ' 8' 9.
Dewan Etik
Menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Unsoed; Merneriksa berkas laporan tentang dugaan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Unsoed; Memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Unsoed; Melakukan verifikasi dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporun/ pengaduan; Memanggil dan meminta keterangan para pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan;
Memutuskan terbukti tidaknya dugaan pelanggaran kode
pemeriksaan; 7
ll,
etik
setelah melakukan
Memberikan rekomendasi kepada rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada dosen yang terbukti melanggar kode etik; Apabila terbukti tidak ada pelanggaran kode etik, dewan etik dapat mengajukan permohonan kepada rektor untuk segera merehabilitasi nama baik dosen y*[ b"rr*i.**, Melaporkan dan mempertanggungiawabkan kerjanya kepada rektor. Pasal 13 Keanggotaan dan Susunan Organisasi Dewan
Etik
(1) Anggota Dewan Etik berjumlah
Q)
5 (lima) orang. Keansgotaan Dewan Etik bersifat independen dan dipilih oleh Rektor
(3) Masa tugas keanggotaan Dewan Etik selama satu tahun (4)
uhtuk tahun berikutnya.
dan akan ditinjau ulang
Susunan keanggotaan Dewan Etik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
Pasal 14 Persyaratan Keanggotaan Dewan Etik
(1) Dosen tetap Unsoed dengan jabatan Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
(2) Jujur, adil dan berkelakuan baik; (3) Tidak pemah diberi sanksi karena pelanggaran Kode Etik dosen (4) Tidak pemah dipidana penjara.
Unsoed;
Pasal 15 Keanggotaan Dewan Etik berhenti karena: 1. Meninggal dunia; 2. Pensiun; 3. Mengtrndurkan diri atas permintaannya sendiri; 4. Berakhirnya masa tugas keanggotaan Dewan Etik; 5. Diberhentikan oleh Rektor.
(1)
Pasal 16 Susunan organisasi Dewan Etik terdiri dari: a. Satu orang ketua merangkap anggota; b. Satu orang sekretaris merangkap anggota; dan c. Tiga orang anggota.
(2) Anggota Dewan Etik berkerja berdasarkan Surat Keputusan Rektor
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK
s'u"iJ',[t"l]r.,0 (1)
Proses penegakan kode etik Unsoed dilakukan melalui sidang kode Universitas Jenderal Soedirman;
(2) Sidang kode etik (3) (4)
(5) (6) (7)
etik oleh Dewan Etik
berkedudukan di kantor pusat rektorat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto; Sidang kode etik dilakukan karena ada dugaan pelanggaran kode etik Universitas Jenderal Soedirman oleh dosen baik di dalam maupun di luar kedinasan; Sidang kode etik merupakan serangkaian kegiatan untuk meminta keterangan kepada pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkan dokumen, barang bukti, observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran kode etik Sidang kode etik wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan etik Sidang kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik bersifat tertutup; Setelah melakukin sidang kode etik, Dewan Etik segera membuat putusan dalam bentuk dokumen sidang yang berisi uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi.
Pasal 18 Prosedur Sidang Kode Etik
(1) Dasar dilakukan sidang kode etik karena adanya laporan dan atau aduan kepada Dewan Etik Universitas Jenderal Soedirman mengenai suatu dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dosen Universitas Jenderal Soedirman;
(2) Aduan dan atau laporan dapat disampaikan oleh pihak yang dirugikan, pihak-pihak terkait dan atau masyarakat dengan disertai bukti-bukti dan atau saksi; (3) Aduan dan atau laporan dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis; (4) Setelah menerima laporan dan atau aduan yang cukup bukti dan saksi, Dewan Etik segera bersidang dengan menj aga kerahasiaan informasi; (5) Sidang kode etik Universitas Jenderal Soedirman ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: a. Tahap Identifikasi; b. Tahap Konfirmasi; c. Tahap Klarifikasi; d. Tahap Konklusi;
e.
Sanksi dan atau Rekomendasi. Pasal 19
Identifikasi dan Konfi rmasi
(1) Identifikasi dan konfrmasi (2) (3) (4)
pelanggaran kode etik bisa berasal dari aduan maupun laporan yang dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang kebenaran adanya pelanggaran kode etik dosen Universitas Jenderal Soedirman; Aduan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan disertai permohonan untuk dilakukan sidang kode etik; Laporan berisi pemberitahuan tentang adanya pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dengan disertai bukti-bukti bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik; Untuk kepentingan sidang kode etik, Dewan Etik dapat meminta keterangan lebih lanjut kepada pelapor, saksi-saksi, ahli, dan pihak-pihak terkait lainnya, atau mendapatkan dokumen terkait, barang bukti maupun observasi lapangan. Pasal 20
Klarifikasi
(l) (2)
Untuk memperjelas indikasi suatu dugaan pelanggaran kode etilg Dewan Etik dapat mengklarifikasi dengan meminta penjelasan atau keterangan lebih lanjut kepada terlapor dan atau pihak terkait lainnya; Pihak terlapor diberi kesempatan untuk melakukan bantahan dengan disertai bukti-bukti dan atau saksi kepada Dewan Etik Universitas Jenderal Soedirman tentang apa yang disangkakan kepadanya;
Pasal 21
Konklusi (1) Berdasarkan pemeriksaan data dan informasi yang telah dihimpun dan dianalisis, selanjutnya Dewan Etik segera membuat konklusi tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran kode etik; Q) Mendasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Dewan Etik membuat putusan sidang kode etik yang memuat uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi; (3) Pembacaan putusan sidang kode etik wajib dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Dewan Etik.
Pasal22 Rekomendasi
(l)
Apabila Dewan Etik berkeyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik Universitas Jenderal Soedirman, maka Dewan Etik merekomendasikan kepada rektor agar dosen yang bersangkutan dikenakan sanksi;
(2) Rekomendasi pengenaan sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani sekurang-kurangnya oleh anggota Dewan Etik yang hadir pada sidang putusan dengan disertai berita acaru jalannya persidangan; (3) Apabila Dewan Etik berkeyakinan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik Universitas Jenderal Soedirman, maka Dewan Etik merekomendasikan kepada rektor agar dosen yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya.
BAB VI SANKSI Pasal 23
(l)
Terhadap pelanggaran kode etik dosen Universitas Jenderal Soedirman, Rektor diberi
(2)
kewenangan untuk memberikan sanksi; Sanksi yang akan diberikan kepada dosen yang terbukti rnelanggar kode etik dilakukan oleh
rektor;
(3) Apabila Rektor
(4)
(5)
berhalangan maka kewenangan untuk memberikan sanksi diberikan kepada Pelaksana Tugas Rektor; Sanksi yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik dosen Universitas Jenderal Soedirman dapat berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Peringatan keras; d. Pengurangan dar/atau pencabutan hak-hak akademik; e. Penuridaan kenaikan parlgkat. Jika dosen yang pernah diberi sanksi melakukan pengulangan pelanggaran kode etik maka atas rekomendasi Dewan Etik rektor dapat mengusulkan
a. Penurunanpangkat; b. Percepatanpensiun; c. Pemecatan-
x"rmrfiff"Yi*mr Paspll24 Pada saat perafiran ini mulai berlaku, maka peraturan terkait sebelumnya menyangkut hal yang substansinya sama seperti diatur dalam peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapl€n.
Disatrkan di Purwokefio
Padatanggal
: 14 Is.dei 2013
niversitas Jenderal Soedirman
6-Y ,! ,Lt 11,,
\qzd
\+u
Edy Yuwono, Ph.D 120819860u001 R
