KTOBER 1995 WILAYAH A, B, C, D DAN E

TRANSKRIP DISKUSI

KONASBANG KE 13 TAHUN 1995 23 27 9KTOBER 1995 WILAYAH A, B, C, D DAN E

HUMAS DAN PROTOKOL BAPPENAS

KONASBANG KE-13 TAIII.IN 1995

_

:?!19g9gjn:1 :_ _ = - : _ _ DISKUSI WILAYAH A

f}CK.U MEi\JTA{,]I

&

A[?5IP

BAil)t)$:NAs

,

Acr. No. ?.2.1't^.7 Ciii.rs : ....-.....,..... Checl:ed

:

Ditranskrip oleh Humas dan Protokol Bappenas

DISKUSI WILAYAH

A.I

Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS Assl.amu' al atkum Wr.

W.

Saya ingin mulai dari Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, Pak Ruslan, dtharapkan dapat memberikan jawaban, tanggapan, terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Guberw

IR.

RUSLAN DIWIRYO Sekretaris Jenderal Departemen pekerjaan IJrnuln

Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Perkenankan kami mengawali tanggapan-tanggapan ini dengan mengacu kepada arahan Bapak Menteri pada waktu pembukaan Konsultasi Nasional (Konas) di Departemen Dalam Negeri, agar kita bisa berusaha dalam membentuk kesatuan ekonomi yang kukuh di dalam masing-masing daerah yang mencoba mengintegrasikan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Wilayah, sesuai dengan Hirarki dan Fungsinya masing-masing.

oleh karena itu dalam merihat atau dara'r mencoba untuk memahami hasil dari Konregbang, kami mencoba untuk mengacu

kepada TATA RUANG di pulau Sumatera Sebagai clokumen awal yang masih didalam bentuk rancangan crari hasil BKPRN, melihat kepada acuan itu maka, karau kita mengamati kawasankawasan andalan yang hencrak ciijacrikan titik tolak daram oengembangan masing-masing regional, kami melihat usrrran crari Konregbang seperti yang clicantumkan clidalanr g (delapan) butir

usulan, kami masih melihat bahwa usulan tata ruang itu mestinya tidak sejajar dengan usulan-usulan yang lainnya, karena tata ruang itu sendiri seharusnya menjadi satu pegangan, jadi di dalam 8 (delapan) butir usulan itu salah satunya adalah justru mengenai tata ruangnya sendiri yang kami anggap bahwa mesti-

nya tata ruang ini dikeluarkan dari usulan karena itu mesti menjadi dasarnya, yaitu didalam hal ini butir lima penyusunan tata ruang, kalau tata ruang itu menjadi salah satu bagian usulan dia tidak menjadi dasar, akan tetapi menjadi salah satu hasil sehingga hasil ini setelah selesai dia tidak lagi menjadi acuan dalam menyusun program-program selanjutnya dengan dasar itu maka kami ingin menyarankan kepada Pemerintah Daerah seyogyanya dapat mengacu kepada rancangan yang sekarang ini sudah ada, dan beberapa waktu yang lalu sudah dibahas oleh beberapa Bappeda, dengan itu sebagai titik tolak maka, hal-hal yang baik diusulkan, yaitu adanya beberapa program yang dipakai untuk menghilangkan kesenjangan antara Pantai Timur dan Pantai Barat bisa kita lihat secara objektif, sebagaimana dimaklumi bahwa pada saat prasarana dan sarana ke-pekerjaan Umuman (ke-PU-an) dikembangkan pada waktu itu adalah untuk mendukung Dpaya agara kegiatan ekonomi yang pada umumnya intensitasnya lebih besar ke arah lautan dalam, jadi termasuk Laut Jawa, Selat Malaka, bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu maka program-program prasarana difo kuskan ke daerah itu sehingga bisa dimengerti bahwa pantai Barat belum mendapatkan perhatian yang cukup mamadai namun demikian, disadari bahwa di dalam PJP II kita melihar, bahwa setiap adanya kesenjangan harus tidak bisa dibiarkan dan harus dicoba untuk mengembangkannya secara integrated clengan pengembangan wilayah-wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu usul-usul yang tadi dikemukakan adanya jalan Lintas Timur,

maupun Barat umumnya sudah menjadi sorotan dari Departemen Pekerjaan Umum. Dapat kami kemukakan bahwa sejak awal Repelita VI sudah dimulaipembangunan Lintas Barat, meskipun belum menyambung secara keseluruhan, seperti dikemukakan Gubernur Sumatera Utara bahwa Parus ke Singkil memang belum menyambung, tetapi bukan berarti sama sekali tidak bisa dihubungi dengan jalan-jalan yang menembus ke daerah itu.

Kemudian dari Natal ke arah daerah Pasaman Barat juga sudah dibangun bahkan sudah tembus, yang masih harus dikerja-

kan adalah beberapa jembatan tapi saya kira sudah tembus, kemudian diarah Bengkulu saya kira sudah tidak ada masalah, Bengkulu ke Lampung ini memang masih harus diusahakan lebih banyak lagi karena dulu intensitas kita adalah agar daerah pantai barat Bengkulu itu asal bisa dijangkau. Jadi dijangkau justru dari Liwa, dengan ditembusnya Liwa ke Daerah Barat, maka dianggap bahwa daerah barat itu sudah terjangkau.

Kemudian perkembangan menjadi lain setelah kita lihat bahwa Liwa itu sendiri bukan merupakan jalur yang aman bagi Lalu Lintas Ekonomi yang diperlukan, sehingga diperlukan satu hubungan di Pantai Barat yang menyisir pantai sehingga pada akhirnya ketemu Wonosobo yang terus ke Panjang. Sekaligus untuk kaitan ini usul dari Bapak Gubernur lampung untuk membuat jalan alternatif dari Teluk Ratai, itu belum menjadi program untuk sementara ini, karena kita mestinya lebih banyak membuat missing link-nya dulu jadi kalau alternatif itu nanti kalau sudah waktunya diperlukan kita akan mencoba memikirkan lebih laniut.

Kalau di Pantai Timur bahkan sudah lebih dahulu, jadi pada akhir PELITA V sudah diawali meskipun secara pisik pembangunan yang sifatnya Iebih permanen diselesaikan pada awal-awal pelita VI ini, dan ini sudah cukup maju boleh dikata_ kan sudah menyambung, kecuali di Daerah Lampung karena Daerah Lampung itu dulunya dianggap sudah bisa dipenuhi dengan lintas tengah tetapi sekarang ini melihat bahwa lintas Timur dari Bakahuni kearah utara ke Bujung Tenuk sudah menjadi sorotan, dan perhatian kami, kalau itu sudah tembus berarti sudah sambung, kita terus terang saja di dalam mencoba mengembangkan jalan lintas ini tidak hanya melihat dari linrasnya tetapi betul-betul untuk mendukung kebutuhan ekonominya. bahkan sekarang ini bisa kami laporkan untuk daerah l-urprn! sampai ke Palembang sekarang ini sedang kita adakan penelitian, kemungkinan dibangunnya Jalan Tol, dengan demikian maka hubungan antara Sumatera Selatan dengan Jawa akan menjadi lebih erat lagi, yang selanjutnya titik kuncinya yaitu dipelabuhan atau dengan hubungan Feri nanti menjadi perhatian dari Bapak Sekretaris Jenderal Departemen perhubungan, kalau itu tereaiisir maka sebetulnya hubungan cepat Jawa Sumatera dapat terealisir, rupanya banyak yang berminat, kita sekarang sedang mengada_

kan Pra-studies, saya kira demikian kalau kita lihat dari kebersamaan wilayah sumatera dan perkenankan kami meninskat ke

Wilayah Aceh.

Wilayah ACEH seperri tadi dikemukakan oleh Bapak Gubernur, ada beberapa kendala yang dihadapi, kendala ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, khususnya bidang irigasi, juga berlaku pada daerah-daerah lain. Kami mohon perkenan Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas untuk bisa juga memberikan pertimbangan terhadap kendala yang dihadapi daerah, terutama dalam bidang irigasi yaitu dalam kaitannya

dengan mengamankan swasembada beras, bahwa biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk irigasi ini akan ditempelkan kepada INPRES DATI I, disini sering-sering karena besarnya itu tidak selalu seragam antara satu daerah dengan yang lain, ada saja beberapa daerah yang porsi untuk operasi dan maintenancenya terlalu rendah khususnya untuk irigasi ini, sehingga biayanya perhektar menjadi rendah, itu nanti yang melaksanakan kan

pemerintah daerah juga, tapi dari perhitungan Departemen Pekerjaan Umum terlalu rendah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai besarnya biaya operasi dan pemeliharaan yang sebaiknya itu bagaimana?. Dulu pernah ada satu bantuan dari BANK DUNIA yang disebut EOM (Effective Operation & Maintenance) untuk irigasi, proyek ini hanya dipakai untuk menurunkan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan yang diperlukan, kalau ini sebetulnya disepakati itu yang dijadikan patokan lalu yang dimasukkan ke dalam INPRES DATI L diatas sasaran lain di DATI I, saya kira itu sekaligus untuk mencakup seluruhnya, tidak hanya ACEH, mungkin bapak-bapak yang lain tidak mengutarakan, tapi saya kira sama kondisinya.

Mengenai pengelolaan air bersih, saya kira seperti halnya di daerah-daerah yang lain disini memang ada beberapa masalah, antara lain menyangkut sebelum agreement, tetapi apa yang dikemukakan oleh Gubernur Aceh pada dasarnya sudah bisa dicakup oleh bantuan dari ADB, Yang dikhususkan untuk RURAL WATER SUPPLY & SANITATION, yang sebetulnya loannya sudah ditandatangani, sehingga saya kira realisasinya segera bisa dijalankan.

Kemudian kalau mengenai prasarana jalan, memang program dari Bapak Gubernur Aceh ini cukup besar, karena disadari bahwa Aceh juga merupakan daerah yang banyak bagiannya belum tertembus oleh jalan, karena jalan di Aceh pada waktu itu hanya ada 3 (tiga) lajur, yaitu Lintas Barat, Lintas Wilayah Timur dan Lintas Wilayah Tengah, dan lintas Tengah itupun sekarang ini masih dalam penanganan tetapi disamping lintas-lintas Timur, Tengah, dan Barat ini rupanya diperlukan juga hubungan hubungan yang memotong propinsi dari arah Barat Timur itu dan ini memang juga sudah menjadi program, dan sekarang ini dalam pelaksanaan, saya kira kita hanya mohon kesabaran Bapak Gubernur saja, mengenai kecepatannya. yang tergantung pada ketersediaan dana, yang juga kita menyadari bahwa, bukan tidak ada batasnya. Mengenai Riau, ini pada umumnya seperti yang kami dengar dari paparan tadi, keperluan untuk pembangunan prasarana ke-Pekerjaan Umum-an (ke-PU-an) yang diusulkan Oleh Gubernur sudah sejalan dengan program Departemen pekerjaan IJmum, yang masih menjadi masalah adalah justru kepastiankepastian mengenai outlet, kami mohon arahan dari BAppENAS. mengenai kepastian outlet ini. Seperti dimaklumi, outlet dari Riau adalah di Dumai, ini yang terbesar, tetapi untuk komoditi-komoditi khusus, misalnya saja CPO, maupun yang lain-lain tidak hanya melalui Dumai, tetapi ada yang langsung melalui Buntung, yang tadi disebutkan

oleh Bapak Gubernur

juga.

Tapi juga Kuala Enok, ini

merupakan suatu tempat yang potensial menjadi outlet dari Riau,

kalau ini memang sesuai dengan rencana clari Departemen Perhubungan. Jadi dilihat dari sini, maka kami melihat perlunya segera diadakan kesepakatan, sehingga prsarana -ialan yang

mendukung outlet ini dapat kita rencanakan secara baik. Dapat kami laporkan bahwa khusus untuk Kuala Enok, karena dekat

sekali dengan banyak perkebunan-perkebunan kelapa sawit,

jaringan jalannya kita mencoba untuk menembusnya, tinggal apakah Kuala Enok ini mau menjadi outlet atau tidak, itu saja yang kita teruskan hubungannnya. Mengenai buatan, kami belum menyentuh secara detail,

kami mohon untuk buatan di Sungai Siak tadi, itu perlu kita berbicara secara detail lagi, kami menyadarai bahwa di Riau, itu akan merupakan daerah banyak air, tetapi kesukaran air. Bahkan akan mengekspor air, tetapi dia sendiri kesulitan akan air bersih. Sekarang ini dilakukan penelitian untuk memanfaatkan air sungai yang banyak itu untuk air bersih. hal ini akan kita bicara dalam tim teknis, dimana masalah ini sudah menjadi pemikiran untuk kita adakan penelitian yang lebih detail.

Kemudian Lintas Timur sama dengan yang lainnya, dan

di propinsi Riau tidak ada masalah di lintas timur, ini sudah dibangun dan kondisinya cukup baik. Hanya lintas timur yang ke arah Sumatera Utara kondisinya relatif masih kurang begitu baik. Kurang begitu baiknya yaitu terhadap perkembangan yang di luar dugaan terhadap produk dari CPO yang begitu besar, sehingga truk-truk yang mengangkut CPO dari perkebunan di kota Batu dan sebelah utara yang dekat dengan perbatasan akhirnya mengalir ke pelabuhan Dumai itu cukup berat. Ini yang memang menjadi keprihatinan kita, sehingga terpaksa harus memperkuat konstruksi jalannya tetapi karena konstruksi jalannya memang maksimum 10 ton, kalaupun nanti dipaksakan untuk mengangkut CPO lebih dari i0 ton barangkali dengan restu Bappenas kita harus nrengadakan perundingan dengan siapa ? dan tanggapan mereka itu bagaimana?. Itu adalah mengenai lintas timur.

*;

Kemudian untuk Natuna, hingga saat ini program yang sifatnya mendukung pemukiman yang ada tetap berjalan dengan baik, juga mencakup pengairan maupun jalan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Gubernur bahwa jalan tinggal 6 km lagi. Itu memang masih berjalan, masih dalam tahap penyelesaian. Termasuk di dalam hal ini adalah untuk penyediaan air bersih dengan menggunakan bangunan jalan, bangunan bendungan diteluk-teluk yang ada sehingga penyediaan air sudah bisa dijalankan juga.

Kemudian Jambi, memang dari Bapak Gubernur tadi dinyatakan bahwa perkembangan di Jambi dibandingkan dengan

rata-rata nasional memang lebih rendah. Misalnya saja per-

kembangan panjang jalan lebih rendah dari rata-rata nasional. Terus perkembangan yang lainnya juga rata-rata Iebih rendah. Kami mohon sedikit ada perhatian dari Bapak Gubernur Jambi bahwa kalau kita membandingkan angka-angka ini sering-sering juga tidak merupakan gambaran yang nyata. Dalam hal ini kami harus menyatakan bahwa misalnya saja kalau pembangunan jalan baru, itu tidak semuanya di dalam program yang kita dapatkan dari Bappenas. Hal ini benar-benar masuk di dalam pembangunan

baru. Ada yang bentuk programnya adalah peningkatan. Ini hanya masalah program saja, kenyataan di lapangan sebenarnya banyak yang merupakan pembangunan baru, misalnya saja lintas timur, itu hampir semuanya dikatakan pembangunan baru. Tetapi

di dalam program ada sebagian yang disebut peningkatan.

Karena itu dianggap peningkatan dari jalan setapak menjadi jalan besar. Dan mengapa demikian ? karena itu adalah masalah program. Jadi dalam masalah ini kami memohon Baoak Gubernur jangan menggunakan angka-angka perbandingan sebagai dasar dalam mengukur sampai dimana prestasi kita di masingmasing daerah. Sebab bisa salah arah nantinva.

Kemudian kalau di Jambi ini yang bisa kami rasakan dan kami ketahui memang ada daerah segitiga mas-nya Jambi, yaitu diantaranya dua sungai. Hal itu sebetulnya merupakan konsentrasi transmigrasi yang cukup besar, yang barangkali perlu akses, hal ini yang lebih banyak akan menjadi sorotan dari kita semuanya. Kemudian mengenai penyelesaian masalah gempa bumi saya kira masalah ini bisa dibahas di luar ini saja.

Kemudian mengenai Jambi dalam kaitannya dengan Sumatera Selatan justru jalan lintas timurnya yaitu antara Jambi dan Palembang, khususnya dari Jambi sampai ke Betung, yang relatif masih sempit dan sekarang justru angkutan CPO dari Jambi masuk ke Palembang dan mungkin ke Panjang justru lewat

itu. Saya kira ini menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian kalau mengenai prasarana pengairan yang sudah menjadi perhatian kita, pak. Jadi apa yang dikemukakan Bapak

jalan

Gubernur semuanya sudah sesuai dengan program-program yang disusun di Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian Bengkulu, dalam hal ini kami mohon perhatian mengenai Bengkulu nmasalahg inijuga sebenarnya hampir sama dengan Sumatera Utara bagian Barat. Juga Aceh bagian Barat. Banyak memang potensi-potensi yang merupakan kekuatan dari daerah-daerah ini yang kalau bisa dikembangkan bisa mendukung perkembangan daerah-daerah tersebut. Tetapi kita melihat juga outline-nya. Kalau dia harus menggunakan outline di sebelah timur, harus melampaui Bukit Barisan yang umumnya jalannya cukup berat. Tanjakannya cukup tinggi, meskipun sekarang CPO masih banyak diangkut lewat jalan itu. Jadi belum menggunakan pelabuhan di Padang-Bay. Oleh karena itu di dalam hal ini kalau misalnya saja Padang-Bay itu tidak, barangkali pak, ini mohon

maaf tidak menggurui, jadi mungkin kalau dikonsider sebagai

pelabuhan yang sifatnya khusus unruk komoditi-komoditi khusus bukan untuk general comodities barangkali memang lebih muda

r:f.ii

untuk dibuka, termasuk di dalam hal ini adalah di Sumatera bagian Barat maupun di Aceh sebelah Barat. Karena Aceh sudah berkembang perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang harus dikeluarkan. Kalau harus dikeluarkannya melalui mutar ke Medan itu terlalu jauh, sehingga kalau di situ diadakan dermagadermaga khusus seperti halnya di Guntung yang sebenarnya bukan pelabuhan untuk general comodities pak, itu hanya khusus

untuk hasil dari perkebunan Guntung saja. Kalau model itu yang dikembangkan saya kira tidak menjadi masalah. Sebab sampai sekarang Bengkulu banyak digunakan untuk Batubara. Yang merusak jalan itu ya batubara itu. Kalau angkutan batubara sampai 14 ton, pak. Jadi mengenai Bengkulu masalahnya adalah masalah outlite sedangkan kalau mengenai jalan itu sudah sama dan sudah dikembangkan secara baik, barangkali secara bertahap ditingkatkan geometrinya. Mengenai irigasi saya kira yang disebut irigasi Manjungto tadi juga sudah menjadi perhatian kita. Kalau masalah irigasi di Bengkulu saya kira sama. Jadi tidak ada masalah. Memang tadi yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur adalah keberhasilankeberhasilan yang menonjol. 'lbng tidak menonjol meskipun lebih banyak tidak dikemukakan.

Kalau melihat Sumatera Selatan, pengembangan dari rawa yang 1,2 juta itu justru barangkali juga nanti oleh Bapak Gubernur sendiri bisa dikembangkan sebagaimana halnya dengan Pak Gubernur Riau yang hanya, saya kira, 600.000 ha itu tipi sudah menghasilkan sampai sekarang ini.

Kemudian mengenai komentar-komentar yang menyangkut Paket Oktober saya kira bukan bagian kami sedangkan mengenai minimum 5 untuk FS16 hal ini bagian dari pak Wakil Ketua Bappenas, bagian kami adalah mengenaijaringan Drainase di pantai saya kira tergantung dari upaya kita untuk

mengembangkan rawa-rawa tadi seperti dimaklumi bahwa di Saleh Telang sudah dikembangkan daerah transmigrasi pasang surut, yang sebelumnya bertindak juga sebagai drainase daerah itu dan cukup berhasil yang sekarang ini sudah dilayani juga oleh jaringan jalan hingga mobilitasnya lebih tinggi lagi. Kemudian mengenai IMB paket Oktober pak, ini khusus karena yang menyangkut Pekerjaan Umum kan IMB-nya pak. Kalau tidak salah kesepakatannya dulu di Departemen Perindustrian. Mengenai IMB itu Departemen Pekerjaan Umum tidak akan menangani di pusat, karena kita melihat bahwa kewenangannya sebetulnya sudah di limpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini justru Dinas pak, bukan Kantor Wilayah. Jadi Dinas yang harus mengeluarkan IMB-nya itu. Dengan cara pushaudit, jadi setelah itu dikeluarkan nanti diminta supaya investor menyerahkan dokumennya, dengan batas waktu tertentu yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Dinas. Dan kalau Dinas merasa tidak mampu, Dinas akan consult ke Dinas yang lebih tinggi atau ke pusat. Jadi pada prinsipnya tidak akan menghambat pelaksanaan investasi. Karena kita tidak penghendaki preaudit demikian kesepakatannya dulu, dalam pelaksanaan bisa saja ada penyimpangan tapi kesepakatannya adalah demikian, jadi dengan menggunakan mekanisme push-audit, tidak pre-audit, itu untuk IMB, kemudian mengenai irigasi, kita cek lebih lanjut nanti. Namanya Muara Enim.

Kemudian Lampung saya kira hampir semuanya sudah sejalan, misalnya mengenai irigasi, memang dikatakan Bapak Gubernur irigasi belum optimal penggunaannya, juga luas panen belum mencapai 200% dari luas tanam, saya kira ini masalah manajemen disana, nanti kita akan perhatikan masalah manajemen airnya, tapi bukan program pembangunanannya. Jadi mengenaijalan Barat dan Alternatif Timur yang menjadi perhatian adalah masalah fly-over, itu belum kita masukkan dalam

DUP, masalah ini masih bisa diadakan pembahasan yang lebih detail, sampai sejauh mana untung dan ruginya kita melaksanakan fly-over, karena fly-over itu barang yang tidak murah, satu flyover bisa sampai 30 miliyar, saya kira nanti bisa diserap pada satu point saja , demikian terima kasih..........

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Sebelum saya melanjutkan, saya persilahkan Pak Darsyah dari. Direktur Jenderal Anggaran untuk menjelaskan beberapa hal yang menyangkut masalah pelaksanaan KEPRES 16, dan persoal.an-persoalan anggaran yang lain, dan juga barangkali memberikan masukan kepada rekan-rekan kita dari daerah ini, hal-hal yang menyangkut pengelolaan anggaran kita.

DRS. DARSJAH Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian.

Barangkali dari pertemuan kita sejak hari Senin, Selasa, sampai hari ini, satu-satunya Bapak Gubernur yang menyampaikan masalah Keppres-i6 ini adalah Gubernur Sumatera Selatan, kebetulan pada hari ini timnya lengkap, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, kalau saya menangkap tadi penjelasan Bapak bahwa khusus mengenai Tender Terbatas untuk 5 (linra) penawaran itu, hal ini agak sulit dilaksanakan dilingkungan APBD, bukan berarti tidak dilaksanakan Pak, semoga demikian, kalau pengertian saya demikian tadi Pak, untuk sekto-

ral tidak ada masalah, nampaknya terlaksana dengan baik,

mungkin Sumber Daya Manusia-nya sudah mamadai, tapi untuk

APBD karena masalah Sumber Daya Manusia tersebut, agak sulit dilaksanakan, tapi bukan berarti tidak terlaksana.

Perlu kami kemukakan disini, Kepres 16 ini adalah seba gai upaya kita untuk memperbaiki Keppres tahun 1984, tentunya sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian Keppres 16 sendiri akan dilakukan perbaikan dengan Keppres No. 24 tahun 1995, ada beberapa hal pokok yang tetap dalam

Kepres 16, ini adalah upaya kita dalam rangka desentralisasi kewenangan, jadi barangkali sudah banyak hal-hal yang disorot masyarakat, karena kita juga menghimpun masukan-masukan dari Kadin Pusat, Kadin Daerah, kemudian kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa kita perlu desentralisasi kewenangan, makanya kita berpendapat bahwa perlu kewenangan-kewenangan kepada pimpro ditingkatkan, sesuai dengan keadaan terakhir, jadi kalau

semula kewenangan pimpro sampai 500 saja, yang terakhir ini sampai pada 2 Miliyar, kemudian untuk Eselon I yang semula hanya sampai 1 Miliyar, sekarang ini ditingkatkan lagi menjadi 3 Miliyar, kemudian untuk bapak Menteri 5 Miliyar, selanjutnya kepada Menko Ekuin, itu sesuai dengan perkembangan pembangunan kita juga.

Faktor lain, kita berusaha meningkatkan profesionalisme daripada Pimpro-pimpro kita, sesuai dengan harapan masyarakat adanya transparansi, keterbukaan yang lebih luas dibutuhkan masyarakat banyak, Kemudian dalam rangka pembinaan koperasi dan pengusaha kecil, karena kita berasumsi Pimpro 8 itu tahu keadaan yang sebenarnya, kemudian mempercepat proses yang selama ini dirasakan terlalu lama, untuk mengutamakan produksi dalam Negeri. Kemudian tadi Bapak menyebutkan kalau 5 (lima) itu gampang diatur, jadi menurut hemat kami karena Pimpro ini Bapak yang mengangkat, karena itu Waskat dari Bapak saja dan

aparat Bapak. Kami yakin Bapak dapat mengendalikan 13

-iti

suasananya di Pimpro yang demikian. Karena sampai hari ini kita belum Pak. Berkat adanya Waskat dari Bapak Gubernur tentunya. Kemudian Tim Keppres ini sampai sekarang masih berjalan terus Pak. Jadi kalau ada masalah-masalah juga dari Bapak Gubernur lain, supaya disampaikan, alamatnya di Bappe_ nas, dan tentu kami akan mempelajarinya. hal-hal apa yang kita perlu perbaharui dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai hari ini. Saya kira cukup sekian terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

krima kasih Bapak Dirjen Anggaran. Karena kebetul.an ada Pak Ramelan ini, beliau yang paling menguasai, Barangkali Pak Ramel.an mau menjeraskan latar berakang mengapa kita memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada daerai, unntk mempermudah tender itu, tentu dulu ada latar belakangnya kita merutnuskan hal

itu,

saya persil.ahkan

IR. RAHARDI RAMBLAN Wakil Ketua Bappenas Terima kasih Bapak Menteri; Pada dasarnya saya kira pak Dirjen. Anggaran telah menjelaskan, bahwa kita ingin mendelegasikan kewenangan untuk bisa mempercepat proses pengaclaan tersebut, sebab itu kewenangan kita delegasikan lebih tinggi, kepada pimpro, Dirjen ataupun lr,Ienteri, tapi demikian juga kewenangan diberikan tepaOa l4

Bupati Kepala Daerah, ataupun juga Gubernur, jadi kalau proyek-proyek yang tadi diatas 5 Miliyar penunjukan langsung dan 10 miliyar lelang, itu Bapak Gubernur tidak usah melalui Menteri Dalam Negeri, hanya memberikan tembusan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, karena rnasih ditemukan beberapa usulan Gubernur dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri, hal ini tidak diperlukan lagi. Gunanya tak lain untuk memberikan kewenangan kepada Bapak Gubernur agar supaya mempercepat proses dengan Tim Keppres 6.

Lalu yang kedua mengenai jumlah perusahaan lima, pada dasarnya pada proses kualifikasi dari perusahaan, Keppres 16 dan 24, memberikan satu keterbukaan yaitu tim yang ada di daerah diikutsertakan Kadin, dalam menyusun daftar kadar mampu untuk sektor-sektor tertentu diketuai oleh Kantor Wilayah ataupun Kepala Dinas pada sektor tersebut, saya kitr begitulah bunyi dari Keppres 16, sehingga secara teknis bisa kita pertanggung jawabkan bahwa yang masuk daftar kadar mampu itu, kedua bahwa Kadin sudah diikutsertakan pada waktu pelaksanaan tender, demikian juga bahwa pengumuman selain diumumkan dimedia massa dan papan pengumuman, biasanya juga langsung dikirimkan kepada Kadinda setempat, sehingga keikutsertaan dari perusahaan-perusahaan itu makin terbuka, dan lima itu adalah batas minimum, kita tidak menuntut batas minimum 10 sampai 15, karena nanti prosesnya akan lambat sekali, karena di daerah belum tentu ada perusahaan sebanyak itu, jadi kalau lima itu adalah minimum, jadi kalau Bapak-Bapak bisa 10, ya sepuluh saja, minimumnya yang lima, jangan sampai dibawah lima. Saya kira itu penjelasan saya Bapak Menteri, Terima kasih....

I)

i-',,!a


Kalau masih ada hal-hal lain, nanti dibicarakan saja dengan Tim-nya karena forum ini terlalu besar, dan mengenai IMB, maksudnya Pak Gubernur, karena sudah dibefikan dibawah level Bupati, Kepala Dinas beliau mengatakan naikkan saja kepada Bupati, nanti Bupatilah yang bertanggung jawab, jadi bukan malah diturunkan, jadi arusnya agak bertentangan sedikit dengan keinginan kita disini untuk mendelegasikan sejauh mungkin ke-aparat, dan sedekat mungkin kepada masyarakat. Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan. Mungkin cli satu daerah dengan daerah lain kemampuan dinas, atau kemampuan Bupatinya dalam mengendalikan dinas berbeda, mungkii ada beberapa kabupaten yang dinasnya lebih kuat dart Bupatinya, tapi dalam hal ini Gubernur bisa ikut serte, dan bagaimanapun dinas im dibawah Bupati. Nanti kita bicarakan lagi, opfiron harus naikkan lagi keatas, atau bagaimana. Keluhan iii baru datang dari satu propinsi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sekjen. Departemen pekerjaan umum, bahwa exercise kita disini adalah tnengiclentifikaittcan proy ek-proyek dan prioritasnya untuk mempertemukan urtttan prioritas dari sektoral., dengan asptrasi clari claerah clan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah kita rnemperoleh kesepaka_ tan mengenai prioritas-prioritas iru barur.ah kita mer.ihat dananya, karena dananya tidak mengikuti prioritas ini. Dana_ nya kan clitetapkan seberapa besar kita memperol.eh penrlanaan, yaitu tentunya clari pajak, kita tidak talu persis berapa yang kita peroleh dari pajak, baru bisa diperkirakan pacla bulan Nopember oleh Menteri Keuangan, berapa besar peningkatan pajak ktta tirlak tahu, bantuan Lttar Negeri suclah kita patok', yaitu I I l6

Triliun. Jadi setiap kdnaikan harus dari paia, nanti kalau kenaikan pajak itu tidak sebesar dengan keinginan kita, tentu ada pemotongan. Bisa Horizontal, bisa vertikal. Artinya semua

dapat tetapi sedikit-sedikit, atau beberapa kegiatan harus kita tunda. Tetapi kegiatanyang harus sepenuhnya didukung. Inilah tugas kami nanti di Bappenas bersama-sama dengan instansi sektoral dan Departemen Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tetapi yang pasti prioritasnya tidak keluar dari yang kita bicarakan disini. Tidak lontas ketemu proyek lain, yang tidak pernah dibahas di Konasbang ini. Ini yang harus dijadikan pegangan, jadi bukan ANGKAI,IYA dulu yang kita bicarakan dan Departemen Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tetapi yang pasti priorotasnya tidak keluar dari yang kita bicaraka meskipun juga penting bagi kami di Bappenas ini, sebagai garnbaran bagaimana Pemerintah Daerah menghitung proyekproyek itu, tentu kita juga lihat dan nanti kita kita cocokkan dengan sektor dan ketersediaan anggaran. Mengenai persoalan perkiraan pertumbuhan kita, jadi adanya perubahan dalam pengetahuan kita mengenai tingkat pertumbtthan itu dikarenakan oleh karena kita sudah menggunakan seri baru. Tidak adaperubahan lain, apayang sudah berlaku tidak berubah, baik dipusat maltpun didaerah. Jadi dengan investasi yang ada selama ini, kita memperoleh pertttmbuhan

serupa itu. Berarti apa mungkin ikor yang kita perkiraan itu terl.al.u tinggi, mungkin kita bekerja lebih efisien. Mungkin investast yang kita perkirakan selama ini terlalu besar, tetlzpi yang pasti tidak banyaklah perubahan yang kita perkirakan di masa rlepan. Jadi ticlak l.antas karena adanya perubahan kenaikan itu akan ada pelonjakan di dalam investasi pemerintah mungkin tirlak perltt, sekarang yang perlu kita lalkukan adalah melihat sel.ama REPELITA V dan tahun-talxlut REPELITA V, ikor L7

l' -"*.; j..':

i

I

daerah itu berapa, itulah yang harus digunakan karena kalau kita masih menggunakan 4,5 hampir mendekati 5, ya memang invetasinya akan besar sekali, tetapi kalau sudah mencapai ikor yang lebih baik diwaktu yang lalu, itu yang kita gunakan untuk memperkirakan investasi ke masa depan. Oleh karena itu ini yang harus kita jadikan pegangan, yang penting adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktffitas, dan memanfaatkan investasi yang sudah ada. Karena kalau kita menambah investasi dalam jumlah besar, itu hasil pertumbuhannya belum kita nikmati sekarang, misalnya investasi dalam PLTA, atau dalam Jalan, itu baru akan kita nikmati dalam 3 atau 4 tahun tagi, jadi baru akan dinikmati untuk pertumbuhan REPELITA VII, tapi untuk tahun depan, akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memanfaatkan invistasi kita dimasa lalu. Jalan-jalan yang sudah kita bangun, pelabuhan yang sudah kita bangun, Iistrik yang sudah kita bangin, mohon inilah yang dijadikan pegangan nanti. Tambahannya dari investasi pemerintah, itu hanya 9 Trilittn, dibandingkan dengan rencana kita clalam RE1ELTA vL dengan itu kita sudah bisa mencapai pertumbuhan 7,1%.

Ini saya ingin sampaikan kepada Bapak_Bapak Guber_ nur, dan Ketua Bappeda, nanti kita harus bicara kembali, setelah tadi mal.am ada exercise untuk duduk dan menghitung, sehingga sesuai dengan keinginan saudara-saudara supaya tebih traniparan dalarn menghitung rencana-rencana pertumbuhan dan bisaran-b es aran inv es t as i. Dernikianlah sedikit pesan tlari saya, pagt_pagi ini saya sudah sampaikan, nanti jarri pegangan clari rekan-iekan instansi sektoral..

,: , ..

,"':-;

Berikutnya yang penting sekali adalah dari Departemen S ay a p ersilahkan Pak S ekj en Perhubungan.

Perhubung an.

DRS. MUCHTARI]DIN SIREGAR,MA. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Terima kasih pak Menteri, Bapak Gubernur, Anggota DPR, dan saudara saudara sekalian, Bagian pertama saya ingin mencoba menemukan apa yang disampaikan, dalam pemaparan wilayah tadi, oleh Bapak Guber-

nur Sumatera Utara dengan sektoral strategi, terutama mengenai Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan, kelihatannya wilayah Sumatera ini sudah mencoba menyatukan dalam interkoneksi seperti listrik, juga Trans Sumatera Kereta Api dan Trans Sumatera Jalan.

Pertama, saya ingin menyinggung masalah Kereta Api, sebelumnya saya sampaikan bahwa banyak sekali masukan dari Bapak Gubernur, mungkin tanggapan ini tidak begitu kepada Proyek, tetapi kita ingin mempertemukan jadi lebih banyak sebagai masukan dari pada yang ingin ditanggapi. Terutama mengenai Kereta Api, rencana Kereta Api Lintas Sumatera, yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tidak mengada-ada, jadi ini didalam ESCAP sendiri tahun 70-an sudah dikemr:kakan, tapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa, pembangunan itu sangat besar biayanya dan betul-betul untuk perkembangan Kereta Api di masa depan, pada waktu ini di Indonesia Kereta Api hanya mengangkut 4%, saja yang berupa muatan, sisanya adalah angkutan penumpang, yong menurut karakteristik Kereta Api sangat salah, satu-satunya andalan primadona PERUMKA pada waktu ini, hanya Sumatera Selatan, karena beberapa tahun 19

,{'::.

yang lalu kita telah mengadakan pengangkutan batu bara, melalui tambang Batu Bara Bukit Asam, dan ini adalah contoh keberhasilan dari pengembangan Kereta Api sebagai angkutan barang dan untuk masa depannya.

Dan ini mungkin bisa dijadikan model, karena itu bersa_ Api akan diarahkan ke masa depan. Departemen Perhubungan bekerja sama dengan Bappenas, melalui rechnical System yang dibiayai oleh Bank Dunia, sudah selesai studinya, tinggal menunggu apakah ini bisa diterapkan, yang diusulkan adalah rekomendasi yang mengadakan suatu restrukturisasi total mengenai Kereta Api, dan ini bukan sesuatu yang aneh, itu tidak hanya di Indonesia, tapi dijalankan oleh semua negara. Kereta Api ini umurnya 150 tahun lebih, masa depannya kadang-kadang disangsikan, tapi sekarang dengan adanya perubahan harga bahan bakar, perkembangan daiam volume angkutan yang terus meningkat, orang berpikir kembali untuk Back to Basic, tetapi dikembalikan kepada Cargo yang banyak diangkut. Restrukturisasi ini arrinya adalah Keieta epi untuk dihubungkan Iangsung dengan komoditi yang menghidupkannya . maan dengan kemana Kereta

Tepat sekali yang dikatakan oleh Gubernur Sumatera Utara tadi pada jaman yang lalu, DSM itu hidup, karena per_ kebunan dan Kereta Api dijadikan satu, tapi seterah mereka pisah, PTP-nya jalan sendiri , dengan perkebunannya, Kereta Api-nya jalan sendiri, sehingga terputus, karena Kereta Api_nya tidak bisa hidup berhubung tidak ada muatan. Inti dari restrukrurisasi adalah mengkaitkan langsung operasi pengembangan Kereta Api dengan komoditi. Sehingga di masa depan [itu akan melihat yang dikembangkan aclalah Kereta Api menurut muatan yang diangkut. 20

Sehingga kita akan mengenal KA Batubara, KA Karet, KA hasil Industri, KA Minyak/BBM. dengan demikian gerbong-gerbong, lokomotif, tenaga manusianya, sifat operasinya, akan disesuaikan dengan muatannya. Model yang akan terjadi di Sumatera Selatan inilah yang akan diterapkan, dan mudah-mudahan akan diban-

tu dengan kenyataan bahwa yang merupakan sumber muatan atau

pemilik barang

itu

sebetulnya juga dikalangan pemerintah

sendiri.

Kita lihat di Sumatera Utara banyak PT. Perkebunan (PTP) yang menghasilkan muatan yang dapat menghidupkan perKereta Apian kembali. Tetapi sayangnya dialihkan ke tangki-

tangki truk, untuk Kelapa Sawit misalnya. Sehingga jalan menjadi penuh macet dimana-mana, tapi Kereta Api kekurangan muatan. Pada pihak lain kita lihat ada PERTAMINA, ada juga Bukit Asam, ada Semen Padang, Pupuk Aceh, dan sebagainya. Yang sebetulnya kalau ini disatukan, melalui suatu kerja sama melalui Loanterm-Contract, yang dapat mengembangkan Kereta Api yang kita dambakan, yaitu Trans Sumatera, ini bisa kita jual. Adanya jaminan muatan bahwa uang yang di-investasikan dalam usaha itu pasti akan kembali, dan mahal sekali biayanya, mungkin per kilometer 2 sampai 3 Miliar (diluar tanah), sehingga kalau ada jaminan suatu jangka panjang bahwa muatan-muatan yang akan diperoleh dari hal-hal tersebut diatas, bisa dipegang, maka pembangunan Kereta Api Lintas Sumatera tidak akan sulit. Kemudian bisa menarik melalui suatu kerjasama dengan pihak swasta. Begitu mereka melihat jaminan muatan, uang investasi akan kembali, kerja sama dengan PERUMKA bisa dilaksanakan.

Dalam cacatan ESCAP sendiri

ada missing-tink di Sumatera ini sekitar 600 kilometer, tergantung Trans mana yang kita pilih, apakah lewat Pantai Timur atau Pantai Barat, alril Zig-

Zag, tergantung, dimana potensi-potensi itu ada. Mengenai penanganan Kereta Api ini, kalau bisa diangkut ke tingkat na_ sional, kerjasama dengan Bappenas dan Instansi terkait, dengan alternatif yang kita usulkan tadi. Jadi muatan ada, Kereta Api yang mebutuhkan muatan juga ada, jadi tinggal mengawinkan, dan muatan ini notabene adalah dalam BUMN kita sendiri, tidak dimana-mana. supaya tidak lari ke mana-mana tentunya dengan

jaminan Kereta Api itu adalah Kerera Api yang kompetitif, dengan Kereta Api yang mahal.

Yang kedua adalah menyangkut penerbangan. Juga di Sumatera kelihatannya akan dikembangkan begitu banyak Lapangan Terbang. Kita mengetahui bahwa untuk jaringan penerbangan Sumatera, baik Domestik maupun Luar Negeri, memang posisinya sangat strategis, Medan sebagai suatu pusat kegiatan, posisinya lebih strategis dari Singapura. jadi kalau penerbangan dari Eropah, itu akan memakan waktu I jam lebih lama, kalau ke singapura dari pada ke Medan. Dan dilihat dari kapasitas pesawat juga, clirect-flighr Medan-Eropah jauh lebih menguntungkan, daripada lewat Singapura. Jadi posisi Medan, sebagai sesuatu yang sangat strategis ini, sebetulnya harus dimanfaatkan, kita sedang menata kembali seluruh jaringan penerbangan, bukan hanya wilayah Sumatera, tetapijuga direct_ fligh, sementara ini jaringan penerbangan kita itu vertikal, semuanya kumpul di Jawa ( seperti ayam, pagi_pagi keluar, sore pulang masuk kandang). Sifat yanghorizontar ini kita tara supaya vertikal menjadi horizontal juga seperti akan ada penerbangan dari Medan-Manado Direct, atau Medan melalui fontianak ke Ujung Pandang, dan lain-lain. 22

Dengan demikian penetapan status posisi lapangan terbang, perlu kita sesuaikan kembali. Apalagi sekarang ini bulan depan BATAM akan dikembangkan sebagai suatu Lapangan Terbang yang paling besar di seluruh Indonesia. Posisi Batam dikaitkan dengan Medan tarik-menariknya dimana, dan memang orientasi Batam akan keluar untuk Cargo. Tapi tanpa dukungan dari dalam negeri tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Andaikata ini sudah kita tahu, bagaimana keadaanya, saya yakin bahwa beberapa lapangan terbang yang ada di Sumatera, yang sekarang ini masih kecil, termasuk Ketaping.

Barang kali bisa dijadikan suatu lapangan terbang yang penumpangnya l juta pertahun, dikatakan untuk komersil sangat menarik. Kelihatannya memang menguntungkan karena wilayah pasifik ini passenger akan tumbuh diatas 9% setahun. Dan pada waktu yang sama domestik passenger kita naik cepat sekali. Karena itu saya kebetulan di Dewan Komisaris Garuda, kita juga sudah menarik kembali Garuda ke dalam negeri. Karena pernah terjadi Garuda itu sangat banyak ke Luar Negeri. Sehingga kirakira kurang dari 15% operasinya di dalam negeri. Apa yang terjadi, begitu terjadi perang teluk, ataupun isu kolera di Jepang, Garuda babak belur, di Luar Negeri fluktuasi demand begitu hebat, misalnya PAN AN,{ itu bangkrut justru karena dia meninggalkan dalam negeri, Jadi mungkin ini berita yang baik bagi Bapak Gubernur Bengkulu, saya sulit memaksa Merpati masuk melayani Bengkulu, karena Merpati itu anak perusahaan dari suatu Persero, jadi tangan kita itu jauh, jangankan itu disuruh beli CN 235 saja sudah masuk koran terus menerus, apalagi dipaksa masuk ke Bengkulu, karena Garuda sendiri adalah Persero, Merpati adalah 23

t:lfi

dari Persero itu, Thpi dengan masuknya Garuda kembali kita akan titipkan kembali, tapi tidak bisa secepatnya. Sebab Merpati sendiri sekarang ini banyak sekali mengalami masalah dengan pesawatnya, pesawatnya itu adalah pesawat yang sudah tua yang dihibahkan oleh Garuda, ada23 pesawatnya yang fokter itu yang harus di perbaiki kembali. Kemudian itu juga kami terima tanggapan dari anggota DPR di komisi V, sebelum kami dengar kami sudah bergerak. Saya usulkan juga kepada Bapak Gubernur supaya menghimbau juga Merpati, supaya mau terbang anak

kembali kesana.

Mengenai pesawat, kalau ATB itu pesawat baik, di Eropah itu merupakan pesawat kebanggaan, jadi jangan kalau karena ada baling-baling, lalu dianggap kalah, F28 sendiri jauh lebih tua dari ATB. Kemudian di Pelabuhan kita mencoba juga, sebab dikatakan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas dan pemerintah tidak banyak berkembang 9 Triliun total, paling naik l0%, kalau saru saja Airport kita ambil, misalnya Pelabuhan Udara Medan, 800

Juta Dollar, seluruh dana kita habiskan, padahal dia harus meninggalkan Polonia ke suatu yang baru, tetapi dengan sistem, kita tukar tambah, Polonia bisa terbangun. Sulitnya, tanah Polonia bukan milik Departemen Perhubungan, tetapi milik AURI, -iadi saat ini dilakukan negosiasi dengan calon yang akan membangunkan suatu lokasi baru. karena itu sangat kami dorong, nanti tergantung kepada keputusan pemerintah seperti Ketaping, suapya pembangunan-pembangunan seperti Ketaping, kemudian pengganti Polonia, dan lain-lain itu bisa melalui tukar tambah kerja sama, investasi swasta, dengan ketentuan, undangundangnya mengatakan bisa, swasta bisa masuk asal melalui kerja sama dengan pemerintah. Peraturan Pemerintah dari

Undang-undang penerbangan sedang disiapkan. Kita tetap mempertahankan The air-side-nya, yang menjadi wewenang pemerintah, misalnya run-way, taxi-way, ATC, SAR, dan lainlain, itu tetap di pemerintah. Yang non air-side, yang kita sebut dengan land-side, itu yang kita komersilkan, terminal, dan sebagainya, Umpamanya Bappenas setuju tentang ATC, dsb. bisa menjadi pinjaman luar negeri, maka The local Cost dari pada pembangunan satu air-port itu, menjadi lebih mudah. Dengan dasar pemikiran yang sama kalau kita pindah ke pelabuhan, juga kita kembangkan. Bapak Gubernur Sumatera Utara tidak bosanbosannya mengajukan Tanjung Api-Api. Marilah kita benahi sedemikian rupa project-presentation ini sehingga laku secara komersil, proyek itu kita benahi sehingga bisa disajikan satu proposal yang secara komersial bisa menarik.

Untuk Tanjung Api-api sudah ada 2 peminar. pola kerja sama ini antara swasta dan pemerintah, kita harapkan bisa membawa kita keluar dari perangkap kekurangan dana. Untuk bidang pelabuhan, kita harus hati-hati, karena disamping perangkap dana ada perangkap kedudukan Singapura, Singapura itu kalau dilihat dari fungsi prasarana sudah hampir jenuh, misalnya laut, dia tetap ingin Transhipment-nya itu disana, karena The Value Edit yang tinggi itu adalah bukan dari karet, tetapi karet

diolah. Dia ingin membanru kita juga, supaya pelabuhan Indonesia berkembang terus, tetapi sebagai forwarder saja, jangan berkembang sebagai maint-port yang bisa langsung ke Lr.rar Negeri, ini yang kita tidak mau. yang sudah

Jadi konsep-konsep yang kita kembangkan untuk bisa kita keluar dari pada Transhipment-Service, sama clengan udara juga,

kita harus kembangkan Medan bukan menjacli forwacler-nya Singapura, Singapura sendiri sekarang, sudah mulai kelabakan, 25

karena nyawanya hanya pada International Traffic, Singapura sedang mencari domestik, dan sepertinya kita yang akan dijadikan domestiknya. Sedangkan SQ juga begitu, dia membeli Indian Airland, akan masuk ke Myanmar, karena dukungan. Kekuatan eksport didukung oleh domestik market dan strong domestic market, dan dia tahu itu. Domestic Market kita akan menjadi kuat, karena itu kita mampu. Ini yang mau dipegang oleh Singapura, kita juga tahu, kalau kita tolak, sayang. Bagaimana kita memanfaatkan kedudukan kita ini tidak sebagai forwarder tetapi sama atau bahkan melebihi Singapura. Konsep itu yang kita anut, dan dengan demikian juga, menyiapkan proyek yang Commercially-feable.Ini yang menjadi tantangan, saya kira di Departemen Pekerjaan Umum juga ada, jalan Jasa Marga, jalan Tol.

Itulah yang mengenai Kereta Api, Penerbangan, pelabuhan secara umum, dan beberapa catatan mengenai proyek. yang dapat saya sampaikan, umpamanya yang menyangkut Bakahuni, kelancaran hubungan, memang Lampung ini sekarang ekstensi Jawa, perpanjangan Jawa . Ada beberapa proyek besar yang sedang kita tangani, untuk Ferry, jadi dalam jangka panjang, kelihatannya pulau kita yang ribuan ini, sangat tergantung pada ferry service, begitu juga Jepang. Ada yang disebut Ferry jarak jauh, dan ferry jarak dekat. Tetapi sekarang ini kita di perhubungan agak bingung karena terkait dua Dirjen, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal perhubungan Darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan apa saja yang menghubungkan dua jalan yang terpisah namanya Ferry. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal perhubungan laut, mengatakan apa saja yang ada diatas laut, adalah angkutan laut. Kita mencoba untuk ketemukan, kita sedang membagi mana yang ferry dan mana yang angkutan laut. Jadi jatan tengah zo

sementara kita katakan begini, Ferry itu ditentukan dengan SK Menteri Perhubungan, diluar itu angkutan laut. Jadi kita identifikasi.

Ini ada proyek-proyek besar kapal ferry cepat, yang akan sangat memecahkan masalah ini, mungkin tahun 1997 sudah bisa dioperasikan. Mengenai Pelabuhan Udara yang diswastakan ada 3, Polonia, Ketaping, Siapi-api. posisi airport, yang banyak dikemukakan oleh Bapak Gubernur, Air Godam, Nias, juga di tiap Propinsi yang lain, mungkin kita sesuaikan dengan konsep yang tadi. Karena airport juga ada kelas-kelasnya. Saya minta tolong kepada Bappenas, apakah bisa yang sifatnya lintas-lintas ini, termasuk nanti yang interkoneksi, kalau bisa diangkat ke tingkat Nasional karena ini memang banyak kepentingan lain

yang kita perlukan. Demikianlah Bapak menteri, terima kasih......


krimakasih, selanjutnya Departemen Kehtoanan, yang minta lebih dahulu karena ada acara dengan Menterinya, saya persil.ahkan.

DRS. SOBKARDJO WIRJOSIS\4IOYO Staf Ahli Bidang Perlindungan dan Pengamanan Kehutanan Terima Kasih Bapak Menteri, Bapak-Bapak Gubernur, Bapak-bapak anggota DPR, dan Pejabat Eselon I Departemen, dan Non Departemen, yang kami hormati.

l,t;:r-ii ,,. -.1

Kami mohon maaf karena ada, acara jam 03.00, kami mohon, didahulukan, dalam hal ini yang mendapatkan tanggapan dari Bapak Gubernur, adalah: 1. Masalah Thta Ruang. 2. Masalah pelepasan dari kawasan hutan. J. Masalah penggulangan perambah hutan.

Yang

pertama, masalah Thta Ruang sebenarnya masalah

TGHK, dengan RUTR, RTRWP, itu mengenai PGHK, tahun 1982, sehingga sudah waktunya untuk di Up-date, dan pada saat PGHK itu sendiri sebetulnya sudah disepakati, dan sudah ditanda-tangani bersama tapi karena sudah lewat waktunya sudah terlalu lama. Memang sudah ada padu-serasi, ini sesuai dengan Kebijakan dari Menteri Kehutanan dalam Repelita V, kebijakan pertama, bahwa percepatan pemanfaatan Kawasan Hutan Tetap, ditetapkan, 113,8 juta hektar, ini adalah merupakan suatu kebijakan yang menetapkan bahwa hutan tetap itu ditetapkan sekian. Ini dikaitkan dengan masalah pelestarian sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Sehingga dengan adanya Tata Ruang Nasional, dimana pimpinannya dari Bapak Menteri/Bappenas, jadi kami dari Departemen Kehutanan itu, mentargetkan secepatnya untuk bisa diadakan padu-serasi antara PGHK, dengan RTRWP. Seperti halnya dicontohkan dari Riau, kami sangat setuju sekali untuk seluruh, Propinsi itu diadakan padu serasi, sehingga demikian mengenai masalah kemantapan kawasan mulai daripada tapal batas, pengukuhan, untuk mendukung para investor, mengenai masalah kemantapan ini sehingga kepastian hukum untuk pengusaha-pengusaha untuk mengadakan usaha pengelolaan hutan, dsb dan HTI, akan lebih mantap. 28

l ,,:_

Mengenai masalah pelepasan dari pada kawasan ini berkaitan dengan kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu perlu dijaga agar supaya lebih serasi dan juga dapat berkesinambungan. Maka dari itu perlu adanya suatu pengendalian daripada pelepasan itu, sehingga dalam hal ini pelepasan itu masih tetap dipegang oleh Menteri Kehutanan, dan tidak didelegasikan kepada Eselon I, ataupun yang lain. Mengenai masalah Perambah Hutan, di Sumatera Selatan, Lampung kami sangat mendukung sekali, untuk secepatnya bisa diselesaikan.

Mengenai yang lain kami Departemen Kehutanan mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh daerah-daerah atau Gubernur. Terima kasih..

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Tbrima kasth. Nanti masalah Tata Guna Hutan, kesepakatan PGHK, dan RTRWP akan kita selesaikan satu persatu, saya kira memang sudah mendesak, supaya ildak ada dualisme dari kebijaksanaan dari daerah, tentLtnycl di. daerah pGHK harus merupakan bagian daripada peraturan baru RTRWP

Beriktttnya saya persilahkan kepada Departemen pertambangan karena menyangkut masalah tistrik, juga seperti perhu-

bttngan dan Pekerjaan (Jmum, banyak dipermaslahkan oleh hantpir semtn propinsi. Saya persilahkan.

r#.: ':1i

IR.

ERMANSYAH JAMIN Staf Ahli Bidang Kelistrikan, Departemen Pertambangan dan Energi Terima Kasih Bapak Menteri, Bapak -bapak Gubernur, Bapak angota DPR. R.I.

Kami mohon izin untuk Trans-Sumatera interkoneksi untuk ditayangkan, mengenai adanya satu paparan Gubernur Sumatera Utara atas nama kesepakatan Kenregbang Wilayah A Sumatera. Jadi Trans-Sumatera Interkoneksi, memang tepat sekali yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Riau, bahwa semuanya itu dasar pembangunannya harus dipersiapkan pelitanya. dalam hal ini ada listriknya, dimana interkoneksi sistem Sumatera akan diwujudkan dengan menggunakan jaringan

ini 275 KV yang pada awalnya nanti akan dioperasikan pada tegangan 150 kV. Jadi tahap pertama Interkoneksi Wilayah I Aceh dengan Wilayah II SumateralJtara. Ini direncanakan untuk jaringan 150 kV, sudah dioperasionalkan di Binjai, Langsa, Lok Seumawe, Banda Aceh. proyek ini diharapkan selesai sampai dengan Binjai tahun 1997/1998. Jaringan yang sudah beroperasi baru sampai ke Langsa. sementara,

Kemudian tahap kedua adalah interkoneksi Wilayah III, Barat, Riau, dengan Wilayah IV Sumatera Selatan, juga akan menggunakan jaringan 275 kV. Memanjang dari Lahat, kemudian sampai ke Kiliran Jauh. Kemudian jaringan 275 KV lagi pada tahap awal akan beroperasi dengan tegangan 150 kV dan ini akan diwujudkan tahun 98/99 akhir pelita VI. Sumatera

Thhap ketiga, untuk interkoneksi Wilayah II, Sumatera Utara dan Wilayah III Sumatera Barat, Riau, dengan menggunakan jaringan 275 kY. Yang pada awalnya akan beroperasi dengan tegangan 150 kV. Interkoneksi yang ini akan menghubungkan Padang Sidempuan Wilayah II, dengan Payakumbuh di Wilayah III, dan diharapkan selesai pada tahun 1999, jadi dengan demikian interkoneksi sistem Sumatera ini yang dicitacitakan sejak semula, direalisasikan selesai seluruhnya tahun pertama Repelita VII, khusus untuk inter-koneksi 150 KV, yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bengkulu, ke Barat pada hakekatnya akan dapat diselesaikan pada tahun 1997.

Masalah yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur mengenai listrik; dalam kaitannya dengan listrik masuk desa dsb.

Izinkan kami membacakan Kegiatan proyek-proyek yang sudah disusun oleh PT. PLN (Persero) unruk tahun 199611997,

kami persilahkan kepada bapak Gubernur untuk mengecek kembali guna mensinkronisasikan dengan aspiransinya. yaitu: 1.

D.I.

Aceh.

Pembangunan PLTD. Disini akan diselesaikan PLTD, yang tersebar Tapak Tuan akan selesai tahun 1996.

di Kota Cane

dan

I dan II. Ini nanti kapasitasnya cukup besar, untuk 1 PLTA di claerahdaerah 44,2}dW. Ditambah dengan unit kedua 44,2MW. Pembangunan PLTA Pesangan

direncanakan selesai pada tahun 2000.

Menyelesaikan Tranmisi : Yang pada hakikatnya 150 kV, kemudian 20 kV. dan jaringan tegangan rendah, yang dikaitkan dengan program listrik pedesaan dan listrik di kota. Rata-rata akan selesai pada tahun 95, 96, dan 97. dari 5351 desa yang ada di D.I. Aceh tahun 199511996, prosentasenya adalah 63 %, untuk 96/97 , atas dasar kesepakatan dengan daerah, akan dibangun tambahan332 desalagi.

2. Sumatera Utara Meneruskan pembangunan PLTA Renun kapasitas 84 MW Meneruskan PLTM (Pusat Listrik Tenaga Microhydro) Sepakat, dan Aru Relem rata-rata akan dapat diselesaikan pada tahun 1999, Melanjutkan Pembangunan PLTA Sipanis Siaporai. Ini adalah kapasitas Total 50 MW, selesai tahun 2000.

PLTD tersebar di Gunung Sitoli, dan dibeberapa tempat lainnya. akan selesai juga tahun 1998. Tadi disampaikan juga oieh Bapaka Gubernur Sumatera lJtara, sementara ini, justru cidungan sangat cukup mamadai, dan dapat digunakan untuk investasi terutama dalam bidang industri, transmisi rata-rata akan selesai tahln96/97. Mengenaidesa, dari 5275 desa pada status saat ini 95/96 sudah dicapai 62 %, termasuk baik. Untuk tahun depan sesuai kesepakatan dianggarkan 3'12 desa.

3. Sumatera Barat. Melanjutkan pembangunan PLTA Singkarak, yang berkapasitas lebih kurang 175 MW ini akan selesai tahun 1998.

Melanjutkan pembangunan PLTU Ombilin, ada 2 unit, untuk Pulau Sumatera termasuk besar, 2 x 100 MW. selesai buian Juni tahun 96 satu unit, dan 6 bulan kemudian selesai unit kedua.

Menyelesaikan seluruh PLTD tersebar, rata-rata selesai tahun L996. Yang jelas baik untuk tegangan tinggi maupun tegangan menengah yang diperlukan pasokan baik di kota maupun di desa, rata-rata akan selesai tahun 1996. Mengenai desa, total desa adalah 3138 desa, status baru 43%. Tahun depan dialokasikan 150 desa lagi. 4. Riau Pembangunan PLTA Kutopanjang, yang paralel dengan pembangunan Singkarak pada waktu itu, dengan kapasitas 114 MW selesai tahun 1997.

Menyelesaikan pembangunan berbagai PLTD, baik di sungai Baloi, Sekupang Baru (Batam). yang sudah beroperasi pada pada tahun ini, sedangkan di Sekupang Baru selesai tahun 1997. Ini bantuan pendanaan lunak dari Jerman dengan kapasitas 5 x 4,5 MW. Menyelesaikan pembangunan PLTD tersebar di Riau. selesai tahun 1996. Transmisi selesai 1997

Listrik Pedesaan, baru34%, Jumlah desa 976 desa, untuk Tahun depan dialokasikan

7l

desa.

5. Surnatera Selatan Penyelesaian Bukit Asam, jadi ada 4 unit PLTU Batubara di mulut tambang , dengan kapasitas 4 x 65 MW. Sudah berooerasi tahun ini. JJ

PenyelesianPLTDTanjungPandan,keciltapicukupmamadai MW. akan selesai tahun 1996.

untuk daerah tersebut, yaitu 5

i

MenyelesaikanpembangunanPLIDtersebar,selesaitahun1996 listrik 54% tahw depan ditambah

desa yang sudah mendapat 192 desa lagi,

Pembangunan PLTG, sebesar 70 MW. Selesai tahun 1996.

6. Jambi Ada 7 Proyek

PL|D

Tersebar selesai tahun 1996.

PLTA Merangin, kapasitas 4 x 84,6 MW akan selesai beroperasi tahun2002. Jaringan dari 1267 desa status saat ini 54 %, untuk tahun depan dialokasikan 99 desa, selesai rata-rata tahun 1996.

7. Lampung. Pembangunan PLTA Besai,

PIjfA

Batu Tegi 2

x

12

2

x 45 MW, selesai tahun 2000.

MW, sesuai dengan program.

PLTU Tarahan 2 x 100 MW Oleh Pihak Swasta, selesai tahun 98

PLTP UIu Belu 2 x20 MW, oleh pihak Swasta, selesai rahun 1998

Perluasan Jaringan, dari 1517 desa sudah 56% yangtelah mendapat listrik, dan untuk tahun depan ditamabah dengan 137 desa lagi.

8. Bengkulu

Melanjutkan PLTA Sungai Musi, kapasitas 3 x70 MW, selesai tahun 2000.

PLTA Keataun,24

MW

selesai tahun 1996.

PLTG Lumut Balai, Geothermal, 40 MW, ini akan dibangun oleh swasta.

Dari 1004 Desa sudah 6l%, telah memiliki listrik, dan tahun depan ditambah 65 desa. Mananggapi berbagai masalah lainnya yang cukup memerlukan perhatian antara lain adalah

:

Mengantisipasi tindakan dalam jangka pendek untuk Bengkulu apa yang dilakukan oleh PT. PLN rentunya menyelesaikan interkoneksinya, dan ini akan diselesaikan pada tahun 1998 yaitu dari Lubuk Linggau ke Curup, dananya adalah dari Bank Asia. Untuk mengatasi sementara ini yang dilakukan PT.PLN adalah melakukan re-lokasi dan kalau mungkin sewa. untuk mengatasi masalah-masalah yang disampaikan tacli, yaitu pada musin hujan nanti. Sebagian juga masih dipasok dari TESK kemudian dibantu dengan diesel-diesel yang pacla dasarnya diesel yang terbanyak justru jadi balance, oleh karena itu penyelesaian

inter-koneksi ini kita harapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, kalau bisa lebih cepat dari tahun 1998. Mengenai kekhawatiran Bapak Gubernur Jambi nantinya yang akan diadakan event nasional yaitu MTQ, setelah dicek oleh PT pLN pada dasarnya di situ sistem Jambi cukup memadai. Dimana ada

PLTD Payuh Selincak kapasitas 26 MW, kemudian PLTD Kasang 15 MW total 41 MW. Jadi ini cukup untuk mem-backup pelaksanaan MTQ ditambah nanti dengan beberapa diesel stand-by ditempat.

Ada satu masalah lagi Bapak Menteri yaitu mengenai

Brikat Batubara yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang saat ini diproduksi oleh Tanjung Enim kapasitas 22.000 ton. Sementara ini memang ada permasalahan pasokan untuk Sumatera Selatan oleh karena masalah pengeringan. Dan diharapkan pada akhir 1995 awal 1996 langsung dapat

disupplay ke Palembang. Untuk Pulau Jawa pada dasarnya bukan disupplay dari Thnjung Enim atau Bukit Asam, tapi nanti pabriknya ada di Gresik. MOU sudah ditanda-tangani oleh pTBA dengan pihak swasta yang pada dasarnya akan yang dibina adalah pengusaha kecil terutama tentunya KUD-KUD untuk memproduksi dan diberi pembinaan awal bagaimana cara membuar brikat dan tungkunya atau anglonya. Mengenai masalah paska Timah di pulau Singkep, pada hakekatnya sebagian besar dari masalah ini terutama untuk wilayah kuasa pertambangan yang tidak dioperasikan lagi sudah ada kerja sama dengan IPB yang dilakukan oleh pT Timah. Dari kerja sama ini bertujuan untuk menentukan cara pemanfaatkan tanahnya sesudah diadakan perbaikan tanahnya. Namun denlikian sebagian besar dari seluruh sarana eks PT Timah itusudah dialihkan pada pihak lain sebagai contoh umpamanya Rumah Sakit JO

kepada Departemen Kesehatan, stasiun TV kepada Departemen Penerangan. Kemudian PLTD-PLTD nya sudah diserahkan kepada PLN, gedung-gedung saranan bangunan kepada Pemerintah Daerah. Jadi kalau untuk Singkap Bapak Gubernur sudah mengetahuinya mengenai hal ini. Beberapa hal yang perlu kami informasikan pihak Otorita Batam pernah merencanakan, mungkin Bapak Gubernur sudah tahu ya, mengenai Pulau Singkap sebagai open storage untuk

menunjang industri di kemudian hari. kepada kami.

Ini yang disampaikan

Beberapa masalah yang disampaikan sebagian besar sudah kami jawab, barangkali nanti tim teknis akan lebih menyampaikan hal-hal yang belum dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tapi pada dasarnya mengenai listrik, terutama untuk Trans Sumatera Inter Konneksi akan dapat kita realisasikan selambat-lambatnya tahun 1999 dan bahkan kemungkinan inter konneksi yang bukan menjadi impian lagi yaitu Trans Asian Inter connecting yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan juga dapat dipikirkan. Apalagi antara Thailand, Malaysia, Singapura sudah terjadi inter connecting dan tinggal mungkin dari Pulau Batam ke Singapura, dengan sendirinya terjadi inter connecsi ke negara Asia. Demikian Bapak Menteri sementara. Terima Kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima Kasih Pak Jamin. Karena tacli ctisinggung soal gas, barangkal.i pok Jamin tadi lupa rnenyinggung. Jacti sekarang suclah dibahas pipanisasi gas dari Swnatera bagian Selatan ke Jawa yang akan clibiayai oleh Bank Pentbangunan Asia. 3'1

Dan itu saya kira sudah disepakati, sehingga dengan demikian akan menambah ke-ekonomian dari pada gas dan juga bermanfaat bagi daerah, sedangkan gas di Riau akan dihubungkanke Batam dan dengan Bank Dunia. Mungkin sudah jadi, karena Pak Gubernur Riau tadi bicara mengenai Sirinangi. Ya saya tahu karena dulu saya bekas Menteri Pertambangan. Ya menambah saja sedikit keterangan pak Jamin.

Jadi tadi telah kita lihat betapa banyak sekali proyek yang telah kita selesaikan sekitar tahun 1997, dan sebagian akan sel.esai tahtm 1998. Saya akan menyel.esaikan dulu sektor-sektor ekonomi, nanti ke Bidang Sumber Daya Marutsia dan sektorsektor sosial Saya perstlahkan dari Departemen Pertanian, Direktur Jenderal Perkebunan karena ini daerah perkebunan juga ada hal-hal lain dari daerah persawahan. Saya kira bisa diterangkan juga.

IR.

MUTTAMAD BADRTIN

Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Yang kami hormati Bapak Menteri, Ibu dan Bapak anggota DPR, Bapak-Bapak Gubernur dan peserta pertemuan yang saya hormati

.

Terkait dengan sektor pertanian dari ungkapan Bapak-Bapak Gubernur tadi pertanra yang akan kami sampaikan yaitu mengenai 8 (delapan) butir kesepakatan program strategis antar propinsi. Diantaranya adalah lintas Kereta Api, Trans Sumatera, Listrik dan Agribisnis.

J6

Sebagai tambahan informasi dari langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh sektor prasarana dan perhubungan, kami ingin

menambahkan bahwa kami, sektor pertanian mendukung, menggarisbawahi bahkan mendukung 8 (delapan) butir kesepakatan tadi dengan pertimbangan bahwa sebagai hasil dari 10 tahun pembangunan yang dilaksanakan berkelanjutan di Sumatera maka sampai saat ini kalau dulu kelapa sawit di Sumatera Selatan hanya sedikit, sekarang telah menyebar di seluruh Sumatera dengan luasan yang sangat besar. Sekarang produksinya sudah sangat tinggi dan tahun-tahun mendatang akan semakin tinggi. Karena apa yang telah kita tanam sudah lebih dari 40 % masih tanaman belum menghasilkan. Jadi ini dari tahun ke tahun akan meningkat.

Di samping itu masih akan berlanjut investasi sektor dunia usaha baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian

ini masih akan meningkat lagi oleh sektor sawit rakyat baik melalui swadaya petani sendiri maupun dengan sumber dana KKPA. Yang tadi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan disampaikan sebagai satu masalah. Belum jelas KKPA ini, tapi justru untuk Sumatera ini yang paling di depan memanfaatkan sumber dana KKPA ini. Karena dengan telah berkembangnya perkebunan berarti telah tersedia perangkat kemitraan untuk memanfaatkan dana KKPA ini, sehingga perkebunan rakyat akan terus berkembang.

Di samping sawit, tanaman serupa adalah kelapa, karet dan cacao. Sehingga volume produksi tadi yang oleh Pak Sekjen. Departemen Perhubungan bukan hanya dari PTP tetapi sudah hasil rakyat dan swasra. Jadi ini akan mendukung sekali 8 (delapan) butir kesepakatan tadi. Sehingga mengenai KKPA tadi justru Sumatera suclah siap kemitraannva.

dii it ,t'r.i

Untuk kawasan timur belum bisa memanfaatkan KKPA umum jadi perlu diciptakan KKPA khusus untuk mendukung Kawasan Indonesia Timur ini dengan KKPA pertrans. Jadi saya kira Sumatera sudah akan berkembang dengan sektor pertanian yang berbasis industri dan ekspor, maka karenanya kami mendukung upaya kesepakatan 8 butir tadi.

Kondisi pertanian yang demikian tadi, dalam rangka memperkuat sektor pertanian menjadi berbeda dengan di Jawa yang berbasis tanaman semusim, padi, tebu, tembakau dan sebagainya. Maka sektor pertanian di Sumatera Utara adalah berbasis industri dan eksport untuk memperkuat--tadi ada beberapa hal yang disampaikan--yang pertama adalah, optimasi pemanfaatan sumber daya sekaligus menunjang ketahanan pangan yaitu pemanfaatan jaringan irigasi dan pencetakan sawah yang tadi dijelaskan adalah sudah menjadi program dari pada Departemen Pekerjaan Umum. Kami juga sejalan dengan yang diupayakan oleh Departemen Pertanian karena produksi beras kita lebih dari 60 % di pulau Jawa dengan segala masalahnya. Kemudian pemanfaatan Iahan pasang surut, lahan lebah, ini juga sudah diupayakan. Tadi Bapak Gubernur Sumatera Selatan supaya ditingkatkan kadar penanganannya. Jelas ini adalah salah satu sumber produksi pangan yang akan kita upayakan peningkatannya. Disamping pematangan pangan, irigasi dan pasang surut lebak sekarang juga sudah dirintis pengembangan lahan padi gogolan kering dan unggul. Dan lokasi pengembangannya kita letakkan dilokasi-lokasi yang justru sekarang produksi berasnya didatangkan dari daerah lain, yaitu di Nias, di Mentawai kemudian di daerah-daerah lain yang ternyata pertumbuhannya tinggi sekaligus mempertangguh usaha tani dengan tanantan pokok perkebunan.

. Kemldian yang disampaikan oleh Bapak_Bapak Gubernur yarg lain adalah peningkatanpelayanan perigadaan benih untuk seluruh sektor pertanian yaitu iernik, hortikuJtura, ikan, kemudlan-pengemDangan pusat-pusat produksi hortikultura, kemudian regionalisasi sektor p_ertanian dengan komoditas unggulan dan peningkatan produktifitas. Ini jugi sejalan dengan ,iu'ya_upuya yang ditempuh oleh sektor pertanian dalam ranlka p"ninekutun

ke.ekonom ian pada komoditi -komodi ti terse"but. ^ Dan"u ntuk .dari dr brdang kelembagaan dan pendekaran telah dipersiap_ l-1,-Jy-gu Kan rangkah-tangkah yang cukup mendasar yaitu mulai tahun su,dah .mulai diopera.si kan regionalisasi kegiatan penelitian yung

iii

telah diadakan di setiap propinsi sudah mulli akan oiuangun iaaa saat ini telah dibuka pusat pengkajian dan penerapan t6t<notogi pe.rtani an .yang. dulu u ntuk- setiap-komod i ti m a ndutnya aautar, seluruh Indonesia. Jadi Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, demikianlah beberapa.f al saya kira cukup'sejalan dengan Vung Oiirr_ Ia$ Ba.gak Gubernur dlngin apa-api yang a i"ipersiap_ Bl:kilr^ kan olehlr9l,gte.h sekror perranian. Terima kas-ih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas

((

Terima kasih pak Badntn. Berikutnl,a sayu persilahkan

p-epanemen perindustrian sekaligus

Pak Nanang.

kirenu-n,itn[iii irnt.

IR. ANANG LUKMANA Direktur Jenderal Iudustri Hasil pertanian, Departernen Perindustrian

Terima kasih Bapak Menteri. Bapak_Bapak Gubernur hormati. Ada'bebera'pi jadi Bapak-Bapak he.ran barangkali tacli pagi bukanUr.r"gi.il, ,.Vi irpi s.ekarang sa.ya jadi gi.lir-an meninggapi siyigitu maIsiJ"uu. rr.anlt ntelldapail(an informasi yang kanri tanggapi rnudih_ mudahan tidak salah, karau salah bararigkari mohon"iitor"[.i. dan para hadirin yang saya

4T

'-l'.i*

i.. i'

Pertama dari Aceh. Tentang prosedur administrasi dan penyederhanaan dari pada perijinan. Sebetulnya perijinan itu yang terbaru pada tahun 1989 adalah SK Menteri Perindustrian Nomor 286 tahun 1989. Kemudian pada tahun 1995 telah disederhanakan. Jadi SK Menteri Perindustrian nomor 286 itu dipecah dua, sudah direvisi, disederhanakan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Jadi untuk menghadapi era globalisasi, tentunya deregulasi dan debirokratisasi yang secara berkelanjutan, pemerintah terus menggalakkan yaitu dengan SK Menteri Perindustrian Nomor 148 dan SK nomor 150. Kalau SK Nomor 148 itu tujuannya adalah untuk menggiring industriindustri berlokasi di Kawasan Industri. Nah di sini mendapatkan fasilitas, diadakan kemudahan yaitu tanpa melalui ijin prinsip atau persetujuan prinsip. Beberapa persyaratan selain tadi disebutkan bahwa berlokasi di Kawasan Industri juga tidak mengakibatkan pencemaran yang berat. Kemudian juga tidak menguras Sumber Daya Alam yang berlebihan. Sedangkan SK Menteri Perindustrian nomor 150 yaitu melalui ijin sebagian besar melalui ijin prinsip. Jadi seperti biasa. Kemudian ada juga kelainannya bahwa kalau SK 286 tahun 1989 itu semua ijin industri di Departemen Perindustrian, tentu saja yang non fasilitas adalah atas nama Menteri Perindustrian sampai dengan ke Kantor Wilayah sedangkan di Kandep atas nama Direktorat Jenderal, terutama industri kecil dulu. Karena sekarang Direktorat Jenderal Industri Kecil sudah tidak ada maka ijin dapat langsung saja oleh Dirjen. dan kalau di daerah oleh Kanwil dan oleh Kandep, tidak atas nama Menteri Perindustrian ataupun atas nama Dirjen. Jadi sudah diadakan kemudahan-kemudahan khusus untuk ijin-ijin perusahaan industri hasil pertanian. Ini sebagian besar tidak melalui persetujuan prinsip. Karena bahan baku dari industri hasil pertanian adalah

bersifat renewable, tidak dreepletable seperti hasil-hasil galian lainnya. Kemudian barangkari kalau sekarang masih belum serasi, mungkin masih transisi saya kira, tapi sebetulnya sudah diadakan kemudahan-kemudahan. walaupun demikian karena deregulasi ini berkelanjuran kira akan tinjau kembali apakah cocok ataupun tidak. Apakah masih ada hambatan-hambatan atau tidak di dalam perijinan ini. Kemudian dari Bapak Gubernur Sumatera Barat yaitu tentang ekspor didominasi oleh komoditi pertanian jadi kami pun terus berupaya ke setiap propinsi, pak, terutama yang potensial pertanian di sana. Maka kemarin juga kami kemukakan bahwa

untuk meningkatkan nilai tambah yang tinggi tentunya harus diolah, jadi harus melalui usaha lepas panen. proses pengolahan lepas panen. Ini tentunya kami akan berupaya terus agar investor pun masuk di sana pak jadi ke seluruh propinsi termasuk ke Sumatera Barat.

Kemudian Bapak Gubernur Jambi dalam peningkatan ekspor terutama non migas, sebetulnya pertanyaan kepada Bappenas dan instansi terkait. Mungkin juga terkaitnya dengan perdagangan dan perindustrian juga. Kalau kita lihat saat ini pangsa atau share Indonesia dengan dunia itu adalah O,l %. Kemudian manufaktur Indonesia terhadap manufaktur dunia malah lebih kecil 0,0 .. .% pangsanya. Dengan kondisi yang demikian maka perkembangan ekspor Indonesia sangat dipenga_ ruhi oleh situasi globar perdagangan dunia, kalau kita rihat saar ini Indonesia belum mempunyai network ekspor. Dalam hal ini ekspor kita kadang-kadang masih nebeng merk orang lain

;.;,.:

barangkali seperti PT Great Jain Paineple itu berhasil nebeng dari pada Delmonte. Tetapi dalam situasi ini kita tidak harus mengikuti terus demikian, karena barangkali ada hubungan kurang

baik dengan negara tersebut kita bisa ditendang. Barangkali ekspor kita juga akan menurun terus. Kemudian tentang Kawasan Andalan, Departemen Perindustrian juga mempunyai konsep seperti yang kami kemukakan

kemarin adalah konsep Kawasan Agroindustri terpadu. Ini kelihatannya di dalam Tim tim, kawasan andalan KTI ini selalu dibicarakan, justru masalah yang banyak saya dengar, adalah agro industri. apalagi kalau daerah KTI adalah hasil lautnya. Sehingga ini cocok sekali kalau dikembangkan juga kawasan agro jndustri hasil laut terpadu di Kawasan Timur Indonesia. Ini masalahnya memang investornya, kita sedang mencari dengan instansi terkait tentunya kita terus berusaha, mohon kepada instansi terkait untuk membantu mencari.

Kemudian dari Bapak Gubernur Bengkulu perlu juga ditanggapi yaitu tentang pendirian minyak goreng di sana. Jadi begini pak. Barangkali swasta inijuga melihat, biasanya kalau membuat pabrik dan lain-lain. Ini kan sebetulnya tidak sukar. Yang sukar adalah ada pasar atau tidak. Kalau tidak ada pasar bagaimana. Nah perlu diketahui bahwa konsumsi minyak goreng itu 60 % di pulau Jawa pak. Jadi barangkali juga swasra mau masuknya masih lihat-lihat. Kalau lihat di Lampung barangkali itu gampang sekali karena transportasi Lampung juga berkembang, walaupun bagaimana nanti akan kami carikan upaya, selalu untuk menyebarkan agro industri diseluruh wilayah, itu merupakan kebijaksanaan Departemen Perindustrian juga yang ditekankan.

I

Kemudian ada satu lagi pak walaupun bukan porsi kami tetapi saya mengharapkan diteruskan oleh pak Badrun, Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen pertanian. Data-datanya juga kami peroleh dari sana pak. Jadi kalau menurut Depaitemen Pertanian saat ini produksi CPO sampai dengan 1995 saat ini gdalah 4,5 juta ton. malaysia 7,5 juta ton. Sampai saat ini Malysia masih di atas di dunia pak. Kita nomor dua. Tetapi pada tahun 2003 nanti hampir sama pak. jadi Malaysia dengin-kita hampir sama sekitar 9 juta ton. Kemudian pada tahun 2010 nanti akan terbalik pak, Indon-esia yang lebih besar produksinya yaitu sebesar 17,3 juta ton, Malaysia baru 1 1 . Karena malaviia iidak lagi mengembangkan.perkebunannya. Bahkan akan menyebarkan ke Indonesia, Kamboja, Vietnam dan lain-lain

Jadi kita harus cepat-cepat merebut pengembangan Malaysia ini dengan upaya-upaya deregulasi aan aeblrokratiJasi. Kita berusaha untuk mengupayakan terus supaya kemudahankemudahan untuk investasi terutama asing ini perlu kita rebut. untuk itu sekali lagi kami mohon kepada Bipak-bapak Gubernur agar apa yang dilakukan pemerintah pusat sampai ke daerah deregulasi dan debirokratisasi perlu didukung sepenuhnya. Barangkali kalau sekarang masih 6elum itu kareni.nuiih traniisi pak. Tetapi ini perlu pak. Atas dasar data-data tadi maka saya sangat mendukung apa yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara maupun Bapak Gubernur Riau yaitu dari sekarang ini kita harus secara. be.rtahap meny_empurnakan

fasilitas-fasilitai unt,k itu pak. seperti di pelabuhan Dumai dan Belawan, mungkin tangki-tangki kemudian juga untuk transportasi, jalan dan lain-laln .."u-.u bertahap dibenahi dari sekarang ini. Nanti kalau sucrah memboom produksi sawit kita nomor satu di dunia 2003 maupun 2010 nantinya tentu truk-truk itu akan antri pak. Hal ini uniuk mengantisipasi masalah tersebut perlu kiti dukung untuk fasilitasfasilitas secara bertahap. Saya kira demikian Bapak Menteri.

'ben

Menteri Negara PPN/Krtua Bappenas Terima kasih pak Dirjen. Industri Hasil Pertanian. Jadi saya ingin menitipkan pada sektor-sektor ekonomi, sektor produksi khususnya pertanian dan industri, pertambangan dan kehutanan agar Wilayah Barat Sumatera ttu diberi pengertian khusus dicari terobosan bagaimana termasuk propinsi Bengkul.u. Kita serius betul menangani hal itu. Di cari akal giru bagaimana bisa mengembangkan daerah itu. Masih dalam wilayah ini barangkali Departemen Perdagangan perlu menyampaikan sesuatu karena seluruh pulau ini adalah pulau ekspor, sangat vital sekal.i bagt perekonomian kita. Silahkan Pak Bakir Hasan.

DRS. BAKIR HASAN,MBA. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan

Terima kasih Pak Ginandjar. Saya kira aspek perdagangan memang tidak banyak disinggung dalam paparan para

Gubernur, karena memang apa yang diusulkan dalam tiga program strategis itu pada dirinya merupakan landasan yang penting bagi tumbuhnya perdagangan dan perekonomian. Jadi umpamanya prasarana-prasarana jalan perhubungan, pelabuhan, agrobisnis dan sebagainya itu pada dasarnya merupakan landasan bagi tumbuhnya perdagangan dan perekonomian meskipun demikian menarik bahwa pendekatan pulau ini dikemukakan dalam sidang ini, saya kira mungkin ada baiknya kita renungkan apakah di bidang pemasyarakatannya ataupun promosinya perlu diadakan kegiatan yang sifatnya terpadu. Dalam catatan dari Bappenas disebutkan bahwa dirasakan

perlunya pusat informasi yang terpadu mengenai mengenai Sumatera. Mungkin kalau Bappenas bisa menyetujui perlu dipikirkan suatu proyek untuk masalah ini, saya tidak tahd apakah-di salah satu propinsi atau di pusat yang menangani secara khusus bagaimana menjual Sumatera. Jadi bagaimana Sumatera ini dijual secara menarik. Dulu pernah saya memberi nasehat kepada Gubernur bengkulu waktu itu masih Pak Prapto. 46

Bengkulu itu sebetulnya masih ada warisan-warisan sejarah Inggris yang cukup menarik yang bisa dijual yaitu benteng Morlboro kalau tidak salah. Pada waktu saya pernah berkunjung ke sana memang tidak ada booklet maupun bahan-bahan yang menarik yang bisa dijadikan daya tarik daerah tsb. Waktu iru Pak Prapto tertarik sehingga dengan saran saya kita dorong seorang pengusaha di pusat untuk memberikan bantuan ke pada perusahaan public relation untuk menyusun buku mengenai Marlboro itu. Jadi menurut saya pusat informasi mengenai Sumatera ini perlu dipikirkan dalam rangka mendukung program strategis itu.

Yang kedua Bapak Menteri, tadi Bapak Gubernur Sumatera Selatan menyinggung mengenai kecenderungan yang

meningkat dari para Gubernur untuk membawa delegasinya sendiri mempromosikan ke negara lain. Kami sering mendapat_ kan permintaan ijin dari Kakanwil kami untuk ikut rombongan itu dan selalu karena ditanggung biayanya oleh Bapak Gubernur tentu saja kami ijinkan dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sebagai trend atau gejala kami melihatnya ini mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat kegiatan memasarkan Indonesia ke luar negeri selama ini atau pada a'"valnya dilakukan pemerintah bahkan untuk menclorong pihak swasta kita harus membiayai tetapi dengan keberhasilan pembangunan itu kita lihat bahwa pihak swasta pun tambah lama tambah mempunyai kemampua. untuk melakukan sendiri. Tentu dengan banyak learning-cosl yang clitanggung seperti yang kita saksikan di media ntassa mengenai banyaknya tingkah laku yang kurang terpuii dari organisasi-organisasi prontosi ini.

Tetapi tambah lama pengalaman itu tambah meningkat dan profesionalismenya tambah meningkat. Sehingga apa yang dulu dilakukan oleh pemerintah pada saat ini pihak swasta pun sudah mulai mampu. Dan kalau pihak Pemerintah Daerah juga berminat saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh bapak Gubernur Sumatera Selatan itu. Agar kegiatan itu sifatnya selektif dan profesional dan di sini mungkin pusat bekerjasama dengan Departemen Perdagangan dan Bappenas, mungkin bisa memikirkan kegiatan apa yang mendukung agar kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah betul-betul profesional, produktif dan tidak counter-productive. Kita sering mendengar kabar bahwa sering dikatakan bahwa kegiatan promisi itu sangat tidak efektif, karena pengaturan-pengaturannya tidak profesional dan sebagainya. Jadi itulah catatan kecil dari kami Bapak Menteri Departemen Perdagangan dalam tahun-tahun ini masih mengkonsentrasikan diri pada pembinaan Sumber Daya Manusia di wilayah sendiri, karena memang Departemen Perdagangan belakangan ini dengan deregulasi dan debirokratisasi kayaknya kegiatan-kegiatan administratifnya bertambah kurang maka tumpuan utama adalah pada kemampuan-kemampuan sumber dayanya.

Oleh karena itu konsentrasi yang penting adalah saat ini kita sedang melakukan kerja sama dengan bantuan luar negeri, melakukan konsolidasi di dalam Sumber Daya Manusia dan kedua ada gunanya saya sampaikan disini bahwa didalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang, khususnya di dalam antisipasi APEC di Departemen Perdagangan kerja sama dengan

departemen lain juga diselenggarakan kegiatan yang disebut

dengan Trip fasilitation atau fasilitas perdagangin ying pada intinya, tujuannya adalah penyederhanaan proiedur dan foimulir daripada arus barang danjasa. Pekerjaan ini tidak akan pendek, masih memerlukan waktu yang lama, tapi sudah dimulai dan sava yakin dengan ketekunan kita semua daya saing perekonomian nasional kita akan seimbang pada masanya dengin-negara-negara lain.

Terima kasih pak menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih pak Sekjen. Jacti benar sekali yang dikatakan bahwa secara sadar kewenangan pemerintai krto kurangi atau kita del.egasikan ke tingkat ctaeiah sampai pada tingkat yang di bawah atau kita tiadakan sama sekari. Dan pemerintalz sudah hartts, semua instansi kita sutlah harus mempelajari kembali dan mencari bentuk apa pemerintah itu b.erperan (alam pernbangunan pacla wakti-waktu yang akan datang. {Bahwa kegiatan promosi cli luar negeri'kiti, ada promosi ekspor, promosi investasi dan promosi pariwisata. lemuanya menjual. Indonesia. Sekarang sedang diupayakan agar ketiga, karena Indonesianya satna, Indoneiianyo'rntu j"in. Apakah tr.ntuk ekspor, apakah untuk investasi atau pariw-isita. seylang rliupayakan agar kegiatan prontosi clari ketiga baclan ini dilaku.kan secara terpusat termasuk juga promosi menciptakan citra yang baik mengenai negara kita cli biclang politik. ituiugn santa_saja. Apakah itu soal Tim-Tim, apakah Hak Asasi t in,ir_ sia, Demokratisasi, perburuha,r, seiara,tg seclang dibahas bag ainran a kita bis a me ngko ttsor iclas ikan ke {ia tan p io,jro, r i irr. Karena. tacli pariwisata suclah crisebut tnynhirn kitn tanjutian dengatt Deltartenten parposter.. Kami persilahkan pak Nastitior.

'-4r; r:ii ,

:ii'"

A.A. NASUTION, M.Sc. Staf Ahli Bidang Teknologi Telekomunikasi dan Mekanisrne Pos; Departemen Pariwisata, Pos dan Telekornunikasi Terima kasih Pak Menteri. Ibu dan Bapak peserta sekalihormati. Mengenai kepariwisataan ini peningkatan Sumber Daya Manusia memang penting sekali untuk itu BPLP yang di Medan harus segera bisa kita bangun. Hasil koordinasi kita dengan pihak Bappenas sendiri bahwasanya DIP 199511996 untuk BPLP Medan ini sudah dibiayi untuk penyusunan sampai dengan detail design supaya siap untuk tender. Kemudian termasuk juga untuk pemagaran dan pos jaga. Dan untuk informasi, di tahun 199411995 yang lalu penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata Bahorouk juga merupakan bagian dari Taman Nasional Lauser ini sudah ada dana 200 juta untuk pengembangan pembangunan pariwisata Sumatera Utara. Kemudian untuk DIP tahun anggaran 199511996 rencana induk pengembangan an yang saya

Daerah Istimewa Aceh berisikan pengembangan pariwisata Taman Nasional Lauser dengan dana sebesar 200 juta kemudian ada juga dana untuk koordinasi regional sebesar 12,2 juta.

Mengenai pemasaran atau promosi pariwisata. Kita ketahui bahwasanya di akhir Pelita VI nanti diharapkan Wisarawan Mancanegara akan berkisar antara 6-6,5 jr.rta. Kemudian secara umum sebenarnya Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung telah dipromosikan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata ke negara-negara pasar Wisata Internasional. Yang kita harapkan adalah bahrvasanya setiap wilayah ini konsisten dengan eventevent pariwisatanya. Jadi tidak hanya mengharapkan untuk Wisatawan Mancanegara tetapi juga Wisatawan Nusantara. Sehingga event itu jangan ada sekali terus tic'lak ada. Padahal kita sudah jual umpamanya di luar negeri. Perlu diketahui bahwa 5U

Wisatawan Nusantara itu 70 juta banyaknya dan sebetulnya witayg! ini perlu juga untuk mengadakan promosi ke wilayah lain di Indonesia. Jadi bukan hanya untuk Wisatawan Mancanegara. Untuk itu maka disamping konsistensi event pariwisata juga diharapkan kualitasnya bisa dijaga. Untuk pariwisata ini kita sudah mempunyai 17 buah rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah atau Ripda dan untuk tahun 95/96 sedang disusun rencana induk pengembangan Pariwisata Nasional yang diharapkan nanti, apabila ini telah tersusun dapat menjadi pedoman pelaksanaan tahunan bagi wilayah.

Kemudian kami meningkat pada Pengembangan Telekomunikasi. Untuk tahun 1996 PT. Telkom. akan membangun di seluruh Sumatera 53.324 satuan sambungan telepon. Kemudian di dalam pelita VI nanti dengan proyek AISO Sumatera ini akan

dibangun sejumlah 517.000 satuan sambungan telepon.

sementara dari Departemen Pariwisata pos dan Telekomunikasi ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih pak.


krima kasih Pak. Tadi saya kira kita harus kembali lagi

ke persoalan htrtan

ini, Departemen Transmigrasi clan perambah Hutan banyak sekali masalah di Suntatera. Saya persil.ahkan pak Hartoyo. Thdi sudah dijawab oleh kayvan clart ierhutanan tani saya kira secara mendasar itu tanggung jawab iari Departr*r, Tiansmigrasi.

Departenren Transurigrasi Terima Bapak Menteri yang saya hormati . Bapak-Bapak anggota DPR. Bapak Gubernur serta rekan-rekan yang siya horn-rati.

'tiri.

Setelah kami mendengarkan ekspose dari Bapak-Bapak Gubernur kami melihat program pembangunan transmigrasi umumnya sudah serasi, hanya dua propinsi yang mengajukan, mengusulkan adanya suatu pola kebijaksanaan baru yaitu untuk Sumatera Utara dan LamPung.

Untuk Sumatera Utara diusulkan dalam rangka mempercepat proses pembangunan daerah Pantai Barat, dapatnya APPDT dari Daerah Timur bisa dipindahkan ke Daerah Barat dengan prosentase yang sekarang kita tentukan 20 %:80 %, menjadi 50 %:50 %. Kelihatannya begitu. Usul ini masih memungkinkan mengingat program transmigrasi sudah menyatu dalam sektor pembangunan daerah dan transmigrasi. Sedemikian rupa sehingga apabila program ini memang sangat menentukan di

dalam proses pembangunan daerah masih memungkinkan. Namun perlu diperhatikan bahwa ada beberapa batasan tentang APPDT ini. Kemudian juga pengusulan untuk eks karyawan PT. Perkebunan dapat diikutsertakan di dalam program transmigrasi ini juga masih memungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai APPDT. Namun perlu kami sarankan mungkin untuk eks karyawan PT. Perkebunan lebih tepat nanti kalau diarahkan untuk pola agro estate, yang sedang kami rintis untuk daerahdaerah Sumatera Utara.

Kemudian untuk Daerah Lampung ada usulan baru tentang kebijaksanaan perambah hutan, penanganannya supaya disendirikan terlepas dari program transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Karena menurut program transmigrasi dan pemukiman perambah hutan daerah asal yang memungkinkan untuk dipindahkan ke daerah transmigrasi hanyalah daerah Jambal, menurut Keppres. Lampung belum termasuk karena kepadatannya masih sekitar 134 jiwa/km2. JZ

Namun khusus penanganan perambah hutan ini sudah ada bentuk kerja sama antara Departemen Transmigrasi, Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri. Yang intinya sebagai leadernya adalah Departemen Kehutanan untuk perambah hutan. Untuk menangani perambah hutan ini kami sudah ada program

bersama dengan Departemen Kehutanan melalui P4HDR. Namun kelihatannya untuk Lampung mengingat masih ada 82.000 lebih perambah hutan. Sedangkan lahan yang siap hanya sekitar mampu menampung 6.000 kira-kira. Sedemikian rupa sehingga tidak mungkin akan tertangani lokal untuk daerah Lampung. Untuk itu perlu dicari pola baru. Maka masih memungkinkan juga dan akan kita bahas kembali intern departemen antar Departemen transmigrasi, Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri untuk mencoba mempercepat proses penyelesaian perambah hutan ini yang dimungkinkan melalui pola-pola baru. Atau pemindahan ke tempat baru, dengan melepaskan perambah hutan dari transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Hanya perlu kami laporkan bahwa evaluasi Departemen Transmigrasi, bahwa perambah hutan itu pada hakekatnya adalah para petani potensial. Para petani potensial yang tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan lahan. Sedemikian rupa sehingga pola penyelesaian sekarang inijuga lebih menggunakan pendekatan pertanian. Untuk memanfaatkan potensialnya itu di bidang pertanian ini. Karenanya kami mencoba melalui seperti yang di Rawa pitu, Rawa Jitu clan sebagainya yang kemarin kebanjiran. Untuk itulah maka akan kami cooa kembali untuk membicarakan dengan Departemen Kehutanan dimana anggaran i'i banyak kami g'nakan bersama-sama clengan anggaran dari Departemen Kehutanan, khususnya anggaran DR.

.

,ii.t;.

'.

.:.

ta,.',t

Kemudian untuk Proyek Rawa Pitu yang 2.000 KK yang kebanjiran kemarin kami rasa pak Gubernur sudah memahami betul bahwa sekarang sedang dikerjakan oleh Pekerjaan Umum, pembuatan primer yang belum selesai diujungnya dan kami sedang menyarankan kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk saluran sekundernya memang perlu diperbanyak. Karena hanya saluran sekunder yang sekarang ada yang tidak mampu menampung air yang dari atas. Dan tanah itu merupakan tanah yang sangat subur, gambut yang sudahjadi. Sehingga untuk produksi padi memang sangat tepat. Kami rasa ini yang bisa kami laporkan. Terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Sekjen. Saya persilahkan Pak Sekjen Departemen Koperasi, ada yang ingin disampaikan, pak Pribadi.

MAYJEN. TNI. PRIBADI PEODJAJADI Sekretaris Jenderal; Departernen Koperasi dan Permbinaan Pengusaha Kecil

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati. kalau kami lihat angka-angka memang tidak semuanya pas namun saya kira ini bisa diselesaikan dalam sidang teknis besok. Dan pada kesempatan ini kami menginformasikan saja bahwa pada tanggal 12 Juli yang lalu oleh bapak Presiden telah dicanangkan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Dimana terlibat cukup banyak departemen dalam hal ini Menteri, namun di daerah adalah para Kepala Daerah dalam hal para Gubernur. Inpresnya Inpres 4 pak. Dan ini kami mohon untuk bisa ditindaklanjuti karena menyangkut masalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang kelihatannya kurang pada kita ini adalah masalah kewirausahaan.

:

Kemudian dari Sumatera Selatan mengenai kualitas KUD

Mandiri pada umumnya KUD Mandiri ini menjadi menurun kualitasnya karena kriteria yang ketiga belas yaitu adanya tungKUT. Sedangkan tunggakan ini bisa ada pada petani, ada juga yang pada koperasinya. Dan apabila ini diperlakukan sama maka koperasi tidak akan bisa keluar dari tunggakan ini, dalam gakan

pengertian apabila tidak diberi kredir lagi. Oleh karena itu, sekarang ini kami mengadakan penilaian mengenai apakah tunggakan itu pada petani ataukah pada koperasinya. Dan saya harapkan ini bisa kita selesaikan sehingga tindak lanjut dari ini bisa meningkatkan kualitas KUD Mandiri kembali. Kami mohon untuk menyamakan istilah karena masih digunakan istilah PEGEL, Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah, dan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden di Tapos juga sudah mengemukakan bahasa istilah informal tradisional segala macam itu kan juga pengusaha. Memang istilah informal dan tradisional ini muncul di GBHN dan kita tahu GBHN ini bahasanya Bapak-bapak Wakil Rakyat, pak Muhsin, tapi juga pak Ginandjar, jadi katakanlah ini bahasa politik begitu, sedangkan kami sarankan kalau bisa kita gunakan bahasa pengusaha "kecil" saja karena dalam nomenclature juga yang diurusi pengusaha kecil. Dan pengusaha besar juga ada yang lemah juga ini. Kalau kecil itu kecil skala usahanya. Tapi untuk mengukur lemah dan kuat memang agak sulit. Saya kira ini saja untuk nrenyamakan bahasa dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih. Baik berikutnya dari D ep a rtetnen tenaga Kerja, Dilen Dinl.atas, banyak tacli masalah-tnasalah yang clikemukakan. s aya p ers il ahkan. 55

;i,;

DRS. ANDI SANGADJI RACHMAN Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Deparfemen Tenaga Kerja. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi atau berikan beberapa penjelasan sehubungan dengan apayang diberikan oleh bapak-Bapak Gubernur yang pertama masalah mutu tenaga kerja. Kita mengetahui semua bahwa di dalam upaya peningkatan mutu tenaga kerja kita selalu berupaya di dalam memberikan arahan sesuai dengan kebutuhan tenaga terampil yang diperlukan. Namun demikian pada perkembangan-perkembangan terakhir, kita bisa bagi dua bagian, khususnya pada daerah-daerah pedesaan, ternyata kesempatan kerja itu pada umumnya pada sektor pertanian. Dimana tenaga kerja yang ada di daerah pedesaan tersebut mereka sudah bekerja sehingga untuk upaya program-program pelatihan yang cocok untuk daerah pedesaan itu adalah perlu pada sasaran-sasaran pada mereka untuk meningkatkan ketrampilan sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas mereka, artinya yang akan mengikuti latihan adalah orang yang sudah bekerja jadi bukan penganggur. Karena kalau penganggurnya yang dilatih nanti akan kembali menjadi penganggur karena kesempatan kerja itu tidak atau sangat terbatas pada daerah pedesaan di luar bidang pertanian. Yang kedua adalah program pelatihan yang kita tujukan kepada peniuda-pemuda yang akan mencari kesempatan kerja pada bidang-bidang industri dan jasa umumnya bidang industri manufaktur. Ini pada unrumnya ada di daerah-daerah perkotaan,

khususnya di daerah Riau yang Bapak Gubernur tadi juga nrenekankan masalah nrutu tenaga kerja yarrg sebagian pada f,o

tenaga kerja yang ada di sana dan sebagian ada yang datang dari

luar. Masalahnya adalah tenaga kerja yang ada di sana tidak seirama kemampuan dan ketrampilan mereka dengan perkembangan industri yang begitu cepat di daerah Sijori tersebur, khususnya di daerah Batam dan Bintang. Demikian juga fasilitas-fasilitas latihan yang ada yang dimiliki pemerintah maupun oleh swasta ternyata tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan pada industri yang berkembang tersebut. Maka untuk itu perlu dilakukan suatu pengkajian ulang tentang jenis-jenis tenaga terampil yang diperlukan sebagai bahan acuan di dalam mengembangkan programprogram training baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat yang ada tersebut.

Hal ke-tiga, beberapa waktu yang lalu bahwa ada pemikiran-pemikiran untuk mendorong pembangunan suatu fasi_ litas pelatihan di daerah Batam yang sampai saat ini fasilitas pelatihan milik pemerintah itu tidak ada di sana. 'yang ada adalah di daerah pulau Binrang. Sampai saat ini oleh pihak Departemen Tenaga Kerja masih mempelajari karena ada pemikiran suatu kebijaksanaan Departemen Tenaga Kerja bahwa pada saat ini perlu kita pikirkan untuk mendorong pihak swasta di dalam membangun fasilitas-fasilitas latihan, hanya masalahnya adalah bagaimana program pelatihan itu mempunyai nilai ekonomis terhadap mereka sehingga investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta itu bisa dikembangkan atau clengan kata lain bahwa pembangunan suatu fasilitas pelatihan pada saat sekarang tidak selalu harus dari pemerintah tetapi perlu kita clorong oleh pihak-pihak masyarakat dan yang pada saat ini mulai banyak pihak masyarakat atau swasta untuk mengajukan ijin-ijin untuk investasi dalam bidang pelatihan sepanjang program atau investasi pelatihan tersebut memang menguntungkan. )l

_

tE;

.;:i: i' -:'t';i. ;.4

Tambahan informasi perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan perkembangnan pembangunan di Bintang yang pada akhir-akhir ini begitu cepat, khususnya untuk beberapa jenis industri, maka fasilitas latihan yang ada di sana rasanya perlu dikembangkan pada masa yang akan datang dan pada saat ini ada suatu pengkajian ulang dimana fasilitas yang ada di Bintang perlu kita kembangkan dalam rangka mengantisipasi perkembangan industri yang ada tersebut. Yang semula kita hanya melihat untuk Daerah Kawasan Batam, tetapi kebutuhan itu mulai beralih tidak hanya di Batam tapi juga di Bintang. Dan beberapa daerah lain, perlu kami sampaikan pada Bapak Gubernur bahwa hampir semua daerah di Sumatera terjadi over supply bagi tenaga kerja kecuali daerah-daerah Batam atau daerah-daerah tertentu yang lain. Maka masalahnya adalah bagaimana tenaga kerja yang ada di daerah tersebut yang kita tahu dengan kualifikasi dan ketrampilan yang relatif masih rendah. Ini dapat kita jual pada kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana tenaga kerja yang ada ini mulai kita persiapkan untuk kita kirim ke luar negeri yang mana kebutuhan itu cukup besar terutama pada daerah-daerah tetangga antara lain Malaysia dan sebagainya. Saya kira di Sumatera Barat pada saat ini mulai banyak kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang ada di sana untuk kita kirim ke Daerah Malaysia dan sebagainya. Mungkin daerah-daerah lain juga bisa kita dorong untuk dapat mengurangi beban tenaga kerja yang ada di daerah yang memang nyata-nyata belum bisa diserap di dalam kesempatan kerja yang muncul di daerah tersebut. Demikian Bapak Menteri, terima kasih.

58

::

r<...-2

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terirna kasih Pak Sangaji. Sudah waktunya kita beranjak ke sektor-sektor Sumber Daya Manusia dan Bidang Sosial. Saya ingin mulai dengan Departemen Sosiat. Pak Yoko saya persilahkan.

DRS. IGN. SETYOKO Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Terima kasih Bapak Menteri. Bapak-bapak Gubernur yang saya hormat. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat.

Dari paparan Bapak-bapak Gubernur memang tidak disinggung secara eksplisit tentang program-program dari Subsektor K.esejahteraan Sosial, kecuali dari Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Namun demikian kami lihat dari semua usulan yang tertera, program atau proyek yang masuk dalam Sub-sektor Kesejahteraan Sosial. Bapak Menteri

dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Khusus untuk penanggulangan bencana alam Kerinci, saya sependapat dengan

apa yang tadi sampaikan oleh Bapak Sekreraris Jenderal Departemen Pekerjaan lJmum, barang kali ini secara khusus dibicarakannya, karena ada mekanismenya, Bakornas kemudian ada hal-hal khusus baik dana ya*g dari berbagai sektor termasuk dari masyarakat yang dihimpun untuk penanggulangan terutana untuk rehabilitasi bencana alam di Kerinci.

.';,

Berikutnya saya ingin sampaikan bahwa program-program Sub Sektor Kesejahteraan Sosial pada dasarnya itu bersasaran pada manusia, yang termasuk kelompok penduduk yang kurang beruntung. Sehingga semua program-program yang tadi dipaparkan oleh Pak Gubernur dan mendapat tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian itu pada dasarnya juga akan menjangkau sasaran populasi yang menjadi sasaran program Departemen sosial. Namun demikian ingin kami sampaikan bahwa programprogram Departemen Sosial seperti yang kami lihat juga dalam usulan Bapak dan kami rencanakan di sektor itu adalah programprogram yang langsung menjangkau pada manusia golongan kurang beruntung itu. Sehingga kami mengharapkan menyertai program-program yang lain tadi program-program ini kiranya juga mendapat perhatian dari Bapak-Bapak Gubernur. Berkenaan dengan itu ingin kami sampaikan bahwa Pelayanan Sosial atau Kesejahteraan Sosial itu merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Sehingga program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang tertera dalam berbagai program dan proyek itu memang dananya dari sektor pemerintah, termasuk bantuan luar negeri. Jadi pemerin-

tah baik APBN maupun APBD memang kecil tapi diharapkan dari sana bisa lebih digali lagi dan dikembangkan lagi potensi masyarakat atas dasar Kesetiakawanan Sosial Nasional. Hal ini seperti dikemukakan tadi oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan, beliau mengetengahkan mengenai Proyek Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh merupakan proyek atau progranr

yang

prioritas. Program ini

ada didalam APBN, namun demikian ini yang di dalam APBN sangar kecil. Rata-rata setiap propinsi, setiap tahun anggaran hanya sekitar 100 juta. Namun dari 100 .iuta itu kemudian dengan motifasi dari kita semua, terutama dari Pemerintah Daerah, hal itn bisa dilipatgandakan 50

itu.

stimulan yang hanya 100 juta Ada yang menjadi 3 milyar, ada yang menjadi 5 milyar dan sebagainya dengan memanfaatkan golongan-golongan penduduk yang lebih beruntung, termasuk para pengusaha. Bisa dicatat umpamanya antara lain bahkan dari perusahaan-perusahaan asing pun dari Caltex di Riau itu menangani masyarakat terasing 100 KK kalau tidak salah. Kemudian Astra di Sulawesi Selatan juga menangani masyarakat terasing disamping sasaran-sasaran lain yang termasuk program-program yang bersasaran kelompok penduduk yang kurang beruntung tadi. Yang terakhir Bapak Menteri pada kesempatan ini kami mohon waktu ingin menyampaikan bahwa tahun ini sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan itu yang kita usahakan untuk kita lestarikan dan kita amalkan bersama khusus untuk 50 Tahun Kemerdekaan ini akan diupayakan untuk menggugah semangat

keperintisan, kepeloporan dan kepahlawanan bangsa kita khususnya generasi muda. Sehingga pada kesempatan itu dengan

berbagai kegiatan untuk melestarikan dan mengamalkan itu ada sarasehan nasional, ada napak tilas, kemudian ada ziarah wisata

dan sebagainya. Ada satu kegiatan yang untuk melibatkan terutama generasi muda disamping generasi pelaku dan juga generasi sekarang, pada 13 Oktober yang lalu Menteri Sosial atau Departemen Sosial mengumpulkan para pemuda yang berhimpun di dalam KNPI. Jadi semua DPP dari semua OKp, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan juga yang tidak terhimpun cli sana termasuk Karang Taruna diundang untuk mereka melakukan kegiatan yang konkret di dalant rangka menghormati dan menghargai jasa para pahlawan untuk kemudian nanti kalau sudah itu bisa meneladani. Untuk melestarikan nilai-nilai kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan, yang pada dasarnl,a adalah bersetia kawan dan tanpa pamrih untuk mencintai tanah 61

air dan untuk kemajuan bangsa ini. Ini saya kemukakan karena di samping masalah yang sangat penting masalah yang urgen tadi dikemukakan atau dibahas, masalah inipun saya kira masalah yang sangat penting juga untuk menjiwai setiap upaya pembangunan kita. Untuk itu maka pemuda-pemuda di seluruh Indonesia atas dasar pertemuan itu sudah bersepakat untuk mempercantik Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional yang ada di Propinsi maupun di Kabupaten. Dan untuk itu tentu dukungan dari Pemerintah Daerah diharapkan. jadi KNPI akan memberikan instruksi atau edaran kepada DPD-DPD kemudian DPP OKP kepada DPD-nya masing-masing. Sedang Departemen Sosial kepada Kanwil dengan tembusan Bapak Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan tembusan. Untuk mempercantik Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional itu bisa dilakukan menjelang tanggal 10 Nopember. Ini merupakan suatu upaya untuk menggugah rasa hormat dan penghargaan kepada jasa pahlawan untuk kemudian meneladani. Untuk itu maka pada kesempatan ini kami mohon dukungan dari kita semua terutama Pak Gubernur untuk bisa dilaksanakan kegiatan itu menjelang dan juga bersamaan dengan kegiatan-kegiatan hari Pahlawan untuk tahun 1995. Sebagai tambahan Bapak Menteri dan Bapak-Bapak sekalian bahwa senrua program di lingkungan Departemen Sosial atau Sub Sektor Kesejahteraan Sosial itu di samping dari APBN bantuan luar negerijuga terutama mengandalkan dari partisipasi masyarakat. Umpamanya di Sumatera lJtara, Bapak Gubernur Sumatera Utara itu merenovasi Taman Makam Pahlawan di Sumatera Utara yang habis sekitar 700 juta sama sekali tanpa biaya dari APBN atau dari Departemen Sosial. Demikian sekedar informasi yang kami sampaikan Bapak Menteri terima kasih. 6Z


krima kasih Pak Seryoko, barangkali pesan terakhir tadi yang berkenaan dengan peringatan Hari Pahlawan yang ke-50. Saya selanjlttnya, mo.hon maa,f saya kira sebaiknya kita tidak usah rehat kopi, toh kopinya akan diserve di sini kecuali yang di bagian belakang karena tidak ada mejanya. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Thpi silahkan keluar masuk dan kita usahakan bahwa sel.ama selagi waktu Ashar masth ada toh kita akan selesai. Jadi Insya Allah kita mudah-mudahan tidak perlu rehat untuk itu. Saya persil.ahkan wakil dari Departetnen Kesehatan, Dr. Marno PROF. DR. SUMARMO POORWO SOEDAR]\4O Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan, Departemen Kesehatan Terima kasih Bapak Menteri. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati.

Dari paparan yang disampaikan baik secara wilayah maupun dari propinsi maka ada dua masalah yang kelihatan utama dilaporkan dipaparkan. Yaitu Pertama, ... Rumah Sakit

Rujukan dan ke-dua Peningkatan Pelayanan. yang dalam ini dapat saya laporkan bahwa penibangunan Rumah Sakit dan peningkatan Rumah Sakit mendapat perhatian penuh dari Departemen Kesehatan. Dan di dalam pelita vI ini secara bertahap 30 rumah sakit di tipe D akan ctitingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Tentang kecenderungan penurunan pelayanan di Rumah sakit oleh karena membluclaknya pe'crerita rawat jalan maka dapat kami sampaikan bahwa pelayanan kesehatan dasar OJ

.:4r,;

,:}

yang dilaksanakan baik oleh Puskesmas Pembantu atau Puskesmas agaknya kurang dimanfaatkan. Kecenderungan ini terlihat pada Rumah Sakit-Rumah Sakit di kota-kota, termasuk Rumah

Sakit Cipto Mangun Kusumo sebagai Rumah Sakit Rujukan Utama, yang mendapatkan julukan Puskesmas Raksasa karena banyaknya penderita yang berobatjalan tanpa rujukan. Akhirnya khusus untuk daerah istimewa Aceh kami ingin memberikan penghargaan atas meningkatnya bayi lahir yang ditolong oleh tenaga medis yang mencapai 45 %. Hal ini akan sangat mempengaruhi angka kematian bayi maupun martial martarity. Hanya itu yang dapat kami sampaikan terima kasih pak.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih. Aceh ini yang dapat pujian. Berikutnya saya persil.ahkan dari Departemen P&K, Pak Dirjen.

PROF. DR. SOEDUARTO,MA. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah Raga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Bapak Menteri. Bapak-Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati.

Ada 6 (enam) isu yang disanrpaikan oleh Bapak-Bapak Gubernur dan akan kami berikan penjelasan secara singkat.

Pertama, mengenai rendahnya partisipasi SLTP ada hubungannya dengan daya tampung. Perlu kami laporkan bahwa pada saat kita mulai wajib belajar 9 tahun, angka re-attention SD itu hanya 79 Vo. Jadi anak SD yang sampai kelas enam itu 79 % sedangkan dari79 % ituyang ke SLTP transision-reapnya itu 60 %. Jadi kalau sekarang 50Vo itu sudah meningkat sebenarnya. Di samping itu kita tahu bahwa perjalanan untuk wajib belajar 9 tahun sasarannya paling cepat2 Repelita dan selambat-lambatnya 3 Repelita. Kita perlu meningkatkan angka transisi yaitu anak Iulusan SD yang dengan sendirinya ingin masuk SMP. Karena itu mohon kalau ada pembangunan SMP disediakan lahan yang memadai dalam pengertian tempatnya strategik dan juga ruangnya memungkinkan, ada lapangan olah raga dan sebagainya. Di samping itu bagi mereka yang daerahnya terpencil jumlahnya tidak banyak, tapi mereka mau sekolah ada model yang disebut SMP kecil, tidak harus SMP yang standar. bagi mereka yang tempatnya tidak terlalu jauh dari SMP, rerapi SMp tidak bisa menampung diadakan sistem yang namanya SMP terbuka. Tapi bagi mereka yang walaupun ada SMP terbuka, ada SMp keCil tetap tidak bisa teratur masuk sekolah, maka diadakan program Kejar Paket B yang lulusannya akan disesuaikan clengan SLTP. Ini mengenai masalah daya tampung. Kedua, mengenai masalah belum cukupnya buku pelajaran dan buku bacaan untuk SD seperti yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam tulisan ini. Sebenarnya pemerintah mengadakan buku sesuai dengan jumlah murid. Tetapi masalah yang sering dihadapi, mengapa sering terjadi bahwa buku itu tidak sampai ke tempat, terutama tempat-tempat yang terpencil. Karena itu mohon perhatian bagaimana clistribusi agar apa yang sudah diadakan sampai ke tangan yang membutuh_ kan. Ini juga berhubungan dengan Paket A bagi pemberantasan

tiga

buta.

Yang ketiga mengenai kekurangan jumlah guru yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur Lampung. Sebenarnya secara statistik jumlah guru dibagi dengan murid dan jumlah guru dibagi dengan sekolah itu selalu tidak kurang. Tetapi dalam kenyataan selalu kurang, karena itu pemerintah masih tetap untuk tahun ini

ada penyediaan untuk pengangkatan guru SD. Jumlahnya memang masih tetap untuk guru SLTP karena wajib belajar sedangkan SD dianggapnya tidak ada pertambahan. Tetapi tetap ada sekitar 8.000 guru SD baru walaupun mungkin belum bisa merata ke seluruh kebutuhan. Yang keempat, mengenai masalah efektifitas penataran

yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Lampung yang mempersoalkan setelah ditatar kok tidak ada perbaikan dalam proses belajar mengajar. Ada dua macam penataran. Penataran untuk menyetarakan mereka agar kualifikasinya cocok dengan aturan baru yaitu SD menjadi D II dan SLTP setara dengan D III. Di samping ada penataran yang sifatnya untuk meningkatkan kemampuan seseorang walaupun mungkin kualifikasinya sudah cukup tinggi. Masalah ke-empat, ini ingin kami laporkan di mana salahnya, tapi ada kemungkinan karena tidak ada penguatan dalam lapangan, artinya tidak ada yang peduli apakah dia jadi baik atau tidak baik. Yang seharusnya peduli adalah Kepala Sekolah dan Penilik Sekolah untuk bisa ngecek apakah dia tambah baik mengajarnya. Ini akan kami laporkan pak. Thpi terima kasih atas laporannnya dalam hal ini dugaan kami kemungkinan juga dalam pembinaan setelah mereka ditatar.

kelima, mengenai masalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang oleh Bapak Gubernur Aceh 43 % belum tamat SD, pemerintah menyediakan berbagai program untuk Yang

menjadikan mereka akhirnya setara SD. Yaitu pertama, mungkin Bapak-Bapak Gubernur tahu ada program Manunggal Aksara. Manunggal Aksara ini diprogram agar mereka yang buta aksara dapat mengikuti secara teratur program itu seminggu tiga kali dalam waktu 150 jam. Menurut teorinya setelah 150 jam, mereka akan dapat membaca dan menulis surat-surat perdana sebagai landasan untuk meningkatkan apa yang disebut Paket A Intensif, yaitu mencapai program Paket A20, sebagai landasan untuk bisa mengikuti pendidikan setara Sekolah Dasar yang setelah mencapai angka A 100 akan boleh ikut ujian persamaan SD. Jadi mohon perharian, tolong 43 % itujangan dibiarkan saja karena ada program Manunggal Aksara dimana kerja sama antara ABRI, Pengendali, Pemerintah Daerah, P&K sebagai pelaksana, tutornya dan juga Departemen Agama untuk mendorong merekamereka yang tidak merasa penting belajar tulisan latin dan bahasa Indonesia.

Terakhir, yang kami tidak bisa menjawab yang tertulis di dalam isu pengembangan wilayah adalah belum adanya jurusan unggulan yang saling komplementer di masing-masing propinsi, akan saya laporkan ke Dirjen DIKTI untuk dibahas di antara

Universitas-Universitas di Wilayah Sumatera, yang unggul yang seperti apa, syaratnya bagaimana karena ini agak konrpleks sifatnya.

i,,.,$ii,t

'.' ":r' ''l'l -.i.; ; :iir.a:',,1

.t,;l '..i:,.: ::

Mengenai Erosi Budaya Melayu, mungkin yang perlu diperhatikan asal jangan Erosi Budaya Nasional yaitu Budaya Pancasila dan budaya Wawasan Nusantara. Kalau Melayu mungkin tetap harus dipertahankan tetapi tetap merupakan bagian dari Wilayah Nasional. Terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Sudijanto. Departemen Agama, bagaimana Pak, tadi disebu soal agama sedikit, Pak.

DRS. H. ANDI RASDIYANAH Direktur Jenderal Pembinaan Kelentbagaan Agama Islarn Departemen Agama Ya, terima kasih Bapak Menteri.

Pertama-tama kami mohon maaf ya dari Departemen Agama orangnya bertukar-tukar hadir di sini. Bapak Sekjen berhalangan, kami dari Litbang. Dari paparan yang diberikan oleh Bapak Gubernur, ada beberapa yang perlu kami tanggapi di sini.

Pertama, dari Bapak Gubernur Jambi tentang perlunya perluasan Asrama Haji Jambi dalam rangka antisipasi penampungan jamaah haji yang terus bertambah dan dalam rangka menyongsong MTQ Nasional yang akan diadakan di sana pada tahun 1997. Hal ini Insya Allah akan kita pertimbangkan, akan kami utamakan untuk kami masukkan ke dalam rencana anggaran 19961 1997, Insya Allah.

Kedua, dari Bapak Gubernur Jambi juga tentang perlunya rehabilitasi atau pembangunan kembali sarana ibadah dan sarana pendidikan akibat gempa Kerinci yang sudah menghancurkan sekian banyak bangunan, dalam hal ini perlu juga kami kemukakan sebegitu jauh yang bisa kita harapkan dari Departemen Agama itu hanya dana rehabilitasi itu amat terbatas. Namun 9gluq batas yang bisa kita prioritaskan dari Departemen Agama kita akan usahakan sebanyak mungkin diutamakan untuk rehabilitasi rumah ibadah dan pendidikan yang rusak akibat gempa itu.

.. .Berikutnya, dari Bapak Gubernur Bengkulu

mengenai

geld_i1ian IAIN yang berdiri sendiri di Bengkulu, terlepai dari IAIN Raden Fatah di Palembang. Hal ini secara ringkis dapat

kami kemukakan, jadi penggodokan kami sampai silesai iiri.

53-._""? pendirian suatu IAIN itu juga ya seperti Bapak dari Dikbud sendiri yang menguasai persoalannya, ada hal-hal yang sangat qenting di dalam ketetapannya mengenai struktur-dari pada IAIN itu sendiri yang bentuk bagaimana, apakah itu perguruan Tinggi saja namanya atau IAIN sesuai dengan persyaraian

yang dimiliki oleh lembaga

penggodokan.

Selanjutnya

llng

itu. Ini

sekarang dalani tahap

teralchir, berkenaan dengan apa yang

dikemukakan oleh Bapak Gubernur Aceh teniang icoriais'i

lingkungan Pondok Pesantren yang memprihatinkan.

i
di dalam hal ini banyak aspek yang terk-ait dalam masalah itu. Kami menyadarijuga orang pesantrennya itu sendiri pengasuh maupun peserta didiknya kesadaran mereka itu yang menentukan

bagaimana bentuk ling.ku.ngan yang akan mereka ciptakan sejauh ini menyangkut kependidikan, insya Allah kami darl DepartJmen

akan turun tangan membangkitkan kesadaran mereka untuk

meningkatkan kondisi lingkungannya, Tetapi dalam hal ini barang-

kali menurut keyakinan kami dari pihak liapak Gubernur sendiii dari Pemerontah Daerah yang tebitr efektif di dalam membina me.reka, sehingga kesadaran akan lingkungan itu akan meningkat di kalangan mereka. kami kira inilah yang dapar kami kemukikan dalam kesempatan ini dan terima kasih.

AO

'*;, *i.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: li,

Dari staf Menristek, ada, silahkan.

Tadi

juga ada soal

Iptek disebut-sebut.

1l

ti

il I

i

IR. IMAN S{'DARWO Asisten I Menristek Bidang Perencanaan Umum Ristek Saya tidak menanggapi secara khusus pak mengenai paparan Gubernur. Saya ingin menyampaikan suatu program yang telah dipersiapkan antara Departemen Perindustrian dengan BPPT dan LIPI. Untuk mendukung perkembangan industri kecil, pak. Yang sedang dinegosiasikan dengan Bank Dunia dan diharapkan pada tahun anggaran mendatang sudah dapat dilaksanakan. Melalui program ini dapat disediakan bantuan pendanaan bagi industri sedang dan kecil. Untuk membiayai jasa konsultasi

yang diperoleh dari perguruan tinggi atau dari consultan engineering dan management untuk memperbaiki teknik produksinya dan manajemennya pak, sehingga produktifitasnya diharapkan menjadi meningkat. Itu yang satu sisi.

Di sisi lain kegiatan-kegiatan litbang dan engineering mulai tahun lalu kita sudah mulai dengan riset penjualan kemitraan dimana kita menyediakan bantuan pembiayaan bagi industri yang akan melakukan suatu kegiatan engineering bersama-sama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Perlu kami sampaikan di sini pak karena mungkin hat ini dapat

juga dimanfaatkan oleh Bapak-bapak Gubernur untuk disampaikan kepada industri-industri lingkungannya, sehingga tidak hanya yang di pusat saja yang memanfaatkarr itu tetapijuga yang di daerah. Terinra kasih oak.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Tbima Kasih. Dari BKKBN sil.ahkan Pak Sardin.

DRS. SARDIN PABBADJA Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa Porgram, BKKBN Bapak Menteri yang saya hormati. Bapak Gubernur yang saya hormati. Hadirin sekalian yang saya hormati. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pak.

pertama, nampaknya hari ini agak lain dari hari pak. Kelainannya itu yang berjas itu hanya pak Ruslan

Yang

yang lain

saja pak. Dan tampaknya banyaknya pertanyaan sejak hari pertama dan hari ketiga barangkali perlu kita apresiated pada beliau pak atas jawaban-jawabannya yang menarik pak. Saya khawatir kalau Pak Menteri besok akan jasnya akan dobel gitu. Yang kedua, Bapak Menteri ini masalah substansi. Substansi yang pertama adalah Kependudukan dan Keluarga berencana. Dari catatan yang ada Bapak Menteri kalau kita lihat laju pertumbuhan penduduk untuk Sumatera ini, kecuali untuk

Sumatera Utara dan Sumatera Barat laju pertumbuhan penduduknya masih di atas rata-rata nasional. Jadi kalau Sumatera utara itu kita bisa pahami bahwa banyak orang Batak di sini pak. Barangkali juga kalau dari Sumatera Barat banyak orang Padang. Tetapi kalau kita lihat darijumlah rata-rata anak yang dimiliki, nampaknya masih di atas rata-rata nasional. Ratarata nasional kita sekarang ini kira-ktra2,J6, kecuali Jambi yang nrendekati angka itu, jadi 2,9. Apa yang ingin kanii sampaikan sehubungan dengan angka-angka ini di clalam rangka kegiatan 7I

I ...d-. . r:a;, . I .r ir,i, : .;..'

. t1:. I !"i: ,::la -j;., l

+ '.:./..:-:'

,..t-.:1.::

kependudukan gerakan Keluarga Berencana kita adalah pelari maraton pak. Artinya kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sehingga tidak seperti yang kami kemukakan kemarin satu propinsi TMR-nya sudah mencapai angka reflessment level tapi karena ada kelengahan dia kembali pada posisi yang tinggi pak.

Ini pesan yang pertama pak. Sehubungan dengan itu kamijuga sangat berterima kasih antara lain kepada seluruh Gubernur. Dan ada catatan kami untuk Sumatera Selatan, dari penelitian yang dilakukan oleh BPS tahun L994, nampaknya peserta Keluarga Berencana yang paling muda

di seluruh Indonesia yang terbanyak adalah Sumatera Selatan. Barangkali ini perlu kita tepuk tangan untuk Sumatera Selatan, pak. Mengapa demikian pak Menteri ? Karena sebenarnya ada ikatan, seakan-akan itu istilah-istilah yang kami kembangkan pak. Ada pasangan usia subur yang hanya dikerling itu sudah jadi, gitu pak. Termasuk pasangan pak Ramli ini pak. Artinya pasangan yang diundang untuk menjadi peserta pada umumnya peserta muda, ini sangat mempengaruhi pengeluaran TMR. Tapi kalau misalnya pasangan yang diutek-utek juga mau jadi ini, apa namanya gitu lho pak tidak ada pengaruhnya dengan pengeluaran TMR. Ini bagian ya istilahnya perjuangan hidup gitu lho pak. Bagian yang ketiga, Bapak Menteri, adalah mengenai KS. Kami sangat berterima kasih apa yang disampaikan Bapak Gubernur dari Aceh tadi pak. Kalau kami memperhatikan paparan beliau pada halaman 7 pak, beliau mempertanyakan di sana bahwa bagaimana penanganan masalah miskin di daerah nonIDT. Kemarin malam Bapak Gubernur kami mendapatkan tugas dari Bapak Menteri bekerja sama dengan Bapak Muby untuk menjelaskan bagaimana penanganan penduduk miskin di daerah

non IDT. Jadi sudah pembagian-pembagian dan koordinasi, dan Insya Allah tahun ini akan terprogramkam.

..

Oleh karena itu Ibu serta Bapak sekalian, kami mohon agar supaya pelaksanaan pendataan keluarga yang kami lakukan memasuki tahun ketiga, Insya Allah pada bulan Jinuari-pebruari

nanti kiranya Bapak Gubernur dapal memberikan bantuan,

se_

ltinggu. pendataa.n itu .dapat kita lakukan dengan baik. Mengapa

kita lakukan.setiap tahun, karena kita ingin iahu sampai sejaitr intervensi tahunan yang dilakukan dapat merubah keidaan dari pada kemiskinan di daerah IDT itu. Dengan demikian artinya progress dari pada kegjatan kita itu bisa kita ukur seriap saat. Thpi artinya angka-ang.ku ilg tidak untuk membandingkan, tapi sebag_ai keg_iatan operasionalisasi pada tingkat lapangan. Ini kirakira Bapak Menteri. Terima kasih. Merrteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih pak Sardin. Jadi langit saja bertepuk pak Ramli, bukan hanya rnanusia.'Nah ini dari Iingkungan hidup sela_ln saya -taruh-plling belakang, supaya B,!!g;nJa ka.rena masa_lah t ingkungai Hidup taclt baiy'ak iekat.i diba.has. Sebagian ylah dijawab bteh nepartemen Kehutanan, tapi penting se!
EFFENDI A. SIN{ARDJA Asisten II Menteri Negara Lingkungan Hidrrp; Bidang Perencanaan: Terima kasih bapak Menteri. Bapak Gubernur, Bapak

anggota DPR dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu se^kalian.

Kami tertarik tadid.alam kesepakatan program strategis axtar propinsi Sumatera, .khususnya dalam Sidar€ Lingkung"an Hidup mencantumkan ad.anya peigembangan din p.n'.,blnlun Taman Nasional. Kenapa tariri shmp-aikan hil ini, kaiena Taman Nasional di Indonesia ini adalah bertujuan yang pertama adalah untuk nieningkarkan wirayah.dan yang rebiir pi'ting ragi r.tuin u ntu k kepe nti nga n konservasi dari- keine ka.ugun.,u n"hay"ati yang /J

fi ada di sana juga untuk pendidikan penelitian dan tentunya untuk eco-tourism masalah wisata. Thdi Bapak dari Parpostel telah menyampaikan beberapa kegiatan program yang dilakukan di sekitar Taman Nasional Gunung Lauser. Dengan demikian dengan penetapan adanya Taman Nasional berarti mengharapkan sektor-sektor pembangunan lainnya juga memberikan kegiatankegiatan di wilayah itu. Kalau kita boleh katakan itu merupakan suatu Kawasan Andalan. Sebagai contoh Departemen Kehutanan menetapkan adanya Taman Nasional di Sumatera Utara dan Aceh, yaitu Taman Nasional Lauser dan Taman Nasional Lauser ini secara internasional pun telah diakui sebagai based reserved oleh UNESCO. Itu pada tahun 1980, selain itu secara regional ditetapkan sebagai High Asian Haratage Side.

Di Asia ini juga Lauser ditetapkan sebagai High Asian Haratage Side. Maka dari itu dua Gubernur ini tentunya merasa. berkewajiban juga untuk menjamin keberadaan Thman Nasional Lauser ini. Dan yang lebih menarik lagi sekarang dengan adanya recognition secara Internasional maupun Regional itu, European Union juga ingin membantu penyelamatan ecosystem Lauser ini. Kehutanan ini menetapkan kawasan ini seluas 900.000 ha saat ini. kalau nanti dari hasil penelitian dari Europen Union yang dalam jangka waktu sekitar 7 tahun, kemungkinan bisa lebih Iuas, tentu akan diperluas. Yang saat ini di sekitarnya banyak HPH-HPH. Dimana kalau HPH tersebut memiliki ekosistem Lauser yang harus diselamatkan, maka tentu akan kita lakukan penyelamatan ekosistem Lauser itu. Dengan demikian saya rasa peran Bapak Gubernur juga meningkatkan adanya pengembangan mitra nasional. Dengan harapan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerinrah saja cli dalam pembiayaan untuk penyelamatan Taman Nasional itu, tetapi juga oleh swasta atau pun lembaga-lembaga lainnya yang

Il

ll lr

i

ada di sekitar Taman Nasional itu pun bertanggung jawab untuk menyelamatkan Taman Nasional. Juga sebagai contoh lagi, Kerinci Sebelat. Kerinci Sebelat ini tercakup dalam empat propinsi. Dan ini merupakan salah satu contoh keterpaduan empar propinsi yang menyelamatkan ekosistem Kerinci Sebelat dimana Departemen Kehutanan menetapkan wilayah itu seluas 1.600.000 ha. Dan luas ini tentunya banyak sekali terjadi perambahanperambahan. Untuk itu ada suatu program baru yang saat ini dikembangkan namanya ICDP (Integratide Concervation Development Programme), suatu upaya antara konservasi dan pembangunan secara terpadu, dengan harapan kegiatan konservasi terjamin, tetapi masyarakat di sekitar pun menikmati adanya kegiatan program ini.

Bantuan dari Bank Dunia terhadap program ini sedang dikembangkan, dan saya rasa empat propinsi yang mengcover wilayah ini, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan, tentunya akan sangat berperan sekali untuk keberhasilan menunjukkan bahwa konservasi itu justru harus bersama-sama dengan pembangunan. Pembangunan tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan konservasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Kerinci sebelaT. sebaliknya konservasi Kerinci SebelaT tidak akan berhasil karena tidak ada uang untuk melakukan kegiatan penyelamatan Sumber Daya Alam tersebut.

Uang itu hanya bisa datang dari kegiatan-kegiatan

Ini suatu contoh saya rasa kebersamaan empat propinsi dalam menanggulangi Kerinci sebelat merupakan ke_ giatan yang akan menarik sekali. Contoh lain lagi Berbak. Berbak ini secara internasional, Taman Nasional Berbak yang di bawah Bapak Gubernur Jambi telah ditetapkan secara internasional juga sebagai International Important Space Areas. Suatu pembangunan.

ta

Kawasan Lahan Basah Internasional. Dan ini yang pertama, di Indonesia yang ditetapkan di Berbak. Suatu kebanggaan untuk Bapak Gubernur Jambi saya rasa ini perlu kita selamatkan lahan basah ini. Jadi lahan basah pun itu mempunyai suatu nilai. Jangan disangka bahwa lahan basah itu merupakan satu wilayah adel dan tidak bermanfaat. Kita harus selamatkan lahan basah itu bukan untuk kegiatan yang lain tetapi jugajustru untuk penyelamatan keanekaragaman hayatinya. Dan untuk ini Eropah pun telah berminat untuk membantu kesiatan di Berbak ini.

Siberut sebagai contoh di sumatera Barat. Siberut juga inilah satu kegiatan yang sekarang dikembangkan dengan bantuan ADB yang namanya dengan Project IPAS (Integrated Protective Aid System) kalau kita biasa dimelayukannya program konservasi alam terpadu. Dan ini tentunya harapan kita Bapak Gubernur Sumatera Barat bisa melihat bahwa tujuan daripada kegiatan Siberut itu adalah penyelamatan Sumber Daya Alam, tetapijuga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional Siberut itu. Dengan demikian harapan kita bahwa Indonesia ingin betul-betul menunjukkan adanya suatu upaya yang jelas-jelas kita ingin mengharapkan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh kita tetap dijamin keberadaannya, tetapi di sudut lain dengan pengembangan suatu wilayah yang jelas secara terpadu kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Apalagi kita menghadapi di dalam bulan Nopember ini akan ada suaru konperensi internasional yang kedua mengenai keanekaragaman hayati pada tanggal 6 s.d. 17 Nopember, saya rasa contoh-contoh yang telah kita lakukan, khususnya oleh Bapak-Bapak Gubernur di Sumatera ini merupakan lokasi-lokasi yang akan dapat kita

tunjukkan kepada para peserta sekitar akan ada 180 negara yang akan hadir dalam pertemuan itu nanti. Untuk itu kami rasa pro-

gram-program ini yang sudah terkait dan saya rasa dengan

Bappeda telah dirintis Bappeda masing-masing propinsi untuk pemasyarakatannya {qn hal ini hanya akan dapat birkembang baik sekali lagi kalau kita bisa mengembangkan kemitraan. Maki dari itu kalau Bapak Gubernur dapat mengembangkan kemitraan

Taman Nasional dari masing-masing propinsi yang tercakup Wilayah Taman Nasionalnya dengan mengikutsertikan pihak swasta, tentu akan dapat mempercepat proses idealisme dari ICDB itu. _Harapan kita bahwa sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup Pe.lita VI yaitu kemirraan dan kelembagaan itu dapar te,rcapai dengan baik dengan dukungan dari Bapak Gubernur. Maka dari itu harapan kami kalaupun bisa dalim DUp-DUp Bapak itu juga ada suatu upaya yang dimasukkan untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih kepada Action oriented kepada pentaatan serta penegakan hukumnya. Jangan sampai kita belum kita ketahui potensinya, Sumber Daya Alam itu telah hilang. Maka dari itu pada periode Pelita VI ini harapan kami program_ program Bapak dalam DUP-nya iru bisa dimasuikan hat

tersebut

.

Yang kedua Bapak-Bapak sekalian. Kami juga ingin

menginformasikan bahwa Bappeda pusat dalam waktu-clJkat afun membentuk Bappeda Wilayah Sumatera dan untuk ini akan dititipkan kepada Bapak Gubernur Riau. Diharapkan kantor ini

nanti

ditetapkan di Pekanbaru, pak Gubeinur Riau, dan Wilayah ini nanti yang akan ada harapannya untuk membina Bappeda-Ba.ppeda di tiap propinsi. Untuk itu tentunya program di tiap propinsi untuk menyiapkan Bappecla, tentunya akan sangat diharapkan di daram upaya untuk m-embina kegiatan pengendaiian dampak lingkungan di propinsi Bapak nlising_ akan_

Bappe_da

masing.

Terima kasih Bapak Menteri.

Merrteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

Wilayah-wilayah yang menjadi kebanggaan kita, karena dia merupakan cagar dari pada kekayaan alam yang diantaranya bermanfaat buat bangsa Indonesia tetapi buat seluruh dunia. Tapi tadi juga dikatakan seperti di Aceh ada Kabupaten Aceh knggara yang 70 % adalah lauser, jadi cuma 30% saja. Memang tidak ada gunanya kalau ada sesuatu yang dibanggakan, Rakyatnya lapar. Karena lantas dia tentu akan berupaya untuk mencari hidup dan kalau tidak ada jal.an lain dia akan ke hutan-hutan itu. Karena itu pendekatan lauser itu bagw sekali, karena dengan pendekatan lat6er, akanjuga bukan hanya mau melestarikan Taman Nasional Lauser tetapi juga memecahkan masalah penduduk dan lapangan pekerjaan bagi pendr,tduk cli situ. Jadi saya kira juga daerah-daerah lain menghendaki pendekatan yang sama. Kalau tidak ada gunanya kita punya sesuatu yang indah tetapi ralcyatnya berserakan clan sangat miskin disekitarnya, karena itu penanganannya harus betul betul serasi. yang lain memang tidak saya sebut satu persatlt, tetapi kalau ada yang ingin menyarnpaikan sesuatu sayo dip ersil.ahkan, sil.ahkan dari B PS. NY. SRI BUDIANTI SUKMADI, M.S. Kepala Biro Perencanaau Program dan Metodologi, Badan Pusat Statistik (BPS)

Terima kasih Bapak

Menteri. Bapak-bapak, Ibu-ibu

yang kami hormati. Ini kami sebetulnya hanya sekedar informasi saja karena Badan Pusat Statistik hanya merupakan pelengkap, tapi pelengkap yang diperlukan, ternyata dari pengarahan Bapak Menteri kemarin juga dan juga paparan-paparan dari para Gubernur di sini semuanya pada halaman muka adalah angkaangka Biro Pusat Statistik.

78

Termasuk juga khususnya Aceh kami kira sudah menggunakan 3lgka yang terakhir Th. 94 yaitu dari Survey Sosial Ekonomi

Nasional. Kami berterima kasih dan atas makin diperlukan angka BPS ini kami makin berusaha untuk lebih mempercepar menerbitkan data-data BPS juga akurasinya dan mutalhirnya, meskipun demikian kami mengharapkan para Bapak-Bapak Gubernur tidak bosan-bosannya membantu Kantor Statistit Ai

dalam memberikan kepada masyarakat setempat agar tidak raguragu apabila dijadikan responden oleh Biro pusat statistik, terutama disini kami akan menghadapi kegiatan-kegiatan besar pada tahun 19951 i996 ini dan juga pada tahun 1996/1997 yang memang dengan adanya perkembangan dan progra._pro_

gram yang menggebu dari sektor, kita BpS juga harus pada tehnik-teknik statistik yang digunakan.

mengikuti dari

Yang pertama-tama adalah dengan menyempurnakan p"-rhitungun bila menggunakan tahun dasar 93, inilah yang menggulah tPlB BPS untuk menyempurnakannya sesuai dengan leadaan etonomi pada saat sekarang juga sesuai dengan sistim Nasional Acount yang baru, juga sudah 10 tahun dibandingkan dengan tahun 19g3. Disamping itu juga merupakan akhir tahun pJp i cran mengahadapi awal PJP II, sedangkan untuk secara nasional kita sudah benar-benar menghitung dengan teliti termasuk juga melihat atau membandingkan kelengkapan dan konsistensinya, melalui tabel

input out put tahun 1990 dan disempurnakan tahun Lgg3, harapan kami karena pusat ini sementara hanya menghitung total PDRB unruk tahun 1993/1994, sedangkan untuk perhitun-

gan yang lebih rinci sampai ke sektor dan sebagainya kami di daerah Kantor Staiistit< masingmasing untuk mengolah lebih rinci sektor da' karau bisa, bisa mundur minimal 5 tahun ke belakang untuk mengevaruasi program yang sedang berjalan. Jadi mungkin dari pihak BAPPEDA nanrinya bisa bekerjasama denga'Ki'tor statiitik cri propinsi, jr.rga di Kabupaten. Jacli inilah salah satu hal yang sudah memberikan guidance

dihadapi oleh BPS.

ri;.i

Disamping itu juga dari pengarahan-pengarahan Bapak Menteri, BPS harus mempercepat Survey Biaya Hidup yang akan kita mulai pada bulan Januari 1996, jadi dari Januari sampai Desember, sehingga kita bisa melihat fluktuasi dari pada pengaruh dan sebagainya selama satu tahun dan ini akan digunakan sebagai penimbang yang baru untuk penghitungan Indeks Biaya Hidup, ini akan kita lakukan pada tahun 1987 di27 lbuKota Propinsi, tetapi sekarang akan bertambah menjadi 44 kota dengan kota-kota besar lainnya. Pilot studynya sudah dilakukan antara Iain di Pemantang Siantar, kemudian di Purwokerto, Jakarta dan Sidoarjo di Jawa tengah.

Jadi inilah yang kami harapkan nantinya juga, karena di kota-kota besar dimana petugas sulit menghadapi responden, kami menghimbau untuk Bapak Gubernur terus menerus membantu BPS, dan disamping itu kami juga akan memulai melaksanakan Sensus Ekonomi pada bulan Desember 1996 sampai dengan pertengahan Pebruari dan data-data ini sangat diperlukan karena meliputi semua sektor kecuali sektor pertanian, karena sektor pertanian sudah dilakukan pada tahun yang lalu. saha-pengusaha besar, oleh karena itu untuk Sumatera karena di Sumatera juga banyak pengusaha-pengusaha besar, kami mohon juga nanti bantuannya untuk menghimbau para pengusaha besar dalam hal pengumpulan Data Sensus Ekonomi memang kami kemarin tidak mengemukakan KTI karena KTI persoalannya lain, persoalannya bukan menghadapi responden, karena responden di sana lebih mudah, tetapi persoalannya adalah menghadapi transportasi daripada daerah sulit, untuk Sumatera masih ada kepulauan Riau ini sulit juga, kadang-kadang juga datangnya paling lambat karena memang masalah transportasi.

Kami juga menginformasikan bahwa Data Susenas ini oleh Bapak Gubernur Aceh tadi sudah dipresentasikan untuk tahun 1994, sebetulnya untuk tahun 1995 kami sudah siap dengan pengolahannya tetapi belum kami publikasikan dan dalam waktu dekat disketnya akan kami kirim ke daerah sehingga masingmasing daerah Kantor Statistik bisa mengolah sesuai dengan keperluan dari pada daerah. Satu hal lagi untuk memperbaiki data-data kependudukan tadi inflasi kemudian PDRB mungkin dari Sensus Ekonomi kemudian data kependudukan tadi yang diutarakan oleh Bapak sarbin dari BKKBN ini besarnya masih didasarkan kepada sensus penduduk tahun 1990 mudah-mudahan pada pertengahan tahun yang akan datang hasil survey penduduk antar sensus yang kami laksanakan sedang berjalan sekarang di lapangan bisa segera disajikan sehingga bisa untuk rn.ny.._ purnakan data-data kependudukan. Kami kira hanya sekedar informasi . terima kasih . Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Bu, saya

kira suclah selesai kita hari

ini,

ka.lau ridak ada lagi . silahkan.

Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-bapak sekalian yang terhormat ada hal penting yang kami carat dari apa yang diiam_ paikan oleh Bapak Gubernur dari Sumatera Utara, yaitu tentunya mengenai pengertian apa yang diungkapkan bahwa seolah-olah ada pendapat atau pemikiran promosi investasi dengan kondisi perijinan sekarang tidak ada manfaatnya bagi daerah mungkin itu satu har yang benar namun BKpN tentunva

sangat berterima kasih bahwa daram sejak tairun

l9i0

perkembangan promosi investasi yang dirakukan daerah beberana 81

' ';it;. .

propinsi sudah mulai memberikan hasilnya. Satu contoh bahwa sejak tahun 1990 sampai 1993 persetujuan investasi dalam rangka PMA itu hanya berkisar sekitar 8 milyar g, namun karena memang biasanya promosi itu baru memberikan hasilnya 3-4 tahun kemudian Thhun 1994 ini kita melihat data saru perserujuan yang meningkat luar biasa yaitu 23 miliar S. Dan 1995 sampai dengan pertengahan Oktober itu sudah mencapai angka kira-kira 33 milyar $, ini adalah hal yang sangat bermanfaat kami lihat bahwa promosi, bagaimanapun juga, yang dilakukan daerah untuk memperkenalkan Indonesia masih tetap di perlukan, bahwa kita semua memandang perlu adanya suatu penataan kembali proses perijinan, inilah yang kira-kira perlu disepakati bersania. Yang kedua yang ingin ditekankan bahwa angka-angka persetujuan yang sekarang diperlukan berdasar pada ketentuan sasaran investasi yang ada rata-rata pertahun itu adalah realisasinya diperlukan selitar 45 triliun rupiah. Apabila berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya realisasi investasi itu adalah

hanya 50 % dari persetujuan maka setiap tahun diperlukan persetujuan kurang lebih rata-rata 90 Triliun Rupiah. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Tentunya ini harus ada keseimbangan antara input dalam bentuk persetujuan penanaman Modal dan out light dalam bentuk realisasinya. Sebab apabila ini tidak seimbang maka akan terjadi blok dan akhirnya iklim investasi yang menarik di Indonesia menjadi hilang kembali. Yang kedua adalah yang diungkapkan dalam buku yang dilaporkan oleh Bapak Gubernur Riau yang sangar prinsipil ini mengenai pp 20 dan UU Penanaman Modal dimana Riau sekarang ini sedang ada suatu aktifitas untuk kemungkinan investasi dibidang-bidang yang strategis. Menurut penjelasan Bapak Gubernur adalah bahwa ada pertentangan dengan PP 20 dengan UU penanaman Modal nanlun dalanr hal ini perlu kamijelaskan dalam UU pMA

;...1,

dalam

salah satu pasalnya mengatakan bahwa untuk bidang_ bidang yang strategis tidak boleh dilakukan oleh penanaman modal asing dalam rangka penguasaan penuh artinya tidak boleh I00% PMA. Ini tentunya sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam pasal 5 PP 20 yang menyatakan bahwa minimum untuk investasi ini harus ada modal dalam negerinya 5%, jadi saya kira hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan untuk bapak Gubernur di Riau dan bidang-bidang strategis tersebut memang sangat diperlukan. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah daftar negatif investasi yang diungkapkan oleh Bapak Gubernur Bengkulu yang menghendaki adanya suatu pemikiran khusus, ini kaitannya dengan apa yang tadi sudah banyak disinggung dalam ekonomi global yang sekarang sedang terjadi. Bahwa Indonesia sekarang tidak berdiri sendiri sebagai suatu tempat untuk investasi yang cukup menarik tapi ada tempat-

tempat lain yang memberikan tawaran yang mungkin lebih dari beberapa hal dari pada Indonesia yaitu vietnam dan china sehingga apabila mereka kita tawarkan untuk tidak investasi di Jawa misalnya dipersilahkan untuk ke Kalimantan atau Bengkulu karena mereka pendekatannya adalah pendekatan pasar mereka tidak ke Bengkulu dan tidak ke Kalimantan tapi terus lewat ke negara lain juga dalam kaitan dengan kebutuhan peningkatan investasi itu sendiri kelihatannya jadi kurang mendukung namun demikian memang agar daerah-daerah menjadi lebih menarik dari beberapa hal yang kami melakukan pada mengikuti Rakorbang pada beberapa daerah hakekatnya seberapa jauh masing_masing daerah bisa memberikan satu penawaran yang lebih dari daerah lain. Ini yang menjadi pertanyaan artinya misalnya kalau dimisalkan invesrasi di Bengkulu untuk IMB izin lokasi ataupun HO itu menjadi otomatis akan cliberikan mungkin menjadi hal yang menarik sehingga investor akan mempertimbangkan untuk 83

I {ry... i ...'

1,..'r

|

. :

1.,..:'i'l.r ''."-. :

hadir di Bengkulu atau ada suatu zone-zone industri yang memang secara penuh diberikan kepada investor untuk mengelola

sehingga dalam kaitan perizinan tidak menjadi masalah Iagi. kira ini Bapak Menteri, hal-hal yang sifatnya singkat namun untuk memperjelas permasalahan. Saya

Terima kasih,.,

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Tapi bagaimanapun apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara pada waktu pengantar tadi bahwa perijinan-perijinan yang seyogyanya sudah bisa diperlakukan di daerah, jangan dipakai di pusat, apalagi kal.au yang tadinya di daerah sekarang ditarik lagi di pwat ini akan saya cek nanti apa saja yang bisa kita lanjutkan pendelegasiannya ke daerah. Sejauh mungkin kalau bisa didelegasikan untuk benar-benar daerah mempunyai keleluasaan untuk menarik investor dan memberikan pelayanan secara l.angsung. Demikian-

lah kita dengan mengucap Syt&ur Alhamdul.illah telah program-program dan rencana-rencana pembangttnan di berbagai propinsi yang telah rnemadukan pikiran-pikiran yang ada di daerah dan prioritasprioritas yang sttdah dipikirkan juga di pnsat kita menyadari bahwa forwn ini terlalu besar untuk kita bisa tnengadakan pembahasan secara rinci proyek tlemi proyek tetapi toh apa yang clisarnpaikan ini harusnya sudah merupakan puncak clari pacla proses yang panjang sejak Rakorbang rlan besokpun masih akan dilanju.tkan secara lebih tehnis kita haropkan bahyva clari meny el.esaikan p embahasan mengenai

Konsttltasi Nasional. Pembangunan ini kita akan ntemperoleh hasil yang s ebaik-baiknya untuk ntempersiapkan perencanaan 84

pembangunan kita di tahun yang akan datang. Saya ingin mengucapkan selamatjalan kepada para Gubernur yang akan kembali ke tempatnya masing-masing. Saya minta supaya stafnya ditinggal dulu, jangan dulu pulang, karena besok masih akan ada sessionjuga kepada rekan-rekan pimpinan berbagai Departemen dan Lembaga Non Departemen di tingkat pusat yang telah mel.uangkan waktu menghadiri pertemuan ini dan telah berpartisipasi sehingga pembicaraan ktta berkualitas. saya ucapkan banyak terima kasih.

DRS. FEISAL TAMIN

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH,

DBPARTEMBN DALAM NEGERI

Bapak Menteri dan Hadirin yang saya muliakan. Saya hanya ingin melihat sedikit perkembangan KORNAS kita pak. Jadi kalau di lihat dari terutama segi mekanisme B5D, Konreg Bang merupakan salah satu fase bagian dari mekanisme itu dan Ilenurut dokumen yang ada selama ini seolah-olah apa yang dihasilkan sebagai kesepakatan hanya merupakan kesepakatin di atas kertas selama ini, tapi melihat dari hasil terakhir ini yang kita adakan tahun 1995 dengan apalagi tadi mendengu. upu yung dipaparkan oleh sebagai hasil Kongregbang Wilayah A, Uut*u tiap program dari 8 (delapan) program strategis yang dihasilkan itu dipertanggung-jawabkan kepacla masing-masing propinsi untuk masing-masing memperjuangkan dan ini berarti betul-betul terarah dan mengharapkan hasil yang bisa terealisir di lapangan dan tentunya diharapkan perhatian dan bantuan crari pemeriniah pusat dari Bapak-bapak yang ada di pusat. Namun kepada Bapak-bapak di daerah sebenarnya dengan kesepakatan ini tanpa men\lnggu keputusan dari pusat hendaknya ini sudah merupakan 6l

i-' sesuatu yang mengikat untuk kerjasama didaerah yang harus dimulai realisasi operasionalnya. Untuk itu mungkin salah satu bentuk antara Iain itu mensinkronisasikan rencana tata ruang propinsi masing-masing sehingga menjadi acuan untuk kebersamaan dan dalam kaitan itu pula terlepas bagaimana RTRWP sebagai satu-satunya acuan untuk koordinasi di dalam penggunaan ruang. Saya kira penting sekali, sehingga bisa terkait satu sama lain begitu juga terutama dalam rangka pengembangan Kabupaten-kabupaten atau Daerah-daerah Tingkat II perbatasan diantara propinsi bisa dikaitkan bagaimana mensinkronkan antar RTRWK masing-masing. Saya ingin menambahkan informasi dari kehuanan tadi bahwa dalam rangka 3HK dan pemadu serasian dengan RTRWP yang sudah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri kebetulan seluruh delapan propinsi RTRWp nya sudah disyahkan Menteri Dalam Negeri kecuali Aceh. Aceh dalam proses, tapi dari 8 (delapan) itu 4 (empat) daerah yang masih membutuhkan pemaduserasianya yaitu Aceh, Riau, Sumatera Utara dan Bengkulu. Pemaduserasian ini yang dikatakan oleh pihak kehutanan tadi mudah-mudahan bisa segera, itu sudah diambil kesimpulan tanggal 15 bulan Nopember, Insya Allah akan di panggil seluruh daerah yang terkair untuk Wilayah Sumatera, untuk dibicarakan bagaimana pemaduserasian itu sehingga akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Yang kedua dari keseluruhan hasil pembangunan yang kita lakukan terutama yang bersifat proyek-proyek yang pisik, banyak dijumpai di lapangan adanya keterlantaran karena tidak ada pemeliharaan, hanya kami mohon supaya teman-teman di daerah untuk nremberikan perhatian terhadap operasional pemeliharaan ini terurama bisa dikaitkan dari penggunaan Inpres I sebenarnya sudah masuk antara lain salah satu bentuk biaya yang dibebankan disitu tetapijuga kalau bisa ditambah dari bentuk 86

lain dari

APBD masing-masing. Khusus mengenai pengembangan daerah terbelakang kami mencatat satu hal yang bagus sekali, Gubernur sumatera Barat yang beberapa tahun lalu sudah selesai mungkin kerja sama antar pemerintah Jerman dengan kita dan Pasaman Barat yang ternyata dinilai berhasil. Ini kami mohon juga ada perhatian terhadap kelanjutannya, sehingga hal itu tidaklah sia-sia terutama adalah pembinaan masyarakatnya. Lalu ada yang usul supaya kita kembali pada izin satu atap, itu saya kira kembali ke BPKM juga, kalau begitu masih bisa dibicarakan dalam MUKERNAS yang sekarang ini bisa dicapai hasilnya yang sebaik-baiknya, kamipun mendukung sebab dulu sebenarnya Keputusan Mendagri No. 2 tahun 19g1 sudah diarahkan kepada bagaimana untuk izin satu atap, sehingga lebih efisien adanya. Mengenai usul untuk disesuaikannya organisasi Bappeda kami mendukung sepenuhnya dan itu dalam proses sekarang ini. Karena ada Gubernur berkeluh kesa terus-menerus sebab Ketua Bappeda dipangggil terus ke jakarta pak. kami sudah melontarkan. Kenapa Bappeda tidak diberi wakil dua supaya ada yang tukang ke Jakarta memenuhi panggilan semua sektor, ada juga yang tinggal untuk kerja dan sebagainya dan ada yang khusus menangani masalah-masalah

yang khusus. Dan tadi sudah disinggung oleh Bapak menteri terakhir bahwa sesudah selesai acara ini dilanjutkan dengan pembahasan khusus mengenai masalah-masalah INPRES. oleh karena itu para pejabat kecuali

para Gubernur jangan ikut Bapak Gubernur pulang supaya langsung kita teruskan dengan acara selanjutnya mengenai INpRES. Demikian terima kasih Bapak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Dengan kata-kata itu kita bisa menutup kata-kata akhir dari Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Daerah tadi. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengomentari. Jadi Wakil Ketua Bappeda-nya dua. tetap saja datang dipanggil ke Jakarta dan uang anggaran rutinnya tetap habis juga. Yang dipersoalkan oleh Bapak Gubernur Bengkulu habis anggaran rutinnya buat orang dipanggil-panggil ke Jakarta, kan begitu? Jadi tidak menyelesatkan persoalan, itu baru menyelesaikan orangnya. Saya ingin meruoup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak pada Bapak Guberrutr dan rekan-rekan Esel.on I dan Wakil-wakil dari Departemen dan Lembaga Non Departemen. Besok kita yang terakhir dengan propinsi-propinsi di pulau Jawa dan Bali. Dimulainya juga jam 08.00, dan mengenai Tata Ruang, nanti malam ada session khustts mengenai Thta Ruang. Tol.ong halhal. yang belum dibahas secara rinci mengenai Thta Ruang nanti dituntaskan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillaaht Taufq Wal Hidayah Was s al

anu' al.aikunt Warahmat ul.lahi

88

Wa b

ar aka t u.h.

KONASBAfLG^KE_ 13 TAHIN 1 ees 23-27 Oktober t9%= = =: _- =: = = __ =: =:: =: =:::::::

DISKUSI WILAYAH B

Ditranskrip oleh Humas dan protokol Bappenas

=

DISKUSI WILAYAH B

I

Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas: Saya ingin mulai dengan Bapak Direktur . Jenderal Angg.aran. Barang,kah aaa hil-hal yang perlu disampaikan, Sila&an Pak Darsjah DARSJAH Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-Bapak Anggota DPR yang saya hormati, Bapak_Bapak Gubernur, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bapak Gubernur DKI tadi menyampaikan beberapa hal

berkaitan dengan Keppres 16.

Pertama, mengenai biaya tender. Ditafsirkan bahwa biaya tender terraru kecil sehingia DKI harus menambah, perru kami kemukakan bah-wa dalam proyek_proyek sekroral, pada perinsipnya biaya tender itu secara e[sptiilt dicantumkan,'AiL* ,olok .rlllun suatu proyek, jelas nilainya berapa. Kalau pimpro_ nya disiplin, tidak boleh melampaui, misaln yi 2 irtu,l0 jutaian sebagainya. Itu rimit. Kemuiian cara ikran aun'rruuguinyu dalam batas-batas kemampuan dana tersebut. Kalau tidak salah kita juga membatasi penggunaan pemasangan iklan dan sebagainya. Memang kita anjurkan n,.rnurung di koran, tetapi bukan berarti semua koran.

''S . .:

Ketentuan tersebut berlaku pada beberapa kelompok dan sasarannya, sebagai berikut:

Bila pengumuman lelang tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat, pengusaha golongan C1, atau C2 setempat, cukup menggunakan Radio Siaran Pemerintah Daerah, Swasta Daerah, Media Cetak, Koran yang beredar di daerah setempat. Serta memasang pengumuman di papan-papan pengumuan resmi, yang leraknya strategis.

Bila pengumuman tersebut ditujukan kepada masyarakat B, maka hendaknya dipilih menggunakan siaran siaran TV, media cetak, surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh wilayah propinsi yang bersangkutan, serta memasang pengumuman pada papan-papan pengumuman resmi yang letaknya strategis di propinsi yang pengusaha golongan

bersangkutan.

Bila pengumuman lelang tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat, pengusaha golongan A, agar dipilih menggunakan menggunakan TV, Radio Siaran Pemerintah Daerah, Media Cetak, Koran yang mempunyai jangkauan pemirsa pembaca diseluruh Wilayah Indonesia. Serta memasang pengumuman cli papan-papan pengumuan resmi, yang letaknya di Jakarta, dan cli Ibu Kota Propinsi, tempat penyelenggaraan pelelangan yang bersangkutan.

''1,-

ir:. tr:::.

Yang kedua, adalah masalah DATI

II.

pengertian

kabupaten tidak sama dengan yang berraku pada kota-kota seperti Jakarta Pusat, dsb' Karena sebelumnya asumsi yang

dipakai oreh Tim kira-kira menyamakan ini, pak. dari segi posisinya, mereka juga memiliki kewenangan-kewenangan untuk mengambil keputusan. Bila kenyataannya seperti yang bapak kemukakan tadi, tentunya ini akan dipelajari kembali oleh rim, dan Ketua Timnya adarah Bapak Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas sendiri, nanti ini akan kami bahas. Yang ketiga, Bapak tadi juga menyebutkan penggunaan dana 1 sampai 5 % dari BUMN untuk pembinaan pengusaha Kecil dilingkungan DKI Jakarta. Sampai sekarang ini berum ada yang menyebut masalah ini, khusus DKI pada saja. perinsipnya penggunaan dana

l

sampai

5 % itu dirakukan

dengan kerja sama

Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi. Dalam hat ini

untuk Departemen Koperasi adalah Kantor Wilayah Koperasi dan Kandep. Koperasi setempat. Kemudian adalagi forum yang namanya forum tingkat Kabupaten dan forum tingkat propinsi. Thpi bila seperri yang Bapak karakan tadi, ternyata di DKI belum berjalan kami akan meraporkan kepada Bapak MenteriKeuangan. Saya kira itu yang saya sampaikan, terima kasih.

IS t' ,ti, ;'

t.'.,

I .,-- ;. L'.,i:,ti

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas::

Darsjah. Mengenai yang I sampai 5 nanti kita minta Sekretaris Jenderal Departemen Kopsylsi Tbrima kasih Pak

To,

untuk

m e nj e I askan

p ro s e durny a.

Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada yang menangani SDM dan sektor-sektor pembangunan Sosial. Kita mulai dengan Departemen Kesehatan, Silahkan pak.. PROE DR. STI\{ARMO POORWO SOEDARMO Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan; Departemen Kesehatan: Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-bapak anggita DpR, Bapak Gubernur, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

Sebenarnya tidak banyak, saya ingin menanggapi Paparan Gubernur Jawa Barat, tentang pembangunan sarana kesehatan melalui INPRES, berdasarkan Wilayah Kecamatan, sehingga jumlahnya tidak mamadai jika dibandingkan dengan penduduk Jawa Barar yang besar, yaitu lebih dari 30 Juta(?). Rasio pelayanan Puskesmas terhadap masyarakat masih cukup tinggi, yaitu 1 : 38.000 orang. Seperti diketahui di setiap kecamatan minimal ada satu Puskesmas. Puskesmas mempunyai beberapa puskesmas Pembantu (PUSTU), dimana I Pustu melayani 2 sampai3 desa. Tidak tertutup kemungkinan satu kecamatan n'rempunyai 2 sampai 3 Puskesmas. Hal ini tergantung pada jumlah dan penyebaian penduduk di wilayah rersebut.

.

Puskesmas pembantu (pustu) yang berkembang dengan baik dapat ditingkatkan menjadi puskesmas. pada saat ini untuk pembangunan baru diprioritaskan kepada pustu, yang lebih dekat

dengan masyarakat. Kami senantiasa mendorong agar pustu

fungsinya ditingkatkan bukan hanya melayani p.ngoLu,un (kurac_ tif), tetapi juga segi preventif dan promotif-nya. Dan bila pustu

ini berkembang, fungsinya dapat ditingkatkan menjadi

puskes_

mas.

Hal kedua, yang kami akan tanggapi adalah targer, Bali, tentang angka kematian bayi, kami sangat mendukung, bahwa pada akhir PELITA VI, angka kematiannya adalah 36 per 1000 kerahiran hidup. Demikian juga sasaran dari Propinsi

tentang angka harapan hidup yang menjadi 70 tahun, tetapi dalam hal ini saya juga mendukung sasaran DKI Jaya, yaitu pada akhir Pelita vI, angka kematian bayinya menjadi 27 per 1000 kerahiran hidup. Ini adalah angka yang biasanya dicapai oreh suatu negara

yang maju, yang disebut dengan Inclttstrial Country, apalagiusia harapan hidup menjadi 70,5 tahun, Departemen Kesehatan .ungu, mendukung usaha tersebut.

Akhirnya, kami ingin menyampaikan dalam sidang pleno terakhir ini, terima kasih dari Departemen Kesehatan tepaOu Bapak-Bapak Gubernur yang telah mendukung pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 1995. pada putaran I, yang dapat kita capai adalah 101,9 % terhadap proyeksi yang meningkat pada putaran Ii menjadi 106,3%. Ini tidak dapat tercapai tanpa

dukungan Bapak-Bapak Gubernur

j,.'& :

.r:i;

il'r

-;,:

l;

Khusus untuk Gubernur Bali kami sangat berterima kasih bahwa Bapak Gubernur telah merubah singkatan pIN menjadi HIN, oleh karena karena di Propinsi bari seluruh kegiatan itu dapat dilakukan dalam satu hari, sehingga berupa menjadi Hari Imunisasi Nasional.

Demikian Pak Mentefi, yang dapat kami kemukakan, menanggapi paparan dari Bapak Gubernur. Terima Kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima Kasih. Masih menyambung masalah Kesehatan, kita lanjut saja pada BKKBN, Sitahkan Pak..

DRS. SARDIN PABBADJA Deputi Bidang Prencanaan dan Analisa program, BKKBN: Terima kasih, Bapak Menteri. Bapak-Bapak Gubernur yang kami hormati, Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, kalau kami bertemu dengan Bapak-Bapak Gubernur ini, sebenarnya disinilah wajah Indonesia untuk. kependudukan yang dikatakan berhasil. Kalau kami lihat diantara 6 Bapak Gubernur, katau clihubungkan pertumbuhan penduduk seimbang, saya kira empat gubernur sudah sampai pada posisi ini. Dan kalau ditambah dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, maka pada tahun 1994,6 Bapak Gubernur yang penduduknya sudah seimbang.

i

-

Angka ini daram proyeksi kita harapannya itu akan kita capai pada tahun 2005, namun demikian ada yang harus kita

perhitungkan di masa yang akan datang, karena biasanya setelah kita mencapai suatu prestasi, kita lengah untuk mempertahankan,

barangkali untuk posisi-posisi pTS. untuk masa yang akan datang, datanya Insya Allah kita harus mendesain satu program kegiatan tentang bagaimana mempertahankan keberhasitan tersebut, ini bagian pertama yang akan kita perhitungkan nanti.

Khusus untuk propinsi Jawa Barat, sebagaim ana yang dikatakan Bapak Gubernur memang benar adanya, tetapi ierlu juga kita melihat bahwa Jawa barat itu dengan jumrah penouort 37 juta jiwa, sedangkan Kebuparennya hanya 24 buah, dan ter_ akhir ditambah2I, saya rasa inilah sesuatu Cot & Cout yang tidak seimbang, kami ambil misalnya kabupaten-kabupaten dalam lingkungan BBC, yaitu Bandung, Bogor, cirebon, kalau kita Iihat Cirebon, kira-kira penduduknya 3,6 juta dengan jumlah keca_ matan 49, barangkali inilah kabupaten yang paling banyak kecamatannya, bagaimana supaya pengoncontrolannya dapat dilakukan untuk wilayah seperti ini. Analog itu untuk Bandung dan Cirebon. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kira_kira seminggu sebelum KONASBANG ini, kami dengan rekan dari Jawa Barat clan Bappenas, mencoba untuk melihat itu. Apa sebenarnya yang harus kita perbuat untuk propinsi ini. salah satu kesepakatan kita adalah bagaimana memanfaatkan Kawedanaan untuk mencoba mengangkat ini, sehingga Kabupaten dengan yang 25 ini kita akan bantu clengan bagaimana rnrngung-ku, kecamatan ini sebagai suatu satuau operasional, agaruupuyu Spend of Control kita pegang dari tingkat Kawedanaan.

i -'rt .,{f :r.i 'r'1':rl

,.-.,:.;.

i' .!i,i tl

.,.,

Yang kedua adalah kita juga ingin melihat Organisasi_ organisasi Profesi yang ada disana khususnya dalam bidang kesehatan, katakanlah Bidan. Jadi Bidan setelah lepas dari jai kantor, kita akan lakukan gerakan sebagai satu gerakan profesi, dalam rangka menjangkau Wilayah pedesaan ylng banyak ini. Dengan demikian harapan kita, gerakan ini bisi mernbantu Jawa Barat.__ sebenarnya di Iawa Barat tidak seluruhnya seperti itu, hanya Karesidenan Priangan Timur, saya rasa itu terbaik. Misalnya Karesidanan khususnya Garut, Tasik dan Ciamis, Salah satu kunjungan dari RRC dia tunjuk Garut, untuk melihat program di Garut. Tapi kalau kita lihat jalur pANTURA, dengan ianten, barangkali ini satuan-satuan yang harus kita samkanpak Kalau kita lihat jalur Pantura bukan hanya di Jawa Barar saja, tapi juga Jawa Tengah akan kena misalnya Brebes. Inilah kiri-kira^siiuasi per-KB-an Kependudakan Jawa Barat yang harus kita bantu Pak.

Bagian Kedua, yang sangat kami dukung adalah mengenai akan dilakukannya proyeksi penduduk uniuk tahun 2020. Di Kementerian Negara Kependudukan BKKBN, memang ada proyeksi dibuat untuk itu. Tetapi kalau kita melihat perkembangan masa datang saya rasa proyeksi itu harus diiakukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu saya sangat mendukung kegiatan ini. Salah satu misalnya, kalau kita lihat clalam catatan kami, berdasarkan proyeksi seperti yang dikemukakan IBU SRI kemarin adalah sebenarnya Jawa Barat itu untuk proyeksi ratarata jumlah anak pada posisi tahun 1994, KitJprbyeksikan -berclasarangkanya ini pada posisi 2,83 anak tetapi kenyataannya kan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia jumlatr seperti yang dikemukakan Gubernur tadi yaitu 3,1? a.ak. Ini harus ada koreksi, Oleh karena itu kami sangat mendukung kegiatan itu.

:

f,

Masih sehubungan dengan koreksi tadi, kami ingin menyarankan a5ar dalam kegiatan .SUSNIS yang tiap tahun dilakukan, kami mohon seperti yang dikemukakan taai otetr

Bapak Gubernur Daerah Istimewa yogyakarta bahwa ada angka_ angka variabel Demografi. Kami sarankan agar

SUSNAS ada variabel-variabel Demografi Strategy, yang kita bisa sajikan

tahunan, didalam rangka melihat sampai sejauh mana pencapaian kita, sehingga dengan demikan dalam rangka KONASBANG ini, kita akan temukan nanti intervensi-intervensi yang kita rakukan

selama saru tahun, bisa kita rihat sampai sejauh mana pencapaian itu berdasarkan susnas yang kita lakukan. Karena itu disarankan agar supaya variabel-variabel demografik strategik dimasukkaan dalam Susnas tahunan itu. Kalau tidak keliru, sample_nya ini sangat besar, 202.000 Jadi bisa mewakili propinsinyu. Ini sangat kita perlukan.

Yang ketiga, sebagaimana sering dikatakan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, kita ingin merangsang

partisipasi masyarakat, hubungannya dengan pembangrnun Keluarga Sejahrera. karau kita merihat apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Gubernur, katakanlah pak, Rereogan Sarumpis, sangat menarik untuk mengangkat partisipasi masyarakat. Dikatakan tadi bahwa tahun ini, pra-Keluarga Sejahtera (pra_ KS) di Bali tidak ada ragi. Jadi kita akan bergerak cri Bari ini

nanti bagaimana meningkatkan dari KS_I ke KS_II, dalam rangka melihat kegiatan ini. Dan kita juga merihat misarnya bagaimana di Jawa Timur acla clua tiga Kabupaten yang sudah menyampai_ kan bahwa ticlak acla lagi pra-KS, analog clengan itu untuk Jawa Tengah. Ada kegiatan-kegiatan seperti itu.

Oleh Karena itu, Syukur Alhamdulillah di dalam kegiatan ini, sudah ada kebijaksanaan yang keluar antara Bapak Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN dengan Bapak Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas untuk pengentasan kemiskinan

ini, kita tidak hanya melihat penduduk miskin wilayah di IDT, tetapi kita juga melihat di wilayah non_IDT. Ini akan kita segera sinkronisasikan. mencoba melihat

Yang terakhir, dalam rangka melihat kegiatan KS

ini, Insya Allah kita mengadakan pendataan nanti pada bulan Desember, Januari, Pebruari, Maret, untuk melihat sejauh mana intervensi yang kita lakukan ini, dan mencoba mendesain program-program untuk masa yang akan datang. Kami mohon bantuan Bapak, dalam rangka melakukan pendataan ini, yang biasanya dilakukan mulai dari pak Gubernur, sehingga masyarakat merasa bahwa dia ikut didata juga.

Demikian Bapak Menteri ,terima kasih.


krima Kasih, (iadi yang clicatat adalah clari kampung saya, ya? Priangan Timur itu)..... Berikutnya saya persil.ahkan, masilt clari SUMBER DAYA MANUSIA, clari Departemen Tenaga

Kefia, kalau di Pul-au Jawa ini masalah renaga Kerja masalalt utama yang harus kita

l0

piki*an.

adar.art

Saya. persiLahkan.

DRS. ABD{IL RACHHIM

Direktur Jenderal pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja Terima kasih, pak Menteri.

Pertama-tama kami akan menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah memberitahukan bahwa kebijaksanaan ketenagakerjaan selama Repelita VI, yang tertuang dalam sapta Karya Tama itu merupakan kebijaksunurn Pusat yang mendukung pembangunan daerah. Utamanya dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, dari beberapa paparan tadi sudah dikatakan bahwa dari revisi mengenai laju peitam_

bahan ekonomi, mudah-mudahan dengan revisi laju pertambahan ekonomi ini, perluasan kesempatan kerja Uisa Oitingkatkan, karena dari semua paparan, itu ada kesenjangan uni-u.u p.._ tumbuhan angkatan kerja dan terbatasnya kesempatan ker;a. Dalam rangka kaitan ini barangkali dari Sapta Karya Tama,

yang merupakan kebijaksanaan ketenagakerjaan selama Repelita VI, masalah sistem informasi dan bursa tenaga kerja itu akan kami terus pacu, dengan sistem informasi ketenaga kerjaan yang

diarahkan kepada perencanaan tenaga kerja secara nasitnal

maupun secara regional akan bisa memberikan inclikasi_indikasi kepada kami dalam rangka meningkatkan bursa kesempatan kerja

yang sedang kami tangani. Dalam kaitan ini kami sangar berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Timur, bahwa kebijaksanaan Gerakan Kembali ke Desa itu akan digalakkan karena nrasalah kesempatan kerja perlu dipacu utamanya di desa. Adanya teknologi masuk clesa sejalan dengan program pemerin_ tah dalam kaitannya clengan pemucla Mancriri professional, baik untuk lulusan SLTA, maupun perguruan Tinggi, khusus untuk pemuda professional lulusan perguruan Tinggi. 11

Kami sudah bekerja sama dengan2T lJniversitas Negeri di27 Propinsi, dalam rangka mendorong para lulusan universitas untuk melakukan kegiatan kewirausahaan melalui program Pemuda Madiri. Disamping itu, beberapa Sarjana telah kami tempatkan di pedesaan dalam rangka menunjang Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai Tenaga pendamping. Kami tadi mendengar pada paparan bahwa para pendamping perlu diting_ katkan, dalam mendampingi kelompok usaha kerja di pedesaan menjadi masukan bagi kami. Sehingga dalam evaluasi para pendamping setiap tahun ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk meningkatkan upaya dampingan mereka kepada kelompok_ kelompok kerja. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu menganti_ sipasi kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Selama Repelita

VI pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, kami targetkan sebanyak 1.250.000 orang. Sebagai pendatang baru. Oleh karena keberadaan mereka di luar negeri, kurang lebih 2 tahun. Sehingga pada akhir Repelita VI, secara komulatif jumlahnya kurang lebih ada 2.500.000 orang. Kami menrargetkan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini sudah mulai beralih dari yang un-skill kepada semi-skill dan skill. oleh karena itu pengiriman tenaga kerja yang terutama yang un-skill yang , penempatannya sebagai domestik-hel.per secara bertahap akan kami kurangi, menjadi penempatan yang sifarnya skill. Apabila perhitungan remiturns. yang diperoleh dari tenaga kerja dengan pengiriman tenaga kerja 1.250.000 orang, sehingga seca.u akunrulatif ada 2.500.000 orang yang beracia di luar negeri, perhitungan devisa yang diperoleh adalah + g Miliyar USD. Jadi oleh karena itu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dampaknya akan luas, pertana dalam rangka memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan. 12

Kedua, memperbanyak Devisa negara

kita.

Beberapa

negara telah membuka peluang_ peluang yang cukup meyakinkan

bagi kita, termasuk Malaysia. Untuk pengiriman tenaga keda ke Malaysia ini kami sudah adakan dari Government ke Govern-

ment. Begitu pula dengan Korea. harapan kami kepada Bapak_ Bapak Gubernur terutama di Jawa dan Bali, kiranya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini perlu kita dorong bersama dengan meng-eliminir se kecil mungkin pengiriman yang sifatnya ilegal, karena tenaga ilegal khususnya di malaysia sudah mulai dikembalikan ke asalnya masing-masing.

Yang

terakhir. Kami mendengar bahwa ada beberapa

propinsi yang upahnya sangat rendah. Kebijaksanaan

Departemen Tenaga Kerja daram rangka mengantisipasi keadaan ini adalah dengan menerapkan Upah Minimum Regeonal (UMR), yang diarahkan kepada Kebutuhan Fisik Minimal (KFM). Insya Allah, sebagian besar dari sejumlah propinsi UMRnya sudah

mencapai KFM dan diarahkan pada tahun_tahun mendatang sudah mencapai Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), Iebih tinggi 20% dari KFM. Barangkali bagi perusahaan-perusahaan yang sistim pengupahannya diatas KFM kiranya perlu kita galakkan bersama adanya kesepakatan kerja bersama sehingga jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Demikiantah Bapak Menteri, apa yang dapat sampaikan, terima kasih.

saya


Terima kasih Pak Rahim. Masih berkaitan densan Kependudukan dan Ketenagakerjaan, saya persilahkan iari

Departemen Transmigrasi.

WIBOWO. SE. M.Phil.

Direktur Jenderal Pengerahan dan pembinaan Departernen Transmigrasi:

Terima kasih pak Menteri, Dari paparan Bapak Guber_ nur tadi, kami tidak melihat banyak persoalan tentang Transimigrasi, hanya di Jawa Barat tadi di Jati Kedi. Sebagai penduduk Jati Kedi, kita pindahkan sebagai rransimigrasi. Kemudian dari Bali hanya disinggung bahwa Bali mampu mengarahkan trasmsimigran melebihi target. sebenarnya yang berkaitan dengan program Transimigrasi disinggung secara tidak langsung, untu.u lain disebut adanya masalah kependudukan.

Yang kedua, mengenai upaya-upaya dibidang kesejahte_ raan dan pengentasan kemiskinan. Ini tentu relefansinya tetap

dengan Kantor Transimigrasi. Demikianjuga disinggung oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan rahan kritis. Ini adalah merupakan sumber dari pengerahan calon transimigran untuk mengamankan daerah kritis di daerah asal.

kasih.

Saya kira itu yang nampak dalam pemaparan tadi, terima

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih pak Wibowo, Sekarang yang penting sekali Departemen Pendidikan dan Kebuayaan. siiahkan Ibubirjen, tadi ada Bidang Kbudayaan dari Jawa Tengah. Tapi persoalan

pendidikan saya kira penting untuk propinsi_propinsi ini, saya

persilahkan.

PROF. DR. EDI SEDYAWATI Direktur Jenderal Kebudayaan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Terimah kasih Bapak Menteri, Bapak_Bapak, Ibu_Ibu

sekalian yang saya hormati.

Bidang Pendidikan, tentu kita semua sudah mengetahui bahwa kebijaksanaan dasarnya adalah, untuk meningkatkan partisipasi untuk SD dan SMp, karena itu berkaitan-dengan Wajib Belajar, dan ini tentu diperlukan campur_tangan atau

bantuan dari Kepala Daerah, terutama dalam pengadaan lu.unyu. Saya tidak menguasai betul angka-angka pu.iinyu, i"n,u iru berkaitan dengan fasilitas gedung-gedunglekolah *uuprn dengan

gurunya.

Mengenai Kebudayaan, propinsi Bali telah menunjukkan bahwa Kebudayaan adalah salah saiu aset yang menjadi income daerahnya yang penting, karena itu diperhatikan dengan sebaik_ baiknya. Sebaliknya untuk Jawa Tengah, saya ridak melihat ada progranl Sosial Budaya, diantara cleretan program_program yang kita lihat dari penyajian tadi. Mungkin ini terlervat, atau baiang_ kali program itu menjacli satu Sub_bagian clari program lain.

Tapi Mengenai Kebudayaan ini, saya ingin koreksi apa yang tadi dikatakan oleh Gubernur Bali bahwa kebudayaan daerah sebagai bagian dari Kebudayaan Nasional, kita perlu sedikit mengoreksi konsepnya, Kebudayaan Nasional sudah tentu adalah Kebudayaan

Nasional Baru Indonesia. Itu tidak berarti bahwa kebudayaankebudayaan daerah menjadi lebur dan hilang menjadi kebu_ dayaan nasional. Tetapi kita tetap mengembangkan kebudayaankebudayaan daerah sebagai pendukung kebudayaan nasional, jadi bukan sebagai bagian kebudayaan nasional, tapi sebagai pendu_ kung kebudayaan nasional. Karena itulah masalah jati diri yang tadi banyak disebutkan itu menjadi sangat penting karena memberikan juga harga diri pada bangsa arau suku bangsa yang bersangkutan. Dalam penyajian-penyajian ini saya lihat bahwa perencanaan Tata Ruang misalnya, itu selalu diutamakan dulu oleh Cipta Karya, jadi seolah-olah kesan tata_ruang itu .masyarakat-masyarakat, atau komuniti kecil yang sedang berubah, khususnya yang beberapa waktu yang lalu, saya melihat dengan mata sendiri (saya ikut rombongan Departemen sosial, ke Badui) disitu terasa betul bahwa masyarakat yang kita katakan terasing itu, memang sedang dalam proses berubah, dan dalam perubahan itu perlu betul-betul pendampingan, dan ini berkenaan dengan kontradiksi teknologi penyuluhan pertanian, maupun penyediaan lahan. Jadi problem masyarakat Badui itu, sebetulnya didalam diri mereka dirasakan suatu kehidupan untuk dirubah dengan inisiatif sendiri sencriri tarrpa diajari oleh siapapun membuat bajak dan garu sendiri, dengan melihat tetangganya. Pada titik ini diperlukan sekali penyuluhan pertanian. Arena itu yang menjadi pertanyaan saya apakah penyuluhan pertanian itu diberikan kepada petani atau caron petani yang masih berladang.

_ Mengenai program kembali ke desa, dari Jawa Timur, apakah program ini juga berusaha mengarah kepada terjadinya industri yang village seperti itu. Saya tira demikian. Terima kasih.

Menteri Negara PpN/Ketua Bappenas:

krima kasih, mengenai Tata_Ruang semestinya ildak menyangkut aspek-aspek pisik, tapi juga aspek_aspek \anJa Sosial Budaya, merupakan bagian rtart peiaiair ruirg, timpr bagaimanpun juga karena namanya ruang, maka pararniter pisik itu penting, tapi tidak hanya itu. PRON DR. EDI SEDYAWATI Direktur Jenderal Kebudayaan; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Begini pak, mengenai permasalahanpertanahan, berkenaan dengan masyarakat terasing

ini, adalah ada sebagian masyarakat itu keluar dari tempatnya yang asli, tapi m'ulai menempati tanah di tanah perkebunan, ada yung ai tanah kehutanan. Yang cli tanah kehutanan berhasil membuat desa sendiri, dan mulai mengubah sikap_sikap yang konservatif menjadi lebih maju. Tetapi disini ada probelem, yaitu sampai dimana mereka bisa memperoleh tanah. Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas:

p^a

Masaloh tanah kebetulan acla pak Barja, beliauloh yang linS ntengetahui persoalan tanal.t. sel.anjitnya Drpn,trrrcn

Sos ia

l,

s a1,a p e

rsil a hkan.

DR. H. SUSIO SUPENO Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial: Departemen Sosial:

Terima kasih, Nampaknya pada paparan ke-enam Bapak Gubernur ini Isu Sosial tidak banyak muncul. Thpi perlu kami ingatkan bahwa mengenai persoalan sosial, meskipun keadaan ekonomi cukup maju, tapi persoalan sosial tidak menurun, bahkan ada tensi meningkat, walaupun ada perobahan kualitas. Masalah Sosial, pada dasarnya akan terkait dengan hasil pembangunan secara menyeluruh. Semua pihak menyatakan bahwa hasil pembangunan cukup maju, tapi perlu diwaspadai

dampak-dampak sosialnya, yang nampaknya perlu kita antisi_ Saya kira sasaran pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan sosial. seperti kita ketahui bahwa Departemen Sosial sudah 50 tahun berdiri, namun nampaknya masalah sosial sudah tercarar sekitar 28 isu dalam rugas. Selama 50 tahun belum diubah ada masalah-masalah baru yang muncul dan perlu kita waspadai oleh karena ada pengaruh globalisasi dan sebagainya, misalnya masalah waria, itu muncul akibat masalah globalisasi. Isu-isu dalam bidang sosialjustru muncul dari dampak pembangunan ini. Yang cukup menonjol adalah daerah kumuh, terutama di kota_ kota besar, bagaimanapun juga susah dihilangkan, dan nampak_ nya memang dialami oleh kota-kota besar. Sedangkan clidaerah pedesaan saya kira tidak terlalu dapat terlihat, tatapi di kota besar terlihat karena, kemajuan pembangunan cukup menyolok, sedangkan kelompok masyarakat yang mempunyai situasi yang tidak menguntungkan walaupun sebetulnya juga meningkat, perbedaan itu cukup menvolok.

pasi.

IO

Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah munculnya anak-anak nakal, anak terlantar, narkotika, gelandangan, pengemis dan orang terlantar, yang mungkin bukan secara absolut tetapi secara strutural. Hal adalah masalah WTS, bukan hanya kuantitas betambah, tetapi juga kualitasnya. Penanganannya sangat sulit, tetapi Departemen Sosial bertekad untuk menghapuskannya. Kemudian masalah lainnya adalah masalah Waria, munculnya anak-anak Yatim Piatu yang dimanfaatkan oleh orang Iain. Juga masalah Manula, ini juga merupakan tantangan bagi kita semua. Kemudian masalah rehabilitasi cacat, dari kecelakaan lalu lintas dan sebagainya banyak yang kita tangani. Sulawesi Selatan dan di daerah lain banyak yang berpenyakit kusta, kami juga membangun LIPOSOS, Lingkungan Pondok Sosial.

Masalah lain adalah penyandang Psikotik, 3 diantara 1000 orang, terganggu jiwanya, dan ini memerlukan suaru penanganan khusus. Jadi kita selain mengingatkan juga mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Yang agak sulit adalah Panti Sosial Karya Wanita. Kesiapan perangkat inilah yang kita perlukan dari Bapak Gubernur, seperti kita mempunyai suatu Mobil.e rehabil.itasion Unitatau Mobil unit rehabilisi sosial keliling, ini yang memerlukan biaya yang cukup banyak, diantara Loan dari Loan Agreement Jepang dan sebagainya yang tersebar dibeberapa propinsi untuk dioperasionalkan, baru tahap pertama. Mengenai Gerakan Kembali ke Desa dari Bapak Basofi (Gubernur Jawa Timur), istilahnya dari Pak Harto, Bangga Suka Desa tapi saya mendengar adanya isu mengkotakan desa, kami akan mendukun Lrpaya ini.

i 1;,:

-.

Sebagai akhir, saya akan sampaikan pesan dari Ibu Menteri supaya KSN (Kesetiakawanan Nasional) ini mohon menyerap di Bapak Gubernur, sebagai amanat dari Bapak presi_ den. Terima kasih.


Terima kasih,

Pak. Jadi Departemen Sosial ini

sebenarnya mengurusi kegagalan dari sektor-sektor lain, gagal pembangunan, gagal dari lalu lintas, dan Lain-lain. Selanjutnya kami minta dari Departemen Agama.

DRS. H. AIIi\{AD GOZALT fnspektorat Jenderal Departemen Agama: Terimah kasih Pak Menteri, dan Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati. Kami mengucapkan terimah kasih kepada Gubernur, yang selama ini memberikan perhatian yang besar dan membreikan bantuan kepada pembangunan bidang agama, apalagi bantuan DKI cukup besar bantuannya kepada pembangu_ nan Bidang Agama, karena setahu saya Departemen Sosial, Departemen Penerangan dan Departemen Agama ini rupanya paling atas dari segi biaya yang tersedia. Yang kedua, saya sangat menghargai kebijaksanaan dari Bapak Gubernur Jawa Timur, ada tiga identifikasinya, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang kedua peningkatan usaha penanggulangan masalah kemiskinan, ketiga peningkatan pembinaan kehidupan beraganra terutama peningkatan pembinaan kerukunan beraganra.

rr*,u

-i;il ;.

i.

Begitulah yang kira-kira kita ingin capai. Tidak kalah pentingnya dengan Bali yang menggunakan Budaya sebagai landasan utamanva.

Mengenai yang ketiga walaupun tidak langsung menyangkut Bidang Agama, yaitu pengembangan Bandar udara Husain -sastranegara, Umat Islam di Jawa Barat mendukung, supaya lebih mudah kalau mau ke Tanah Suci. Mungkin bukan cuma-pertimbangan Jamaah haji sehingga Departemen perhubungan mem_

bangun Bandara, tapi juga dari aspek_aspek lainnya, yang

ekonomi, maupun non ekonomi.

Mengenai Kerukunan, terkait dengan hal mendasar yaitu Persaruan dan Kesatuan Bangsa. Tida[ bisa diuku., ,.i..ti bidang lain, misalnya tingkat pertumbuhan bisa diukur Aengan pembangunan ekonomi 7%, suatu saat bisa meninggi, dan hari itu j,ga menurun dengan praktis, tidak bisa tita pertritungkan sebelumnya. Sulitnya Departemen Agama tidak mempunyailntel yang tahu persis perkembangan di bawah, yang kita iakukan adalah selalu waspada, seralu memberikan berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan silaturrahmi pemimpin agama da-.i satu daerah ke Jakarta, atau dari Jakarta ke daerah, cran secara terus menerus. Sebab tidak bisa dihitung dengan angka, segalanya terjadi secara mendadak, dan karar.r sudah terj*i ."ng-rt .uiit untuk merehabilitasinya. Ini seperti terjadi di rIMOR-iIMUR, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain

Oleh karena

itu

usaha yang selalu ditakukan adalah

terus-menerus melakukan sarasehan Generasi Mucra cenc.rekiawan

Agama dan sebagainya, clan membina terus_menerus wadah musyawarah antar umat beragama. Sehingga kehiclupan beragama kita semakin dewasa. Terima kasih.. 21

"#. r

:

..,r:i:-

! ..,

--.t

i

,r ,.i- +.i;:,_

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: t,

Terima

Kasih.

ini tentunya harus disebarluaskan. Masalah sosial juga banyak dipengaruhi oleh keterbukaan, barang kali kita perlu penjelasan dari Bapak sekretaris Jenderal D epartemen

Pesan-pesan

Penerangan.

Sya persilahkan.

LAKSDA TM. TONNY SOEKATON Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan

Terima kasih Pak Menteri, Bapak-Bapak Gubernur, dan hadirin sekalian yang saya hormati.. Memang masalah yang dihadapi Departemen penerangan

amat banyak, walaupun tidak banyak yang bisa kita lakukan karena keterbatasan dana. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak_ Bapak Gubernur, tentu saja tidak ada yang secara khusus dikemukakan masalah penerangan. Tapi ada beberapa yang tertulis, terutama oleh Gubernur Jawa Barat, ada beberapa point

yang perlu ditanggapi. Namun demikian, jika dikatakan

Departemen Sosial menangani kegagalan pembangunan, maka Penerangan mengalami kegagagalan dan kesuksesan pembangunan itu sendiri. oleh karena itu keterbukaan informasijuga masalah yang sangat pelik untuk kita lakukan namun demikian, operasi penerangan sekarang ini juga ditujukan kepada dua hal yang sangat khusus yaitu:

Pertama, bagaimana kita meningkatkan Operasi , igur lapisan L".yu_ rakat itu tidak akan terkena begitu saja oreh dampak-dampak Penerangan ke berbagai lapisan masyarakat

negatif dari informasi dunia yang tidak bisa kita tutup-tutup, kita tidak bisa menutup-nutupi atas dunia kita, karena informasi tetapi kita juga tidak bisa melakukan sesuatu acara informasi itu tidak ada yang negatif, yang kita tangani adalah bagaimana kita memberikan usaha yang secepat-sepatnya agar masyarakat kita

menjadi lebih cerdas, lebih banyak informasi yang masuk, bisa mendapatkan pilihan-pilihan secaru nuiu., untuk bisa meningkatkan dirinya untuk memilih mana yang cocok untuk sehingga

kita dan mana yang tidak.

Kemudian yang kedua, adalah mencari usaha untuk bisa

membuat sistem counter-Information yang sifatnya lebih banyak membuka hal-hal keadaan di Dalam Negeri kita, karau kita bicara masalah Cottnter-Information tentu saja tidak hanya hal_hal yang baik saja di negara kita, tetapi juga kegagalan yang secara nalar -ug. bisa diakui, kita juga bisa kemukakan sedikit,

bisa di pertimbangkan bahwa itu adalah suatu hal yang wajar aa^tam pembangunan, jadi semua aspek yang dikemukakan aspek_aspek

pembangunan yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur tadi, juga

kita suport sepenuhnya. Oleh karena itu pembangunan penerangan selalu menjadi perhatian kita. Kebahagiaan bagi kami .jika apa yang kami harapkan dari Bappenas didu[ung.

Dari Jawa Barat, ada hal yang perlu kami jelaskan, yaitu kebijaksanaan pusat yang kurang seiasi, dan selaras clengan pembangunan daerah, yaitu di C, clikatakan bahwa p.noyunlun film, seri asing merarui media tivi, banyak yang ticrak sesirai dengan kepribadian bangsa, Departemen nenerangan sangat Concern masalah ini, untuk itu kita mencoba dua langkan. 23

irrt#. -- ..iil :::.:::r.-i'

,.,..,

Pertama selalu membuat hubungan koordinasi yang erat, dengan para agen-agen atau pada pusat penyiaran swasta yang selama ini, banyak hal-hal yang meleset dari apa yang kita ingin_ kan. Untuk membuat sesuatu yang lebih tegas, kami menunggu Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Namun demikian melalui koordinasi yang baik, kami bisa se-optimum mungkin membatasi itu, dilain pihak kita mem_ berdayakan Lembaga Sensor Film, untuk lebih ditingkatkan lagi

usahanya. Kita selalu memberikan perhatian dan instruksi kepada Lembaga Sensor.

Selanjutnya ada satu pertanyaan yang dikekukakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, tentang kemampuan JUpEN (Juru Penerang). sebagai Sumber Daya Manusia untuk ditingkatkan secara bertahap kita juga sedang lakukan. namun demikan perlu kita laporkan, bahwa kami hanya bisa memberikan rata-rata satu kecamatan 3 orang JUPEN (Juru penerang). Dan kalau kita bagi ke desa tidak mungkin untuk menambah juga tidak mungkin, disamping kebijaksanaan pemerintah yang Zero-Growth, Iuga kita sendiri untuk menciptakan satu JUpEN memerlukan waktu, dan hal-hal yang secara professional perlu disiapkan, oleh karena itu satu-satunya jalan adalah kami memberikan usaha untuk mobilitas mereka yang lebih tinggi, melalui peralatan yang dicukupi termasuk kendaraan, karena mereka sampai ke desadesa, maka kita selalu kemukakan dalam DUp sebagai MOBIANI, yaitu Mobil Unit Audio-Visual Mini, jadi sifatnya berupa sepeda motor. Saya kira demikian, Bapak

Menteri. Tbrima kasih...

.:..

DISKUSI WILAYAH B-II

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Jawa dan Bali tni betapa besarnya potensi masalah sosial

yang terjadi di masyarakat berntmpu pada ti.ga hal paling tidak yaitu masalah Kesenjangan, masalah Ketenaga Kerjaan dan ketiga adal.ah masalah Suku, Agama terutama masalah Agama. Jadi hal-hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama diwaktuwaktu yang akan datang, dimana kehidupan masyarakat akan

menjadi semakin terbuka. Kita sendiri juga sudah tidak bisa ntemb e nclung arus informasi.

Jadi kita memang harus menghadapinya dengan arif karena itulah saya persil.ahkan Bapak-bapak untuk berbicara l.ebih dahulu. Saya kira sudah saatnya kita masuk ke sisi tain dari pacla marutsia, tacli sisi sosialnya sekarang sisi ekonorninya. Pertama-tatna kita minta kepada Sekretaris Jencleral Departemen

Umurn untLtk memul.ai tanggapan, penjel.asan clari sisi ekononti

mengenai aspek-aspek yang dikenutkakan oleh Bapak-bapak Gubernur tacli yang nanti secara teknis clan secara rinci akan rlibahas ol.eh Bapak Bappeda besok dengan staf kita semua clari Bappenas nTaLtpun tlari Instansi-Instansi Tbknis. Saya persilahkan Pak RLrslan.

IR. RUSLAN DIWIRYO Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan lJmurn Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Baoakserta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Bapak Menteri kami sebetulnya merasa berterima kasih sekali selalu mendapat giliran yang pertama di tiga hari yang lalu sehingga memaksa kami untuk tidak bisa mengantuk, lur* konsentrasi karena kami harus menyiapkan suitu tanggapan_ tanggapan yang diperlukan.

lapak dari DPR

Pagi ini kita mulai mengenai masalah ke_pekejaan Umum-an (ke-PU-an),.kami merasa gembira karena dari Bapak_ Bapak Gubernur tidak banyak usulan kecuali beberapa iaja seperti dari Jawa Timur, dari Jawa Barat tentang pantai Selatan, di Jawa Timur juga pantai Selatan, di Bali iuga beberapa karena barangkali yang bisa kami tangkap dari Bafaf Gubernur sedangkan yang lain-lainnyu diperhatikan oleh pusat sehingga pada kesempatan kali1d?! ini kita akari *enge-ukakan sec'ara menyeluruh, dulu kita menyadari bahwa sebetulnya Bapak_baoak Gubernur setiap harinya selalu pusing-pusing sila mengtrao'api kenyataan kurangnya berbagai sarana tett i kepada-Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas, tidak^disodorkan ying pusing-pusing itu. Seperti halnya di hari-hari yang lalu kami sebetulnya selalu mencoba mengacu pengarahan dari Bapak menteri pada waktu pembukaan Konsultasi Nasional ini cti D-epartemen Dilani Negeri yaitu menghadapi ke masa clepan yang cukup berat ini tantangannya, kita harus bisa mengarahkan agar bisf mencapai suatu kesatuan ekonomi yang kukuh dengan membuat urahun pembangunan yang lebih transparan, le6ih .lelas yang harus mem.punyai komponen yang akumuratif dan integratif dr daram perekonomian nasional. oleh karena itu dari sisi ekonomi mesti merupakan acr.ran dari rencana tata ruanq.

Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa komenmr dari Bapak Gubernur DKI Jakarta yakni bahwa tata ruang masih di godok di BKPRN. Jadi artinya di bawah Bapak tr7"nt.ri karena masalah tata ruang dipersiapkan oleh BKPRN. cipta Karya itu involved dalam kaitannya dengan dapurnya saja. Di dalam kaitan itu kami melihat khususnya di Jawa aan nati mengenai masalah-masalah yang menyangkut mobilitas manusia dan barang yang tinggi, ini adarah merupakan masarah yang rebih pelik dibandingkan dengan di daerah-daerah yang lain. Masalah urbanisasi, yang di daram pJp II diperkirakan cukup besar akan menjadi 140 juta orang yaitu lebih 50 % dari perkiraan 280 juta berarti suatu pertambahan 90 juta di dalam 25 tahun. Ini suatu hal yang cukup berat harus di hadapi, saya kira dari sisa penyediaan prasarana perkotaan akan menjadi sangat berat. Kalau kita lihat 90 juta itu akan bertambah ierutama di Jawa dan Bali. Kebanyakan akan terjadi di Jawa dan Bali. Bapak Gubernur DKI, Bapak Gubernur Jarva Timur, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali akan mendapatian tambahan beban yang 90 juta ini pak. Sebagian besar dari 90 juta akan berkonsentrasi di jawa dan Bari. sehingga har ini merupakan juga suatu masukan untuk tata ruangnya itu sendiri.

Didalam kaitan ini kami mencoba untuk merihat Dermasalahan yang dikemukakan untuk wirayah Jarva dan Bari ientang

prasarana angkutan yang akan merayani mobiritas manusia dan barang, ini memang perlu disecliakan secara lebih baik. Oleh karena itu di sisi ke-Pekerjaan lJmum-an (ke-pu-an) kita sucrah mencoba untuk memperbaiki jaringan-jaringan .ialan termasuk jaringan jalan tol yang ticrak terlaru banyak crikemukakan kecuari keluhan dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang punya dampak cukup besar.

i.';!*j ,,":;,,ii

-. :. : :1i r, ',

Seperti dimaklumi bahwa khusus untuk ke pantura sudah ada studi-studi yang dijalankan dengan banruan IBRD dan dilak-

sanakan oleh Bapak Yono, Development Studies.

itu adalah Lands Tranportation

Khusus Pantura, Departemen pekerjaan Umum telah mengadakan studi dengan dukungan dari ADB dan juga untuk jaringan tol sudah diadakan studi-studi. Atas dasar studi-studi yang dua tadi sudah kita lemparkan kepada swasta untuk bisa

ditangani oleh swasta dan diharapkan bulan Desember nanti sudah ada proposal dari swasta yang barangkali tahun 1996 sudah bisa dengan nyata untuk bisa dimulai dilapangan.

Untuk jaringannya sendiri akan kami sampaikan pada kesempatan yang lebih detail. Kalau !awa, kecuali jatan tol, pelebaran jalan-jalan yang ada sudah menjadi program bahkan sekarang sedang ada negosiasi di ADB khusus untuk pelebaran jalan' Kalau di Jawa Bapak Gubernur mengeruhkan mengenai kekurangan jalan di Pantai Selaran. Kalau di Bali pantai lJrara, karena di Pantai Selatan pada umumnya suclah cukup baik kecuali dari Sanur ke arah rimur. Khusus mengenai selatan ini kami mohon juga perhatian. Di Jawa Barat memang sudah di pro_ gramkan dan diharapkan dapat tembus pada akhir perita VI, dananya juga tidak menjadi penghambat, dan tembus itu mohon pengertian Bapak Gubernur, tidak selalu aspal. yang penting tembr.rs tapi tembusnya adalah berupa jalan kerikil pecah yang bisa dilalui kendaraan termasuk .juga pacla musim pengtr,.lan. Tidak merupakan aspalnya ini adalah upaya agar citra Jawa Barat Selatan sudah terbr"rka.

...

-_i. .

t''l -:,

Kemudian Jawa Timur, ada beberapa spot_spot tertentu yang memang merupakan potensi untuk selalu di kembangkan dan selama ini kita mencoba untuk merihat spot-spor itu de;gan adanya intensitas kegiatan yang ada di sana sehingga barangkari mohon pengertian juga untuk tidak ditargetkan menyeluruh-dari seluruh sepanjang jalan di seluruh propinsi, hal ini akan bisa sepenuhnua terbuka tetapi secara spot bisa tersambung dan akan mempunyai akses keluar melalui jalan_jalan vertikal yang sekarang sudah ada dan sedang ditingkatkan juga. Jadi ialau melihat kepada menyambung keseluruhan saya kira mungkin belum bisa dicapai. Ini mengenai jalur selatan di Jawa Tim--ur.

Jalur Utara di Bali, rasanya sudah menjadi perhatian kita. Jadi bukan suaru har yang khusus. dari murai sisi direma sampai ke Karang Asem sudah menjadi perhatian kita, memang barangkali tingkatannya tidak sebaik Sanur dan Kute tetapi akan ditingkatkan. Itu mengenai jaran-jalan daram kaitannya i.ngun

Jawa-Bali.

Kemudian dalam kaitannya dengan masing_masing claerah kami bisa kemukakan unruk DKI. Sebeturnya Bapak g-ub.rnu. DKI ini mengalami cukup banyak masalah yang memusingkannya setiap hari dalam menghaclapi masalah prasarana ke_pekerjaan Umum-an (ke-PU-an). pertama ,.ng.nui air yaitu pengendalian banjir. Untuk pengendalian banjir seperti dimaklumi kalau pengendalian di Jakarta ini mau dilaksanakan secara totar maka studi dari Belanda dulu di luar kemampuan finansial bangsa Indonesia sekarang, kalau dilaksanakan seperti rekomenclasi dari studi Belanda. oieh karena itu peraksanaan pengencrarian banjir cii Jakarta tidak total seperti hasil studi ini, tapi dilaksanaka,., ...u." bertahap dan bahkan juga ctiarahkan kepacla penyelesaian bebera_

pa kantong-kantong saja.

29

Mengenai

Air Baku,

saya kira Bapak Gubernur sudah oleh karena itu tidak dikemukakan daram kesempatan ini tapi Jakarta merupakan daerah yang kesulitan air baku dan penyediaan air baku yang tidak diambil air tanah, sedangkan di Jakarta air baku merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, kalau kita mau mengurangi desakan dari masyarakat untuk mengambil air tanah. Jadi air baku ini memang direncanakan akan diimpor dari Jati Luhur atau waduk-waduk yang rain dan hal ini sudah dibicarakan, saya kira Mou sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur dan sudah bisa berjalan dengan maklum dengan

baik.

baik sebagaimana y ang diharapkannya.

Air Limbah, maslah ini yang masih merupa_ kan problem di Jakarta, mohon kiranya Bapak menteri juga memperhatikan karena selalu ada dilema. Jakarta merupakan gerbangnya Indonesia. Jadi di mata internasional orang melihat Jakarta. Penanganan limbah ini kalau kita laksanakan secara ideal membuiuhkan dana yang besar. Dan ini tid,ak revenew direct l.imited kepada daerah sehingga sulit untuk mengambilnya dari masyarakat. oleh karena itu selalu acla konflik antara penyediaan dana yang cukup besar clengan penyelesaian yang tidak usah yang ideal, tetapi secara bertahap. Sampai sekarang belum ketemu titik temu yang baik untuk pelaksanaan ini. oleh karena itu kita masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah limbah tidak hanya di DKI, tetapijuga di Surabaya clan lain-lain. Kita sekararrg sedang mengembangkan apa yang clisebut mocruler sistem. Tapi moduler sistem tidak semuar-rya bisa diterima ahliahli limbah. Ini mengenai limbah. Mengenai

Mengenai Drainase juga sama, kita akan menghadapi kesulitan yang cukup besar. Tiap-tiap drainase di DKI- reratif belum sempurna kalau nanti ada water von city kita harus memberikan yang cukup besar terhadap drainarl ini, karena masalah ini akan seperti brooking juga terhadap arainase-fung sekarang ada. Sektor Jalan, untuk DKI mengenai sektor jalan Bapak Gubernur hanya mengatakan bahwa dipJrtukan rJ;"i; ;lpJr- aan terowongan-terowongan. Statement yang sangat sederhana tetapi programnya cukup besar dan kita lihat barang yang akan diban_ gun saja sekitar 15 biji. Har ini sudah seraru dikordinasikan dengan Bapak Gubernur, karena kami selalu adakan p..,"rnuun koordinasi antara Departemen pekerjaan Umum dengan DKI dan Jawa Barat yang. bergantian trrnputnya. Kadang_k"adang di Pu.ndlnt, kadang-kadang di DKI, kadang-kadang di irpu.t.rrn Pekerjaan Umum. ini mengenai DKI. Kalau Jawa Barat, saya kira sudah kami singgung sedikit, masalatr yang sangat m.enonjol sebetulnya ialah baiwa";alan

tol yang diprogramkan di Jawa Barat ini memang cukup besar karena juga terkait kepada demand_nya. Jadi demand_nya

memang cukup besar.

Kita menyadari bahwa ternyata jalan tol juga merupakan sarana transportasi.darat yang bersifat arteri. Jalan tol yang bersifat arreri ini seraru menimuuttcan citra kepada masyaiakat terutama pengusaha, bahwa dengan adanya jalan tol altivitas dapat di-iamin. Dan ini.memancing p"rtu*birtran dan perkem_ bangan. DisatLr pihak.itu ,.ngrni,ngkan, tetapi dilain pihak meng.-create.iuga problem-problen. Di Jawa Barat sudan menghadapi berbagai problem, problemnya acla yang teknis clan

non teknis.

Yang non teknis ini kadang-kadang bikin pusing kita. Tapi jalan tol ini harus di bangun dan kadang-kadang nanti juga harus berhadapan dengan Pak Gargani. Karena pergantian tanah yang harus dibangun saya kira suatu kenyataan, bahkan barangkali sampai ke ciamis. masalah Ini sudah plant sehingga di dalam tata ruang

ini saya kira nanti menjadi problem, tetapi bahwa ini

itu kita

akan masukkan. Itu merupakan salah satu konsiderasi.

Masalah air tanah yang tadi dikeluhkan oleh Baoak Gubernur, saya kira ini agak sedikit miss komunikasi atau miss interpretasi, karena perundang-undang air itu pertama-tama harus diperuntukan kepada manusia. Jadi air tanah tidak bisa untuk air minum saya kira itu ada kesalahan, mungkin kesalahan di stafstaf, karena undang-undang menyatakan demikian. Dilain pihak secara teknis kalau air tanah itu cocok untuk irigasi berarti debetnya gede. Kalau dipakai untuk air minum sebagian saja hal itu tidak terlalu terasa. Jadi kalau bapak cubit sedikit itu masih bisa. tapi cubitan yang baik. Kemudian mengenai Jawa Barat Selatan, meskipun pak Gubernur tadi menyatakan sebagai potensi yang terpendam dari potensi pertanian, tapi potensinya tidak hanya pertanian sebetulnya, potensi pariwisata ini cukup besar sekali bahkan barangkali saya takutnya Bapak Gubernur Bali ini. Ini tantangan buat Bali, kalau Jawa Barat bisa dikembangkan. pantainya sangat indah pak. Jadi tidak kalah dengan Bali. Kalau Bali memang yang cantik bukan hanya pantainya, pak. Saya kira kalau Jawa Barat masalahnya adalah demikian. Tapi kalau saya kaitkan dengan DKI, yang satu belum disebut oleh pak Gubernur DKI. Bapak DKI menyebutkan bahwa tujuan utama pembagunan _Gubernur DKI ini terutama untuk nrasalah-masalah yang nenyangkut DKI_ nya sendiri. 32

Tetapi bahwa DKI ini punya Pelabuhan Samudera yang merupakan Pelabuhan Utama Indonesia itu adalah suatu kenyataan. jadi mohon bahwa DKI ini juga harus memperhatikan berfungsinya pelabuhan samudera kita, yang utama itu sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini saya kira statement dari Departemen Perhubungan akan dinyatakan bahwa pelabuhan DKI ini, Pelabuhan Tanjung Priuk akan dibuat saru sistim dengan Bojonegoro dan Cigading. Jadi satu sistim. Kalau ini satu sistim berarti hubungan daratnyapun harus merupakan satu ikatan yang menyangkut ketiga-tiganya. Dan ini bisa dijalankan dengan Kereta Api maupun dengan Jalan Tol. Jalan Tol sebentar lagi sudah nyambung sampai ke Serang. Jadi saya kira ini tambahan untuk Jawa Barat. Dan Jawa Barat belum juga mengatakan secara eksplisit mengenai Cirebon sendiri sebagai pelabuhan, padahal di dalam rapat koordinasi Cirebon sudah dinyatakan sebagai pelabuhan yang orientasinya juga ekspor dan hubungan keluarpun sudah dilakukan, bahkan sudah ada sekarang ini direct transport dari Cirebon ke Singapura. Dan untuk itu kami mohon bantuan kepada Bappenas mengenai dukungan kepada Departemen Perhubungan mengenai pengerukan pelabuhan Cirebon sendiri. Tetapi Jati Gede-nya nanti, jadi masalah pengerukan bisa agak kurang.

Kalau Jawa Tengah masalah yang dihadapi sama yaitu kesenjangan Utara Selatan. Tetapi kalau kita lihat di Selatan di Jawa Tengah sudah ada jalan, jadi kalau sampai terjadi kesenjangan pasti sumbernya bukan karena prasarana, jadi sumbernya pasti ada yang lain. Sumber yang lain barangkali perlu dicari bersama mengapa sampai ke Selatan itu masih kurang berkembang padahal prasarananya telah acla. Prasarana sudah dikembangkan cukup baik di selaran ini.

itrl :i

Ini

saya kira mengenai selatan dan usul dari Bapak Gubernur Jawa Tengah adalah penambahan jaran selatan itu yang dekat pantai yang disebut jalan Daendles itu tadi yang membutuhkan enam jembatan seratus meter. Ini sekarang Bapak menteri kami sedang melakukan studi lebih dahulu supaya lebih yakin mengenai fungsinya dia dalam rangka ikut mengembangkan wwilayah selatan di Kawasan Seratan dari Jawa Tengah itu sendiri. Sedangkan yang lain-lain Jawa Tengah ini memang daerah yang pelengkap penderita, karena dia merupakan jalan silang angkutan dari Jawa Timur masuk ke Jakarta. Kalau musim lebaran sebaliknya, selalu lewat disitu dan macetnya juga di Jawa tengah. Tetapi dari segi transportasi dan Bapak yono ini sudah banyak kita koordinasi terus untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian mengenai rehabilitasi Sumber Daya Alam, hal ini sudah diprogramkan dengan cukup lengkap untuk Jawa Tengah sehingga kami tidak merasa ada perbedaan dalam usulan-usulan itu. Sekarang akan kami teruskan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mengenai masarah yang dikemukakan oreh sri Paduka terutama yang menyangkut kemampuan DIy untuk bisa meningkatkan perekonomiannya karena sekarang ini hanya disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya reratif sangat kecil dan tanrbahannya adalah pariwisata.

Pariwisata saya kira memang masih perlu di galakan kembali. Mengenai prasarana saya kira sudah cukup bait< yang disampaikan tadi oleh Sri Paduka adalah mengenai Lingkar Utara Barat. Hal ini di dalam usulan Departemen pekerjain Untum sudah nrasuk di dalam DUp, tetapi segala sesuatu nanti masih tergantung dari pembahasan secara teknis, jacli kanii sudah masuk.

r

Masalah Pelabuhan, tapi hal ini nanti pak Yono tapi yang penting mengenai Yogya ini. Yogya akan dikaitkan dengan Solo, sedangkan Solo akan dikaitkan dengan Semarang, sehingga

kalau di dalam kaitannya dengan Flow-Comodity saya kira masih bisa masuk ke arah Semarang. Sehingga tidak memerlukan pelabuhan tersendiri. Secara umum sudah saya katakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh Jawa Timur adalah juga kesenjangan antara Tengah, Utara dan Selatan. Untuk Utaranya Jawa Timur juga masih pelengkap penderita. Di selatannya juga masih termasuk menderita. Termasuk daerahnya Pak Gubernur, Bojonegoro. Itu masih miskin. Didalam hal ini kecuali Jalur Selatan. Jaringan jalan yang di Jawa Timur untuk jalan tol itu juga sudah di plant secara cukup ekstensi, sehingga mendukung pengembangan daerah-daerah Utara, Dan di daerah Utara itu masih terkena pada masalah air. Jadi yang belum terkendali secara baik itu adalah Bengawan Solo. Bengawan Solo ini sudah di masukkan dalam suatu program yang disebut dengan Solo Hilir Ini sudah masuk baik dari OECF maupun dari rupiah murni juga. Jadi kecuali mengenai sungainya sendiri kita akan membangun Sudetan

Sedayu lawas. Disamping itu akan kita buatkan bendunganbendungan karet, yang bisa justru menahan air selama mungkin di darat, yang bisa dimanfaatkan justru untuk supplay air. Dan ini diantaranya juga akan men-supplay pengembangan hutan, yang oleh bapak Gubernur dikembangkan satu kawasan baru yang disebut kawasan Gelang Ban. Itu akan disupplay juga dari air-air yang justru ditahan untuk bisa membuat supplay air itu, jadi saya kira kalau ini sudah berjalan masalah Utara bisa dianggap selesai dari segi dukungan ke-PU-annya. Selatan kita coba tadi kami laporkarr bahwa secara bertahap sedang mencoba untuk dibuka kawasan-kawasan yang memang memerlukan dukungan. 35

Masalah Madura sebetulnya

dari

Bappenas dan

Pekerjaan umum sudah memprogramkan karena disadari bahwa Madura itu kesulitan berkembangnya karena tidak ada air. Bahwa masih ada masalah-masalah sosial budaya tadi yang telah dikemukakan oleh Ibu Direktur Jenderal ini yang barangkali pendekatan yang harus kita perbaiki. Saya kira pak Gubernur sudah sangat involved di dalam hal ini karena itu dikemukakan di dalam paparannya saya kira yang lainnya adalah air umbulan. saya kira air umbulan kita sudah melihat air umbulan itu

sendiri, memang air yang

sangat bersih tetapi untuk menyalur_

kannya sampai ke konsumen itu membutuhkan biaya yang iungut mahal. Kalau dimasukan ke Surabaya kota yang nota_bene proposi antara sosial dam komersial itu hanya g5 % sosial dan 15% komersial, saya kira tidak akan bisa feasible. oleh karena

itu lalu dicoba.untuk diarahkan ke yang lain. Arah yang lain saya kira tidak usah kami kemukakan dulu. Kami akan adakan pembahasan secara detail, saya kira itu mengenai Jawa Timur. Yang penting kalau mengenai hal-hal yang detail misarnya mengenai waduk-waduk kita bicarakan dalam tim teknis saja.

Kemudian Bali secara garis besar tadi sudah disinggung.

di Bali masalah pengairan memang sekarang ini masih lerru diusentuh di rin'rur. Kalau yang rainnya sudah banyak kita kembangkan. Saya kira begitu Bapak Gubernur. pada bagian Timur sudah diusulkan di dalam DUp. yaitu bahwa kita mengembangkan embung-emb''g Pak. Jacri mema'g sudah ada akan tetapi tidak secara spesifik embung. Jacri mungkin nanti secara teknis kita bahas. untuk Jalan Baru Bapak tadi suclah kemukaka', saya kira yang sekarang ini sudah masuk kedalam program kita itu baru satu dari yang empat Bapak katakan tacli dari Kute ke Tanah Lot yang kebetulan ntenyusul pantai itLr. 36

Barang kali kita akan masukan juga kepada Bappenas bisa mohon

dibahas saja di dalam tim teknis saja. Kalau mengenai Air Pedesaan sudah masuk di dalam program kali. Mengenai penyediaan air di pedesaan yang Bapak sebutkan masih perlu banyak. Itu saya kira program Sippas.


krima kasih pak Ruslan yang telah memberikan gambaran yang sangat rinci dan menyeluruh mengenai program pembangtr.nan sarana dilihat juga dengan pendekatan tata ruangDan pendekatan dari sisi pengembangan ekonominya. Tadi ditngatkan kalau Jawa Barat bagian Sel.atan itu sudah jadi. Bali itu harus hati-hati karena bukan hanya pantainya tetapijuga menurut saya orangnya juga bagus. Pokoknya paling tklak kal.alt orang Jawa Barat sama orang Bal.i. Saya kira kita bisa segera menyambung dengan Departemen Perhubungan . Bapak Yono saya persilahkan. Karena banyak sekali yang harus clisampaikan terutama yang berkaitan dengan Departemen Perhubungan.

SOEJONO Direktur Jenderal Perhubuugan Daratl Departernen Perhubu ngan)

Terima kasih Bapak Menteri. Bapak-bapak ibu-ibu dari DPR RI hadirin yang saya hornrari. Dari seksi Transportasi kami mohorr perkenan untuk mengelompokkan dalant clua kelompok, karena semua propinsi banyak yang dikemukakan sehingga nanti

akan bicara terlalu panjang.

li l&,

- "ri;, j; :': ':' -:

i

lj;

r.

-: !.'.i:,:,i,,

Maka dari itu kelompok yang pertama adalah kelompok yang memang sudah masuk kedalam program prioritas. Jadi untuk menjadi program prioritas ini apakah itu yang menyangkut angkutan darat laut, maupun udara ini nanti staf dari pada Pemeritah Daerah saya persilakan untuk membahas langsung di dalam kelompok teknis, jadi nanti misalnya di sini yang menyangkut mengenai pemantapan pengendali lalu linras kemudian penyempurnaan dari pada bandara apakah itu di Bati, Yogya maupun di tempat lain. Hal ini nanti bisa kita selesaikan bersama kelompok teknis kemudian untuk beberapa hal misalnya tadi Bapak Gubernur Jawa Tengah menghendaki agar supaya pengerahan bandara baru untuk Tegal. Karena para pengusaha Warteg ini, pada awalnya mereka naik bus butut pulang tapi sekarang ini kami sudah sediakan bus eksekutif, kemudian menghendaki kereta api eksekutif, sekarang harus naik pesawat terbang. Jadi di regal nampaknya telah disetujui oleh Menteri Perhubungan bahwa nanti ada pesawat terbang ke Tegal. Dan untuk ini tadi Bapak Gubernur sudah menyediakan lahannya kami tinggal memperkeras. Sehingga nantinya tidak terlalu lama, kita bisa naik pesawat terbang ke Tegal. Tahun ini nampaknya sudah masuk program jadi nanti kami persilahkan datang ke Tegal dengan naik pesawat.

Kemudian untuk Bandara yogya yang tacli oleh Sri Paduka disanrpaika' bahwa diharapkan Banclara yogya ini cli darati oleh pesawat berbadan lebar sehingga perlu adanya penyepurnaan-penyempurnaan, demikian pula Bapak Gubernur Jawa Barat menghendaki agar bandara di Ba'dung bisa digeser ke Ciparai agar nantinya bisa menjadi lapangan terbang komer_ sial dan bandara untuk haji. Yang dua ini nampaknya belum bisa

mendapatkan prioritas sehingga untuk yogya sekarang ini

bandara Sri Paduka telah diperpanjang untuk lanclsan pacu clari 38

1850 menjadi 20.200, dengan demikian pesawat Boeing 737 sudah bisa mendarat dan bisa di operasikan selama 24 jam sehari. Kemudian nanti pesawat badan lebar ini mendaratnya tidak di Yogya tetapi di Solo. Thdi Bapak Ruslan sudah mempersiapkan hubungan antara Bandara Adi Sumarno dan Bandara Adi Sucipto dengan jalan tol, jadi dari Adi Sumarno ke ADI sucipto cukup 30 menit saja. Demikian konsepnya.

Untuk Kereta Api Lintas Selatan Jawa Barat, tadi Bapak Gubernur menghendaki agar kereta api lintas selatan khususnya untuk Banjar, Pangandaran, Cijulang dan dari Bandung ke Ciwedei, ini nampaknya dari penelitian kami belum mendapatkan prioritas, karena dilihat daripada segala aspeknya belum feasible. Masalah ini masih akan memakan waktu untuk bisa kita hidupkan kembali, namun Pak Gubernur tidak usah kecewa karena nanti dari Bogor, Sukabumi, Cianjuq Padalarang, Bandung sudah akan dioperasikan kereta api karena ini sangat kita perlukan untuk mengambil alih sebagian dari beban jalan khususnya untuk angkutan berat semen, bahan-bahan pokok, pupuk dan lain-lain. Nantinya harus kita distribusikan melalui kereta api untuk ini Bogor Sukabumi, Cianjur, Padalarang , Bandung mungkin dalam waktu dekat setelah selesai, karena ini kita bekerjasama dengan swasta untuk mengoperasikannya. Mohon maaf kalau yang ke daerah wisata khususnya ke Pangandaran nampaknya dapat prioritas yang kedua.

Masalah kedua yang perlu kita sampaikan tanggapan ra'gka penyelesaian pantura. Apakah ini di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jalva Timur. Untuk pantura sekarang ini beban jalan sudah mulai melebihi crari kapasitas yang adalah dalam

seharusnya.

39

./.si.;

:!l.l

'rr::),:j.

Maka dari itu kita terah mengambir cara pertama, sebagian angkutan berat apakah itu peti kemas ataupun truk kita alihkan ke verri. Dan sekarang ini sudah mulai hampir satu tahun verri ini beroperasi, sehingga dari surabaya ke Jakarta untuk angkutan berat juga kami alihkan ke verri. Dan karena sekarang ini nampaknya masih ada beberapa kendala dan verri masih harus melalui pelabuhan laut, sehingga kami setiap bulan kami baru bisa mengalihkan sekitar 5000 - 6000 dius saja. Namun ini juga lumayan menolong Pak Ruslan untuk tidak cepat merusak pembangunan jalan dan jembatannya. Kemudian sebagian lagi kami alihkan ke kereta api. Jadi sekarang kereta api untuk peti kemas Jakarta Surabaya sudah mulai beroperasi dan untuk angkutan berat besi baja dari Krakatau still yang di surabaya ini sudah kita alihkan juga ke kereta api sehingga nanti truk-truk berat yang berjalan lambat tidak lagi memenuhi jalan raya karena kalau ini tidak segera kita tangani meskipun mungkin pak Ruslan pakai Beby Benz larinya tetap 50 km/jam. Karau terlalu kencang terjepit peti kemas. jadi harus kita amankan. untuk jalur pantura kira-kira demikian guna mengurangi beban jalan, disamping itu khususnya untuk penumpang sekarang sudah mulai kita opeiasikan kereta api-kereta api yang rada cepar. Jadi bukan kereta api cepat. untuk ini bukan di Pantai utara saja seperti tacli yang disan,paikan Bapak Gubernur Jawa Tengah tetapi mungkin dalam waktu dekat rewat selatan juga akan acla kereta api yang sama tidak sampai ke Surabaya tapi mungkin sampai yogya dan kemudian solo. sekarang ini kami bekerja sama dengan swasta kare'a nantinya swasta juga akan mengoperasikan kereta-kereta eksekutif bersama-sama dengan Perumka, kemtrclian jalur selatan sekarang ini kanri seda'g diselesaikan sistim signalnya. jadi supaya tidak sebentar-sebentar ada kereta api tabrakan karena sinyalnya modeljaman om-om kita dulu. Sekarang kita 'rulai ganti dengan sistim sinyal yang elektronis clan nantinya setelah 40

Cikampek Bogor selesai jalur gandanya kami katanya diizinkan pula untuk menjalur-gandakan ke Cirebon, Keroya Yogya sampai ke Surabaya melalui selatan, jadi kira-kira gambaran singkat secara umum perkembangan dari pada transportasi atau gambaran

pengembangan dari transportasi kira-kira demikian. Terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Tbrima kasih Pak Yono, saya hanya mau menambah saja

sedikit pak, jadi Bandung itu nanti kita sementara ini justru masih mau memperpanjang Husein. Tujuannya untuk mendukung IPTN karena nanti diperkirakan setelah N-250 diproduksi

cliperlukan pesawat-pesawat badan besar. Jadi justru IPTN membutuhkan perluasan daripada Husein, karena itu kita tidak usah pindahkan dulu sajakarena ituyang akan menjadi bagian besar nanil, kalau mau ada asrama haji disitu saja nanti pak. Masih dalam bidang prasarana. Saya persilahkan pak Yamin dari D ep art eme n Pe r t amb angan s o aI p e rlis t rikan.

IR.

ERMANSYAH JAMIN Staf Ahli Bidang Kelistrikan Departemen Pertaurbangan dan Energi) Terima kasih Bapak menteri, Bapak-bapak Gubernur, Bapak anggota DPR dan Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Pertama-pertama kelihatannya di Jawa tidak ada masalah. Namun demikian kami ingin memberikan beberapa informasi penting pada masing-masing bapak gubernur yang ada di Jawa dan Bali. i1

Mengingat ahir-ahir ini banyak sekali proyek-proyek baik yang dibangun oleh PT. PLN Pesero maupun oleh swasta sebagai Independent Power Produser untuk diketahui oleh masing-masing

propinsi' secara umum pembangunan yang dilakukan baik oleh PLN maupun swasta nantinya pada pelita VI ini dibagi dalam dua bagian untuk Jawa dan Bali dimana pada bulan September tahun ini telah dibentuk dua anak perusahaan dari pT. pLN. yaitu: Pertama PT. Pembangunan Jawa Bali I yang menyangkut pembangkit untuk Jawa bagian Barat. Dan disini untuk Jawa bagian Barat, Jawa Tengah termasuk juga kelihatannya mempunyai kapasitas yang cukup besar, status pada tahun 1995 ini adalah

lebih kurang hampir 7000 Mw. persisnya 6.9g6. jadi bprarti kalau di Pulau Jawa ini untuk Jawa bagian Barat sebenarnya sudah merupakan prosentase yang cukup besar yaitu 65 %. Jadi ini sekalian menjawab tadi paparan dari Gubernur Jawa Barat yang mengatakan masih 4A % , sekarang sudah 65 % sebenar_ nya.

Untuk bagian kedua yaitu pr. pembangunan Jawa Bali Dua ini Bagian Timur dan Bali. Jawa Timur dan Bali total kapasitas 95

adalah 3.350 MW. jadi ini kontribusi nya 35 %. Namun demikian walaupun Jawa Bali total seluruhnya 10. 700, tapi ini tergantung kepada block centre yang ada baik di Jawa bagian Barat maupun di Jawa bagian Timur. oleh karena kita sudair mempunyai satu jaringan interkoneksi yang dimulai dari Jawa bagian Barar sampai ke Bali. Untuk sekedar informasi. Tadi kami koreksi untuk Jawa saja itu 10.700 tapi unruk Jawa Bali totalnya 12.300 untuk memberikan gambaran bahwa pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh pLN pacla saat ini di seluruh Indonesia kita harapkan pacla akhir Repelita vI baik

yang dibangun oleh PLN maupun swasta statusnya akan mencapai lebih kuran g LL.366 dan dimana unruk Repelita VII tambang kapasitas akan kita bangun 12.500 MW. berarti seluruh fndone, sia kapasitasnya pada ahir Repelita VI akan mencapai lebih kurang 23.000 MW. dimana untuk Jawa 17.000 dan diluar Jawa lebih kurang 5.000 MW. Kemudian sesuai dengan informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak-bapak Gubernur dimulai dari DKf dimana pembangunan juga cukup pesat untuk PLIU Gas kita sudah mempunyai Muara Karang yang sudah selesai tahun ini seluruhnya dan Muara Tawar juga akan dapat diselesaikan mudah-mudahan tahun depan.

Kemudiam Jawa Barat ini banyak sekali proyek-proyek yang dibangun oleh PLN yaitu terutama pUlA tadi disebutkan dalam paparan Bapak Gubernur yaitu: Cirata Dua

Cimadiri

-

-

akan selesai tahun 1997 sebesar 500 MW.

akan selesai tahun 2002.

Jati Gede - ini menyangkut proyek yang cukup lama. Masalah ini adalah suatu joint venture antara Departemen pekerjaan Umum dengan Departemen Pertambangan Energi dengan kapasi_ tas yang cukup besar yaitu 175 MW. dan akan selesai diharapkan apabila bendungan berjalan dengan lancar pada tahun ZOOZ-ZOO3. Kemudian juga di Jawa Barat akan kita bangun pAM Storid sebesar lebih kurang 1000 MW. selesaipada tahun 2001. disamping Energi Air di Jawa Barat terdapat Energi panas Bumi. Karena panas bumi ini merupakan prioritas dari pemban_ gunan sesuai dengan kebijakan yang ditakukan pemerintah maKa kelihatannya pembangunan pLTp yang crimurai dari Kamoians ^1

lebih kurang i0 tahun yang lalu sekarang ditingkatkan yaitu PLTP Gunung salak ditambah lagi satu unit 55 MW. dan ini selesainya tahun depan, kemudian PLTp Kamojang ini ditambah lagi 30 MW seresainya z tahun yang akan datang yaitu tahun 1997. Satu proyek lagi yang akan dibangun oleh pLN yaitu PU|GU Gas Combain Cycle Muara Thwar dengan kapasitas 370 MW. tahun 1996, kemudian tadi terah saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa 65 % itu di Jawa bagian Barat disini ada proyek besar yaitu PLIU Suryalaya. Dengan kapasirasnya cukup besar 1200 MW. Akan seresai tahun 1997, ditambah lagi 600 tahun 1998. Jadi nanti pada tahun r99g total di Suryalava kapasitasnya sudah 3.400 MW.

Kemudian Jawa Tengah ada proyek Maung yang sudah lama direncanakan dan dibicarakan secara intensif di Komisi vr DPR untuk segera dapat di bangun dan ahirnya kita rencanakan pada tahun 2.0o2 sudah dapat diselesaikan total kapasitas 360 MW. Tulis selesai tahun ini tapi kecil 13 MW. Wataupun kecil Benda Tulis ini cukup penting karena ini dibangun oleh pLN sendiri dengan kemampuan sendiri dan dengan design dilakukan oleh PLN. Jadi ini cukup penting artinya bagi pT. pLN pesero. Kemudian ada satu proyek yang cukup terkenal untuk Jawa Tengah yaitu PLTGU Tambak Lorok rara-rara tambahan blocknya akan selesai tahun 1995. Kemudian tahun 1996 ada block satu dan block duanya. Urrtuk Jawa Tengah nanti ada masalah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi kenclalakendala yang ada dalam pengembangan ciracap untuk i'dustri dikemudian hari.

Jawa Timur disini juga banyak sekali air yang diman_ faatkan, kita rencanakan tambahan dari sistim pljlA yang sudah ada yaitu di Kesamben 33 MW selesainya tahun 2000-an. PLTGU yaitu menggunakan gas dari sekitar Pulau Madura yaitu Grati 527 MW. yang akan selesai sekitar tahun 1996. dan pLTU Paiton 3. Ini yang dibangun pLN sekitar 400, selesai tahun 2000. dan tambah lagi 400 tahun 200I, Unruk Bali ada satu PLTA yaitu PLTA Ayung yang akan dikembangkan dengan kapasitas 44 MW, selesai tahun 2000-an. yang tidak kalah pentingnya untuk informasi Bapak menteri yaitu kegiatan pem_ bangunan Listrik Swasta di masing-masing propinsi. Di Jawa Barat ada banyak proyek terutama untuk PLTU Batu Bara Jawa Barat 400 MW. selesai nanti tahun 1999. Kemudian PLTGU untuk gas di serpong 400 Mw. dan pLTp panas Bumi Deraiad 110 MW. selesai rahun 1999.

Untuk berbagai PLTP antara lain Gunung Salak, Karaka, Wayang Windu, Patuha, rata-rata akan selesai nanti tahun 199g.

Jawa Tengah cukup berkembang dengan pesat yaitu pLTU Thnjung Jati B, ini kapasitasnya besar 1.320 MW, selesai tahun 1998. Tanjungjati A 1.200, selesai tahun 2001. dan pLTp D 95 MW. selesai tahun 1998, Jawa Timur yaitu PLTU 401, selesai tahun 1998, kapasitasnya besar 1230. Saat ini sudah dimurai mobilisasi dan penyediaan penyelesaian untuk pekerjaan sipil, kemudian PLTU Paiton II dengan kapasitas yung surnu, utrn selesai tahun 1999, kemudian PLTU Awar-awar dengan kapasitas lebih besar lagi 1.320 selesainya rahun 20ol dan pLTU Gas Pasuruan 500 Mw. di Bali Proyek swasra adalah pLTp Bedugul dengan kapasitas 45 MW selesai tahun 199g, kemudian peilu kanri sampaikan yaitu mengenai listrik desa ini secara umum Bali dengan desanya tercatat di pLN 535, tapi kemuclian sampai dengan April 1995 telah kita pasang listrik 56g clesa.

,*i; i:.

Jadi ada tambahan 32 desa, Dan dengan demikian prestasinya sudah 106% sehingga untuk rencana 1996-1997 untuk Bali kami mengucapkan selamat mungkin propinsi pertama yang lebih dari 100 % desanya sudah di pasang listrik. Jadi untuk yang akan datang tidak akan mendapat jatah lagi pak. Thpi Bapak Gubernur, namun demikian tidak usah khawatir karena setiap desa itu akan dilakukan intensifikasinya, oleh karena belum semua rumah itu dipasangi listrik. jadi walaupun dalam caratan rencana itu 0 desa. tetap ada anggaran untuk intensifikasi.

untuk Jawa Timur dari 7.723 desa yang sudah dipasangi listrik status pada April 1995 sebesar 75 %, Untuk anggaran yang akan datang dialokasikan 533 desa tambahan. untuk Jawa Tengah juga demikian dari 7.300 desa dan prosentasinya sudah cukup tinggi 83 %, tambahan untuk tahun yang akan datang 510 dan;

Daerah Istimewa Yogyakarta dari 393 desa prosentasinya sudah 92 %,jadi untuk tahun yang akan clatang ditambah 17 desa lagi. Jawa Barat dari 6.692 desa status April i995 77 % sudah nvara sampai dengan April 1996 diharapkan sudah Bl %, untuk tahun depan ditambah 460 desa.

Kemudian Bapak Menteri masih ada beberapa masalah, saya akan kembali sedikit kepada Gubernur Jawa Tengah dimana kita nielihat bahwa cilacap akan dikembangkan baik untuk suatu

pengembangarr industri dimana juga aka' clibangun pelabuhan laut dan pelabuhan udara, karena sentra inci'sri ini akan dilakukan di daerah Cilacap secara intensif clalam waktu yang tidak terlalu lama. qb

Maka sebenarnya kekuatan pasokan listrik yang ada di Tambak Lorok, Semarang nantinya akan kita sambung ke jaringan listrik 150 KV dan akan selesai pada tahun 1996/lgg7 yaitu dari Ungaran ke New Klaten, dan kemudian nantinya, kalau tadi ada jaringan Ventura sekarang ada jaringan Sutek, yaitu saluran Udara Ekstra Tinggi 500 KV yang akan dimulai dari New Klaten, Klaten Baru menuju ke Thsikm alaya, dari Thsikma_ laya kita turunkan ke cilacap melalui 150 KV nantinya dan dari Tasikmalaya kita tarik ke Barat untuk ke Depok dan ke timur sampai ke Paiton. Dengan demikian tentang kekhawatiran adanya kekurangan daya listrik unruk cilacap tidak perlu terjadi, sebenarnya kalau semua berjalan lancar dan pendanaan dapat didukung oleh Bappenas sesuai dengan rencana program Jawa Tengah, Cilacap akan mendapat daya listrik yang sangar memadai dan Sri Paduka mendukung untuk pengembangan Cila_

cap secara intensif.

Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pak Menteri pada

ini, yaitu dengan upaya pengembangan berbagai industri baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai titipan dari Departemen sebenarnya. yaitu sesuai dengan SKB tersama antara lr4enteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Dalam Negeri menyangkut pajak penerangan jalan umum, dimana ada beberapa daerah yang mengenakan pa.iak penerangan umum ini kesempatan

sangat besar sehingga membuat kurang minat bagi Investor untuk melakukan investasi karena acra beberapa keluha. yang disampai-

kan pada Departemen mengingat cli clalam SKB bersama ini dibenarkan untuk memungut pajak penerangan.ialan itu antara

3_

l0 %.

Sehingga kami menyarankan sesuai ciengan rencana Bapak Gubernur nrenarik investor untuk lebih memperhatikan agar diberikan insentif, clan jangan dipungut terlalu besar di 47

lt

-

1."4d I ...:.:ri.:.i i , ',.'. '' | .::r.;. l'"'+

Tetapi tambah lama pengalaman itu tambah meningkat dan profesionalismenya tambah meningkat. Sehingga apa yang dulu dilakukan oleh pemerintah pada saat ini pihak swasta pun sudah mulai mampu. Dan kalau pihak Pemerintah Daerah juga berminat saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh bapak Gubernur Sumatera Selatan itu. Agar kegiatan itu sifatnya selektif dan profesional dan di sini mungkin pusat bekerjasama dengan Departemen Perdagangan dan Bappenas, mungkin bisa memikirkan kegiatan apa yang mendukung agar kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah betul-betul profesional, produktif dan tidak counter-productive. Kita sering mendengar kabar bahwa sering dikatakan bahwa kegiatan promisi itu sangat tidak efektif, karena pengaturan-pengaturannya tidak profesional dan sebagainya.

Jadi itulah catatan kecil dari kami Bapak Menteri De_ partemen Perdagangan dalam tahun-tahun ini masih mengkonsentrasikan diri pada pembinaan Sumber Daya Manusia di wilayah sendiri, karena memang Departemen perdagangan belakangan ini dengan deregulasi dan debirokratisasi kayaknya kegiatan-kegiatan administratifnya bertambah kurang maka tumpuan utama adalah pada kemampuan-kemampuan sumber dayanya.

Oleh karena itu konsentrasi yang penting adalah saat ini kita sedang melakukan kerja sama dengan bantuan luar negeri, melakukan konsolidasi di dalam Sumber Daya Manusia dan kedua ada gunanya saya sampaikan disini bahwa didalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang, khususnya di dalam antisipasi APEC di Departemen perdagangan kerja sama dengan

DISKUSI WILAYAH B

III

{

IR.

ERMANSYAH JAMIN Staf Ahli Bidang Kelistrikan; Departenten Pertambangan dan Bnergi)

PLN bisa memanfaatkan towernya juga untuk restoran

didalamnya. Demikianlah hal-hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan sebagai titipan dari Departemen Dalam negeri kalau diijinkan, karena ini cross sectoral yaitu dari Departemen perhubungan. Dari Departemen Pertambangan ingin menyampaikan kejada Departemen Perhubungan dalam kesempatan ini yang kaitannya dengan pembagian listrik dan dikaitkan dengan kebijaksanaan Departemen Perhubungan melakukan pembangunan dalam bidang kereta api. Sebagaimana diketahui kemarin ada usul, sebenarnya ini untuk sidang dan paparan yang kemarin untuk Sumatera, namun kami sampaikan di sini karena ada titipan dari Tanjung Enim, Bukit Asam ke Tarahan. Kita sampai saat ini .uaun mengangkut rata-rata 6-8 juta ton pertahunnya. Kemudian dengan pembangunan tadi saya sampaikan, pT pLN Jawa bagian Barat. Dengan kapasitas seresai pada tahun 1997 total 3.400 MW, maka kebutuhan pasokan batubara diperkirakan sekitar 4 juta-5 juta ton. Nah sampai saat ini track jaringan komunikasi ini hanya ada satu jalur, sehingga kelihatannya sudah mulai securitied. Apa yang dirakukan oreh Departemen perhubungan pada saat ini adalah membuat long-siding yang sangat panjang. Jadi kalau kereta yang dari Thrahan ingin ke atas, nanti dari ranjung Enim ke bawah harus minggir duru baru bisa lewat gitu, di beberapa chech point station kami sesuai densan usulan 49

i4?,"

dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang menginginkan dari Thnjung Enim ke Kertapati untuk dua track, kami mengusulkan karena kelaikan Kotif dari muatannya itu sudah jelas, untuk 15 juta ton pertahun. Tentunya bisa dihitun g apabila membuat jaiur

dari ranjung Enim ke Tarahan kelihatannya secara komersial maupun ekonomi kelaikannya jusrified. Demikian pak untuk kami sampaikan. Dengan demikian kami telah menyelesaikan pesan yang perlu kita koordinasikan antar sektor. Terima kasih pak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Baik saya ktra nanti saja pak, karena itu menyangkut sumatera sel.atan, meskipun itu berkaitan dengan kelistrikan di Jawa. Karena Bantbaranya dibawa ke Jawa. Nanti kami rlari

juga akan ikut memikirkan, apakah membuat double track atau ada ahernatif lain mel.altLi rhnjung Api-Api itu terus kemuclian di angkw clari sana. Itu juga seclang kami pikirkan juga. Rel kereta api, rel dari Tanjung Enim ke Kota yang baru ittt. kita lihat lagi nanti. Telekomunikasi, rnasih juga prasarana Bappenas

saya persilahkan clari Parpostel sekal.igus clari pariwisata barangkal.i sr.tclnh mastk sektor produksinya nanti.

IR. SUHANA SUBIADI

SASTRA Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Keparirvisataan, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Parilvisata, Pos dan Telekomunikasi) Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-bapak Gubernur sekalian.

Pertama-tama kami informasikan proyek-proyek di 1996. untuk DKr Jaya ada 1g lokasi, kapasitas 199.000 SSI Jawa Barat 105 lokasi, 424.000 SST, Jawa Tengah 18 lokasi, 12.116 SST, Daerah Istimewa yogyakar_ ta 1 lokasi, 5.000 SST, Jawa Timur 161 lokasi, 361.597 SST, Bali 10 lokasi, 22.022 SST. Jadi ini proyek on going dari pada Repelita VI, di samping itu ada proyek untuk DKI, Jawa Timur yang ditangani PT. Telkom di luar kerja sama operator asing yaitu menyangkut keseluruhan 3 juta SST selama Repelita vI. jadi cukup banyak telepon-telepon yang diadakan untuk Jawa dan Bali ini. untuk Bapak-Bapak ketahui DKI sekarang sudah PT.Telkom akan selesai

mencapai kapasitas 1,8 juta SST dan sudah tersambung Iebih dari

1,1 juta SST. Sebetulnya kota kita secara Asean tidak kalah dengan Singapura, Manila, Bangkok dan Kuala Lumpur apalagi kecil. Jadi masih terus dibangun setiap tahun sekitar t iuta sst selama Repelita VI. Masalah yang barangkali untuk kota_kota besar terutama di DKI adalah bagaimana membangun kabelnya di bawah tanah. Nah ini masalah yang paling rumit. Tapi [ami mempunyai contoh, pilot project di Ujung panclang wakru kora Ujung Pandang itu agak terbuka. yang melaksanakannya itu Departemen Pekerjaan Umum pak. Kantor Wilayah pekerjaan IJmum dan PT Telkom itu hanya memberi order. Dengan Pitching dan Drawing. Jadi seperti di Jepang, MenLri Pembangunan itu hanya Menteri pekerjaan IJmum, yang lainnya f,a

'jft; .f
mengorderkan ke menteri

itu.

Jadi kita mencoba di Ujung

Pandang karena daerahnya masih terbuka untuk berhasil arau tidak koordinasi ini dan tentu saja bapak Gubernur DKI kalau koordinasi ini berhasil kami ingin sekali sesungguhnya masalah koordinasi di DKI berjalan. Seperti Bapak ketahui pembangunan jalan di kebon sirih berjalan bagus sebagai sapta pesona karena dilaksanakan langsung oleh Bapak Gubernur dengan dana-dana dari bangunan-bangunan disekitar jalan itu, jadi ini lebih cepat sebetulnya. Jadi barangkali masalah-masalah yang masih terjadi di DKI yaitu koordinasi untuk jaringan kabel, mudah-mudahan dengan pilot project dari Ujung Pandang ini bisa diterapkan. Sedangkan untuk DKI Jakarta sudah ada mesin pemboran, atau genering, micro genering yang tidak perlu merusak jalan. Tapi masih lemahnya adalah mapping. Sehingga sewaktu menggali di dekat hutan pemboran dengan komputer ini menabrak pam di bawah, sehingga terjadi kerusakan dan ganti rugi yang cukup besar kepada DKI. Jadi barangkali masalah-masalah ini harus kita tertibkan, dalam keterpaduan perencanaan. Juga seperti di Bali pun, karena jalan-jalan dalam arti lahannya masih cukup luas, barangkali masalah-masalah ini masih kita kembangkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Selaku kontraktor sebetutnyaDepartemen Pekerjaan Umum dan yang lain memberi patch_ ing dan pageting, tetapi selalu keangkuhan sektoral yang terjadi dewasa ini adalah meng-kip wujudnya masing-masing. NatL ini saya kira yang harus ditinggalkan.

Kedua, masalah per-Pos-an, sedangkan dari pT pOS Indonesia sudah ada anggaran-anggaran yang masuk DUp untuk 1996. Beberapa proyek pos juga berjalan. Diharapkan clengan tanpa tercela di PT POS Indonesia pelayanan pos pada masyara_ kat akan jauh lebih berkembang, sehingga memungkinkan pela_ yanannya yang lebih baik. a2

Kemudian banyak disinggung masalah ke-pariwisataan,

jadi untuk DKI diusulkan oleh Bapak Gubernur masalah pajak bangunan I disetorkan ke pusat 20 % dan ingin sebagian dikembalikan ke daerah. Dan ini masalahnya belum terearisir sepenuhnya. Thpi kami tampung seluruhnya untuk kita bahas bersama. Jadi masalah bangunan menjadi topik di daerah-daerah.

Kedua, masalah Daerah Istimewa yogyakarta pak. Memang lama tinggal Pariwisata di sana kurang dari dua hari. Jadi ini kontradiksi pak. Kalau pesawat terbangnya banyak, tiap hari, apalagi sampai 24 jam. Pagi datang sore sudah pulang. Jadi lama tinggal hanya beberapa jam saja di situ, tidak perlu nginap. Thpi barangkali yang kami usulkan dan sekarang sudah berjalan adalah obyek-obyek wisata yang dikembangkan terus. Candi Prambanan dengan lokasinya yang dipertunjukan sekarang sudah dikembangkan dengan rakyat langsung ikut dalam pertunjukanpertunjukan itu, sehingga ini bermanfaat untuk Wisatawan Asing melihat terus menerus, dengan keaneka ragaman pementasan. Selain jaman dulu di bulan pertama, sekarang tiap-tiap waktu juga berkembang. Juga ada niat Candi Ratu Bogo yang baru dan nantijuga akan dikembangkan Kawasan Candi yang baru ini saya kira sangat menarik untuk wisatawan. Kemudian di Jawa Barat, kami sebetulnya mendukung sekali apabila jalan selaran itu dikembangkan. Memang potensi sekitar 70 % lokasi Jawa Barat belum terjangkau. Jaman Belanda itu masih terjangkau. Situbagendit yang dulu cantik sekarans agak mengecil, barangkali pendangkalan dan sebagainya. Barangkali ini perlu kita pelajari, untuk masalah-masalah kePekerjaan Umum-an dan sebagainya. Di samping itu Iokasi Jawa Barat Selatan banyak potensial untuk pariwisata. Saya kira jalan Selatan ini dapat dikenrbangkan bahwa hanya beberapa hole saja, 53

i{$ '': l.;' :i,r

' i :':; ..: 1

jalan ini yang belum tembus pak. Kalau ini bisa dikembangkan terutama dari satu lokasi dengan satu lokasi yang lain itu bisa nyambung ke Pangandaran dan Cilacap. Dan ini obyek wisata yang amat penting, sehingga pariwisata di sana, apalagi akan berkembangnya pelabuhan udara di Pangandaran danjuga hotelhotel di sana, maka saya kira ini suatu perkembangan yang sangat cepat nyambungnya ke timur ke Jawa Tengah, dan ke selatannya sampai ke Pelabuhan Ratu. Jadi ini saya kira cukup penting. Juga Bapak-bapak ketahui bahwa di sana ada air terjun yang lebih tinggi dari Niagara Falls yang barangkali belum diketahui. Kebetulan kami berasal dari daerah situ, jadi kami tahu persis dimana letaknya. Jadi potensi pariwisata Jawa Barat Selatan ini amat potensial. Bapak-Bapak ketahui bahwa Pamuk itu larinya dari Australia. Ini barangkali kita harus rahu pak, bahwa pengembangan itu begitu bagus, dan penanganannya begitu caritik dan sebagainya. Juga sisa-sisa Jepang sekarang ini ditinggalkan begitu saja. Obyek Wisata Santolok saya kira perlu. Kalau memang ada usaha untuk melanjutkan rencana Belanda dulu kereta api dari Cikajang terus ke Pemangkep, Cipatuja, ke Pengandaran terus ke Cilangkap saya kira itu hal yang baik. Kemudian barangkali yang penting unruk Bali, bisanya kebudayaan itu masuk sebagai suatu strategi dasar karena situasi yang khas di Bali. Bali itu suatu pulau dengan objek wisatanya yang lengkap, terpadu dengan kebudayaannya yang khas, yang tentu saja tidak bisa terjadi didaerah lain, Bali sudah terkenal clidunia internasional sejak lama, dalam informasi kita selalu menyebutkan Bali kemudian setelah itu pergi ketempat lain selalu begitu, jadi andaikata nanri aksebilitas dari Bali keseluruh Indonesia kedaerah-daerah lainnya, saya kira i'i baik sekali, jacli tetap Bali ini sebagai promosi pariwisata, sebagai corrtoh Kawasan Nusa Dua yang kita kembangkan khusus dan kita juga mulai nlengembangkan kawasan wisata di propinsi lain, seperti di Uiung panclang 54

-:l

dan sebagainya, di Manado dan sebagainya terus kalau misalnya juga di Jawa Barat berkembang dengan Banten Iamanya saya kira ini suatu potensi yang harus dikembangkan, yang penting barangkali dalam suatu kawasan ada suatu gabungan kawasan dimana objek itu saling berputar kunjungan wisatawannya.

Kalau itu merupakan suatu promosi bersama dan terpadu seperti yang dilakukan oleh wilayah propinsi Jambi meskipun objek-objek wisatanya ridak terlalu banyak tapi sangat aktif mempromosikan keluar negeri, mungkin Jawa dan Bali mau bergabung untuk mempromosikan keluar negeri dan ke daerahdaerah asal wisatawan yang suatu hari datang kesana. Demikian bapak Menteri dan Bapak-bapak Gubernur sekalian beberapa info yang kami sampaikan, dan hal-hal yang tercantum daripada usulan dari Bapak-bapak Gubernur akan kami bawa ke Departemen.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: krimakasih Bapak Suhana, jadi tadi saya ingin mengga_ ris bavvahi, pekerjaan-pekerjaan sipil itu baik sekali kalau itu cligabu.ngkan dengan Pekerjaan (Jrnurn, kita sutlah ntelaksanakan nntuk Departemen Kesehatan dan Departernen penclidikan dan Kebudayazn, pembangunan nasional itu harus oleh De_ partemen Pekelaan Urnum, Rumah Sakit juga oleh pekerjaan Unntrn, ittt suclalz baik rneskipun Departemen yang bersangkutan ingin rnengarnbil. kembali, jacli saya kira dokter mengurus orang sakit saja pak, ticlak usah mengurus bangunan , begitu juga gurtt mengu.rus muridnya ticlak usah tnengurus ba.gaitnana rnernbangun sekolnh. Jarli kal.au Telkont itu. juga bisa, clengan tremikian kita 55

ilK^

,; 1;1, t'. 'i.t '. .-:::-?:1 : ' -".ta"

akan bisa menjamin keterpaduan, saya kira kalau Departemendepartemen bisa mengikuti ini juga baik sekali. Selanjutnya, sekarang kita sudah menyelesaikan sektor-sektor prasarana maka kita ingtn melanjutkan ke sektor-sektor Bidang Industri, Bidang Pertanian pak, silahkan Badan Litbang pertanian.

IR.

SJAMSUDDIN ABBAS Kepala Badan Pendidikan dan Latihan pertanian: Departemen Pertanian Terimakasih Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak_ bapak dan lbu-ibu Dewan perwakilan Rakyar, Bapak_bapak Gubernur serta Bapak dan Ibu peserta rapat Konsurtasi yang saya hormati, assalamu'alaikum wr.wb. Saya bukan Kepala Litbang tetapi Badan Diklat sebelum_ nya Direktur Jenderal Perikanan jadi saya alih tugas sejak tang-

gal sembilan. Bapak Menteri serta bapak sekarian dan ibu, dalam pertanian ini sangat komplek sekaii tertutama dalam kpmoditinya karena kami akan bahas secara umum saja. Dalam hal ini khusus dengan apa yang dikatakan oleh Jawa Barat dan Bali tadi mengenai surplus beras ini adanya lumbung padi, Iumbung padi itu sendiri bagi jawa Barar rampatnya agatiioat meningkatkan pendapatan, padahal jelas berdasarkan catatan vans ada dalam swasembada pangan ini banyak dipenuhi oteh iawl dan Bali, jadi peranannya jika saja itu amal maka amalnva rru sudah besar kalau dilihat dari keseluruhan, karena walauoun bagaimana swasembada pangan ini harus clilanjutkan. otrt., karena itu, catatan seperti itu tadi kami mengingat bahwasanya dari areal-areal lahan irigasi tekhnis itu banyak bergeser sekitar 47.000 hektar pertahun dan total mungkin sekitar 95.000 hektar 56

pertahun dari seluruhnya maka catatan dari kami mohon dicegah, jangan sampai bergeser dari lahan irigasi tekhnisi yang +z.ooo hektar pertahun itu. Karena kalau itu sampai tergeser maka swasembada pangan akan terganggu. oleh karenanya lagi kalau saja dilihat dari prestasi sejak lima puluh tahun ini, tampaknya prestasi tahun 1995 adalah yang tertinggi dimana ramalan kita adalah 3,3 % kenaikannya, ini yang harus kita banggakan dan terus kita banggakan dan terus kita pertahankan. Yang kedua adarah masarah perbuahan atau hortikultura, sebetulnya memang dalm pembangunan pelita vI adalah bahwa apa yang dikatakan hortikultura, perikanan dan peternakan adalah sumber pertumbuhan baru. Kalau saja tadinya selalu main diBangkok mungkin ini adalah kekeliruan dari kita semua, tapi kami bangga sekali bahwasanya dengan dibukanya Thman Buah Agrowisata di cilengsi mudah-mudahan masyarakat Indonesia akan tergugah dan semuanya bisa dipenuhi dan rasanya pun enak, untuk itu nanti apa yang dinamakan Bangkok lama_lama akan

menjadi bongkok jadi tidak lagi populer. Dan itulah mungkin harapan kami yang cita rasa dari pada buah yang dihasiikan sendiri. Dan kemudian kami sangat tertarik dengan masalah pantai selatan, kami bangga sekari pada pihak Deparremen pekerjaan Umum yang telah menyiapkan prasarana-nya, sesungguhnya bagi pertanian sendiri apabila prasarana-nya itu masih bisa dijangkau kedaerah-daerah produsen sesuai dengan pendekatan kami adalah dalam agrobisnis dan agroindustri tentunya disini mudah-mudahan pemasarannya akan lancar. sebetulnva sudah digelar suatu pemberdayaan pantai Selatan pada bulan Juni yang lalu, disitu kami gelarkan berbagai macam proyek, diantaranya peternakan, perikanan, tanaman pangan dan jLrga perkebunan dan pantai selatan khususnya mulai Jawa Barat, Jawa Timur kami gelarkan, dan mudah-muclahan ini nanti bergulir clan dilaniutkan 3t

oleh Bapak-bapak Gubernur didalam pengembangannya, apalagi kalau nanti jalan itu sudah lancar, sudah ditinjau prasarananya nanti. Tentang penge-wilayah-an komoditi tentunya kami sepen_ dapat dan kita bahas nanti lebih mendetail pada sidan g rapar. teknis, hanya mungkin titipan-titipan yang tentunya ini ada yang menyangkut sektor lain, walaupun bagaimana ada koordinasi dan sebagai Ketua Pembangunan Tunggal di Daerah itu adalah Bapak Gubernur atau Bupatinya.

Pertama adalah dalam Penyuluhan pertanian. Saat ini memang mohon maaf kami sudah bicarakan dengan Departemen Dalam Negeri juga secara detail ada sedikit, ini katanya setelah

dicek uang kerjanya belum sampai secara utuh. Minta tolong jumlah ini dapat dikembalikan secepatnya dengan demikian supaya para penyuluh itu bergairah kembali. karena memang ini jumlahnya tidak terlalu besar, tapi apakah ini dalam prosedur sehingga terlambat sampainya dan membuat penyuluhnya agak sedikit keterlambatan.

Kedua Pemanfaatan Air, terutama ada Limbah. Di sini memang kami selalu menganjurkan, memang kadang_kadang dari pertanian ada yang menggunakan air dari sumber air primer dan dari nith. Nah ini yang drainase dalam masalah perikanan sering terganggu. Nah sampai-sampai masalah pertambakan kemarin menjadi ramai. Sering air tambaknya terganggu. Nah mohon disini koordinasi dari Bapak Gubernur bersama aparatnya bagaimana mengendalikan limbah ini sehingga drainase atau air limbah ini bisa dimanfaatkan dalam Dertanian.

Yang lain, barangkali ada masalah Wisata. Dalam pertanian ada istilah Agrowisata, ada Wisata Bahari. Nah seringsering dalam pendapatan Wilayah Daerah Wisata itu ada perbedaan pandangan dan perbedaan kepentingan. Oleh karenanya tentunya di sini diharapkan kalau sudah bicara mungkin agrowisata secara utuh adalah wisata itu menggunakan kegiatan pertanian agro yang ada. Kalau toh mungkin ada di sini, juga menggunakan istilah wisata bahari, nah tentunya apa yang ada di situ juga bisa dimanfaatkan juga secara utuh. Katakanlah kalau sudah ada nelayan di situ, mungkin nelayan bisa menjadi Pemandu Wisata dan juga mungkin di situ hasil produk perikanannya juga. jadi istilahnya Cindera Mata. Sering-sering kami dengar pemindahannya adalah pemukiman kembali, ini kembali yang membuat sesuatu yang agak sedikit tidak enak bagi nelayan dan sebagainya. Nah kewenangan itu tentunya koordinasi dari daerah. Alasannya memang kalau di situ adalah nelayan ikan di situ bau, industri yang bau-bau menarik, kadang-kadang, tentunya ini adalah bau ikan. Saya ingat ketika kami berkunjung ke Fransisco, pelabuhan perikanannya pun di situ, tapi begitu hampir dekat situ berbau ikan, tapi ternyata langsung ikannya itu dihidangkan di situ. dan bisa juga si wisata itu langsung nongkrong di situ. Kadang-kadang kalau dari luar itu ingin menggunakan fasilitas tradisional, katakanlah di sini nanti menggunakan perahu layar. nah di sini menjadi pemandu wisata, pada saat dia tidak menangkap ikan, dia menjadi pemandu wisata. Demikian pak Menteri. Terima Kasih dari kanri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Ya, kalau bau ikan nggak apa pak, di kita ini baunya bukan cuma ikan pak. WC-nya nggak jalan, toiletnya bau pesing.

Perindustrian ini saya kira. Departemen perindustrian ini penting sekali buat Jawa ini. Saya persilahkan pak.

IR.

FIRDAUS

ALI

Direktur Jenderal rndustri Aneka;Departemen peri'dustrian Bapak Menteri yang saya hormati. Bapak Ibu anggota DPR RI. Yang terhormat Bapak Gubernur. Bapak dan Ibu_Ibu sekalian. Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami akan mengutarakan sektor industri ini secara umum. Dan kami harapkan bisa menyentuh materi-materi yang dipaparkan oleh Bapak-Bapak Gubernur. Kita tadi mendengar_ kan paparan dari Bapak-Bapak Gubernur, betapa besarnya peranan dari sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan terhadap pendapatan asli daerah. pertumbuhan sektor industri yang cepat pada PJP I yaitu sebesar 12 % per tahun itu tidak bisa dipungkiri telah memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan ekonomi di daerah dan pendapatan asli daerah. Ekspor hasil industri yang merupakan tulang punggung dari pada pertumbuhan industri juga terus meningkat. pada tahun 1995 diperkirakan ekspor hasil industri mencapai 26 milyar dolar. Tahun 1998 ditargetkan sebesar 55 milyar dolar, berarri dua kali lipat. Lalu kita lihat secara teliti dari 26 milyar dolar tadi, 55 % ekspor hasil industri masih didominasi oleh tisa komoditas ekspor kita yaitu: OU

Pertama Industri Tekstil dan Produk Tekstil, ke-dua Industri Kayu dan Rotan dan ke-tiga industri kulit, pabrik kulit, khususnya industri sepatu. Lalu kalau kita lihat andalan ekspor

dan komoditas di Jawa dan Bali masih berrumpu pada tiga komoditas ini. lalu kalau kita lihat lagi andalan ekspor masih bertumpu pada adanya keuntungan komparatif berupa Sumber Daya Alam dan keberadaan tenaga kerja yang banyak dengan upah yang kompetitif. Kita berusaha keras mengubah keuntungan komparatif ini dengan penguasaan teknologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga menjadi keuntungan yang kompetitif. Lalu kalau kita lihat ketiga komoditas ini merupakan product fashion, dimana design, mode, corak dan sebagainya sangat cepat berkembang. Sehingga dengan demikian kalau kita ingin meningkatkan ekspor dan pertumbuhan dari pada industri ini maka kecepatan respon untuk mengantisipasi perubahan pasar harus cepat dilakukan. Dengan demikian keberadaan sporting industry mesin pendukung masih penting. Di samping tentunya prosedur ekspor import yang sangat sederhana. Lalu kalau kita lihat dari contoh Pak Basofi mengatakan mengenai tas kulit misalnya tadi. Kesulitan kunci itu merupakan refleksi dari pada hal ini. Bukan hanya keberadaan kuncinya saja, tetapi designner pada kuncinya cocok dengan designner tas kulitnya. Sehingga kita bisa gambarkan betapa pentingnya sporting industry untuk mendukung pertumbuhan dan ekspor dari pada ketiga komoditas fashion tadi. Lalu kami ingin menggarisbawahi kepada BapakBapak Gubernur bahwa keterpaduan dalam mendukung pertumbuhan sektor industri tidak hanya keterpaduan dengan sektor antar sektor pembangunan tetapi juga keterpaduan antar wilayah. Misalnya saja industri TPT, indusrri kulit, industri kayu yang berada di wilayah-wilayah tersebut tidak sepenuhnya misalnya indr.rstri hulu yang berada di wilayah yang sama dengan industri hilirnya. Contoh misalnya industri kayu di Bali. bahan bakunya

berasal dari lawa dan Kalimantan. Industri kayu yang berada di Jawa, juga industri hulu yang berada di luar Jawa. Industri sepatu yang berada di DKI, industri hulunya berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat, demikian seterusnya. Sehingga dengan demikian keterpaduan pengembangan antara industri hulu dan hilir sangar penting antar wilayah tersebut, bukan hanya antar sektor pembangunan. Misalnya saja kami sekarang.sedang mengusahakan pembangunan pengembangan keterpaduan program antar wilayah dalam mendukung pengembangan sektor industri sangat penting

artinya. Kami menggaris bawahi hal ini karena kalau kita lihat hasil dari pada Konregbang yang disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur DKI tidak terlalu merinci akan koordinasi dan kerja sama antar wilayah ini dalam memacu pertumbuhan sektor industri. Terutama untuk meningkatkan ekspor hasil industri. Dua program yang diajukan ke pemerintah pusat sama sekali tidak menyentuh koordinasi pengembangan antar wilayah tersebut.

Kemudian kalau kita lihat lagi perrumbuhan ekspor hasil industri akhir-akhir ini, maka tiga andalan komoditas ekspor tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan industri tekstil yang selama ini menjadi primadona dari pada ekspor hasil industri mengalami pertumbuhan yang negatif pada kuartal pertama 1994 dan sekarang hanya tumbuh sekitar 4 vo. Tentunya ini membawa efek yang sangat luas bagi pertumbuhan sektor industri khususnya pertumbuhan ekspor hasil industri. oleh karena itu Bapak Menteri Perindustrian telah menerapkan kebijaksanaan produk-produk unggulan yang akan dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan clari pada ekspor hasil industri. senrentara telah ditetapkan sepuluh produk hasil unggulan yang dasarnya dilakukan melalui kinerja dan potensi ekspor dari pada produk unggulan tersebut.

,

Kemudian peranannya yang penting dalam memperkuat struktur industri nasional serta peranannya dalam menumbuhkan sektor industri lainnya- Kesepuluh komoditas produk unggulan itu antara lain adalah tekstil, kayu, kulit, makanan, minuman,

pulp, kertas, pengolahan karet, logam mesin elektronika dan kelapa sawit. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Gubernur Jawa Barat mengenai produk unggulan Jawa Barat, memang kita sedang melakukan studi-studi komunitas dalam menetapkan produk-produk unggulan tadi. Sehingga dengan demikian ini kami belum bisa menyampaikan produk unggulan per wilayah. Namun demikian kalau kita lihat secara sepintas, produk unggulan dari pada wilayah-wilayah Jawa dan Bali bisa kita lakukan berdasarkan dari tadi dasar-dasar perhitungan ketetapan dari pada produk-produk unggulan tadi. Dengan mudah Jawa Barat adalah tekstil, sepatu dan mungkin juga kayu dan elektro-

nika. Lalu kemudian perlu ditengok lagi pengembangan dari industri kecil, karena kita sudah menetapkan industri kecil ini harus semakin mandiri dan harus mampu menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian kita harus menengok permasalahan yang dihadapi oleh

industri kecil di masa mendatang. Masalah klasik dalam pengembangan industri kecil ada tiga hal yaitu permodalan, teknologi dan pemasaran. Salah satu fokus yang akan dilaksanakan oleh sektor industri, terutama Departemen Perindustrian dalam mengembangkan industri kecil adalah mengusahakan bagaimana industri kecil ini pada suatu saat mampu untuk menolong dirinya sendiri.

Sehingga ketergantungannya kepada orang lain dan kepada pemerintah bisa dikurangi dan dihindari di masa yang akan datang. OJ

OIeh karena itu dengan demikian fokus pengembangan Sumber Daya Manusia industri kecil menjadi hal yang teramat penting. Pengembangan Wirausaha, pendidikan latihan, manajerial dan ketrampilan menjadi hal yang teramat penting bagi pengembangan industri kecil. Saat ini ada sekitar 3 juta unit industri usaha kecil yang berada, paling besar di Jawa dan Bali. Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia ini kami berusaha untuk dan sedang bekerja keras untuk mengintegrasikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki secara nasional, baik yang berada dibawah Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kami sedang mengembangkan program-program terpadu yang secara menyeluruh untuk bisa memberikan pendidikan pelatihan kepada industri kecil itu. sehingga dengan demikian indusrri kecir ini bisa lebih mandiri dan meningkatkan kinerja usahanya. Pengembangan Industri di Jawa dan Bali ini sangat penting artinya karena telah membuktikan bahwa industri kecil ini mampu memberikan penyerapan tenaga yang banyak, pemerataan usaha dan kesempatan untuk melakukan pengemban_ gan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu kami menghimbau pemerintah daerah untuk secara intensif dan terpadu mengembangkan industri kecil ini terutama fokusnya adalah pengemban_ gan Sumber Daya Manusia di industri kecil ini.

Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah masih adanya peraturan-peraturan daerah, ketetapan_ ketetapan daerah yang berhubungan langsung dengan biaya-biaya produksi. Tidak kurang dari 35 jenis pungutan daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah dan ketetapan dari pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut biaya dari 64

pada produksi itu. Hal ini tentu saja menambah beban biaya dari pada sektor industri dan akan mengurangi daya saing dari pada sektor industri. Termasuk diantaranya adalah biaya penerangan umum, penerangan jalan itu dimasukkan menjadi biaya produksi dan harus dibayar oleh sektor industri. Saya kira hal-hal ini perlu diteliti dan dievaluasi kembali oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk membantu pengembangan industri di daerah.

Lalu kemudian beberapa proyek pengembangan yang perlu mendapat perhatian dari bapak bapak Gubernur, antara lain adalah di Jawa Barat dan di Jawa Timur perlu dikembangkan sporting industri untuk elektronika. Proyek ini sangat penting artinya karena elektronika tadi merupakan salah satu produk unggulan ekspor di samping itu merupakan produk yang mempunyai teknologi dan produc design yang sangat cepat berkembang. Sehingga keberadaan dari sporting industry electronika akan menambah daya saing dari pada industri ini. Kemudian kami sedang mengembangkan pula industri kecil dan kerajinan di Yogyakarta. Bersama dengan Bapak Sri Sultan Hamengku Buwono X, kami sedang mengusahakan pengembangan dari pada industri kecil dan kerajinan ini secara terpadu, kami mohonkan bantuan dari Bapak Gubernur yogyakarta untuk pelaksanaan dari proyek ini.

Kemudian industri tekstil, produk tekstil di sentra Majalaya dan Pekalongan. Dalam hal ini kami sedang mengusahakan melakukan restrukturisasi, modernisasi fasilitas dari pada kedua sentra itu melalui re-kondisi dari pada mesin-mesin tekstil. Kami sedang berhubungan dengan Korea dan jepang untuk mendapatkan mesin-mesin tekstil yang kondisinya masih baik, kami rekondisi di industri mesin reksril yang beracla di dalam negeri. of,

Sehingga dengan demikian maka kinerja dari pada kedua sentra

ini dapat lebih meningkat dan pemasarannya bisa diserap kembali.

Industri Kulit, Relokasi industri kulit, penyamak kulit dari DKI pak. Sekitar 15 industri penyamakan kulit sekarang ini merelokasi industrinya ini ke daerah. Tapi belum mendapatkan lokasi yang baru, sedangkan pemerintah DKI telah mengisyaratkan untuk pindah, karena pencemaran lingkungan dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang dari pada DKI. Oleh karena itu saya kira menjadi kewajiban pula bagi Gubernur DKI untuk bisa mencarikan jalan keluar, kemana relokasi dari pada industri ini harus dilakukan, karena keberadaan dari pada industri penyamakan kulit ini penting sekali untuk mendukung industri hilir dari pada kulit yang banyak di sekitar DKI dan Jabotabek.

Kulit di Garut Jawa Barat, ini juga belum tuntas, padahal ini sangat penting bagi mendukung industri kulit terutama industri yang berskala kecil. Saya kira hal-hal ini Pak yang ingin saya sampaikan, Terima Pengelolahan Limbah dan Industri

kasih Pak.

Menteri

:

Terima kasih Pak Dirjen. Saya lanjutkan saja perdagangan, kepala BPEN saya persilahkan.

IR. ARIFIN L.

GAOL Kepala Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti); Departemen Perdagangan Terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Gubernur Bapak dan ibu sekalian, yang ingin kami soroti adalah mengenai yang tadi sudah disebutkan bahwa ekspor kita belakangan ini agak melandai. Bukan turun tapi perkembangannya melandai dan

ini di-identifikasikan karena salah satu tentu daya saingnya menurun di samping adanya pasar-pasar kita itu agak jenuh.

Untuk lbu dan Bapak-Bapak ketahui bahwa produk ekspor kita itu terkelompok dalam 23 produk utama yang mencakup 85 % dari total ekspor non migas kita dan produk-produk ini diekspor ke 20 target pasar utama. Jadi ke 23 kelompok inilah yang tadi agak melandai yang telah dijelaskan dari Departemen Perindustrian. Langkah-langkahnya tentu telah dilakukan untuk bagaimana kita terus meningkatkan daya saing ini diantaranya tentu kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang harus dilakukan pemerintah. Sedangkan menghadapi pasarpasar yang jenuh, kami dari Departemen Perdagangan berusaha mencari pasar-pasar baru. Pasar-pasar baru ini sebenarnya cukup banyak umpamanya di Asia Tengah, di Afrika Selatan, di Amerika Latin, dan di negara-negara Timur Tengah. Di samping itu Departemen Perdagangan juga mengadakan langkah-langkah strategis yang tadi juga ditanyakan oleh beberapa Gubernur mengenai produk-produk potensial. yang dilakukan oleh Perdagangan adatah memilih produk potensial berdasarkan potensi pasar yang ada. Dan produk-proclrrk yang dipilih ini lebih ditujukan untuk industri-industri atau pengusahapengusaha kelompok kecil dan menengah. 67

ji'$|:

t-.

i

i

:....: l ':.-::_.|"::;'i i .: i

I I

Sehingga kriteria yang ditetapkan untuk pilihan komoditi ini adalah laju pertumbuhan import selama lima tahun terakhir yaitu 1990-1994 itu di atas 2A %. Kriteria yang kedua adalah produk ini diproduksi dengan menggunakan teknologi rendah, menengah dan madya. Jadi kita exclude, produk-produk yang mengguna-

kan teknologi tinggi. Dan yang ketiga adalah nilai importnya negara tersebut tidak lebih dari 10 juta per rahun. Maksudnya apa ? Yang sering terjadi adalah kalau potensinya besar, nilai import_

nya tinggi biasanya mereka itu selalu minta order apakah bisa kita langsung 100 container per bulan. Kelihatannya ini tidak mungkin dipenuhi oleh kelompok-kelompok pengusaha kecil dan menengah. Hasil dari pada identifikasi produk potensial ini sangat mengagumkan sekali atau surprise sekali. Ternyata yang memenuhi kriteria tadi di pasaran Amerika itu terdapat g.000 produk. Yang bisa sebenarnya melihat dari kemampuan tekno_ logi, permintaannya besar dan importnya kecil ternyata jumlah produknya itu sangat banyak sekali. Sampai sekarang telah terkumpul di 10 negara; di Amerika itu ada 8.000, di Italia ada 483 item, di Inggris ada 420 item, di Kanada ada 69 item, bahkan di Malaysia ada 1.020 produk item. Dan mudah-mudahan pada tahun anggaran ini seluruh target pasar kita yang 26 akan bisa kita identify produk-produk andalan atau potensial yang memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Kalau daftar produk ini sudah kami terima tentu tugas dari kami nanti adalah meneruskan kepada daerah-daerah maupun melalui asosiasiasosiasi. Dan diantara produk ini memang sebagian ada yang sudah kita produksi dan sebagian belum kira produksi. Teniu ini menjadi peluang atau tantangan bagi kita semua, apakah kita mampu nanti untuk bisa memproduksi barang-barang yang tadi secara pasar permintaannya sangat besar, teknologinya kita mampu memenuhinya dan permintaannya pun tidak terlalu besar.

1

Ini tentu nanti mudah-mudahan tahun depan bisa diteruskan dan daftarnya sudah ada di kami. Dan selanjutnya tentu tugas instansi terkait untuk bagaimana supplynya supaya bisa disedia-

kan, di samping nanti kami dari Departemen perdagangan

bersama kantor-kantor yang berada di luar negeri akan membantu

dunia usaha bagaimana untuk mencari kontak dagang. Dari produk-produk yang nanti diidentifikasi ini juga sudah ditelusuri siapa importirnya. Jadi ini nanti akan sangat menolong untuk importir kita atau eksportir kita untuk selanjutnya mengadakan kontak dengan mereka. Yang kedua , yang ingin kami soroti adalah mengenai bagaimana caranya kita memperkenalkan potensi daerah terutama

untuk produk-produk ekspor non migas kita. Jalur yang kita ini adalah kita melakukan langsung promosi ke luar negeri, yaitu melalui misi dan mengikuti pameran-pameran, tapi kita juga ada di dalam negeri mengikuti pameran-pameran. tempuh selama

Departemen Perdagangan melakukan kegiatan setiap tahun yang disebut Pameran Produk Ekspor dan di beberapa daerah ada kegiatan yang disebut pameran produk Ekspor Daerah. Antara PPE ini dan ppED ini ada keterkaitan. Oun biasanya PPED ini sebagaimana belajar sebelum dia datang ke tingkat nasional. sebab PPE ini biasanya dihadiri tidak kurang dari 5.000 pembeli dari begitu banyak negara, pak. yang ingin kami usulkan kepada Bapak-Bapak Gubernur adalah selama ini perwakilan atau utusan dari propinsi itu by company tidak by region. Kenapa saya usulkan supaya Gubernur itu bisa juga mengusulkan partisipasi dalam pameran itu dalam bentuk paviliun yang besar. Karena biasanya pembeli-pembeli itu baru mau datang kalau dia itu bisa melihat produk yang sebanyakbanyaknya dan pilihannya juga cukup lengkap. ov

;fgj -:L:1.1

: r

Kalau produk itu dipamerkan hanya beberapa perusahaan itu akan sulit bagi kami untuk mengundang mereka, karena memang ongkos untuk datang ke Indonesia ini tidak kita bayar pak. Mereka akan datang sendiri, sehingga sebenarnya kalau kami hitung-hitung minimal 30 perusahaan dari kelompok produk itu harus ada di dalam satu exhibition. Sehingga kalau saya datang dari Amerika atau dari Eropa itu ongkos saya itu bisa....(?), karena akan bisa bertemu atau melihat produk-produk yang dihadirkan oleh banyak perusahaan. Pada waktu kami ke Counterveen pak, di sana bisa kita lihat umpamanya sepatu, itu dihasilkan oleh hampir seluruh propinsi di Cina dan company yang ikut memamerkan produknya itu ada ratusan. Sehingga kita tidak heran kenapa kalau di Cina itu ratusan ribu pembeli datang tiap tahun ke sana, karena memang pembeli itu sangat puas, dia bisa memilih bermacam_ macam tipe kualitas atau pun mutu yang diinginkannya dari berbagai daerah yang ikut berpameran pada saat itu. Itu sebab_ nya kami usulkan juga dalam pameran produk ekspor kiranya seluruh potensi daerah ini bisa kita tunjukkan, sehingga nantinya Indonesia ini makin dapat diyakini oleh pembeli di luar negeri, sebagai pemasok yang bisa men-supply kebutuhan mereka dengan lengkap, ini yang kami sarankan. Tadi dari Bapak Gubernur Jawa Timur ada mengusulkan mengenai atau menyinggung mengenai bantuan teknis pak kepada pengusaha-pengusaha di daerah Dati II. Dan ini saya kira ini akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri, karena memang untuk dapat kita berdaya saing yang tinggi ke satu pasar memang diperlukan langkah-langkah di dalam negeri yaitu menyesuaikan produknya dengan requirement pasar. Untuk ini biasanya kita perlukan tenaga ahli yang bisa memberi advise kepada perusahaan-perusahaan ini dalam menye_ suaikan kualitasnya, mutunya dan lain sebagainya. 70

'":;

Selama ini yang dilakukan oleh perda gan1an adalah technical asisten ini kami peroleh dari donor seperti Getro GTZ, dari UNDP, UNTAG. Dan ini baru sedikit sekati pak dialokasikan dalam APBN. Sehingga kalau kita mau membanru pengusaha-pengusaha untuk bisa memasuki pasar, maka sebenarnya tehnical asisten input ini sangat strategis sekali harus disediakan oleh pemerintah, karena mendatangkan konsultan itu sangar mahal. Ada SKIM yang tersedia itu dari Dewan penunjang Ekspor, tapi terbatas jumlahnya. Sehingga tadi saya gembira sekali ada imbauan dari Bapak Gubernur Jawa Timur kalau saya tidak salah itu juga ada input-input renaga ahli di dalam membina atau membantu pengusaha dalam peningkatan, penyesuaian produknya supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya kira ini yang ingin kami sampaikan dan yang terakhir mungkin kami ada titipan Pak mengenai program perdagangan dalam negeri. yang akan dilakukan di dalam DiP yang akan datang adalah salah satu yang mungkin Bapak tidak asing lagi adalah peningkatan produksi dalam negeri, yang dulu Bapak pimpin. Ini tentu akan menjawab tadi berbagai macam masalah dimana banyak barang import akan masuk di dalam negeri.

Untuk membendung mereka dengan tarif mungkin itu agak sulit, tentu yang kita lakukan adalah kita melakukan campaigne bagaimana supaya masyarakat kita lebih senang mengembangkan produksi dalam negeri. Sebagai contoh umpamanya yang telah dilakukan oleh Departemen perdagangan adalah mem-persulit supermarket. Kalau ada produk lokal, kalau bisa itu yang ditonjolkan di depan, jangan justru produk lokal itu ditaruh di belakang, produk import yang di depan. Jadi saya kira langkah-langkah ini bisa dilakukan oleh para Gubernur atau Pemda. setempat disamping nanti langkah-langkah dalam rangka campaigne publication dan sebagainya. Terima kasih, pak. 7L

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak mau disampaikan.

Arifin.

Departemen Koperasi ada yang

MAYJEN. PRIBADI POEDJAJADI Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan pembinaan Pengusaha Kecil) Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, Bapak bapak Gubernur, Bapak bapak dari anggota DpR, dan rekanrekan eselon I, para hadirin yang saya hormati. Barangkali tadi sehubungan dengan presentasi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta mengenai penyaluran dana BUMN pak. Jadi dapat kami jelaskan mengenai prosedur penyalurannya. Secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa dana keuntungan 1 sampai 5 % ini untuk tahun 1995 dialokasikan untuk seluruh Indonesia sejumlah 268 milyar. Untuk propinsi_ propinsi yang hadir pada siang hari ini, DKI Jakarta ada g,5 milyar kemudian yang sudah disalurkan ada 3,3 milyar atau 39 %; Jabar 31,4 milyar dan sudah disalurkan 7,3 milyar, atau 23 %; Iawa Tengah 38,1 milyar, sudah disalurkan 16,5 milyar atau 43 %. DIY 4,6 milyar, yang sudah disalurkan 2,6 milyar, ada 55,7 %; Jawa Timur 36,2 milyar yang sudah disalurkan ada 14,6 milyar atau 40,4 % dan Bali 3,9 milyar yang sudah disalurkan 2 milyar atal50,5 %. Jadi penyalurannya untuk propinsi-propinsi Jawa dan Bali

ini rata-rata masih dibawah 50 % pak. Meskipun demikian, ini

sudah lebih tinggi dari pada waktu kita mengatur clengan caracara lama Pak. 72

Pengaturan mengenai penyaluran dana BUMN ini untuk sekarang ini diatur melalui SK. Menteri Keuangan 2132, kemud_

)

ian pengaturan berikutnya dengan SKB dua Dirjen, Direktur Jenderal BUMN dan Direktur Jenderal BPK. pokok-pokok pengaturannya adalah bahwa pada tahun ini, mulai tahun 1995 itu penyalutan dana BUMN dilaksanakan melalui alokasi dana per propinsi Pak, yang didasarkan pada jumlah desa tertinggal dan jumlah realisasi penyaluran tahun-tahun sebelumnya. Kemudian diadakan juga alokasi mengenai BUMN yang membina setiap propinsi sehingga jumlah BUMN di setiap propinsi dapat diatur dan dialokasikan.

Yang keti ga pel aksan aanny a i tu di serahkan .kepada Bapak:Bapak Gubernur di Daerah Tingkat I, dengan membentuk forum-forum Koordinasi Pembinaan Koperasi aan npX. Jadi ini diserahkan sepenuhnya kepada Bapak-Bapak Gubernur, tentunya didalam forum tersebut juga termasuk BUMN-BUMN yang ditugaskan untuk membina di propinsi-propinsi itu. Dan dengan demikian, maka diharapkan bahwa Bapak-Bapak Gubernur dipat

mengetahui dan memberikan prioritas kepada kelompokkelompok yang perlu dibina di daerahnya itu. Berbeda dengan cara lama dimana BUMN-BUMN membina di daerah tanpa diketahui oleh Bapak-Bapak Gubernur.

Demikian pokok-pokok pengaturan dari pada penyaluran dana BUMN, barangkali perlu kami sampaikan Bapak Menteri bahwa penyaluran dana BUMN ini sebenarnya berbeda dengan penyaluran permodalan, karena di sini BUMN-nya aktif membina koperasi dan pengusaha kecil di daerah itu. Dan biaya pembinaan ini ditanggung penuh oleh BUMN-nya sehingga sebenarnya penggunaan dana ini sangat membantu untuk koperasi-koperasi dan pengusaha kecil yang ada di daerahnya. Demikian yang pertama Bapak Menteri

.

:c#' -':-;,;1:

-. r..'-. :i:;:

{".udian yang kedua, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI juga bahwa pada iahun anggaran 1996/1997 terdapat proyek pengembangan kewirausahaan. Saya kira ini sejalan dengan pernyataan Bapak Sri Paduka bahwa memang jiwa wiraswasta terutama untuk yang kecil-kecil dan koperasi ini masih kurang mendukung. Oleh sebab itu Bapak Presiden pada tanggal 12 Juli 1995 mencanangkan Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan dengan Inpres No. 4 tahun 1995. Dimana pelaksanaannya di daerah-daerah dikoordinir dan sekaligus menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bapak-B apak Gubernu r.

_.

Demikian barangkali Bapak Menteri yang dapat kami

sampaikan, terima kasih.


krima kasih Pak Prtbadi. Dari Departemen Kehutanan, ada yang ingin disampaikan, tadi katanya hutan produksi supaya dijadikan hutan lindung kembali. Saya kira menarik.

IR. TRIYONO Staf Ahli Bidang Kelembagaan dan Adrninistrasi Kehutanan Departernen Kehutanan

Terima kasih Bapak Menteri. Bapak-Bapak Gubernur, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak hadirin yang saya hormati. Setelah kami mengamati laporan dari Bapak_Bapak Gubernur dari isu-isu pembangunan yang berkaiian derryan masalah kehutanan terutama hanya satu masalah, yaitu d-ari

t'

beberapa hal semuanya terpusatkan pada bagaimana kita dapat menjaga keselamatan hutan, tanah, air terutama di daerah aliran sungai dan di pantai-pantai Utara Jawa. Seperti halnya apa_apa

yang dikemukakan Bapak-Bapak Gubernur, hal-hal yang dikemukakan dalam program-program dan proyek yang akan diajukan sudah sesuai dan sejalan dengan apa yang telah direncanakan dalam program di Departemen Kehutanan terutama program penyelamatan hutan, tanah dan air. Seperti Bapak_Bapak

ketahui bahwa dalam rangka dalam prioritas Departemen Kehutanan untuk Jawa dan Bali, beberapa prioritas yang kita sampaikan adalah untuk di dalam kawasan hutan adalah penyela_

matan hutan, tanah dan air. Dan yang kedua, untuk di luar kawasan hutan.

Yang terpenting bagi kami untuk kami informasikan dalam pertemuan ini adalah mengenai pengembangan pembangunan hutan di luar kawasan hutan, yaitu dengan adanya yang disebut hutan rakyat. Hutan rakyat ini akan kita prioritaskan pembangunannya dengan menyediakan bibit-bibit yang unggul, permodalan-permodalan dan juga akses permodalan dari hasilhasil produksi dari hutan rakyat. Masalah pembangunan hutan rakyat yang di Jawa dan Bali sampai sekarang sudah nampak sekali keberhasilannya. Kecenderungan-kecenderungan untuk hasil-hasil dari hutan rakyat berbicara dalam ekonomi rakyat mulai terasa. Antara lain misalnya saja yang terbukti di hutanhutan yang sekarang telah kita bangun di Madura, dimana Madura dalam beberapa tahun yang lalu merupakan tanah yang kering, sekarang sudah mulai adanya sumber-sumber air di tanah-tanah yang ditanami hutan-hutan rakyat. Kemudian juga di Magelang dan sebagainya dimana hutan-hutan sudah tumbuh dengan baik maka ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang di dalam dan sekitar hutan sudah mulai mengadakan

ild;

peningkatan-peningkatan perkapita income-nya. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak-Bapak Gubernur yang telah menyisihkan sebagian dari pada APBD-nya untuk menyediakan bibit-bibit unggulan dan sebagainya dalam rangka penghijauan dan reboisasi seperti yang dilakukan di Jawa Timur dan sebagainya.

Kemudian juga pembangunan hutan rakyat

ini pun akan sangat membantu gerakan yang telah diutarakan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur tadi adalah gerakan untuk kembali ke desa. Sehingga dengan demikian agribisnis yang ada di desa dapat dibantu dengan penyediaan bahan baku yang di dapat dari hutan rakyat. Kemudian menyinggung masalah-masalah yang dikemukakan Bapak Gubernur Jawa Barat tadi mengenai kemungkinan untuk merubah sebagian dari hutan produksi menjadi hutan lindung di daerah Jawa Barat dan sebagainya kami akan sangat membantu masalah tersebut apabila nanti kalau pemadu serasian antara BPHK dan rencana tata ruang telah terselesaikan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian RTRWP nanti akan menjadi suatu acuan tunggal bagi kita sekalian. Sekian Pak kami rasa dari tanggapan kami. Terima kasih.

DISKUSI WILAYAH B-W

EFENDI Lingkungan Hidup Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dalam kesempatan ini

kami dari Departemen Lingkungan Hidup merasa gembira sehubungan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam. Kami perhatikan Bapak Gubernur sangat peduli terhadap hal-hal tersebut, apalagi Bapak Gubernur Bali. sebagai contoh masalah yang telah dikemukakan Bapak Gubernur Jawa Barat, di Bali pun ada Hutan produksi, tetapi dengan kebulatan tekad Bapak Gubernur Dinas Kehutanan tidak boleh menebang. Hal ini sebagai salah satu upaya Bapak Gubernur untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup di Bali. Dengan demikian Benteng Alam dan Ekosistem hutannya terjamin. Itu merupakan salah satu langkah cepat yang dilakukan oleh Gubernur,

tanpa menunggu pemaduserasian. Jadi kegiatan pelestarian Sumber Daya Alam dapat terjamin di Bali.

Mengenai pertanyaan Bapak Gubernur Jawa Barat, ten tang peraturan pelaksanaan UU No.4 Tahun 19g2 dan UU No. 74 tahun 1992 sudah ada yang keluar peraturan-peraturannya, termasuk dalam bentuk keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Adapun mengenai peraturan pemerintah memang masih proses,

untuk ini melalui Bapak-Bapak yang terhormat anggota DpR nanti dapat kami sampaikan beberapa hal yang sudah ada pada kanii untuk Bapak dapat pergunakan di Jawa Barat khususnva.

Sebagai tambahan untuk di Jawa Tengah kami juga terta-

rik adanya kegiatan penyelamatan Taman Nasional Laut Kari_ munjawa, karena memang salah satu program di dalam sasaran perhatian dari Departemen Lingkungan Hidup adalah perlindungan ekosistem kelautan. Dan kami rasa Jawa Tengah telah beru paya untuk langkah-langkah ini, dan saya rasa juga DKI Jakarta untuk program Kepulauan Seribu. Yang lebih penting di dalam kegiatan penyelamatan ekosistem kelautan ini adalah pelaksanaan yang mengarah kepada exim-plant di dalam upaya untuk pentatan dan penegakan hukumnya, sehingga benar-benar jangan sampai kekayaan ekosistem kelautan ini rusak akibat kurangnya langkahlangkah untuk pentaatan serta penegakan hukum. Untuk ini kami titipkan kepada Bapak-Bapak Gubernur yang memiliki ekosistem kelautan yang perlu diselamatkan untuk lebih mengarahkan program-program kegiatannya ke arah tersebut. Untuk Jawa Tengah juga kami rasa Nusa Kambangan ini ada baiknya untuk menjadi prioritas bagi Jawa Tengah untuk

diselamatkan. Apalagi nanti Cilacap akan menjadi Kawasan Industri tentunya juga ada dampaknya kalau kita tidak merakukan penyelamatan terhadap Kawasan Nusa Kambangan. Selain untuk pelestarian kekayaan Sumber Daya Alamnya, tetapi juga untuk menjamin fungsi rekreasi bagi para industriawan yang bermukim di Cilacap. Nusa Kambangan ini akan juga merupakan suatu atraksi yang dapat dimanfaatkan. Kami juga sangat menghargai langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur dengan telah memulai pembangunan Pusat Pengendalian Limbah Industri. Kami rasa hal semacam ini dapat dikembangkan di propinsi-propinsi yang lain, terutama propinsi yang mengembangkan keindustriannya.

Dengan demikian harapan kita betul-betul kekayaan sumber daya alam termasuk juga lingkungan itu terjamin dengan baik. Dalam sasaran Pelita VI, upaya pengelolaan lingkungan hidup itu sasarannya adalah pembinaan kemitraan dan kelembagaan, maka dari itu kami sangat mendorong langkah-langkah yang dilakukan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup dengan meningkatkan kemitraan, baik dengan jajaran lembaga swadaya masyarakat maupun dengan pihak swasta. Sehingga keberhasilan penyelamatan lingkungan hidup dapat dilakukan bersama-sama dan cepat tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Selanjutnya juga kami ingin menitipkan kepada Bapak Gubernur Bali, bahwa dalam waktu dekat Bappeda pusat akan membentuk Bappeda Wilayah dan Denpasar akan diminta untuk menjadi tempat kantor Bappeda Wilayah yang akan mengkoordinasikan dengan propinsi NTT, NTB dan Timor Timur, termasuk

Bali. Adapun mengenai Jawa, yang harapannya juga setiap propinsi akan membentuk Bappeda, koordinasinya melalui Bappeda Pusat, termasuk Kalimantan juga akan dikoordinir dari kantor Bappeda Pusat di Jakarta.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Effendi. Saya kira sekarang giliran pak Dirjen Bangda untuk menyampaikan pesan-peson terakhir.

t..--

I ',8r.

; r+i l-'.+' i ': 't;.' l,-':.

DRS. FEISAL TAMIN Direktur Jenderal Pembangunan Daerahl Departemen Dalam Negeri

Dari kesepakatan Wilayah B, Bali dan Jawa,

maka

ditelorkan lima permasalahan dan delapan program. Kalau kemarin wilayah A dengan hasil delapan program, kemudian menentukan siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk mensukseskan dan meng-goalkan program itu sehingga berhasil dan bisa dioperasionalkan, maka mungkin untuk wilayah B ini Sekretariat Bersama Wilayah itu perlu diperankan untuk mendorong supaya berhasil dan memantau serta bagaimana nanti mengoperasionalkan secara bersama-sama. Jadi peranan Sekretariat Bersama Wilayah ini mungkin akan penting sekali dalam hal ini. Dari kesepakatan yang menyangkut peningkatan kualitas dan mutu perencana, Bappeda sangat tertarik dan hal itu memang kita dukung semuanya. Syukur sekali setelah kami konsultasi dengan pihak Bappenas, dalam hal ini Deputi V, bahwa dalam waktu dekat ini dan sekarang ini sedang diprogramkan melalui OTU untuk bersama-sama dengan empat Universitas Dalam Negeri dan mungkin Luar Negeri untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan itu. Oleh karena itu dimohon daerah sudah mulai merencanakan pengusulannya. Ada dua-tiga orang dari tiap propinsi atau daerah tingkat II yang bisa diusulkan. Dalam pengusulan itu tentunya diperlukan penentuan yang tepat, terutama dari segi profesionalismenya nanti sebagai perencana. Oleh karena itu diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan Bappenas untuk nrenentukannya. Dan satu hal yang dalam hal ini untukjangan terlalu sia-sia, siapa nanti yang sudah dilatih. Karena pengalaman di daerah, banyak yang sudah dilatih dengan susah payah, dengan biaya yang besar dan sebagainya; belum satu tahun bertugas di tempatnya kembali lalu ditempatkan di rempat yang di luar OU

bidang yang dia tekuni, padahal untuk mendapatkan tenaga yang sudah terlatih itu sulit sekali. Kewenangan untuk menentukan

pemindahkan dan memutasikan aparat eselon

fII ke bawah adalah pada Bapak-Bapak Gubernur. Jadi tolong bisa dijaga supaya jangan terlalu cepat pemindahannya, kecuali kalau promosi. Kedua, mengenai tata ruang. Dari wilayah B ini nam_ paknya sudah disahkan semua perda-nya oreh Menteri Dalam Negeri, kecuali Jawa Timur yang dalam rangka revisi, karena nampaknya lebih maju itu. Thpi terap dalam rangka UU No. 24 tahun 1992, kami kira yang menjadi masalah adalah bagaimana Perda dari RTRWK. Jawa Tengah ternyata terlalu sedikit yans baru disahkan oleh Gubernur, sementara daerah lain sudah banyak. Jadi saya mohon kepada Bappeda Jawa Tengah "utui untuk segera memproses supaya cepat di_perda_kan, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kita. waktu itu kami sudah melapor kepada Bapak Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas sebagai Ketua Badan Thta Ruang Nasionar bahwa memang ada deskriminasi di kalangan aparatur kita sendiri mengenai p.rnu_ haman mengenai IJTJ 24 tahun 1992 yang masih kurang, apalagi di masyarakat. Tetapi masyarakat tertentu sudah ,nrngrtrhui persis bahwa dalam menyusun RTRWK_RTRWK itu harus mengikutsertakan masyarakat dan harus terbuka. oleh karena itu kami menghargai sekali upaya dari pemerintah Daerah DKI Jakarta yang pada beberapa waktu lalu, setahun yang lalu, sudah meng-ikrarkan rencana tata ruang wirayahnya melaiui beberapa Mass Media Nasional. Kami tidak tahu bagaimana reaksi masya_ rakat, tapi itu sudah cukup menarik cuma gambarnya perlu clibuat supaya lebih menarik lagi. Selain itu perlu.luga'melaluijalur_ jalur lain sehingga pemasyarakatan dan pemahaman mengenai UU nomor 84 tahun 92, yang kebetulan Bapak Menteri ,.-dung bersusah payah untuk menghasilkan pp_nva. 81

Beliau sudah membentuk tim-tim teknis yang sekarang sedang menyelesaikan hal itu. Mudah-mudahan ini dapat berhasil dan bisa membantu perencanaan di daerah.


Terima kasih Pak Dirjen. Dengan kabar terakhir dari Pak Dirjen saya kira kita bisa menutup Konsultasi Nasional Pembangunan untuk wilayah Jawa dan BaIi. Nanti juga menutup secara keseluruhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para Gubernur dan staf yang tadi sudah menyampaikan pemaparan. Saya tidak akan menyimpulkan karena belum selesai, besok masih akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis. Yang penting adalah bahwa dari konsultasi ini kita bisa mendapatkan gambaran pikiran-pikiran yang berkembang mengenai prioritas-prioritas pembangunan yang secara sektoral dan telah dipadukan dengan pandangan-pandangan daerah regional, sehingga nanti yang membatasi kita sematamata adal.ah ketersediaan dana. Karena kami sencliri belum tahu berapa dana yang disediakan, karena kita belum tahu berapa dana yang sudah diterima dari pajak. Tapi yang pasti dengan melaltd exercise ini kita bisa tahu apa yang oleh sektor maupun daerah menjadi prioritas, sehingga tinggal dipilih saja kalau uangnya sekian inilah yang akan didahulukan. Juga saya mengttcapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya clari pusat yang dari hari pertama sampai hari terakhir tidak pernah absen dan tidak diganti-ganti. Kalau yang lain saya lihat digantiganti.

I

Atas kesabaran, keteguhan hati, kesungguhannya mengikuti pertemuan ini dan masukan-masukan yang telah disampaikan teman-teman dari DPR yang hadir di sini saya ucapkan juga terima kasih. Dengan ini barangkali kita sudah bisa menutup pertemuan ini dan kepada Bapak-Bapak Gubernur, karena stafnya masih akan tinggal, yang akan kembali ke tempatnya masing_ masing; kecuali Pak Suryadi, saya ucapkan selamat jalan dan sampai bertemu kembali. Tbrima kasih. Billahittaufiq wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Wr.

W.

KONASBANG K8.13 TAHTIN 1995 23-27 Oktober 1995

DISKUSI WILAYAH C

Ditra'skrip oleh Humas dan protokor Bappe'as

DISKUSI WILAYAI{ C Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

Didalam penyusunan APBN 1996/1997 pada pemerintah, tentunya dana itu terdiri dari Tabungan Pemerintah dan Bantuan Luar Negeri. Angka-angka yang dikemukakan tadi, memang merupakan angka-angka yang dipikirkan pada waktu proyekproyek itu disusun baik oleh Instansi Sektor maupun di Daerah. Tbtapi tetap saja nanti tergantung pada kemampuan kita untuk membiayai. Yang penting kita menyepakati saja dulu sektorsektor mana yang menjadi prio.ritas. Saya ingin sampaikan juga bahwa di tengah-tengah kita ada Wakil-wakil dari DPR yang mengikttti pembahasan ini agar supaya sedari pagi-pagi Lembaga Perwakilan Ralcyat ini mengetahui pikiran-pikiran apa yang berkembang didalam Penyusunan

Rencana Pembangunan agar supaya pada waktu RAPBN dibahas sttdah mengetahui apa-apa saja yang diprioritaskan di dalam upaya p enyusttnan program-program pembangunan 1996/1997.

Saya ingin memulai dari Departemen Pekerjaan Umum, karena paling banyak masalah yang dikemukakan dan programprogram pembangtman yang menyangkut sektor im dan kemudian nanti akan disusul oleh Departemen Perhubungan yang juga banyak persoalan-persoalan yang disampaikan. Silahkan Pak Sekjen

;

Pak Ruslan.

:fL;j

:i, f-ir'',

IR.

RUSLAN DIWIRYO Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan Rekanrekan sekalian yang kami hormati.

Kami akan mencoba mulai memberikan tanggapannya dengan menyoroti masalah hasil Konregbang. Hasil Konregbang menjadi dasar bagi kita untuk mencoba mensinkronkan perkem-

bangan antar daerah di Pulau Kalimantan. Dalam kaitan ini pertama-pertama kami mencoba untuk melihat Thta Ruang yang akan kita pakai sebagai dasar/acuan bagi pengembangan sektorsektor, terutama adalah sektor ke-Pekerjaan Umum-an (ke-pUan). Tadi dijelaskan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang mewakili seluruh bapak Gubernur di Kalimantan, bahwa di dalam tata ruang ini dilihat potensi dari wilayah rnaupun potensi luar yang akan bisa dijadikan sebagai daya tarik untuk bisa lebih

meningkatkan perkembangan wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan melalui hubungan implementariras wilayah di Kalimantan dengan Wilayah di luar. Dalam kaitan ini kami hanya mengacu kepada Kawasan Andalan yang sekarang ini telah disusun dan diharapkan dapat disetujui dan dipakai sebagai pegangan dari kita semua.

Didalam hal ini kamijuga ingin mengingatkan bahwa pada pembahasan pengembangan KTI, Dewan KTI mencoba juga menyoroti secara khusus Kawasan -kawasan Ancialan tertentu yaitu untuk Kalimantan Barat. Sebagaimana tacli suclah clijelas-

kan oleh Bapak Gubernur yaitu sanggau clan sekitarnya. Kemudian untr.rk Kalimantan Tenggah aclalah Kapr.ras dan sekitarnya; untuk Kalimantan selatan adalah Batulicin clan sekitarnva:

dan untuk Kalimantan

Timur

adalah Sasamba, yaitu: Samarinda,

Sangasanga, Muara Jawa dan Balikpapan. Daerah-daerah itu sebagai Kawasan Andalan yang sengaja disoroti khusus dalam rangka pengembangan KTI. Kalau kita melihat hal ini maka

kami mencoba untuk menyoroti pengembangan Jalan Lintas (yang banyak dipersoalkan itu).

Seperti dimaklumi Jalan Lintas adalah istilah yang sebetulnya ditumbuhkan/dikemukakan dalam rangka melihat hubungan satu daerah dengan daerah lain. Padahal didalam mencoba untuk menyoroti Pengembangan Wilayah kita menggunakan Sistim Jaringan; apakah itu Jaringan Arteri, apakah itu Jaringan Kolektor, apakah itu Jaringan Lokal. Jadi Jalan Lintas bukan istilah yang terkait kepada Sistim Jaringan Jalan. Mohon kita bedakan maksud dari penyebutan Jalan Lintas. Dalam kaitan ini ada dua masalah yang ingin kami kemukakan disini, yaitu : Pertarna, sesuai dengan pembahasan yang berkali-kali; kita mencoba untuk mengkonsentrasikan diri kepada Jalan Lintas Selatan. Kenapa Jalan Lintas Selatan ini kita coba difokuskan untuk dikembangkan lebih dahulu, karena kemungkinan penyelesaian jalan lintas ini didalam kurun waktu Repelita VI adalah cukup besar dibandingkan kalau kita menyebar jalan lintas yang lain yang harus kita tangani juga. Disamping itu kalau jalan lintas selatan ini kita bisa kembangkan untuk daerahdaerah tertentu, misalnya saja daerah Kalimantan Tengah-daerah Kalimantan Barat, akan banyak mendapatkan keuntungan didalam rangka mengembangkan kawasan-kawasna yang sementara ini terisolir, termasuk Kalimantan Timur.

fF^, ;'r-:!r:

.

i;:1'

Oleh karena itu dalam rangka jalan lintas ini kita melihat bahwa jalan yang dianggap sebagai jalan lintas selatan, kalau kita melihat dari Kalimantan Barat adalah: pertama-tama, ini mohon maaf kepada bapak Gubernur Kalimantan Barat dulunya adalah Pontianak, ke arah Si Penyu, Sosokjadi bukan dari Pontianak langsung ke Dayak, sebab kalau dari Pontianak langsung ke Tayan masih ada missing link di daerah rawa sepanjang 60 Km disamping masih harus membangun jembatan baru yang cukup panjang kalu tidak salah tadi ada 1000 M. Jadi kalau itu yang dipakai sebagai jalan lintas kami menyangsikan apakah bisa diselesaikan dalam Repelita VI, bahwa itu nanti bisa dijadikan sasaran jangka yang agak panjang memang kita sudah mencantumkan di dalam tracy untuk mengupayakan itu bisa dibangun nantinya, karena memang akan memperpendek angkutan produksi perkebunan didaerah Kalimantan Barat. Kalau kita lihat dari Pontianak, Sipenyu, Sosok itu semuanya sudah beraspal, dari Sosok ke Thyan sudah beraspal dan beraspal baik.

Kemudian kalau kita melihat kepada kondisijalan memang

ini merupakan pembangunan baru Bapak Menteri , jadi sementara ada bagian yang masih badan jalan (adi masih tanah), yaitu antara Tayan ke arah Nangkatayap dan Kudangan, yaitu Kudangan Kecamatan di Kalimantan Tengah , Ini memang benarbenar masuk di tengah-tengah hutan, iadi dulu memang sengaja masuk ditengah hutan. Sehingga disitu masih berupa jalan tanah. Target kita di dalam pembangunan jalan lintas ini sampai sementara ini maksimum jalan yang disebut menggunakan batu/kerikil pecah. Jadi belum beraspal. Karena dengan jalan yang berpengerasan kerikil pecah ini sudah bisa dilalui oleh kendaraankendaran yang relatif cukup berat untuk mengangkut produksi dari daerah tersebut.

Saya kira Bapak Menteri maklum kalau yang namanya dari Tembagapura ke Timika itukan jalannya batu-batu pecah jadi

tidak mengurangilah penyaluran produk

itu. Memang

kalau

untuk lalu lintas orang tidak nyaman di daerah itu. Sedangkan di daerah Kalimantan Tengah kita mempunyai kelonggaran yang cukup besar karena memang dulunya tidak ada jalan pak. Jadi lalu kita ambil yang betul-betul cepat berfungsi yaitu dari Kudan-

gan ke arah Pantangupun yang berarti membuka isolasi dari daerah Kudangan ke arah Kandanghulik. Dulu kita mencoba ke arah itu karena di situ ada deposit batu yang diperlukan untuk

membangun jalan, di Kalimantan ini sebagai informasi untuk bapak Menteri, kalau kita membangun jalan di Kalimantan Tengah, dulu batunya di import dari Semarang, berapa mahal dan lambatnya. Oleh karena itu kita buka dari Pangkalanbun, Runtu sampai ke Kudangan itu, maksudnya juga antara lain untuk mengambil pore, disitu porenya cukup banyak. Kemudian ini diarahkan ke Sampit. Mengapa diarahkan ke Sampit karena daerah kawasan Runtu sampai ke Sampit itu merupakan potensi perkebunan yang cukup besar dan ini segera dibangun dalam bentuk jalan tanah saja, untuk itu pak Gubernur sudah menghadapi pertumbuhan perkebunan rakyat yang begitu cepat jadi malah sukar mengendalikan. Kemudian dari Sampit kita teruskan sampai ke Palangkaraya lewat Pundu, dan Pundu juga merupakan sumber atau pori. Jadi kita memang sengaja menghindari keterbatasan Kalimantan Tengah dan ketergantungannya dari Semarang sebagai pemasok batu.

Sekarang yang menjadi masalah adalah di Kalimantan Selatan, tadi dikatakan ada perbedaan, rasanya perbedaan itu tidak ada, yang ada prioritasnya (elas begitu). Kalau kita pekerjaan Umum menyatakan itu perbedaan mengapa pekerjaan Umum kok menrbangun ?, dan justru meningkatkan jalan dari

Martapura sampai ke Batulicin dan itu khusus kita tingkatkan. Kita dulu mendapatkan bantuan dari Bank Dunia untuk meningkatkan

jalan itu dan sudah berhasil, karena dengan demikian juga mendukung pabrik gula di Pleihari dan sebagainya.

Selanjutnya Departemen Pekerjaan Umum juga merintis

dari Batulicin sampai ke Kerang. Kerang adalah perbatasan

Timur. Kalau dari selatan disebut Kerang tapi kalau dari Timur disebut Keranggalu (jadi tidak tahu pak) mesti mem . bedakannya; yang satu itu batu babi yang satu ...tidak tahu pak r{aji-aji) jadi ini sekarang sudah dibuka pak, oleh karena itu kondisinya kalau ditanya jalan tanah karena baru dibuka. Tetapi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan juga dengan Kawasan Andalan tadi pak, Kawasan Andalan antara lain di Batulicin dan Batulicinkan akan dikembangkan sebagai pelabuhan 1'ang menjadi out linenya. Oleh karena itu juga selanjutnya Pekerjaan Umum mendorong pengembangan Batulicin ke arah Kandangan. Kalimantan

I

&r"l

Yang tadi masih ada masalah dengan jalan HPH, sebelum kita mengalihkan ke Jalan Transmigrasi saya kira masih tetap harus kita coba untuk membahas lebih ianjut dengan Departemen

Kehutanan nanti bagaimana penyelesaiannya ini, karena masalah yang demikian tidak hanya di Kalimantan Selatan di Kalimantan Barat juga sama. Saya kira prinsipnya kalau mengenai yang umum antar daerah adalah demikian. Sedangkan Lintas Tengah pak, sudah beberapakali kami menyatakan untuk tidak mengarah kepada Lintas Hulu tapi mengarah kepada Jalan Penetrasi untuk menghubungkan Wilayah potensi di tengah itu ke arah audir-auditnya yang bisa-bisa menggunakan Jalan Lintas Selatan itu. (Ini arahnya adalah demikmian) saya kira sudah sesuai dengan apa yang kita bahas.

Di Dewan KTI juga sudah dibahas dan juga sudah diadakan pembahasan dengan Bappenas, kita tidak berdiri sendirilah didalam pembahasan ini. Bahwa nanti setelah berkembang jalan-jalan di tengah itu akan saling menyambung maka nanti menjadi lintas juga akhirnya, disamping memang juga ada kekhususan yaitu Jalan Lintas Perbatasan yang konsiderasinya sangat khusus. Hal ini saya kira sudah ada kesepakatan, bahkan

Bappenas dan Menhankam sudah ada kesepakatan, mana tracy yang dipilih, saya kira itu tidak perlu disampaikan disini. Khusus mengenai Kalimantan Barat, meskipun tadi sudah kami singgung secara garis besar, Tata Ruang dengan Kawasan Andalannya kami rasa sudah sesuai. Didalam rangka KTI dicoba untuk mengembangkan Sanggau, dengan relatif penegmbangannya yang agak lebih besar supaya menjadi pusat pertumbuhan.

Untuk Kawasan-kawasan Andalan lainnya tetap kita coba gunakan sebagai dasar untuk pengembangan prasarana, sebagai contoh Kalimantan Barat itu adalah misalnya saja Kawasan Andalannya Ketapang. Ketapang itu disebelah selatan, Ketapang sebetulnya bisa menyerap sebagian produk dari Kalimantan Tengah, masuk keluar out-linenya adalah melalui Ketapang dan

melalui jalan lintas tadi. Jadi Ketapang ini juga merupakan Kawasan Pengembangan yang saya kira sekarang ini relatif berkembangnya lebih cepat. Karena perkebunannya sangat besar dikembangkan di daerah Ketapang ini. Mohon Pak Gubernur barangkali saya salah mohon dikoreksi. Jadi Ketapang ini betulbetul sangat potensial untuk bisa menjadi pusat pertumbuhan. Karena itu jaringan jalannya juga kita dukung untuk bisa dikembangkan sampai ke daerah-daerah yang dulu sulit yaitu misalnya Daritodalam. Itu menyerap produksi dari daerah transmigrasi,

jadi ini saya kira sudah

sesuai.

Fn-

'.i'

Yang masih menjadi pertanyaan, bukan pertanyaan jadi tingkat prioritasnya sejauh mana?. Lalu itu nanti menenrukan tingkat penanganannya adalah yang tadi disebutkan oleh Bapak Gubernur yaitu antara Pontianak - Kayan. Alternatif yang lain pak dibawah itu sepanjang sungai Kapuas, sebelah selatannya sungai Kapuas tapi dia harus menyebrang sungai Kapuas memotong yang harus dibangun padahal kita barusaja menyelesaikan jembatan Semuntai yang panjangnya 720 M. dan sudah berfungsi sekarang. Jadi ini barang kali bisa merupakanjangka yang ridak harus diselesaikan tahun pelita VI. Kemudian mengenai Kalimantan Barat ini halhal yang lainnya nanti bisa kita bicarakan didalam rapat teknis dan pada umumnya apa yang dikemukakan oleh Gubernur sudah

masuk didalam program-program yang kita usulkan didalam DUP hanya ya seperti tadi Bapak Menteri sebutkan intensitasnya yang berbeda. Saya kira itu untuk Kalimantan Barat.

Kalimantan Tengah, saya kira tadi pak Gubernur tidak menyampaikan usulan programnya memang nanti akan jadi sorotan/bahan diskusi didalam rapat teknis, tetapi kami mohon sekali lagi barangkali konfirmasi dari Pak Sekjen Perhubungan juga akan bisa menambahkan, yaitu mengenai prioritas outlinenya. Jadi Outline yang di Kalimanran Tengah ini seperti yang tadi disebutkan oleh pak Gubernur, yaitu Kumai dan Sampit. Jadi kalau ke-dua-nya itu, Kumai dan Sampit berarti kawasan-kawasn sebelah timur itu masuknya ke Ban-jarmasin. Jadi kalau itu sudah kena berarti sudah sesuai dengan itu. Kawasan-kawasan yang sebelah utara dari Buntok atau sekitar Buntok Muara Taweh nanti masuknya tetap ke Banjarmasin atau kalau bisa nanti ke Batulicin, saya kira kalau ini sudah disepekati berarti tidak acta perbedaan pak. Kemudian saya kira yang akan menjadi pembahasan dan lebih seru nanti masalah Rawa

(l

-juta Ha).

Kalimantan Timur, strategi Tata Ruangnya saya kira sudah sama dengan yang ada didalam hasil BPTRM dan untuk Kalimantan Timur mengambil Sasamba sebagai Kawasan Andalan yang akan di push pengembangannya dalam rangka KTI. Didalam hal Kalimantan Timur memang pembangunannya sangat pasif artinya dimensinya sangat besar karena dalam kaitannya dengan untuk langsung mencapai perbatasan disebelah utara. Memang disini merupakan suatu tantangan yang besar kami juga nanti barangkali perlu konfirmasi dari Bapak Menteri dan juga dari Departemen Perhubungan. Outline yang akan diharapkan mendukung itu kira-kira mana?, yang kita gambarkan

sementara ini karena didaerah Tanah Grogot

ini merupakan

Kawasan Andalan berarti Thnah Grogot akan berfungsi sebagai outline juga, kemudian kawasan andalan yang ini tadi itu akan menggunakan Balikpapan sebagai outlinenya. Yang disebelah utara itu justru Tanjung Redep jadi bukan di Sangkurirang, ini agak beda sedikit tapi kami sepenuhnya nanti mohon pertimban-

gan. Kemudian yang disebelah utaranya lagi yaitu di dekat daerah perbatasan daerah Sesayap ini memang masih pada tahap awal sekali. Didalam kaitan ini saya kira pembangunan jalan yang mendukung itu sudah berjalan meskipun Pak Gubernur belum puas kecepatannya, saya kira semua orang belum puas kecepatannya tetapi saya kira arahnya sudah kearah sana pak.

Mengenai Danau tadi pak; Danau Cemplang, Semayang, Melintang yang ditutup oleh gulma kami sebetulnya sekarang ini sudah mengusulkan didalam DUP tetapi masih sangat terbatas, karena pola penganannya sendiri belum kena. Jadi saya nanti justru mengharapkan dari BBPT barangkali untuk kita bisa segera memantapkan pola penanganannya ini. Supaya jangan sampai dana yang disediakan mubazir, karena kalau tadi Bapak mengumpulkan dana 6 milyar dan kita baru mengusulkan cuma 1,5 milyar, jadi masih jauh begitu.

Kemudian mengenai peninggian Waduk Manggar, ini masih belum kita usulkan tapi nanti didalam pembahasan teknis kalau memang dia cukup feasible dan tidak menyerap dana yang cukup besar barang kali bisa disarankan. Kalau diperkenankan Bapak Menteri kami ingin juga menambahkan satu butir kecil yaitu dalam kaitannya dengan 1997 mohon nanti diperkenankan untuk juga membahas program-program yang cepat selesai, misalnya yang tadi Bapak-bapak Gubernur sampaikan tentang penyediaan Air Bersih di desa-desa. Kita bisa menggunakan pola

sitas (sistim instalasi penjernihan air yang kecil) "yang paketpaket" itu bisa di kirim disana seperti pada waktu Bapak Presiden mau meresmikan di Kalimantan Timur kita kirim itu juga. Jadi dalam waktu yang sangat singkat bisa selesai. Jadi barang

kali

nanti juga mohon perhatian dalam diskusi teknis.

Disamping dampak positifnya sudah bisa dirasakan oleh desadesa umumnya yang sekarang ini terisolir dengan membangun hanya jembatan gantung. Jembatan gantung yang tadi memang diusulkan oleh Pak Gubernur Kalimantan Barat, yang juga sama dengan air tadi yang sifatnya bisa dibangun dengan cepat dan langsung memberikan dampak pada masyarakat dari ketertutupan atau terisolir. Saya kira demikian Bapak Menteri, terimakasih.

I\{enteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

Terima kasih pak, saya cuma memberitahu saja bahwa kita acla wakiL-yvakil. dari DPR, kebetul.an ini dari Fraksi ABRI dua-du.anya, tapi mllngkin nanti sore atau besok mu.ngkin acla clarifraksi yang lain yang clitLtgaskan oleh DPR. jadi kalau kita bicara tahun 1997 begitu cli Titn kknis saja, jangan diforum ini,

karena kalau acla dari fraksi kayvan yang lain "ya semua juga l-0

fraksi kawan" tapi kalau itu ya tidak enak kalau mendengar seperti ini, nanti di tim teknis kita bicarakan propinsi-propinsi demi propinsi apa yang bisa kita lakukan untltk mendudukung suksesnya Pemilu 1997 tidak usah di forum ini, karena mungkin masing-masing propinsi ada programnya ada pemikirannya, karena tahun 1996/1997 inikan sudah mencaknp persiapan Pemilu, karena persiapan Kampanye sudah akan kita lakukan didalam tahttn anggaran 1996/1997, karena itu sudah hants mulai ditampung. Tahun 1997/1998 sudah pelaksanaan Pemilunya. Jadi kalau kita mau ikut mempengaruhi Pemilu bulan Jttni atau Jul.i 1997, maka anggaran 1996/1997 yang paling besar pengaruhnya karena dampaknya akan jadi. Terirna kasih pak Sekjen, memang Pak Ruslan ini yang paling tinggi krediblitasnya untttk bicara, karena Beliau ini Bekas Deputi di Bappenas Regional., bekas Direktur Jenderal Bina Marga, entah apalagi. Jadi beliar.t, kal.au kadang-kadang kita setelah berfikir jauh melihat al.ternatif ini yang l.ebih baik, padahal. pembangunan jalan itnkan sudah direncanakan l.ama, Tidak mungkin ditengah jalan kita merttbah begitu saja karena sttdah study dan sebagainya, tapi kallt berkembnag prioritas baru, memang kita harus kernbangkan program-program bartt snj a, untuk mendukung perkembangan yang baru yang pada waktu kita merencanakan jalan lintas ini belum terfikirkan, artinya kita memberi prioritas yang lain, berikunya yang juga banyak sekali dimintakan perhatian adalah Departemen Perhubungan, saya juga minta Sekretaris Jenderal Departemen Perhubttngan untuk rnemberikan tanggapan, beliau juga bekas Deputi Bappenas jadi kalau ada salah-salalt yang duLu juga ikttt bertanggung jawablah; sal.ah prioritas yang berbeda.

DRS. MUCHTARIJDIN SIREGAR,MA. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan

Terima kasih Pak Menteri, saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak Gubernur Se Kalimantan atas masukan dan penjelasannya. Sesuai catatan saya pak, ada 13 - 15 pelabuhan yang ada dan harus dikembangkan, juga ada lima pelabuhan baru yang kemukakan dari masing-masing Gubernur tadi. Ini membawa kepada suatu permasalahan yang sampai sekarang belum bisa kami tuntaskan, yaitu pesan GBHN mengenai pembangunan transportasi yang harus berdasarkan atas kesistiman, jadi kesisitiman itu persoalan yang harus kita laksanakan dan belum brsa kita sempurnakan sampai sekarang karena pertumbuhan yang begitu cepat dimasing-masing daerah, sebab kalau kita bicara kesistiman sebetulnya kita bicara mengenai kemana jaringan itu harus kita capai, dan kisistiman itu mengatakan tidak ada satu wilayah yang tidak bisa diakses kalau memang dia memerlukan pelayanan perhubungan. Kemudian harus kita akses dengan Cost yang terendah atau biaya termurah. Ditingkat Departemen memang kita mencoba untuk mencari pola jaringan untuk bagai_ mana yang efisien tadi, jadi kesistiman itu harus efektif dan efisien sampai yang terendah.

Ada pesan satu lagi yang juga di kemukakan, yaitu sistim transportasi daerah, jadi barangkali kalau setiap propinsi mempunyai sistim transportasi daerahnya,',katakan Kalimantarr Tengah juga Kalinantan Selatan, Kalinrantan Timur" kalau nanti diketemukan barangkali akan menghasilkan sistim transportasi wilayah Kalimantan Selatan, -barangkali akan berubah- seoerti L2

tadi sudah disinggung oleh pak Aswin, barangkali pelabuhan bapak sudah melayani pelabuhan pak Warsito -kebutuhan pak Warsito- itu menggambarkan kesistiman propinsi yang mungkin berubah kalau kesistiman wilayah diketemukan, dan akan berubah juga atau perlu disesuaikan kalau kesistiman nasional kita bicarakan. Ini sangat perlu -sebagi pengantar- nanti kita jawab, kalau tidak demikian tidak mungkinlah kita membangun dimana saja diperlukan, karena satu kali bicara kesistiman bukan saja jaringannya itu bisa menghubungkan dengan cara yang efektif dan ekonomis juga kita bicara strata, di Bina Marga selalu kita bicarakan ada strata lokal jadi memang melayani wilayah sekitar lokal, ada penghubung ada yang memang utama -yang lintas utama- tadi sudah dijelaskan beberapa pelabuhan baru seperti disampaikan disini Teluk Air akan menjadi strata tertinggi (15.000 DWT kapal bisa singgah). Kalau ini kita pegang sebagai suatu pedoman untuk menegmbangkan kebutuhan ini; kebutuhan di wilayah Kalimantan juga nanti termasuk Air Port. Barangkali kita bisa memulai melepaskan fanatisme propinsi, kalau memang pada propinsi tertentu strata tertinggi itu ada di Kalimantan Selatan ya Kalimantan Tengah harus mengalah, karena kalau kita bangun semua pelabuhan Indonesia nanti Bapak Ketua Bappenas akan geleng-geleng kepala, karena kita mempunyai 600 lebih pelabuhan dan tidak bisa kita mengikuti model begitu terus, kita harus bisa memilih dengan dana yang sangat terbatas yang kita miliki kita harus mengoptimalkan.

Bicara mengenai Transportasi Sistim Regional/Sistim Wilayah nanti mungkin tidak didalam pertemuan ini, kita akan mencari dari l5 pelabuhan tadi yang ada ditambah 5 yang baru mungkin 20 an pelabuhan, mari kita jenjangkan mana yang sifatnya Nusantara, Lokal, untuk Eksport dan konsentarsi disitu, sebab memang pelabuhdn itu tidak tanggung-tanggung pak l3

biayanya, seperti ini saja container yang didepan kita di Tanjung Priuk itu delapan ratus juta dolar, dan kita juga harus mengkaitkan dengan seperti itu kalau kita bicara kelapa sawit, itukan di Batam akan menjadi pusat penumpukannya sebelum diekspor, kita kaitkan juga jaringanya kesana. Jadi satu kali kita bicara pelabuhan sebetulnya kita bicara menegenaijaringan, pola, kesistiman secara keseluruhan. Selama

I PJP memang

pendekatan kesistiman ini tidak kita

ikuti, karena memang kita masih mengikuti pola lama. Katakanlah pelabuhan kita ini adalah peninggalan Kolonial, jadi kenapa Surabaya begitu karena dulu Belanda mengembangkan Surabaya begitu, Jakarta juga demikian. Tapi 25 tahun kedepan akan begitu, belum tahu akan berubah, barangkali polanya yang akan berubah, nah ini yang harus kita tentukan. Dengan demikian kalau pola menyeluruh untuk wilayah ini sudah bisa ditemukan dan waktunya tidak bisa lama, karena satu kali perkebunan kelapa sawait ditanam 3,5 tahun akan berbuah tidak bisa menunggu lebih dari itu. Sedangkan membangun satu pelabuhan sendiri memerlukan waktu 2 - 5 tahun. Dermaga itu tidak gampang membangunnya. Desaignnya I tahun sendiri, cari uneng-unegnya I tahun, konsumsi 3 tahun sudah lima tahun. Dengan dana yang terbatas kami juga dalam rangka mengembangkan sistim ini mencoba untuk membuat satu proyek pelabuhan itu menjadi tidak saja financial feasible tapi komersial feasible, karena kita sudah membuka diri untuk mengikutkan swasta didalam pembangunan pelabuhan-pelabuhan tacli yaitu proyek partisipation melalui KSO, jadi unsur.-unsur yang non Pemerintah kita mengajak swasta untuk membangun. Jacli kita tidak bisa membangun pelabuhan yang statusnya pure senratamata prasarana dalam konsep lama. I4

Konsep lama kan begini, kalau memang ada kebutuhan pemerintah akan membangun. Commercial feasible atau tidak feasible tidak jadi masalah, pokoknya ekonomi bangun. Kalau kita hanya mendasarkan itu ada kemungkinan seluruh beban ini tetap lari ke APBN, kita juga sekarang harus mencari pelabuhan yang kita bangun tidak hanya financial feasible tapi juga commersial feasible supaya dengan demikian dana-dana swasta/inve:iot swdStz bisa masuk, dan ini sudah kita mulai di Thnjung Priul: Jan sudah dijajagi dengan Surabaya. Mudah-mudahan di Kalir ,ntan ad-' pelabuhan yang cukup besar yang tadi umpamanya tuk Air yang cukup untuk menunjang ekspor, bisa kita libatkan :hingga dengan APBN yang ada kita mampu menangani kalau cl Pelabuhan Udara yang namanya sisi Pemerintahnya kita lak:"inakan dengan APBN dan sisi Swastanya kita bisa memancing. Dengan begitu barangkali bisa kita tangani bagaimana pengembangan dari

pelabuhan yang banyak ini; satu mengikuti pola kesistiman transportasi memang itu sudah pesan GBHN, kedua mengikutkan peran srvasta, dan ketiga kita bentuk stratanya. Jadi yang tadi kita kemukakan fanatisme propinsi mohon kita tinggalkan, jadi kalau memang Teluk Air yang feasible secara ekonomis, komersial export dll yaitulah yang harus dibangun sehingga tidak perlu kita membangun satu persatu, seperti Kalimantan tadi pak, ada Sampit, Kumai, Pulanpisau dan di Kalimantan Barat ada Sintere, Pontianak, Teluk Air, Kandangan. Kemudian ada lagi di Kalimatan Timur Samarinda, Balikpapan, Kutai, Brau, Pasir, Trisakti, Martapura, Batulicin, maacam-macam itu.

Cobalah kita mencari untuk wilayah Kalimantan, bagaimana kesistian tadi bisa dikembangkan. Kalau boleh saya ulang

mungkin kesistiman propinsi bisa berubah kalau kita naikan menjadi kesisitiman wilayah, dan bisa berubah lagi kalau kita naikkan kesistiman nasionhl.

I

:L.;.

:

.t',.i,..i-'

i,-,.1' |:?.!'

Contonya tadi kita sudah temukan barangkali pusat terminal kelapa sawit terbaik itu adalah di Pontianak, tapi kita tahu pada waktu yang sama Batam akan dijadikan pusat kelapa sawit. Nah disitu kita pikirkan bagaimana mempertemukannya. Sebagai pengantar masalah tersebut diatas, dengan menglepmentari beberapa hal:

ini

kami ingin

- l'

\t
rr

t .?ertama, adalah kita mungkin membatasi beberapa

h' pelabr,ihan lokal yang tadi sudah dikemukakan kalau memang

ada

alterrfatif yang akan dikembangkan. Dari Bapak-bapak Gubernur barairgkali terutama pelabuhan-pelabuhan yang sulit pak untuk diatasi seperti Banjarmasin itukan dalam sejarahnya sejak saya staff dalam Bappenas ini terus menerus menghadapi persoalan ini yaitu pengerukan, dulu pernah 2.000.000 M3, kita pernah utang dari pemerintah Belanda untuk mengeruk itu, tapi kapal keruknya lewat pendangkalanya langsung terjadi, jadi begitu kapal keruknya lewat pendangkalannya sudah ikut terus. Kalau demikian keadaannya apakah tidak seyogyanya pelabuhan Banjarmasin ini kita batasi, tidak terus menerus kita dir.rber-uber biaya pengerukan yang tinggi. Yang sama mungkin juga terjadi di Sampit. Sampit kita akan jadikan pelabuhan apa itu. Kemudian tadi Pak Gubernur Kalimantan Timur sudah nrengatakan, saya senang sekali jika Pulangpisau akan kita tinggalkan/kita stop. Jadi kita tentukan status dari masing-masing ini, ya sudah dia lokal saja kalau perlu beberapa daripadanya kalau terpaksa mati ya sudah kita tinggalkan, karena kita sudah ada pilihan lain yang memang bisa menggarrtikan, clan pusat

kegiatan.iuga pindah ke lokasi/pelabuhan yang

lain.

Untuk

pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah yang tadi dikemu-

kakan yaitu Ujung Pandang, kemudian di Kalimantan Barat: L6

..

Teluk Air dan Kandangan, di kalimantan Selatan Batulicin ini sebetulnya tadi sudah mulai dan akan terus kita kembangkan tapi dengan sasaran tadi kita mesti tahu dimana jenjang adanya dan kita coba apakah bisa menjadi commercial port yang benar-benar dikembangkan untuk masa depan mungkin bekerjasama dengan KSO tergantung bapak Menteri/Ketua Bappenas apa itu bisa dilaksanakan atau tidak. Secara detail pak Menteri mungkin kita bicarakan dengan Ketua-ketua Bappeda satu persatu untuk DIP kami sebetulnya sudah ada DUP, DUP yang sudah ada anggarannya itu juga bisa kita cek nanti sampai dimana bisa kita tampung tapi kami sangat menyadari betul bahwa di Kalimantan sejumlah Perkebunan segera akan menghasilkan, sehingga sangat memerlukan outline itu kami sangat sadari dan dengan pak Ruslan awal Nopember kami akan mengadakan rapat koordinasi anatra PU dan Perhubungan supaya nanti terjawab jangan pelabuhannya ada jalannya tidak ada atau jalannya dibangun dengan pak Ruslan dan Pelabuhannya belum dibuat. Koordinasi ini mungkin akan menjawab kebutuhan bapak-bapak sekalian. Demikian pak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Muchtar. Sebelum saya melanjutkan barangkaLi Pak Dirjen Anggaran akan meyampaikan sesuatu. (Jawab Dirjen Anggaran) Tidak ada Pak. Saya kira keempat propinsi sangat sarat clengan masalah Kehtttanan, clan saya minta clulu clari Departemen Kehutanan untuk menanggapi beberapa hal atau memberikan hal-hal yang perlu clisampaikan dalorn pertemuan ini clan kita rnemasuki sektor-sektor yang lain. Saya persilahkan ! I7

DEPARTEMEN KEIIUTANAN Terimakasih Bapak Menteri dan Bapak-bapak Gubernur yang kami hormati.

Ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan dari Departemen Kehutanan maupun Informasi yang perlu kami laporkan didalam kesempatan ini, yaitu;

Pertatna, bahwa mengenai pemadu-serasian antara RTRWP dengan TGHK ini memang memerlukan wakru karena memang secara teknis apabila pemadu-serasian itu akan mengakibatkan perubahan atau pergeseran fungsi, misal dari Hutan Produksi tetaplah terbatas dan Hutan Lindung menjadi Konversi ini memerlukan suatu penelitian dan penilaian secara teknis sedangkan untuk Kawasan Swaka Alam atau Kawasan Konservasi apabila berubah menjadi fungsi ini akan menyangkur masalah kreteria ekologis sehingga penilainnya memang akan lebih complicated lagi. Namun demikian inijuga bukan merupakan dari Departemen Kehutanan untuk segera mengulur-ulur rvaktu tapi kami sudah barang tentu tidak ingin menyandang cap bahwa Kehutanan itr: menghambat yang lain. Kedtta, yang ingin kami sampaikan dan kami Iaporkan yaitu bahwa ntengenai kondisi Sumber Daya Alam Hutan di Kalimantan ini masih relatif cukup baik, khusunya untuk Kali-

mantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ini menjadi tantangan dan kewa.iiban kita untuk bagaimana tetap rnen.iaga kualitas sumberdaya hutan tersebut, karena sekarang terjadi kecenderunagn internasional itu bahwa Hutan Alam Tropis (NaturalTropical Forest) ini untuk tetap diarahkan/ditun-juk sebagai TpA atau kalau ingin dinanfaatkan dalam fungsinya sebagi Hutan procluksi

maka kecenderungan pemikiran ini adalah bahwa pemanfaatan itu jangan sampai menebang kayu seminimal mungkin. Atau dimanfaatkan non kayunya ini ketentuan-ketentuan, memang hal ini sudah menjadi perhatian kita semua, mengingat bahwa kita sekarang ini sudah mengadakan ratifikasi tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati yaitu Undang-Undang No 5 1994, dengan konsekwensi tersebut maka dalam pelaksanaan dilapangan, Departemen Kehutanan berusaha menghindari terjadinya pengkonvesian/defortasi/defortation dari Hutan Alam ini dan kalau bisa ini diusahakan pada lokasi-lokasi yang baik untuk HTI maupun untuk kepentingan non kehutanan ini; lokasi-lokasi yang semak belukar/kosong dan sebagainya sehingga akan terhindari Pengkonvensian Hutan Alam tersebut.

Ketiga, mengenai Pengentasan Kemiskinan ini kebetulan bapak Menteri dan Bapak Gubernur kami laporkan bahwa apabila

kita mengadakan Super Embose Peta Kemiskinan yang dibuat oleh Bappenas ini dengan Peta Vegetasi/hutan ini kebetulan (ndilalah) ini bahwa lokasi-lokasi sebagian besar itu berada di tepi hutan atau di kawasan hutan, sehingga mau tidak mau atau katakanlah Departemen Kehutanan ini lalu mempunyai kewajiban yang lebih untuk program Nasional ini dan pengentasan kemiskinan yaitu berupa penajaman program-program atau kegiatankegiatan yang mempunyai akses sosial, seperti misalnya Kehutanan Sosial apakah dalam bentuk Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarkatan, atau Aneka Kehutanan. Kemudian HPH Bina Desa HTI, HTI Trans, Pengendalian Perlak dan Berpindah dan kemudian juga Kredit Usaha Konservasi dengan bunga yang rendah, ini untuk Luar Jawa sr.rdah coba untuk kita kembanskan.

19

,$i;

-

"4:.': .:, i.

r.*

Selanjutnya (keempat), menegenai ini kami mendukung pernyataan Bapak-bapak Gubernur tadi bahwa didalam pengalokasian atau penggarapan mengenai Lahan Budidaya/Lahan Gambut seluas 100 juta Ha ini sangat hati-hati dan perlu menyisihkan apa yang disebut Kawasan Konservasi Basah. Ini saya kira mungkin teamnya sudah cukup waspada/bijaksana. Terakhir ftelima), Bapak Menteri ini kami laporkan juga bahwa tadi sejalan dengan ide yang dikemukakan bapak Gubernur Kalimantan Tengah mengenahi sonasi/penglarutan memang

ini sedang menyelesaikan atau sedang menggarap suatu Landasan Hukum dan Pola Pengelolaan Departemen Kehutanan saat

Hutan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan Menengah sehingga katakanlah pengusahaan hutan itu tidak hanya dilakukan oleh modal-modal yang pada dasarnya kita ciptakan suatu polapola pengelolaan hutan yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat; mungkin oleh Koperasi Desa dan sebaginya ini sedang kita usahakan didalam pola-pola pengelolaan hutan sekala kecil dan menengah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini Pak Menteri, dan masalah-masalah yang teknis seperti halnya yang lain nanti bisa kami bicarakan dengan Bappeda.


krirna kasilt.

Saya persilahkan

dari Departemen perta-

nian tarli banyak tnasalah soal Perkebunan, clan soal sebapainya a mp in g j ug n s onl ltoltiku l.tura.

clis

r:

IR. NY. SIVIA MARSIJDI Direkttrr Bina Usaha Thni darr Pengelolaan Hasil, Departenren Pertanian Terima kasih Pak Menteri, Bapak Gubernur dan bapak-ibu sekalian. Saya rasa itu tadi yang dikemukakan oleh bapak Gubernur sampai nanti ke-pemanfaatan-nya pak. Jadi ini bagus sekali dan menolong apa yang telah kita jajaki. Berkaitan dengan itu memang khususnya tadi dari Kalimantan Tengah, dari pak Warsito juga sudah ada penelitian-penelitian pendahuluan yang mendukung dan juga telah diajukan dengan yang disebut percontohan ataupun kegiatan miniatur pengembangan lahan rawa 1 juta Ha di Kalimantan Tengah tapi ini merupakan pengembangan sekitar 10.000 ha yang merupakan percontohan yang terbagi dengan pertanian dan trans nanti disana dan penelitian pendahuluan yang sudah dimulai pak.

Mengenai hal-hal lain saya lihat dari beberapa propinsi di Kalimantan ini ada hal-hal yang sama, khususnya tadi kita juga mendengar bahwa pertumbuhan yang begitu pesat dari perkebunan, terutama kelapa sarvit pak itu hampir seluruhnya kelapa sawit dan yang telah dimulai tadinya masuk di Kalimantan Barat (choose pertama), kedua Kalimantan Tengah, ketiga sekarang masuk di Kalimantan Tinrur, itu kira-kira lebih dari sekitar 2 juta Ha lebih dan semua itu adalah kelapa sawit. Thpi barangkali juga dengan perkebunan-perkebunan yang sudah mulai masuk dan mapan yang tadinya juga masih baru survey, barangkali juga pak. Barangkali kita sudah waktunya menekankan kenrbali rvalaupun diprogramnya sudah ada pembangunan-pembangunan sentra produksi perkebunan rakyat yang nanrinya akan kita tempatkan ZL

sebagai mitra atau kaji sekilingnya dan ini sudah beberapa tertampung dalam program PRT dan pUp untuk menjajagi adanya kemungkinan-kemungkinan ini. Tentunya ada pula yang lain dengan trans, tetapi diluar transpun dengan exiting itu ba_ rangkali kita sudah mulai masuk pada sentra-sentra produksi; apakah itu perkebunan sendiri atau komiditi lain dalam pertanian. Dan ini saya kira sudah mulaijuga 2 tahun yang lalu pak dengan PUP-nya kita sudah murai meng-identifikasi sebagian tahun yang lalu atau tahun sekarang masuk dengan model-model dan kedepan

ini memungkinkan Iebih jelas untuk hal-hat ini. Saya kira itu dulu pak sementara.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terirna kasih ibu Marsucli, ini aclalah Kepala Badan yctng baru di Depnrtemen pertanian, yaitu Bnclnn Agribisnis (bartan yang sangat penting sekari). oreh karena nxemang agro-incrustri dan agribisnis berkentbang penting climasa clepan. Saya hanya

akan nteminta beberapo yang tatti rlisebtttkan ol.eh par.a GtLbernur, yaitLt masal.ah-masalaltnya tapi yang l.ain tentlt saya

persilahkan nanti wttuk rnentberikat't tanggar)an nteskipun mungkin tirlak secara khu.sus oreh para Gubernru- ini crikentukaka.n

Dari Depar-temen Transtnigrasi barangkal.i mau clikemukakan, saya persilahkan pok Wiclorgo. masa.l.ah.

acra

acla yang

BAJOERI 1VIDAGDO Staf Ahli Bidang Lingkungan Sosial Kemasyarakatan Departemen Transmigrasi dan Pernukiman Perambah Hutan Terima kasih bapak Menteri, bapak-bapak para Gubernur dan rekan-rekan sekalian.

Pertama-tama kami menyampaikan dengan terbukanya Jalan Lintas Kalimantan ini kami mohon bantuan bapak-bapak para Gubernur kiranya didalam rangka pengembangan Pemukiman Transmigrasi Skala Besar di sepanjang Jalan Lintas Kalimantan ini baik nanti Lintas Selatan, Lintas Tengah ataupun nantinya Lintas Utara kami mohon untuk pencadangan areal dari

bapak-bapak Gubernur untuk Pemukiman Transmigrasi ini kepada Departemen Transmigrasi, karena perkembangan akhirakhir ini dengan adanya Pakto 23 dimana kewenangan pencadangan lahan kepada para investor ini ada di PPN tingkat II maka kelihatannya Departemen Transmigrasi bisa ketinggalan dengan para investor yang berlomba-lomba beburu lahan ini . Kemudian yang berikutnya kami ingin menginformasikan

bahwa program transmigrasi ini dalam rangka membuka dan mengembangkan derah-daerah produksi baru untuk mendukung pembanagunan daerah, maka sejalan dengan usulan dari bapakbapak para Gubernur kita terus akan mengembangkan pola-pola perkebunan trans, pola pangan, pola tambak, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Satu pola baru yang akan kita laksanakan mulai tahun 1995/1996 ini di propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Barat pak, yaitu Pola Transmigrasi Hutan Rakyat dimana pada pola ini kepada para transrhigran diberikan lahan hutan seluas ZJ

-:fu; {i;-. .:i:-at. "i

r;;],

4 HalI{K, dimana diharapkan nantinya tidak hanya para pengusaha HPH saja yang punya hutan tetapijuga para transmigran ini juga bisa memiliki hutan, mereka bisa menjaga dan mengembangkan hutannya masing-masing untuk itu kami mohon bantuan Bapak Gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kiranya uji coba pola Perhutanan Rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Mengenai usulan beberapa program yang disampaikan oleh bapak-bapak Gubernur sudah sesuai dengan usula-usulan yang (atau sejalan dengan program-program yang kita programkan dipusat). Bahkan program yang di Pusat ini kelihatannya angkaangkanya lebih besar dari tadi yang disampaikan oleh bapakbapak Gubernur nanti tentunya pembahasan kita lakukan di kelompok teknis mengenai hal ini. Khusus mengenai propinsi Kalimantan Tengah didalam rangka pengembangan lahan I juta Ha untuk Pengembangan Areal Miniatur ini yang seluas 10.000 Ha Departemen Transmigrasi akan kebagian mengembangkan seluas 4 ribu Ha, usulan Pak Gubernur Kalimantan Tengah dengan ditangani secara pertanian modern dimana setiap Kepala Keluarga mendapat alokasi yang 4 Ha ini kita sedang adakan penelitian-penelitian mengenai hal ini persiapan kearah sana pak, hanya yang belum jelas aclalah anggaran untuk pengembangan miniatur ini pak. Apakah ini dibebankan dan APBN atau dari sumber-sunrber lain, karena kalau dibebanka' dari dana APBN Departemen Transmigrasi nanti akan cukup besar anggaran yang tersedot ke propinsi Kalimantan Tengah ini dari anggaran Departemen Transmigrasi.

Berikutnya menanggapi usulan Gubernur Kalimantan Selatan mengenai pengembangan Pemukiman Transmigrasi Skala Besar di Rawa Muning, Departemen Transmigrasi telah memulai program ini dan siap mendukung program ini yaitu seluas 28.700 Ha sepanjang kesiapan pembangunan saluran-saluran drainasenya ini telah dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Demikian dari kami Bapak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Baik terima kasih. Dari Departemen Kesehatan tadi ada soal dokter PTT itu -ya dokter dari Puskesmas yang sudah hil.ang kalau ildak salah silahkan dr Sttmarmo.

PROF. DR. STJMARMO POORWO SOEDARIIO Staf Bidang Teknologi Kesehatan;

DEPATEI\{EN KESEHATAN Terima kasih Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Sebagaian besar dari paparan para Gubernur akan ditanggapi pada forum teknis, tetapi izinkan saya memberikan tanggapan terhadap kerisauan Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Warsito tentang dokter PPT dan Spesialis. Memang pada saat ini program dari masa bakti para dokter dengan sisrim PPT telah memasuki angkatan l0 dan I I dan pada angaktan l0 ininta untuk para dokter menyelesaikan baktinya di propinsi Kalimantan Tengah harrya l0 orang dan angakatan ke I I hanya 6 orang, tetapi bapak Warsito barangkali masih ada propinsi lain yang za

mempunyai situasi sperti itu yaitu propinsi Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, Irian Jaya dan Sulawesi Tenlgara. Mengapa hal ini bisa terjadi ?. Kejelasannya yaitu demiki_ an ternyata pada waktu para dokter mengikuti ujian untuk menjadi PNS yang minarnya masih demikian besar, tidak ada perbe_ daan dari mereka yang bertugas di daerah terpencil maupun di daerah sangat terpencil maupun biasa didalam kesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jadi berita ini rupanya disebarkan oleh kakak kepada adik-adiknya sehingga ya untuk apa kita bertugas di daerah bila tidak ada -ya katakanlah- preminya. Oleh karena itu kemarin kami laporkan bahwa pada saat ini Departemen Kesehatan sedang menggodok suatu konsep baru pasca PTT ialah bahwa di keenam propinsi yang saya sebutkan tadi bagi mereka yang bertugas atau menyelesaikan masa bakti di daerah yang sangat terpencil kemungkinan besar untuk diangkat menjadi calon PNS dan kemudian untuk mereka yang bertugas di daerah terpencil kira-kira 50% dan ini masih digodok. Jadi demikian untuk dokter PTT mohon kesabaran dari Bapak Gubernur mudah-mudahan didalam angkatan berikutnya minat untuk para dokter menyelesaikan masa bakti di Kalimantan Teneah makin meningkat.

Kemudian mengenai Dokter Spesialis dapat saya informas_ ikan bahwa di Palangkaraya telah ditempatkan seorang dokter THT, di Sampit telah ditempatkan satu Dokter Spesialis penyakit Dalam, kemudian di Palangkaraya barr.r akan ditempatkan Spesialis Radiologi dan Spesialis Anastesy. Mengapa baru akan ? Oleh karena memang produksi dari keahlian ini sangat jarang. Jadi memang produksinya setiap tahun seclikit sehingga baru kan ditempatkan mudah-mudahan dalam tahun i'i seorang spesialis Radiologi dan seorang Spesialis Anastesy di palangkaraya.

Demikian yang dapat saya tanggapi kerisauan dari bapak Gubernur Kalinrantan Tengah. Terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih pak. Dari Dirjen Industri dari hasil pertanian ada sesuatu yang akan disampaikan, Saya persilahkan.

4 IR. ANANG LUKIVIANA Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian; Departemen Pertanian Terima kasih atas kesempatan ini bapak Menteri, bapakbapak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian. Ada bebarapa memang dari pemaparan tentang Wilayah Kalimantan, yaitu tentang kemitraan. Kemudian juga dari bapak Gubernur Kalimantan Tengah juga Pengembangan Perekonomian Rakyat melalui pengembangan industri. Kemudian dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan juga menegenai pengembangan Kawasan Andalan, dan Kalimantan Timur pak gubernur mengatakan kurang peranan dan keterkaitan. Jadi semuanya akan kami rangkum pak; jadi tidak satu-satu.

Jadi kalau kita bicara tentang pengembangan industri maka salah satu yang ditekankan adalah pengembangan industri keciI maupun menengah itu seluruh propinsi dan ini perlu kami informasikan bahwa kami di Departemen Perindustrian telah memprogramkan yaitu melalui proyek Industri kecil dan menengah. Itu nanri melalui ujung-ujung rombak baik para Kakanwil maupun Kakandep didaerah Tingkat II.

'

Kemudian kalau kita bicara Industri Kecil dan Menengah maka menurut pengamatan kami bahwa sebagian besar adalah Industri Kecil Pedesaan. Indusrri kecil pedesaan ini sebagian besar adalah industri kecil hasil pertanian, kami telah menerapkan strategi dasar yang memang hasil Rapat Kerja beberapa bulan yang lalu, yaitu strategi dasar dari pada agro industri hasil pertanian adalah mengembangkan agro industri yang berlandaskan dengan kemitraan usaha dengan pola inti plasma yang diharmonisasikan didalam bentuk usaha lepas panen pedesaan.

Kalau kita berbicara usaha lepas panen pedesaan maka sangat terkait erat dengan pertumbuhan ataupun pengembangan perekonomian kerakyatan ini. Sedangkan implementasi daripada strategi dasar ini yaitu diimplementasikan dalam wujud pertumbuhan agro industri dipedesaan, yaitu melalui usaha kecil dan

dalam rangka pengembangan usaha keci dan menengah di Pedesaan, yaitu dengan intiplasma tersebut.

Kemudian hubungannya dengan Kawasan Andalan juga didalam implementasi strategi dasar ini kami implementasikan didalam rvujud pendirian agro industri terpadu. Jadi kalau kita tadi berbicara pelabuhan dan segala rupa dimana Kawasan Agroindustri Terpadu adalah merupakan Zona Exclusif bagi indsutri-industri hasil pertanian skala menengah mendekati besar. Disini di lengkapi dengan sarana-sarana pendukungnya termasuk juga pelabuhan. Tadi juga saya seruju dari bapak Sekjen. perhubungan mengatakan bahwa infrastruktur itu termasuk port barangkali bukan hanya dibangun oleh pemerintah saja tetapi sektor swasta juga bisa terjun disana. Tentunya pemerintah harus melakukan atarrpun memberikan insentif-insentif barangkali pacla rvaktu pembayaran pajak mungkin diperhitungkan, kalau memang sektor swasta akan menginfestasikan didalarr-r infrastruktur ini. 28

. '..$.ii.

*it,: '. ,".i:.._-r

Kemudian kalau tadi dihubungkan dengan Pengembangan Perekonomian Rayat, karena pengembangan agroindustri itu ada di pedesaan, maka mudah-mudahan juga banyak yang mengatakan bahwa Direktorat Jendral IHP itu sealin singkatan Direktorat Jendral Industri Hasil Pertanian, mudah-mudahan kelak menjadi Direktorat Jendral Industri Harapan Petani, mudah-mudahan realisasinya kesana. Kalau tadi berbicara tentang ada isu dari Wilayah Kalimantan itu yang pertama dan yang kedua eksentifikasi usaha pertanian, kemudian deregulasi terbatas, pengembangan peternakan yang diarahkan kepada usaha pembangunan sentra pembibitan ternak besar. Maka itu tidak hanya disitu saja mungkin perlu kita teruskan dan kita kembangkan yaitu agar didaerah tersebut dengan yang tadi kami sebut adalah bagaimana mengupayakan nilai tambah yang lebih tinggi, yaitu melalui industri hasil pertanian. Saya kira demikian dulu terima kasiha atas kesempatannya.

Mertteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih. Pak Yamin dari Departeman Pertambangan, mdi banyak masal.ah l.istik dan masalah tambang. Saya persilnhkan.

IR. ERMANSYAI{ JAMIN

Staf Ahli Bidang Kelistrikan; DEPARTBI\,IEN PERTAMBANGAN

Terimaksih Bapak lvfenteri, Bapak-bapak Gubernur dan hadirin sekalian. zv

!'.+i a.;'

, i: r.,

i:..;-i

.:-..\..-.

Pertama-tama kami ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai apa yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan tadi (Pak Warsito) yaitu mengenai usulan/pikiran para Gubernur

di Kalimantan untuk diadakannya suatu Sistim Interkoneksi Iaringan PLN, untuk itu sebenarnya memang pihak Departemen Pertambangan dan Energi dalam rangka menyederhanakan sistim apalagi dengan semakin banyaknya kita harus menanggulangi diesel-diesel yang menggunaan solar yang begitu membebani Perusahaan Listrik Negara, maka telah direncanakan suatu sistem isnterkoneksi dari Pontianak menuju ke Palangkaraya, kemudian dari Palangkaraya turun ke Banjarmasin dan kemudian ke Arah Pantai di Asam-asam. Dan di Kalimantan Selatan ini akan ada suatu jaringan yang menuju ke suatu Pembangkit Listrik yang akan dibangun oleh swasta yaitu Pembangkit PLTU Thnjung, jadi dari Banjarmasin nanti ada ke atas perbatasan dengan Kalimantan Tengah yaitu PLTU Tanjung. Dan kemudian dari Kalimantan Selatan Kita menuju ke Kalimantan Timur melewati Barikin dan diteruskan ke Balikpapan dan lebih ke utara lagi ke Samarinda. Jadwal dari Peneyelesaiannya itu rata-rata, sebagian besar dari pada jaringan ini dapat diselesaikan pada tahun anggaran 1996llg9j. Kemudian Tahun Anggaran 199811999 dan selanjutnya untuk Pontianak ke Palangkaraya itu baru akan kita dapat selesaikan dan direncanakan sesudah Repelita VI.

Namun tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk mempercepat interkoneksi ini pada dasarnya Departemen Pertanrbangan dan Energi bersama dengan pT. pLN persero jLrga menrbuka kesempatar) untuk menbangun Transnrisi kepacla pihak Swasta.

Kemudian hal yang penting untuk kami sampaikan di sini yaitu menyangkut pembangunan bagi masing-masing propinsi yang dikaitkan dengan pembangunan pembangkit lisktrik.

Untuk Kalimantan Barat tentunya secara terpadu dibangun terus menerus PLTD untuk memenuhi kebutuhan antara lain PLTD Sintang kemudian PLTD Tersebar di Singkawang, Sambas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah minat swasta untuk membangun suatu PLTU Batu Bara yaitu di Pontianak dengan kapasitas 4 X 25Mega Watt total i00 Mega Watt dan akan selesai pada tahun 1998. Ini sangat penting oleh karena dengan nanti selesainya jaringan interkoneksi di Kalimantan Barat sendiri dengan adanya PLTU Pontianak ini sebagian besar daripada PLTD-PLID dapat kita hentikan operasinya, sementara tentunya dapat direlokasikan kedaerah yang membutuhkan atau dirawat dengan baik untuk suatu back-up bagi Kalimantan Barat.

Untuk menyelesaikan jaringan transmisi sesuai dengan rencana induk daripada pengembangan sistem transmisi dan dis-

tribusi di Kalimantan Barat. Ini tentunya kaitannya berlanjut dengan program bagi Kalimantan Barat bagi listrik pedesaan. Di sini prosentase listrik pedesaan sampai dengan tahun 1995 ini baru l3% dan memang masih rendah, oleh karena tadi sudah dipaparkan oleh Pak Aswin, betapa luas daerahnya dan kemudian

kepadatan penduduk yang sangat jauh/yang sangat terpencar sehingga menyebabkan pembangunan ini agak terlambat.

Namun pada Anggaran 199611997 kita akan menyelesaikan tambahan sebanyak 78 desa yang terpencar dengan demikian Kalimantan Barat akan memperoleh I7% dari sekian banyak desa jumlahnya 4633 desa yang terpencar. Jadi kalau di Kalimantan bawa Bringin ini desa Kalimantan yang terbanyak.

1t

Program Kalimantan Selatan tentunya ada usulan yang baik oleh Pemerintah Daerah yaitu untuk membangun pLTA Kusan dengan kapasistas * 70 Mega Watt dan ini baru selesai pada tahun 2001/2002. Kemudian PLTD dilanjutkan ke Barabai kemudian Pulau Waya dan rata-rata selesai pada tahun 1995/1996 yang akan datang. Dan kemudian untuk -di.sini juga ada yang namanya PLTD Tarahan- dan PLTD Barabai kami sebutkan tadi akan selesai tahun 1996 . Yang tidak kalah pentingnya disini kita juga membagun satu PLTU yaitu PLTU Banjarmasin dengan kasitas 2 X 65 Mega Watt dan kemudian diikuti dengan pembangunan satu PLTG yang digunakan untuk mengisi kapasitas yang diperlukan untuk beban puncak sebesar 30 Mega Watt ditambah dengan penyelesaian Transmisi dan sebagainya. Jadi untuk Kalimantan Selatan kehawatiran tentang kurangnya daya listrik saya pikir keragu-raguan dapat kita hilangkan mengingat program yang sangat intensifdari pihak PLN .

Kalimantan Tengah ini tetap masih mengandalkan pada PLTD untuk sementara waktu yaitu PLTD Palangkaraya dan akan selesai 199511996 dan juga PLTD Pangkalan Embun, kemudian PLTD Sampit ini akan selesai juga pada tahun 1996. Jadi kalau untuk anggaran selanjutnya tentunya dubutuhkan trsulan untuk 199611997 dikaitkan dengan menyelesaikan pembangunan transmisi yang begitu panjang + 130 Km dan berikut gardu induknya.

Propinsi Terakhir yaitu Kalimantan Timur ini pembangunannya pesat sekali disini,.yaitu kita mempunyai begitu banyak pembangkit yang cukup besar-besar yaitu PLTGU nanti direncanakan yaitu Batakan yang akan selesai pacla tahun 1999 ini swasta. Kemudian ada PLTGU Sanga-sanga -iuga swasta kemuclian PLTGU Samarinda dan akan seleasi tahun 1996 clan pupuk segel karena ini adalah merupakan suatu pembangkit Copain Segel dan akan selesai berturut-turut rahun 1995/1996 dan 1997.

Selanjutnya ada satu Back Mounted PLTG sebesar 30 Mega Watt, dengan demikian untuk Kalimantan Timur saya pikir sudah cukup dalam rangka mengantisipasi kebutuhan, baik untuk kepentingan industri maupun untuk kepentingan sebagian daripada kapasitas yang diperlukan untuk pabrik pelek di Kalimantan Timur. Kemudian Bapak Menteri sedikit akan kami sampaikan, karena tadi bapak-bapak Gubernur dari Kalimantan juga menyinggung mengenai masalah PETI (Pertambangan Tinpa Izin), ini terdapat di semua propoinsi di Kalimantan tetapi yang terbanyak adalah di Kalimantan Barat yang punya masalah yang cukup berat dan tercatat disini pelaku Peti pernah mencapai sekitar i3.000 orang, tetapi setelah dilakukan Operasi Penertiban bersama Pemerintah Daerah dan dengan dibantu oleh POLRI (aparat keamanan) terhadap para pelaku peti ini saat ini sudah banyak berkurang terutama mereka menggunakan pompa diatas

25 PK, yang dibawa 25 PK ini masih banyak berkeliaran

,

namum tetap ditanggulangi secara terpadu.

Upaya yang sedang kita lakukan adalah memberikan wadah untuk Penambang Tradisional berupa apa yang disebut pertambangan sekala kecil BSK yaitu KUD atau Koperasi. Kemudian bimbingan teknis penambangan serta ketata-laksanaan usaha pertanian mengajukan ke Pengadilan para Cukong yang membiayai penambangan liar tersebut. Dalam kaitan ini sebenarnya Departemen Pertambangan punya satu usulan dalam perumusan anggaran untuk tahun 199611997 apa yang disebut program pembinaan pertambangan dengan dana usulan sebesar 42,2 Milyar bapak Menteri kepada Bappenas dan khusus untuk program usaha pertambangan rakyat secara terpadu diusulkan dana 1,4 Milyar ini digunakan untuk kegiatan pembinaan 33

pengembangan usaha skala kecil terpadu, ditambah dengan pene-

litian potensi tambang skala kecil dan dapat dimanfaatkan oleh rakyat di daerah desa tertinggal tentunya. Ini merupakan suatu upaya penegentasan kemiskinan juga di daerah Kalimantan. Saat ini sudah dilakukan penindakan secara hukum terhadap pelaku Peti, terutama dilahan PT. Ampalit (mungkin bapak Gubernur) di Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada masalah tentunya; tumpang tindih kita memerlukan perbaikan SKB antara Departemen Pertambangan dan Departemen Kehutanan mengenai lahan. Saran dari bapak Gubernur Kalimantan Tengah tadi untuk Kemitraan Pengusaha Kecil Menengah dalam usaha menanggulangi Peti ini memang kebijakan yang sangat baik karena pembinaan pertambangan skala kecil pada dasarnya dimulai pada tahun lg95/1995 sudah dibina + i5 KUD yang terpencar dan sudah mendapatkan izin eksploitasi terhadap bahan galian Batubara dan Emas. Tahun 199511996 akan dibina dengan anggaran yang rersedia tadi untuk Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Masalah lain yang perlu kami sampaikan sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam paparan tadi adalah mengenai cadangan Bauksit di Kalimantan dengan permasalahannya. Cadangan Bauksit di kalimantan saat ini mempunyai wilayah usaha daripada PT Aneka Tambang dan bekas penelitian pT Alqua dan PT Alqomin dulu. Untuk pengusahaan cadangan Bauksit di Kalimantan, PT Aneka Tambang saat ini masih mencari patner PMA , jadi masih mencari patner pak. Mungkin kalau dapat dicarikan patner yang tepat maka pengusahaan ini akan cepat direalisasikan. sebagian dari wilayah Bauksit saat ini sudah menjadi perkebunan kelapa sarvit sehingga merupakan masalah baru nanti, bagi usaha penambangan tersebut. Muclahmudahan ini bisa diatasi sesuai dengan usul untuk nrengembangkan Bauksit tersebut.

Daerah Tayan (mohon kalau salah) di Kalimantan Barat pernah

dilakukan study tentang kemungkinan pembangunan pabrik alumina, diantara alternatif lain yaitu Bintan dan Kuala Tanjung. dan Bintan yang dipilih sebagai lokasi ternyata penjadwalan kembali. jadi kesempatan kalimantan masih ada. Untuk akhirnya yaitu menegenai Listrik Desa, tadi kami hanya baru menyampaikan Kalimantan Barat. Kemudian program listrik untuk Kalimantan Selatan ini merupakan pretasi yang cukup besar dan diharapkan dengan penambahan 144 desa tahun usulan 1996/1997 prosentase desa dari jumlah 2.304 desa sudah 73 % yang dapat dilistriki. Kalimantan Tengah dari 1.055 desa akhir tahun ketiga Repelita VI akan dicapai 38 %. Tambahan untuk usulan tahun 199611997 adalah 73 desa.

Kalimantan Timur dari 999 desa tambahan 199611997 60 38%. Mudah-mudahan ini kalau sudah cukup puas tentunya untuk tahun 199611997 sudah cukup memadai, namun kalau ingin menambah mohon diusulkan saja kepada Bapak Menteri. Pada Kesempatan ini untuk mempercepat proses terutama mungkin untuk Kalimantan Barat yang prosesntasenya desa prosentase

masih sangat rendah. Demikian Bapak Menteri dan bapak-bapak Gubernur hal yang terkait dengan Departemen Pertambangan yang dapat kami sampaikan sementara ini. Terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Tbrima kasih Pak Yamin, Pak Pujadi -e- Pak Pribadi dari Departemen Koperasi barangkali ada yang ingin disarnpaikan.

MAYJEN. TNI. PRIBADI POEDJAJADI Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

) .9 :i'1 '.';Terinm kasih Bapak :;;i, *;" f,;' Menterif.para peserta yang saya hormati. Tadi dari Pak Warsito ada paparan jangan BUMN jadi pilhannya sendiri. Kita bisa melihat masalah Client

dan

BUMN nya ini masing-masing. Yang Pertama, untuk Pengusaha Kecil atau Koperasi itu memang yang dibutuhkan tidak hanya modal saja dan mereka juga disamping modal butuh mengenai manajemen, teknologi dan pasar, walaupun kadang-kadang ada perusahaan kecil yang tidak membutuhkan semuanya sekedar untuk tidak digusur oleh Tibum, yaitu lokasi untuk bekerja. Sebaliknya dari yang akan membantu itu memang ada dua pola; yaitu pola aktif dan pola pasif.

Pola Pasif ini ada sementara dari pengusaha besar termasuk yang ada dalam kelompok Jumbaran itu sekedar saya sisihkan 2% dari keuntungan saya terserah untuk apa. Namun BUMN terkena peraturan dari Menteri Keuangan bahwa dia harus mengikuti pola yang aktif . Jadi disamping memberi uang dia juga harus membina ini yang menyebabkan kenapa BUMN tetap harus berhubr,rngan langsung dengan yang dibinanya.

Dan saya kira Departemen Koperasi tidak bisa jadi orang yang menampung atau Lembaga yang menampung uang ini untuk disalurkan. Saya kira lebih tetap Perbankan untuk tugas seperti ini. Saya kira demikian, jadi disamping memberikan dana dari keuntungan itu masalah pembinaan yang masih tetap menempel di BUMN. Sekian terima kasih.

Menteri Negara PPNlKetua Bappenas: Terima kasih.

Dari Departetnen Tenaga Kerja

Pak

Sangaji barangkali ada yang mau disampaikan.

DRS. ANDI SANGADJI RACHMAN Direktur Jenderal Pembinaan Pelatiharr dan Produktivitas Tenaga Kerja; Departemen Tenaga Kerja Terima kasih Baoak Menteri.

Ada sedikit khusus untuk Kalimantan Timur yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gubernur, perlu kami informasikan pada saat ini khususnya di Kalimantan Timur sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja. Bahwa salah satu penekanan Pembangunan di Wilayah Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan, maka pada saat ini oleh Departemen Tenaga Kerja mulai melakukan suatu perubahan-perubahan, penekanan pembinaan mutu Sumber Daya Manusia khususnya di Kalimantan Timur seirama dengan jenis-jenis ketrampilan yang diburuhkan pada sektor perrambangan.

Ada tiga Balai Latihan Kerja yang ada di Kalimantan Timur yaitu di Samarinda, Tarakan dan di Balikpapan. Khususya Balikpapan kalau waktu yang kan datang kita programkan untuk kita kembangkan statusnya sebagai suatu Balai Latihan Kerja Tipe A dengan segala kelengkapan dan program yang ada. Ini yang ada di Kalimantan Timur.

Dan yang kedua perlu kami laporkan bahwa untuk Wilayah Kalimantan telah ditetapkan Balai Latihan Kerja yang ada di Banjarbaru yang dibangun beberapa waktu yang lalu bersama Pemerintah Kota Madya sebagai suatu pusat pembinaan dan pengembangan tenaga instruktur untuk Kalimantan. Sehingga untuk Kalimantan Balai Latihan Kerja tidak hanya diperuntukkan untuk Kalimantan Selatan, dapat digunakan untuk kita kembangkan khsusnya pengembangan tenaga-tenaga instruktur untuk wilayah seluruh Kalimantan. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan, terima kasih pak.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Dirj en Binl.atas , pak Syafi,i Dirj en

Bantunn Sosial.

M.

SJAFBI ANDJASN{AJA,SH. Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial; Departetnen Sosial Terima kasih Bapak Menteri, Bapak-bapak Gubernur clan Bapak-bapak/ibu yang kami hormari.

Ada tiga masalah walaupun yang tadi tidak disinggung;

Pertama penanganan Masalah Kemiskinan sendiri, jadi kelompok miskin tidak saja di IDT, diluar IDT itu ada Kelompoktelompok miskin dan barangkali itu tidak disinggung tadi, itu juga mohon perhatian kita semua. Nanti secara teknis barangkali kita mohon dukungan bapak Gubernur, diwilayah-wilayah yang kelompok-kelompok miskinnya untuk tidak jadi daerah-daerah miskin baru. Yang kedua, masalah Masyarkat Terasing ini dibeberapa lokasi terutam di kalimantan perlu perhatian kita, tentang pola kehidupan mereka yang kalau kita lakukan pemukiman baru di daerah

-daerah tertentu jangan sampai menimbulkan hal-hal yang mungkin mereka datang tapi pergi lagi, jadi mubazir kita bangun pemukiman-pemukian baru bagi Kelompok Masyarkat Terasing itu. Dan ini kita harapkan ada study bersama dengan Perguruanperguruan Tinggi dalam rangkaian; sebetulnya pola yang diinginkan oelh masyarakat terasing itu seperti apa. Dan Yang ketiga Alhamdulillah untuk seluruh Kalimantan tidak ada bencana gempa bumi dan gempa gunung berapi yang ada hanya kebakaran satu lokasi belum selesai dibangun kebakaran lagi. Itu di Kalimantan Selatan baru selesai Kota Baru timbul lagi Banjarmasin timbul lagi di Kota Baru dan sebagainya atau Banjarbaru. Nah ada hal yang baik untuk dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur ketika kebakaran di Balikpapan ratusan ribu rumah terbakar pak Gubernur dan pak Walikota ambil inisiatif memindahkan kelokasi baru yaitu di Damai Tiga saya kira pemukiman yang cukup Ideal dengan kerjasama antara Menteri Perumahan Rakyat dibangun rumah-rumah BTN, Departemen Sosial memberikan bantudn bahan rumah karena Departemen JY

lti lj;;, Sosial tidak pernah memprogramkan membangun rumah, hanya memberikan bantuan bahan rumah. Nah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daeraha Tingkat II mahon inisiatifnya bantuannya untuk jasa dari rumah (bantuan rumah bisa jadi rumah).

Pola terakhir yang kita kembangkan bersama oleh Ibu Menteri Sosial adalah bakti ABRI. Di empat propinsi di Kalimantan sudah berjalan, tetapi ada satu masalah yaitu di Kalimantan Selatan yang sudah disediakan lokasinya tapi ternyata bergambut. karena gambut susah untuk bisa dibangun. Dan itu sampai sekarang belum bisa.

Demikian juga di Kalimantan Barat Alhamdulillah Pak Gubernur menyediakan pola bersama dibangun rumah BTN dan itu dijadikan sebagian uang muka dari bantuan yang dikerjakan oleh Kantor Perumahan Rakyat. Tetapi di Kalimantan Tengah lokasinya berpindah yang rencananya dulu di Kapuas tapi ingin dibangun Ruko, kami tidak setuju untuk rumah kebakaran dibangun ruko karena itu polanya lain tapi tetap dibangun rumah dan karena itu dibangun di Kapuas juga tapi di arah ke urara mohon kiranya juga bantuannya andaikata bencana kebakaran itu terjadi; yang pertatna adalah masalah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kalau itu harus direlokasi, itu memang susah menyediakan lahan baru untuk pemukiman, karena lahan disekitarnya juga ada hutan-hutan yang kita jadikan hutan produksi.

Dan yang keclua adalah sekali lagi harapan kami bahwa Departemen Sosial tidak memberikan bantuan rumah tapi memberikan bahan rumah, jadi sangat terbatas. Seperti halnya juga yang sekarang terjadi di Kerinci hanya nanti banruan bahan runrah yang jumlahnya tidak cukup untuk menjadikan satr.r rumah terbangun. Demikian Bapak Menteri dan Terimakasih.


Terimakasih. dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi ada yang mau disampaikan.

IR.

SUHANA SUBIADI SASTRA Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Keparilvisataan, Pos dan Telekornunikasi; Departemen Parpostel. Terimakasih Bapak Menteri, Bapak-bapak Gubernur kami sampaikan tiga hal:

Pertanta Pembangunan Telekomunikasi di seluruh Kalimantan, sekarang ini sedang dan sudah ditandatangani Proyek Kerjasama Operasi antara Operator Asing bekerjasama dengan Kontraktor Nasional dan PT. Telkom untuk membangun seluruh Kalimantan sekitar 400.000 SST. Daftarnya kami akan sertakan kemudian, khusus untuk tahun 1996 daerah Devisi VI - sekarang namanya devisi VI PT Telkom - yang berpusat di Balikpapan. Jadi disini ada STO Pemangkat Z.OOq SST di Kalimantan Barat, Pontianak Sebrang 2.510, Sanggau 2.008, Sambas 2.008, Singkawang 2.008, Sugihpinyu 2.004. Kemudian di Kalimantan Selatan; Amuntai 2.004, Barabai 2.504, Banjarmasin kota 10.008, Banjarmasin Ulin 5.008, Rantau 2.004. Dan di Kalimantan Timur; Balikpapn Baru 3.000, Sanggata 1.008 jadi untuk menunjang eksplorasi minyak, Samarina La Bakung 5.016, Samarinda Sebrang 2.008.

Jadi untuk 66 sebagian dari proyek Pelita VI ini 44.099. Unruk di ketahui dalam Repelita VI kita akan menyelesaikan parpostel

Otomatisasi diseluruh Ibu Kota Kecamatan dan 50 % daripada Desa. Ini Komitmen dalam Repelita VI Parpostel. Untuk Bapak ketahui seluruh Kabupaten sudah diresmikan oleh bapak presiden pada waktu Repelita V.

Pos dan Giro pada Proyek-proyek 1996/1997 untuk Kalimantan Barat I,2Milyar. Kalimantan Tengah 612 juta, Kalimantan Selatan 2,5 Milyar, Kalimantan Timur 618 juta meliputi pengadaan tanah, gedung kantor pos, kendaraan bermotor, peralatan bermesin dan studi pembinaan administrasi. Jadi untuk bapak ketahui Perum Pos Giro dulu sekarang sudah pT pos Indonesia Persero, mudah-mudahan pelayanan yang sekarang sudah mencakup keseluruhan sampai ke desa-desa jangkauannya termasuk transmigrasi ini bisa lebih meningkatkan antar daerah. Kalimatan Tengah 420 juta, Kalimantan Selatan 450 juta dan Kalimantan Timur 500 juta, dari ini menyangkup pembinanan Nusantara dari pada pariwisata, promosi pariwisata koordinasi dan pengembangan study pariwisata dan administrasi proyek jadi barangkali ini penting untuk kepariwisataan keterpaduan seperti yang disinggung dalam paper ini bahwa perlunya barangkali koordianasi antar Gubernur se Kalimantan seperti juga terjadi di Sulawesi untuk bisa saling menunjang kepariwisataan itu, sehingga nanti penyebarannya baik wisatawan nusantara atau wisatawan manca negara lebih terpadu koordinasinya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Departemen Parpostel.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih pak Suhana, Kita sudah mendengar.pada garis besarnya Wakil-wakil dari Instansi-instansi Sektoral. Di sini kita punya juga akil-wakil dari Lintas Sektoral para Assisten Menteri, dan Deputi dari Badan-badan LPNDN saya persilahkan kalau ada yang ingin menyampaikan "Ya" silahkan dari Lingkungan Hidup saya kira tadi banyak masalah!

IR. ACA SUGANDHI APANDI,M.SC. Asisten I. Menteri Negara Lingkungan Hidup

Bidang Peru-

nlusan Kebijaksanaan; Lingkungan Hidup Terima kasih bapak Menteri, dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur para Bapak gubernur tadi banyak menyampaikan hal-hal yang menyangkut Lingkungan Hidup terutana masalah terbatasnya baik itu kemamapuan Kelembagaan dan Aparatur serta masih kurangnya peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha dan sebenarnya sasaran dari Lingkungan Hidup dari Pelita VI ini pembinaan kemitraan dan kelembagaan dan untuk itulah justru ketika kami melihat baik itu DUP yang ada didalam propinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur belum tercermin adanya usaha-usaha untuk, justru membantu meningkatkan kelembagaan didalam upaya untuk pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Kami rasa mungkin perlu adanya suatu penyerasian DUP-DUP yang akan diajukan itu untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya didalani repelita ke-6 ini,

,

yaitu pembinaan kemitraan dan kelembagaan. Didalam rangka untuk kelembagaan saat ini Menteri Lingkungan Hidup telah membuat suatu Bappeda, Bappeda Wilayah dimana Bappeda Wilayah ini baru mencakup untuk Wilayah Sumatra ditetapkan adanya di Riau Pekan baru dan untuk Kalimantan dan Jawa Bappeda Wilayahnya akan ditangani dari Jakarta. Sehingga dengan demikian diharapkan persiapan didalam rangka pemantapan Kelembagaan Pengelolaan Lingkunagn Hidup didaerah itu adalah target untuk pelita VII. Harapan kita pada pelita VII di setiap propinsi akan memiliki Bappeda, untuk itulah kami rasa perlu adanya suatu kesiapan dari tiap propinsi tentunya bapakbapak Gubernur dalam hal ini yang akan merintis untuk terciptanya kelembagaan tersebut. Dengan demikian harapan kita masalah Lingkungan Hidup terutama Bappeda iru dapat ditangani lebih baik ditiap-tiap daerah. Selanjutnya juga dari apa yang disampaikan dalam diskusi

masalah Jalan Lintas, khususnya jalan lintas perbatasan kami ingin mengingatkan bahwa diantara perbatasan itu ada juga suatu wilayah yang merupakan Kawasan Konservasi, sebagai contoh

yang di Kalimantan Barat dibawah pak Asfar Aswin itu ada suatu Wilayah Trans Boundary Park yang akan direntangkan antara Bentuang Karimun dengan Lanjak Entimau yang kami rasa nanti didalam pembuatan jalan lintas perbatasan ini akan menjadi

perhatian untuk tidak mengganggu ekosistem yang menyatu antara Serawak dan Indonesia, karena binatang tidak tahu itu negara mana dan negara mana yang tahu itulah ekosistem saya tempat hidup orang hutan terutama.

')!,'t - a'r.

-1 1

Demikian pula untuk di Kalimantan Timur antara Kayan Mentarang dengan Long Betuah itu juga akan dikembangkan suatu Ekosistem Trans Boundary Park. Untuk itu didalam rangka nanti pembuatan jalan lintas perbatasan, kami rasa hal inipun perlu mendapat perhatian kita bersama.

Dan yang ketiga kami lihat masalah Lahan Kritis di Kalimantan Selatan kalau tidak salah cukup tinggi dan didalam DUP kami kurang melihat adanya penanganan lahan kritis yang lebih terarah dan kami rasa mungkin program lahan kritis ini merupakan satu hal yang perlu ditonjolkan oleh Kalimantan Selatan. Terima Kasih Baoak Menteri.

Nlenteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima Kasih. Pak Tarja saya persilahkan:

IR. SUTARDJA SIJDRADJAD Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Thnah Badan Pertanahan. Nasional Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dan Ibu-ibu yang saya hormati:

ini saya melihat bahrva ada permasalahan tanah yang saya kira baik dari bapak-bapak Gubernur seKalimantan itu pada dasarnya sama, yaitu nremang adanya Pada kesempatan

.'.# .:... ".

banyak keluhan baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II aparat kami maupun juga dari para investor yaitu kelambatan tentang ijin lokasi pemberian hak tentang usaha bagi tanah-tanah yang dari segi RTRW nya termasuk Wilayah non Kehutanan tetapi masih termasuk didalam wilayah TGHK, sehingga mengurangi minat investor sebagimana yalg didengungkan oleh Bapak Gubernur tadi. Pergeseran perubahan status penguasaan non penggunaan tanah adalah suatu yang wajar pak, karena pembangunan berjalan terus, perubahan pengetahuan penduduk dan tingkat hidupnya juga naik, kemudian kegiatannya beranekangam yang pada dasar proyeksi kegiatan ragam pembangunan itu diatas tanah yang relatif tetap. Oleh karena itu kalau pengurangan Kawasan Kehutanan di Pulau semacam Kalimantan, yang kami pikir itu masih berlebihan adalah suatu hal yang wajar yaitu untuk mengantisipasi pembangunan yang makin meningkat dan juga dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah di seluruh tanah air. Sehubungan dengan itu kami mengusulkan oleh karena RTRW tingkat I maupun TGHK itu pada dasarnya adalah masalah penataan ruang, sehubungan dengan itu pemecahannya adalah baik RTRW maupun TGHK yang sudah sisahkan tersebur barangkali perlu dievaluasi kembali oleh - ya - dalarn hal ini Bapak Menteri Negara BPN selaku Ketua Badan Kordinasi Tata Ruang Tingkat Nasional. Bagi RTRW tirrgkat I yang memasukkan wilayah-wilayah Kawasan Kehutanan yang menurr.rt dari segi ekologi, atau dari segi lain-lainnya perlu dipertahankan sebagai kawasan hutan itu dikeluarkan dari RTRW tingkat propinsi.

I I

Tetapi bagi tanah-tanah TGHK yang sudah disahkan yang ternyata bahwa berdasarkan pertimbangan kemudian sesuai dengan kemungkinan pengembangan wilayah yang ada perlu dikeluarkan dari Kawasan Hutan. Setelah itu bagi tanah-tanah TGHK yang sudah berdasarkan keputusan Ketua BKTRN tadi dikeluarkan diusulkan kepada Bapak Presiden untuk secara massal atau seka-

ligus dinyatakan sebagai Tanah Negara. Dengan dinyatakan sebagai tanah negara maka, bagi BPN dalam memproses apakah

itu hak milik untuk para pencetakan sawah nantinya misalnya atau untuk plasma dan transmigrasi itu akan mudah karena memberikan hak dari tanah negara, tetapi kalau masih dikatakan Kawasan Hutan itu harus minta pelepasan yang cukup lama. Nah

dengan demikian baik itu Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha yang diberikan itu bisa cepat dilakukan dan ini nantinya akan bisa merangsang para investor untuk membangun disana. Sebab saya mandapat laporan juga bahwa ada sementara ini Ijin Lokasi yang sudah dibangun dan ditanan tetapi HGO belum dapat dikeluarkan karena belum ada pelepasan dari Menterei Kehutanan. Dan ini bagi investor tentunya apabila status hak tanahnya belum jelas untuk mencari modal membangun berikutnya juga diperlukan adanya kepastian hak atas tanahnya. Sekian Terima kasih.

MENTERI

krima kasi.h Pak Tarja ada yang lain |agi ? silahkan pak dari Departemen Hankam.

A1

LETJEN. TNI. MOETODJIB Gubernur Lemhanas; DEPARTEMEN PERTAIIANAN DAN KEAMANAN Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan para hadirin yang hormati. Walaupun dari Departemen Hankam, yaitu sektor Hankamneg tidak tersinggung secara langsung, namun tadi ada yang terserempet. Yang pertama, mengenai Sistim Perencanaan sendiri -ebahwa apa yang -hasil perencanaan regional ini- tentunya sudah merupakan suatu koordinasi antara masing-masing sektor, disamping itu juga masing-masing kepentingan, yaitu kepentingan

Hankam dan kepentingan kesejahteraan. Sehingga apa yang dihasilkan ini tentunya sudah merupakan suatu hasil yang terpadu. Kalau hal itu belum merupakan hasil yang maksimal marilah kita terima dengan lapang dada. Yang kedua, mengenai masalah Pembangunan Daerah

Perbatasan. Bahwa untuk sektor Hankamneg juga sudah mendukung dengan pembangunan beberapa kepentingan Hankam yaitu Koramil dan Polsek disamping itu juga mamantapkan garis batas Wlayah Indonesia. Yang ketiga, mengenai kesenjangan pembangunan antar daerah, saya kira ini bukan hanya untuk satu propinsi saja tetapi kita juga melihat antar satu propinsi dengan propinsi lain. Sebagai contoh katakanlah di kawasan Aru karena memang kadang-

kadarrg timbul perbedaan kepentingan antara kepentingan

Hankam dan kepentingan kesejahteraan. Mungkin disatu pihak melihat bahwa itu penting sekali sehingga membangun, tetapi dilain pihak dilihat belum penting, sehingga belum terbangun. Untuk Kawasan Aru ini bagi aspek Hankam memang sudah mulai, kita sudah mengajak rekan-rekan sektor lain, namun juga masih -untuk bergerak disana- kelihatannya masih aras-arasen saja. Ini sebagai contoh saja pak.

Terkait dengan Sistem Perencanaan yang Terpadu tadi atas usulan dari Bapak-bapak Gubernur khususnya mengenai pembangunan Pelabuhan Udara Supadyo dan Pelabuhan Udara Tarakan, kami sangat mendukung, Bapak Menteri, karena ini juga ada kepentingan dari aspek Hankarn, begitu juga Pelabuhanpelabuhan laut yang di Kalimantan Timur. terakhir, sebenarnya ini masalah Operasional yaitu mengenai sikap ugal-ugalanya para pengemudi. Kadang-kadang memang kita agak perlu mengasihani polisi, karena sikap kita sendiri, jalan jelek minta perbaiki, tetapi setelah baik para pengemudi ugal-ugalan (ngebut), akhirnya polisi-polisi disuruh tidur disitu, sehingga ada istilah polisi tidur, yang maksudnya jalannya tadi supaya rusak lagi. Karena masalah operasional -bapak Gubernur- saya yakin bahwa Bapak Gubernur sudah menghubungi Polda setempat dan apabila perlu kami juga akan menginfokan masalah ini kepada pihak ABRI. Demikian bapak Menteri. dan terima kasih. Yang

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Baik saya kira yang Pelabunan Udara Supadyo memang harus kita prioritaskan ini Pak Moetojib, karena disamping unruk segitiga itu kita akan menempatkan skuadron hok disana untuk mengamati Laut Cina Selatan, jadi memang perl.u diakui betul Supadyo itu, saya kira harus kita persiapkan. Pak Sardid dari BKKBN saya persilahkan mungkin yang terakhir barangkali.

DRS. SARDIN PABBADJA

Deputi Bidang Perencaan dan Analisa Program; BKKBN Bapak Menteri yang kami hormati, bapak Gubernur serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertntna-tama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan terakhir yang diberikan kepada kamipak. Yang keclua, kalau tadi jalan minta ditambah macammacam semua minta tambahan -Bapak menteri,pak-. Tapi, tidak akan ada habis-habisnya. Kalau kami ingin mengurangi tapi

tambah terus mengenai penduduk

akan menunjukkan dua persoalan

ini.

Oleh karena itu kami

;

Yang Pertamn, barangkali kami mohon dibedakan pak, antara pertumbuhan penduduk disatu pihak dengan rata-rata jumlah anak yang dimiliki satu keluarga, jadi kalau tadi dari bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang telah memperoleh piala penghargaan dalam rangka penduduk tumbuh seimbang itu aclalah perhitungan daripada rata-rata jumlah anak dimiliki satu keluarsa. 50

Didalam aspek demografi itu sangat sensitif pak, kalau misalnya bapak masih menghitung laju pertumbuhan penduduknya itu masih tidak terlalu sensitif, artinya pada masalah imigrasi disini. Jadi oleh karena itu barangkali kami mohon nantinya agar supaya lebih tajam melihatnya mohon diadakan pada rata-rata jumlah anak. Dan kalau kita melihat posisi Kalimantan -Bapak Menterinampaknya ini sebenarnya agak diluar dugaan kami pak. Didalam pengertian bahwa kalau kita lihat Kalimantan ini, khusunya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki satu keluarga artinya sudah terjadi sekitar 2,1dan2,4, dan ini sangat menarik pak. Oleh karena itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dari Kalimantan Selatan tadi bahwa terjadi artinya rata-rata jumlah penduduk barangkali antisipasi transmigrasi harus kita perhitungkan. Karena mereka-mereka pada Wilayah Kalimantan Selatan ini rata-rata jumlah anaknya ini sudah 2,2 dan 2,3. Kalau kondisi ini kita pertahankan terus-menerus barangkali sampai 30 tahun yang akan datang akan terjadi Zero Growth. Hal ini perlu kita antisipasi untuk masa yang akan datang sehingga misalnya tidak terjadi yang diinginkan. Jadi itu ada dua ciri di Kalimantan pak.

Ciri yang kedua, yaitu kalau kita Iihat bapak Menteri, yaitu bahwa untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ini masih perlu kita pacu dalam rangka melihat rata-rata jumlah anak yang dimiliki satu keluarga. Jadi dengan demikian kalau kita lihat hal ini, bagi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah usaha-usaha untuk memelihara keberhasilan itu Pak Warsito, sebab kalau kita lengah nanti bisa kembali lagi pulih itu pak, oleh karena itu kami mohonkan bahwa intervensi-intervensi yang

bersifat memelihara yang akan kita perhitungkan dalam aspek tekniknya pak. Itu bagian yang pertama Bapak Menteri.

Bagian yang kedua, dimana kemarin Bapak Menteri menugaskan pada kami untuk didalam rangka penyampaian mengenai masalah KSU di daerah IDI Al-hamdulillah kami sudah lakukan tadi

malam pak, jadi sudah ada kesepakatan atau persamaan-

persamaan antara bagaimana penggarapan Daerah Miskin untuk IDT dan non IDT sudah disampaikan kepada para peserta tadi malam pak. Sekian terima kasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Sardin, Kalau tidak ada sebelum saya menutup rapat kita ini. Saya persil.ahkan Pak Dirjen Bangda untuk memberikan pesan-pesan kepada bapak-bapak Gubernur dan rekan-r'ekan yang lain.

DRS. FEISAL TAMIN Direktur Jenderal Pernbangunan Daerahl Departemen Dalam Negeri: Terima kasih Bapak Menteri.

Dari forum yang kita ikuti ini nampak sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur yang mewakili daerah masing-masing maupun mewakili wilayah, agaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi keinginan perencana dari sektor-sektor. Sesuatu yang memang kita inginkan cli pusat selama ini bahwa ada pendampingan antara persanclingan dengan DUP dari daerah dan DUP dari Pusat, tetapi bahwa ini tidak selesai disini kita mengerti semua yang paling menentukan nanti mungkin adalah di teknis. 52

Oleh karena itu saya harapkan teman-teman dari daerah berjuang betul disitu. Bagaimanapun juga itu harus diperjuangkan juga, artinya janganlah dilepas begitu saja kalau memang ingin berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai RTRWP dan TGHK yang khusus

ini. Dapat kami informasikan bahwa dari 20 RTRWP yang sudah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Perda-nya, ada 12 propinsi RTRWP yang mempunyai masalah. Masalahnya adalah pada masalah TGHK itu, oleh karena itu kita untuk Kalimantan

sudah mengundang daerah khusus untuk membahas RTRWP dan pemadu-serasian dengan TGHK ini untuk seluruh Kalimantan pada tanggal l6 Nopember nanti. Dengan meminta kehadiran

dari Ketua Bappeda, Kanwil Kehutanan, Dinas Kehutanan,

Kepala BPN Tingkat I dan Instansi-instansi terkait di Pusat nanti. Jadi kita harapkan perhatiannya untuk nanti menghadiri itu. 1tu yang kedua Yang Ketiga, juga disinggung mengenai Inpres yang ada masalah, antara lain ada Juklak yang menurut pak Ardan kok berbeda sesama lain. Untuk itu kita akan mengadakan atas seiizin pak Menteri -Ketua Bappenas- besok akan ada pembahasan masalah tersebut. Oleh karena itu konsekuensinya Ketua -ketua Bappeda jangan pulang setelah ini. Jadi masih ada tetap ada disini. Besok darijam 16.30 - 18.00. Oleh karena itu kami mohon sekalian untuk para teman-teman yang mewakili Instansi Pusat mempengaruhi juga jadwal yang sudah ditentukan. Untuk besok tanggal 25 yang semula dimulai jam 08.30 kita majukan pukul 08.00 pagi sehingga selesai tanggapan dan diskusi itu pada pukul 16.30, sesudah itu baru diadakan pembahasan mengenai Inpresinpres ada 2 jam. Yang kita ingin dapatkan adalah mungkin ada ide-ide atau gagasan baru dari berdasarkan pengalaman di daerah yang telah melaksankan Inpres ini dari teman-teman daerah untuk kita tampr.rng demi perbaikan lebih lanjut. Mengenai juklak juknis kita inginkan nanti tidak ada perbedaan. Terima kasih Bapak Menteri.


Baik, demikianlah, jadi nanti mengenai, ada tambahan acara untuk membahas Inpres-inpres selain dari mekanismenya juga mungkin ada gagasan kriteria Inpres Dati I bagaimana apakalt mau disempurnakan, kemarin ada, tadi atau kemarin ada yang mengatakan supaya jangan hanya luas Wilayah Dati II, desa, kemarin sudah terbahas Inpres Desa tapi mungkin mau dibawa lagi, IDT juga mungkin bisa kita akan bahas.

Detnikianlah Bapak-bapak dan tbu-ibtt terutama Bapakbapak Gttbernur saya tidak ingin memberikan tanggapan dan kesimpulan karena besok masih akan dilanjutnkan, Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas paparannya dan juga-juga kepad.a rekan-rekan di Pusat yang telah memberikan tanggapan dan informasi. Kepada

para Gubernur yang akan meninggalkan Jakarta

dan kembalt ke tempatnya masing-masing saya ucapkan selamat dan para ketua Bappecla dan Staf yang masih tinggal kaarena masih banyak acara saya minta supaya mengikuti seluruh acara itu clan saya akan break. Waktu kita terbatas sekali kita ingin tetap berkurnpul disini pukul setengnh dua (13.30

jalan,

WIB).

Ol.eh karena Bapak-bapak Gubernur yang

clari propinsi

Sulavvesi saya kira silaltkan siap pada pukul I3.30 WIB, kita punya waktu pendek saja untuk ntakan siang 40 menit clan untuk menegakkan shol.at. Thpi saya kira cukuplah 40 menit itu, claripacla terlalu banyak wakruyang dibuang. Sekal.i lagi saya ucapkan terirna kasih clan saya tutLtp session pagi ini . Wnssal.antu'

nloikutn Wr.

Wb.

KONASBANG KE-13 TAHLIN L995 23-27 Oktober 1995 _ - : : : ==:: : : : : : __ : : : : : :

DISKUSI WILAYAH D

Ditra.skrip oleh Humas da. protokol Bappe.as

DISKUSI WILAYAH D Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya

dari instansi- instansi di tingkat pusat, baik Instansi Sektoral maupun Insmnsi Lintas Sektoral untuk menanggapi dan mungkin memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang tadi telah dikemukakan oleh para Guberrutr. Pertarna dari Dirjen Anggaran, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya akan rneminta dahulu dari bapak Sekjen Pekerjaan Umum. Oleh karena memang seperti biasa yang terbanyak aclalah masalahmasalah yang menyangkut Departemen Pekerjaan Umttm dan nanti setelah itu Bapak Sekjen Departemen Perhubungan. Saya

persilahkan !

IR. RUSLAN

DIWIRYO Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum)

:

Terima kasih bapak Menteri. Bapak Gubernur serta Rekan-rekan yang saya hormati.

Perkenankan kami memberikan tanggapan mengikuti urutan seperti tadi pada rvaktu di Wilayah yang lain, yaitu pertama yang menyangkut upaya agar daerah-daerah di isolasi ini merupakan potensi yang saling mendukung, seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Di dalam hubungan ini maka diperlukan informasi mengenai pemanfaatan potensi yan_e ada di daerah masing-masing baik untuk keperluan daerahnya maupun ant,ar daerah serta juga untuk keperluan regional.

Di dalam hubungan seperti yang tadi dikemukakan oleh

Bapak

Gubernur Sulawesi Utara dalam kaitannya dengan BIMP-EAGA yang akan memanfaatkan potensi yang ada, demi pemasaran di Kawasan Regional yang lebih luas yaitu menyangkut Philipina, Malaysia dan Brunei. Kendala-kendala yang tadi sudah disebutkan pada dasarnya juga sudah merupakan sorotan kita, artinya sudah menjadi perhatian kita bahwa dalam rangka mendukung tercapainya BIMP-EAGA dan memanfaatkan kemampuan luar itu demi kepentingan nasional kita, maka ada beberapa kendalakendala yang perlu kita selesaikan. Di dalam hubungan ini ada beberapa potensi di daerah Sulawesi ini yang perlu dikembangkan antara lain adalah potensi-potensi yang ada di Sulawesi Utara yang terkait kepada Kawasan Andalan yang ada di Sulawesi Utara. Di samping itu juga Kawasan-kawasan Andalan yang ada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang tadi dikemukakan oleh Bapak-Bapak Gubernur bahwa penyelesaian Trans Sulawesi

itu diharapkan bisa dipercepat. Kami informasikan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Gubernur pada dasarnya telah sejalan dengan perhatian dari Departemen PU dan jelas sudah sejalan dengan arahan dari Bappenas. Oleh karena itu Trans Sulawesi khususnya Trans Sulawesi Barat ini sudah dalam proses penyelesaian sekarang ini, penyelesaian dalanl artian penyelesaian itu tidak selalu harus sampai pada tingkatan Aspal, hanya pada tengah itu sudah selesai di Utara juga sudah selesai, tinggal meresmikan saja, pada kenyataannya sudah operasional. Di samping itu juga dalam rangka mengembangkan potensi di Sulawesi maka sekarang ini sedang dipelajari mengenai peningkatan -ialan Menado-Bitung seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara karena disadari juga bahwa Bitung diiadikan outlate dalam rangka BIMP-EAGA iru.

Dapat kami informasikan dalam kaitannya dengan BIMPEAGA, sudah ada juga pendekatan-pendekatan dengan Dafao mereka mengharapkan juga kalau informasinya cukup baik, akan

mau menggunakan aspal buton yang di produksi oleh Pulau Buton. Jadi mereka sudah menyatakan itu, sekarang tinggal kita sejauh mana bisa memberikan informasi yang cukup memuaskan mereka.

Kemudian mengenai Aspal Buton ini barangkali mohon diperkenankan kami mengambil waktu sedikit untuk bisa mengclearfair masalahnya. Jadi masalah aspal buton ini sebetulnya masalah klasik. Aspal buton adalah suatu aspal bercampur pasir, oleh karena itu ada kendala yang sangat mudah dimengerti, yaitu kalau diangkut jauh berarti juga mengangkut pasir dan biayanya mahal. Oleh karena itu aspal buton hanya mempunyai potensi untuk jarak-jarak jangkau tertentu, kecuali kalau dari Pertamina aspalnya baik. Kalau harga aspal Pertamina naik, aspal buton menguntungkan. Karena itu dilihat dulu kemungkinannya, kalau great oil itu harganya sampai pada batas tertentu, aspal buton sebetulnya tidak dapat bersaing. Dapat kami laporkan dengan harga great oil yang sekarang, aspal buton ini sudah bisa dipakai dalam jangkauan seluruh daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, Timor-Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sampai pada batas-batas tertentu sekarang ini sedang ditingkatkan teknologi penggunaannya supaya bisa kompetitif untuk bisa dipakai di Jawa. Bahkan Bank Dnia maupun ADB sudah dapat nenerima bahwa aspal buton ini sudah dapat dimasukkan ke dalam space, jadi sudah tidak ada nrasalah. Sekarang tinggal kemampuan kita untuk memprodtrksi dan menyediakan.

Jadi dapat kami laporkan demikian dan hal ini bukan tanggung jawab dari departemen Pertambangan tetapi Departemen Pekerjaan Umum, karena Departemen Pertambangan sudah memberikan izin konsesinya kepada Departemen Pekerjaan Umum. Dalam waktu dekat ini kami sudah diminta oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk bisa melakukan penyerapan yang minimum 200.000 ton. Jadi 200.000 ron itu ekuivalen dengan dibagi lima, menjadi 40.000 ton, karena aspal konstennya hanya 20 %.Itu mengenai aspal buton. Jika 200.000 ton bisa dicapai berarti bill-given dan sudah bisa menguntungkan. Tetapi jelas pertanyaannya adalah bahwa dia harus kompetitif, karena kalau tidak kompetitif akan sukar diterima secara baik.

Kompetitif dengan pengertian kalau di situ kita masih mendapatkan refrens seperti ketentuan penghuninya yang 70 %, itu masih bisa. Jadi ini masih bisa diharapkan dalam waktu dekat sudah bisa lebih tinggi penggunaannya. Kami dalam hal ini mohon perhatian dan pengarahan dari Bapak Menteri, kemarin di dalam pembukaan yang saya catat dan rasanya memang sangat

relevan untuk kita perhatikan bersama yaitu menyangkut Pembangunan Regional yang harus bisa lebih jelas sehingga komponen yang agrogatif dan intergatif dalam perekonomian nasional itu bisa betul-betul terwujud. Karena itu keterkaitan antar daerah, seperti yang tadi kami kemukakan, memang menjadi sasaran dari pembangunan prasarana-prasarana ke-Pekerjaan IJmunr-an (ke-PU-an). Itu adalah yang menyangkut hasil-hasil Konreg yang dapat kami tangkap dari uraian Bapak-Bapak Gubernur tadi.

Kemudian mengenai Sulawesi IJtara, dalam kaitannya dengan pengembangan Sulawesi Utara ini ada beberapa potensi yang tadi dikemukakan oleh Bapak Gubernur. Kalau potensi Agro itu sudah bisa dilayani dengan prasarana pengairan maupun prasarana jalan yang sekarang ini sudah menjadi program. Jadi program-program sudah sejalan, hanya nanti mohon di dalam teknis juga mengenai intensitasnya, karena keterbatasan persediaan dana.

Yang menjadi perhatian juga bahwa dalam rangka mengembangkan Kawasan Andalan Paguyaman, sebagaimana yang diminta oleh Bapak Gubernur supaya ada jalan dari Paguyaman ke Pelabuhan Anggrek. Hal ini sudah kami koordinasikan dengan Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan yang

nanti biar diutarakan'sendiri oleh Bapak Sekretaris Jenderal Perhubungan. Dalam kaitannya dengan Paguyuban ada beberapa masaalah yang saya kira secara teknis masih perlu dibicarakan, yaitu antara pilihan penggunaan tebu dan beras yang saya kira masih harus perlu dibicarakan secara detail. Kemudian di daerah Sulawesi Utara ini mempunyai potensi touris yang sangat tinggi dan dalam hal ini, daerah sudah mengusulkan untuk mengembangkan Jalan Pantai Selatan yang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi potensi wisata yang merupakan andalan bagi kawasan ini yaitu dengan kera kecilnya dan lain-lain. Masalah Danau Limboto dan Danau Tondano, dipihak Pekerjaan Umum sudah ada beberapa programnya, sehingga kanri mohon juga ada pembahasan secara koordinasi di Bappenas mengenai penanganan das-nya supaya penanganan Pekerjaan Unrum nrengenai Danau dan Das-nya sudah bisa sinkron.

Mengenai danaunya sendiri kami dapat kemukakan bahwa pendangkalannya memang sudah cukup parah, kalau sudah cukup parah maka biaya untuk pendalamannya lebih mahal sekali sehingga ada pemikiran-pemikiran bahwa daerah yang sudah dangkal dilestarikan saja untuk dijadikan sawah dan daerah yang masih cukup dalam yang diamankan, ini adalah langkah yang menjadi program kita di Pekerjaan Umum tetapi nanti mohon ada koordianasi dengan das-nya sebab pendangkalan ini masih bisa terus berjalan.

Untuk Sulawesi Tengah tentang daerah Bodol Potensi pada dasarnya sudah banyak dihubungkan dengan prasarana jalan

maupun didukung oleh prasarana perairan, memang beberapa waktu yang lalu ada bencana yang sudah ditangani secara darurat dan tadi himbauan dari bapak Gubernur adalah penanganan permanennya. Penanganan permanennya ini akan kita jalankan, tetapi sudah menjadi program hanya dijalankan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana nanti dan yang penting sekarang sudah bisa berfungsi lagi dengan penanganan darurat itu. Mengenai Prasarana Jalan yang tadi dikemukakan oleh Gubernur kaitannya juga nanti akan menyambung kearah bapak perbatasan Sulawesi Selatan, saya kira ini akan kita teliti lebih lanjut dan kalau tidak salah jalan itu dulu dikembangkan oleh PenTerintah Daerah. Mengenaijalan ini dalam kaitannya dengan Sulawesi Tenggara, jalan yang menyusur Pantai Timur nenyambung ke daerah Sulawesi Tenggara dan ini memang akan dimasukkan program dan diharapkan sudah bisa tembus dalam Repelita VI ini. Tetapi dalam pengertian tembus mohon juga jangan langsung aspal, yang penting tembus karena dengan tembus itu sudah ada citra barangkali juga bagi investor bahwa disitu akan dibangun akses yang cukup men'radai, inijuga sudah ada didalam program.

Kalau di Pantai Barat Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ini sudah hampir nyambung sehingga dalam waktu dekat sudah dapat dikatakan nyambung tetapi juga sama pengertiannya, nyambung masih dalam bentuk jalan kerikil, sehingga sekarang

ini dari Majene menuju Tenggala sudah dapat ditempuh, begitu juga jembatan-jembatan yang diperlukan sudah hampir semuanya dibangun disini. Kemudian mengenai Sulawesi Selatan pada dasarnya Sulawesi Selatan menjadi pintu gerbang bagi Sulawesi Tenggara, produk-produk Sulawesi Tenggara mengalirnya ke Pelabuhan Ujung Pandang dan Pelabuhan Ujung Pandang memang menjadi Pilabuhan Internasional. Kami menyadari bahwa di Sulawesi Selatan masih diperlukan jalan yang menghubungkan dari Pantai Timur ke Ujung Pandang sehingga Ujung Pandang nanti akan menjadi sentra yang potensial, jalan yang sekarang ada sudah berfungsi secara baik barangkali perbaikan secara bertahap bisa nanti dijalankan. Kemudian permintaan dari bapak gubernur Sulawesi Selatan mengenai poros-poros yang mesti ditingkatkan sudah sesuai dengan program.

Untuk Sulawesi Tenggara kecuali jalan Pantai Barat yang menuju ke Malili sudah dirintis dan dalam waktu dekat sudah bisa tembus, memang train nya tidak terlalu mudah dan ini benarbenar merupakan suatu tantangan bagi Departemen Pekerjaan Umum. Mengenai Kawasan Selatan dari Sulawesi Tenggara pada dasarnya sudah didukung dengan irigasi maupun jaringan jalan yang cukup baik dan sekarang produkfitasnya sudah mulai meningkat dan ini menjadi sorotan dari kami memang beberapa waktu yang lalu irigasi Wowotobi dianggap proyek yang tidak terlalu berhasit karena dianggap partisipasi masyarakatnya kurang baik, tetapi sekarang sedikit demi sedikit sudah mtrlai bisa berjalan dengan baik.

Untuk Air Bersih Sulawesi Selatan, seperti diketahui Sulawesi Selatan khususnya daerah Ujung Pandang termasuk daerah yang miskin air, oleh karena itu kita sangat bersyurur bahwa disetujui pembangunan Dam Bili-Bili, dengan dam ini maka penyediaan air untuk Ujung Pandang baik untuk industri maupun untuk Pemukiman menjadi masih bisa diamankan, sekarang sudah selesai dan sebentar lagi bisa berfungsi. yang menjadi pertanyaan bapak Gubernur tadi adalah bahwa jaringan

distribusi di kota Ujung Pandang nya belum bisa dimulai, ini masih bisa kami Iaporkan bahwa nanti kami akan bahas secara detail tekhnis, kami harus malu disini karena Loan-nva sebenarnya sudah ada, jadi Loan ini dari OECF hanya p.or"rnyu di SLA kan, SLA (Sub Loan Agreement) itu biasanya ada masalah administrasi yang mengganjal, mohon bapak Gubernur membantu

juga bapak Dirjen; Pemerintah Daerah dan masalah-masalah Departemen Dalam Negeri perlu ikut menangani masalah SLA ini, saya kira kalar.r dari Departemen Keuangan tidak ada masalah mengenai SLA ini tetapi biasanya masalah birokrasi yang cukup berat menghambat. Saya kira demikian dari Departemen pU.

Menteri Negara Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih bapak Rttslan, jadi ntengenai Sttb Loan Agreement itLt ntemang ada masal.ah clari segi bantuan jacri kita lantas harus berhubungan clengan Pernerintalz Daera.h terus acla

PDAM, kalau ada PDAM propinsi ada pDAM tingkar clua. Banyak sekal.i proyek-proyek air bersilt yang dananl,o srrrlalt t e rs ecli a t e t a p t e r t un cla- t uncl a kar e no. p e ny e I e s ai an a cl nti n i s t ra ti"f teru.tanla clitingkat claerah. Ada beberapa claerah yang menl(.t'Ltut harus rli Pentcla-kan, ini lebilz repot lagi sehingga dananya surlalt terserlia kita hnrus membayar corni.tntent-fee tetapi belunt bisa

dicairkan. OIeh karena itu para gubernur yang mempunyai proyek ini saya harapkan betul-betul memberikan perhatiannya yang sungguh-sunggtth. Selanjutnya saya persilahkan bapak Sekjen perhubungan.

DRS. MUCHTARTIDIN SIREGAR,tr{A. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan: Terimakasih bapak Menteri dan terimakasih juga kepada bapak Gubernur atas bahan pemaparan karena sangat bermanfaat bagi kami, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Pada garis besarnya dan sesuai dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak-bapak Gubernur kami melihat bahwa sudah sejalan dengan Sektoral dengan Departemen Perhubungan tentunya dengan catatan, kita banyak sekali dibantu dengan BIMP-EAGA dan kerjasama dengan Singapura dan Indonesia yang ditandatangani oleh bapak Presiden pada tahun 1994 yang Ialu setelah kedua kegiatan ini berjalan kita langsung membenahi diri terutama di udara, itu terasa sekali identifikasi dari Pelabuhan Udara, Lapangan Bandar Udara yang perlu kita kembangkan khususnya untuk b.isa melayani dengan Singapura dan juga kaitannya dengan Timega.

Saya laporkan kepada bapak Ketua Bappenas ada dua kegiatan yang terus menerus berkembang yaitu careling cages dan sealling cages antara daerah ini dan dalam kaitan itu kami mencatat apa yang disampaikan oleh salah seorang bapak Guber-

nur tadi, kita mungkin terlambat dalam memanfaatkan BIMPEAGA ini andaikata kenrudahan-kemudahan tidak ceoat kira berikan.

Dari kami umpamanya kemudahan yang diminta adalah meninggalkan prinsip sabotase, jadi Air Brunei minta masuk ke pontianak dan satu point lagi di Indonesia yang masa lampau tidak kita berikan tetapi karena kita tahu manfaat ini akan kita terima, kita meninggalkan. Sangsi-sangsi lain mungkin diharapkan juga bisa memberikan berbagai kemudahan, kekuatiran kita bahwa BIMPEAGA ini bukan menguntungkan kita tetapi malah disedot oleh negara tetangga, makanya kita jangan kalah cepat untuk mengambil kesempatan ini. Sejalan dengan BIMP-EAGA dan persiapan sebelumnya sebenarnya sudah banyak yang kita laksanakan dengan melalui Bappenas tetapi administratif terutama dikaitkan dengan Pinjaman Luar Negeri membutuhkan waktu yang lama, disini saya catat misalnya Pelabuhan Udara Ujung pandang, jadi prosedurnya kalau tidak siap desaignnya maka tidak bisa diajukan loan-nya mungkin ini berpulang kepada Bappenas untuk bagai_ mana meyakinkan Perancis supaya bisa cepat. Tetapi mengem_ bangkan Ujung Pandang sebagai suatu hap pusat pertumbuhan untuk Indonesia Bagian Timur tidak ada masalah, beda clengan Kalimantan dimana kita masih mencari mana hap dan skop-nya mana pusat dan cabang-cabangnya tetapi Sulawesi suclah jelas cuma pelaksanaannya terlambat. Misalnya kita ambil contoh pelabuhan Manado, loan-nya sudah ada dari IDB mungkin saya ingin konkrit Januari dan Marer sudah bisa mobilisasi mungkin pada awal 1998 sudah bisa masuk Wide Body Jumbo Jet. Ini tidak jauh menyimpang karena minggu yang lalu bapak Menteri Perhubungan sudah memintakan persetujuan bapak presiclen, tahun 1998 Airline Dalam Negeri akan Go Internasional, jacti kita sedang membagi-bagi Sempati akan kemana, Garucla kema.a, Merpati kemana. Kita nlengulur waktu cl ua tahun, tahun 199611997 dan tahun 1998 kita suclah Go Inrernasiorral, pacla waktu itu Airport bapak strdah bisa Jumbo Jet clan ini juga kala. Bappenas setuju perluasa. dari lapa.gan uclara Samratulargi. to

Manado hanya sampai 2600 meter panjang landasan, kita tambah sendiri menjadi 3000 meter dengan demikian Menado menjadi Pusat Pengembangan Wisata. Itu point yang pertama, jadi ter-

tampung semua apa yang disampaikan oleh bapak-bapak Gubernur tetapi prosedur pendanaan apalagi pinjaman luar negeri menyebabkan waktunya menjadi agak lama, itu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah dalam rangka

BIMP-EAGA beberapa pembe-

nahan mesti kita lakukan dan kita sesuaikan, contohnya adalah 23

Airport sudah kita buka diseluruh Indonesia yang sebagian dikawasan Timur Indonesia tapi l9 Airport yang baru terisi. Kita juga harus menyesuaikan kembali segala fasilitas dan juga dukungan Imigrasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengenai masalah Isolasi Sularvesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, tampaknya ini tertampung semua, contohnya Lapangan Terbang di Pulau Selayar yang tanahnya sudah dibebaskan oleh Bupati seluas 900 hektar, didaftar kami sudah ada mungkin tim tekhnik yang bisa menyakinkan Bappenas untuk tidak mencoret proyek itu.

Demikian juga tentang Pelabuhan Anggrek yang telah disinggung oleh bapak Ruslan masuk dalam pendanaan USAID. begitu juga Bitung. Bitung bisa menampung sampai dengan 200.000 kontainer sampai tahun 2007, tinggal bagaimana menggerakkan swasta kita supaya Bitung Industrial Zone berkembang. Kalau di Sulawesi Utara dalam dua tiga tahun kedepan prasarana itu tidak ketinggalan demikian pula Sulawesi Selatan tetapi Sulawesi Tengah dan Sularvesi Tenggara barangkali kita harus ketemu lagi, jadi kita melihat apakah Sularvesi Tenggara mau melepaskan diri dari kungkirngan Sulawesi Selatan. t1

Dalam daftar saya ada pelabuhan-pelabuhan perintis dan juga pelabuhan-pelabuhan penyebaran yang akan kita sampaikan kepada tim tekhnis, mudah-mudahan tertampung semua sehingga masalah ke tiga mengenai isolasi otomatis dapat kita atasi. Demikian bapak ketua, terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih bapak Muchtar, jacti nanti tolong staf dari daerah clan sektor sama-sama mengeroyok Bappenas untuk meyakinkan. saya sendiri mendukung pelabuhan perintis di Pulau selayar karena memang daerah itu tertinggal clan arla potensi pariwisata Thkabol.erate clan sebagainya. saya akan urut Iagi setelah dua sektor yang banyak sekal.i perhatian clari para Gubernur. Dari kehutanan ada masal.alz yang ingin ditanggapi, saya persilaltkan.

IR.

N,I. ARI SOEDARSONO Staf Ahli Bidang Ketenagaan Kehutananl Departernen Kehutanan Terimakasih bapak Menteri, kami hanya ingin meng_ konformasi bapak Gubernur sulawesi utara bahwa untuk cras Danau Limboto dan Tondano tahun anggaran yang telah disusun rencana pengelolaan berupa pola rencana tekhnik daerah KTI nya dengan biaya 475.iuta. Kemudian untuk tahun i'i akan clilakukan infro'tasinya dalam bentuk kegiata' konservasi tanah termasuk Reboisiasi Hutan Rakyat da. sebagainya, clan ini suclah menclapatkan konfirmasi dari bapak Menteri Kehutanan sehingga sudah se.ialan.

I2

Kemudian yang ingin kami mohon perhatian dan bantuan dari bapak Gubernur di Sulawesi bahwa Sulawesi merupakan Ekosistem Flora dan Fauna yang unik karena berada didaerah Walasea yang berada diantara garis Walasea dan garis fiber dimana ini kondisinya sangat unik, maka kami mohon perhatiannya dan pengamanan Kawasan-kawasan Konservasi dan penyelesaian konflik-konflik yang ada didalamnya, demikian juga jenis-jenis yang sudah "in danger" seperti kera kera kecil ataupun babi rusa sedangkan untuk Flora nya yaitu jenis ebony yang juga sudah in danger. Kemudian untuk Sulawesi Utara ada kemajuan kita sudah berhasil mem-propagasi kayu cempaka, yang cepat tumbuh tetapi kuat untuk bangunan. Terimakasih.

i\tlenteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Berikutnya clari Departemen Pertanian, silahkan bapak

Dirjen. Pernnian.

F.X.

I\,TIIRDJIYO

Direktur Jenderal Perikalratt Departerttelr Pertatriatr Terimakasih, saya mohon maaf karena saya dipertanian baru dua minggu sebelumnya tiga puluh satu tahun di Angkatan Laut, jadi kalau ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Yang pertama mengenai masalah tanggapan Kewilayahan,

program-program antar daerah selvilayah sangat mendukung kesepakatan tersebut khususnya dalam program kerjasama peneli-

tian dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna dalant pertanian. Saat ini Departemen Pertanian nrelalui Badan Litbarrg Pertanian telah .ur.rtu k nrenrperkr.rat I i tbang di wi layah rurenempuh kebij aksanaan t3

untuk membangun pengkajian melalui tehnologi pertanian atau BPTP hampir diseluruh propinsi melalui BPTP rersebut diharapkan tehnologi pertanian yang dihasilkan dapat melayani keburuhan lbkal, dan masalah-masalah yang ingin dipecahkan dapat segera ditangani secara lokal pula.

Kemudian masalah Strategi pengembangan Antar Wilayah, upaya untuk meningkatkan produksi beras di Sulawesi Selatan sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan sistem ketahanan pangan hanya pada produksi padi di Jawa, dan ini saya mohonkan propinsi-propinsi

yang mempunyai potensi untuk beras

ini, seperti

Sulawesi

Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah ikut mengembang_

kan pula, walaupun ini bukan komoditas unggulan namun ini komoditas strategis.

Kemudian masalah Perikanan, dengan adanya BIMP_ EAGA ini maka ikan-ikan banyak yang tersedot ke philipina

masalah ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan karena banyaknyd, pabrik-pabrik ikan yang suclah tutup dan ini beritanya sudah santer dan kelihatannya menjadi issu yang sangat panas. Untuk ini maka prinsipnya kita akan menyejukan ataupun membangun pelabuhan perikanan di Bitung, dan ini suclah mendapat bantuan dari OECF yang pada saat ini sedang disiap_ kan Requirement consultan untuk melak,kan Engineering survey yang diharapkan akan dapat dipersiapkan detail clesaign pelabu_ han tersebut yang memakan waktu dua tahun yaitu akan selesai pada tahun 1997, untuk itu mohon bantuan pemerintah Daerah memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan, tim surveynya akan datang dari Jepang.

Menger mendukung

pendidikan dibidang Perikanan, kami sangat

u":uk lebih ditingkatkan dalam rangka memenuhi

ten.:Sx kerja yang terdidik dan profesional untuk dapat mengeksploitasi Sumb:r Daya Perikanan yang masih potensial, untuk ini saya infor:::a:!kan di Surabaya telah ada Universitas Hangtuah yang khus..: ,nengenai Tehnologi Kelautan, Perikanan dan sebagainya, dar: ini bisa berkerjasama nanti melalui saya maupun melalui Anl l
Untuk Sulawesi Tenggara masalah PPI Pulau Dalil sudah dibangun dan akan ciikoordinasikan pada hal yang akan datang. Untuk Sulawesi-Utara pembangunan Pelabuhan Perikanan telah dilaksanakrn dan akan ditingkatkan terus, dan saat ini sedang ada pembuatan 30 kapal ikan untuk Transmigrasi, satu kapal diperuntukkan untuk 5 KK dan ini akan ditingkatkan terus di propinsipropinsi iainnya. Demikian secara singkat informasi mengenai perikai::rn, terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua

Bappenas:

Terimakasih Pak Mttrjio, untuk wilayah ini perikanan manang penting sekali saya minta supoya cliperhatiknn betul.. Dari Depsos ada masalah, silahkan pak.

M.

SJAFEI ANDJASMAJA, SH. Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial;

Departenren Sosial Terimakasih bapak Menteri, bapak Gubernur dan Bapak-

bapak sekalian. 15

tadi

Saya hanya ingin menyampaikan beberapa masalah yang telah disinggung oleh bapak-bapak Gubernur.

Pertamatentang Pengentasan Kemiskinan, masalah kemiskinan seperti yang diungkapkan oleh bapak Gubernur sulawesi utara tadi penanganan kemiskinan bukan hanya melalui kegiatan proyek IDT, kelompok-kelompok miskin masih ada diwilayah yang bukan IDT kalau itu dibiarkan akan menjadi masalah, melalui projek Departemen Sosial bapak Gubernur dapat memanfaatkan itu untuk penanganan kelompok miskin. Kedua masalah Masyarakat Terasing, meskipun tidak terlalu banyak dijajaran sulawesi tetapi mohon perhatian juga tentang masalah masyarakat terasing.

Ketiga masalah Bencana, seluruh Sulawesi mungkin Bencana Alam ini cukup besar, di surawesi utara ada gunung dan sering terjadi banjir juga dijajaran Maruku urara ada parahan Bumi karena di Maluku utara daerah rernate, Kiyo dan obi sudah dua kali terjadi dan Lingkaran Selatan seluruh Sumatera sudah serrng terjadi berkali-kali, Sulawesi utara sudah pernah kena Imbas Flores dan itu memakan pantai bagian Timur surawesi Tenggara jadi mohon perhatian bapak Gubernur terhadap masarah ini adalah kesiapan bagian satrak ctitingkat II, biasanya jika berum terjadi kita santai tetapi apabila suclah terjacli kita bingung, apa yang harus kita perbuat, contohnya Kabupaten Ke.inciyang sudah ada aba-abanya dari patahan Simangkuliwa, seluruh Sumatera akan mendapat getaran tetapi Kerinci belum siap ketika terjadi bencana pada iam satu dini hari, semua orang ticlak tahu harus berbuat apa satlak-nya pun belum crisiapkan karena itu mohon Satlak ( Satuan penanggulangan Bencana disiapkan ) ditingkat II.

Selama tiga tahun telah terjadi enam bencana yang cukup berat mulai Flores, Liwa, Banyuwangi, Maluku lJtara, Merapi dan

yang terakhir Kerinci itu berurutan terus semua itu di tempat Patahan Bumi dan saya kira suatu ketika dari Departemen Pertambangan bisa menjelaskn bahayanya ini. Keempat khusus untuk Sulawesi Utara dalam beberapa kali pertemuan rekan-rekan kita yang berada di Philipina Selatan ingin kembali, masalahnya apakah mereka bisa ditampung dengan keadaan kondisi kita disini, mungkin kegiatan mereka biasanya adalah industri petani dan nelayan dan itu memerlukan lahan yang cukup banyak untuk 100 KK andaikata ini harus terjadi karena ini harus memerlukan pertemuan dan pembicaraan dengan Departemen Luar Negeri dan Departemen Luar negeri Philipina, jadi mohon perhatian andaikata ini harus kita lakukan, umumnya rekan-rekan dan saudara kita berasal dari Sulawesi Utara Tengah, Selatan dan Maluku yang ada disana, ntohon perhatian dari bapak Gubernur Sulawesi Utara khususnya yang nanti pintu masuknya dari sana. Terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Kalau bisa tidak usah pulang lagi karena kita sudah banyak penduduknya, kecuali kalau meman-g sangat terampil. Selanjutnya dari Departemen Transmigrasi, silahkan kalau ada. mosalah.

I

r::.

ti{J. l:l

i""' t''.. l.'; l

| :.

IR. H.J. WIDARBO

RUSLAN

Direktur Jenderal Pemukirnan dan lingkungan Departernen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Terimakasih bapak Menteri, bapak-bapak Gubernur dan rekan-rekan sekalian ada beberapa masalah yang ingin kami sampaikan.

Pertama tentang Sulawesi Tenggara, jadi disamping Pengembangan Transmigrasi dengan berbagai pola yang sedang dikembangkan dengan perkebunanJambu Mete, juga akan dikembangkan Pola Perikanan Tambak dan perikanan Laur

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh Sektor Perikanan, sebagaimana tadi disampaikan oleh bapak Direktur Jenderal Perikanan. Disamping itu sedang dilaksanakan program transmigrasi ke pulau-pulau kecil seperti pulau Kabaena dan Pulau Wawuni 'i dengan pengembangan pola Agromarine. Selanjutnya untuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan juga disamping pola-pola yang sudah ada juga akan dikembang_ kan disertifisikasi pola yaitu uji coba untuk pola Sutera Alam, di Sulawesi selatan di Larombong dan Goa sedangkan di sulawesi Tengah di Kabupaten Poso, terdapat areal yang luas didaerah Tomata yang potensial untk pengembangan transmigrasi Sutera Alanr, kami nrohon pencadangan lahan dari bapak Gubernur untuk Departemen Transmigrasi seluas 22.000 hektar. Sesuai dengan saran bapak Gubernur akan terus clikem_ bangkan Pola Jasa Inclustri sesuai dengan perkembangannya cli Tondo, juga Perikanan Laut clan Tambak di Sulawesi Tengah sekarang sudah dimulai di Lamala dan akan clikembangkan juga

di Pulau Peleng juga pengembangan Transmigrasi srvakarsa

I

Mandiri sebagaimana tadi di usulkan bapak Gubernur' Mengenai sinkronisasi pembangunan gedung SD Inpres dengan tahun penempatan transmigrasi ini sudah dimulai, dan pembangunan gedung SD Inpres akan dibangun pada tahun pertama penempatan, dengan demikian gedung SD ini tidak masuk paket fasilitas umum Departemen Transmigrasi. Selanjutnya untuk Sulawesi Utara, propinsi yang sudah sangat terbatas luas lahannya yang

tersedia, kami mengembangkan pola-pola hemat lahan yaitu mengembangkan dengan komoditi andalan yang bernilai ekonomi tinggi seperti panili, juga pengembangan pola tambak di Marquisa.

Terakhir kami mohon bantuan bapak-bapak gubernur mengenai pemeliharaan prasarana jalan transmigrasi, pada UPTUPT yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah namun sering

didalam rapat dengar pendapat dengan komisi IV dan bapak Menteri Transmigrasi selalu ditanyakan mengenai pemeliharaan jalan ini, jadi mohon dapat dimasukkan dalam urgen program Inpres ataupun memohon bantuan dari Pekerjaan Umum' agar UPT-UPT yang telah diserahkan dapat berkembang dan tidak menjadi terisolir. Demikian bapak Menteri, terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih bapak Dirien. Sebelum saya laniutkan saya ingin menyampaikan besok pagi kita mulai iatn 8.00 bukan iam 8.30 wib, berikutnya dari bapak Dirien. Binlattas clari Depnaker saya persilahkan.

DRS. ANDI SANGADJI RACHMAN Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja; Departernen Tenaga Kerja Terimaksih bapak Menteri ada sedikit tambahan dari kami: Pertama untuk bapak Gubernur sulawesi utara bahwa pada saat ini menindaklanjuti kerjasama BrMP-EAGA ada suatu tim khusus yang membahas masalah Penetapan Standar Kualifikasi Kemam_ puan untuk renaga Kerja sektor Industri dan pariwisata untuk

negara yang bersangkutan. I(ita mengharapkan tim ini dapat menyelesaikan tugas didalam melakukan suatu standar yang sama yang berlaku untuk anggora-anggota BIMP_EAGA, se_ hingga keuntungan yang bisa kita peroleh adalah bahwa tenaga tenaga kerja yang pada saat ini bekerja di Malaysia dan Brunei perlakuan upah yang mereka terima akan berlaku sama dengan dinegara yang bersangkutan, karena ada suatu standar pengakuan yang sama. Salah satunya adalah kita dorong untuk bidang_ bidang trakonstruksi yang saat ini kebutuhan untuk itu sangat besar didaerah Malavsia. Keclua perlu kami sampaikan bahwa kelihatannya untuk empat

propinsi di Sulawesi dari sisi tenaga kerja ada kecenderungan untuk terjadi over suppley pada beberapa jenis tenaga kerja ter_ tentu, katakanlah bahwa pada untumnya daya serap yang ada disaua dalam bidang pertanian secrangkan kecenclerungan clalanr tenaga-tenaga muda mereka cenderung bekerja pacla sektor nranu faktu r.

Masalahnya sekarang adalah tenaga kerja yang ada, tidak siap menurut kemampuannya untuk masuk pada sektor manufaktur diluar daerah Sulawesi, sedangkan kebutuhan tenaga itu diluar

Sulawesi cukup besar. Kembali pada Daerah Empat Propinsi di Sulawesi adalah bagaimana kita mampu menyiapkan tenaga itu untuk melihat pasar atau kebutuhan diluar Sulawesi karena tidak dapat kita paksakan untuk industri manufaktur di empat propinsi tersebut, khususnya dalam negeri dan kalau perlu di luar negeri karena kebutuhan ini cukup besar. Menurut kami terdapat kelebihankelebihan tenaga terampil untuk bidang-bidang tertentu di Sularvesi. Sedikit catatan tambahan dari kami adalah pada saat ini ada suatu penumpukan jumlah lulusan Sarjana yang tidak memenuhi syarat, hal ini perlu ada pemikiran-pemikiran yang perlu dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada. Karena kalau tidak, kami melihat jumlah tenaga kerja yang terampil yang background Sarjana Muda dan Sarjana nya akan bertumpuk setiap tahun, kami serahkan kepada bapak-bapak dari empat propinsi bagaimana kita melihat keadaan tersebut untuk kita pecahkan bersama, terimakasih bapak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappeuas: Terirnakasih, karena kita suclalt berbicara ntengenai Sumber Daya Manusia, kita lanjutkan saja, selanjutnya dari Deparrernen P&K silahkan bapak Arifn.

2I

DRS. H. ZAINAL ARIFIN ACHMADI MPA. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departernen Pendidikan dan Kebudayaan Terimaksih bapak Mmenteri, Bpak-bapak Gubernur, ada dua yang saya catat dari uraian Bapak-bapak Gubernur tadi. Pertama, masalah Kekurangan Guru hampii di semua propinsi, pada tahun ini kita mendapat alokasi 26.000 guru, dari tahun ke tahun memang permintaan terhadap kekurangan guru kian besar, sekalipun demikian kita agak sulit meyakinkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) karena rasio seiara makro, untuk guru SD sebetulnya kita sudah cukup baik yaitu 1:23 hampir sama dengan negara-negara yang sudah maju. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari Bapak-bapak Gubernur untuk mere-alokasi guru-guru yang ada kecenderungan menum_ puk didaerah-daerah perkotaan, kalau ini tidak dapit kita atasi saya khawatir berapa pun jumrah guru yang kiti alokasikan, masalahnya akan selalu muncul untuk daerah-daerah tertentu dan kelebihan didaerah-daerah yang lain yang kelebihannya tidak pernah terungkap.

Keclua, permintaan untuk sekolah Kejuruan, dengan kebijaksanaan link and matc kita usahakan bahwa sekolah-sekolah keiuruan tidak hanya sekeciar kita buka yang kemuclian tidak mempunyai kaitan dalam dunia usaha dan industri, oleh karena itu kami akan sangat berhati-hati sekali didalam membuka sekolah kejuruan ini kalau ditingkungannya tidak didukung oleh industri yang sudah ada, jadi tidak diclisarkan kepacla th"e man driven tetapi harus ada dukungan-dukungan indusiri, sekaripun kita ada bantuan dari IDB dalam jumlah yang terbatu. untuk pembangunan sekolah-sekolah ke.iuruan yang baru, kami akan melihat secara hati-hati agar tidak rerjadi s"til"h dibuka dalam .iangka waktu tertentu ticrak ada peminatnya. Demikian bapak Menteri, terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasih bapak Dirjen, sekaligtts dari Departemen Kesehatan todi banyak masal.ah.

PROF. DR. SI.J-I,IARMO POORWO SOEDARMO Staf ahli Bidang Teknologi Kesehatanl Departemen Kesehatan) Terimakasih bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, izinkan kami memberikan parifikasi terhadap paparan bapak Gubernur Wilayah D.: Pertama tentang kebijaksanaan terhadap penempatan dokter, pengadaan obat, pengadaan mobilitas dan pengadaan tenaga ahli sudah ada:

-Untuk penempatan dokter minimal satu dokter untuk setiap Kecamatan.

-Tentang pengadaan obat, obat ini berasal dari Inpres, APBD dan II, serta dari program (obat program).

I

-Pengadaan mobilitas dapat berupa pengadaan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat untuk puskesmas keliling dan perahu-perahu motor tergantung dari daerahnya.

-Tentang penempatan dokter ahli dapat saya sampaikan disini tipe D akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Dan seperti kita ketahui disetiap rumah sakit tipe C diharapkan ada empat dokter ahli dasar yaitu dokter ahli kebidanan dan kan dungan, ahli bedah , ahli penyakit dalam dan ahli kesehatan anak.

23

Mengingat banyak hambatan dalam penempatan dokter spesialis maka diadakan kelijakan sebagai berikut: Pertama, dokter pasca PPT yang spesialisasi nya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah Daerah dengan perjanjian apabila mereka selesai pendidikannya akan bertugas di rumah sakit tertentu. Kedua, PPDS yaitu Peserta Program Dokter spesiaris yang sudah

mencapai tingkat terakhir atau telah selesai tetapi menunggu surat Keputusan Penempatan, itu dapat dikerjakan di Rumah Sakit tertentu.

Ketiga, tentang peningkatan beberapa Rumah Sakit antara rain Rumah Sakit Malalayang Bitung, Rumah Sakit Dokter wahidin dan Rumah sakit Kusta di ujung pandang sudah tertampung didalam usulan Departemen Kesehatan dan akan dibahas besok. Keempat, tentang peningkatan Balai pengobatan Kesehatan ujung Pandang akan ditingkatkan, tetapi tidak tahun ini.

Demikian bapak Menteri, terimakasih.


Terintakasih, masih clalant biclang Surnber Daya Manu.sia, BKKPBN silahkan bapak Sardin

DRS. SARDIN PABBADJA Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Terimakasih bapak Menteri yang saya hormati, hanya satu untuk Sulawesi Utara berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1987 sebenarnya sulawesi utara itu berada pada posisi rata-rata 2,3 - 2,4 anak yang dimiliki tetapi berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan pada tahun 1994 ternyata rata-rata jumlah anak kembali meninggi didalam pengertian mungkin Bu Sri secara statistik akan mendiskripsikan dari angka itu tetapi kita perlu mewaspadai dari angka itu sebagaimana tadi yang kami katakan servaktu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Terimakasih baPak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Baik kim kembali pada bidang Sektor Ekonomt, bapak Sekjen Departetnen Koperasi (Besok saja bapak Menteri), dari Departemen Inclustri saya persilahkan bapak Soeyata'

IR. SUJATA,M.Cho. Direktur Jenderal Ildustri Kinria; Departenren Perirtdustriart Terimakasih bapak Menteri, para bapak Gubernur yang ingin saya sampaikan adalah informasi sebagai berikut; bahwa Pulau Sulawesi ini mempunyai potensi yang cukup besar nrengenai landstone ( batu kapur ) yang merupakan potensi yang sangat bermanhat bagi industri semen.

tr,

:.'

-4.

ini kalau kita lihat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah ada potensi jetsum , mohon dari segi pertambangan dapat ditanyakan kepada Departemen Pertambangan agar potensi jetsum ini dapat di eksplorasi dan dieksploitasi dengan sebaikSekarang

baiknya karena dalam rangka pengembangan industri semen di Indonesia maka jetsum kita ini jadi sesuatu yang sangat strategy. Sekarang ini kebutuhanjetsum hanya disupplay oleh artifisal jetsum Petrokimia Gresik padahal kebutuhannya pada akhir pelita vI sudah akan mencapai 2000.000 ton setahun. Dan petrokimia Gresik hanya akan menghasilkan 450.000 ton sehingga dari tahun ketahun import jetsum ini semakin banyak yang serama ini kita masih mendatangkan hanya dari Thailand, kalau kita bisa menemukan sendiri potensi ini di Sulawesi rengah Dan sulawesi Selatan, saya kira kelangsungan hidup dari industri semen yang sangat penting didalam pembangunan sarana dan prasarana maka itu juga akan sangat mendukung kelangsungan dripada pemban_ gunan nasional.

Butir kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah yang biasanya dianggap sepele tetapi kami menganggap ini pe'ting sekali bahwa didalam program-program daerah ini masalah

mohon bisa dicantumkan penanganan mengenai masalah penga_ wasan garam beryodium, karena garam yang beryodium yang dipantau oleh UNICEF dipasaran wilayah Surawesi untuk tingkat runrah tangga ternyata masih dibawah 50 %, mohon ini diper_ hatikan karena konsumsi garam beryodium sangat penting bagi

peningkata. sumber Daya Man,sia terutama clidalam peningkatan intelegensia daripada anak-anak cliclik kita, saya kira hanya dua ini, matur-nrrwun pakl.


Bappenas:

Terimakasilt pak Soeyoto, Departemen Parpostel isinya pariwisata disana bany ak.

IR.

SIJHANA SIJBIADI SASTRA Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lentbaga Kepai rvisataar Pos dan Telekomunikasi, Departenten Paris'isatl: Pos dan Telekorttunikasi .

Terimakasih bapak Gubernur, pertama-tama kri.:i ingin mengi nformasikan tentang telah ditandatangani nya Proj c' s Kerj asama Operasi dengan Operator Luar Negeri Singapura - Telekomunikasi Plus Bukaka dengan tokohnya dari Ujung Pandang saudara Yusuf Kala untuk membangun regent timur, termasuk Sulawesi, Bali, Nusa Tefiggara Barat , Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya seluruhnya berkisar sekitar 500.000 ust. dan akan dimulai pada I Januari 1996. Disamping itu projekprojek on going daripada otomisasi yang kami bentangkan disini, untuk Sulawesi-Selatan yaitu Antang akan ada tambahan 2000 ust, Bantang 1504 ust, Makale 504 ust, Paopao 1006 ust, Singgai 1568 ust, Watansopeng 1568 ust, Wonomuryo 516 ust, untuk Sulawesi-Tengah yaitu Kolaka ada 1568 ust dan untuk SulawesiUtara yaitu Namurang 1000 ust, Kauditang 2000 ust, Langguwang 1306 ust, Mangadobahu 6100 ust ust, Mangadopariki 3000 ust ini akan selesai pada tahun 1996, jadi untuk Sulawesi-Utara kelihatannya di enam puluh enam belum ada tetapi kecamatankecamatannya akan kami perhatikan untr.rk bisa diotomisasi dan desa-desa 50% sesuai dengan komitmen Pelita VI.

l.

Disamping itu projek-projek pOS, ada beberapa proyek untuk prasarana, gedung-gedung dan tanah di Sulawesi termasuk

Utara, Tengah, Tenggara dan Selatan disitu sudah masuk dua ratus sembilan puluh enam projek pariwisata yang pernah dising-

\

gung. Jadi kami beruntung bahwa dari pekerjaan Umum dan Perhubungan sudah dapat mendukung objek-objek wisara sehingga efektifitas dari objek wisata itu akan baik termasuk tanih Bonerante. Apalagi kalau keterbukaan dari perhubungan ini' lewat 1998 nanti akan terbuka, saya kira jelas arus wisatawan ldarnegeri akan segera masuk dan ini peluang bagi daerah untuk meningkatkan sarana-sarana pariwisata termasuk investor-investor hotel bisa mengajukan rangsung ke BKPM meralui BKPM daerah dan tentu bapak Gubernur sendiri yang memparaf dan nanti akan sampai ke Direktorat Jenderal pariwisata dan BKpM pusat. Demikian program tentang terisolir nya daerah, hu_ bungan antara pusat dan desa, dan projek-projek kepariu,isataan , terimakasih.

i\4enteri Negeri PPN/Ketua

Kalau

di

Bappenas:

su.rawesi seratan ada Thkaborerate cri suratvesi

knggara acla Pul.au Tukangbesi yang saya kira jtrya terrnasuk yang sangat rnenarik. Karena BKpM telah clisebut, bapak Napitupulu acla yang ingin clisampaikan.

IR. R.P. NAPITUP{JLU Deputi Bidang Perencanaan; Badan Koordinasi Penanaman Modal Saya kira BKPM hanya kembali mendukung permohonan dari semua Gubernur Sulawesi untuk lebih diperhatikan pengadaan prasarana fisik, sebab kalau kita lihat memang kendalakendala yang masih tergantung kepada itu dan investasi di Sulawesi ini masih belum berkembang terutama di Sulawesi Tenggara hanya ada33 proyek untuk saat ini, ini sangat menyedihkan padahal potensinya cukup banyak. Jadi kami sangat mendukung untuk diberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan prasarana fisik maupun pengembangan SumberDaya Manusia. Barangkali salah satu yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu BKPM pernah menyusun profil investasi di keempat propinsi ini pada tahun 198211983 waktu bapak masih di BKPM, sehingga hal ini kalau bisa dibiayai untuk dapat dimutakhirkan ditinjau kembali dengan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi selama ini sehingga akan dapat diperoleh lagi nanti suatu profil investasi yang lebih up to date dan bisa mengantisipasi globalisasi. Karena BKPM sudah tidak mempunyai biaya lagi untuk membuat profil investasi, tentunya dari Bappenas pak! Saya kira demikian saja harapan kami. terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Dulu waktu saya Ketua BKPM kenapa bisa memperjuangkan ke Bappenas, baiklah nanti kita pertimbangkan. Ini penting sekali karena sel.uruh Sttlavvesi ini sangat unik clari segi lingkungan clan seluruh clunia juga tel.ah terntasyhur, kita ingin menclengar pengarahan dari asistennya bapak Sanvono.

EFFENDI A. SI]MARDJA Assisten II Menteri Negara Lingkungan

Hidup Bidang

Pererrcanaan)

Terimakasih bapak Menteri, bapak-bapak dan ibu sekarian, didalam kaitan sulawesi seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Departemen Kehutanan, ini adalah merupakan daerah walaysea yang merupakan transisi mengenai flora dan fauna dari Asia ke Australia di Indonesia. Berarti harapan kami untuk sulawesi didalam menyiapkan Tata Ruang wirayah agar daerah walaysea ini dijadikan acuan utama dengan harapan kekayaan yang ada di Sulawesi yang satu-satunya di dunia merupakan transisi antara Asia dan Australia, harus benar-benar tercermin didalam rencana rata ruang wilayah. Kemudian juga yang menarik bahwa untuk sulawesi, perhatian masyarakatnya sangat tinggi sekali terhadap kerautan tentunya dengan harapan untuk dapat menjamin jangan sampai rusak, terutama terumbu karang yang sangat kaya di Bo'aken Sulawesi lJtara, di rakabonerare Sulawesi selatan dan untuk itu kami ingin titipkan kiranya agar DUP yang ada di Surawesi juga tercermin acranya suatu pelaksanaan yang nrengarah kepada action_plant, pentaatan serta pene_ gakkan htrkum.ya, pentaatan penegak hukum cridararn menangani kekayaan Sumber Daya Laut. Ini sesuai dengan sasaran crari Petita VI Lingkungan Hidup yaitu masalah kemitraan dan kelembagaa. jacri cri dalam upaya untuk keberhasilan action, pentaatan serta penegakkan hukum ini masalah . kemitraan dan kele'rbagaan perlu dikembang tumbuhkan, kemitraan inilah yang saya rasa dapat membantu nrenyerar,atka' kekayaan sumber alam ini.

30

Sesuai dengan ini maka Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Bapeda mempunyai rencana dalam waktu dekat ingin menitipkan Bapeda Wilayah di Ujung Pandang, dimana kantor Bapeda ini akan mencakup Sulawesi, Maluku dan Irian Iaya jadi kegiatan Bapedal didaerah ini akan di cover di Ujung Pandang, untuk itu kami ingin menitipkan dalam rangka tercapainya sasaran pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk kemitraan dan kelembagaan kemudian akan dikembangkan disetiap propinsi adanya Bapeda-bapeda dengan bimbingan Bapeda dari Wlayah Ujung Pandang. Terimakasih.

Menteri

:

krimakasilt, lain-lain mungkin ada yang ingin menyampaikan, silahkan dari Bulog. DRS. MOH. AMIN Deputi Bidang Pengadaan & Penyaluran; Badan Urusan Logistik Terimakasih bapak Menteri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama yang perlu diketahui bahwa pada tahun 1994 kita menghadapi kemarau panjang akibatanya terpaksa kita menempuh cara yang tidak populer yaitu mengimpor beras 1,8 juta ton, tahun 1995 kita ingin impor itu tidak sampai terjadi tetapi nampaknya belum dapat kita capai sehingga ada impor juga dalam jumlah yang sama atau mungkin dalan jumlah yang lebih besar, tahun 1996 kita bertekad supaya ini tidak ter.iadi karena salah satu titik goyahnya swasembada ini adalah diukur dengan besar dan kecilnya impor, betapapun kita berusaha tetapi kalau ada inrport, saya kira masyarakat akan menganggap swasembada berada pada posisi yang rawan.

Yang kedua kami ingin menggambarkan peran dari pulau Sulaw-

esi, sekarang ini dari segi pengadaan antara Jawa dan Luar pulau Jawa sudah seimbang, Jadi sekarang 342.000 di Jawa dan 342.000 di luar lawa; tapi potensi untuk tambah diluar Jawa masih ada sampai dengan tanggal sekarang ini. Dari jumlah ini Jawa Timur memang masih nomor satu yaitu 253 tapi sudah berhenti, nomor dua Sulawesi Selatan 203 dan masih berjalan jadi masih ada kemungkinan lebih besar dari253, yang nomor tiga Jawa Tengah yaitu hampir separuh dari Sualawesi, nomor empat Sulawesi Selatan dan nomor lima Jawa Barat. Jadi ini menggambarkan disuatu sisi ada perubahan-perubahan yang mendasar, kita patut bersyukur berkurangnya lahan pert;nian yang ada di Jawa diimbangi dengan lahan yang ada di Luar Jawa dan inilah yang terjadi didaerah Sulawesi terutama karena di Sulawesi Tengah 10.000 ton, Sulawesi Tenggara 5.000 ton. Peranan Sulawesi Selatan bukan semata-mata menjadi lumbung tetapi juga sebagai srabilisator karena Sulawesi ini dibagi dua, ada Wilayah Barat dan Wilayah Timur yang sama jumiahnya yaitu 300.000 hektar. Pada tahun 1988 pada saat kira mengha_ dapi kesulitan, operasi Pasar relatif kecil karena panen di dairah Sulawesi bagian selatan berhasil dengan baik dan inilah peranan sulawesi Selatan dalam kaitan pangan terutama beras di indonesia, sedangkan daerah-daerah lain saya kira Sulawesi-Tenggara juga mempunyai kelebihan-kelebihan bersama demikian iusa Sulawesi Tengah. Dari pengamaran ini maka kami inein menyampaikan beberapa hal yaitu, kita ingin bergeser d-ari masyarakat agraris ke masyarakat industri tapi mestinya kita tidak lupa masyarakat industri harus cli clukung dengan peitanian yang tangguh yang berarti apa yang telah kita capai janganlah ditinggalkan. Kita mengetahui sekarang ini cina di se-ktoi beras akan menjadi net importer dalam beberapa tahun ini karena nrentang ia rrelupakan apa yang telah di capai pada nrasa sebe_ lumnya. Demikian saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan, terirlaksih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Jadi apal.ah guna kita menitipkan perut kim di sawah, pak! Iru supaya terus dipertahankan, yang lain-lain silahkan dari D epartemen Pertambangan.

IR. ER},IANSYAH JAMIN Staf Ahli Bidang Kelistrikan; Departemen Pertambangan dan Energi Terimakasih bapak Menteri, ada beberapa hal yang kami catat yang berkaitan dengan Departemen kami, )'ang pertama masalah pertambangan, kedua masalah energi dan yang ketiga masalah pertambangan yang berkaitan dengan energi. Yang ntenyangkut Pertambnngan yaitu tadi disebutkan belum

di Sulawesi Tenggara. Memang PT. Enco ini mempunyai lokasi didua propinsi yaitu di Sularvesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, menurut pengecekan kami PT. Enco sedang mengusahakan kegiatan pertambangannya yang ada di Sulawesi Selatan sehubungan kapasitas unit pengolahan yang mereka miliki, jadi tidak tertutup kemungkinan PT. Enco juga akan mengadakan kegiatan di Sulawesi Tenggara. adanya kegiatan PT. Enco

Kedua j-ang tneyangkut kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan Energi tadi disinggung adanya kebutuhan listrik untuk PT. Aneka Tambang. PT. Aneka Tambang telah mengadakan survey untuk memanfaatkan sungai Lasolo yang bekerja sama dengan pihak srvasta untuk melihat potensinya, dengan melihat hasilnya memang cukup besar kira-kira 100 mega \\'att. pelaksanaannya memang belum diputuskan apakah akan dikerjakan oleh pihak srvasta atau oleh PT. Aneka Tambang dengan PT. PLN.

Berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan Kelistikan yang disinggung adanya tiang melambai yang diistilahkan untuk tiang yang berdiri tanpa kawat, ini memang sisa perencanaan masa lalu, dulu memang prosedur pengadaan PT. PLN itu sendiri-sendiri, tiangnya sendiri, isolatornya sendiri, kawatnya sendiri sehingga kadang-kadang tidak sinkron karena sumber pendanaannya berbeda-beda sekarang telah diatasi untuk pengadaan sistim paket sehingga pengadaan itu tidak lagi berdasarkan material tetapi berdasarkan berapa kilometer yang harus jadi, untuk mengurangi resiko tiang melambai. Untuk daerah-daerah yang sudah ada tiangnya akan kami prioritaskan untuk mengadakan kawatnya. Sekarang yang diadakan PLN adalah mengadakan semacam bursa, didaerah mana yang mempunyai kelebihan material akan ditawarkan kedaerah lain yang kekurangan material sehingga diharapkan ada semacam ekoligium. Berikutnya yang menyangkut PLTA Lorerindu, tadi disinggung bahwa pembangunan PLTA Lorerindu disesuaikan dengan jadwal permintaaan kebutuhan dimana listrik disana, menurut jadwal disana diharapkan selesai Repelita VII. Memang ada permasalahan bahwa jika PLTA ini dibangun akan menggenangi Cagar Alam yang terdapat suatu tanaman yang hanya ada didaerah Lorerindu, jalan keluarnya yaitu kalau kita mengurangi levasinya tidak sampai pada ketinggian tertentu dikurangi beberapa merer, ini dua-duanya bisa dicapai yaitu daerahnya akan aman dan listriknya bisa dibangun. Diharapkan pembangunan tahap pertama akan selesai sebesar 20 mega rvatt pada tahun 2003. Untuk membangun listrik beda dengan komoditi lain, listrik dibangun harus dioperasikan, tidak bisa disimpan jadi harus dipakai pada saat itu juga dan tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar sehingga pembangunan tenaga listrik itu harus benar-benar disesuaikan dengan deman yang ada didaerah tersebut, jangan sampai 1A

membangun 100 mega watt, deman nya kecil sekali sehingga banyak unit yang terbuang harganya akan sangat mahal sekali, yang menyangkut penyediaan listrik secara keseluruhan memang pemerintah sedang melihat diantara rencana rencana penyediaan listrik, karena ada satu dan lain hal tidak dapat diadakan sendiri oleh PLN tidak menutup kemungkinan diadakan oleh pihak swasta, ini memang pola-pola yang sedang dikembangkan sehingga banyak pihak swasta yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek kelistrikan dibeberapa daerah.

listrik

Satu hal yang perlu kami sampaikan disini adalah masalah pedesaan, pemerintah memang menaruh perhatian yang

sangat besar sehingga dana-dana disektor kelistrikan diprioritaskan untuk membangun listrik didaerah pedesaan yang menyangkut wilayah Sulawesi Utara statusnya sudah 93 % desa mendapatkan listrik, masih akan ditambah 10 desa lagi untuk tahun yang akan datang, Untuk Sulawesi Selatan sudah lebih dari I00Vo dan ini ter.iadijuga didaerah lain yang targetnya melebihi 100 % realisasinya dan masih ada 55 desa lagi di Sulawesi-Selatan yang

akan mendapatkan

listrik, Sulawesi Tenggara 41 desa lagi

dan

Sulawesi Tengah 105 desa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari Departemen Pertambangan dan Energi, terimakasih.

I\,Ienteri Negara PPNlKetua Bappertas: D e1tartem

e

n

Pe rcl a gan ga

n

s

ay a p e rs il

o

hka rt.

IR. ARIFIN L. GAOL Kepala Badan Pelaksana Bursa Komoditi Departenren Perdagangan Terimakasih bapak Menteri, Bapak-bapak Gubernur yang kami hormati dan Bapak -bapak sekalian. Kami ingin menyampaikan informasi yang menyangkut program dibidang pembangunan perdagangan yang terkait dengan wilayah D.

Pertama adalah yang menyangkut proyek Dalam Negeri dan Industri Nasional dalam hal ini adalah peningkatan pemasaran hasil pertanian dan industri kemudian adalah pembangunan pasar desa yang mungkin terkait dalam pengentasan kemiskinan, kemudian adalah pengembangan pasar lelang khususnya pasar lelang lokal dan pemantapan barang distribusi strategis juga penyelenggaraan pameran dagang dalam negeri sebagaimana yang telah diserukan oleh bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, saya kira ini perlu diupayakan untuk meningkatkan promosi dalam negeri. Kemudian adalah Pusat Perl.indungan Konsumen, yaitu termasuk usaha ke metrologian yaitu bagaimana melakukan timbangan yang adil, termasuk perlengkapan timbangan dan ukuran yang adil kepada Kakanwil didaerah, ini merupakan salah satu inti program perdagangan luar negeri karena melakukan timbangan yang adil saya kira akan mendapatkan keuntungan yang besar didunia dan diakherat akan masuk syurga. Selain itu juga adalah dalam penyelenggaraan daftar wajib perusahaan dimana sekarang sedang dilakukan identifikasi didalam perusahaan-perusahaan, terutama didalam rangka kemitraan yang terkait kerjasama dengan Departemen Koperasi, PK dan BKPM, ini sesuai dengan pengarahan bapak Menteri Ketua Bappenas didalam kita mening-

katkan Sarlita Regional yang terkait dengan Sarlita sekrorll Nasional dan ini keterkaitan dalam tiga Departemen khususnya BKPM vokalnya mesti ada pada masalah kemitraan, Perclagangan kepada pemasarzm dan Koperasi adalah perhatian. JO

Selain itu yang paling penting adalah program ke-Dua 5'ang sangat mendasar dan terkait sehubungan dengan issu dibidang perdagangan dalam rangka pengembangan ekspor. Didalam program pengembangan ekspor ini kita melihat dua aspek, p ertama adalah menyangkut di fersifikasi komoditi didalamnya terdapat upaya-upaya kepada Kakanwil dibawah pimpinan bapak Gubernur, berupaya untuk meningkatkan identifiksi didalam potensi komoditi-komoditi ekspor yang diharapkan laku dipasaran jadi tidak seperti masa lampau kita meningkatkan ekspor be*eitu banyak tetapi tidak melihat bagaimana keadaan pasar. Kita akan lebih mengutamakan nanti adalah upaya-upaya didalam meningkatkan ekspor yang laku dipasar sehingga kepada Kakanrvil Departemen Perdagangan yang ditugaskan oleh bapak Menteri Perdagangan adalah dalam upaya-upaya untuk memberikan suatu data-data informasi mengenai potensi daerah, sehingga informasi potensi daerah ini nanti dalam bentuk komoditi profile dan ini nanti akan disampaikan kepada para petugas yang ada diluar negeri baik itu Atase Perdagangan maupun Kepala Indonesian Produsen Centre, sehingga dengan demikian untuk dikembangkan di wilayah-wilayah pasar yang mungkin kita kembangkan. Keclua yang menyangkut Program Pengembangan Ekspor ini adalah difersifikasi marketing atau difersifikasi pasar. Dalam

difersifikasi pasar ini kebijaksanaan perdagangan adalah pertama, mempertahankan tujuan ekspor utama ke 27 komoditi ke negaranegara Eropa dan Amerika, yang kedua adalah bagaimana untuk meningkatkan dan memperluas pasar terutama kenegara-negara Asia Tengah, Eropa Timur, Timur Tengah, Afrika dan termasuk didalanr jajaran-jajaran IPEC, NAFTAH yang kesemuanya ini untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan misi dagang, dan termasuk dalanr rangka meningkatkan nlutu daripada ekspor terscbtrt. 37

Selain daripada itu juga yang menyangkut deregulasi yang perlu terus kita tingkatkan dalam penyempurnaan perangkat-perangkat

peraturan yang dapat menunjang kegiatan ekspor sekaligus memberikan kemudahan-kemudahan didalam pelaksanaan ekspor. Kemudian Peningkatan Promosi Ekspor termasuk disini, karena merupakan issu yang ada didaerah Sulwesi yaitu kurangnya daya saing produk produksi dan pertanian, ini sekaligus juga upaya

kita meningkatkan promosi ekspor dalam mengantisipasi daya saing yang muncul akibat adanya globalisasai, kita perlu meningkatkan desaign, produk, mutu ekspor, meningkatkan peranan pengusaha ekonomi lemah dan meningkatkan ketrampilan ekspor-

tir.

Dimana kita perlu meningkatkan keterampilan nya tidak hanya proposional sebagai eksportir, tetapi juga sebagai substantifnya dalam segi bahasa. Didalam salah satu program pengembangan ekspor adalah untuk meningkatkan keterampilan eksportir

dan ini juga salah satu tugas Departemen Perdagangan. Kemttdian yang terakhir yaitu Peningkatan Pemanfaatan Produksi Dal.am Negeri untuk menanamkam kepada konsumen rasa cinta kepada produksi dalam negeri, yaitu berupa suatu konsep dalam pengembangannya nanti semacam compaigne dalam meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengantisipasi globalisasi di masa yang akan datang. Sedangkan yang lain yang menyangkut usul-usul yang telah disampaikan oleh bapak-bapak Gubernur, akan kita bahas nanti dalam rapat-rapat tekhnis dan mudah-

mudahan apa yang menjadi usul bapak-bapak sekalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik setelah mendapatkan dukungan dari bapak-bapak di Bappenas. Terimakasih, Wassalamu' alaikum wr.wb.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Yang Lain, kalau tidak ada saya minta yang terakhir bapak

Dirjen Bangda untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin disampaikan

.

DRS. FEISAL TAMIN Direktur Jenderal Pembanguuan Daerah Terimakasih bapak Menteri, saya ingin menggaris bawahi mengenai pembangunan fisik pamongpraja, sebenarnya untuk semua daerah tetapi khusus untuk Gubernur Sulawesi Tengah

agar bapak Menteri mengetahui bahwa gedung kantor beliau dibangun 1957, jadi untuk kantor gubernur adalah yang tertua dan terjelek di Republik ini, oleh karena itu kami sangat mendukung dari Departemen Dalam Negeri yang sudah memasukkan sebagaian dalam DUP walaupun kecil, tetapi kita harapkan tetap dari daerah supaya memasukkan dalam APBD. Untuk daerahdaerah yang lainnya pembangunan prasarana fisik pamongpraja ini, ya...karena keterbatasan hanya dilihat dari apa yang merupakan proyek lanjutan dari gedung-gedung kantor kabupaten dan kantor-kantor kecamatan yang masih meminjam dan kantor BMD di Sularvesi Tenggara. Semuanya seperti yang tadi dikatakan oleh bapak Menteri, silahkan daerah atau mereka tekhnisi-

tekhnisi yang besok membawakan dalam kompeten itu menyerang Bappenas, menyerang sektor, menyerang dan merayu supaya daerah bisa dipenuhi, mengenai masalah Inpres besok akan dibahas. Mengenai tata ruang Pulau Sularvesi saya kira Departemen Dalam Negeri mendukung ini, karena hal ittt penting sebagai alat koordinasi nrasing-masing propinsi, sekaligus juga nrerupakan alat untuk sikronisasi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi). J>

Demikian juga mengenai Trans Sulawesi karena kalau sudah terbuka Trans Sulawesi akan mengurangi jumlah penumpang. Inilah hal-hal yang sempat kami sampaikan bapak menteri, terimakasih.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terimakasilt Bapak Dirjen, dengan demikian kita sudah... silahkan bapak Kaimoeddin.

H. L.A. ODE KAIMOEDDINN Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Sularvesi Tenggara

)

Sedikit pak, saya hanya meluruskan apa yang tadi telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pekerjaan Umum dan Sekretaris Jenderal Perhubungan, jadi samasekali dalam diskusi kita tadi, saya tidak mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara itu ingin melepaskan diri dari Sulawesi Selatan, itu terlalu rawan kalau dikatakan demikian pak, yang kami bicarakan disini sebenarnya dua hal. Kalau kita bersemangat dalam membangun daerah masing-masing bukan ingin lepas tapi meningkatkan aksibilitas wilayah, sebab kalau terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi itu tidak ada gunanya juga, sebagai bangunan Mercu-Suar disekitarnya penuh rawa, itu tak ada gunanya, dalam pengertian kalau suatu daerah sudah meningkat daerah sekitarnya juga harus naik, supaya lebih lama lebih meningkatkan interdependensi sebab jika kita berbicara interndependensi itu terlalu transparan, dari daerah maju membutuhkan daerah yang kurang maju dan dari daerah (urang maju meqbutuhkan daerah maju, saya kira disinilah. 40

Jadi kalau tadi kita berbicara menyangkut peningkatan Jalan Kolaka Utara menembus Malili, itu bukan hanya masalah pengangkutan coklat dan sebagainya tetapi karena pada poros itu juga ada potensi-potensi pertambangan , tambang marmer misalnya. Sebentar lagi dari pengusaha-pengusahanya akan turun. Kemudian juga kalau kita ingin agar jalan itu tembus, supaya rakyat ada alternatif, sebab selama ni mereka mengangkut barang ke Ujung Pandang dengan perahu Katinting, kalau ada ombak mereka hancur. Jadi kalau sudah ada jalan akan lebih mudah supaya barang-barang yang ada di Sulawesi Tenggara itu bisa masuk ke Sulawesi Selatan dengan alternatif lain, jadi sama sekali kita tidak berbicara bahwa kita (Sulawesi Tenggara) ingin lepas dari Sulawesi Selatan, saya kira sukar. Jangankan antar daerah, antar negara pun sukar karena telah transparan, jadi kalau kita berbicara pengembangan Kawasan, itu batas mistrasi sudah kabur. Jadi sebenarnya yang kita maksudkan dalam hal ini adalah meningkatkan aksessibilitasl ini yang kita kehendaki. Jadi bukan kita ingin berdiri sendiri, sekali lagi bukan. masalahnya kita kan saudara. Dalam hal ini kita empat bersaudara ini saling kait mengkait bila Trans Sulawesi sudah berfungsi, wah.... bukan main hebatnya berapa sasaran yang bisa kita capai. Jadi untuk diluruskan saja pak. terima kasih.

iVlenteri Negara PPN/Ketua Bappeltas:

Baik Pak, saya kira jtLga sudah dipahami yang clintaksudkan oleh pak Gubernu.r, jadi memang maksudnya demikian baik Dapertemen Pekelaan Umum maupun Departenten Perltubungan. Oleh karena ntasalah ini, bel.iau-beliau suclah tnenangani puluhan tohun, pak.

A1

Kedua Sekretaris Jenderal ini dttlunyaiuga deputi-deputi di Bappenas. Mereka sudah biasa menangani Pembangunan

Regional. Jadi memang dipahami maksud itu. Kalau matt l.epas dari Sulawesi Selatan saja, ndak apa-apa pak, asaljangan lepas dari Republik saja, pak. Baiklah, dengan ini saya ingin meru$up rapat propinsi-propinsi se Srdavvest ini dan Kepada Bapak-Bapak Gubernur yang akan kembali ke daerah saya ucapkan selamat jalan. Tolong satfnya ditinggal unttik beberapa hari lagi. karena beleum selesai. Dan tadi ittt supaya berjuang keras untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi daerah, ctuna sekali Iagt kita belum bisa bicara mengenai juml.ah anggararuxyct. Oleh karena ya.... ini, nanti pak Darsyahl.ah, Direktur Jenderal Anggaran dari Departemen Keuangan yang akan menentukan berapa besarnya anggaran pembangttnan yan7 akan disediakan setelah kita menghitung berapa penerimaan negara, berapa anggaran rlttin, nah sisanya yang ittt bisa digunakan menjadi anggaran pembangunan. Jadi sekarang kita belum tahu berapa juml.ahnya, tapi paling tidak kita sudah mengerti prioritasprioritas sektoral., aspirasi daerah, kenyataan yang nyata di Iapangan, karena itu harus kita pahami betul bagaimana keadaan yang nyata di lapangan. Nah ini semua tentu akan kita padukan dengan pengetahuan kita mengenat, secara nasional., baga.imana sasaran-sasaran makro tlan berapa besar Sutnber Daya yang btsa kita sediakan. Dengan ini kita telah melaksanakan kegiatan propinsi-propinsi cli Kawasan Tintur Indonesia. Besok ki.ta akan lanjutkan clengan propinsi-proltinsi cli Surnatera. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya clan atas kehadiran baik para Gubernur clan stafnya maupun dari Rekan-rekan saya di Insmnsi-instansi Tingkat Pusot. Tbrima

kisih.

Wassalamuialaikutn Wr. Wb. 42

KONASBANG KE-13 TAHTIN 1995 23-27 Oktober 1995

--DISKUSI WILAYAH E

Ditranskrip oleh Humas dan Protokol Bappenas

DISKUSI WILAYAH E Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Berhubung karena pembicaraan banyak sekali menyangkut masalah anggaran, maka saya persilahkan Pak Drs. Darsyah, D i rekutr J e nd e ral A g g aran, D ep art em e n Ke ua n g a n.

DRS. DARSYAH Direktur Jenderal Anggaran; Departetnen Keuangan:

Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Pengadaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Investasi di dimaksud oleh Bapak Menteri tadi mulai diterbitkan tanggal 28 Juni 1990, yang kemudian Surat Keputusan ini telah di follow-up-i oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 18 Juli 1990. Jadi sebenarnya ketentuan mengenai yang dimaksud tadi sudah jelas. Kalau boleh kami kemukakan di sini ketentuannya sebagai berikut : Pertama-tama yang dikenakan pajak dimaksud adalah propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengatr", Sulawesi IJtara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Teng gara Barat, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Kemudian Keringanan yang dimaksud mencakup investasiinvestasi untuk bidang-bidang : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, real estate, industrial estate, perhotelan, jasa pengembangan kepariwisataan, dan prasarana dan sarana ekonomi serta jasa angkutan darat dan udara.

Selanjutnya ditegaskan disini bahwa sekurang-kurangnya perluasan investasi termaksud mencakup 30 % dari nilai kapital seluruhnya, di bawah itu nampaknya tidak diberikan keringanan. Jadi minimum mencapai30 Vo. Kemudian keringanan tersebut

berupa 50 % dari pengurangan PBB selama 8 tahun. Kalau kami lihat disini semuanya sudah jelas di Surat Edarannya. Kalau ada masalah di Lingkungan Propinsi Maluku seperti Bapak kemukakan tadi nampaknya ketentuannya belum jelas dan lain sebagainya; barangkali kami nanti akan meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Pajak yang langsung menangani masalah ini, demikian Pak Menteri.

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Berikutnya saya minta Pak Ruslan, Sekjen. Departemen Pekerjaan Umum karena banyak sekali tadi persoalan yang diajukan.

IR.

RUSLAN DIWIRYO Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Terima kasih Bapak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, paparan dari Bpak-bapak Gubernur yang menyinggung masalah ke-Pekerjaan Umum-an (ke-PU-an), namun juga ada yang bersifat umum yang terkait kepada tata ruang maupun keterkaitan antara Regional Daerah satu dengan Daerah yang lainnya. Di dalam hal ini kalau kami mengikuti pemaparan tadi rasanya saya sudah mengadakan pengecekan dengan Kawasan-kawasan Andalan yang sekarang ini masih dalam

bentuk draft dari PKTRN, (elihatannya sudah tidak terlalu banyak masalah, jadi sudah sesuai.

Apalagi Kawasan Timur Indonesia inijuga dibahas di dalam Tim IDT sehingga banyak juga sasaran-sasaran yang sudah di bahas bersama di dalam rangka IDT. Di dalam Dewan KTI dulu dapat kami laporkan bahwa Kawasan Andalan yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan itu dibatasi yaitu hanya satu di masing-masing propinsi. Dalam rangka ini misalnya saja, Bapak Gubernur Timor Timur tadi juga menyampaikan hasil dari KONREG yang. memberikan gambaran bahwa pembangunan sektor ke-Pekerjaan Umuman-an yang bisa juga dipakai sebagai alat untuk mengkaitkan satu daerah dengan yang lainnya; antara lain misalnya saja pengairan dan jalan yang akan dapat menghubungkan Enclave Pantai Makasar dengan Nusa Tenggara Timur dan nyambung dengan Timor Timur.

Program-program Jalan dalam hal ini sudah diusulkan untuk masuk didalam usulan Th. 96197 yang secara teknis nanti akan dibahas lebih lanjut karena ada perbedaan. Yang jelas perbedaannya adalah tingkat penanganannya yang akan mempunyai konsekuensi besarnya dana. Tapi prinsipnya sudah dimasukkan di dalam program. kemudian juga Timor Timur dan NTT program untuk Jalan di Pantai Selatan ini juga sudah diusahakan untuk bisa nyambung.

di lapangan, tidak akan ada perbedaan antara Timor Timur dan Timor Nusa Tenggara Timur yang bersifat umum, kemudian kalau kita lihat dari masing-masing daerah, misalnya saja Maluku, kami melihat apa yang dikemukakan tadi oleh Bapak Gubernur Irian Jaya pada prinsipnya sudah sama dengan apa yang sudah kita bahas antar staf, hanya yang becla adalah angka-angka yang kami dapat di luar paparan. Angka-angka yang kami dapat di luar paparan Dengan demikian akan bisa dilihat

akan merupakan bahan bagi pembahasan pada tingkatan teknis.

A. PROPINSI MALI]KU: Mengenai permasalahan yang terjadi pada Propinsi Maluku, pada kesempatan ini kami kemukakan keluhan dari Bapak Gubernur Maluku mengenai Trans-Seram yang sudah lebih dari l0 tahun belum terselesaikan hingga sekarang. Dalam hal ini kami mohon pengertian yang dimaksud dengan TransSeram itu yang mana saja, apakah dia itu memang seluruhnya mengelilingi pulau itu, kalau memang harus dilihat dari segi mengelilingi Pulau memang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya. Dalam hal'ini prioritas awalnya dulu ddalah Pulau-pulau di Maluku ini, banyak yang terpengaruh musim. Misalnya pemukiman di Saleman pada musim-musim angin barat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan tempat lain, sehingga kegiatan ekonominya jadi mandeg. Oleh karena itu sejak dibukanya Jalan Lintas Seram yang menghubungkan Saleman dengan Simpang Way-pia ke bawah, sekarang kalau musim angin barat, bisa lewat darat secara intensifsekali, bahkan sudah ada lalu lintas Bis yang sudah berjalan di sana. Jadi problem yang dihadapi adalah memang fisik. Fisik ini memang membutuhkan dana yang cukup besar karena harus meledakkan gunung batu meskipun sekarang sudah mulai dirintis.

Di Halmahera (Maluku) sudah dikembangkan Irigasi di dataran Kao yang akan dihubungkan dengan jalan yang akan mengarah kepada Ternate. Dengan demikian pemasaran juga sudah bisa dilakukan, bahkan sementara ini sudah bisa menggunakan Pelabuhan Tobelo. Jadi untuk pemasaran dari daerah Transmigrasi di Dataran Kao ini sudah bisa terlayani dengan baik. Sekarang sedang intensive ditingkatkan pembangunan jalan itu sehirgga diharapkan dalam waktu dekat bisa lebih baik lagi.

B. PROPINSI TIMOR TIMUR: Masalah Timor Timur yang dikemukakan Bapak Gubernur tadi sudah merupakan kesepakatan bersama. Jadi mengenai Lintas/Sabuk Utara, Sabuk Selatan, kemudian Jalan-jalan/Cross itu sudah menjadi kesepakatan bersama dalam kaitannya untuk mengembangkan potensi di pantai selatan, yang selama ini belum tersentuh. Padahal di daerah tersebut potensinya cukup baik bila dikaitkan dengan pengembangan prasarana pengairan yang tadi sudah dikemukakan juga oleh Bapak Gubernur, yang sudah masuk dalam usulan DUP tahun 1996/1997. Lagi-lagi barangkali

masalah intensiviti dari penanganan saja. Kemudian di Timor Timur juga ada masalah-masalah Air Bersih seperri halnya dengan daerah-daerah yang lain yang secara detail nanti akan dibahas lebih lanjut.

C. PROPINSI NTB Selama ini NTB sudah selalu mengadakan koordinasi dengan baik bersama Bapak Warsito (Gubernur). Saya tidak tahu mung kin Pak Warsito barangkali tidak puas, tetapi rasanya sementara ini sudah banyak menghasilkan produk-produk yang memang dulunya langka seperti beras. Hal ini sudah menjadi program yang sangat baik sehingga Nusa Tenggara Barat bisa menjadi surplus. Di sanping itu upaya pengembangan di Pantai Selatan sudah masuk di dalam usulan-usulan yang tidak harus dijelaskan dalam kesernpatan ini, sehingga nanti secara detail akan cti bahas dalam rapat teknis. Di dalam hal kaitannya clengan Lapangarr Terbang Internasional saya kira sudah kita coba sinkronkan penyediaan air bersihnya dengan pembangunan wacluk-waduk yang ada.

D. PROPINSI NTT Sama dengan Nusa Tenggara Barat, kesulitannya tetap

bendungan Lilibak, kami menyadari bahwa Nusa Tenggara Timur relatif kekurangan air sehingga memerlukan banyak sekali upaya untuk bisa menahan air supaya jangan terlalu cepat lepas ke laut dan salah satu potensi menahan air adalah bendungan Lilibak tadi. Namun demikian saat ini data yang ada menunjukkan bahwa kondisi geologisnya menyebabkan biaya pembangunannya menjadi sangar tinggi, jadi empat kali dari yang biasa, oleh karena itu kami mengusulkan untuk mengadakan penelitian secara detail terlebih dulu sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembangunan bendungan Lilibak.

E. PROPINSI IRIAN JAYA Mengenai masalah di Irian Jaya, mohon maaf kepada Bapak Gubernur, bahwa upaya kami untuk selalu mengadakan pendekatan untuk sinkronisasi ini barangkali belum berhasil sehingga ada keluhan dari Bapak Gubernur khususnya mengenai Timika, tapi saya kira Bapak Menteri maklum bahwa Timika itu akan dikembangkan menjadi Kota Baru, yang jelas akan merubah pola secara total mengenai tata ruang di Timika, dan saya kira yang sekarang nananya diabadikan di sini juga.wafatnya juga cli Timika, pada waktu itu Beliau juga akan membahas mengenai pengembangan Timika, jadi secara detail mengapa Departemen Pekerjaan Umum tidak mendukung. Departemen pekerjaan Umum akan membahas lebih la.jut de'gan Bappeda supaya tidak ada keragLr-rag.an kenapa Departeme' Pekerjaan ljrrum belum bisa mendukuns.

F.

BIAK

Kemudian mengenai Biak, saya kira tentang Penyediaan Air Bersih sudah diusulkan di tahun yang akan datang dan mohon dimaklumi bahwa mengapa pembangunan di Biak merendah halhal lain yang sudah dibahas dalam Team Karvasan Timur Indonesia. Barangkali akan dibicarakan lebih lanjut tetapi program Departemen Pekerjaan Umum sudah mengusulkan hal ini dan Biak seperti disadari/maklumi bersama dijadikan sebagai Kawasan Andalan dari Irian Jaya untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, saya kira sekian penjelasan kami, terima Kasih.


Bappenas:

krinta kasih Pak Sekjen p(J, nantt dalam rapat tehnisnya kita bahas l.agi dalam forum lain, fonun yang pararel dengan ini. Departemen perhubungan yang banyak masal.ah clengan kau,nsan timur :

LAKSAMANA I\,IADYA (PURN. ) S OENTORO JATI]\,IAN Direktur Jenderal Perhubungan Laut; Departenren Perhubungan

Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk Wilayah ,,E,, ini memang dominan lautnya, sebetulnya tadi banyak sekali clisinggung masalah Kapal-kapal Perintis, barangkali ingin saya ulas

lebih dulLr masalah Kapal Perintis

:

F;

t:", '-l:

Untuk tahun 96197 akan diusulkan 34 Kapal perintis melayari Perairan seluruh fndonesia, terutama untuk daerah_ daerah terpencil dan untuk wilayah !'E" ini 24 kapal,jadi dari 34 kapal perintis yang diusulkan itu 24 kapal yang akan dialokasikan ke wilayah "E". Adapun tadi yang dikeluhkan kapal-kapalnya tua secara teknis kurang memenuhi persyaratan, sebenarnya didalam kontrak perjanjian sudah ditentukan persyaratan_ persyaratan teknisnya. Jadi karena perintis ini sebagian dilaksanakan oleh PELNI, sedang sebagian dilelang, diantara Perusahaan-perusahaan Pelayaran. Memang kadang-kadang Perusahaan-perusahaan perayaran ada yang suka nakal, kelihatannya mereka ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar_ besarnya, untuk ini karena pelaksanaannya kebanyakan di daerah maka diminta kepada para Kakanwil Departemen perhubungan dapat ikut mengawasi pelaksanaan lelang ini sehingga kapal-kapar yang dimaksudkan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan dapat kami informasikan di Direktorat Jenderal perhubungan Laut sedang diolah suatu konsep untuk membuat tipe kapal perintis yang memenuhi persyaratan untuk dioperasikan, karena kapal ini merupakan suatu tipe yang khusus bisa mengakomo_ dasikan penumpang tapi juga ada tempat untuk barang dan dalam jumlah yang tidak terlalu besar sehingga apabila keadaan memer_ lukan kapal inijuga bisa Fishing seperri LST sehingga akan lebih cocok untuk Perintis. Mudah-mr.rdahan dalam waktu yang tictak terlalu lama konsep ini akan bisa kita selesaikan. A. PROPINSI NIJSA TENGGARA BARAT Kemudian dari Nusa Tenggara Barat tentang pelabuharr Penyeberangan di Lenrbar akan diteruskan penrbangunannya pacla tahun anggaran yang akan datang.

Demikian juga Padang-Bay juga akan ditingkatkan dan bahkan sekarang sedang dalam pelaksanaan dan diharapkan selesai pada tahun '96 sehingga antara Padang Bay dan Lembar ini akan menjadi lancar. Kentudian Lapangan Udara Selaparang dan Binta ini juga sudah masuk dalam usulan tahun 96/97. Jadi barangkali dalam pembicaraan tehnis dapat didiskusikan pak mengenai pembangunan lapangan terbang di Nusa Tenggara Barat disini tidak hanya

Selaparang dan Bima tapi juga Sumbawa Besar, nanti dalam pembicaraan teknis dapat didiskusikan.

jadi saya kira

B. PROPINSI TIMOR TIMLIR: Program bersama tentang angkutan penyeberangan Timor Timur dan Maluku telah menjadi program yang diusulkan pada

tahun yang akan datang dan pembangunan dari kapal

penyeberangan ini sedang dilaksanakan pada tahun ini 95196. Berikutnya mengenai keadaan Kapal-kapal Perintis yang menjadi

perhatian yang utama dari Departemen perhubungan tentang pelaksanaannya di daerah dimohon bantuannya dari aparat Kakanwil Deparremen Perhubungan yang acla di daerah untuk mengawasi pelaksanaannya.

C. PROPINSI MALUKU:

Titik beratnya pada Kkapal-kapal perintis untuk Maluku telah dialokasi ada 9 unit Kpal Perintis yang akan melayani di daerah-daerah Peri'tis, daerah-daerah terpencil di propinsi Maluku.

ih,. lit:; l::r.

:',, 1i.,.:| 'jr -'

l.

Bandara Pattimura.

Peningkatan Bandara Pattimura telah sampai pada proses pra-kualifi kasi dari para kontraktor.

D. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR: PembangunanDermaga Penyeberangan di Bolok II dan Wayngapu akan dilaksanakan pada Thun Anggaran yang akan datang, jadi sudah masuk DUP. Dermaga laut di Kupang juga akan dilaksanakan pada TA 96/97 baik dari DIP dan juga dana bantuan dari OECF.

E. PROPINSI IRIAN JAYA Untuk Rehabilitasi Dermaga di Pomako dan Biak telah dimasukkan dalam DUP 96197, sehingga relah sesuai dengan harapan Gubernur Irian Jaya. Lapangan Terbang Ewer dan Kamanap belum masuk dalanr DUP 96197, akan tetapi untuk Irian Jaya ada * l l Lapangan Trbang yang akan diperbaiki. Untuk itu dalam pembicaraan teknis untuk perbaikan darr pembangunan lapangan terbang akan dicari solusi yang terbaik mana yang didahulukan. Lebih lanjut nanti dapat dibahas dalam pembicaraan reknis yang lebih detail.

I\,Ienteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

s

Terima kasilt Pak Soentoro. Yang lainnya akan dio lai s ekto r kelru ta nan.

atnpa ika n md

l0

IR. LI ROEDJAI DJAKARIA,M.SC Staf Ahli III Bidang Pola Dasar Pembangunan Kehutanan Departemen Kehutanan Pertama, Kehutanan;

Dari sektor kehutanan terdapat beberapa hal yang dikemukakan oleh Bapak Gubernur, terutama masalah daerah aliran sungai. Daerah sungai merupakan prioritas bagi kehutanan, oleh karena itu penyusunan rencana teknis daerah aliran sungai untuk propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur telah masuk dalam prioritas Departemen Kehutanan.

Kedua, Eco-Tourisme;

KTI ini memiliki potensi yang sangat baik dalam sudut eco-tourisme. Oleh karena itu sejumlah Taman Nasional dan Taman Nasional Laut serta Taman Wisata telah diprogramkan untuk masuk dalam link eco-tor:risme. Untuk hal ini telah diadakan pembicaraan dengan Departemen Parirvisata, Pos dan Telkomunikasi.

Ketiga, Surnller Daya Manusia; Departemen Kehutanan telah mengadakan kerja sama dengan berbagai Urriversitas, termasuk Universitas Cendra'uvasih. Departeuren Kehutanarr telah memberikan berbagai kemudahankemudahan untuk Universitas Cendrawasih sebagai Universitas yang memiliki pola ilmiah pokoknya kehutanan.

Di bidang tenaga menengah, Departemen Kehutanan sedang membangun pusat pendidikan menengah di So'e Kupang dan Manokwari yang bisa dipergunakan oleh propinsi-propinsi Indonesia Timur untuk pendidikan sekolah menengah kehutanan.

A. PROPINSI MALUKU Masalah pelepasan Kawasan Hutan yang cukup lama, ada hal-hal yang sangat prinsipil yang perlu diperhatikan oleh Bapak Gubernur, yaitu keseriusan dari pada para pemohon. Banyak Kawasan-kawasan Hutan yang telah dibuka tetapi pada kenyataannya kebunnya tidak jadi ditanami. Hal-hal demikian yang membikin proses ini agak cukup lama dan juga masalah pemanfaatan kayu, karena hutan-hutan di daerah Irian yaitu hutan-hutan primer dimana kayu-kayu harus dimanfaatkan.

Namun demikian Kepala Kantor Wilayah telah diberikan kewenangan untuk mengurus tanah-tanah hutan yang luasnya 100 ha supaya bisa lebih cepat.

B. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Masalah Bambu; sudah sejalan dengan policy Departemen Kehutanan, yaitu kita ingin bergeser dari produksi kayu ke produksi non-kayu; dalam hal ini bambr.r merupakan salah satu produksi non-kayu yang akan dikembangkan. Ir{ohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat mengirimkan staf kehutanan ke daerah-daerah Jawa Timur (misalnya Kali Setail) dan juga cli Sulawesi Selatan untuk mempelajari keadaan banrbu di sana yang dulu memang bagus dan cukup baik, tetapi sekarang agak menurun. Jadi barangkali mungkin yang perlr.r diperhatikan adalah masalah-masalah oasarnva.

Hutan Tanaman Industri; daerah KTI juga mendapat perhatian karena dengan hutan tanaman industri, Departemen Kehutanan ingin mencoba meningkatkan supply kayu yang menurut studi-studi bisa menjadi 2 kali lipat pada 10 tahun mendatang. Namun untuk Indonesia Bagian Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur; jangan coba diarahkan untuk HTI pulp, karena untuk pabrik pulp membutuhkan cukup banyak air padahal Nusa Tengggara Barat kekurangan air, jadi mohon jenis-jenisnya benar-benar harus dipi lih. Kami sarankan untuk jenis-jenis unggulan setempat, kayu cendana misalnya yang sekarang ini sudah menurun potensinya, jrrga kayu-kayu Ampupuk yang memang tumbuh di daerahdaerah Indonesia Bagian Timur. Bapak Gubernur diharapkan dapat menyediakan daerahdaerah yang sudah clear dan clean dari masalah-masalah masyarakat setempat karena berdasarkan pengalaman sudah menanam hutan tanaman industri tapi dipermasalahkan masyarakat karena lahannya belum clear.

DR. KI{AIRIL ANWAR RASAHAN Kepala Biro Perencanaan Departeuren Pertauiau

Bapak Menteri, Bapak Gubernur. Melihat paparan Gubernur, 2 kendala di bidang pembangunan di bidang sektor pertanian yaitu pertama, kendala Sumber Daya Iklim dan kedua Sumber Daya Manusia-nya, apafat petaninya. Sehingga dalam pembangunan harus diperhatikan keunggulan Sumber Daya Wilayah yang mentpunyai keunggulan komparatif dan konlpetitif, tadi sudah disebut-sebut Nusa Tenggara Barat dengan Jambu Mete-nya dan lain-lain. Kedua, cliterapkannya teknologi yang 13

tepat misalnya Padi Gogo pada lahan kering, kemudian peternakan, juga tadi disebut-sebut perikanan tangkap dan lain-lain. Yang ketiga setuju sebenarnya suatu pembinaan pertanian yang disebutkan tadi oleh Bapak Gubernur Timor Timur, paripurna di

istilah pertaniannya adalah Agribisnis. Jadi tidak sepotongsepotong tetapi paripurna sehingga penyediaan modalnya, alatnya, manajemen dan lain-lain.

A. PROPINSI TIMOR TII\{UR Di Bidang Peternakan sebetulnya ada 3 tahap : Pertama, I976-1986 kembalinya potensi setelah integrasi, karena setelah integrasi ternak itu tinggal 60 %. Kita dorong selama 10 tahun dan setelah 1986 mulai meningkat. Setelah meningkat itu tadi Bapak Gubernur menyarankan cement (semen beku yang dari Nusa Tenggara Barat). Sebenarnya kita punya pabrik yang membuat frozent cement di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan kapasitas 2,5 }uta dosis. Jumlah tersebut cukup, hanya tinggal applied-nya disana dari introduksi kepada pemasyarakatan. Mengenai penyakit tadi kami tangani ada 14 penyakit. Salah satu jenisnya adalah brussei-looses (keluron). Sebetulnya Timor Timur ingin meniru NTB Pak Warsito, karena setelah l0 tahun ditangani di sana bebas dari pada penyakit itu. Mengenai berbagai sektor unggulan, Departemen Pertanian jelas mendukung. Di cialam pembangunan perencanaan 5 (lima) sentra-programme cli kabupaten di Timor Timur Departemen Pertanian terlibat langsung. Mengenai Pioneering BUMN yang perlu dibicarakan dengan industri lain bagaimana 5 Vo keurrtungan BUMN bisa masuk ke sana sehingga barangkali melalui Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas bisa menaikkan pada pakar Ekkuwasbang dan Inclag cliberikan pacla khusus Tintor kemr.rngkinan ntentanfaatkan BUN4N yang tadi diusulkan oleh Timor Timur.

B. PROPINSI MALUKU

Ijin Pembelian Kapal Bekas, sangat tidak terlepas pembangunan industri perkapalan nasional. Saya akan tidak tepat menjawab karena Bapak Menteri Negara PPN/Ketua Bappenaslah yang sebenarnya yang tepat karena kami takut dosa Pak. Yang Kedua, tentang

TPI. Memang dananya pertama kali ADB, kemudian kedua dananya dioper oleh APBN danZEE. Di dalam perubahan sumber dana inilah perlu koordinasi lebih lanjut, sehingga harus dibicarakan dalam rapat teknis.

C. PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Saya ucapkan salut dan selamat kepada Bapak Warsito di sana ada 2 luta yang hanya 0,6 %. Supply daging di Indonesia sekarang ada 3 pasokan; satu dari peternakan rakyat sekitar 7g % saja, kedua dari industri penggemukkan l6 %, dan ketiga impor daging.

Kami sudah memotong hampir I,5 juta sapi, sudah memotong kerbau 230 ribu dan sudah menghasilkan 314 ribu ton, tapi permintaannya 404 ribu ton. Jacli clengan naiknya ekonomi

7,1 7o tidak terkejar sehingga alternatif kedua adalah impor sapi bakalan. Jadi impor sapi bakalan tidak berarti tidak menaikkan. Pasokannya,ada 3 yaitu peternakan rakyat 78 %, industri 16 %. darr inrpor daging l6 %.

Untuk mengurangi ketergantungan impor tadi, barangkali Bapak Gubernur Nusa TenggaraBarat perlu menangani kemampuan 2 juta tadi. Kami mengurangi ketergantungan impor melalui 3 rencana, yaitu pertama, sudah dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, yaitu membuat Industri Pembibitan Nasional yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN bekerja sama dengan Australia. Yang kedua, impor-impor sapi bakalan itu dijadwalkan 1020 % betina sehingga bisa dipakai dulu untuk ditiripi dan bisa apakah dengan kawin suntik dan embrio-embrio transfer. Kami mencoba lahir 1,2 dan 3. Apabila lahir 3 disebut Triplet, lahir dua-duplet.

Tentang Penas dan Pertasi Kencana kami secara nasional memang ingin mendorong tampilnya salah satu sub sektor. Namun untuk yang akan datang, barangkali perlu konsultasi dengan Bapak Gubernur sehingga sesuai dan ketepatan thema akan sangat kami perhatikan.

D. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Mengenai Nusa Tenggara Timur, akan segera menindaklanjuti 6 usulan enam belasan kawasan prioritas untuk pengembangan agribisnis. Karena sangat tehnis maka akan dibahas dalam pembahasan.

E. PROPINSI IRIAN JAYA Barangkali masalah Aids bukan masalah perikanan saja, kebetulan terbawa di kapal perikana' clan kemungkinan aka' dibawa sebagai nasalah nasional. Nanrun denrikian barangkali masukan Bapak Gubernur Irian Jaya mengenai nelayan-nelayan itu sangat baik untuk kita perhatikan.

MAYJEN.

ASMONO

Sekretaris Jenderal Departemen Sosial

Di dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial tidak banyak diangkat oleh Bapak-Bapak Gubernur. Akan tetapi satu hal yang diangkat justru di luar atau bahkan belum terprogramkan oleh Departemen Sosial yaitu pada perhatian khusus bagi para pejuang Integrasi di Timor Timur. Mungkin ini bisa dibahas dalam tim teknis, namun dalam kaitan ini kami menyarankan perlunya suatu konsultasi dengan Departemen terkait, misalnya Departemen Hankam atau Departemen Luar Negeri karena kami rasa masalah ini tidak lepas dari faktor-faktor politis yang perlu dipertimbangkan.

i\tlenteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Saya kira itu baik sekali mengingatkan kita bahwa kita ltartts menangani juga hal. ini, karena perjuangan cli sana cukup besar. kritna kasih Bapak Sekjen Departemen Sosial.

NIAYJEN. (P{JRN. IGN. II A R D O Y O Inspektur Jenderal Departenren Transnrigrasi) Kami ingin laporkan pada forum ini bahrva kebijaksanaan umum Departemen Transmigrasi sepanjang menyangkut pembangunan Transnrigrasi, saat ini diarahkan pacla Kawasan Timur Indonesia sebagai prioritas pengembangan transmigrasi. Hal ini dikaitkan pula derrgan pengembangan transmigrasi yang dikaitkan derrgan kegiatan agribisnis yaitu melalui dukungan clari kreclit KKPA, yang kiranya pacla saat ini suclah cliprogranrkan sekitar T7

500 ribu ha bagi Kawasan Timur Indonesia. Kiranya fasilitas ini bisa digunakan sebagai suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing propinsi termasuk yang tadi expose 5 propinsi ini. Apalagi program ini dikaitkan dengan mengikut sertakan Dunia Usaha Swasta di dalam pelaksanaannya yang dengan demikian akan merupakan kegiatan yang bersamaan dalam kerangka pembangunan daerah. Di samping hal-hal teknis yang akan dibahas dalam forum tehnis, kami laporkan bahwa di dalam pembangunan transmigrasi yang sangat diperhatikan adalah masalah penyediaan areal oleh masing-masing propinsi. Seperti usulan-usulan yang kita dengarkan pada siang hari ini, hampir semua daerah sudah sama meskipun masih selisih beberapa butir/beberapa Kepala Keluarga. Kecuali untuk Nusa Tenggara Barat mungkin agak sedikit besar selisihnya. Dan harapan dari Nusa Tenggara Barat itupun akan dilaksanakan sepanjang lahan yang di perlukan betul-betul siap dalam arti kata baik administra-

si maupun formalnya, khususnya yang menyangkut 3.000 ha untuk persawahan ini. Dan 3.000 ha itupun kalau memang diharapkan satu Kepala Keluarga t ha dengan catatan harus betulbetul ada irigasi teknis dan tanah basah yang bisa dikerjakan secara baik dan benar.

Khusus Irian Jaya, dalam kerangka pengikutsertaan penduduk lokal telah diupayakan peningkatan mutu pembinaan, khususnya dalam rangka calon APBDT dan perlu kami laporkan bahwa khusus untuk Irian Jaya ada perlakuan-perlakuan secara khusus yaitu bersama APPDT melebihi dari Z0 %. Bahkan secara operasional kadang-kadang lebih dari 50 % seperti dalam kerarrgka menyelesaikan permasalahan di Timika, sebagaimana diajukan Bapak Gubernur, kiranya ini bisa dilaksanakan. Dalam

pengembangan kawasan skala besar yang diajukan Gubernur Irian Jaya tentang lokasi di Arwopa dan Bummere, benar-benar

sangat diperlukan koordinasi khususnya penyediaan prasarana jalan dari Departemen Pekerjaan Umum karena untuk lokasi ini untuk 95196 Departemen Transmigrasi telah memprogramkan 1363 Kepala Keluarga yang sangat besar dan 96197 3570 Kepala Keluarga. Jadi cukup besar termasuk 97198, sehingga usulan dari Bapak Gubernur memang sangat diperlukan dukungandukungan dari Departemen Pekerjaan Umum khususnya penyediaan prasarana jalan. Pembangunan Transmigrasi di Irian Jaya sampai hari ini memerlukan dana terbesar yang telah disiapkan oleh Departemen Transmigrasi. Kami rasa ini yang perlu dilaporkan dalam forum ini untuk mendapatkan sinkronisasi, sedangkan secara teknis secara umum sudah ada kesamaan.

MAYJEN. BAROTO SARDADI Sekretaris Jenderal Departernen Tenaga Kerja) Untuk ketenagakerjaan mempunyai problem yang sama di semua daerah seperti yang diutarakan tadi. Kami akan menjelaskan kebijaksanaan saja sedangkan bentuk dan pelatihannya akan dibicarakan secara teknis. Untuk BLK-BLK di seluruh Indonesia mulai dari Barat sampai Timur bentuk dan peralatannya sama sehingga hasil pelatihannya tidak mentenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karenanya sekarang diadakan reformasi BLK, yaitu akan disesuaikan dengan kebLrtuhan pasar kerja dan pembangunan di daerah itu sendiri. Jadi programnya adalah meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelatihan itu sendiri sesuai dengan persyaratan jabatan dan persyafatan kerja. Yang ketiga peningkatan efisierrsi penyelenggaraan latihan dan keempat penting.l uga adalah diversifi kasi tipe dan nranajemen lembaga latihan. 19

Oleh karena itu Departemen Tenaga Kerja mengkategorikan ada 4 tipe BLK : 1. BLK Industri bersifat multi-kejuruan sebagai bagian integral dari kawasan industri tertentu.

2. BLK Khusus bersifat spesifik kejuruan tertentu sesuai dengan potensi ekonomi sektoral wilayah tertentu. 3. BLK Pedesaan yang bersifat multi-kejuruan sebagai bagian integral dari pembangunan desa yang biasanya bersifat mobil- seperti mobile training unit.

4. BLK Instruktur untuk mendukung pelaksanaan BLKBLK itu sendiri. Untuk dapat berjalan BLK-BLK ini, diperlu kan informasi dari daerah tentang unggulan di dalam pembangunan daerah sehingga bisa disesuaikan dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Mengenai peralatan dan BLK itu, bisa dimanfaatkan oleh BLK swasta. Jadi BLK ini tidak hanya oleh pemerinrah tetapi oleh swasta, sehingga bisa penuh dimanfaatkan--tidak seperti sekarang--praktis banyak kurang digunakan.


kira BLK ini penting sekali oleh karena kita selain mentenulti kebutLrlmn tenaga terotnpil rli clalant negeri, kita juga ingin rnengekspor tenoga. kela. Saya meliltat sencliri BLK di Timor Timu.r, saya rl atang bersama. Menteri Tenaga Kela. Mesin-tnesinnya iru dari volvo, paclahal tak satu pun ntobir volvo Saya

20

ada di Titnor Timur, karena mobil Volvo hanya ada di Jakarta barangkal.i. D an B LK mencerminkan p emerintahan y ang b ersih, artinya bersih sekali, mestinya kalau BLK itu kan ada gemuk, ada orang yang sedang bekerja. Di sana bersih rapi pakai baju

Korpri, menerirna kita tapi tak ada orang yang berlatih, jadi Dili.

pemerintahan yang bersih itu dicerminkan di dalam BLK di Jadi perl.u ditingkatkan.

[Sekjen Departernen Koperasi tidak ada tanggapan]

PROF. DR. SUMARMO POORWO SOEDARMO Staf Ahli Bidang Tehnologi Departemen Kesehatan) Ijinkanlah saya memberikan tanggapAn terhadap pemaparan Bapak-Bapak Gubernur Kelompok Wilayah Pembangunan "E". Saya ingin memberikan 4 (empat) tanggapan, sedangkan tanggapan rinci akan diberikan dalam forum tehnis besok.

Pertama tentang dokter pasca PTT saya ingin memberikan informasi bahwa pada saat ini di Departemen Kesehatan sedang di godog konsep baru dokter pasca PTT untuk wilayah tertentu yaitu Irian Jaya, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Dokter PTT yang memilih di tenrpat-tempat yang sangat terpencil di 6 propinsi tadi kemungkinan untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil baik. Kedua yang memilih tempat yang terpencil kemungkinan 50 % dapat diangkat sedangkan di daerah lain sangat kecil kemungkinannya clapat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. sangat besar kecuali attitudenya tidak

Kedua tentang pendidikan tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan, untuk itu maka di propinsi-propinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur, suatu akademi atau katakanlah Akademi Perawat dapat diubah menjadi Akademi Gizi atau Akademi Sanitasi di dalam pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketiga, tentang AIDS. Di setiap propinsi sudah ada komisi AIDS. Permohonan untuk dibentuknya suatu forum komunikasi AIDS kami kira tidak perlu, hanya pertukaran informasinya yang perlu lebih ditingkatkan.

Akhirnya tentang Inpres bantuan perumahan dan transport dalam hal ini mengacu pada lampiran Keputusan Mnteri Keseha-

tan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Peralatan Medis untuk Bdan yaitu biaya pemondokan, alat transport, operasional, dan lain-lain. Hal ini tercantum bahwa biaya pemondokan tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah baru, merehabilitasi rumah yang telah ada, mengembangkan rumah yang ada dan rumah pondokan bidan tersebut akan merupakan inventaris desa. Demikian juga tentang bantuan alat transport bidan di desa, maka dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk mengadakan alat misalnya, sepeda, menyewa alat transport dan pengadaan sepeda atau kendaraan lain akan merupakan barang inventaris desa yang dapat digunakan untuk bidan di desa. Kemudian perlu juga disampaikan bahwa bantuan biaya pondo-

kan dan alat-alat tersebut disalurkan melalui KPKN ibukora propinsi yang bersangkutan. Kepada pimpinan bagian proyek pendayagunaan bidan pada sr.rb dinas KlA(Kesehatan IbLr dan Anak) Dinas Kesehatan Dati I. Jadi dengan denrikian nraka.ielas sekali dalanr petunjuk teknis ini bahwa pendayagunaannya cliserahkan kepada propinsi yang bersangkutan.

IR. ERN,IANSYAH JAMIN Staf Ahli Bidang Kelistrikan, Departemen Pertambangan dan Energi Departemen Pertambangan dan Energi sangat berterima kasih karena tidak ada keluhan mengenai listrik, namun demikian ada beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan.

Untuk Bapak Gubernur Maluku, Pernah dipaparkan mengenai PUIA yang dimaksud PLTA ini adalah diperkirakan akan dapat diselesaikan tahun 2002. Sampai saat ini tahapannya adalah sudah sampai dengan feasibility study kapasitas 3 x 20 MW dan nanti dilanjutkan lagi dengan tahapan engineering design. Tentunya ini dananya sudah disediakan oleh Bappenas. Kemudian pada saat ini dalam usulan proyek untuk 96197 dari Departemen Pertambangan dan Energi melalui PLN nanti akan dilanjutkan pembangunan PLTD, yaitu di Tobelo dan Suasio masing-masing 1 MW dan kemudian tentunya jaringan distribusi, dan ini kaitannya jaringan tegangan menengah, tegangan rendah yang sangat erat terkait dengan listrik pedesaan.

IZAL

status pada saat

Untrrk Bapak Gubernur Irian Jaya. Ada pembangunan usulan proyek 96191 yairu melanjutkan tahap rekayasa engineering design PLTA Sentani dengan kapasitas 2 x 6 MW. Kemudian PLTN Wamena dengan kapasitas kira-

kira

I MW dan kemudian

PLTD D4 dari Girimanuk. PLTD Jayapura, Sorong dan sebagainya diikuti dengan pembangunan .iaringan dikaitkan dengan listrik pedesaan. ZJ

il.*,' iii: .' i..

.

l'r:

Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan PLTD Lombok II dengan kapasitas 2 x 7,6 MW seperti yang disampaikan oleh Gubernur dan perlu perluasan jaringan distribusi dikaitkan dengan listrik pedesaan. PLTA Beburung yang tidak disampaikan tapi sudah diusulkan dengan kapasitas 22,4MW akan selesai diperkirakan tahun 2001.

Usul Gubernur Nusa Tenggara Barat Untuk memanfaatkan PLTA yang akan dipergunakan bagi tambang emas dari PT New One dengan kapasitas 105 MW. Sampai saat ini Departemen Pertambangan dan Energi belum melihat urgensi dari pada pembangunan satu PLTA yang begitu besar 105 MW. Karena sebagai contoh untuk cepat melakukan antisipasi terhadap kebutuhan yang mendesak, apalagi kalau tambang emas tentunya dalam dua-tiga tahun akan sudah berproduksi dan tentunya kita akan lebih cenderung untuk mengusulkan digunakannya PLTU Batubara. Sebagaimana Bapak Gubernur dan Bapak Menteri ketahui untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa telah diupayakan agar membangun PLTU Batubara yang bersahabat dengan lingkungan. Sebagai contoh di Sulawesi Utara akan dibangun 2 x 55 MW, di Kalimantan Barar 4 x 25 MW secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tapi dengan memperhatikan tentunya emisi dari pada emsisi belerang, COr, dan sebagainya dengan menggunakan tehnologi mutakhiiyang disebut PL|U Batubara yang bersahabat dengan lingkungan. Usulan Program Bapak Gubernur Nusa Tenggara Tinrur U Untuk 96197 untuk melanjutkan pembangunan pLTN Lokomboro, kapasitas 0,8-1 MW, tahap rekayasa engineering PLTP Ulumbu 3 MW, selanjutnya PLTD-PLTD rerpencar di Binra darr .juga Lombelgi di Ende akan diteruskan yang akan diikuti dengan perluasan jaringan dikaitkan dengan meluaskan jangkauan untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan.

Khusus untuk Timor Timur, Design rinci PUIA Iralalaro 2 x 13,5 MW, penyelesaian pembangunan PLTD di Dili yang diikuti dengan jaringan dan listrik pedesaan. Sebagaimana diketahui rencana Departemen Pertambangan setiap tahunnya akan membangun 3.000-3.400 listrik pedesaan yang akan disebar ke seluruh propinsi di Indonesia. Timor gap yang dipertanyakan olh Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai masalah kantor Timor Gap di Jakarta dianggap kurang serasi. Pertimbangan sementara adalah kegiatannya masih dalam tingkat eksplorasi, belum ada kepastian keberhasilannya. Oleh karena itu dilakukan pendekatan pada segi efisiensi dana dan kelancaran operasional sementara ini. Pada waktu tahun 1992 pilihan alternatif adalah Kupang atau Darwin, kemudian untuk operasi eksplorasi ditentukan di Darwin karena sarana dan prasarananya sudah siap dan tentunya menjadi supply base untuk operasional. Kegiatan Administrasi dan Keuangan di Jakarta karena fasilitas-fasilitas komunikasi yang lebih lengkap.

Namun demikian untuk masa yang akan datang tentunya ini harus kita lihat agar daerah pun mendapatkan suatu kesempatan untuk menempatkan kantor perwakilan di sana. Mengenai celah Timor ini tentunya harus dibjcarakan antara propinsi Timor Timur yang juga terkait dengan keinginan untuk menempatkan kantor di sana dan juga kemungkinan-kemungkinan

dengan Nusa Tenggara Timur.

Sementara demikian Bapak Menteri yang dapat kami sampaikan didalam tanggapan terhadap paparan Bapak-Bapak Gubernur pada sore hari ini. Terima kasih.

i\4enteri Negara PPN/Ketua Bappenas: krirna kasih Pak Jamin, Departemen P&K banyak sekati yang mau dimintakan perlzatian terserah mau dipilih yang mana soja barangkali untuk ditanggapi.

lsi

,:::trf$' :'; '

orr , r,l'

PROF. DR. IR. BAMBANG SOEIIENDRQM.Sc.DE.Sc Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departenren Pendidikan dan Kebudayaan Ada 2 hal yang masalah umum dan 3 yang secara khusus pada propinsi. Masalah yang umum adalah prioritas pengemban-

gan pendidikan pada saat ini memang pada penuntasan wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu akan dibangun sejumlah besar unit atau ruang kuliah baru atau unit gedung baru pada berbagai propinsi, tetapi nanti secara rinci dimana akan dibangun karena harus mempertimbangkan sebab-sebab rendahnya angka partisipasi. Rendahnya angka partisipasi SLTP itu tidak seluruhnya disebabkan oleh langkanya fasilitas pendidikan retapi banyak juga masalah-masalah sosial budaya antara lain penghargaan atau sikap terhadap manfaat dari SLTP tersebut. Tetapi, sebagaimana saya katakan tadi, secara rinci, secara tehnis akan dibahas di dalam rapat tehnis untuk menetapkan apakah sesuai dengan keinginan masing-masing propinsi di dalam penambahanpenambahan ruang kuliah baru. Sejalan dengan prioritas penempatan atau pemantapan atau penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka zero growth policy misalnya ini tidak akan dikenakan di dalam pengadaan guru-guru, khususnya SLTP. Sebagaimana juga telah terjacli di 2 tahun terakhir ini, kita dapat mendapat tambahan alokasi formasi yang sangat banyak r.rntuk SLTP. Misatnya pacla tahun ini saja ada sebanyak 10.000 untuk guru SLTP dan ini sesuai ruang kelas baru yang dibangun. Oleh sebab itu pengadaan-pengaclaan guru yang berikutnya untuk SLTP ini akan diprioriraskan perrgaclaannya dulu dibandingkan dengan guru-guru yang lain.

i'

Kemudian juga agar supaya guru-guru ini bisa lebih betah untuk

bekerja di masing-masing daerah, terutama di daerah-daerah terpencil kita inginkan juga cara-cara rekruitmen di dalam pendidikan ini sejauh mungkin mendekatkan asal dari calon-calon guru ini sedapat mungkin akan kita ambil dari daerah-daerah yang memang memerlukan guru itu. Kemudian dengan pemberian beasiswa dan juga persediaan beberapa asrama yang akan kita bangun untuk lembaga pendidikan tenaga keguruan ini sehingga dengan demikian akan memudahkan masing-masing daerah itu untuk mengirimkan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan nantinya di dalam pengangkatan ini akan bisa dikembalikan kepada daerah-daerah dimana mereka berasal. Tentu saja akan lebih banyak memerlukan koordinasi dari berbagai instansi terkait, dalam hal ini khusus untuk sekolah dasar misalnya kita telah coba rintis bersama Departemen Dalam Neeeri. Masalah umum yang kedua adalah bantuan untuk sekolah swasta. Ada beberapa hal yang menyangkut ini. Yang pertama, adalah bantuan guru Pegawai Negeri Sipil kepada sekolahsekolah swasta. Perbantuan ini sebenarnya bisa di dalam 2 ben tuk, yang pertama adalah guru yang diperbantukan dan yang keclr.ra adalah guru yang dipekerjakan. Guru yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di perguruan swasta, tetapi semua gaji dan tunjangannya dibayar oleh pemerintah. Sedang guru yang diperbantukan ini adalah guru yang ditugaskan pada perguruan swasta, tetapi gaji dan tun.jangan dibayar oleh penyelenggara pendidikan swasta itu.

Pada saat ini ada hampir 100.000 guru SD, SLTP dan SLIA; dan sekitar 9.000 dosen yang diperbantukan pada sekolah-sekolah swasta. Memang pada akhir-akhir ini timbul bebera-

pa masalah, mungkin pengertian yang berbeda, tetapi policy pemerintah pada saat ini tidak akan mengubah status dari guruguru yang dipekerjakan itu. Sehingga dengan demikian 100.000 guru dan 9.000 dosen ini akan tetap bekerja pada perguruan swasta dan perguruan tinggi swasta. Hanya yang akan kita lakukan adalah pendataan, sebab data-datayang sekarang ini diragukan, apakah perbantuan itu masih diperlukan dan juga mereka bekerja sebagai guru atau tidak. Tetapi pada prinsipnya kita masih melihat perguruan swasta ini sebagai mitra pemerintah di dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum bisa sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pada perguruanperguruan tinggi. Oleh sebab itu pendataan ini yang perlu kita lakukan dan kalau ini kita lakukan pada perguruan-perguruan swasta kita percaya bahwa semuanya ini masih memerlukan bantuan-bantuan itu, sehingga pada prinsipnya tidak akan dilakukan perubahan status itu yang semula dipekerjakan misalnya, dirubah menjadi diperbantukan. Jadi akan tetap. Hanya di dalam policy yang akan datang, bantuan-bantuan ini pada prinsipnya masih kita berikan, tetapi tentu saja akan secara lebih selektif sesuai dengan kemampuan penerintah dan yang kedua sesuai dengan kesesuaian pendidikan itu dengan kebutuhan pembangunan, terutama ini misalnya pada perguruan-perguruan tinggi. Tentu saja tidak pada setiap bidang studi, akan diberikan bantuan Pegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi, tetapi pada bidang-bidang srudi yang mempunyai dampak secara langsung terhadap pembangunan ekonomi yaitu bidang-bidang tehnik, science, iptek yang masih perlu bantuan-bantuan di dalam bentuk penugasan atau mempekerjakan PNS di perguruan swasta.

Demikian pula bantuan-bantuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada ini tidak terbatas pada Pegawai Negeri Sipil tetapi juga bantuan-bantuan di dalam bahan-bahan pengajaran. Baik ini misalnya pada SLTP bantuan-bantuan dengan pemberian

buku-buku yang diperlukan. Bahkan di dalam wajib belajar 9 tahun inijuga diberikan subsidi pemerintah kepada perguruan swasta di dalam bentuk pengganti SPP yang sesuai, tentunya saja bukan SPP yang ditentukan oleh perguruan swasta, tetapi Spp yang berlaku pada perguruan-perguruan negeri. Nah ini 2 hal yang umum yang berlaku bagi semua propinsi. Khususnya pada beberapa propinsi ada beberapa yang ingin juga saya jawab. Yang pertarna Timor Timur,

Mengusulkan perlunya pembinaan perhatian khusus kepada mahasiswa. Saya kira hal yang semacam ini telah kita lakukan secara bersama Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, misalnya, dengan mengalokasikan sejumlah mahasiswa yang tanpa melalui test bisa kita tempatkan pada perguruan-perguruan tinggi negeri baik di Jawa maupun di tempat yang lain. Hanya selama ini yang perlu kita lebih koordinasikan adalah bidang-bidang studi yang diinginkan. Mestinya ini adalah bidang-bidang studi yang sejalan, sesuai dengan keperluan-keperluan pembangunan daerah, sehingga misalnya kita tidak akan setuju kalau seseorang masuk pada tehnik nuklir, kita tidak dapat melihat manfaat yang ada di daerah pada saat ini. Dan oleh sebab itu juga kita harapkan adanya semacam garansi peker-jaan sehingga apa yang kita hasilkan ini benar-benar bermanfaat dan bisa mendapat pekerjaan sehingga ticlak menambah jumlah pengangguran di tempat itu. Jumlah-jumlah yang sekarang ini iuga berlaku untuk Irian Jaya sebanyak 40. Jadi kita bisa sediakan baik itu penempatan pada perguruan tinggi maupun juga beasiswa untuk mereka. Meskipun beasiswa dari pemerintah ini belum bisa mengganti keseluruhan pengeluaran misalnya ongkos hidup.

Masalah khusus dari Maluku Adalah mengenai peningkatan Sumber Daya Ilmu Kelau-

tan. Ini memang melalui Universitas Patimura merupakan

salah

satu dari 6 perguruan tinggi yang mendapatkan dana yang berasal

dari Asian Development Bank di dalam pengembangan ilmu kelautan di sana. Sekarang sudah pada tahun ke-5 dan 6, dan saya kira sudah menghasilkan sarjana-sarjana ilmu kelautan. Bahkan pada saat ini secara khusus sebagaimana rekomendasi Gubernur, kita mengembangkan Universitas Patimura ini secara lebih khusus lagi dengan dana dari OECF yang sekarang ini dalam tahap pembahasan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun ini bisa terealisasi karena memerlukan persiapan-persiapan.

Yang ke empat adalah dari Irian Jaya, Masalah penyediaan asrama pada sekolah-sekolah. Ini memerlukan pembahasan yang lebih jauh lagi, terutama menyangkut masalah kesinambungan, sustainability dari pada asrama ini. Bagaimana menjalankan terutama pada biaya-biaya operasi yang tentu saja hal ini menjadi lebih banyak. Bagaimana kita secara bersama bisa merembuk ini sehingga sebanyak 170 ini secara bertahap bisa kita bicarakan secara lebih jauh lagi, seberapa bisa laksanakan, terutama pada tahun-tahun ini.

I\,Ienteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Terima kasih Pak Dirjen. oleh karena sudah agak larut. sini ntasih ada Pak Sekjen Departenxen Agarna, Sekjen. Departenten Penerangan, para Asisten Menteri cl.an Deltuti dari beberapa LPND. Saya tidak akan tanya satu per satu. Tapi kalau acla yang ingin menyarnpaikan saya persilahkan saja. Silahkan

Di

Pak Tbni. 30

1., I !

I i

LAKSDA TM. TONY SOEKATON Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan) Tadi hanya satu pertanyaan, bukan pertanyaan, tetapi suatu penyediaan lahan untuk penyiapan pembangunan SPK di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya sudah kami masukkan di dalam DUP, dan termasuk dari kelima propinsi. Itu juga sudah ada, nanti akan dibahas di dalam rapat-rapat tehnis secara mendetail dan juga mengambil perhatian untuk pembangunan penerangan atau mass media di wilayah timur ini. Kemudian di samping itu kami juga mendapatkan saran begitu, supaya tidak ada Pekan Olah Raga Departemen. Kami ingin jelaskan sedikit bahwa Departemen Penerangan tidak membuat Pekan Olah Raga, hanya Jambore Penerangan. Jambore Penerangan ini intisarinya adalah pembinaan kemampuan profesi penerangan. Karena permasalahan penerangan ini sangat memerlukan perhatian sesuai dengan perkembangan jaman, maka setiap tahun harus dilakukan satu pembinaan yang seraganr dasar-dasar operasi penerangan. Di samping itu juga membina PPBN di masa yang sangat dini bagi para generasi muda kita melalui Organisasi Kepramukaan. Namun demikian kalau di dalam berkumpul di satu jambore ada perlombaan atau pertandingan-pertandingan olah raga itu hanya sifatnya tambahan sa.la.

1\{enteri Negara PPN/Ketua Bappenas: Unttu'rg hottya DepartenLen Penerangan lang bikin janrbore, kolou. setnuo departetnen bikin jarnbore ltabis DIp-nya. Mungkirt knrena terkait sama Golkar bnrangkali. pak Dnvicl, barong koli Pok Napir dari BKPM.

IR. R.P.

NAPITUPI.ILU Deputi Bidang Perencanaanl Badan Koordinasi Penanarnan Modal

Kami hanya sedikit memberi penjelasan dan kalau kita lihat dari data-data statistik persetujuan penanaman modal, maka di Kawasan Timur ini masih kecil. Irian Jaya umpamanya hanya ada 7I proyek dalam rangka PMDN dan PMA-nya 34; Maluku 123, PMDN/PMA-nya 14; NTT 48 proyek, PMDN-nya ada 12 proyek PIr4A-nya. Nusa Tenggara Barat 73 PMDN-nya dan 16 proyek PIr4A-nya. Sedang Timor Timur itu hanya ada 10 proyek PMDN-nya dan ini pun statusnya masih "akan" artinya belum pernah dilaksanakan. Melihat keadaan ini kami sangat mendukung permintaan Bapak-Bapak Gr.rbernrlr tadi agar sarana dan prasarana ekonomi di daerah-daerah tersebut bisa lebih bagus, dan juga tenaga kerjanya dapat lebih terampil dan dengan demikian kami harapkan investasi di daerah tersebut bisa lebih meningkat di kemudian hari.

Mengenai SK 748 tahun 1990, yaitu SK-nya Menteri Keuangan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi investor Kawasan Wilayah Timur Indonesia sudah lama diterbit-

kan. Masalahnya sebetulnya yang pernah kami dengar dari Maluku kantor perpajakannya mengatakan masih menunggu peraturan pelaksanaannya dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk ini pada suatu kesenlpatan telah kami bicarakan dengan Bapak Direktur Jenderal Pajak bahwa ini terjadi dan beliau akan

mengambil perhatian, hanya barangkali ltrpa sehingga belum

dianbil perhatian saat ini. Dan ini memang terjadi di Maluku.

Banyak investor yang minta supaya bisa dikenakan atau diberikan insentif, tetapi oleh Kanwil Perpajakannya mengatakan n-rasih tunggu dari Jakarta. Jadi kanri -iuga nrerrdtrkLrrrg supaya ada sttatLt surat dari Direktur Jeuderal Paiak kepada Kanwil-kanrvil perpajakan suDaya ini bisa dikeriakan.

Mengenai Insentif yang diminta oleh Bapak Gubernur Irian Jaya, saya kira dalam rangka Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dibicarakan di Dewan KTI. Tetapi dapat kami laporkan bahwa sebenarnya sudah ada satu Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1994 yang memungkinkan pemberian fasilitas perpajakan atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Hal ini telah kita bicarakan dengan Direktur Jenderal Pajak beberapa wakru yang lewat dan

kami sangat menunggu agar usul-usul yang diberikan oleh Departemen-departemen dituangkan dalam suatu Keputusan Presiden sebagai pelaksanaan dari peraturar.r ini. Jacli ini sebagai informasi Pak. Kami ,juga minta bantuan supaya peraturan pelaksanaanya berupa Keppres itu bisa diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

['Ienteri Negara PPN/Ketua Bappeuas:

Soya

kira Bapak Darsjalt nanti sool yang tacli itu, yang

clengan Moluku akan segera dicek. Thlti kalau hanya soalnya clengan MaluktL clan propinsi Iain ticlak arla sool , mesti (rda slmtu

persoalan, apakalt kakanrvil.nya ).o11g sotlglt secure otou yang lain ilclak meloporkan, saya kira tidak nutngkirt. Mengenoi insentif nternang serlang digarap cli Dewctrt KTI, saya kira harus rliseltakati betul cli antora kita. Yang loinny,ct. pctk Darka sila/r kon. Kalatr BKKBN nctnti rnalotn aclo occrt-rt.

DR. IR. N. DARGA TALKARPUTRA Deputi Badan Pertanahan Nasional Hanya satu pertanyaan saja dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa agar wewenang Kakanwil BPN dalam memberikan ijin lokasi dan hak atas tanah perlu diperbesar. Perlu saya jelaskan bahwa dalam rangka deregulasi ini memang ijin lokasi bahkan supaya lebih cepat untuk memberikan pelayanan dan memotong jalur birokrasi, semnanya berdasarkan Keppres diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dan dasarnya adalah rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Jadi kalau RTRW-nya sudah bagus saya kira pemberian ijin lokasi dasar itu tidak terlalu sulit. Kemudian pemberian hak itu hak-hak yang diberikan untuk kepentingan pembangunan yang 5 ha ke bawah cukup Kepala Kantor Pertanahan saja. Hak-hak yang selama ini di pusat diporong supaya diberikan kepada Kakanwil BPN. Hanya memang untuk hak guna usaha yang senrula Kakanwil itu kewenangannya hak guna kecil yaitu 25 ha, sekarang sudah dinaikkan 200 ha untuk Kakanwil, sedangkan selebihnya masih wewenang pusat, Namun demikian supaya kervenangan yang lebih 200 itu bisa dibicarakan nanti dan akan disanpaikan pada pimpinan. Terima kasih.

N4enteri Negara PPN/Ketua Bappenas:

Tapi 200 ha itLt. besar pak, 200 Ha sudah sepertiga Kebayoran. Kalou itu bisa bejalan baik barangkali nanti bisrt clitingkarkan. ktpi, silaltkan Pak Surlin, urttuk rnenT,anprtikan di tnuka para Guberntrr karerta nanti barangkati Ketua Bappecla saj a

1,

on

g

trt

errtba lt as

DR. SARDIN PABBADJA Deputi Bidang Perncanaan dan Analisa Progranr Koordinasi Keluarga Berencaua Nasional) Hanya informasi Bapak lr4enteri, kalau tadi saya lihat Pak nampaknya angka-angka pertumbuhan penduduk perwilayah dan rata-rata jumlah anak per propinsi dan sebagainya, nampaknya belum nrendapatkan perhatian yang lebih untuk masalah ini pak, jadi kami nohon nanti dalam pembahasan katakanlah pak misalnya dari Pak gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Warsito, Pak. Kalau misalnya laju pertumbuhan penciucluknya itu memang lebih

rendah dari pada angka nasional untuk tahun 1995 kita harus melihat misalnya angka IMR-nya itu terlalu tinggi, Pak. Jadi kalau nanti angka IMR-nya itu turun otomatis nanti laju pertumbuhan penduduknya nanti akan naik. Jadi barangkali harus kita konversi nantinya, Pak. Nah dari pemaparan Bapak-bapak Gubernur dari lina propinsi ini nampaknya kalau kita lihat laju pertumbuhan penduduk angka rara-rata jumlah anak dimiliki satu keluarga dan angka invant multi feeright-nya itu senruanya masih di atas angka nasional, Pak. Jadi barangkali perlu kita pacu untuk lebih jauh, kalau bisa seridak-tidaknya sama dengan angka nasional sehingga tidak menggandoli. Hanya iru Pak Menteri, terinra kasih.

I\,Ienteri Negara PPN/Ketua Ilappenas:

Terima kosilt. Yattg loin barortgkuli, clctri brtrisan sini karenct l:arongkali korena borangkali cli sartrt strcloh srtltn ,,ri,.,,n. Sila/tkott

DRS. EFFENDI ACHMAD SUi\{ARDJA,M.Sc Direktur Bina Program; Departemen Kehutanan Terima kasih. Tadi bahwa penanganan masalah kerusakan Terumbukarang baru akan diupayakan untuk dilaksanakan. Sebagai informasi karena Kawasan Timur Indonesia merupakan prioritas adalah justru penanganan masalah kelautannya. Dan untuk ini telah ada beberapa kegiatan yang nanti justru dapat dipergunakan oleh masing-masing propinsi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya berdasarkan hasil yang dilakukan oleh program-program MREP yang saya rasa Bapieda telah mengikuti yaitu Marine Resources Environmental Planning dan juga masalah Coastal Environmental Management Planning dan CoralRees Environmenral Rehabilitation and Management planning. Dan ini semua dilakukan baik itu MREP oleh Bakusurtanal,

Coremap oleh LIPI dan Coastal Management planning oleh Lingkungan Hidup dan Bio Diversity LIpI itu bisa dipakai nanti sebagai dasar untuk melakukan usulan-usulan proyek kegiatan di dalam program pengembangan wilayah pesisir dan kelautan di sektor Lingkungan Hidup. Sehingga harapan kita bahrva penanganan masalah kelautan ini justru untuk di Kawasan Timur Indonesia menjadi perhatian karena selama ini dirasakan sangar lemah sekali, karena demikian banyak terjadi kerusakan_ kerusakan trumbu karang justru di Wilayah Indonesia bagian timur ini. Ivlemang kalau Menteri Lingkungan Hidup mengarakan nenek noyang kita yang orang pelaut mungkin kita belum. Sehingga dengan demikian program ini saya rasa perlu kita lan.jutkan terutama kegiatan seperti di Karvasan Anclalan di Irian Jaya, Teluk cerderarvasih. Departemen Kehutanan itu acra suaru progranl clan prograni ini saya r.asa perlrr dilanjutkan dengan kebersantaan Penrerintah Daerah dalant rangka untuk penanggulangan kerusakan Trumbu Karangnya. 36

Dengan demikian Kawasan Andalan itu betul-betul dilakukan terintegrasi antara program yang dilakukan oleh sektor dan juga kemudian oleh Pemerintah Daerah. Dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan di propinsi lain seperti contohnya di Nusa Tenggara Barat. Ada satu Kawasan Gili Air, yang merupakan kawasan yang baik tetapi belum ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi.

Demikian pula di Nusa Tenggara Timur, seperti Kawasan Kepulauan Tujuh Belas, kami rasa ini juga merupakan suatu hal yang perlu r.rntuk mendapat perhatian dari Bapak Gubernur.

di Celah Timur saya juga rasa perlu mendapat perhatian. Masalah pencemarannya juga harus sudah mulai diperhatikan walaupun dalam tahap feasibility study pada saat ini. Demikian Bapak N{enteri semoga masukan ini dapat menjadi bayangan untuk mengembangkan program-program kegiatan oleh Bapak Gubernur pada rvaktuYang terakhir mengenai pengeboran

waktu yang akan datang. Terima kasih.

N,Ieuteri Negarrr PPN/Ketua Bappenas:

Boik, teritna kasih. Celah timu.r itu bukan Wilayafu l1lsn itu., tapi rvilayalt Australia. Kita hanya kebagian karena hok ZEE, tapi kalau wilayah perairannya cli luar wilayah kita. Korena kalau perairon kitn itu 1.500 M dalantnya. ItLr tt,ilayahnya ,1,,t,,'n,ia yattg kita klaitn. Baiklalt, apokolt tirlak acla Iagi yang lnin. kalnu ticlak ecla sa7,a ntengucapkan terimrL kasih atas perlratiart Bapok-Bapak rlan Ibu-lbu. Pora Gulsernur yang narui akatt ke.tttbali sa.,n ucapkan selomat jalntt. Stafttvct ditinggal sajo clultL rli sitti r(ntuk tnenyelesaikatt. 37

Dan Bapak-Bapak, para Pimpinan Departemen yang membina sektor dan hari ini dengan setia sudah mengikutt seluruh pembahasan ini saya ucapkan terima

kasih. Kita rnasih agak lama ini

masih beberapa hari, tolong dipelihara staminanya. Besok kita akan menyelesaikan 8 propinsi lagi dari KTI yaitu Sulawesi dan Kalimantan dan saya kira banyak ntasalahnya juga, ttdak kurang dari yang kita dengan hari ini. Selanjutnya nanti malam kita akan ada kel.anjutan, khususnya parla ketua Bappeda rlan sta"f untuk membahas beberapa hal yang l.ebih rinci yaitu masaLah IDT, kemuclian ntasalah bantuan rlesa, karena akan ada pengarahan clari kani Bappenas ini ntenyepakati beberapa hal mengenai bantuan clesa serta juga

program non IDT yaitu program yang akan clibantu oleh dana pengusaha-pengusaha besar yang clikoordinasikan ol eh Bapak

Menteri Kependuclukan yang akan dilaksanakan melalui jalur Prograrn-progronx Keluarga Sejahtera. Nanti akan clitnulai jatn 08.00 WIB. Karena itu ada baiknyo segera kita selesaikan pertemuarL ini untuk ntemberikan kesernpatan pacla Bapak-Bapak clan lbu-lbtL yang akan mengikuti acara ropot nanti ntalam Ltntuk

ntempersiapkannya. Atas perhatiannya sekali lagi saya ucapkan terinta kasitt. V/ass n I o tn u' a l a i ku

nt Wr. Wb.

KTOBER 1995 WILAYAH A, B, C, D DAN E

Recommend Documents