KPK Akan Panggil BNP2TKI Dulu, Baru Kirim Surat Rekomendasi ke Presiden

Media Monitoring (Senin, 11 Agustus 2014)

Senin, 11 Agustus 2014 09:41 - Terakhir Diperbaharui Senin, 18 Agustus 2014 11:18

BNP2TKI

Kasus Pemerasan TKI

KPK Akan Panggil BNP2TKI Dulu, Baru Kirim Surat Rekomendasi ke Presiden

Detiknews.com, 8 Agustus 2014 – 09:46 WIB

Penulis: (fjp/mad)

Link: http://bit.ly/XUCasI

KPK akan mengirimkan surat rekomendasi ke presiden, terkait kinerja BNP2TKI karena maraknya kasus pemerasan terhadap TKI. Namun lembaga antikorupsi ini akan terlebih dahulu memanggil BNP2TKI untuk berkoordinasi. "Surat rekomendasi akan dikirim ke Presiden setelah koordinasi dengan instansi terkait yang menyebabkan terjadinya pemerasan menahun," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada detikcom, Jumat (8/8/2014).

BNP2TKI Siap Dibubarkan

Diduga Berperan dalam Pemerasan TKI

JPNN.com, 8 Agustus 2014 – 07:07 WIB

1 / 10



Penulis: (mia/dim/ca)

Link: http://bit.ly/XUCO9D

Wacana pembubaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) semakin kuat. Lembaga tersebut diduga turut berperan dalam aksi pemerasan TKI ketika tiba di tanah air. Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur tidak keberatan dengan ide pembubaran tersebut.

KPK Rekomendasikan ke Presiden Agar BNP2TKI Dilikuidasi

Poskotanews.com, 8 Agustus 2014 – 21:13 WIB

Penulis: (Tri)

Link: http://bit.ly/XUDdc6

Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdul Mansyur berharap fungsi BNP2TKI sebagai badan perlindungan dan penempatan TKI tidak hilang, jika rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabulkan Presiden. Seperti diketahui, KPK merekomendasikan kepada Presiden SBY untuk melikuidasi, mengambil alih atau merubah bentuk BNP2TKI dalam evaluasinya.

Pahlawan Devisa atau Budak

Beritasatu.com, 9 Agustus 2014 – 08:23 WIB

2 / 10



Penulis: Redaksi

Link: http://bit.ly/XUDImK

Para pekerja migran dijuluki sebagai pahlawan devisa. Predikat itu memang beralasan karena sebagian anak negeri ini yang mengadu nasib di luar negeri mampu mengirimkan upah hasil jerih payahnya ke kampung halamannya di banyak daerah. Dengan meninggalkan anak, suami, istri dan kerabat, para tenaga kerja Indonesia yang menyambung hidup di luar negeri menjadi topangan penghidupan keluarganya. Pengaduan sudah berulang, namun bagai orang yang hanya berteriak di ruang hampa. Migrant Care memastikan, ketidakpedulian atas pengaduan mengenai pemerasan yang dialami oleh para TKI itu merupakan pembiaran. Membiarkan tanpa ada reaksi untuk membereskan masalah yang menjadi tugas BNP2TKI maupun kementerian juga menandakan organ negara tidak pernah sungguh-sungguh memberi kepedulian ketika banyak TKI dikuras uangnya.

Himsataki Minta KPK Rangkul Perusahaan Jasa TKI

Sindonews.com, 9 Agustus 2014 – 17:33 WIB

Penulis: (izz)

Link: http://bit.ly/XUFyUz

Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng perusahaan jasa TKI dalam memberantas pemerasan pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menimbang akutnya aksi pemerasan tersebut, terlontar usulan untuk membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diduga menjadi sarang pemerasan.

TKI di Bandung Pertanyakan Pungutan Biaya KTKLN

3 / 10



Beritasatu.com, 10 Agustus 2014 – 17:04 WIB

Penulis: /JAS

Link: http://bit.ly/XUHah4

Ribuan Tenaga Kerja Indonesia di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung mempertanyakan pungutan biaya medical check up untuk persyaratan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Wiwin Wintasih salah seorang TKI yang hendak berangkat ke Brunei kepada wartawan di Bandung, Minggu (10/8), mengatakan, proses pembuatan KTKLN masih harus mengeluarkan biaya, untuk asuransi Rp 290.000,sedangkan pungutan medical check up Rp120 ribu, sangat memberatkan bagi buruh migran.

Kinerjanya Dianggap Buruk

BNP2TKI Diusulkan Jadi Komisi Perlindungan TKI

Rakyat Merdeka, 10 Agustus 2014

Penulis: NDA

Hal: 11

Wacana evaluasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) didukung kalangan aktivis buruh migran. Pasalnya, tidak ada perubahan mendasar dalam pembenahan TKI. Hal itu disampaikan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

4 / 10



Nisma Abdullah kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarn. Dia mengusulkan, BNP2TKI dihapus atau diubah menjadi Komisi Perlindungan TKI. "Saya setuju kinerja BNP2TKI dievaluasi. Karena sebagai lembaga yang concern terhadap masalah TKI, kinerjanya buruk. Kalau tidak dihapus sekalian, ya diubah menjadi lembaga yang fokusnya kepada perlindungan TKI," katanya.

http://bit.ly/XUBrI6

Polisi Incar Pemeras TKI

Media Indonesia, 11 Agustus 2014

Penulis: (Kim/J-1)

Hal: 5

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius mengatakan pihaknya sudah mengendus keterlibatan dan mengincar tangkap tangan petugas yang memeras tenaga kerja Indonesia (TKI). Komisioner KPK Adnan Pandu Praja (Media Indonesia,7/8) menyebut adanya indikasi pembiaran yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI sekian lama.

http://bit.ly/VedwBA

Hentikan Pemerasan TKI

Seluruh Pihak Harus Dilibatkan

5 / 10



Pikiran Rakyat, 11 Agustus 2014

Penulis: (Satrio Widianto)***

Hal: 9

Komisi Pemberantasan Korupsi diminta melibatkan perusahaan jasa pengerah tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dalam penanganan kasus pemerasan para TKI sebagai cara agar tak terjadi "membakar rumah untuk menangkap tikus" terhadap pihak yang selama ini memeras para TKI di berbagai sektor pelayanan. Dikatakan Rusdi, menimbang akutnya aksi pemerasan tersebut, terlontar usulan membubarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diduga menjadi sarang pemerasan. Namun, membubarkan BNP2TKI bukan solusi atas permasalahan penempatan dan perlindungan TKI.

http://bit.ly/VeeFJa

TKI Digilas, TKI Diperas

Majalah Tempo, 11 Agustus 2014

Penulis: Redaksi

Hal: 20

Bobroknya pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia di Bandara Udara Soekarno-Hatta terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI melakukan inspeksi mendadak di Terminal Selapanjang atau Terminal IV, yang berada di bawah naungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, akhir Juli lalu. Saat itu, 18 orang preman—dua di

6 / 10



antaranya polisi dan satu aparat TNI Angkatan Darat—dicokok karena diduga memeras para buruh migran tersebut. Kepala Humas BNP2TKI Haryanto berdalih terminal khusus kedatangan TKI masih ada bukan karena keinginan lembaga itu, melainkan keinginan para TKI sendiri. "Sebagian besar TKI tak tahu cara mengurus kepulangan," katanya. "Lagi pula, di sini TKI yang bermasalah juga dapat diatasi."

http://bit.ly/VeideB

REGULASI

ASURANSI TKI

Upaya Melawan Pelayanan Buruk

Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2014

Penulis: Yodie Hardiyan

Hal: 18

Seorang pengguna Internet (netizen) yang menggunakan nama panggilan (nickname) Umi mengeluh. Menurutnya, informasi seputar pen jaminan dan tata cara asuransi tenaga kerja

7 / 10



Indonesia (TKI) minim. “TKW/TKI sering diombang ambingkan dan di permainkan oleh pihak-pihak tertentu dan klaim asuransi berbelit-belit dan membut TKW/TKI merasa lelah dahulu sebelum mengajukan klaim khususnya syarat-syarat yang sangat sulit di penuhi,” tulis Umi pada 5 Juli 2014.

http://bit.ly/1kvbbhm

KASUS TKI

Kisah TKI Kabur dari Malaysia

Penderitaan diperlakukan tak manusiawi selama bekerja

Vivanews.com, 8 Agustus 2014 – 07:25 WIB

Penulis: Mohammad Adam, Tudji Martudji

Link: http://bit.ly/XUGc4t

Ini kisah pilu tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang kabur karena diperlakukan tak manusiawi. Mereka terdampar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur dan tak punya biaya untuk pulang ke kampung halamannya. Dua di antara mereka merupakan pasangan suami-istri, Kamarudin dan Mariam, asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) penumpang kapal milik PT Pelni yang transit di Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis 7 Agustus 2014. Keduanya hendak melanjutkan perjalanan ke kampung halaman. Adapun

8 / 10



seorang lagi bernama Sanapiah, asal Sumbawa.

Peras TKI, 7 Diamankan di Bandara

Mengantongi Kartu Pass

Indo Pos, 9 Agustus 2014

Penulis: (fin)

Hal: 13

Tujuh orang yang tengah berkeliaran di areal keamanan terbatas di Terminal 2D Bandara Soekarno - Hatta (Soetta), diamankan petugas. Mereka diamankan aparat Polres Bandara karena menyalahgunakan kartu Pass yang dimiliki. Selain itu, ketujuh orang tersebut juga diduga memeras seorang calon TKI yang hendak berangkat ke Arab Saudi sebesar Rp 1 Juta. Ketujuh orang yang diamankan adalah Bemad yang memiliki ID Pass atas nama PT Adila Prima, Adi S pemilik ID Pass dari PT Arini, Sambas pemilik ID Pass dari PT Balteson, Sirus Pardede dari PT Ansetu Data, Sitor M dari PT ansfrida, Robby dari PT Bahtera dan Mulia dari PT Adila Prima. Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes CH Patoppoi membenarkan perihal penangkapan ke tujuh orang tersebut. "Mereka kita amankan karena menyalahgunakan kartu ID Pass di bandara, " kata CH Patoppoi kepada INDOPOS, Jumat (8/8).

http://bit.ly/XUB1kX

Jika Diperas, TKI Bisa Lapor LPSK

9 / 10



Tribunnews.com, 9 Agustus 2014 – 22:12 WIB

Penulis: Muhammad Zulfikar

Link: http://bit.ly/XUGIzj

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya memberantas praktik pemerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk pengungkapan kasus itu, diharapkan ada peran serta masyarakat, baik TKI, petugas bandara, maupun masyarakat lainnya yang mengetahui tindak kejahatan tersebut. Mereka diharapkan melapor kepada polisi atau KPK.

10 / 10

KPK Akan Panggil BNP2TKI Dulu, Baru Kirim Surat Rekomendasi ke Presiden

Recommend Documents