KLIK !!!
SURAT KABAR HARIAN
http://metroandalas.co.id/
Rp4.000/eks (Luar kota Padang + ongkos kirim) EDISI 634 /Th.IV/2017 KAMIS 19 JANUARI 2017 TERBIT 16 HALAMAN Costumer Care: Redaksi: 0751 38887 Iklan: 0751 31604 FAX: 0751 29411
Untuk Keutuhan Indonesia
Kereta ke BIM Molor
KASUS KTP ELEKTRONIK
KPK Berburu ke Singapura
(FOTO: MR)
PADANG (Metrans) Pengoperasian kereta api dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Stasiun Simpang Haru molor dari target yang ditetapkan pada akhir 2016 karena belum selesainya infrastruktur pendukung. “Beberapa bagian di stasiun BIM memang belum selesai dikerjakan. Karena itu jalur ini belum bisa difungsikan,” kata PPK Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Bagian Barat, Bernard kemarin. “Ia mengemukakan infrastruktur yang belum selesai itu dikerjakan tahun ini dan ditargetkan selesai pada November 2017. “Saat itu jalur bisa difungsikan. Tetapi bergantung juga pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar, karena unit kereta api yang digunakan kewenangan mereka,” terangnya. Kepala PT KAI Divisi Regional Sumbar, Sulthon Hasanudin mengatakan pihaknya belum pernah melakukan ujicoba rel kereta api dari BIM-Stasiun Simpang Haru, karena infrastrukturnya belum selesai. “Kalau nanti selesai, kita lakukan uji coba,” terangnya. “Terkait unit kereta api yang akan difungsikan melayani jalur tersebut, ia mengatakan pihaknya menyediakan kereta api baru. “Sekarang kereta tersebut sedang dibuat di PT. Industri Kereta Api (INKA) di Madiun Jawa Timur. Rencananya selesai pada November 2017,” terangnya. Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran mengatakan posisi
ECERAN
Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidiki kasus dugaan korup-si proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Sejumlah penyidik KPK bahkan dikirim ke Singapura untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Stasiun Duku yang sudah lama disiapkan untuk stasiun transit dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau.
JAKARTA (Metrans) Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, saat ini penyidik tengah memburu salah satusupplier (pemasok) yang ditengarai berada di Singapura. “Ada pelaku yang di sana, salah satu supplier. Mudahmudahan ada perkembangan signifikan setelah pulang dari Singapura,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (18/1). Menurut Agus, tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. Hingga saat ini, baru ada dua tersangka terkait kasus tersebut yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana e-KTP Sugiharto. Agus mengatakan, butuh minimal dua alat bukti untuk Bersambung ke Halaman 7
Bersambung ke Halaman 7
KTP ELEKTRONIK — Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto (tengah) meninggalkan gedung KPK usai pemeriksaan penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP nasional tahun 2011-2012. (FOTO: ANTARA)
KECELAKAAN DI PADANG PANJANG
Hoax Berhenti Setelah Pilkada aya meyakini peredaran berita hoax yang ramai saat ini akan berhenti setelah penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 telah selesai. Berita hoax menjadi ramai menjelang pelaksanaan pilkada. Oleh: Sasarannya untuk mendukung calon yang diusung dan menyerang calon pesaing. Saya meyakini, beritaberita hoax tersebut akan berhenti setelah pil
S
Yandri Susanto
Lagi, Bus Nyangkut di Flyover PADANG PANJANG (Metrans) Niat melancong dari Padang Sidempuan ke Ibukota Jakarta satu keluarga akhirnya berujung duka di Kota Serambi Mekah padang Panjang. Keluarga besar Rani warga Padang Sidempuan kini harus berjaga menunggu pamannya di RSI Ibnusina Padang Panjang setelah mengalami kecelakaan di flyover kota itu, kemarin. Ini kali kedua kecelakaan di bawah jembatan layang yang pembangunannya me-
miliki kisah panjang itu. Pekan lalu sebuah truk besar tersirampang ketika melewati bawah jembatan itu hingga membikin jalanan jadi macet total. Kemarin itu, mobil pariwisata yang ditompangi keluarga Rani menabrak flyover tersebut membuat sejumlah penumpang luka-luka. Menurut keterangan masyarakat sekitar jembatan, Rabu menjelang subuh terdengar suara berderak keras di jembatan. Warga yang
terjaga langsung menyigi ke jembatan. Kiranya puncak bus pariwisata menabrak badan jembatan. Agaknya bus terlalu tinggi atau jembatan yang terlalu rendah. Bus yang membawa penumpang dari Sumatera Utara ini kandas karena bagian atas depannya tersangkut beton jembatan. “Tidak jelas apakah sopir ngantuk atau bagaimana, yang pasti sejak berangkat sopirnya tidak pernah ganti,” kata Rani, yang keluarganya jadi korban itu.
Sambungan ke Halaman 7
NASIONAL
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin
MUI: Jadikan Ormas Islam Sebagai Mitra JAKARTA (Metrans) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk menjadikan organisasi masyarakat (ormas) Islam sebagai mitra strategis untuk membangun bangsa. Hal itu dianggap perlu dilakukan lantaran saat ini ada sejumlah pihak berusaha mendiskreditkan umat Islam. Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin mengatakan, kerjasama dengan ormas Islam merupakan wujud penghormatan atas Bersambung ke Halaman 7
BEZOEK – Para korban kecelakaan bus pariwisata di flyover Padang Panjang ketika dibezoek oleh Kadis Perhubungan Padang Panjang I Putu Venda.(FOTO: PAUL)
Kasat lantas Polres Padang Panjang AKP Yuneldi Chainir menyebutkan, tidak ada korban nyawa dalam kecelakaan ini. Ia agak prihatin sudah dua kali kencelakaan di tempat yang sama. “Bus Pariwisata yang datang dari arah Bukittinggi dan menuju arah Solok tersangkut di flyover. Jadi bukan bertabrakan seperti kabar yang beredar,” ujar Yuneldi. Setelah kecelakaan, warga yang dibantu pihak kepolisian langsung membawa korban luka-luka ke RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan. Dari pantauan lapangan Metrans korban luka hingga saat ini mencapai delapan orang dan sedang di rawat di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Aswin salah satu penumpag Bus mengatakan, “Kami semua terkejut setelah mendengar bunyi benturan keras, sebagian penumpang saat itu sedang tertidur, setelah mobil berhenti semua penumpang pun turun untuk memastikan, ternyata bus menabrak jembatan” . Para korban yang meng Bersambung ke Halaman 7
Nasrul Abit
WAGUB DI PESSEL:
“Segera Matangkan Lahan KEK” PADANG (Metrans) Wakil Gubernur Nasrul Abit mendorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secepatnya menyelesaikan pembebasan lahan untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) di daerah itu agar dapat segera diusulkan ke Dewan Nasional KEK. “Secepatnya setelah lahan dibebaskan, kita bawa ke pusat untuk segera ditetapkan sebagai KEK,” kata Nasrul Abit kemarin. Menurut dia, saat ini baru sebagian lahan yang telah dibebaskan dari kebutuhan 400 hektare di Bukit Ameh, Kecamatan Koto XI Tarusan sehingga pengusulan ke pusat belum Bersambung ke Halaman 7
ROMAHURMUZIY AKAN KE PADANG
Harlah ke-44 PPP Sumbar Diperingati PADANG - Memperingati hari lahir (Harlah) ke-44 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumatera Barat (Sumbar), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar akan baralek gadang. Beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilangsungkan, dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai agamis tersebut. Harlah dan Pelantikan agendanya digelar pada 22 Januari ini. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PPP Sumbar, H. Hariadi dalam jumpa pers, kemarin. Dalam kesempatan Harlah
@metroandalas
metroandalas
tersebut juga akan dilakukan pelantikan kepengurusan DPW dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Sumbar. “Semua pengurus akan dilantik langsung oleh Ketum PPP Romahurmuziy. Untuk kegiatan ini, kami sudah membentuk panitia yang telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan peringatan Harlah,” terang dia. Dikatakan Hariadi, kegiatan ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik dari para kader PPP. “Sebelum kepengurusan ini ditetapkan, kami telah melaku-
kan Musyawarah Cabang di semua kabupaten kota kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Semuanya telah siap untuk bekerja dalam kepengurusan yang baru nanti,” tambah Hariadi. Dalam kegiatan peringatan Harlah bertema “Terwujudnya Masyarakat Madani dalam Bingkai NKRI” tersebut, juga akan digelar kegiatan Donor Darah dan Lomba Menggambar Ka’bah tingkat TK. Hariadi juga menyampaikan Bersambung ke Halaman 7
[email protected]
Pengurus DPW PPP Sumbar dan panitia pelaksana kegiatan peringatan Harlah ke-44 PPP di Sumbar saat jumpa pers, kemarin.
PRIORITAS
2
KAMIS 19 JANUARI 2017
KETUA DPW SUMBAR HARIADI:
SK PPP Cuma Satu, yang Lain Ilegal Kisruh pecahnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum menemukan titik rekonsiliasi yang pas. Partai yang merupakan hasil fusi politik empat partai Islam ini masih jadi salah satu fokus politik yang hangat berkat terciptanya dua kubu di dalam partai yang berdiri tanggal 5 Januari 1973 tersebut. PADANG (Metrans) “Dibilang terpecah sebenarnya tidak juga. SK itu kan sebenarnya dikeluarkan hanya untuk satu PPP, bukan dua PPP. Jadi PPP itu hanya ada satu. Jika ada yang lain, berarti illegal,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumbar Hariadi pada wartawan baru-baru ini. Hariadi tidak menampik adanya stigma kubu-kubuan yang terbangun dalam lingkungan kader PPP. Namun, menurutnya, hal tersebut memang wajar menjadi penilaian seolah ada perpecahan partai. “Akan tetapi ini hanya masalah pemahaman saja. Usai pelantikan, kita bisa tahu bagaimana kondisi PPP sebenarnya,” katanya.. Dijelaskan oleh Hariadi, tidak semua kader dan simpatisan PPP paham dengan kondisi organisasi politik partai berasaskan Islam ini. Mereka yang tidak paham, bahwa partai harus mendapat pengesahan Kemenkumham dan kemudian diakui berkat legalitas yang ditetapkan, menjadi ikut-ikutan buta
Ketua DPW PPP Sumbar Hariadi (kanan) dan Sekretaris DPW PPP Sumbar Syafril Huda (kiri)
Bupati Langkat Berangkatkan Tiga Guru LPTQ Berhaji LANGKAT (Metrans) Bupati Langkat, Sumatera Utara, mempersiapkan dana pribadinya untuk memberangkatkan tiga guru lembaga pengembangan tilawatil quran (LPTQ) guna menunaikan ibadah haji tahun 2017 yang penilaiannya akan dilakukan oleh Ketua Baznas Langkat. “Pilihlah dengan baik siapa yang layak untuk diberangkatkan guna menunaikan ibadah haji,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu di Stabat, Rabu, dalam rangkaian haflah quran peringatan hari jadi ke-267 Langkat. “Haflah quran yang diselenggarakan ini untuk mencerdaskan masyarakat dan generasi muda agar semakin giat membaca alquran,” katanya. “Ini juga saebagai bukti daerah yang religius masih menjadi ciri khas Langkat hingga sekarang ini,” sambungnya. Ngogesa juga berpesan kepada seluruh generasi muda di Langkat terkhusus para santri agar terus belajar guna menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak. Sedangkan untuk guruguru LPTQ teruslah memberikan dedikasi untuk pengembangan pendidikan agama di daerah ini. “Ilmu pendidikan dan ilmu agama yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi para generasi muda di Langkat ini, khususnya mengenai akhlakul karimah yang nantinya diharapkan akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka,” harapnya. Ngogesa juga mengucapkan
terima kasih kepada para guruguru atas dedikasi dan pengorbanannya dan kepada para santri jangan pernah berhenti belajar, khususnya belajar membaca alquran yang juga nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan dan untuk Langkat akan terus semakin maju. Selain memberangkatkan tiga guru mengaji dalam naungan LPTQ, Bupati juga berkesempatan memberikan 500 alquran kepada para santri. Ustadz Wijayanto dalam ceramahnya mengatakan kepada seluruh santri dan ribuan undangan lainnya hidup yang paling baik itu adalah hidup yang mengikuti segala perintah Allah Taala. Untuk itu, jadilah pribadi yang berakhlak dan senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca quran setiap harinya. “Jangan pernah tinggalkan sekalipun untuk membaca quran agar hidup tenang dan Allah turunkan rahmat dan hidayahnya kepada Langkat ini,” katanya. “Kalau hidup mau bahagia maka baca alquran maka kita akan selalu tenang selamanya dalam mengarungi dunia yang fana ini, selain itu amalkan apa yang ada didalamnya sehingga kita akan terus semakin berjaya dalam segala hal yang kita impikan,” ungkapnya. Selain bupati membagikan alquran juga anggota DPR-RI Delia Pratiwi Sitepu juga membagikan alquran serta berbagai kalangan yang peduli terhadap pengembangan LPTQ di daerah ini. (ant)
Longsor dan Puting Beliung Landa Dua Kecamatan Sukabumi SUKABUMI (Metrans) Bencana alam tanah longsor dan puting beliung kembali melanda dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat baik di wilayah utara maupun selatan. “Tanah longsor terjadi di Kampung Cikaso RT 09 RW 04 Desa/Kecamatan Cibitung sementara puting beliung menerjang permukiman warga di Kampung Caringinlebak RT 08 RW 04, Desa Caringinkulon, Kecamatan Caringin,” kata Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Yana Rusyana di Sukabumi, Rabu. Informasi yang dihimpun, akibat bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cibitung, akses jalan Provinsi Jabar tertutup dan saat ini tengah dalam penanganan dengan cara membersihkan puing dan material tanah. Untuk bencana puting beliung menyebabkan dua unit rumah rusak
sedang milik Badrudin dan Harim, untuk kerugiannya ditaksir mencapai Rp40 juta. Mayoritas kerusakan akibat bencana yang disebabkan angin ini para bagian atapnya. Menurutnya, bencana ini terjadi karena curah hujan deras yang tinggi bahkan turun sepanjang hari. Selain itu, potensi terjadinya bencana serupa bisa saja terjadi kembali, apalagi kondisi cuaca masih tidak menentu. Namun demikian, pihaknya mengimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Karena bencana sekarang ini tidak selalu murni karena alam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia yang tidak selalu menjaga alam. “Untuk bantuan darurat atau sementara sudah kami salurkan ke warga yang menjadi korban. Bantuan ini tujuannya untuk meringankan penderitaan mereka,” tambahnya. (dit)
taklid pada kubu yang tidak pada tempatnya. “Partai yang legal tentu partai yang diakui oleh pemerintah. Partai ini nanti yang akan mengusung caleg atau calon kepala daerah pada saat pemilihan. Tapi saya yakin, jelang 2018, persoalan ini akan mengerucut karena PPP akan ‘satu’ lagi, karena harus berjuang mengusung calon yang dijagokan,” tambah Hariadi. Terkait keberpihakan kubu Djan Faridz kepada pencalonan Ahok, Hariadi mengatakan bahwa tidak mungkin partai yang berasaskan Islam ini memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang beragama lain. Menurutnya, PPP di pusat hanya memberikan dukungan kepada pasangan AgusSilvi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. “Kami akan dukung kaderkader yang ada dalam koridor AD/ ART organisasi. Jika kader yang bersangkutan tidak patuh dengan partai, berarti dia bukan umat PPP. Konstituen mana yang diwakilinya?” tandas Hariadi. (yyn)
NU: BUMN Agar Peduli Ekonomi Kerakyatan JAKARTA (Metrans) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar peduli dan mendukung program ekonomi kerakyatan. Selain itu, PBNU juga mendorong agar BUMN memperhatikan keselarasan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. Demikian disampaikan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu kemarin (18/1). “BUMN itu hendaknya tidak hanya mengejar untung, harus juga melayani masyarakat dengan mendorong ekonomi kerakyatan
dan mematuhi hukum,” ungkapnya. Kiai Said mengingatkan sudah selayaknya perusahanperusahan dalam struktur BUMN mementingkan sumber ekonomi rakyat kecil. BUMN juga perlU berkolaborasi dengan ormas yang mengakar kuat ke basis desa, agar dapat mengawal program transformasi melalui ekonomi kerakyatan. Dalam sambutannya, dia juga mengingatkan agar BUMN jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, seperti industri semen. “BUMN se-
layaknya mengalah, jika ada potensi merugikan warga kecil, lingkungan hidup dan pertanian, yang merupakan basis mata pencaharian warga nahdliyyin,” ungkapnya. Untuk itu, dia menyerukan kepada BUMN, khususnya PT Semen Indonesia untuk berbisnis secara profesional dengan mematuhi regulasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. “BUMN harus menempatkan diri sebagai bagian dari lingkungan masyarakat setempat agar skema bisnisnya tidak mengeksklusi atau menying-
kirkan hajat hidup orang banyak,” tambahnya. Said menambahkan, prinsip menjaga dari kerusakan lebih penting didahulukan. “Kaidahnya, dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil mashalih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan, daripada mengambil kemanfaatan. Ini pentingnya, agar menjaga alam dari kerusakan,” jelasnya. “PBNU mendukung cara-cara bisnis yang beretika, dan kami akan selalu mengingatkan BUMN dan pemerintah jika ada yang dirasa tidak benar,” tegas Kiai Said. (ks)
USAI RESTRUKTURISASI ANGGOTA KOMISI
Barisan Anggota DPRD Padang Makin Dirapatkan PADANG (Metrans) Setelah dilakukannya paripurna Rabu kemarin (18/1) dengan hasil berupa restrukturisasi anggota empat komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, para anggota dewan ancang-ancang merapatkan barisan dengan melakukan rapat-rapat internal. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III Zulhardi Z Latif pada wartawan via telepon saat dirinya tengah mengikuti agenda kegiatan Forki di Jakarta, kemarin.
Politisi Golkar tersebut mengungkapkan bahwa persoalanpersoalan pembangunan di Kota Padang, mencakup di antaranya persoalan drainanse, pengembangan pasar raya, pembenahan Pantai Padang, masalah sampah, dan kebutuhan transportasi perlu dikawal bersama oleh semua anggota dewan. “Salah satu tujuan kita merapatkan barisan adalah untuk menyikapi persoalan terkait pembangunan dan lingkungan hidup. Saat ini masih banyak
polemik yang perlu disikapi dan ditata dengan baik,” ujarnya. Menurut dia, Dewan perlu meminta keterangan setiap SKPD di lingkungan Kota Padang untuk evaluasi dan pengontrolan. “Kita ingin melihat dari dekat. Namun, perlu rapat internal dulu karena struktur komisi III baru saja dirombak,” katanya. Zulhardi menjelaskan bahwa program pembangunan gawe Walikota perlu diawasi, dievaluasi, dan dikontrol langsung ke lapangan. Menurutnya, Ko-
misi III sendiri akan mengimbau setiap OPD yang berhubungang langsung dengan masalah di lapangan, termasuk PU, Dinas Perdagangan, ataupun Dishub. Zulhardi mengatakan juga bahwa hearing dengan SKPD perlu sering dilakukan sebagai sarana evaluasi yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil langkah-langkah membangun di tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018, hal tersebut menjadi pemicu percepatan pembangunan Kota Padang. (yyn)
DPRD Pasbar Terima Tiga Ranperda Pasbar SIMPANG EMPAT (Metrans) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat, menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat, Rabu (18/1). Tiga Ranperda tersebut adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 1 tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat, Syahiran saat menyampaikan Ranperda di Gedung DPRD setempat mengatakan dasar pemikiran Pemkab Pasaman Barat mengajukan Ranperda merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT). PT yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan cara mengalokasikan dana yang diperhitungkan se-
DISERAHKAN - Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K menerima tiga Ranperda yang diserahkan Bupati Pasbar, Syahiran, kemarin bagai biaya perseroan. Pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. “Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan tetap terjaga,” katanya. Ia mengatakan, Ranperda tentang pembentukan produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah, mulai
dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan penyebar luasan. Menurutnya produk hukum daerah terdiri dari dua jenis, berbentuk peraturan dan berbentuk penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, peraturan bersama kepala daerah dan peraturan DPRD. “Sedangkan produk hukum yang bentuk penetapan yaitu keputusan bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan
DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD,” kata Syahiran. Selain itu, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah Pasaman Barat. Dalam rangka membuka ruang legal bagi Pemda untuk melakukan penambahan nilai nominal investasi daerah pada Bank Nagari. “Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi dana investasi pemerintah daerah pada Bank Nagari telah mendekati batas maksimal Rp50 Miliar. Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang penyertaan modal,”kata Syahiran. Selain itu, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri atas dua pasal dan dilengkapi dengan penjelasan. Dokumen Ranperda itu langsung diterima oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD yang hadir dalam Sidang Paripurna tersebut. (alt)
HUKRIM
KAMIS 19 JANUARI 2017
3
EKSEKUSI LAHAN RICUH
Iduak-induak Tantang Aparat Polisi Eksekusi tanah di Kapalo Koto, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Rabu (18/ 1), sekitar jam 08.00 WIB, diwarnai luapan emosi warga yang tinggal di lokasi tanah seluas seluas 7,8 hektar itu. PADANG (Metrans) Selain memblokir jalan utama menuju kampus Universitas Andalas (Unand) Limau Manis, ratusan warga yang kebanyakan terdiri dari induak-induak (kaum ibu) itu juga membakar ban dan kayu di tengah jalan. Itu mereka lakukan sebagai upaya dalam menghadang tim melakukan eksekusi. Bahkan para induak-induak ini tak gentar menantang aparat gabungan yang berjumlah mencapai 1.031 personil itu. Tak hanya itu, mereka juga tak gamang menghadang mobil watercanon milik polisi. “Kami tidak menerima surat perintah eksekusi pada hari ini dari pengadilan,” kata salah seorang warga yang berperkara Hartini (60), Rabu. Ia mengatakan, pihaknya baru mengetahui adanya eksekusi lahan setelah seorang intel dari kepolisian datang Selasa malam. “Kami tengah melakukan banding ke pengadilan dan saat ini prosesnya masih berjalan,” jelasnya. Ia mengatakan sebelumnya memang ada surat dari pengadilan untuk melakukan eksekusi yang diterima pihaknya. Surat
KRING Nomor Telpon Polisi di Kota Padang Polresta Padang 0751 - 22317 atau 0751-840186 SMS: 08116611888 Polsek Padang Utara 0751 - 7054333 Polsek Padang Barat 0751 - 7051409 Polsek Padang Timur 0751 - 23838 Polsek Lubuk Begalung 0751 - 61100 Polsek Padang Selatan 0751 - 39990 Polsek Lubuk Kilangan 0751 - 73146 Polsek Pauh 0751 - 71800 Polsek Kuranji 0751 - 812543 Polsek Koto tangah 0751 - 480954 Polsek Nanggalo 0751 - 7860114 Polsek Bungus 0751 – 751667
Jasad Aldi Ditemukan di Pinggir Kali
TANTANG POLISI – Para kaum ibu ini tak gentar menantang aparat polisi saat eksekusi tanah di Kapalo Koto, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Rabu (18/1). tersebut menyebutkan eksekusi dilakukan pada 12 Januari 2017. “Namun sejak saat itu tidak ada lagi surat yang kami terima yang menyatakan eksekusi dilakukan pada hari ini,” katanya. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Amin Ismanto, menerangkan, kasus sengketa lahan di kawasan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, telah memiliki keputusan hukum tetap (inkrah) sehingga harus dieksekusi. “Kasus ini telah inkrah sehingga tidak ada lagi upaya
hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang kalah dalam persidangan,” jelasnya. Ia mengatakan, pihak Marajin Rajo Bungsu telah memenangkan perkara sengketa tanah seluas 7,8 hektar atas Bakar Andik Rajo Alam, dengan nomor perkara 102/ pdt.bth/1986 di Pengadilan Negeri Padang. Ia mengungkapkan, pihak yang menang ingin mengosongkan tanah yang masih ditempati oleh pihak Bakar Andik Rajo Alam, sehingga perlu dilakukan upaya paksa berupa eksekusi. Namun,
katanya pihak tergugat enggan meninggalkan lahan tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya paksa. “Kami minta bantuan dari pihak kepolisian dan TNI untuk melakukan eksekusi tersebut,” terangnya. Sementara Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz mengatakan, dalam eksesusi tersebut pihaknya menahan lima orang warga yang melawan petugas kepolisian. Mereka berupaya menyerang polisi dengan lemparan batu dan bensin. Kelima orang tersebut saat
ini dinapkan di Mapolsek Pauh untuk dimintai keterangan. Pihaknya masih mendalami apakah tindakan tersebut masuk ke ranah pidana atau bukan. “Kalau ada tindakan pidana akan diproses secara hukum, tapi kalau tidak terbukti melanggar hukum akan dipulangkan,” katanya. Dalam eksekusi tersebut Polres Padang mengerahkan 1.031 personel gabungan Polri dan TNI. Personel yang dikerahkan dari Polresta Padang, Sabhara Polda Sumbar, dan Satuan Brimob Polda Sumbar. (alt)
UPAYA BUNUH DIRI
Anak Jolong Gadang Tegak Lavenda
PERAWATAN MEDIS - Indah Praoktama (16) mendapat perawatan medis, usai menegak lotion anti nyamuk dengan merek lavenda, Selasa malam.
PAINAN (Metrans) Indah Praoktama (16), warga Asam Kamba, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan memprediksi lotion anti nyamuk dengan merek lavenda, bisa memberi jalan pintas terhadap masalah yang dihadapinya. Oleh karenanya, anak jolong gadang ini berupaya mengakhiri hidupnya dengan menegak dua buah Lavenda ukuran sachet, Selasa malam (17/1). Percobaan nekad yang dilakukan siswi kelas XI, SMAN 2 Bayang ini, menurut informasi di lapangan, berawal ketika ia dimarahi orang tuannya pada Selasa sore. Belum diketahui apa yang menjadi pangkal bala
Indah Praoktama dimarahi, tapi yang pasti hatinya tercabik-cabik kala itu, Pasca diomeli orang tuanya, anak pertama dari empat bersaudara inipun melangkahkan kaki menuju ramah sahabatnya, Vani (16), warga Kampung Suduik Tanah Kareh, Kecamatan Bayang. Tak berapa lama di rumah itu, Vani mengaku sahabatnya itu nekad melakukan percobaan bunuh diri, dengan menegak lotion anti nyamuk. “Wak lah takajuik se maliek si Indah alah indak sadarkan diri. Tanyato inyo baru sajo mancucui ubek rangik merek Lavenda. Sudah tu wak bae mamakiak,” kata
Vani. Rupanya mendengar teriakan Vani itu, beberapa warga setempat segera berdatangan, selanjutnya memberikan pertolongan. Indah langsung dilarikan warga setempat ke Puskesmas Pasar Baru untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban selanjutnya dirujuk ke RSUD M. Zein Painan Kapolsek Bayang AKP. Khairil Medians, membenarkan peristiwa tersebut. “Benar, polisi mendapat laporan ada seorang remaja melakukan percobaan bunuh diri. Namun kini dia telah ditangani petugas medis RSUD M. Zein Painan,” katanya. (ndi)
51 Tersangka Narkoba Terjaring Tahun 2016 SOLOK (Metrans) Selama tahun 2016 lalu Polres Solok Kota mengungkap 39 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari 39 kasus yang diungkap itu terkumpul barang bukti sabu seberat 52,47 gram dan ganja 2.082,67 gram, dengan 51 tersangka. Ini dikatakan Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Solok Kota, AKP Afrides Rowema, Rabu (18/1). Ia mengatakan kasus terbanyak narkoba pada 2016 terjadi bulan Januari, Februari, Maret, dan Agustus sebanyak
lima kasus dalam sebulan. Pengungkapan kasus itu meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 22 kasus dengan 21 kasus terselesaikan dan satu kasus diselesaikan Polres Kabupaten Solok. Pada 2015, Polres Solok Kota menyita barang bukti seberat 37 gram sabu-sabu dan 564,25 gram ditambah enam batang ganja dengan tersangka 41 orang. “Untuk di Kota Solok jenis narkoba yang ditemukan baru sabu-sabu dan ganja, seperti morfin atau pil ekstasi
belum ada ditemukan,” terangnya. Ia menjelaskan pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba di Kota Solok paling banyak berusia antara 19 hingga 35 tahun sebanyak 42 orang, dan dari segi profesi bekerja wiraswasta yang berjumlah 35 orang. “51 orang tersangka pada 2016, sebanyak 46 orang berkelamin laki-laki dan lima orang perempuan,” katanya. Ia menjelaskan bahwa titik rawan penangkapan penyalahgunaan narkoba di
Kota Solok hampir di semua kelurahan ditemukan seperti di Laing, VI Suku, Koto Panjang, Aro, Sinapa Piliang, Tanah Garam, Kampung Jawa dan lainnya. Untuk penangkapan kasus narkoba, informasi didapatkan dari masyarakat atau penyelidikan polisi. Polres Solok Kota juga melakukan razia dadakan di tempat-tempat hiburan. “Pelaku biasanya tertangkap dalam keadaan sedang transaksi atau sedang pesta narkoba,” terangnya.
Ia menjelaskan proses penindakan kasus narkoba dilakukan dengan mengamankan tersangka, kemudian memanggil kepala desa atau pemuka masyarakat. Kemudian turut menggeledah barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP), tersangka dan barang bukti diserahkan pada pengadilan. Untuk mengurangi kasus narkoba, Polres dan Badan Narkotika Kota (BNK) melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah tentang bahaya narkoba. (jun)
Polres Rohil Buru Pemilik Tiga Kg Ganja PEKANBARU (Metrans) Kepolisian Resor Rokan Hilir memburu seorang pria berinisial A, dalam kasus kepemilikan tiga kilogram ganja kering di Kecamatan Bangko, Provinsi Riau. “Barang Bukti didapat di rumah A dan dibawa ke Markas Polisi Sektor Bangko yang Pada A dilakukan pencarian namun sampai saat ini belum dapat ditemukan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Kombes Pol Guntur Arya Tejo, Rabu (18/1). Sebelumnya polisi menyita tiga kilogram
ganja, yang dibungkus dengan kertas koran dan sembilan paket ganja dibungkus dengan kertas HVS di Kecamatan Bangko. Jejak A terendus ketika Opsnal Polsek Bangko PH yang saat didekati terlihat membuang dua bungkus kertas HVS Selasa (17/1) lalu. Setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalamnya ditemukan diduga Ganja kering yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan tersangka. Polsek Bangko menanyakan kepada PH tentang ganja kering tersebut didapat dari siapa
dan diketahui mengatakan didapat dari A yang tinggal di Gg. Melur Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko. Kemudian Kapolsek Bangko memerintahkan Tim Opsnal Polsek Bangko yang dipimpin Kanit Reskrim dan Panit Reskrim untik melakukan penangkapan terhadap A. Pada Pukul 22.30 WIB tim berada di Gg. Melur dan malah mendapati DN yang saat didekati menunjukkan gelagat yang mencurigakan karena membuang bungkusan HVS. “Ketika dilakukan pengecekan didapati isi di dalam kertas HVS tersebut
diduga Ganja Kering sebanyak tiga bungkus dan langsung dilakukan penangkapan terhadap DN,” lanjut Guntur.
Ketika dilakukan pengecekan didapati isi di dalam kertas HVS tersebut diduga Ganja Kering sebanyak tiga bungkus dan langsung dilakukan penangkapan terhadap DN” Guntur Arya Tejo
Lalu DN dibawa dibawa Ke Makopolsek Bangko guna proses sidik dan dari pengakuannya ganja Kering tersebut juga dibeli dari A. Mengetahui itu dari dua tersangka pada Pukul 23.30 WIB Kapolsek Bangko memerintahkan tim opsnal melakukan pengembangan dan penangkapan kepada A. “Sesampainya di rumah A, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan Tim Opsnal langsung melakukan penggeledahan dan didapati BB tiga Kg ganja kering itu dan sembilan paket,” jelasnya. (bay)
PAINAN (Metrans) Salah seorang warga Kampung Talawi, Kenagarian Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Aldi (55), ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di pinggir kali (sungai) Simaung Kampung Tanuk, Kenagarian Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Selasa sore (17/1), sekitar jam 15.30 WIB. Jasad Aldi pertama kali ditemukan oleh Ikar (24) dan Arya (22), warga Timbulun Bungus Timur Padang. Saat itu mereka melihat tubuh korban dalam posisi telentang. Ikar dan Arya mengira bahwa saat itu pria tersebut sedang terlelap dalam tidurnya. Untuk itu, mereka mencoba menghampiri. Setelah melakukan komunikasi dan tak ada jawaban, Ikar dan Arya berupaya mengabarkan pada warga lainnya. Warga pun akhirnya berdatangan ke lokasi itu. Beberapa warga mencoba untuk meraba detak nadi korban, namun ternyata detakan nadi itu tak dirasakan lagi. Bahkan, badan korban sudah mulai terasa dingin. Untuk memastikannya, warga berupaya membawa pria itu ke Puskesmas setempat. Dari pemeriksaan petugas medis, dipastikan pria itu sudah tak bernyawa lagi. Kapolsek Koto XI Tarusan, AKP. Edi Yunasri, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. “Benar, masyarakat menemukan jasad seorang pria, Aldi (55), dalam keadaan tak bernyawa di pinggir sungai Simaung Kampung Tanuk, Kenagarian Barung Balantai Tengah,” katanya, Rabu (18/1). Ia mengatakan, untuk mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban juga sudah dilakukan visum luar. “Dari hasil visum tersebut, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh korban,” ujarnya. (ndi)
TAK BERNYAWA – Aldi (55), warga Kampung Talawi, Kenagarian Barung-Barung Belantai, ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di pinggir kali Simaung Kampung Tanuk, Kenagarian Barung Balantai Tengah, Kecamatan Koto XI Tarusan, Selasa sore (17/1).
Dua Tersangka Begal Mobil Ditangkap Polisi PALEMBANG (Metrans) Tim Reskrim Polresta Palembang mengamankan dua tersangka pelaku begal mobil di jalan Tasik Kambang Iwak yakni Re (19) dan Ed (19) yang masih berstatus mahasiswa, diringkus Sabtu (14/1) setelah empat jam mereka beroperasi. “Penangkapan terhadap dua tersangka pelaku atas laporan tiga korban, yakni Tri Ariansyah, Vina Triwardani, dan Bella Vista,” Kata Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono didampingi Kasat Reskrim Kompol Maruly Pardede, Rabu (18/1). Kronologi kejadian tersebut bermula pada Sabtu malam (14/1) pukul 22.00 WIB ketika korban Tri Ariansyah mengendarai mobil Toyota merah dengan nomer polisi BG 7799 XX bersama korban Bella Vista dan seorang saksi, Alfi Alfiansyah, sedangkan korban Vina Triwardani berada di mobil lain yang mengiring dari belakang. Kemudian mobil korban berhenti di depan KFC Jalan Tasik Kambang Iwak, tak lama kedua pelaku datang berboncengan mengendarai sepeda motor kawasaki ninja tanpa plat dan berhenti di hadapan korban. Kedua pelaku mengeluarkan sepucuk airsoft gun dan langsung memukul kepala Tri Ariansyah menggunakan gagang senjata tersebut secara bergantian, lalu pelaku Re memukul wajah serta menjambak rambut korban Bella vista hingga terseret. Warga sekitar yang melihat kejadian segera mendekat, namun pelaku Re berhasil membawa kabur mobil Toyota Merah tahun 2016 milik korban Vina Triwardani dan pelaku Edo mengendarai motor Ninja warna hijau tanpa plat miliknya. (ziz)
PUMPUNAN
4
KAMIS 19 JANUARI 2017
SPEKTRUM Jangan Berhenti Melawan Narkoba Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat terlarang (narkorba) merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam dunia dan bisa digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan bangsa, sehingga kejahatan tersebut harus diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagai negara yang menjadi salah satu sasaran terbesar dalam peredaran narkoba yang dikendalikan oleh jaringan nasional dan internasional, Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi bentuk perang modern. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), harus lebih agresif menanggani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui strategi “demand reduction”. Yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat, agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika dan “strategy supply reduction” melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera. Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya menyatakan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa negara dalam situasi darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba. Pemerintah telah mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba beberapa waktu lalu. Meski menuai kontroversi dari pihak asing, sebanyak 15 terpidana mati baik WNA maupun WNI kasus narkotika telah dieksekusi, salah satunya adalah Freddy Budiman, gembong narkotika kelas ‘kakap’ di Indonesia, yang kerap terlibat kasus - kasus penyelundupan narkotika dari mancanegara meskipun tengah mendekam di jeruji besi. Guna mendukung upaya penegakan hukum yang lebih baik dalam memerangi narkotika, BNN mempersenjatai diri dengan senjata yang lebih modern serta menambah kekuatan pasukan dengan K9 sebanyak 50 ekor anjing beserta 100 orang Satuan Tugas (Satgas) K9 BNN. Dengan penguatan yang telah dilakukan, sepanjang tahun 2016 BNN telah mengungkap 807 kasus narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 21 warga negara asing. Sedangkan barang bukti narkoba yang disita BNN pada tahun 2016 berupa ganja sebanyak 2.687 kilogram dan 20.000 batang serta 16 hektare ladang ganja, sabu-sabu sebanyak 1.016 kilogram. Selain itu ekstasi sebanyak 754.094 butir dan 568,15 gram, heroin sebanyak 581,5 gram, morfin sebanyak 108,12 gram, kokain sebanyak 4,94 gram, hashish sebanyak 0,32 liter, Daftar G sebanyak 5.012 butir dan Benzodiazepine sebanyak dua butir. Sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp261,86 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengungkapan kasus narkoba sebanyak 638 kasus dan TPPU sebanyak 15 kasus, maka terjadi peningkatan sebanyak 56 persen dalam pengungkapan kasus narkotika dan 58 persen dalam kasus TPPU. BNN hendaklah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba jenis baru atau News Psychoactive Substance (NPS) tersebut dan sampai akhir tahun 2016 telah mengidentifikasi 46 NPS. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya sudah masuk dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014, sedangkan 28 lainnya masih dalam tahap pembahasan dan akan segera masuk dalam lampiran Permenkes, sehingga memiliki ketegasan hukum.
z Kotak amal jadi sasaran maling di Bukittinggi z Tutuah men paja ntun pak pulisi z Bupati Gusmal: pejabat yang tak mampu akan diganti z Eh, kalau tukang ganti tak mampu? z Hariadi: SK DPP PPP hanya satu, yang lain itu ilegal z Pecah barang tu
Daya Saing Listrik alam kesempatan peresmian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta Ulubelu Unit 3, Presiden mengeluhkan mahalnya harga listrik di Indonesia. Menurut Presiden, banyaknya broker dan makelar menjadi salah satu faktor utamanya selain persoalan infrastruktur dan teknologi. Karenanya beliau menegaskan kembali komitmen pemberantasan demi menciptakan daya saing listrik yang kompetitif. Sebelumnya, terkait pertemuan Conference of the Parties (COP) 22 di Maroko, pemerintah juga menyepakati upaya konkret untuk menjalankan secara bersamasama Paris Agreement tahun 2016, yang mencoba mengartikulasikan bagaimana kesepakatan seluruh negara di dunia untuk bekerjasama menurunkan suhu bumi dari dampak pemanasan global (global warming). Di level nasional, Paris Agreement diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebesar 29% dengan upaya domestik serta 41% dengan bantuan dana internasional di tahun 2030. Target penurunan emisi tersebut kemudian diturunkan ke dalam target masing-masing sektor utama penyumbang emiten terbesar. Sektor kehutanan dan lahan gambut masih tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia (hingga 84%). Namun demikian sektor energi juga tidak dapat diabaikan karena terformulasikan dalam berbagai sektor lainnya baik energi sendiri, transportasi serta limbah. Perubahan paradigma energi sebagai modal pembangunan juga mewajibkan pemerintah untuk segera mengembangkan berbagai bentuk Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam pembahasan APBN 2017, pemerintah menginisiasi mekanisme subsidi EBT sebesar Rp1,3 triliun. Rencananya, alokasi subsidi EBT akan diberikan kepada pengembangan biofuel, panas bumi, sampah, tenaga matahari dan beberapa
D
OLEH : JOKO TRI HARYANTO jenis EBT lainnya. Dengan menambahkan akun belanja subsidi EBT ini, diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia dalam Paris Agreement selain mempercepat pencapaian target Bauran Energi Primer (listrik dan non-listrik) pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2025 dari sisi EBT sebesar 23% sekaligus menjawab isu keberlanjutan energi. Hingga kini, realisasi pencapaian EBT sendiri baru berkisar 6%. Sayangnya, usulan mekanisme subsidi EBT kandas di parlemen. Dalam pembahasan lebih lanjut, pemerintah justru diharapkan lebih banyak memberikan mekanisme insentif dan dis-insentif dalam pengembangan EBT, bukan sekedar mengalokasikan subsidi secara langsung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menilai bahwa pengalokasian subsidi EBT secara langsung malah berpotensi tidak tepat sasaran karena diberikan via korporasi bukan ke masyarakat. DPR juga mempertanyakan ukuran kinerja tepat sasaran dari subsidi EBT itu nantinya. Permasalahan Secara umum keberatan dari DPR terkait usulan subsidi EBT memang berasalan. Kebijakan umum subsidi listrik tahun 2017
sendiri mengamanatkan kewajiban alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran melalui beberapa mekanisme diantaranya: meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik, memperbaiki mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik, memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk pelanggan 900 VA. Berkaca dari kebijakan umum subsidi listrik 2017 tersebut, di satu sisi kebutuhan akan pengembangan EBT memang sudah tidak terbantahkan. Terlebih Indonesia sendiri dikaruniai berbagai jenis EBT yang sangat melimpah baik panas bumi, tenaga surya, sampah, angin dll. Semangat tersebut juga sudah menyatu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pun telah menyatakan paradigma energi sebagai modal pembangunan. Namun sayangnya, di tengah perjalanan masih banyak hambatan dan tantangan yang menghadang, terlebih ketika harga internasional komoditi migas mengalami kejatuhan
secara drastis. Secara otomatis Biaya Pokok Penyediaan (BPP) berbagai pembangkit listrik berbahan bakar fossil fuel (BBM dan batu bara) menjadi lebih murah. Ketika infrastruktur yang ada masih terbatas, perhitungan biaya untung rugi akan memaksa pengembangan EBT jalan di tempat. Terlebih dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui mekanisme Feed in Tarrif (FiT) masing-masing EBT masih jauh lebih tinggi akibat teknologi yang masih mahal, dibandingkan BPP pembangkit fossil fuel. Pada akhirnya rencana pengembangan EBT yang sudah masuk di dalam program KEN menjadi terhambat. Para pengembang swasta yang awalnya berlomba-lomba mengembangkan berbagai jenis EBT, mulai meragu karena tidak ada kepastian listrik yang sudah dihasilkan akan dibeli pemerintah. Disinilah sebetulnya peran utama dari usulan kebijakan subsidi EBT di tahun 2017. Dengan usulan Rp1,3 triliun, diharapkan dapat memangkas selisih harga jual EBT dengan harga BPP yang sesungguhnya. Opsi lainnya sebetulnya ada, melalui pembebanan sebagian selisih biaya kepada konsumen. Negara tetangga kita, Malaysia, sudah menerapkan opsi tersebut dalam menciptakan skema Dana Ketahanan Energi (DKE) negaranya. Hal yang sama mungkin dapat dikaji pula untuk diterapkan di Indonesia. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif. Jika tidak maka opsi terkahir yang mungkin perlu untuk diwacanakan adalah pembentukan PT PLN khusus pengembangan EBT. PT PLN EBT ini dapat menjadi anak perusahaan PT PLN konvensional ataupun beroperasi secara terpisah. Dengan pemisahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara PT PLN EBT dengan PT PLN konvensional, penulis yakin ke depannya Indonesia akan mampu menjadi yang terdepan dalam pengembangan EBT di dunia. (Penulis Staf Kemenkeu, tulisan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja)
Redaksi menerima sumbangan tulisan dari pembaca, lampirkan identitas pribadi (SIM/KTP) panjang tulisan maksimal 800 kata dikirimkan ke email [
[email protected] ] tulisan yang dimuat diberi imbalan sesuai standar Metro Andalas. Harap tulisan yang sudah dikirim ke redaksi, tidak dikirim atau pernah dikirim ke media lain. Terimakasih. Terbit Sejak 28 November 2013 Penerbit: PT. Metro Andalas Multimedia Keputusan Menkum HAM RI. No. 0011296. AH. 01.01 Tahun 2016. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Herman Nasir, M.I.Kom. Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie
Pemimpin Perusahaan Faisal Budiman
Redaktur Pelaksana John Edward Rhony
Asisten Redaktur Pelaksana Novrizal Sadewa
WARTAWAN Metro Andalas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya didasarkan pada etika jurnalistik dan UU No 40/1999 dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang sah.
z DEWAN REDAKSI: Herman Nasir, Eko Yanche Edrie, John Edward Rhony, Alwi Karmena, Novrizal Sadewa z REDAKTUR SENIOR: Alwi Karmena, REDAKTUR: Yeyen, Febriansyah Fahlevi z Reporter: Padang; Taf Caniago Pariaman; Syafrial Suger, Khairul Koto, Padangpanjang; Ricco Mahmudi, Paul Hendri Kota Solok; Adrizal Payakumbuh/Limapuluh Kota; Syafril Nita, Lili Yuniati, Bukittinggi; Iwin SB, Agam; Heppy Kusnandar Pasaman Barat; Roni Mangkuto Pasaman; Zulkifli Rahman, Tanah Datar; Heri Syafrianto Pesisir Selatan: Junisman, Wandi Jusri, Teddy Setiawan, Jumadil Solok Selatan; Kamisrial Kabupaten Solok; Riswan Jaya, Yance Gafar Kota Solok; Adrizal Inyiak, Rijal Islami Sijunjung; Martius Aciak Dharmasraya; A. Habibi, Mentawai; Rahadio, Jabodetabek (perwakilan) Syafruddin Al, Kadar Santoso z DIVISI KEUANGAN Ica Hayatul Husna z DIVISI SIRKULASI Yulisabetris, Findo DKK, Adek (Sawahlunto) z TIM LAYOUT Koord: Rudi Saputra, Wahyu Saputra, Yandri Olga Putra z DESIGN IKLAN Suci Rahmadani z DIVISI MARKETING IKLAN Yulia Hendra, Rifki zHarga Langganan: Kota Padang @Rp80.000/bulan, luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, harga eceran @Rp4.000/eksamplar zTarif Iklan: black white @Rp400.000/terbit, display 3 kolom x 150 mm @Rp350.000/terbit, display 3 kolom x 100 mm @Rp 225.000/terbit, display 2 x 100 mm @Rp150.000/terbit, 1 kolom x 150 mm @Rp120.000/ terbit, 1 kolom x 100 mm @Rp70.000/terbit, 1 kolom x 50 mm @Rp40.000/terbit, iklan baris @Rp30.000/terbit, full colour @Rp25.000/mm kolom, spot colour @Rp15.000/mm kolom. zBank: Bank Nagari a/n. PT. Metro Andalas Multimedia, No Rek 2105.0103.00120.5 z ALAMAT: Gedung Antara Jl. Kampung Nias V No. 34 Padang, Telp. (0751) 38887 Faks. (0751) 2941, Email:
. versi online: www.metroandalas.co.id Dicetak pada: PT. Padang Graindo Mediatama,
Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang. Isi di luar tanggungjawab percetakan.
PENDIDIKAN
5
KAMIS 19 JANUARI 2017
DIRESMIKAN BUPATI IRFENDI ARBI
Banjan Laweh Akhirnya Punya SMP (FOTO: LILI YUNIATI)
Puluhan tahun mengidamkan, masyarakat Nagari Banjalaweh Kecamatan Bukik Barisan dan sekitarnya akhirnya memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri juga. SARILAMAK (Metrans) Masyarakat merasa gembira, sebab kini anak-anak mereka tidak harus lagi sekolah ke SMP di kecamatan tetangga seperti ke Suliki atau Guguak yang berada jauh dari Banja Laweh. “Kami masyarakat Bukik Barisan benar-benar merasa senang dengan kehadiran SMPN 4 ini. Sebab, sekolah setingkat SLTP itu sudah sangat lama kami mimpikan,” ungkap tokoh masyarakat Guntung Herman Gustaf dalam sambutannya saat peresmian Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 4 Kecamatan Bukik Barisan tersebut oleh Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Rabu (18/1). “Kalau dulu kami harus merongoh kocek untuk ongkos atau biaya kost anak, sekarang pengeluaran itu tentu tidak ada lagi karena sekolahnya sudah ada di dalam kampung kami,” sela warga. Sementara itu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dalam sambutannya mengharapkan semua pihak di Bukik Barisan mendukung proses belajar dan mengajar serta menjaga dan merawat USB SMPN 4 Kecamatan Bukik Barisan tersebut. Bupati juga mengapresiasi
Eksekusi Lahan Ganggu Aktivitas PNP
GUNTING PITA – Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi disaksikan para pejabat terkait menggunting pita tanda diresmikannya SMP Negeri 4 Bukit Barisan di daerah itu, Rabu kemarin. pemillik lokasi yang rela menghibahkan tanahnya buat pembangunan sekolah itu. “Kita berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pembangunan sekolah ini, terutama terhadap pemilik lokasi yang telah dengan rela menghibahkan tanahnya. Kalau di tempat lain sangat sulit mencari lokasi pembangunan
sekolah, tapi di Banja Laweh warganya dengan sukarela menghibahkan tanahnya,” tutur Irfendi. Irfendi berharap SMPN 4 ini melahirkan siswa berprestasi yang mampu bicara di tingkat Nasional. Karenanya, mari kita dukung proses belajar dan mengajarnya. Hal senada ikut dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Lima-
puluh Kota Syafaruddin Dt. Bandaro Rajo. Ia juga berharap sekolah baru ini bisa menunjukan ciri khasnya dengan memiliki ekstrakurikuler seperti hafis Al’quran. Peresmian USB itu ditandai Bupati Irfendi dengan pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti. Sebelumnya Ketua Pelaksana
Pembangunan Erizon dalam laporannya mengakui pengerjaan USB ini merupakan yang tercepat dan terbaik dari 13 USB yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan yang terdriri dari 6 ruang belajar, satu kantor, WC Siswa, Mushalla dan sejumlah sarana pendukung itu dibiayai APBN 2016 sebesar Rp2.066.576.000. (li2)
KEMENAG SOLOK DUKUNG
Program Magrib Mengaji dan Subuh Berjemaah SOLOK (Metrans) Kementrian Agama Kabupaten Solok mendukung penuh program Magrib Mengaji dan Subuh berjemaah, yang digagas Bupati Gusmal dan Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin di daerah penghasil bareh tanamo itu. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solok H Kardinal menyebutkan, pihaknya sangat mendukung keinginan Bupati Gusmal untuk menghidupkan kembali tradisi magrib mangaji dan Subuh Berjamaah diwilayah setempat ,sebagai langkah awal membentuk masyarakat Kabupaten Solok yang berakhlakul karimah. Kardinal juga mengatakan pihaknya berharap kepada Bupati Solok, untuk menerapkan sistem pendidikan SMP berbasis pesantren di daerah itu. Hal itu disampaikan Kardinal di acara Rapat Jajaran Kemenag Kabupaten Solok tahun 2017, di Hotel Taufina Kota Solok, Selasa (17/1) kemaren,. Acara itu juga dihadiri Bupati Solok H. Gusmal dan Kakanwail Kemenag Sumbar, Salman serta jajaran pegawai di lingkungan Kemenag Kabupaten Solok. Kardinal mengemukakan, Magrib Mengaji juga merupakan langkah antisipasi, agar anak anak tidak keluar rumah pada malam hari. “Untuk suksesnya program Magrib Mangaji dan Subuh Berjamaah ini,kami dari kementrian agama Kabupaten Solok senantiasa iap mendukung dengan segala konsekwensinya,” tutur Kardinal. Dilain pihak Bupati Solok,H.Gusmal pada acara itu mengatakan, semenjak awal di lantik menjadi Bupati, Ia sudah berkeinginan untuk membangun masyarakat yang Al-qur’ani dengan pedoman hidupnya adalah Al-quran.
Salman juga berpesan kepada jajaran Kemenag setempat untuk selalu membantu tugas Bupati Solok dalam bidang keagamaan. “Mari kita bersama jajaran Kementrian Agama dan Bupati Solok menjadikan masyarakat Kabupaten Solok menjadi masyarakat yang Al-qur’ani sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. (ris)
MAGHRIB MENGAJI- Kementrian Agama Kabupaten Solok mendukung penuh program Magrib Mengaji dan Subuh berjemaah, yang Pemkab setempat sebagai langkah awal membentuk masyarakat Kabupaten Solok yang berakhlakul karimah. Bupati berharap kepada Kakanwil untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh jajaran Kemenag Kabupaten Solok. “Dengan Magrib Mengaji dan Subuh Berjamaah ini generasi muda kita memiliki landasan prinsip yang kuat tentang kebaikan,” tuturnya. Dengan menerapkan system pendidikan berbasis pesantren, Gusmal berharap dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang punya kecerdasan dan wawasan umum sekaligus memiliki kekuatan rohani yang sangat tangguh. “Dengan kegiatanmengaji itu diharapkan anak anak terhindar dari tayangan televisi yang cendrung tak mendidik dan jauh dari nilai-nilai edukasi,” katanya. Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumbar, Salman mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Kemenag Kabupaten Solok, dalam melaksanakan rapat kerja perdana awal tahun 2017 ini.
yang akan ikut dalam UNBK. Burhasman menyebutkan data final sekolah yang akan melaksanakan Ujian tersebut serta jumlah peserta yang akan ikut maksimal pada 25 Januari 2017. Menurutnya, dari data sementara terdapat 184 sekolah yang telah terdaftar untuk mengikuti UNBK 2017 yang terdiri dari 20 SMP, 22 SMA, dan 142 SMK.
EKSEKUSI- Politeknik Negeri Padang meliburkan akivitas perkuliahan karena adanya aksi penutupan jalan menuju kampus itu oleh warga yang menolak eksekusi lahan
KOMPUTER UNTUK UNBK
Pemprov Sumbar Belum Bisa Bantu PADANG (Metrans) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) belum bisa memberikan dukungan pemenuhan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di daerah itu karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menanggapi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/ 2017. “Tahun ini adalah masa transisi pascapenarikan kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi. Anggaran yang tersedia dalam APBD 2017 juga sangat tipis, karena itu belum memungkinkan membantu pengadaan komputer untuk sekolah,” kata dia.
Ia mengatakan tahun ini Pemprov Sumbar baru pada tahap evaluasi terhadap SMA dan SMK yang ditarik ke provinsi, karena itu program yang dijalankan pada masing-masing sekolah tetap berpatokan pada program lama saat masih di bawah kabupaten dan kota. “Tahun 2018 baru kita buat program yang sama untuk seluruh SMA dan SMK di Sumbar, termasuk dalam hal pelaksanaan UNBK,” katanya. Meski demikian, karena kementerian meminta agar pemerintah aktif untuk membantu pelaksanaan UNBK, maka Pemprov Sumbar menurutnya akan mencarikan solusi sementara yang bisa dilakukan. Senada Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur menyatakan tidak ada pengadaan komputer jelang pelaksanaan ujian nasional
PENGADAAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum bisa memberikan dukungan pemenuhan komputer untuk (UNBK di daerah itu karena keterbatasan anggaran yang tersedia. berbasis komputer (UNBK) 2017 karena tidak tersedia waktu yang cukup menjelang pelaksanaan UNBK pada April 2017.
Disdik Sumbar Verifikasi Data UNBK PADANG (Metrans) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sedang memverifikasi data untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2017. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur di Padang, Selasa kemarin, mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan jumlah sekolah dan peserta
PADANG (Metrans) Politeknik Negeri Padang (PNP), hari ini meliburkan akivitas perkuliahan mahasiswakarena adanya aksi penutupan jalan menuju kampus itu oleh warga yang menolak eksekusi lahan oleh Pengadilan di Kelurahan Limau Manis, Kapalo Koto. “Tindakan ini kami ambil untuk keamanan setelah menerima surat dari Kepolisian Resort Kota Padang yang memberitahukan bahwa hari ini ada kegiatan eksekusi lahan,” kata Kepala Bagian Kemahasiswaan PNP, Maidar, Rabu 18/1). Maidar mengatakan aktivitas perkuliahan ini diliburkan murni untuk keamanan mahasiswa dan kelancaran dari kegiatan eksekusi tersebut. Namun pihaknya memberi libur hanya untuk mahasiswa saja, karena bagi pegawai dan staf lainnya dapat menggunanakan jalan alternatif menuju kampus. Kegiatan eksekusi lahan tersebut memang mengganggu transportasi menuju kampus, apalagi saat ini mahasiswa sedang mengikuti ujian akhir semester ganjil. “Untuk penggantinya kita akan minta kepada jurusan masingmasing mencari hari lain,” katanya. Meskipun mahasiswa diliburkan pihaknya tetap meminta agar mahasiswa belajar di rumah masingmasing untuk lebih mempersiapkan diri pada ujian selanjutnya. Sementara itu, salah seorang mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Nova Amelia mengaku sudah mendengar informasi adanya kegiatan eksekusi lahan oleh penegak hukum yang menyebabkan transportasi menuju kampus terganggu. “Saya akan memanfaatkan libur hari ini untuk menyelesaikan tugas yang akan dikumpulkan beberapa hari lagi,” kata mahasiswa asal Medan itu. (lin)
Pihaknya akan melakukan upaya sistem silang agar sekolah dapat melaksanakan UNBK. Sistem silang tersebut yaitu dengan melakukan pemakaian fasilitas komputer secara bergantian pada masing-masing sekolah. “Misalnya ketika SMA ujian bisa menggunakan fasilitas komputer SMP dan sebaliknya, karena pelaksanaan ujiannya
berbeda,” terangnya. Sebelumnya, Kemendikbud menargetkan pelaksanaan UNBK untuk SMA dan SMK mencapai 80 persen, serta sekolah menengah pertama negeri (SMPN) hingga 40 persen. Kemendikbud akan mengeluarkan kebijakan kegiatan ujian tidak akan serentak dilaksanakan pada hari yang sama, sehingga siswa yang sekolahnya
tidak memiliki komputer dapat mengikuti ujian di sekolah lain di rayon terdekat. Ia menambahkan pelaksanaan UNBK untuk efisensi waktu dan memperkecil kecurangan. Pelaksanaan Ujian Nasional pada tingkat SMK akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 6 April 2017, untuk tingkat SMA pada 10 hingga 13 April 2017. (agp)
“Pengadaan komputer ada, tetapi harus melalui proses tender yang butuh waktu selama 45 hari ditambah dengan proses pengadaan serta pemeriksaan sehingga tidak mungkin selesai pada April,” katanya. Solusi yang tersedia saat ini menurutnya adalah menggunakan sistem silang yaitu dengan melakukan pemakaian fasilitas komputer secara bergantian pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan ujian nasional pada tingkat SMK akan dilaksanakan pada 3 hingga 6 April 2017 sedangkan pada tingkat SMA akan dilaksanakan 10 hingga 13 April 2017. Data sementara terdapat 184 sekolah yang telah terdaftar untuk mengikuti UNBK 2017 di Sumbar yang terdiri dari 20 SMP, 22 SMA, dan 142 SMK. (mik)
RANAH
6 PERNIK
Irfendi Bantu Korban Kebakaran
B
upati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan bantuan dana bagi korban kebakaran rumah Khairul Abadi (47), warga Jorong Kubang Tungkek, Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Rabu (18/1). Irfendi berharap bantuan itu dapat mengurangi beban korban. Ia menyatakan turut berduka atas musibah yang menimpa Khairul Abadi. Iapun berharap bantuan yang tidak seberapa tersebut bisa mengurangi beban korban. Dikatakan, bantuan dana sebesar Rp2,5 juta itu merupakan kepedulian Pemkab Limapuluh Kota terhadap warga yang tertimpa musibah. Ia berharap, suatu saat korban bisa membangun kembali tempat tinggalnya. Untuk itu bupati meminta Khairul Abadi bersabar dan tegar menghadapi cobaan. Sebab, jika Tuhan berkehendak, manusia tidak akan bisa mengelak atau menghalanginya. Begitu mendapat bantuan, Khairul dengan wajah gembira berulang kali mengucapkan terimakasihnya. “Ambo batarimokasi bona ka Apak Bupati. Dek ambo, bantuan dana iko botua-botua sangat membantu,” ungkap bapak tiga anak yang sehari-harinya sebagai buruh tani tersebut. Menurut laki-laki yang sehariharinya buruh tani itu, peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut telah mengakibatkan separoh rumahnya ludes dimakan api. Akibat amukan sijago merah itu, ia mendera kerugian materi sekitar Rp25 juta. (li2)
SERAHKAN PIAGAM - Kadis Koperasi UMKM diwakili H. Musmiral, menyerahkan piagam penghargaan Koperasi Sehat Type B kepada Ketua Koperasi Al Ikhlas, Reflida Haswita, dalam acara RAT, baru-baru ini.
Koperasi Al Ikhlas Terbaik di Payakumbuh PAYAKUMBUH (Metrans) Koperasi Al Ikhlas, merupakan satusatunya koperasi milik masyarakat yang cukup pesat perkembangannya di Kota Payakumbuh. Koperasi yang beralamat di Komplek Perumahan Bonai Indah, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat itu, dalam rentang waktu 16 tahun sudah memiliki modal usaha Rp767.038.660. Padahal, anggotanya hanya 51 orang. “Kita apresiasi Koperasi Al Ikhlas Bonai Indàh ini. Koperasi milik warga perumahan itu, pantas diberikan penghargaan dengan klasifikasi B, atau sehat oleh Dinas Koperasi UMKM,” kata Kadis Koperasi UMKM diwakili Kasi Koperasi H. Musmiral, Rabu (18/1). Menurut Musmiral yang ikut hadir dalam RAT Koperasi Al Ikhlas, Sabtu (14/1), sebelumnya, di Payakumbuh hingga medio Januari, baru 4 koperasi yang menggelar RAT dari 150 koperasi di kota ini. Al Ikhlas koperasi keempat yang menggelar RAT, katanya. Ketua Koperasi Al Ikhlas, Reflida Haswita, didampingi Sekretaris Syafrida dan Bendahara Erniati, secara terpisah menginformasikan, pada tahun kerja 2016, koperasi yang dipimpinnya itu, mengantongi SHU sebesar Rp77.325.433, naik sebesar Rp5.356.250 (8,9%) dibanding SHU 2015 yang hanya berjumlah Rp71.969.500. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban pengurus 2016, secara aklamasi diterima seluruh anggota. Tahun kerja 2017, pengurus merencanakan, pendapatan sebesar Rp103.000.000 serta rencana pengeluaran sebesar Rp30.400.000. Sehingga, SHU diprediksi sebanyak Rp80.600.000. Sementara, THR dinaikkan 50%, dari sebelumnya Rp100 ribu menjadi Rp150 ribu. Untuk meningkatkan kinerja, pengurus dan anggota sepakat untuk mencari karyawan atau pegawai jurusan akutansi, sehingga administrasi keuangan koperasi makin baik ke depan. Kemudian, juga merencanakan membeli sebidang tanah yang akan dipersiapkan buat kantor dan mini market. (li2)
KAMIS 19 JANUARI 2017
BERSIAP-SIAPLAH
Sembilan Jabatan Eselon II Akan Dilelang PADANG PANJANG (Metrans) Setelah adanya Susunan Organisasi Perangkat Daerah baru, Pemerintah Kota Padang Panjang berencana akan melelang sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Padang Panjang Martoni, Rabu (18/ 1) mengatakan, pemerintah setempat akan melelang sembilan jabatan untuk eselon II, yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas pada Februari 2017.
Ia menyebutkan, sebelum melelang sembilan jabatan untuk eselon II tersebut, Badan Kepegawaian terlebih dulu meminta persetujuan dari Walikota Padang Panjang. “Walikota sebagai kepala daerah akan menentukan jadwal pelelangan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut,” ujarnya. Ia mengatakan pelelangan jabatan eselon II itu dilakukan serentak atau tidaknya juga tergantung dari persetujuan pimpinan.
Dalam mengikuti lelang jabatan itu Aparatur Sipil Negara (ASN) melengkapi sejumlah indikator yang diberlakukan oleh panitia lelang. “Lelang terbuka untuk semua ASN dan memenuhi indikator yang diberlakukan oleh panitia,” katanya. Dengan sistem lelang jabatan, diharapkan akan menciptakan persaingan positif dalam kinerja, sehingga nantinya akan tercipta pejabat yang berkompeten pada saat mengemban amanah jabatan. Pada saat dilakukan lelang jabatan,
maka akan dilihat bagaimana track record kinerja pejabat tersebut. Oleh karena itu pula, pengaruh positif dengan adanya lelang jabatan tersebut adalah penempatan pejabat yang bersih dan berkompeten pada saat menduduki suatu jabatan. Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Padang Panjang, Nasrullah Nukman, mengharapkan adanya pejabat yang berkompeten mengisi jabatan eselon II setelah ada lelang jabatan tersebut. (pul)
Angdes Pariaman tak Bisa Lagi Sembarangan Pemerntah Kota Pariaman melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terus berupaya membenahi sektor transportasi di kota itu. Selain mengecek sistim perparkiran, rambu-rambu lalulintas, dinas tersebut menata jalur angkutan pedesaan (angdes). PARIAMAN (Metrans) Sebagai bagian dari upaya menata lalu lintas itu, Dishub mulai menertibkan angdes dari Kabupaten Padangpariaman ke Terminal Jati, Kecamatan Pariaman Tengah. Artinya, angdes tersebut tak lagi bisa sembarangan masuk kota, karena dalam waktu dekat status angdes akan beralih menjadi angkutan perbatasan. Penertiban angdes tersebut, kata Kepala Dinas Perhubungan setempat, Yota Balad, Rabu (18/1), ditujukan agar ketertiban lalu lintas di Kota Pariaman terjaga. Selain bertujuan untuk menata arus lalu lintas, sebutnya, penertiban itu untuk mengoptimalkan pemanfaatan Terminal Jati. “Penertiban tersebut juga dikarenakan status angkutan pedesaan akan beralih menjadi angkutan perbatasan, sehingga
MOGOK - Sejumlah mobil angkutan pedesaan (angdes) di Kota Pariaman, mogok tidak menambang, dalam sebuah unjuk rasa supir angdes beberapa waktu lalu. harus mengikuti sejumlah aturan terkait jalur di Kota Pariaman,” katanya. Meskipun demikian, kata Yota Balad menambahkan, seluruh angdes tetap bisa memasuki jalur yang ada di kota, seperti Pasar Pariaman, namun dengan jadwal dan rute yang telah disepakati,” katanya.
Penertiban dan pemindahan tersebut mulai dilakukan sejak 18 Januari 2017, setelah adanya hasil musyawarah antara pihakpihak terkait soal perubahan rute angdes. Ia menjelaskan, untuk angdes dari arah utara, rute yang dapat dilalui meliputi, Simpang Apar, Terminal Jati, Jalan Sentot
Ali Basa, Jalan Pahlawan, Desa Pauah, dan kembali arah ke utara. Sedangkan angdes dari arah selatan, rute yang dilalui meliputi Simpang Lapai, Terminal Jati, Jalan Sentot Ali Basa, Jalan Pahlawan, Kampung Baru dan kembali arah ke selatan. “Dengan adanya aturan
tersebut, diharapkan tidak ada lagi angdes yang ngetem atau menaikkan penumpang di Lapangan Merdeka, dan bekas Terminal Muaro,” katanya. Untuk menjalankan aturan tersebut, dinas terkait akan dibantu langsung oleh pihak kepolisian, dan Satpol-PP Pariaman. (alt)
Satgas Saber Pungli Mulai Dikukuhkan PARIAMAN (Metrans) Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengukuhkan Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pariaman tahun 2017, di aula balikota setempat, Rabu (18/1). Dalam sambutannya wako mengatakan, pungutan liar saat ini telah menjadi isu nasional yang harus diatasi bersama-sama, dikarenakan pungutan liar berpengaruh negatif terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara. “Hal ini sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden, Bapak Joko Widodo, dalam poin kedua dari Nawacita, yang menyatakan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Sehingga, semua pungutan liar harus dihapuskan untuk tercapainya Nawacita,” tuturnya. Pengawasan terhadap pencegahan dan penghapusan pungutan liar difokuskan
kepada kegiatan pungli terkait perizinan, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pengadaan barang dan jasa serta kegiatan pungli di tempat-tempat wisata, pungkas Mukhlis Rahman. Diharapkan satgas saber pungli ini, dapat mengemban amanah, tugas dan tanggungjawab dengan sebaikbaiknya, dalam menjadikan Kota Pariaman bebas dari pungutan liar (pungli), tutupnya. Susunan Satgas Saber Pungli Kota Pariaman, Ketua Pelaksana Kompol Nofriadi Zen (Waka Polres Pariaman), Wakil I Lukman Syam (Inspektur Kota Pariaman), Wakil II Okta Zulfitri (Kasi Intel Kajari Pariaman), Sekretaris I Syahrul (Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman). Kemudian, Sekretariat Bidang Ops Kompol Syahril (Kabag Ops Polres Pariaman), Sekretariat Bidang Logistic Mayor Inf. Marjoni (Kasdim 0308 Pariaman) dan lainnya, yang terdiri dari unsur Pemerintahan, Polres Pariaman,
Kodim 0308 Pariaman, Kejaksaan, Alim Ulama, MUI, LKAAM, PWI dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Kota Pariaman.
Hadir dalam acara pengukuhan ini Kapolres Pariaman AKBP Ricko Junaldy, Dandim 0308 Pariaman Letkol Arh. Endro Nurbantoro, Forko-
pimda, Kepala SOPD, Kabag, Camat dan Pengurus Saber Pungli Kota Pariaman sebanyak 98 orang yang baru dikukuhkan. (sgr)
BERIKAN ARAHAN - Walikota Pariaman Mukhlis Rahman memberikan arahan bagaimana mengatasi pungutan liar.
Solok Bio Bio Berdayakan Sektor Wisata
WALI NAGARI - Andri Helmiadi
SOLOK BIO BIO (Metrans) Solok Bio Bio merupakan sebuah nagari yang bertetangga dengan Nagari Harau. Nagari ini memiliki potensi wisata tak kalah indah dibanding Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Terhitung Januari 2017, nagari ini mulai meningkatkan perberdayaan alam, potensi kerajinan, serta potensi generasi mudanya, dengan memberi kursus Bahasa Inggeris. Dengan berbekal Bahasa Inggeris, generasi muda akan bisa melayani kehadiran wisatawan lokal, apalagi turis mancanegara. “Jadi mereka tidak hanya sekedar atau yes dan no saja,” kata Andri Helmiadi, Wali Nagari Solok Bio Bio, Rabu (18/1). Ia mengatakan, dengan menguasai
Bahasa Inggeris, generasi muda daerah itu bisa melayani tamu serta menceritakan historis Solok Bio Bio dan Nagari Harau serta alam sekitarnya yang cantik tak kalah dengan Lembah Harau. “Selain itu, mereka juga menceritakan pada turis asing tentang berbagai jenis kuliner yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, kerajinan tenun dan bordir, air niro, ait anau, serta potensi lainnya bakal bisa dijual,” kata wali nagari dengan nada optimis. Selain program pemberdayaan alam wisata dan potensi generasi muda, kata Andri Helmiadi , pihaknya juga menyiapkan untuk memajukan ekonomi pertanian sawah, sayur mayur, perikanan, peternakan ayam, serta penambahan objek wisata Air Terjun
Ulusunga, dan Air Batumbuk, serta peningkatan jalan menuju lokasi. Bicara pembangunan jalan lingkar dari Solok Bio Bio menuju Sarasah Akabarayun Lembah Harau daerah tetangga, kata dia menambahkan, itu seharusnya merupakan program pembangunan Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Limapuluh Kota, ataupun Dinas PU Provinsi Sumbar. Sebetulnya, kata Andri Helmiadi menambahkan, kalau jalan lingkar ini dibangun sejak lama, potensi alam nagari Solok Bio Bio sudah lama maju. “Namun sayang jalan jalan lingkar itu tak ada, sehingga potensi nagari ini kurang berkembang. Untung saja akhir-akhir ini mulai dikenal turis lokal dan manaca negara,” kata Andri. (syn)
INTI
7
KAMIS 19 JANUARI 2017
KPK Berburu ke .....................................
Sambungan Halaman 1
menjerat tersangka baru. Menurutnya, penyidik KPK secara intensif masih terus meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait kasus korupsi tersebut. “Berkali-kali saya katakan, kalau kerugian negara Rp2,3 triliun saya kok ragu kalau yang bertanggung jawab hanya dua orang. Ini pasti jaringan dan orangnya banyak,” kata Agus. Proyek pengadaan e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp6 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut. Dalam kasus ini KPK sudah menyita uang sebesar Rp247 miliar. Uang sitaan ini diperoleh dari hasil penyidikan kasus e-KTP selama tahun 2016. “Uang ini disita dalam bentuk cash dan rekening,” ujar Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah Senin lalu. Uang tersebut, kata Febri, disita dalam bentuk tiga mata uang yakni Rp206,95 miliar, Sin$1.132, dan US$3,036 juta. Apabila dihitung dengan kurs rupiah, jumlahnya setara dengan Rp247 miliar. Febri mengakui hasil sitaan itu belum maksimal jika dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai Rp2,3 triliun. Ia menegaskan KPK akan terus menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPR, maupun pihak swasta. Namun Febri enggan menjelaskan lebih jauh terkait sumber uang sitaan tersebut. “Ada dari perorangan dan
korporasi. Tapi kami belum dapat sampaikan dari mana saja,” katanya. Lebih lanjut Febri menuturkan, KPK hingga saat ini masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi e-KTP. Dari banyaknya saksi yang diperiksa, KPK baru menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan eKTP Kemendagri Sugiharto. “Nanti Februari 2017 akan dilakukan tahap berikutnya dengan pelimpahan (ke pengadilan),” tuturnya. Proyek pengadaan e-KTP diketahui menggunakan uang negara sebesar Rp6 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penyelidikan KPK, terdapat dugaan korupsi sekitar Rp2,3 triliun dalam proyek tersebut. Sebelumnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah tudingan dari seseorang yang disebutnya sebagai ‘sumber tak pas’, bahwa ia menjadi pengendali proyek pengadaan e-KTP. Hal ini diungkapkan Anas usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi bagi tersangka Sugiharto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (11/1). Anas keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengenakan masker yang menutupi mulutnya. “Tidak ada, tidak ada informasi itu,” kata Anas. Terpidana kasus Hambalang ini juga mengklarifikasi sejumlah hal terkait dugaan korupsi e-KTP pada penyidik KPK. Ia mengaku tak banyak terlibat dalam proyek
pengadaan tersebut. “Alhamdulillah setelah kemarin, ini (pemeriksaan) yang kedua sudah selesai. Saya menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin sumbernya dari seseorang yang tidak pas-lah,” katanya. Namun Anas enggan menyebutkan lebih jauh yang dimaksud dengan ‘sumber tak pas’ itu. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menuding sejumlah nama yang turut menerima aliran dana dalam dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, di antaranya adalah mantan Ketua Umum Fraksi Golkar Setya Novanto dan juga Anas. KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan pejabat pembuat komitmen e-KTP Sugiharto. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terungkap kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun. Sementara Setya Novanto saat kasus bergulir, menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di parlemen. Sementara proyek e-KTP saat itu masuk ranah pembahasan di Komisi II DPR. Ia sudah diperiksa pula oleh penyidik KPK soal ini. “(Pemeriksaan) itu hanya klarifikasi berkaitan saya sebagai ketua fraksi. Itu ada pimpinan Komisi II tentu (ikut) menyampaikan, tetapi semuanya disampaikan normatif,” kata Setya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/1). Meski demikian, tudingan dari Nazaruddin itu dibantah oleh Setya. “Tidak benar itu, tidak benar,” kata dia. (cnn)
Lagi, Bus Nyangkut di .............................
Sambungan Halaman 1
alami luka adalah ; Masadad (56), Ahmad Fauzan (8), Ahmad Imam Zahri (12 ), Derliana (42), Alfansan Lubis (32), Otan Nasution (54), Laban (50), dan Muhaman Osa (15) semua korban dikatahui berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini polisi masih
melakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait kejadian tersebut karena diketahui sopir bus naas tersebut melarikan diri dan hingga saat ini belum di temukan, terakhir identitas sopir diketahui bernama Adek (40) asal Sumatera Utara. Sementara itu I Putu Venda kadis Perhubungan kota Padang Panjang yang datang membesuk korban di rumah sakit mengatakan bahwa untuk mengantisipasi
kejadian berulang, pihaknya akan memblokir ruas jalan itu untuk truk dan bus besar. “Jadi yang boleh lewat di bawah flyover adalah kendaraan kecil roda empat saja. Kita akan minta dinas terkait menambah penerangan jalan dan mencat jembatan dengan warna spot light, agar di malam hari dapat memberi peringatan kepada para sopir,” ujar Venda. (pul)
Hoax Berhenti Setelah .........................
Sambungan Halaman 1
kada selesai, karena kepentingannya juga telah selesai, sehingga warga Jakarta dapat hidup lebih tenang lagi. Pada pilkada DKI Jakarta ada tiga pasangan calon yang berkompetisi dan berdasarkan UU DKI Jakarta, pasangan calon ditetapkan sebagai pemenang jika meraih suara minimal 50 persen plus satu. Jika dari tiga pasangan calon tersebut tidak ada yang meraih suara minimal 50 persen plus satu,
maka dilanjutkan pada pilkada tahap kedua. Jika pilkada DKI Jakarta masuk ke tahap kedua, yang akan berkompetisi hanya dua pasangan. Jika salah satu pasangan tersebut adalah pasangan incumbent yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, saya memperkirakan peredaran berita-berita hoax juga akan semakin ramai. Saya mengingatkan, jika anggota masyarakat menerima berita hoax, sebaiknya dicermati apakah informasi itu fakta atau bukan. Kalau menerima berita hoax,
sebaiknya tidak langsung dishare, tapi dicermati kebenarannya maupun manfaat dan mudoratnya. Sebagai contoh, anggota DPR RI dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio pernah ditangkap polisi dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian lantaran dikutip sebagai sumber berita hoax. Kita mendesak Kapolri untuk membebaskan karena banyaknya berita di media sosial. Jika semua orang yang turut menshare berita hoax ditangkap, maka banyak sekali orang yang akan ditangkap. (Yandri Susanto, Anggota Komisi II DPR)
MUI: Jadikan Ormas Islam ...................
Sambungan Halaman 1
besarnya peran sejarah umat Islam di Indonesia. Umat dan ormas Islam, kata dia, sejak masa kemerdekaan telah turut serta membangun bangsa. “Posisi pikiran Wantim MUI adalah agar semua pihak, termasuk pemerintah memandang umat Islam yang diwakili ormas Islam sebagai kekuatan strategis membangun bangsa ke depan,” ujar Din usai Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Rabu (18/1). Din menuturkan, saat ini terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap umat Islam, khususnya pada bidang ekonomi. Ia berkata, pemerintah saat ini jelas berpihak pada pemilik modal. Padahal, kata Din, umat Islam dalam sejarah perekonomian di Indonesia memiliki kedudukan penting. “Negara tidak memberi keberpihakan kepada umat Islam, tapi kepada kekuatan ekonomi besar. Bahkan, sekarang the power of money telah masuk ke dunia politik,” ujarnya. Lebih lanjut, Din mengatakan, dari keberpihakan tersebut timbul tindakan yang cenderung mendiskriditkan dan menyudutkan umat Islam. Menurutnya, hal tersebut tidak menggambarkan kemajemukan dan menggangu ketahanan nasional. Din juga menilai tindakan negatif terhadap umat Islam sebagai ironi atas fakta bahwa umat Islam
merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. “Apalagi jika ada ujaran kebencian yang menjadikan umat Islam sebagai tertuduh,” ujarnya. Lebih lanjut, Din mendesak perlunya dialog rutin antara ormas Islam dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Ke depan akan peningkatan kemitraan. Upaya dialog akan diteruskan dalam rapat-rapat pleno,” ujar Din. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah memastikan bahwa MUI sebagai mitra startegis. Menurutnya, MUI merupakan institusi yang mampu menyerap dan memahami aspirasi masyarakat Indonesia. “MUI sama seperti pemerintah. Saat ini pemerintah dalam membuat kebijakan basisnya opini dan keinginan publik,” ujar Wiranto. Di sisi lain, Wiranto mengatakan pemerintah dan MUI memiliki tanggungjawab untuk membangun ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan di Indonesia. Ia mengklaim, saat ini pemerintah tengah berusaha maksimal mewujudkan hal tersebut. “Tidak ada sesuatu yang sekaligus jadi. Tapi saya sampaikan bahwa sunggung pemerintah mendengarkan aspirasi dan menjalankan kewajibannya yang bermanfaat kepada rakyat,” ujarnya. Pemerintah Harus Tegas Sementara itu, pengamat politik
Islam dari Universitas Paramadina Jakarta, Budhy Munawar Rachman mengapresiasi gagasan untuk menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis. Menurut Budhy, dengan menjadikan ormas Islam sebagai mitra strategis, maka pemerintah telah melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. “Positif bagi demokrasi. Ormas Islam itu kan bagian dari masyarakat sipil. Ini hal yang penting jika pemerintah ingin setiap kebijakannya bisa didukung secara kritis oleh masyarakat,” kata Budhy. Di sisi lain, Budhy juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak menoleransi ormas-ormas keagamaan yang menggunakan kekerasan dalam mewujudkan citacitanya. Kekerasan tak selalu sebagai kekerasan fisik. Melainkan juga kekerasan dalam bentuk lain seperti berupa ujaran kebencian, fitnah, hingga hate crime. Kepada ormas-ormas pengusung kekerasan, menurut Budhy, langkah terbaik adalah dengan mengedepankan pendekatan hukum. “Bukan malah dijadikan mitra strategis. Kalau jelas melakukan kekerasan, harusnya ditindak tegas. Dihukum,” ujarnya. Budhy menilai selama ini pemerintah masih lemah dalam menegakkan hukum terhadap ormas keagamaan yang menggunakan cara kekerasan. Menurut dia, saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki kelemahan itu.(cnn)
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial ketika meninjau lokasi langganan banjir. (Foto: Iwin SB)
Ketua DPRD Kota Bukittnggi Tinjau Kawasan Langganan Banjir \BUKITTTINGGI (Metrans) Kawasan yang merupakan langganan banjir saat hujan turun, dimana riol saluran airnya tidak mampu menampung debit air yang masuk. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi, Beny Yusrial, S.IP mengalokasikan anggaran dalam pokok pikiran (Pokir) untuk peningkatan riol saluran air dan jalan lingkungan yang ada RT01/RW02 Kemuning, Kelurahan Aur Kuning. Agar lebih maksimalnya realisasi dari Pokir tersebut, Ketua DPRD Kota Bukittinggi bersama mitra kerja dari dinas perumahan dan kawasan pemukiman secara langsung meninjau kawasan yang dimaksud, Selasa kemaren.
Menurut rencana, di kawasan Kemuning akan dilaksanakan peningkatan riol dan jalan lingkung yang akan direalisasikan pada tahun 2017. “Di kawasan ini nanti akan dibuat riol dan jalan lingkung kurang lebih sepanjang 250 meter, dengan total anggaran Rp400 juta, dimana untuk fisiknya Rp360 juta,” ujar Fauzan, Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bukittinggi. Dalam peninjauannya ke loaksi tersebut, Beny Yusrial mengatakan, anggaran pokir DPRD sengaja dimaksimalkan untuk masyarakat. “Sebelumnya kita pernah datang kesini waktu musibah banjir,
jadi kawasan ini merupakan langganan banjir saat hujan turun, dimana riol saluran air nya tidak mampu menampung debit air yang masuk. Itu tujuan kenapa pokir tersebut dimaksimalkan dengan anggaran tertinggi, itu semua untuk masyarakat, supaya keluhan masyarakat tuntas,” jelas Beny Yusrial saat peninjauan lokasi. Kedatangan Ketua DPRD ke lokasi tersebut disambut hangat oleh kelurahan dan RT, “kita sangat senang hati menerima kunjungan ketua DPRD bersama mitra kerjanya di kelurahan kita, dengan adanya rencana peningkatan riol dan jalan ini, kita harap masyarakat tidak lagi mengeluh soal banjir,” tutup Adrian, Lurah Aur Kuning. (win)
Warga Diimbau Tak Panik Dengan Kilatan Gunung Talamau SIMPANG EMPAT (Metrans) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mengimbau warga disekitar Gunung Talamau tidak panik dengan adanya kilatan berulang yang terjadi di puncak gunung tersebut. “Kami sudah berkoordinasi dengan Vulkanologi Padang Panjang dan BMKG. Kilatan yang menimbulkan cahaya terang itu hanya fenomena alam,” kata Kepala BPBD Pasaman Barat, Try Wahluyo di Simpang Empat, Rabu malam. Menurutnya, sesuai keterangan yang diperoleh dari Valkabologi dan BMKG kilatan terang itu tidak menandakan gunung itu aktif. “Hari ini tidak ada terasa gempa dan tanda lainnya. Jadi menurut keterangan ahli tidak ada menandakan gunung itu aktif atau
tanda-tanda meletus,” ujarnya. Ia mengimbau agar warga disekitar Gunung Talamau tidak panik sehingalga menimbulkan masalah baru nantinya. Pihaknya akan memantau terus perkembangan Gunung Talamau tersebut dan berkoordinasi dengan Vulkanologi dan BMKG. “Dari keterangan pihak Vulkanologi mereka pada pertangahan tahun 2016 lalu pernah meninjau Gunung Talamau dan hasilnya tidak menandakan gunung itu aktif tetapi gunung itu masuk gununhmg kategori C atau gunung diam,” katanya. Ia menggarapkan warga tidak panik dan tetap dirumah. Jika ada perkembangan segera informasikan kepada pihak terkait. “Saat ini anggota BPBD sudah ada yang memantau dilapangan
dan berupaya menenangkan warga,” katanya. Informasi yang dihimpun dilapangan, kilatan yang mengeluarkan cahaya terang itu sudah terlihat sejak Rabu (18/ 1) malam. Kilatan yang berulang itu terlihat jelas dari Ibu Kota Simpang Empat. Bahkan warga ada yang panik melihat fenomena alam itu karena takut gunung itu meletus. “Kita cemas juga melihatnya karena terlihat jelas kilatan yang berulang terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak diinginkan,” kata salah seorang warga, Ida (37). Gunung Talamau adalah salah satu.gunung tertinggi di Sumbar berdampingan dengan Gunung Pasaman. Gunung Talamau memiliki ketinggian 2.920 meter dan termasuk gunung tidak aktif. (alt)
Kereta ke BIM .........................................
Sambungan Halaman 1
Pemprov Sumbar dalam pembangunan jalur kereta api Simpang Haru-BIM tersebut adalah dalam hal pembebasan lahan. “Kita telah laksanakan pembebasan 100 persen. Pengoperasian jalur tersebut merupakan tanggung jawab Balai
Kereta Api dan PT KAI,” lanjutnya. “Meski demikian ia mengatakan jalur itu ditargetkan bisa selesai dan digunakan tahun ini juga. “Hanya saja sebelum jalur itu digunakan oleh umum, katanya harus dilakukan ujicoba hingga puluhan kali agar ketahanannya bisa dipertanggungjawabkan. “Sebelumnya saat berkunjung
ke Sumbar pada Oktober 2015, Presiden Joko Widodo sempat meninjau pembangunan jalur kereta api tersebut. Saat itu presiden menargetkan pengerjaannya selesai pada akhir 2016 dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Target itu tidak bisa terlaksana karena sejumlah kendala, salah satunya infrastruktur yang belum selesai hingga saat ini.
“Segera Matangkan ...............................
Sambungan Halaman 1
bisa dilaksanakan. “Kami dorong agar tahun 2017 pembebasan lahan tersebut bisa selesai,” ujarnya. Ia menengarai kendala dalam pembebasan lahan itu adalah karena sebagian merupakan tanah ulayat sehingga proses pembebasannya harus melibatkan banyak pihak. Meski demikian ia optimistis hal itu bisa diselesaikan pada 2017. “Pemerintah Provinsi Sumbar mengalokasikan anggaran sekitar Rp42 miliar untuk membantu
pembebasan lahan itu. Sementara Pemkab Pesisir Selatan menganggarkan lebih dari Rp10 miliar,” katanya. KEK di Pesisir Selatan tersebut masuk dalam kawasan Mandeh yang memiliki luas wilayah 18.000 hektare yang terdiri dari sejumlah pulau. Karena salah satu syarat untuk KEK adalah terpisah dari pemukiman penduduk maka pemerintah daerah harus membebaskan lahan yang dibutuhkan minimal 400 hektare. Selain itu sesuai UU Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 6, ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi saat mengusulkan pembentukan KEK di antaranya peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk, rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi dan rencana dan sumber pembiayaan. Kemudian, analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial serta jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.(mko)
Harlah ke-44 PPP Sumbar ..................
Sambungan Halaman 1
ajakan kepada segenap masyarakat terutama para simpatisan PPP untuk turut menyemarakkan kegiatan peringatan Harlah dan pelantikan dengan menghadiri langsung acara yang digelar di Asrama Haji Tabing, Padang.
Seperti disampaikan Juru Bicara DPP PPP Arsul Sani, peringatan harlah PPP ini digelar di seluruh daerah di Indonesia ini, agar bisa dijadikan momentum intensifikasi upaya rekonsiliasi letupan yang terjadi di partai. Setelah pelatikan kepengurusan baru yang ditetapkan saat momen peringatan Harlah PPP ini,
dikatakan Hariadi, kondisi PPP akan semakin jelas. “Seperti masalah yang dibilang orang perpecahan di tubuh partai. Setelah pelantikan ini akan bisa semakin diperjelas. Karena memang seolah-olah di fraksi ada perpecahan. Padahal ini hanya masalah pemahaman saja. Usai pelantikan, kita bisa tahu bagaimana kondisi PPP sebenarnya,” katanya. (yyn)
8
LIPUTAN KHUSUS DRS.H. SYAHIRAN, MM Bupati Pasbar
“Pasaman Barat Membangun”
KAMIS 19 JANUARI 2017 YULIANTO, SH Wakil Bupati Pasbar
Bupati Pasbar, H. Syahiran saat memberikan sambutan saat musrenbang Nagari Kapa dalam rangka percepatan kegiatan.
LAYANAN CEPAT - Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran menandatangani surat di atas mobil dinas sebagai bentuk pelayanan cepat dimanapun berada.
Bupati Pasbar Inginkan Pelayanan Ditingkatkan Bupati Pasaman Barat H. Syahiran minta seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan jangan perpanjang birokrasi dalam segala urusan. SIMPANG EMPAT (Metrans) “Kalau bisa pangkas, pangkas birokrasi tapi sesuai aturan. Sehingga pelayanan dapat berjalan lancar, cepat dan tepat,” kata H. Syahiran. Menurutnya, pelayanan publik harus lebih ditingkatkan karena salah satu yang membuat Pasaman Barat masih tertinggal adalah persoalan layanan publik yang masih lemah. H. Syahiran mengatakan pela-
yanan publik berupa informasi dan dokumentasi masih lemah dan tertutup di Pasaman Barat. “Apalagi seluruh masyarakat pada umumnya berharap agar Pasaman Barat keluar dari ketertinggalan informasi serta memiliki pelayanan publik yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat,” ujarnya. Ia menyebutkan pelayanan publik berupa informasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana ketertinggalan Pasaman Barat dibandingkan dengan daerah lain di Sumbar. Ia meminta secara terbuka semuanya bisa diakses via internet melalui web milik pemerintah mengenai anggaran pertubuhan dan perkembangan
Pasaman Barat saat ini. “Termasuk pelayan publik seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) kedepannya agar lebih baik lagi,” harapnya. Mengenai pelayanan khususnya surat menyurat agar kepala SOPD jangan memperlambat. Jangan biasakan surat menumpuk di atas meja. “Apa yang bisa diselesaikan selesaikan hari itu juga. Jangan tunggu besoknya karena akan menumpuk di atas meja. Ujungujungnya akan mmeperlambat pelayanan,” ujarnya. Dilain pihak, ia meminta kepada seluruh SOPD agar dapat memulai menyusun kegiatan yang akan dilakukan. “Saya ingin seluruh kegiatan
segera dimulai awal Februari ini. Terutama terkait masalah fisik karena menghindari penumpukan kerja akhir tahun,” tegasnya. Selain itu, terkait persoalan aset masing-masing SOPD agar mendata dan menginventaris seluruh asetnya. Ia menginginkan aset yang ada dapat tertata dengan baik dan jelas keberadaannya. Selama ini aset yang ada datanya sangat kacau dan amburadul. “Persoalan aset dan keuangan sangat mempengaruhi penilaian BPK. Saya menginginkan kita meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan lagi Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” harap H. Syahiran. (*)
DISERAHKAN - Bupati Pasbar, H. Syahiran menyerahkan draf Ranperda kepada Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K, kemarin.
Bupati Syahiran Minta Kegiatan Dipercepat di Awal Tahun SIMPANG EMPAT (Metrans) Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran meminta semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) mempersiapkan data proyek dan kegiatan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar bisa secepatnya dilelang. “Untuk kegiatan yang prioritas akan kita berikan pendampingan supaya cepat bisa dilelang,” katanya. Ia mengatakan saat ini sebagoan bahan kegiatan pada sebagian OPD telah masuk ke bagian ULP. “Tujuannya agar pihak ULP segera mempersiapkan data lelang untuk diumumkan di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga kegiatan bisa cepat dilakukan dan tidak menumpuk di akhir tahun,” sebutnya. Agar prosesnya lebih cepat, ia meminta agar Aparatur Sipil
Negara (ASN) di OPD yang ditunjuk segera melaksanakan tugasnya. “Kepala OPD juga diminta melepas stafnya untuk sementara menjadi Pejabat Fungsional Tertentu di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa,” kata dia. Ia meminta seluruh proses lelang itu bisa selesai pada triwulan I agar serapan anggaran bisa cepat dilakukan. “Jangan seperti tahun 2016 yang terlambat lelang kegiatan hingga APBD dipotong. Meski anggaran itu sudah dikembalikan tetapi baru bisa digunakan pada perubahan APBD 2017,” katanya. Ia mengungkapkan lelang lebih cepat artinya serapan anggaran lebih cepat. Hal itu akan positif terhadap perekonomian masyarakat karena peredaran uang terjadi sejak awal tahun.(*)
Syahiran : Mobil Bantuan Negara Jangan Disalahgunakan SIMPANG EMPAT (Metrans) Bupati Pasaman Barat H. Syahiran menegaskan agar mobil truk bantuan pemerintah pusat untuk daerah terisolir dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. “Kita bersyukur dan berterima kasih dengan bantuan mobil dari pemerintah pusat ini untuk masyarakat terisolir, tetapi jangan disalah gunakan untuk yang lain, atau kepentingan pribadi dan tolong pelihara mobil itu baik-baik oleh organisasi masyarakat yang mengelola seperti mobil sendiri karena adalah aset negara,” sebut Syahiran didampingi Kabid Transportasi Darat Dinas Perhubungan Pemkab Pasaman Barat, Irwan Effendri saat meninjau mobil truk di halaman Dinas Perhubungan, Rabu. Menurutnya, Pemerintah
Daerah melalui Dinas Perhubungan telah menarik 20 unit mobil truk pick up dan jenis Toyota Hilux 6 unit dari masyarakat daerah terisolir. Karena diduga pemanfaatan mobil yang bersumber dari dana DAK itu tidak sesuai peruntukannya. Bahkan dipakai untuk kepentingan pribadi dan perawatan mobil kurang terpelihara. Bahkan ada yang dimanfaatkan untuk mencuri sawit, sehingga perlu ditata ulang pengelolaannya. Sekarang pengelolan mobil itu akan tetap diperuntukkan kepada masyarakat daerah terisolir yang tidak dilalui mobil umum, misalnya untuk mengantar orang sakit, wirid yasin dan kegiatan sosial lainya. Akan tetapi dikelola oleh
Organisasi Masyarakat (OMS) yang berbadan hukum yang disahkan oleh Kemenhub. Oleh karenanya manfaatkanlah mobil itu sebaik- baiknya untuk kepentingan umum dan sosial kemasyarakatan. Untuk pengawasannya, sebut Syahiran, akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan sekali enam bulan. OMS tersebut, harus membuat laporan pemanfaatan mobil kepada Dinas Perhubungan. “Berita Acara Penyerahan (BAP) pinjam pakai mobil ini dalam waktu dekat akan dituangkan, setelah keluar SK Bupati untuk 26 mobil ini.Mobil tersebut akan kita serahkan kembali kepada OMS, tolong pelihara dengan baik. Begitu juga pengambilan mobil untuk OMS tidak dipungut bayaran,” tegasnya.(*)
TINJAU MOBIL - Bupati Pasbar, H. Syahiran Kabid Transportasi Darat Dishub, Irwan Effendri saat meninjau mobil yang dikumpulkan untuk pendataan aset.
TINJAU MARKAS PMI - Bupati Pasbar, H. Syahiran dan Ketua PMI, Yun Syahiran saat meninjau markas PMI di Padang Tujuh, kemarin.
Pasbar Rawan Bencana, PMI Stand By Setiap Saat SIMPANG EMPAT (Metrans) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat siap stand by setiap saat untuk memberikan bantuan karena Pasbar merupakan rawan bencana alam. Ketua PMI Pasbar H. Yun Syahiran didampingi oleh Plt Kepala Markas Rida Warsa menjelaskan, jumlah relawan PMI yang ada di Pasbar mencapai 250 orang. Jumlah tersebut tersebar di 11 kecamatan. PMI sangat membutuhkan dukungan dari Pemda Pasbar. “PMI merupakan mandat pemerintah untuk melaksanakan misi sosial. Untuk itu, dukungan ataupun suppor sangat kami butuhkan,”kata Rida Warsa. Ia menambahkan, sebagai relawan PMI yang ada di lapangan dibutuhkan sarana dan
prasarana. Antara lain markas yang saat ini ada di Padang Tujuh merupakan milik pihak lain artinya PMI hanya pinjam pakai. Selain butuh markas yang strategis PMI juga butuh kendaraan operasional. “Untuk melaksanakan misi kemanusian ini kita butuh markas yang letaknya strategis, kendaraan operasional yang memadai. Kita punya saat ini satu ambulans dan itupun kurang layak. Kita juga butuh kendaraan roda dua sebanyak dua buah untuk operasional relawan kita di lapangan khususnya menjangkau daerah terpencil,”jelas Rida Warsa. Selain itu, unit layanan transfusi darah saat ini masih menumpang di RSUD Jambak. Sehingga mengganggu layanan dan berdampak kepada kerja. Jika sarana dan prasarana sudah
memadai maka layanan bantuan akan cepat diberikan sewaktuwaktu ada bencana. “Namun, kita tetap memberikan bantuan logistik kepada korban bencana dalam jangka waktu 1×24 jam,”ucap Rida Warsa. Sementara itu, Bupati Pasbar H. Syahiran yang juga pelindung PMI menyambut baik apa yang dibutuhkan oleh PMI. Dua unit kendaraan operasional langsung diberikan kepada PMI. “Kita akan penuhi apa yang diminta oleh PMI, seperti kendaraan operasional roda dua. Yang penting PMI berkoordinasi dengan kita apa-apa yang dibutuhkan. Apalagi PMI ini sangat membantu kita dalam menangani bendana,”jelas Syahiran ketika mampir ke markas PMI di Padang Tujuh, kemarin.(*)
RANAH BINGKUANG 9 Lubuk Buaya Ingin Bersih dari Narkoba
KAMIS 19 JANUARI 2017
OLAH SAMPAH JADI PUPUK
Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah disepakati menjadi kampung atau daerah yang bebas dan bersih dari narkoba. Mulai dari ketua RT/ RW, pemuda serta seluruh elemen di daerah itu menyetujui kesepakatan tersebut. PADANG (Metrans) “Kasus dan dampak narkoba saat ini telah sangat berbahaya. Dan pemerintah sudah menyatakan perang, karena negeri ini dinyatakan sudah darurat narkoba,” terang Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang sewaktu memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media tatap muka pada kelompok keluarga di Posko Penggiat Anti Narkoba Komplek Lubuk Gading Permai I Lubuk Buaya, Rabu (18/1) pagi. Wakil Walikota Padang itu mengatakan, betapa banyaknya korban akibat penyalahgunaan narkoba dan betapa terancamnya masa depan generasi muda dikarenakannya. Oleh sebab itu
SMAKPA Siap jadi Mitra Pemko Padang
BERSIH- Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah disepakati menjadi kampung atau daerah yang bebas dan bersih dari narkoba. jika itu tidak diwaspadai akibatnya akan fatal dan bisa menyebabkan lost generation atau gagalnya generasi di masa mendatang. “Memang lewat narkoba salah satu cara orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Untuk itu mari kita saling bersinergi dan berupaya memeranginya. Semoga melalui pembekalan
ini kita semakin memahami dan lebih punya cara atau teknik dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba khususnya di Lubuk Buaya ini,” tutup Emzalmi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumbar Raymond juga menyebutkan, kegiatan pembekalan kali ini merupakan tindak lanjut
pasca pembentukan Penggiat Anti Narkoba Kecamatan Koto Tangah di Kelurahan Lubuk Buaya belum lama ini. Sebelumnya Selasa (17/1) kemarin, telah didahului dengan kegiatan Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui media tatap
muka di lingkungan pelajar tingkat SLTP se-Koto Tangah. “Alhamdulillah, kita mendapat respon yang baik dari tokoh pemuda dan masyarakat di Kelurahan Lubuk Buaya ini. Karena kita akui, dalam hal ini BNNP Sumbar memang tidak bisa bekerja sendiri,” pungkasnya. (dvd/ fai/btm)
SATGAS SABER PUNGLI DIKUKUHKAN
Mahyeldi: “Om No Pungli Om” PADANG (Metrans) Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo bertegas-tegas dengan perilaku pungutan liar (pungli) di daerahnya. Memberantas pungli, walikota mengukuhkan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) Kota Padang. Walikota menyebut bahwa pungli merupakan perilaku yang telah berurat berakar. “Kalau sebelumnya ada istilah ‘Om Telolet Om’, sekarang ‘Om No Pungli Om’,” ujar Mahyeldi usai mengukuhkan 65 orang Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang di Balaikota, Rabu (18/1). Pungli kerap terjadi di instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini terjadi salah satunya karena kurang jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di instansi
PUNGLI- Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo bertegas-tegas dengan perilaku pungutan liar (pungli) di daerahnya. Memberantas pungli, walikota mengukuhkan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) Kota Padang. tersebut. “Untuk menghilangkan praktek itu, setiap instansi agar memperjelas SOP tupoksi di masing-masing instansi,” harap Walikota Padang.
Ditekankan Mahyeldi, pungli sama dengan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa. “Sebenarnya rusaknya bangsa itu karena kita sendiri
yang memperlakukan sesuatu dengan tidak tepat,” tegasnya. Setelah dikukuhkan, Mahyeldi berharap Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang bergerak cepat. Bekerja intens dan terus menerus. “Semua ini bukan shock therapy dan hanya hangat sesaat, tetapi terus menerus. Setiap bulan harus ada laporan dari tim kepada kita,” ujar Mahyeldi. Walikota berharap dukungan berbagai pihak dalam memberantas pungli. Dengan bekerjasama, pemberantasan pungli akan meningkat. “Pembentukan tim ini tidak hanya mimpi, tetapi diimplementasikan di lapangan secara konkrit,” ucap walikota. Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 bertanggal 17 Januari 2017. Tim ini diketuai Wakapolresta Padang dengan Wakil I yakni Inspektur Kota Padang. “Setelah ini kita siapkan nomor telepon pengaduan yang bisa dihubungi masyarakat,” terang Walikota Padang. Tim Satgas Saber Pungli ini memiliki 10 tugas. Diantaranya yakni melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar, melakukan kegiatan intelijen dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan, serta melakukan upaya represif (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait yang memberikan pelayanan publik. (lie/fai/dhy)
PADANG (Metrans) Pemerintah Kota Padang menemukan solusi untuk menanggulangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aia Dingin. Tumpukan sampah yang diperkirakan mencapai enam juta ton lebih itu akan diteliti di Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Padang untuk kemudian dilakukan pengolahan. Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo, Pemko akan menjalin kerja sama dengan sekolah di bawah Kementerian Perindustrian tersebut guna meneliti kandungan sampah. “Penelitian itu diperlukan untuk mengetahui unsur yang dapat dimanfaatkan dan unsur yang berbahaya. Karena sampah akan diolah untuk pupuk dan keperluan pertanian, “kata Walikota, Rabu (18/1) Baru-baru ini, papar Mahyeldi, sudah diadakan kunjungan ke SMK- SMAK Padang di jalan Alai Pauh. Ternyata fasilitas laboratorium di sekolah tersebut lebih lengkap dan memadai untuk kepentingan penelitian. Bahkan di sini juga langsung dilakukan pengolahan terhadap beberapa jenis tanaman sehingga menghasilkan
produk yang mengagumkan. “SMAK Padang memiliki peralatan yang lengkap. Siswa dan alumninya juga bersertifikasi sebagai peneliti, “sebut Mahyeldi. Terkait tindak lanjut kerja sama itu, Mahyeldi telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko Padang dan SMAK Padang. “Dalam waktu dekat kerjasama tersebut akan direalisasikan, “tukuknya. Sementara itu Kepala SMAKPA Drs.Nasir merespon baik jika kerjasama dengan Pemko Padang tersebut terlaksana, karena memang sekolah yang dipimpinnya memiliki kapabilitas untuk penelitian dan pengujian. Selain fasilitas yang tersedia cukup memadai dan tenaga penguji yang mengantongi sertifikat penguji serta telah diakui dengan sertifikat ISO 17025 untuk pengelolaan lingkungan. “Kami berterima kasih kepada Pemko Padang yang telah melirik SMAKPA untuk bekerjasama. Kesempatan ini juga menjadi peluang bagi SMAKPA untuk lebih meningkatkan pengabdian masyarakat,” ujarnya. (tf/yz/ du)
SAMPAH- Tumpukan sampah yang diperkirakan mencapai enam juta ton lebih itu akan diteliti di Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK) Padang untuk kemudian dilakukan pengolahan.
Ambulan Meraung di Bungus Barat PADANG (Metrans) Kedua bola mata Erman B, Dt. Rajo Nan Putiah berkaca-kaca. Sesekali, ia mengusap matanya dengan sorban yang melingkar di lehernya. “Kedatangan Ambulance ini sangat diharapkan oleh masyarakat,” ungkap Lurah Bungus Barat tersebut saat menceritakan kebahagiaan warganya kepada sejumlah pegawai Pemko Padang, kemarin.
Disela-sela obrolan, tibatiba seorang pria paruh baya berkemeja putih dan berpeci hitam bergegas memasuki pintu masjid Nurul Qalbi Kayu Aro, sembari menyapa dan menyalami setiap orang yang dilewatinya. “Pak Wali awak alah tibo,” kata salah seorang melalui pengeras suara masjid. Sontak, warga yang berada dalam masjid berdiri dan menyalami Mahyeldi sambil mengucapkan “selamat
datang”. Jam telah menunjukkan pukul 21.20 WIB, Masjid Nurul Qalbi masih dipenuhi warga. Dinginnya malam tidak menyurutkan semangat warga Kayu Aro untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan penyerahan satu unit mobil Ambulance dari Pemko Padang kepada pengurus Masjid Nurul Qalbi. Di kesempatan itu, Mahyeldi mengatakan, Pemko
Padang memberikan bantuan Ambulance karena masyarakat Kayu Aro memang membutuhkannya. Salah satu alasannya, jarak dari Kayu Aro ke Puskesmas terdekat sekitar 7 KM. Seperti dijelaskannya, Ambulance digunakan dalam keadaan emergency, ketika masyarakat memang membutuhkannya. Disaat sakit mendadak, meninggal dunia, mau melahirkan, terjadinya bencana, dan kegiatan sosial
lainnya. “Jadi, manfaatkanlah Ambulance ini sebaik mungkin, mari dijaga dan dirawat,” ucap Mahyeldi. Mahyeldi berharap, agar Ambulance tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kayo Aro atau masyarakat yang berada di Kelurahan Bungus Barat saja, akan tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di kelurahan lainnya. “Marilah kita saling bahu-membahu,
tolong-menolong, dan meringankan beban saudara kita yang membutuhkan bantuan,” ajak Mahyeldi kepada warga Kayu Aro. “Direncanakan, tahun ini akan ada penambahan bantuan 2 unit Ambulance. Tahun lalu, telah dianggarkan 2 unit bantuan Ambulance, 1 unit untuk Kelurahan Bungus Barat dan satu lagi untuk Kelurahan Teluk Kabung Utara. Untuk Kelurahan Teluk Kabung Utara,
penyerahan Ambulance sedang disiapkan oleh pihak Kecamatan Bungus Teluk Kabung,” terang Mahyeldi. Rangkaian acara tersebut berjalan dengan lancar. Turut dihadiri anggota DPRD Kota Padang Arpendi Tan Bagindo, Camat Bungus Teluk Kabung Zulkadri, unsur Forkopimda Kecamatan, Ninik Mamak, Budo Kanduang, tokoh masyarakat dan pemuda se-Kelurahan Bungus Barat. (ll/fai/zay)
RANAH 10 Semua Warga Bakal Kena Retribusi Sampah
KAMIS 19 JANUARI 2017
Kepala SOPD Diingatkan Agar Tidak Cengeng
Tak berapa lama lagi Kota Bukittinggi mulai merealisasikan pungutan retribusi sampah terhadap semua masyarakat dan tak hanya pada masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM saja. BUKITTINGGI (Metrans) Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup menggelar sosialisasi pungutan retribusi sampah terhadap masyarakat yang tidak menjadi pelanggan PDAM, di aula kantor Kecamatan Aur Birugo Tigo Belas (ABTB), Selasa kemaren. Kegiatan itu diikuti lurah dan ketua RW se-Kecamatan ABTB. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Bukittinggi Drs.H.Supadria, M.Si, Rabu (18/1) mengatakan, sosialisasi ini diadakan karena dalam waktu dekat akan segera merealisasikan pungutan retribusi sampah terhadap masyarakat yang tidak menjadi pelanggan PDAM. Ia mengatakan, sebenarnya persiapan untuk hal ini, pertengahan tahun 2016 lalu telah dlakukan pendataan oleh 97 orang petugas di Kecamatan ABTB. Masing-masing petugas mendata satu RT. Ini untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan nantinya. Ia juga mengatakan, so-
MEMUNGUT SAMPAH - Kegiatan mengutip sampah yang ada di sekitar jalan Sudirman dari Lapangan Kantin menuju lokasi Jam Gadang. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh beberapa komunitas yang aktif di kota Bukittinggi, beberapa waktu lalu. sialisasi dimaksudkan agar semua ketua RT dan RW mengetahui kegiatan yang bakal dilaksanakan ini. Sasaran di lapangan adalah masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan persampahan yang tidak menjadi pelanggan PDAM. Sedangkan bagi pelanggan PDAM, katanya menambahkan, secara otomatis telah dibebankan retribusi persampahan. “Petugas yang
akan turun ke lapangan adalah ASN di masing-masing kelurahan,” katanya. Ia menjelaskan, semua objek pemungutan memiliki nilai potensi yang mencapai Rp1,9 miliar, sementara yang sudah terealisasi pada tahuntahun sebelumnya baru sekitar Rp600 juta sampai Rp700 juta. Besarnya biaya retribusi yang akan diberlakukan sesuai Perwako Nomor 37 tahun 2014 adalah
Rp5.000/bulan, untuk rumahrumah yang sampahnya dijemput oleh petugas. Bagi masyarakat yang membuang sampah ke TPS, dikenakan Rp4.000/bulan dan untuk rumah petak dikenakan Rp3.000/bulan. Camat ABTB Drs. Hendry, ME sangat mendukung terlaksananya pengambilan sampah sampai ke rumahrumah masyarakat ini, karena ini dapat mencegah masya-
rakat yang membuang sampah ke tempat-tempat terlarang, seperti aliran sungai yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar. “Kebijakan ini hendaknya segera disosialisasikan kepada masyarakat sampai ke tingkat RT pada setiap kesempatan. Para petugas di kelurahan agar dapat melaksanakan tugas ini di lapangan secara menyeluruh,” harap Hendry. (win)
Penyelenggara Kesehatan Diinstruksikan Sering Berkoordinasi
50 KOTA (Metrans) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama pada bidang kesehatan membutuhkan koordinasi banyak pihak. Puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di kecamatan dan nagari mempunyai andil penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan. Ini dikatakan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan ketika mengikuti kegiatan lokakarya penggalangan komitmen bersama di aula Puskesmas Halaban, kemaren. Ia menginstruksikan, unsur pimpinan dan aparatur di Puskesmas atau Puskesri yang ada di Lareh Sago Halaban dapat berkoordinasi dengan camat dan pemerintah nagari, terkait penerapan sistem pelayanan kesehatan. “Saya ingin kita semua bisa membangun inovasi serta format pelayanan yang baik dan tersistem dengan semua perangkat kerja, pe-
mangku kepentingan serta bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” sebut Ferizal dalam sambutannya, Rabu (18/1) siang. Hadir tim pengawas akreditasi pelayanan Dinkes, kepala puskesmas Halaban, Parti Yasmi, unsur Muspika serta puluhan utusan organisasi masyarakat. Wabup meminta, Dinas Kesehatan terus melakukan pengawasan
terhadap standar pelayanan dan akreditasi setiap instansi penyelenggara pelayanan, baik di tingkat kecamatan atau nagari. Sehingga, kata dia menambahkan, upaya tersebut secara langsung menimbulkan kepercayaan masyarakat, terutama ketika mereka memerlukan bantuan untuk kesehatan. Adapun akrediasi yang dimaksud, katanya,
KEGIATAN LOKAKARYA - Wakil Bupati Limapuluh Kotam Ferizal Ridwan mengikuti kegiatan lokakarya terkait penggalangan komitmen bersama, di aula Puskesmas Halaban, Rabu (18/1).
harus dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Ia mencontohkan, saat ini masyarakat di nagari lebih cenderung percaya berobat secara spiritual alias “obat kampung” ketimbang berobat ke Puskesmas atau Poskesri. Ini disebabkan, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara medis dan kedokteran. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan penyamaan komitmen, baik dari instansi penyelenggara kesehatan dengan pemerintah nagari dan masyarakat. Ferizal menyebut, ada tiga hal yang perlu dibangun dalam hal menciptakan sistim pelayanan sebagai penilaian akreditasi di sebuah pusat pelayanan kesehatan. Pertama, sistem komunikasi, sebagai upaya penyelesaian masalah. Karena, ia meyakini, adanya komunikasi yang baik antar instansi dan lembaga, maka semua dapat akan berjalan. Kedua, yakni koordinasi. Tidak hanya antar
lembaga, tapi juga kelompok serta pemangku kepentingan, agar setiap program berjalan optimal. Sedangkan yang ketiga, menurut Ferizal, komitmen. Komitmen yang dimaksud, yaitu mengilangkan ego sektoral, disamping membangun kesepakatan bersama menjalankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sebab, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan, bahwa negara memberi jaminan seluasluasnya untuk kesehatan masyarakat. Ferizal menekankan seluruh unsur melakukan penyamaan persepsi. Baik antara UPT, Dinas, Puskesri yang berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari. “Dengan koordinasi, nagari misalnya, dapat menyisihkan 10 persen dari APB-Nagari untuk bidang kesehatan. Kesehatan tugas utama yang sifatnya wajib diselenggarakan oleh pemerintah,” tutur Ferizal. (li2)
Sungai Tarab Punya Camat Baru BATUSANGKAR (Metrans) Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi meminta Camat Sungai Tarab untuk menertibkan bangunan yang tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara serahterima jabatan (sertijab) Camat Sungai Tarab dari pejabat lama, Osman Bin Nur kepada pejabat baru, Riswandi, di halaman kantor
camat setempat, Rabu (18/1). Ia mengatakan, penempatan pejabat baru yang berasal dari Sungai Tarab, secara bertahap diharapkan mampu menertibkan bangunan yang menjual makanan dan minuman kuliner yang belum memiliki IMB. “Bila bangunan kuliner itu tidak ditata dengan baik, tentu wajah daerah yang sudah termasuk kawasan perkotaan
ini menjadi tidak teratur,” katanya. Untuk itu, ia mengharapkan camat dapat melakukan komunikasi yang baik dengan pedagang, masyarakat dan instansi terkait lainnya, sehingga tidak muncul masalah baru. Di sisi lain, bupati mengingatkan agar camat dapat mengawal anggaran dan program pemerintahan nagari, serta pelaksanaan pemilihan
wali nagari secara serentak sehingga berjalan dengan baik. Sementara itu, Camat Sungai Tarab, Riswandi, mengharapkan seluruh komponen masyarakat dapat memberikan dukungan pemikiran dan moril dalam rangka melaksanakan tugasnya. “Kami tidak akan mampu mengemban beban berat yang diamanahkan ini, tanpa adanya dukungan penuh dari seluruh
komponen masyarakat. Yang terpenting, masyarakat agar mau memberikan saran dan kritik untuk kebaikan Kecamatan Sungai Tarab ke depan,” katanya. Hadir dalam acara sertijab tersebut Asisten I Mukhlis, Inpekstur Daerah, Altri Suwandi, para kepala dinas, camat, wali nagari dan pejabat yang dilantik beserta keluarga. (fan)
SIMPANG EMPAT (Metrans) Sekretaris Daerah (Sekda) Pasaman Barat, Manus Handri, mengingatkan agar Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) jangan cengeng dan manja, tetapi harus bekerja keras. Selain itu agar membuat inovasi dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang. “Kepala dinas harus banyak berkoordinasi dan berpandai-pandai dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan gara-gara kursi belum ada, kerja dinas jadi terganggu,” kata Manus Handri saat meresmikan gedung kantor Dinas Sosial Pasaman Barat, Rabu (18/1). Menurutnya, dalam transisi peralihan dan pemekaran SOTK baru saat ini diharapkan kinerja SOPD tidak terganggu, apalagi sampai suka merengek atau mengeluh. “Syukuri apa adanya.Saya tak ingin kerja Dinas Sosial terganggu walaupun dimekarkan dari Tenaga Kerja. Soal kantor, kursi, meja dan belum ada staf jangan jadi alasan kerja terganggu, pandai-pandailah. Begitu juga dengan SOPD lainnya,” ujar Manus Handri. Ia menyebutkan, dalam menjalan visi dan misi pemerintah agar Kepala SOPD pandai-pandai berkordinasi dengan pihak terkait. “Kalau perlu sering-seringlah melakukan rapat staf, evaluasi dan turun ke lapangan agar semua staf bisa bekerja maksimal,” katanya. Menurutnya, saat ini ada perubahan SOPD, sehingga terjadi pemisahan dan penggabungan beberapa dinas. Kepada semua staf dan pimpinan SOPD agar menyerahkan aset yang dibawa, baik kendaraan, laptop dan lainnya. “Aset negara harus dikembalikan, jangan dijadikan milik pribadi, karena itu milik negara,” tegas Manus Handri. Ia juga menekan, akhir Januari ini semua SOPD sudah star bekerja, jangan lagi mengurus ATK atau kursi yang belum ada. “Susunlah kegiatan yang direncakan dan mulailah bekerja. Bagi yang ada kegiatan melalui proses lelang, segeralah siapkan data dan berikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP),” katanya. (alt)
Bupati Ibaratkan Pungli Bagai Penyakit PAINAN (Metrans) Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menilai praktik pungutan liar (pungli) di jajaran pemerintahan sebagai sebuah masalah serius yang harus segera dihilangkan. Ia mengumpamakan praktik pungli itu sebagai sebuah penyakit kronis yang harus disembuhkan. Jika tidak ditangani, kata dia menambahkan, maka si penderita penyakit akan meninggal dunia, begitu juga apabila pungli dipraktikkan oleh oknum aparatur pemerintah maka kepercayaan masyarakat sedikit demi sedikit akan pudar. Hal itu ia sampaikan ketika meresmikan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) daerah setempat, Rabu (18/1). Maka dari itu ia berharap kepada Satgas Saber Pungli yang baru diresmikan, agar bersama-sama menunjukkan kinerja baik, sehingga pungli yang memuat nilai-nilai negatif bisa diberantas. Ia menjelaskan, pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016, tentang Satgas Saber Pungli dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, tentang pengawasan pungli dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “Dengan adanya instruksi tersebut kami langsung bergerak dan kami termasuk yang kelima dalam pembentukan satgas di Sumbar,” katanya. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan Satgas Saber Pungli memliki empat fungsi, diantaranya intelijen, pencegahan dan sosialisasi, fungsi penindakan dan fungsi yustisi. Selain itu, sesuai Instruksi Kementerian Dalam Negeri, Satgas Saber Pungli memiliki area pengawasan yang berkesinambungan, diantaranya di bidang perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan. Ketua Pelaksana Harian Wakapolres Pesisir Selatan, Kompol Al Jufri, mengajak kerjasama dan kekompakan tim, selain itu ia juga meminta masing-masing pihak tidak mengedepankan ego sektoral. Satgas Saber Pungli Pesisir Selatan didukung 72 personel yang diketuai Bupati Hendrajoni dan Ketua Pelaksana Harian Wakapolres Pesisir Selatan, Kompol Al Jufri. Selain itu juga melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Polres setempat, Kodim 0312/Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Painan dan Pos Denpom 1/4 Painan. (agp)
Pansel Dinilai Tak Serius Bekerja SOLOK (Metrans) Kinerja tim Panitia Seleksi (Pansel) pejabat eselon II Pemkab Solok dinilai sejumlah pihak sangat mengecewakan. Tim Pansel yang beranggotakan pamong senior Rusdi Lubis, Tafdhil Husni, Yasri MS dan Efriadi, disebut sarat titipan. Beredar isu sejumlah pejabat yang dinyatakan lolos, tidak memenuhi syarat, tapi tetap dinyatakan lolos Seleksi pejabat yang akan mengisi jabatan eselon II, atau setingkat kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor yang dilakukan Pemkab Solok pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang kompeten, pintar, kapabel dan sesuai dengan bidang yang akan dipimpinnya. Seleksi dilakukan dalam
tiga tahap. Pertama ujian tulis, para calon pejabat terlebih dahulu membuat makalah sesuai dengan bidang kerja yang akan digelutinya. Kemudian menjawab sejumlah pertanyaan essai yang dibuat Pansel. Ujian kedua berbentuk wawancara langsung dengan Pansel, sesuai dengan bidang yang akan dipimpin. Tahap terakhir, seluruh peserta masuk dalam ujian assessment. Ujian ini dinilai yang terpenting, karena ditujukan untuk menggali sejauh mana kepintaran dan kemampuan para calon pejabat menyelesaikan masalah yang akan ditemui nantinya, saat mereka menjadi pemimpin tertinggi di SKPD-nya masing-masing. Terkait pola kerja, rencana
kerja dan optimalisasi dinas, badan dan kantor yang akan dipimpinnya. Setelah ketiga ujian tersebut, Pansel akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Solok. Rekomendasi tersebut berisi tiga nama untuk masing-masing SKPD. Tiga nama tersebut, lalu dipilih oleh Pemkab Solok untuk ditunjuk satu nama memimpin dinas, badan dan kantor. Sistem dan proses yang terdengar sederhana tersebut ternyata menyisakan kekecewaan bagi sejumlah calon pejabat yang tidak masuk dalam rekomendasi dan juga yang tidak ditunjuk menjadi pejabat eselon II tersebut. Kekecewaan tersebut cukup beralasan, karena mereka
sama-sama mengikuti ujian serentak, baik ujian tulis, wawancara maupun ujian assessment. Bahkan, ada yang mengaku beberapa peserta seleksi tidak memenuhi syarat. Saat dirunut lebih jauh, sudah jadi rahasia umum, ada sejumlah pejabat yang memenuhi syarat tak dapat kesempatan mengikuti seleksi. Meski diisi sejumlah figur yang kompeten, hasil dari rekomendasi Pansel, menurut berbagai kalangan, terkesan hanya sekadar formalitas dan “memenuhi pesanan”. Beredar inormasi, hal tersebut disebabkan nama-nama untuk menduduki jabatan eselon II telah “ditetapkan” sebelumnya. Sehingga, ada atau tidaknya Panitia Seleksi, nama tersebut akan tetap ada. (rzl)
MENERIMA HASIL - Bupati Solok Gusmal saat menerima hasil dari Ketua Pansel Eselon II Pemkab Solok, Rusdi Lubis, di Guest House Arosuka, akhir Desember lalu.
11
KAMIS 19 JANUARI 2017
Induak-induak Banyak Nan Mintak Carai di Bukiktinggi
Pak Bupati Main WA Maurus Karajo untuk Nagari DISENTER DEK : FF ST RAJO SATI Yo sabana satiang Pak Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan ko nyoh. Katiko urang kini sibuk bamain whatsapp (WA), nan marupoan aplikasi barupo pasan ditalepon pacik banamo smartphone, liau ko alah sato-sato pulo bamain WA ko. Indak saroman jo urang kabanyakan, nan mampunyoi grup WA sampai salapan baleh, nan hanyo sakedar kauntuak haha... hihi..., atau sakedar untuak mambangga-banggakan keadaan terkini, tapi Pak Bupati ko malah manggunoan grup WA kauntuak bakarajo maurus nagari basamo-samo jo anak buahnyo. Grup WA serius nan biaso disabuik urang ! Malah Pak Bupati nan masih baumua mudo tu manyuruah OPD, Camaik sarato Wali Nagari nan adoh di Dharmasraya tu punyo grup WA, tamasuak akun jo media sosial (medsos) lainnyo. Malalui sagalo macam kecangiahan teknologi tu, Sutan Riska Tuanku Kerajaan maraso inyo labiah mudah untuak mamantau anak buahnyo, lai bakarajo atau indak. Yo santiang bupati wak ko nyo...! Tapi kalau sakali-sakali kapalo dinas, camat, wali nagari tu bagarah-garah di grup WA nyo, saroman mangirim meme nan lawak, sarato video dubing lawak babahaso Minang, palepaehan se lah Pak Bupati. Kok indak bantuak itu, tagang pulo urek syaraf kawan wak beko. Sabab, nagari ko lai bisa juo diurus sambia bagarahnyo.
Hanyo Nan Bansaik nan Basubsidi Listrik LUBUAK BASUANG (Metrans) Paraturan baru tantang subsidi listrik alun banyak dipahami dek masyarakat, karano nampaknyo yo paralu disosialisasikan dek pemerintah atau dek PLN. Nan taralah, asa 900VA listriknyo akan mandapek subsidi kutiko mambaia rekening. Tapi kudian tanyato basirobok data ko dek para peneliti, barasao lun tantu seluruh nan balistrik 900VA tu adolah urang bansaik. Tanyato banyak juo nan kayo, nan baoto, balamari es, ba AC bamasin cuci gadang di rumahnyo. Mako sajak Januari 2017 ko ado nan barubah, listrik tibotibo taraso naiak rekeningnyo dek nan balangganan 900VA. Itu tandonyo setelah dilakukan pencocokan data dek TNP2K basobok bukti baraso si pelanggann bukan urang bansaik. “Jadi subsidi hanyo untuak nan memang paralu disubsidi lantaran indak mampu,” kecek Ketua Bappeda Kabupaten Agam, Welfizar. Jadi kalau ado nan kurang jaleh, rakyaik bisa mangadu. Kabupaten Agam menyikapi permasalahan pengaduan ko dengan serius. Ketua Bappeda Kabupaten Agam, Welfizar, jo Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Agam, Rahmad L, maabiak langkah aktif dengan mangumpuakan Camaik-camaik se-Kabupaten Agam atau perwakilannya di kantua Bappeda Sinayan nan lapeh. Ka Camaik-camaik ko disosialisasikan mekanisme pengaduan masyarakat pakaro subsidi listrik. “Sebagai pelayan di garis depan, saya berharap setiap kecamatan dapat melayani permasalahan terkait subsidi listrik ini sesuai koridor yang telah ditetapkan,” kato Welfizar. Tantu sajo urang PLN ikuik diajak maagiah sosialisasi ko. PLN Wilayah Sumbar diundang juo untuak maagiah penjelasan teknis pakaro pangaduan sahinggonyo pemahaman patugeh di kecamatan bisa labih mandalam. Manajer Bidang Niaga & Pelayanan Pelanggan PLN Wilayah Sumbar, Dwi Purnomo, manyampaikan baraso PLN sebagai operator wajib mandukuang undang-undang subsidi listrik nan ditetapkan dek DPR. Supayo masiang-masiang kecamatan dapek melaksanakan aplikasi pengaduan subsidi listrik, mako dalam acara tu juo diparagokan baa bana caronyo. Dalam simulasi tu peserta manjadi mangarati baa malaksanakan di lapangan nanti. “Selanjutnya, dalam proses pelaksanaan perlu komunikasi yang baik antara kecamatan dengan masyarakat,” kecek Dwi Purnomo.(nedia)
Indak banyak rimbo di Kota Solok, nan iko adolah sangenek di Pulau Belibis nan dijadikan sebagai tampek wisata dek Pemko Solok (KODAK KOLEKSI: Abel Putra Yofa)
Rimbo Paliang Aman, di Solok
SOLOK (Metrans) Kalaulah ado di daerah ko “barang tasenggeng” indak pernah dirosok jo digaduah dek urang nan tadiri dari bamacam-macam latar balakang pandidikan sarato baragam caro bapikia, mungkin di Kota Solok lah kajadian tu baru tajadi. Ha.., baa citoe tu? Di kota sagadang 57,64 km² sarato mampunyoi luas rimbo sagadang 1.113 hektar, tanyato indak adoh urang banabang rimbo bakandak hatinyo di kota ko doh, atau bahaso kerennyo pembalakan lia. Lai sabana e tu ? Ntah lah yo! Tapi bantuak itulah kecek Pak Jefrizal, nan manjabat Kapalo Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kerimboan (DPPDK) Kota Solok ka wartawan kapatang ko. Antah apak wak ko sadang mangango atau antah kanai ota sajo dek anak buahnyo nan suko mambuek laporan asal bapak senang (ABS), sahinggo kaba baiak tu bakabang ka wartawan. Intinyo, tahun 2016 kapatang ko diindak adoh do pembalakan lia di rimbo Kota Solok, dek karano pihak DPPDK dibantu dek pihak kepolisian sarato TNI, sacaro berkala malakuan pangawasan di rimbo nan adoh di kota tu. Kecek Pak Jef ko, langkah tu diambiak karano tahun-tahun sabalunnya ado tasirobok pembalakan lia nan dilakukan dek pihak-pihak nan indak batangguangjawab. “Secara berkala, kami dibantu dengan kepolisian dan TNI melakukan pengawasan terhadap rimbo, sebab memang ada ditemukan pembalakan lia pada tahun-tahun sebelumnya, tapi pada 2016 tidak ada kasus yang diungkap,” kecek Pak Je ko. Inyo mangeceakan, pangalolaan rimbo di kota tu malibat-an masyarakaik, tarutamo untuak pangawasannyo sarato mambina masyarakaik di sakitar kawasan rimbo. Langkah tu diambiak, kecek Jerizal, karano pengelolaan rimbo indak bisa hanyo dikelola dek pemerintah, tapi harus malibat-an masyarakaik. Dikecekannyo, DPPDK rajin pulo manyosialisasikan tantang palarangan manabang rimbo sarato malakukan pambinaan ka badan
Carito pakaro puasoko mambuek Barbariyah baransua picayo. Sabab, dari pangka kecek tadi, lah taliek jakun jakun Da Kutar turun naiak. Apo lai9 kalau pandangannyo manukak ka bawah, ka arah katepong Babariyah. Raso raso ka dikuihnyo lansuang. Ditimbang timbang, kaau umua Kutar ko alah kapalo anam, tantu indak sarupo laki laki nan umuano bakaplo tigo doh. Tapi, ibarat masin motor,,,asa lai batah mangkol…, iduik juo masintu. Barbariyah suko jo motor lamo iduikko. Dari pado motor baru. Baitu ditakan stater, bagajujuik bunyi masinnyo. Bak keck kecek urang Jo – Alon alon asal klakon. Ndak lari gunuang dikaja. Carito lansuang ka soal pokok. Nikah alias kawin. Kutar mausul Kawin Siri. Kawin antaro jaleh jo indak. Sarumah acok, sakasua acok, sa katuju nan gak kurang. Barbariyah mamintak- limo satu. Limo di inyo, satu di nan tuo. Kutar mambaa untuak tigo tigo sajo samantaro. Tigo di nan tuo, tigo di nan mudo. Batulak ansua, akhianyo didapek jalan kalua. Limo satu…limo satulah. Tapi , pulang nan limo tu siang hari. Satu nan pulang siang malam. Barbariyah satuju. Baa ka indak ? Limo nan dek inyo tu sabananyo batambah tambuah Satu nan sahari samalam. Rakiah Cimpin itu namo asli bini si Kutar. Badannyo iyo cimpin, tipih bantuak
usaha nan manggunoan bahan baku kayu dari rimbo, contohnyo usaha parabot rumah tangga. “Tim pengawasan rimbo dibentuk dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat di sekitar kawasan rimbo yang disebut Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Rimbo, di bawah binaan Dinas Kerimboan dan diberi insentif,” kato kapalo DPPDK Kota Solok ko. Sudah tu, keceknyo manambahan, Dinas Kerimboan alah pulo maagiahan tanaman kerimboan dengan Multi Plan Three Supplos atau tanaman babatang kerimboan ka masyarakaik atau kalompok-kalompok patani nan bisa dimanfaatkan hasilnyo, contohnyo ; tanaman karet, alpukat, durian okulasi, alpukat okulasi, matoa sarato patai. “Secara nasional ada program acara penanaman pohon setiap tahun, yang pada 2016 akhir dilakukan di Laing,” katanya. Penanaman pohon yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon yang mempunyai banyak manfaat, seperti sumber oksigen dan penyerapan air, setidaknya satu orang satu pohon atau minimal satu rumah satu pohon akan memberikan dampak yang luar biasa,” keceknyo. Pak Jef ko mangecekan hanyo ado duo macam rimbo di Kota Solok tu, yaitu rimbo suaka alam, saroman di daerah Payo, Kalurahan Tanah Garam sarato rimbo lindung di daerah Payo jo Laing. “Rimbo di kota ini seluas 1.113 hektar, yang terbagi menjadi 343 hektar rimbo lindung dan 770 hektar rimbo kawasan suaka alam yang merupakan rimbo negara,” kato lakilaki nan barasal dari Pauh V, Kota Padang ko. Terakhir, sarjana Peternakan Unand nan disuruah maurus rimbo Solok ko, mangecekan, pihaknyo barusaho pulo mandorong program Rimbo Kemasyarakatan untuak daerah Laing sarato Payo. “Kami berusaha membuat talasering di kawasan rimbo itu dengan tanaman-tanaman keras yang nanti fungsinya rimbo rakyat yang bisa diproduksi,” keceknyo. (tri)
karateh. Dibandiang Kutar Paik nan gadang badagok, iyo sarupo angko satu jo angko Nol.. Dibandiang pulo jo Si babariyah, nan bagadampam,sarupo siag jo malam. Walau inyo capak ranyam…badaknyo taba. Makonyo manggaleh Badak bareh tu, dek karano badak tu bana nan pakaiannyo sahari hari.Talambek madompol muko tu jo badak bareh…manyirapiah lubang capuak di muko. Tapi, baitu ditumbok jo badak bareh…lanyok sado jajak capuaktu sakatiko. Babaliak carito ka si Kutar. Dek parnikahan sahiah kadijalankan, lah disiap siapkannyo badannyo jo ubek. Yo. Supayo indak jariah bana mangayuah biduak malam hari. Batanyo ka suok kida. Ka kawan, ka urang manggaleh sampai ka urang pandai. Banyak pitunjuak nan didapek. Ado nanmasulkan mdu jo talua itiak. Ado nan mausul Talua puyuah jo anggur hitam. Ado na mausul Viagra…ubek moderen laki laki tuo mso kini. Kasadonyo mamaralukan biaya. Ndak amuah diago atau dikuragi sakek juo. Untuang ado usul nan agakekonomis. Itu dari Datuak Cabiak Rangga balabiah. Usulnyo SUSU KUDA LIAR…Susu kudo lia. Manuruik carito, kok dapek mainum susu kudo lia sanjo hari jam salapan,… ndaehhh,.. jam sapuluah muko lasuang suirah…dado lansuang badabok. Pangaa lansuang batuka, marandah, dari ateh …maharam ka bawah. 100 parsen, bawah.
BUKITTINGGI (Metrans) Apo kolah nan sadang tajadi di ateh dunia ko, kini ko alah banyak rang padusi nan indak takuik ka lakinyo sabagai junjuangan. Malah parahnyo, adoh sabagian rang padusi nan maangap “ngenek” junjuangannyo tu, nan disuruah mambasuah pirianglah, mangasuah anaklah sarato lainnyo. Indak itu se doh, rang padusi kini bantuak-bantuaknyo murah bana bakato carai, saketek-saketek carai nan inyo pintak ka junjuangannyo. Iko indak cito ambuih-ambuih gai ko doh, tapi yo sabana tajadi di zaman kini. Buktinyo, salamo tahun 2016 kapatang ko, Pengadilan Agama Klas I B mancatat justeru pihak padusi nan paliang banyak sabagai panggugat, atau pihak nan bakandak cerai. Kecek Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Klas I B Kota Bukittinggi, Amrizal, Selasa (17/1), pakaro rang padusi nan maajuan carai atau carai gugat tu, maalami paningkatan sajak tigo tahun balakang ko. Kecek Amrizal, ado babarapo alasan rang padusi nan mamintak carai tu, Tapi, keceknyo, rato-rato takaik jo pasolan tangguangjawab dari pihak lakilaki bana nan kurang. Salain tu, adoh juo dek karano pihak ka tigo. “Pada tahun 2014 dari 698 perkara yang diterima, sebanyak 393 di antaranya perkara cerai gugat. Angka itu meningkat pada tahun 2015, dari 731 perkara, cerai gugat sebanyak 400 perkara. Kemudian pada 2016, ada 476 perkara cerai gugat dari 886 perkara yang diterima sepanjang tahun itu,” keceknyo. Amrizal mangecekan, salain pakaro carai gugat tu, Pengadilan Agama Klas I B Kota Bukittinggi banyak juo manangani pakaro carai talak, atau pangajuan carai dari pihak laki. “Cerai talak ini juga termasuk kasus yang dominan ditangani Pengadilan Agama Bukittinggi. Selama tahun 2016, terdapat 191 kasus cerai talak yang kami tangani,” keceknyo maagiah tau. Rato-rato, keceknyo manambahan, carai talak tu panyababnyo dek karano rumahtanggo urang baduo ko indak harmonis lai doh, saroman acok batagang urek mariah. “Kedua kasus perceraian itu terjadi rata-rata di usia pernikahan di bawah lima tahun, namun pernah ada di atas 20 tahun,” kato Amrizal manjalehan. Tapi nan jaleh, keceknyo manambahan, sabalun pihaknyo mamutuihan pakaro tu, pihak Pangadilan Agamo barupayo mamediasi urang balaki bini tu sarato maagiah nasehaik supayo baelok-elok se lah baliak. (win)
Kok dbali atau dipasan, tantu ado juo biaya. Tapi kok didapek an sacaro perai… mungkin angko angko bisa ditenggang. Kabatulan nan sabana kabatulan, Si Sati Ciok, kakak sanak ibu si Kiah Cimpin ado mamiaro kudo pacu sapasang. Kudo tagok, tinggi samampai. Lajangnyo salajang kudo balari lah namonyo. Larinyo co patuih. Nan jantan banamo si Nero, saikua lai nan batino si Neri. Samo itam bakilek kaduonyo Murah kalau dimintak. Rumiknyo, nan punyo kudodunsanak sapupu bini tuo. Kudo pacu biasoyo lia. Kudo pacu jo kudo la indak ado babedo. Sati Ciok nan gadang hota, malagak an kudonyo, lah acok bapoto jo Pak Wali.. Ndak paduli dek Kutar tu doh. Kini pikrannyo manitiak ka nan satu – ka susu,,,Susu Kudo Lia. Indak dapek jo nan aluih, jo nankasa diambiak. Hari parnikahan tigga duo hari lai. Kokdiminum sajak kini, tagok a nan katidak ? . Kambia… Karambia gadang basabuik, gak tigo baleh mungkin bisa diangkek sakali angkek. “Yo. Baitulah. Tapek sahari sabalun hari H. Sahari balenong. Awak ikah Sinayan, hari Minggu Kutar bagerak. Indak ado bimbang jo ragu, Kutar lah mancucuak ka rumah Sati Ciok. Sanang kirokiro rasonyo.Tapi, mangecek a ka sati Ciok ko nan barek. Kudo itam yo sabana lai sapasang di kandang balakang- Si Nero jo Neri. (Basambuang pakan katibo)
PACO-PACO
12
KAMIS 19 JANUARI 2017
Siriah Tanyo
KUNYAH KENYOH
Sate Padang Asli Dicaritoan Dek Uncu Kalek ka AK
H
Sate padang merupakan sate dari daerah sumatra barat, Sate padang biasanya memakai dagin sapi dengan bumbu kuah kacang atau sambal kacang bercita rasa pedas. Penasaran dengan sate daging sapi khas padang cobain deh resep sate padang daging sapi ini. Bahan daging sapi segar 1/2 kg jeroan sapi 1/2 kg serai 1 batang jahe 2 cm, memarkan lengkuas 2 cm, memarkan daun kunyit 1 lembar daun jeruk 4 lembar tepung beras 50 gr ( larutkan dengan sedikit air ) air 1/2 liter Bumbu (haluskan) cabe merah 4 buah bawang putih 5 siung bawang merah 6 butir ketumbar 2 sdt jintang bubuk 1 sdt merica bubuk 1/2 sdt kunyit 5 cm garam 1 sdt gula pasir 1/2 sdt Pelengkap Lontong atau ketupat bawang goreng Cara membuat Campurkan bumbu yang telah dihaluskan dengan daging dan jeroan sapi, diamkan 30 menit. lalu masak dengan jahe, lengkuas, serai, daun jeruk dan daun kunyit sampai matang. Angkat dan sisihkan. Kentalkan kuah dengan larutan tepung beras sampai mengental. Siapkan tusukan sate. Tusuk daging yang telah dibumbui, panggang diatas api, angkat dan sajikan dengan ketupat atau lontong. Pakirim rang dapua
Aa...CaRO MalAyu TenGgi e tU? ATIAK ATIAK ATO ATOK ATUA ATUA Datuak ATUAK ATUANG ATUN AUA AUIH AUIK AUIK AUN AUN
: Bibi : Kakak lelaki : Mengapa : Atap : Tusuk, cucuk : Atur ATUAK : : : : : : : : : : :
Kakek Penyakit hidung Menyemat Aur, buluh Haus Mengaut Lempar Berduyun Harum
AWA AWA AWABA AWAH AWAI AWAIH AWAK AWAN AWANG2 AWEK AWEK AWEK AYAH AYAIK AYAK AYAM AYEK AYUAH AYUAK
URANG AWAK
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Awal Hawa Celaka Arah Sentuh Awas Kita,saya Awan Langit Hambat Hampir Memegang Ayah Ayat Tampi Ayam Nenek Lemah Meliuk
ari-hari di kampuang pasti sanak acok mancaliqak siriah kan? Sampai kini masih banyak urang gaek awak nan padusi nan masiah makan siriah. Tapi ado lo namonyo siriah tanyo. Apo lo tu? Baiko caritonyo: “Baa bana hati kau jo diri den...? “ tanyo Samsuar ka talingo Wartini. Padusi nan sadang mamiciangkan mato tu sabana maih dalam kaadaan lalok. Tapi inyo bisa manjawek sacaro jaleh. “Kalau hati den, sabananyo labiah condong ka Uda Harun...” Samsuar tadongak mandanga jawek Wartini nan bapiciang mato tu.. “Kalau baitu, manga kau amuah juo balaki jo diri den. Si Samsuar nan iyo lah gaek ko...?”sambuang Samsuar “Aden malapeh sasak. Utang Ayah den harus dibayia. Sawah ka ditabuih.” Samsuar makin tacangang mandanga. Kini inyo baru sadar, baa mangko si Wartini ko mananyo nanyo bara rekening di bank. “Kalau utang lah dibayia sawah lah ditabuih. Baa lai...?” sasak Samsuar. “Yo Den mintak carai lai. Den baliak ka Uda Harun. Pacar den nan den sayangi. Inyo nan lah mangarati masalah den...” “Mangarati baa...?” sasak Samsuar makin baemosi. “Kami lah bajanji, sabalun den manikah ko...Salasai utang. Lah habih pitih laki nan gaekko...den puluik. Kami kawin lari dari kampuang. Kami manggaleh di jawa,,,” Itulah sakileh pangakuan babahayo dari bini nan bapurak purak. Pangakuan sarupo itu indak ka mungkin didapek , kalau si
ENSIKLOMINANG
disalasaikan) Siriah tanyo dipagunokan dek urang saisuak. Mangkuih pambukak rahasio urang nan basalah. Siriah ko meamang hanyo jinih siriah nanbatamuureknyo di tukang tangah. Indak buliah dibali atau dipajua balikan. Harus lansuang dipatiak daritangkainyo. Dipakai malam hari manjalang ka lalok. Indak buliah dikatahyui dek urang nan kaditanyo. Mambacokan Capak capak harus putuih niaik jo makrifat. Tantang asa usua Daun Siriah Batamu urekko, lah hampa satiol urang urang awa an tuo tau. Itulah daun a sdipakai dek Puti Andam Dewi, Puti Sarasah sarato Mayang Taurai. Kasado namo nan disabuikko adolah urang urang Sibunian. Urang nan indak ado basintuahan jo basi. Kalau sanjo hari, inyo ack taliek mandi di pincuran tingga. Pakaiannyo basamek an jo daun daun Siriah. Daun Siriah batamu urek marupokan jimaik piureh dek urang Sibunian. Daunt u indak buliah lapeh dari pakaian. Ado nan basamek an di pungguag. Ado di angan,.Ado di dakek liha.
Bago mamacik tampuak alam, nan bana juo nan kuaso Sakalipun punyo kakuasaan tapi kabanaran juo nan ka bakuaso Bago satandam bak karambia, untuang badan balain-lain Sakalipin barasal dari kalaurga nan samo, nasib babeda-beda juo DIASUH OLEH
M.A.Dalmenda Dt. Pamuntjak Alam Bago ka langik manjamua, nan indak ka masak indak juo Baapun bausao jiko indak juo alum
Nan basamek an di pungguang tu khusus susunannyo. Sabab tasusun di tangah tangah tulang pungguang. Di tangah tulang pungguang Puti Sibunan ado lubang nan msiterius. Lubang hitam nan indak dapek diraso dima dasarnyo. Kok dimasuak an tangan….Sampai sahabih habih tangan, indak ka sampai ka dasar lubang badannyo tu doh. Jo Daun Siriah batamu urek, lubang misteri tu tatutuik rapek. Makonyo Urang Sibunan paralu sakali mamakai Daun Siriah Batamu Urek. Jo daun siriah biaso, lubang di pungguang Rang Sibunan indak katatutuik . Salain tu, pamainan Siriah Tanyo ko adolah pamainan Urang Sibunan. Daunt u indak buliah badakek jo duto atau kicah. Itulah sabab karanoyo, daun siriah batamu urek sarik mandapekkannyo. Paliang banyak sahalai dalam sarumpn bang. Sabab, baru sajo manjadi pucuak siriah,Puti Puti Dewi lansuang bacirabuk maambiak. Manusia biaso di zaman modwrenko jarang nan tau khasiat siriah batamu urek tu.
Bajak Patah Bantiang Tarambau barasaki, inda ka barasaki juo. Ado nan manantukan rasaki manusie adolah Allah Swt
Bago talamun dalam tanah, namun tareh tampak juo Kabanaran salalu ka tagak, sekalipun maso kajadiannyo alah balalu Baitu barih balabehnyo, dari luhak maso daulu, kok indak disigi dipanyato, lipuahlah jajak nan tadahulu
Adaik Minangkabau sabagai kabudayaan daerah dak kabudayaaan asli Minangkabau, jiko indak dibina jo dikambangkan mako bisa ilang dipangaruhi budaya asiang Bajak alah tadorong ka bancah Karajo nan alah talanjua dikarajoan, indak mungkin ka basisuruik baliak Bajak patah bantiang tarambau Urang nan ditimpo musibah sacaro baruntun Bajak tadorong ka urek Ulah bakarajo nan indak bahati-hati, akhienyo mandapek kasulitan Baji dahan mabalah dahan Manandehan harato kaluraga surang
Aisyah Girindra, ‘Profesor Sertifikat Halal’
Pengurus LPPOM MUI masa khidmat 2015-2020 berfoto bersama Ketum MUI Pusat KH Makruf Amin. Prof. Aisyah Girindra (duduk di tengah/depan) meski sudah sepuh tetapi masih mau menyisakan waktu dan pikirannya untuk LPPOM MUI Aisjah Girindra (lahia di Bukittinggi, Hindia Balando, 7 Oktober 1935; umua 81 taun) adolah surang guru basa biokimia sarato pakar makanan halal dari Indonesia. Baliau pernah manjabat sabagai Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia sarato Presiden Dewan Halal Dunia (World Halal Council). Aisjah laia dari pasangan Oemar Ali Sidi Maharaja jo Siti Marhamah nan barasa dari Minangkabau. Pado taun 1952, baliau pai marantau ka Jakarta lalu
Wartini masih sadar atau tajago. Siriah Tanyo nan bakarajo. Duo halai siriah nan batamu urek, dirandam jo ayia capak capak. Dilatak an di bawah banta urang nan kaditanyo. Capak capak nan dibacoan, sacaro singkek bisa kami buek di bawah ko. Tapi indak sapanuahnyo doh, Sabab, Capak capak ko indak buliah dipagunokan dek sumbarang urang di sumbarang wakatu. SIRIAH PAH SIRIAH PATI. SIRIAH PAUREH PUTI DEWI. SAHALAI BULIAH DI TANYOKAN, DUO HALAI BULIAH DIJAWABKAN. SIRIAH PA TUMBUAH DI LUBUAK HATI. SIRIAH PATI TUMBUAH DI KALAMBUAI. DIUREH AYIA MATO PUTI DEWI. DIURAI JO ASAM BA SINAWA. DISARAYO PANTANG DIDUTOI. DITANYO PANTANG DIKILAH DIKELOK. CIEK DEN TANYO TIGO JAWABNYO. TIGO DEN TANYO SAMBILAN JAWABNYO. TANYO DI UNIAN PUTI DEWI. JAWAB DITATIANG BUJANG RIMBO..... SIRIAH PA SIRIAH PATI..... dstnya....(maaf , indak mungkin
malanjuik-an pandidikannyo di SMA Budi Utomo. Indak lamo kudian baliau maikuk-i kakaknyo di Bogor lalu manamaik-an SMA disinan. Satamaik SMA baliau malanjuik-an kuliah ka Fakultas Kadotoran Hewan Universitas Indonesia, Bogor sampai manamaikannyo pado taun 1962. Sasudah itu Aisjah langsuang mangabdi di almamaternyo. Taun 1973 baliau bahasil mandapek-an gala Doktor Biokimia Patanian dari Institut Patanian
Bogor jo disertasi nan bajudul "Faktor anti-Triptik Kedelai". Gala iko sakaligus manjadiannyo sabagai doktor padusi partamo di Program Pasca-Sarjana IPB. Di IPB, Aisjah manjabat sabagai Katua Jurusan Kimia FMIPA IPB, sarato marintis tabantuaknyo Program Studi Biokimia Jurusan Kimia FMIPA IPB sarato Program Studi Bioteknologi Program Pasca Sarjana IPB. Di duo program studi tu, baliau ditunjuak sabagai pamimpinnyo. Tanggal 1 Desember 1993, Prof. Dr. Aisjah Girindra diangkek sabagai Direktur LPPOM MUI manggantian Dr. Amin Azis, sasudah sabalunnyo manjabat sabagai tanago ahli di MUI. Dalam mamimpin LPOM sarato malakuan proses sertifikasi halal, baliau banyak malibatan tanago ahli sarupo dari bidang biokimia, dotor hewan, teknologi pangan, teknologi industri, sarato ahli patanian. Banyaknyo pihak nan talibat dalam proses panantuan kahalalan suatu produk, mako LPPOM dikana sabagai salah satu limbago nan paliang ketat di dunia dalam mangaluaan sertifikasi halal. Sabagai Direktur LPPOM, Aisjah acok manjadi pambicaro di acara seminar nan mambahas sertifikasi halal. Pado taun 1999 baliau mandirian Dewan Halal Dunia, sakaligus manjabat sabagai Presiden partamo limbago tu. Dewan ko batujuan untuak manjalin komunikasi nan labiah mandalam sarato
mahasilan suatu standar baku dalam proses audit kahalalan sabuah produk. Baa tanggapan urang terhadap baliau ko? misalnya di media massa? Di bawah ko dimuek lo rangkuman hasil wawancara wartawan surek kaba Republika 3 Februari 2006. Bisa ceritakan awal terbentuknya LPPOM MUI? Sebelumnya, belum ada lembaga yang mengatur soal kehalalan ini. Hal ini, awalnya dipicunya dari kehebohan isu lemak babi di tahun 1988. Saat itu, banyak produk makanan dan minuman, seperti mi dan susu, yang diboikot masyarakat dengan alasan haram karena mengandung lemak babi. Karena ini membahayakan masyarakat juga perekonomian negara, makanya pemerintah minta MUI untuk menjelaskan masalah tersebut. Untuk mengatasi hal serupa yang mungkin timbul, akhirnya sepakat dibentuklah lembaga ini yang dipimpin oleh Dr Amin Aziz. Namun sejak terbentuk pertama kali di tahun 1989, LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikasi halal pertamanya pada tahun 1994. Tahuntahun awal, kami membuat prosedur dan konsep sertifikasi halalnya. Apa yang sulit dalam membesarkan lembaga ini? Kendala terbesar adalah masih banyak masyarakat kita yang tidak paham soal
konsep halal-haram. Dalam Alquran memang dibahas tapi apa saja yang masuk kategori haram hanya sedikit disebutkan, yang banyak itu soal yang halalnya saja. Padahal pada prinsipnya, saat ini yang haram jumlahnya semakin banyak saja karena ada teknologi. Contohnya saja es krim. Bahan dasarnya halal, tapi kita tidak tahu bahan-bahan tambahannya seperti gelatin yang digunakan untuk melembutkan itu halal atau tidak. Bagaimana proses mendapatkan sertifikasi halal itu? Awal berdiri, kita hanya mengandalkan uji laboratorium saja. Namun ternyata semua itu tidak cukup, makanya setelah itu kita buat metode audit. Lewat metode ini, semua perusahaan yang menguji produknya kita minta isi formulir yang menjelaskan soal proses pembuatan, materialnya apa saja, dibuat dari apa, dan dari mana dibelinya. Kadang kita juga mendatangi pabriknya untuk melihat proses pembuatannya. Nanti kalau mereka sudah dinyatakan halal, mereka juga harus memberikan jaminan kepada kita bahwa mereka akan tetap mempertahankan kehalalannya. Inilah yang menjadi standar jaminan kehalalan suatu produk, selain mereka juga harus memiliki auditor internal. Mengapa baru 20 persen atau 3.724 produk yang mendapat sertifikasi halal di Indonesia, padahal menurut ketua GAPPMI ada sekitar satu juta produk makanan dan minuman? (dari wiki/republika)
BALEGA
13 Saka Agam Masih Manih
KAMIS 19 JANUARI 2017
Pantun Mudo Anak daro jo marampulai duduk basandiang di palaminan ambo nio baraja randai sia nan amuah ma ajaan Batang dadok Batang durian Nan Katigo Batang Palam Antah Jodoh Antah Bukan Nan Penting Kito Kenalan pai ka padang jo kudo padati kapulang naiak kareta api dulu cinto hilang dari hati kini nyo dtang didalam mimpi pai bamain katangah rimbo dapek kayu di ateh batu mungkin badan indak basamo tapi hati masih basatu putuih tali si layang layang putuih di semba si buruang alang putuih tali kasiah sayang badan saraso si bayang bayang badia malatuih alang maraok jatuah tahampeh di rumpun lado di ambo yo sabana harok baa kok adiak bagarah sajo tarah lai den tarah namun kayu gadang juo tagah lai den tagah namun adiak mangarengkang juo batang bukareh tumbuah tapi sawah dahan nan manjulai ka tapi jalan tampek hinggok si buruang punai kok kareh diak hati untuak bapisah tahan indak den tahan cari lah nan labiah elok dari diri denai anak urang pai bali bareh di hari sanjo bali bareh ka subarang hati diak iyo sabana kareh jo hati ibo den lapeh adiak ka tangan urang Dari Eri Satria
Artikel dan pertanyaan untuk rubrik ini silahkan kirim ke email <[email protected]>
Kabupaten Agam dikenal sebagai daerah penghasil tebu dan gula merah alias saka. Namun sejauh ini, pengolahan tebu masih dilakukan secara tradisional. AGAM-- “Petani tebu masih banyak memanfaatkan tenaga hewan ternak untuk menggiling tebu. Alat penggiling tebu,yang disebut ‘kilangan’ terbuat dari kayu. Belum banyak petani yang menggunakan mesin,” kata D. Sutan Palimo, pemerhati sosial ekonomi dari LSM KOMA, seperti dikutip situs sumbarsatu.com. Kondisi demikian diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Agam, Ir. Yulnasri, MM. Menurutnya, ke depan pembangunan bidang perkebunan akan lebih difokuskan termasuk sektor perkebunan tebu dan pengolahannya. Ia menyebutkan, saat ini penghasil tebu dan saka adalah Kecamatan Matur, terutama di kawasan Lawang. Namun saka terkenal adalah produksi petani di Bukik Batabuah, Kecamatan Candung. “Harga saka saat ini di tingkat petani sekir Rp12.000/kg,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang petani tebu Bukik Batabuah, St. Rajo Bungsu mengatakan, pengolahan tebu menjadi saka di Bukik Batabuah,sangat mengutamakan kebersihan. Makanya hasilnya lebih berkualitas. Namun saka Bukik Batabuah lebih banyak dipasarkan ke Pasar Koto Baru, Tanah Datar. “Dulu Candung memiliki Pasar Saka, namun kini sudah mati. Kondisi itu menyebabkan petani tebu lebih memilih menjual saka mereka ke Pasar Koto Baru,karena dinilai lebih menguntungkan,” ujarnya. Ke depan, ia berharap petani tebu di Bukik Batabuah berharap Pemkab Agam lebih meningkatkan bantuan dan pembinaan,agar produksi saka
Buk Nar Ambo ayah dari Nrf (namo disamarkan). Anak gadih ambo ko alah bamumua labiah dari cukuik. Lah hampia 30. Sabanta lai bisa Mati Pajak kareta ko Buk Nar. Ambo taragak kabaminantu. Sagiro, indak baolak olai. Indak balamo lamo. Kalau bisa, minggu bisuak atau sabulan lai bisa kito paralekan. Ambo mampu mampaalek an anak ambo ko Buk Nar. NRF ko, lai indak buruak, indak cacek. Sikolah lai pulo lah sarjana S 1. Tapi salamoko, inyo alun adoh taliek bahubuangan dakek jo laki-laki nan ka baiyo iyo lai doh. Pacar ka pacar sajo sajak dulu. Lah habih hari. Buk Nar. Malalui rubrik Kontak Jodoh ko, ambo mintak tolong mancarikan minantu. Laki atau suami dek NRF. Kalau paralu dijapuik…asa lai indak gadang bana japuikanyo ambo sanggup. Cuma, syaratnyo, calon tu harus Pagawai Negeri (PNS) atau Guru, bia Guru SD SMP SMA atau Dosen, tasarah. Pokoknyo pagawai nagari. Ambo sendiri pansiunan PNS. Urang rumah, mamanyo NRF Guru SMP. Kami samo pansiunan PNS. Tolong bana carian Buk Nar. Carian jo hati ikhlas. Maaf, kalau berhasil, dapek nan di hati, kami siapkan, panggati uang jalan…sapantasnyo. (nan di bawah tu nomor HP ambo mah buk Nar, silahkan dikontak ambo) Tolonglah kami Buk Nar.Tarimokasih labih dahulu. Salam Ambo.
meningkat, dan petani lebih sejahtera. Bantuan yang diharapkan adalah modal pengembangan usaha, mesin pengolahan tebu, dan pemasaran. “Kalau bisa, Pasar Saka di Lasi kembali dioperasikan, dan pakang juga ditiadakan. Aksi tukang pakang merupakan salah satu penyebab utama matinya Pasar Saka Lasi,” ujarnya pula. Pemkab Agam Bantu Keltan Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Agam berupaya mengembangkan tananam tebu rakyat secara berahap. “Tahun ini pengembangan tanaman tebu memanfaatkan dana bantuan sosial (Bansos) untuk lahan seluas 49,85 ha. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani di Kecamatan
Bungo harum tumbuh malato, sayang maraok dibatang palo. Assalammualaikum mulonyo kato, ambo sambahkan ka pambaco. Kabau ketek di tapi banda, tanduak pun tumbuah alun sabara, tukang kaba kini ilang pangana, alah bajam-jam duduak tapana. Intinyo, kain songket bakilek-kilek, dipakai untuk baralek, dek ide carito alun dapek, tukang kaba tapaso maawek-awek. Dicubo-cubo batanam bawang, dicampo pulo jo batanam lado, tukang kaba mancubo untuak mangarang, kok untuang lai manjadi carito. Indak disangko sirigo rigo, pipik sinanduang mamakan lado, indak disangko tukang kaba kacando iko, bahan carito bana nan indak ado. Tu baa lai ko....! Tu ka baa juo lai ! Ancak carito langsuang kito mulai, tantang kisah hiduik si
Buyuang Kirai Kok dipatuik bana bantuak jo rupo, Buyuang Kirai ko biaso se nyo, rambuiknyo pun bak cando sarang tampuo Karajo paja ko sopir oto, mambok panumpang ka tujuannyo, sarupo ka Muaro Bungo, ka Tebo sarato lainnyo. Atah baa kolah, panumpangnyo banyak balimpahlimpah, mulai dari anak sakolah sampai nan kitaknyo balimbah. Kecek urang, adoh nan dipakai paja ko, minyak sinyonyong namonyo ! Minyak ko dipasang dikaniangnyo, supayo urang naiak ka otonyo. Iyo kolah kaba tu, indak adoh urang nan tantu, paliangpaliang hanyo balagak tau, asa mangecek se muncuang buruak tu. Kaba-kabanyo minyak tu dari urang santiang bagigi tangiang, nan hiduik di ateh tabiang. Rang santiang tu banamo Mak Itam Ariang, panduduak asli Silaiang Kariang. Bahan utamo minyak tu
Tahsiruddin Malin Mudo. Di Nagari K Pak Tahsiruddn nan ambo hormati Partamo tamo, ambo ucapkan tarimo kasih ateh “katulusan” pak Tahasir ka maagiah ambo imbalan. Maaf Pak Tahsir. Saribu maaf. Ambo tidak pernah amuah mampagalehkan profesi ambo. Mampajodohkan urang, itu aratinyo mampatalikan silaturrahmi. Ado pahalonyo. Nan ujuangnyo pitih atau imbalan, ambo Alhamdulillah, lai diagiah rasaki dek Tuhan. Tadinyo, ambo indak ka mambahas surek PakTahsir ko doh, hampia tasiggguang ambo. Hampia… Tapi, ambo usok dado, ambo baistighfar. Sia tau, Pak Tahsir hanyo dek karano ikhlas atau jujur. Namun baitu, kami di Surek kaba ko, ndak pernah baitu do alias manarimo imbalan dek mamuek atau berhasil mancarikan jodoh. Kalau kironyo nanti, dek karano jodoh, basuo nan PakTahsir inginkan. Basidakah sajolah ka musajik atau ka rumah yatim. Baco Alhamdulillah. Nan kami sato badoa jo baharap, supayo anak pak Tahsir dan Pak Tahsir basarato kaluarga, dibarikan dek Tuhan, rahmat jo linduangan ka jalan nan bayiak. Salam Yunarti Tanjuang.
Candung (20,55 ha), Matur (10,16), IV Koto (14,63), dan Palembayan (4,51),” kata Yulnasri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Agam sudah menyalurkan bantuan di beberapa kecamatan. Kecamatan di Kecamatan Candung bantuan dialokasikan untuk 3 kelompok tani (Keltan),yaitu Keltan Jabal Rahmah (13,71 ha), Mawar Duo (5,45), dan Bungo Padi (1,39). Seluruhnya berada di Nagari Bukik Batabuah. Di Kecamatan Matur, penerima bantuan dimaksud adalah Keltan Andaleh Saiyo (8,91), Jorong Andaleh, Nagari Tigo Balai; dan Rumah Nan Gadang (1,25), Jorong Sidang Tangah, Nagari Matur Mudiak.
Di Kecamatan IV Koto, Keltan Ingin Maju (8,73), Patapayan (2,71), dan Purandah Saiyo (3,19). Semuanya di Jorong Pahambatan, Nagari Balingka. Sedangkan di Kecamatan Palembayan,penerima bantuan hanya 1 Keltan, yaitu Keltan Bareco Indah, Jorong Baringin, Nagari Baringin, dengan luas areal 4,51 ha. “Masing-Masing kelompok menerima dana Bansos berdasarkan luas kebun. Setiap 1 ha memperoleh bantuan Rp17 juta/ha,” ujarnya. Dana ditransfer langsung ke rekening kelompok. Pemanfaatan dana akan dikawal langsung pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Agam, dan jajarannya. Tujuannya,agar dana tidak digunakan untuk keperluan lain oleh anggota kelompok.(sumbarsatu)
Minyak Sinyongnyong dari Lubuak Hantu OLEH: UDA FAHLEVI
Buk Nar, Carikan Ambo Minantu PNS
Bupati Agam Indra Catri meninjau salah satu industri saka di Kabupaten Agam
Capricorn (22 Des-19 Jan) Hari luang jan dibuang-buang, pagunokan untuak kaparaluan nan mendesak pakan ko. Akan tibo kaba dari jauah nan manyanangkan hati, berkat usaho-usaho di maso lalu. Jan lupo batarimokasi ka nan lah manolong. Hatihati jo warna hijau. Aquarius (21 Januari-18 Februari) Rasaki nan ditunggu yo agak lambek tibonyo, basalah sanan tantang itu. Oh yo, janji nan alah dibuek jan sampai mungkia pulo untuak nan katigo kali, babaia utang beko. Barasiahan pakarangan rumah sabalah suok, lah samak.
Pisces (19 Februari-20 Maret) Awua ditanam, batuang nan tumbuah. Maleset dari pakiroan. Tapi, samantangpun baitu, lai hasilnyo. Jan dicampak an ayia di dandang. Tando-tando hujan di langik. Kok indak karasaki, bisa sajo diambuih angin ka baliak bukik.. Aries (21 Maret-19 April) Ayia taganang di daun kaladi. Bantuaknyo, bantuak parmato intan tapi, kalau saketek sajo tasentak, aia taserak, hapuih indak bajajak. Urang nan mamuji balabiah-labiah ka awak, harus dipikia, apo maunyo?
barasa dari Lubuak Hantu, dari kajamban hantu limo suku. Partamo suku Deh Yu, kaduo suku Mbok Mu, katigo suku Suku Lu, kalimo suku Karek Kayu. Tantu adoh nan batanyo, baa carito maloncek se ka suku nan ka limo ? Disampaing tukang kaba salah ketik, inyo pun indak tantu apo kolah suku hantu nan ka ampek tu ! Kok dicari-cari bana, antah beko hantu tu sapasukuan jo liau ko, atau malah sapasukuan jo para pambaco. Padia se lah yo ! Indak usah kito cari suku hantu nan ka ampek tu, Kok jampang adoh nan sapasukuan jo liau (hantu) tu, kan jadi tabedo deh....! Antah iyo antah indak, dek tiok hari mamakai minyak, panumpang paja ko baleak-leak, adoh abak jo anak, adiak jo kakak. Adoh pulo nan salemo masih baleak sampai ka urang gaek nan batukak. Sudah tu adoh pulo rang
Taurus (20 April-20Mei) Kabaruntuangan nan didapek, indak kasalamonyo doh. Sahari hujan, sahari paneh. Usah dek hujan sahari, lupo paneh samusim. Jajak bisa hilang ditimpo hujan. Kasanangan buliah dikicok. Gemini (21 Mei-20 Juni) Iyo agak payah pakan ko pakaro pitih. Mudahmudahan ado kawan nan manolong. Kurangilah batanggang malam, dan pabanyak minum aia putiah. Cancer (21 Juni-22 Juli) Katek banamo, gadang bagala. Namo awak lah dimasuakan ka daftar urang nan kadiangkek atau dilantik. Gala bisa diagiah urang ujuang, Pak, Bos, Aji, atau Angku. Jago lang-
cadiak balagak tengak, talingo nyariang bakecekan pakak, nan mamintak sakali-sakali jadi sopir hoyak. Pokoknyo panumpangnyo baragam deh....! Mulai dari urang panggaleh, sampai talingo nan bakapeh, labiah mamiliah paja tu je nyeh ! O... ala, Buyuang Kirai sabana bangga, hiduang kambang sagadang roda. Walau tampang indak sabara, tapi inyo maraso coga. Ikolah nan acok dibaco satiok inyo bacarito, tantang hebatnyo minyak sinyonyong nan inyo punyo. Pokoknyo, inyolah lan paliang number uno ! Akibaiknyo, paja ko lupo diri, lupo jo Tuhan nan maatur bumi. Inyo sangko hiduik ka untuak kini, lupo jo katentuan Sang Ilhahi. Ya sudah lah kak....! Dek paja ko adiak indak dunsanak pun indak, ancak kito basipakak, nan pantiang baa carito nan ka lamak. Ha... baa tu, antah indak ?
kah, jago muncuang kalau ka mangangecek. Leo (23 Juli-22 Agustus) Mandakekan diri ka keluarganyo tu paralu. Kok nan buah, pupuak rumpunnyo. Jan dibuek jarak jo keluargamnyo. Rasaki sadang diateh, pabanyak manabuang/ Rencanakan pai Umrah Virgo (23 Agustus-22 Sept) Paja nan mambuek dado awak badabua tu alah punyo urang. Inyo rambang mato. Katuju ka awak, manyanda ka urang. Rasaki lai sadang rancak. Pangaluaran usah dipaturuik an. Kawan nan banyak, hanyolah kawan galak. Libra (23 Sept-22 Okt) Sasaki-sakik dek awak tantu labiah padiah dek urang. Jadi jagolah muluik jan tadorong. Rasaki agak turun dek karano hu-
bungan kurang elok jo induak samang. Scorpio (23 Oktober) Banyak bana nan indak paralu bapabuek. Sanang sabanta, litaknyo lamo. Kalau dipaturuikkan, lah ka habih umpan dek ayia. Sagirokan marubah pangana. Aliah tagak ka nan gak babuah untuang. Mungkin barek atau agak payah, tapi hasilnyo ado. Sagitarius (22 November-21 Desember) Hobi nan ciek tu jan digilo bana. Pikiakan juo anak bini. Kok manyasa sanak bisuak, jan salahkan bintang sanak. Sanak paralu manamui kawan lamo nan lah balupokan tu. Jalin silaturahim.
INTERNASIONAL
14
KAMIS 19 JANUARI 2017
(ANTARA FOTO)
TINGGALKAN PENGADILAN - Pimpinan Samsung Group, Jay Y.Lee, meninggalkan pengadilan setelah mengikuti sidang peninjauan permintaan surat penahanan atas dirinya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul di Seoul, Korea Selatan, Rabu (18/1).
Drama TV Inggris akan Soroti Masalah Sunat Perempuan LONDON (Metrans) Drama serial populer TV Inggris berjudul “Call the Midwife” akan menyoroti praktik sunat perempuan dalam alur cerita tentang seorang ibu hamil Somalia yang tinggal di London timur pada 1960-an. Para pejuang antisunat perempuan (‘female genital mutilation’-FGM) menyambut baik kabar tersebut. Mereka mengatakan program pada televisi utama itu akan membantu peningkatan kesasaran soal praktik sunat perempuan, yang secara luas dikecam dan telah begitu lama berlangsung secara terselubung. “Saya sangat senang. Bagus sekali,” kata pegiat Inggris, Hibo Wardere, yang antara lain menjalankan pelatihan bagi staf medis dalam upaya mencegah
sunat perempuan. “Lima tahun lalu tidak ada yang mau berbicara soal FGM tapi sekarang semua orang terbangun dan akhirnya bisa melihat bahwa (sunat perempuan) adalah penyiksaan terhadap anak,” tambah Wardere. Wardere sendiri hampir kehilangan nyawa ketika ia kecil disunat di Somalia. Suatu hasil penelitian yang dikeluarkan pada 2014 memperkirakan ada 137.000 perempuan dewasa dan bawah umur di Inggris serta Wales yang mengalami penyunatan. Sekitar 60.000 lainnya terancam mengalami praktik tersebut. Sunat perempuan, yang mencakup pemotongan sebagian atau seluruh alat reproduksi bagian luar, kerap menimbulkan masalah fisik dan psikologis
serius serta dapat menyebabkan komplikasi saat ibu melahirkan. “Call the Midwife”, yang disiarkan BBC, kembali muncul dalam episode keenam pekan ini dan kemungkinan akan ditayangkan di PBS-Amerika Serikat. Pembuat drama serial tersebut, Heidi Thomas, mengatakan cerita tentang sunat perempuan tidak akan menunjukkan pola pikir modern melainkan hanya menggambarkan yang terjadi pada masa 1960-an. “Tayangan ini akan memberikan cerita yang menarik karena untuk pertama kalinya para bidan bisa melihat proses (FGM) ini,” ujarnya kepada majalah Radio Times. Episode itu tidak akan menggambarkan FGM sebagai bentuk penyiksaan terhadap anak. (ant/rtr)
DI NIGERIA
Palang Merah Berjanji akan Terus Beri Bantuan Palang Merah Internasional (ICRC) pada Selasa berjanji akan terus mengirim bantuan ke wilayah Nigeria Timur Laut setelah enam orang pekerjanya terbunuh di antara sekitar 50 korban serangan di kampung pengungsi di jantung milisi Islam. MAIDUGURI (Metrans) Pemerintah Nigeria mengatakan bahwa serangan bom udara di perkampungan Rann di wilayah negara Borno, yang sudah tujuh tahun menjadi wilayah kantung kekuasaan Boko Haram yang berniat mendirikan kalifah sebagai
“kecelakaan operasi yang disesalkan”. Komandan Militer setempat Jenderal Lucky Irabor mengatakan masih terlalu dini untuk menentukan penyebab kesalahan dan menyebutkan bahwa pekerja sosial untuk badan amal Dokter Tanpa
SEKILAS IOM: 180 Migran Dikhawatirkan Tewas di Lepas Pantai Libya ROMA (Metrans) Sebanyak 180 orang dikhawatirkan tewas dalam kecelakaan paling akhir berupa kapal karam di lepas pantai Libya, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM) pada Selasa (17/1). Lembaga migrasi PBB tersebut menyiarkan keterangan itu setelah mengumpulkan keterangan dari empat penyintas —tiga lelaki satu perempuan, yang diselamatkan dan dibawa ke Kota Pelabuhan Trapani di Sisilia pada Senin malam. “Mereka mengatakan 180 orang diperkirakan berada di satu kapal tongkang,” kata Favio Di Giacomo, Pejabat Koordinasi dan Juru Bicara IOM untuk Laut Tengah, kepada Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. “Gangguan mesin sekitar lima jam setelah kapal tersebut berlayar dari satu lokasi di Libya, dan kapal itu secara perlahan mulai kemasukan air serta tenggelam, sekitar 30 mil laut dari pantai Libya,” katanya. Empat penyintas —dua warga negara Ethiopia dan dua Eritrea—melaporkan beberapa jam berlalu sebelum petugas pertolongan datang dan menyelamatkan mereka. “Salah seorang lelaki tersebut memberitahu kami ia melakukan pelayaran bersama istrinya, yang tidak selamat. Ia juga dengan susah-payah berusaha menyelamatkan seorang perempuan lain, tapi wanita itu juga tewas-tenggelam setelah beberapa jam berada di air,” kata Di Giacomo. Semua orang di kapal itu diduga adalah migran dan pengungsi dari Somalia, Eritrea dan Ethiopia, kata pejabat tersebut. Penyintas tersebut akhirnya diselamatkan oleh satu kapal Prancis yang beroperasi sebagai bagian dari misi penyelamatan lembaga perbatasan Uni Eropa (UE) Frontex. Pada Ahad (15/ 1), mereka dipindahkan ke satu kapal Norwegia yang melakukan misi yang sama, Siem Pilot —yang membawa mereka ke Italia Selatan. Selain keempat penyintas, petugas pertolongan juga menemukan empat mayat di daerah itu. Kapal Siem Pilot sampai di Pelabuhan Trapani pada Senin malam, dan juga mendaratkan sebanyak 34 migran lain yang diselamatkan dalam operasi sebelumnya. Sebanyak 2.876 migran dan pengungsi dicatat datang melalui laut sampai 15 Januari, 2.185 orang di Italia dan 691 Yunani, kata data IOM yang diterbitkan pada Selasa. (ant)
Batas (MSF) dan ICRC ikut cedera. MSF mengatakan sedikitnya 52 orang terbunuh dan 120 orang mengalami cedera. Perempuan juru bicara ICRC mengatakan enam anggota ICRC Nigeria terbunuh dan 13 terluka, namun menegaskan bahwa serangan itu tidak akan membuat surut tugas kemanusian mereka di wilayah tersebut. “Kami berjanji akan terus mengirimkan bantuan bagi penduduk di daerah konflik yang memerlukan,” kata Aleksandra Mosimann dari ICRC kepada
Thomson Reuters Foundation. “Kami menyampaikan belasungkawa bagi keluarga rekanrekan yang kehilangan orang-orang terkasih mereka.” ICRC melakukan koordinasi untuk memberi bantuan medis dengan pihak berwenang dan badan-badan lain dan MSF mengatakan bahwa tim mereka di Kamerun dan Chad sudah siap merawat korban terluka.” “Sekarang kami sedang bekerjasama dengan militer Nigeria untuk memastikan bahwa serangan mematikan seperti itu
tidak akan terulang,” kata Hugues Robert, Manager Program MSF Nigeria. “Kami melakukan banyak langkah untuk mitigasi risiko tetapi tidak siap untuk menerima serangan udara dari militer nasional dari negara tempat kami bekerja... khususnya di tempat yang sepenuhnya mereka kendalikan dan kami sadar akan keberadaan kami.” Menurut data Keamanan Pekerja Sosial terdapat 109 pekerja sosial terbunuh di 25 negara pada 2015, di negara-negara yang mengalami konflik di Afganistan,
Somalia, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman . Boko Haram telah membunuh sekitar 15.000 orang dan pasukan dan memaksa sekitar dua juta orang meninggalkan rumah mereka. Tetapi kelompok itu telah didesak keluar dari wilayah itu oleh militer Nigeria dengan bantuan dari negara-negara tetangga. Presiden Muhammadu Buhari menyampaikan penyesalannya atas kekeliruan serangan bom pada Selasa yang sebetulnya ditujukan kepada kelompok militan Boko Haram. (ant/rtr)
Pemerintah Suriah Kirim Delegasi ke Pembicaraan Astana DAMASKUS (Metrans) Delegasi Suriah ke perundingan mendatang di Astana dengan jumlah 10 diplomat, anggota parlemen dan personel militer — yang dipimpin oleh wakil tetap Suriah untuk PBB, kata harian pro-pemerintah Al-Watan di jejaringnya, Selasa (17/1). Bashar Jaafari akan memimpin delegasi pemerintah, yang meliputi Penasehat Menteri Luar Negeri Ahmad Arnus, Duta Besar Suriah untuk Moskow Riad Haddad dan Ahmad Kuzbari, seorang anggota parlemen
Suriah. Tiga perwira Suriah juga termasuk di dalam delegasi tersebut, kata surat kabar itu. Jadwal perundingan tersebut telah ditetapkan hanya dua topik: yang pertama ialah gencatan senjata yang melibatkan semua pihak di negeri itu antara delegasi gerilyawan dan delegasi Suriah, dan topik kedua adalah “mencari prinsip penyelesaian politik”. Jadwal tersebut beredar beberapa hari setelah kebanyakan kelompok gerilyawan setuju untuk menghadiri perundingan dengan wakil Pemerintah Suriah
di Astana pada penghujung bulan ini. Dalam acara di Ankara pada Ahad (15/1), sembilan kelompok gerilyawan sepakat untuk ikut dalam pertemuan 23 Januari di Astana, yang merupakan hasil dari kesepakatan Turki-Rusia belum lama ini. Sebagian besar kelompok paling utama gerilyawan yang akan hadir ialah Jaish Al-Islam —atau Tentara Islam, kekuatan utama gerilyawan yang menguasai daerah penting di sebelah timur Ibu Kota Suriah, Damaskus, kata Xinhua —yang
dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Namun enam kelompok lain gerilyawan telah menolak untuk ikut, terutama yang berpusat di Provinsi Idlib di bagian baratlaut Suriah, terutama Ahrar AshSham, Suqur Ash-Sham, Failaq Rahman, Jaish Idlib dan kelompok lain. Masing-masing faksi gerilyawan akan mengirim wakil, kata laporan, yang menambahkan nama tersebut sudah diserahkan kepada pihak Turki, yang akan berkoordinasi dengan pihak Rusia.
MENHUB AUSTRALIA:
Pencarian MH-370 Berlanjut pada Masa Mendatang SYDNEY (Metrans) Pemerintah Australia, Rabu, menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan pencarian bawah laut pada masa mendatang terhadap pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370, namun pihaknya menambahkan bahwa saat ini tidak ada bukti baru yang kuat. “Saya tidak mengesampingkan pencarian bawah laut pada masa yang akan datang yang menjangkau beberapa area,” kata
Menteri Perhubungan Australia, Darren Chaster, kepada sejumlah wartawan di Melbourne, sehari setelah pertemuan tripartit yang melibatkan Australia, Malaysia, dan China yang secara resmi menghentikan pencarian bangkai pesawat milik maskapai negeri Jiran tersebut di wilayah selatan Samudra Hindia. Beberapa keluarga penumpang pesawat jenis Boeing 777 yang hilang dalam perjalanan dari Ibu Kota Malaysia di Kuala Lumpur menuju Beijing berpenumpang 239 orang
di dalamnya itu mengkritik keputusan pencarian tersebut. Chester menyatakan bahwa dimulainya pencarian lagi memerlukan informasi baru yang akurat yang bisa menentukan lokasi tertentu dan hal itu tergantung atas kebijakan pemerintah Malaysia. Salah satu rekomendasi dari para penyelidik pada bulan lalu untuk memantau hingga 120.000 kilometer persegi ke arah utara yang telah menjadi titik perhatian upaya pencarian tidak cukup
spesifik, demikian kata dia. Pimpinan Biro Keselamatan Transportasi Australia (ATSB) yang memimpin pencarian pesawat tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang merasa yakin hal itu bukan area yang mereka pantau. Kepala Komisioner ATSB Greg Hood menyatakan bahwa aktivitas pencarian sisasisa, termasuk satelit dan kemungkinan pengamatan akan terus berlanjut hingga akhir bulan Februari mendatang. (ant/rtr)
PBB telah menerima undangan bagi pembicaraan perdamaian mendatang di Astana mengenai Suriah dan telah merancang satu tim untuk menghadiri pertempuran itu, kata Juru Bicara Farhan Haq pada Selasa. Haq mengatakan kantor Utusan Khusus Sekretaris Jenderal buat Suriah, Staffan de Mistura, telah menerima undangan ke Astana. “Utusan Khusus telah menyusun satu tim yang dipimpin oleh Wakilnya, Ramzy e. Ramzy, dan Direktur Politik Robert Dann untuk mewakili PBB dalam pertemuan tersebut,” ia menambahkan. Kesepakatan gencatan senjata dicapai antara Pemerintah Suriah dan oposisi pada penghujung tahun lalu, setelah upaya diplomat gencar oleh Rusia, Turki dan negara lain. Babak baru pembicaraan perdamaian di Istana, Kazakhstan, dijadwalkan diselenggarakan pada 23 Januari. Dewan Keamanan PBB pada 31 Desember mensahkan resolusi untuk menyambut baik upaya Rusia dan Turki guna mengakhiri kerusuhan di Suriah dan dimulainya proses politik. Dewan tersebut menganggap pembicaraan perdamaian di Astana sebagai “bagian penting dari proses politik pimpinan orang Suriah dan langkah penting ke arah dilanjutkannya perundingan”, kata resolusi PBB. (ant)
SETELAH KONTROVERSI VATIKAN
Mcdonald Bantu Memberi Makan Gelandangan di Roma ROMA (Metrans) McDonald menerima sambutan yang tidak cukup baik ketika membuka cabang baru yang hanya beberapa langkah dari lapangan St. Petrus bulan lalu, tetapi pada Senin raksasa makanan cepat saji ini mencoba mengubah itu. McDonald menerima tantangan untuk mengadopsi salah satu dari prinsip Paus Francis yaitu memberi makan yang kelaparan. Restoran baru itu, yang pembukaa cabangnya di gedung milik Vatikan pada 30 Desember membuat marah beberapa kelompok puritan, menyumbangkan puluhan makanan pada Senin untuk amal yang didistribusikan di klinik singgah mereka di Roma.
Paus Francis telah menjadikan perlindungan kelompok yang miskin dan membutuhkan sebagai landasan kepausannya dengan mendirikan ruangruang mandi untuk tunawisma di dekat Vatikan, menawarkan makanan dan bahkan kunjungan VIP ke Kapel Sistina. Pada Senin, tunawisma dan yang membutuhkan datang untuk menerima double cheeseburger, apel cincang dan sebotol air. Pierfrancesco Spiga, 46, penduduk asli Roma yang kehilangan pekerjaannya sebagai tukang kebun dan sekarang tidur di tempat tinggal yang dikelola oleh yayasan, mengatakan perusahaan lain harus mengambil inisiatif. “Akan lebih baik jika perusahaan-
perusahaan multi-nasional pada malam hari memberi makanan kepada orangorang miskin yang tidak memiliki apapun, dari pada membuangnya, “kata Spiga. Beberapa kardinal Vatikan tidak setuju menyewakan gedung yang berlokasi di Borgo Pio pada wara laba AS itu dan menilai tempat itu akan lebih baik digunakan untuk menampung yang membutuhkannya. McDonald, tidak mengomentari inisiatif itu, menjanjikan 1.000 makanan yang akan didistribusikan oleh badan amal Medicina Solidale selama enam bulan ke depan. Proyek ini lahir ketika direktur Medicina Solidale menulis surat pada McDonald setelah kontroversi itu,
menurut perwakilan badan amal Fotini Iordanoglou di halaman restoran hanya beberapa langkah dari Lapangan Santo Petrus. “McDonald menanggapi, memberikan kita kesempatan ini untuk membantu,” kata Iordanoglou. “Kami benar-benar tidak akan menyelesaikan kelaparan tapi kami mencoba untuk memberikan makanan kecil untuk orang-orang yang membutuhkannya. “ Lima puluh makan siang disajikan pada Senin. Seorang juru bicara kelompok nirlaba mengatakan mereka berharap untuk menawarkan 100 paket untuk setiap minggunya, dan akan melihat apakah mungkin jika proyek itu dapat dibuat permanen. (ant/rtr)
METROBIZ 15 103 Koperasi di Pasaman Tidak Aktif
KAMIS 19 JANUARI 2017
Kementerian BUMN Ingin Segera Beli Saham Freeport
Tidak lagi melakukan Rapat Angggota Tahunan (RAT), sebanyak 103 dari 212 unit koperasi di Kabupaten Pasaman dinyatakan tidak aktif oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pasaman, Pilihan di Lubuk Sikaping, kemarin, mengatakan koperasi yang tidak aktif ini dibekukan sementara dan setelah itu baru dibina kembali. LUBUK SIKAPING (Metrans) “Berarti yang aktif hanya 109 koperasi. Kendala yang ada di lapangan saat ini karena belum terbangunnya sinergitas pemberdayaan koperasi di berbagai aspek dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi,” katanya. Ia menjelaskan kesadaran dan semangat masyarakat dalam menggerakkan koperasi ini masih rendah sehingga koperasi menjadi tidak terkoordinir dengan baik. “Jadi, untuk mendongkrak dan menunjang tumbuhnya
AKTIF- Jika sudah tidak pernah lagi melakukan RAT, koperasi bisa dibekukan sementara atau bahkan dibubarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. koperasi yang aktif ini yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan kelembagaan koperasi dan pelatihan perkoperasian,” terangnya. Koperasi yang aktif ini yakni pengurus dan anggotanya tetap bekerja dan
melaksanakan RAT selama dua tahun berturut-turut. Jenis koperasi di Pasaman yakni koperasi konsumen, koperasi penyediaan jasa, koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen. Ia menerangkan koperasi ini belum menjadi pilihan utama
masyarakat sebagai sarana perekonomian karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dan fungsi koperasi dalam penunjang ekonomi. “Kita berharap pengurus koperasi benar-benar dapat memajukan koperasi dengan
baik dan menjadi tumbuh dengan baik. Kelola dengan transparan dan akuntabel,” katanya. Koperasi berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola dengan baik. (rul)
Peruri Cetak 12,9 Miliar Lembar Rupiah Tahun 2017 KARAWANG (Metrans) Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) akan mencetak sebanyak 12,9 miliar bilyet (lembar) uang rupiah pada 2017 sesuai penugasan dari Bank Indonesia. “Cetak uang kertas itu 12,9 miliar bilyet dan uang logamnya 2,5 miliar keping,” kata Direktur Utama Perum Peruri Prasetio dalam kunjungan media ke pabrik pencetakan uang Peruri di Karawang Timur, Jawa Barat, kemarin. Prasetio menuturkan selain uang, perusahaan juga mencetak dokumen berstandar keamanan (security document) seperti pita cukai, materai, paspor, sertifikat, buku pertanahan hingga perangko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan
Uang Republik Indonesia (Peruri). Namun, menurut dia, bahan baku kertas dan logam diperoleh perusahaan dari BI
sehingga terkait komposisi bahan baku yang masih dipenuhi dari impor, bukan kebijakan perusahaan tersebut. Prasetio menjelaskan meski
KERTAS- Kualitas kertas untuk bahan baku uang harus cocok agar bisa menghasilkan cetakan sesuai standardisasi Peruri.
bahan baku lokal menjadi salah satu pertimbangan, kualitas menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam pencetakan uang. “Kalau kualitas kertasnya enggak cocok, produksinya juga terganggu. Makanya sebelum membeli kertas, BI biasanya meminta kami melakukan uji mutu dan tes cetak. Kalau hasilnya baik, maka BI akan memasok secara besarbesaran,” jelasnya. Lebih lanjut Prasetio menuturkan, penugasan BI tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan. Ia memprediksi pertumbuhan tersebut dapat mencapai 50 persen dari rata-rata 22 persen per tahun. “Pendapatan kami 2016 sekitar Rp2,5 triliun. Tahun ini perkiraan kami akan tumbuh
50 persen sehingga kurang lebih kami bisa mencapai Rp4 triliun tahun ini,” tuturnya. Menurut Prasetio, pendapatan perusahaan memang masih bergantung pada skema penugasan pemerintah terutama untuk pencetakan uang, dokumen keimigrasian, pita cukai, materai dan buku tanah. Namun, ia mengaku perusahaan juga telah mengembangkan bisnis ke pasar inernasional dan memiliki klien dari penjuru dunia meski kontribusinya kecil yakni hanya sekitar 10 persen. “Ada klien dari Nepal, Sri Lanka, Filipina, kami juga mau tambah dari New Guinea, Ghana dan negara Asia Tengah lainnya. Tapi pendapatan dari luar negeri masih kecil. Dalam negeri kontribusinya 90 persen di mana 60 persennya dari uang,” tukasnya. (aij)
Investor Nilai Politik Indonesia Kuat JAKARTA (Metrans) Bank Dunia memandang dinamika politik domestik Indonesia terkini tidak akan terlalu memengaruhi iklim investasi karena calon investor memiliki pandangan bahwa politik Indonesia kuat dan sistem demokrasinya berfungsi. Dalam peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) Bank Dunia edisi Januari 2017 di Jakarta, baru-baru ini, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves,
mengatakan perdebatan dan diskusi mengenai isu tertentu, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan perkembangan politik terkini, menunjukkan bahwa demokrasi hidup dan berfungsi di Indonesia. “Saya merasa para investor menyadari hal itu dan mereka akan memahami Indonesia sebagai republik yang kuat,” kata Chavez. Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri beberapa waktu lalu
menyebutkan instabilitas politik pada tiga bulan terakhir 2016 mampu memberikan risiko ekonomi tersendiri, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. “Jangka pendek terkait keamanan dan jangka panjangnya karena kemungkinan perubahan nilai yang tidak sesuai, misalnya, ultranasionalis dan pemahaman radikal agama yang belum tentu sesuai nilai bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” tutur Yose. Melalui laporannya, Bank Dunia menilai Indonesia harus
mampu memanfaatkan “buah” dari perbaikan kebijakan terkait investasi yang mampu meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) menjadi peringkat 91 di 2017 dari sebelumnya peringkat 106 (2016). “Indonesia sekarang perlu bergerak melebihi perbaikan yang bersifat quick win dan mulai mengimplementasikan reformasi struktural jangka menengah untuk lebih meningkatkan iklim bisnisnya,” tulis laporan tersebut. Bank Dunia juga meman-
dang Indonesia perlu melanjutkan rencana koordinasi dan pengawasan proses deregulasi melalui serangkaian paket kebijakan yang didesain untuk menunjang bisnis. “Reformasi iklim investasi pemerintah telah mempermudah memulai dan menjalankan sebuah usaha. Tetapi agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah,” kata ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck. (clv)
JAKARTA (Metrans) Kementerian Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) ingin secepatnya membeli saham dari PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen sesuai PP no 1 tahun 2017. “Kita ingin secepatnya membeli saham Freeport, kan kita ada holding tambang, sebanyak 9,36 persen akan masuk ke saham holding tambang itu,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno barubaru ini. Jika memang sesuai aturan akan bertahap hingga 51 persen, semua akan dilakukan melalui holding tambang tersebut. “Kita nunggu pemerintah, jika memang diperintahkan untuk BUMN ambil saham, maka kita akan ambil itu,” kata Harry. PT Freeport telah mengajukan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tetapi proposal tersebut masih meminta beberapa syarat. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Menteri ESDM Ignasius Jonan, menerangkan perubahan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Kedua, perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51 persen secara bertahap. “Bisa diupayakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena berusaha menasionalkan kepemilikan,” kata Jonan. Ketiga, pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara. “Pemerintah yang menentukan patokan harga,” tegas Jonan. Keempat, penghapusan ketentuan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu. Kelima, pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Tujuan utama dari PP tersebut adalah guna melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (aft)
HIDUP- Bank Dunia memandang demokrasi hidup di Indonesia sehingga menyokong perekonomian Indonesia melalui investasi.
PLN Wilayah Sumbar Gelar Peralatan Kerja PADANG (Metrans) PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat melakukan gelar peralatan kerja vendor baru-baru ini di lapangan tenis indoor dan outdoor PLN Wilayah Sumbar, Padang. Selain di Padang, acara yang bertajuk “Gelar Peralatan dan Penilaian Peralatan, Personil, Perlengkapan Adm & Kantor” juga dilaksanakan secara serempak di Area PLN Wilayah Sumbar lainnya, seperti Area Bukittinggi, Area Solok, dan Area Payakumbuh yang ditinjau langsung oleh manajemen PLN Wilayah Sumbar. Sebanyak 119 vendor dari seluruh area di Sumatera Barat dengan beragam spesialisasi seperti perusahaan penyedia jasa konstruksi untuk SR (Sambungan Rumah Tangga) dan APP 1 & 3 Phasa, SUTM (Saluran Umum Tegangan Menengah), JTR (Jaringan Tegangan Rendah), Gardu Distribusi, SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah), Kubikel, Jointing & Terminating, dan Spesialis Sipil Gardu turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Vendor yang dinilai akan memperlihatkan seluruh peralatan
kerja yang digunakan saat melaksanakan pekerjaan. Kemudian Tim Penilai PLN Wilayah Sumbar akan menilai setiap peralatan kerja yang
dipakai agar sesuai dengan standar PLN. Acara ini merupakan langkah tegas yang diambil PLN untuk
menilai kualitas masing-masing vendor serta menunjukkan keterbukaan PLN dalam memilih mitra yang akan diajak bekerjasama. Penilaian akan berlangsung selama tiga hari, dimana hari pertama dikhususkan pada gelar peralatan, dan dua hari berikutnya menjadi ajang penilaian perlengkapan administrasi dan keahlian vendor. Manager Bidang Distribusi PLN Wilayah Sumbar, Hartono, yang hadir di lokasi Gelar Peralatan Area Padang, dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada seluruh vendor agar dapat memberikan kualitas yang bagus dalam setiap pekerjaan sehingga bisa terpilih menjadi mitra kerja PLN. “Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan pada triwulan 1 ini, dimana memakan porsi 57% dari seluruh pekerjaan pada tahun 2017. Untuk itu kami tidak akan main-main dalam memilih vendor. Kami membutuhkan vendor yang qualified untuk merealisasikan setiap pekerjaan,” tutur Hartono. Selain itu Hartono juga menambahkan penjelasan mengenai syarat apa saja yang harus
dipenuhi oleh vendor bila ingin masuk dalam DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) PLN Wilayah Sumbar. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Koordinator Tim Penilai, Junaidy. “Dengan adanya gelar peralatan ini PLN akan semakin yakin dan percaya terhadap kemampuan vendor. Kami berharap dapat memilih vendor yang berkualitas, sehingga efektifitas pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai tepat waktu demi meningkatkan kepuasan pelanggan,” sebut Junaidy. PLN Wilayah Sumbar berharap kegiatan Gelar Peralatan dapat memancing vendor untuk lebih meningkatkan kualitas perusahaannya baik dari segi pera-
latan hingga skill Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Tentu PLN berharap semua mitra kerja yang akan bekerja sama dengan PLN adalah mitra yang berkompeten di bidangnya, sehingga apapun pekerjaan yang akan dilakukan bisa selesai tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan penilaian peralatan kerja juga merupakan salah satu komitmen PLN untuk terus menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam menunjuk Perusahaan yang akan menjadi mitra kerja. Bila suatu Perusahaan ingin menjadi mitra PLN, tentu harus meningkatkan kualitasnya agar bisa mencapai standar kualitas yang ditetapkan oleh PLN. (*)
METROSPORT
16
RABU 18 JANUARI 2017
PENGURUS KONI SUMBAR
Periode 2017-2021 Ketua Umum Waketum 1 Waketum II Waketum III Waketum IV Waketum V
: : : : : :
Syaiful Aldi Yunaldi Fazril Ale, Davidson Alvira Ali Musri
Sekretaris Umum Wasekum I Wasetum II Wasetum III Wasetum IV Wasekum V
: : : : : :
Hendra Dupa Syahindra Nurben Arfan Rusyda M Zein Saidan Togi P Tobing Aprinal Lubis
Bendahara Umum Wakil Wakil
: dr Wahyu Amran : Zulheki : Nasta Octavian
Bidang-Bidang Organisasi : Fadly Amran (ketua) : Riswandi Tharisa, Herlina, Mukhtar Anwar Pembinaan Hukum dan Olahraga : Defika Yufiandra (ketua) : Zulhesni, Novalinda, Alexsander Dino Pembinaan Prestasi : Damrah (ketua) : Risky Syahputra, Henddy Adrian Luthan, Hendri Anibal Penelitian/Pengembangkan dan pengumpulan pengelolaan data : Asep Sujana Wahyuri (ketua) : Alforki Martha, Ediset, Paruhuman Simamora Pendidikan/Penataran dan Penerapan Iptek : Bafirman (ketua) : Hendri Navigator, Jasman Herry, Nofriadi Nofi Sastera Perencanaan Program dan Anggaran : Buchari Bachter (ketua) : Hazbullah Nasution, Rinaldi, Haryadi Eka Putra Kesejahteraan Pelaku Olahraga : Musfi Yendra (ketua) : Edi Suandi, Rinaldi SSi : Jafrial Koyal Umum : Darmansyah (ketua) : Anto, Firman Hendri, Benny Mulya Media dan Hubungan Masyarakat : Tommy D Rappres (ketua) : Sareng Suprapto, M Fitrah Audit Internal : Gusman (ketua) : Irnaldi Samin, Desmiwerita, Hamdanus
SEMEN PADANG TERUJI PEMAIN SELEKSI
Alan Marta Ikut Seleksi PADANG, (Metrans) Semen Padang terus mengukur kemampuan pemain yang sedang melakukan trial. Hingga beita ini diturunkan belum ada keputusan soal pemain ini apakah ada yang masuk tim atau tidak. Direktur Teknik Semen Padang FC, Iskandar Zulkarnain Lubis saat ini baru satu pemain yang sudah deal untuk bergabung yakni, Tambun Naibaho dari PS TNI. Sedangkan pemain yang sedang melakukan trial masih diseleksi. “Tim pelatih masih melakukan serangkai tes terhadap pemain yang diseleksi ini,” terangnya. Saat ini ada 13 pemain yang sedang diuji kemampuannya. Dari 13 pemain ini ada satu nama mantan pemain timnas SAD, Alan Marta. Sedangkan pemain lain yang diuji, Arif Yanggi, M. Arsyad, Mardiono, Fino Andrianas, David Arianto, Leo Guntara, Dwi Viviane, Samsul, Saiful Lewenusa Ferdinan Ayumi, Pablo C Waraboy dan Mukti Alhag. Sementara itu, dari 16 pemain yang diperpanjang kontraknya oleh Semen Padang, belum seluruhnya mengikuti latihan. Hingga berita ini diturunkan, masih ada tiga pemain Sementara itu, tiga pemain lagi yang belum bergabung. Tiga pemain itu, Fandry Imbiri, Handi
Tim pelatih masih melakukan serangkai tes terhadap pemain yang diseleksi ini” Iskandar Zulkarnain Lubis Ramdhan dan Marcel Silva Sacramento. “Ya, Fandry mungkin karena jarak yang jauh dari Papua ke Padang, begitu juga Marcel yang terbang dari negaranya Brasil. Kalau Handi karena masih ada urusan di kesatuannya TNI AU. Tapi saya harapkan dalam pekan ini semua sudah bergabung dengan rekan-rekan mereka,” kata Nil usai latihan perdana, Senin. Mengenai pemain seleksi yang juga sudah bersama pemain yang dipertahankan, Nil menyebutkan akan memberikan kesempatan selama dua minggu sebelum merekomendasikannya kepada manajemen. “Saya belum bisa menilai secara detail bagaimana kemampuan seluruh pemain seleksi. Kami tim teknis akan melihat dulu dalam dua minggu ini,” bebernya. (can)
KONI SUMBAR UMUMKAN KABINET
Ketum Abaikan Edaran Mendagri dan Gubernur PADANG (Metrans) Ketua Umum KONI Sumbar terpilih Syaiful bersama anggota formatur merampungkan tugas yang diamanahkan peserta musyawarah olahraga (musorprov) lalu, menyusun kepengurusan KONI Sumbar periode 2017-2021. Namun, dalam susunan pengurus yang telah diumumkan, Kemarin (18/ 1), tim formatur mengabaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Gubenur Sumbar yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri aktif menjadi pengurus. Dalam kepengurusan yang berjum-
lah 59 orang ini, formatur yang diketuai langsung ketua terpilih Syaiful tetap memasukan nama yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polri. Dengan adanya kepengurusan berstatus ASN ini, tentu berbanding terbalik saat kepengurusan terdahulu yang dipimpin plt, di mana saat itu dengan tegas plt memberlakukan edaran ini dengan mengeluarkan beberapa pengurus yang berstatus ASN. Syaiful yang mengumumkan langsung kepengurusan KONI Sumbar periode 2017-2021 ini kepada wartawan mengakui adanya pengurus yang
berstatus ASN. Namun, masuknya ASN ini, selain sudah masuk masa pensiun mereka juga sudah mendapat izin dari pimpinan masing-masing. “Ada beberapa pengurus yang berstatus ASN, namun mereka itu sudah masuk dalam masa pensiun. Sedangkan yang masih aktif juga sudah mendapat restu dari pimpinan masing-masing,” terangnya. Jumlah kepengurusan KONI Sumbar periode 2017-2021 ini tidak jauh berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Syaiful sebagai Ketua Umum, akan dibantu lima wakil ketua. Di mana untuk wakil ketua I diperca-
yakan kepada Aldi Yunaldi, wakil ketua II, Fazril Ale, Wakil Ketua III, Davidson, Wakil Ketua IV Alvira dan wakil Ketua V Ali Musri. Sekertaris umum dalam kepengurusan kali ini dipercayakan kepada Hendra Dupa. Dalam menjalankan tugasnya, Hendara Dupa akan dibantu lima wakil sekretaris. Sedangkan bendahara umum dipercayakan kepada dr Wahyu Amran (lengkap lihat box). “Kepengurusan ini bukan ada yang titipan. Ini semua murni tokoh yang peduli dengan olahraga. Mereka ini siap bekerja untuk memajukan olahraga Sumbar,” jelasnya. (can)
PARIWARA DPRD PADANG
Anggota Komisi DPRD Padang Susunan Baru PADANG - Gairah kinerja baru anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang diharapkan tumbuh seiring terjadinya restrukturisasi anggota-anggota komisi dalam lembaga legislatif tersebut. Perombakan ini ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kota Padang, Selasa kemarin (17/ 1). “Ada yang tetap berada di dalam komisi sebelumnya, ada juga yang berubah posisi. Ketua Komisi IV, yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat, tetap diketuai Surya Jufri Bitel. Ketua komisi-komisi lainnya mengalami perubahan,” terang Wakil Ketua Wahyu
Iramana Putra, usai paripurna. Dalam hasil keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Padang Erisman, diketahui perubahan Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, dan Ketua Komisi III. Komisi I, komisi yang membidangi urusan Hukum dan Pemerintahan, diketuai oleh Zaharman (Hanura), dengan Wakil Ketua Budiman (PKS) dan Sekretaris Jumadi (Golkar). Sementara, Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Yandri (PAN), dengan Wakil Ketua Yulisman (Demokrat) dan Sekretaris Rafli (Hanura). Sedangkan Komisi III, yang mengatur urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, diketuai oleh Zulhardi
Ketua Komisi I terpilih, Zaharman (Hanura)
Z Latif (Golkar), dengan Wakil Ketua Amril Amin (PAN) dan Sekretaris Djunaidy Hendry (PKS). “Dengan gairah kerja baru yang muncul, diharapkan terjadi peningkatan keseriusan komisi bekerja dan terjalin komunikasi yang baik antar anggota komisi. Hearing perlu sering dilakukan. Dengan kinerja meningkat, roh dewan semakin kuat,” harap Wahyu. Dikatakan juga, untuk meningkatkan hasil kerja para anggota dewan, evaluasi menuntut sering dilakukan. Untuk Komisi I, fokus terhadap pelayanan publik bisa menjadi pekerjaan rumah. “Sedangkan Komisi II bisa melakukan evaluasi per triwulan mengenai PAD dan potensi-
Ketua Komisi II terpilih, Yandri (PAN)
Ketua DPRD Kota Padang Erisman (kanan) dan Sekretaris DPRD Padang Ali Basyar (kiri)
potensi apa terkait hal tersebut yang bisa dilakukan untuk membantu eksekutif dalam menjalankan pembangunan daerah,” imbuh Wahyu. Komisi-komisi di DPRD Kota Padang sendiri mengembang tugas cukup kompleks. Komisi bertugas untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi juga bertugas melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD. Pengawan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi juga menjadi amanah yang diemban. Selain itu, Komisi bertugas juga untuk
Ketua Komisi III terpilih, Dzulhardi Z Latif (Golkar)
membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; mengadakan rapat kinerja dan rapat dengan pendapat dengan OPD dan mitra kerja terkait; mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang masing-masing Komisi; dan memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi. (*)
Ketua Komisi IV, Surya Jufri Bitel (Demokrat)
Mantan Ketua Komisi II Elly Thrisyanti dari fraksi Gerindara (kanan), posisinya digantikan oleh Yandri.
