PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016
Depok, 29-31 Agustus 2016
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENDAHULUAN Pusat Krisis Kesehatan pada Tahun 2016
melakukan Penilaian (Assesment) Kapasitas Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Target pelaksanaan adalah 34 Kabupaten/Kota rawan bencana di 8 provinsi
KABUPATEN/KOTA TARGET TAHUN 2016 34 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi BENGKULU
KALIMANTAN BARAT
•
Bengkulu Tengah
•
Sambas
•
Kota Bengkulu
•
Ketapang
•
Lebong
•
Landak
•
Bengkulu Utara
•
Muko-Muko
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
•
Kapuas
•
Berau
•
Barito Timur
•
Kutai Timur
•
Pulang Pisau
•
Kota Bontang
KABUPATEN/KOTA TARGET TAHUN 2016 34 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi SULAWESI BARAT •
Polewali Mandar
•
Majene
•
Mamasa
SULAWESI TENGGARA •
Muna
•
Buton
•
Kolaka
•
Kolaka Utara
•
Bombana
NUSA TENGGARA TIMUR • Timor Tengah Utara • Timor Tengah Selatan • Kota Kupang • Ende • Flores Timur • Sikka MALUKU UTARA • Halmahera Utara • Halmahera Barat • Halmahera Tengah • Halmahera Timur • Halmahera Selatan • Kepulauan Morotai
Bahaya (Hazard)
Kerentanan (Vulnerability)
Hasil Asistensi
Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota
Kapasitas (Capacity)
Permasalahan
Rekomendasi
PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Mengambarkan Hazard (Bahaya),
Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity) dalam penanggulangan krisis kesehatan Menggambarkan kesenjangan/permasalahan terkait penanggulangan krisis kesehatan di wilayah tersebut Memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat berdasarkan kesenjangan/permasalahan yang ditemui
TAHAP PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
I. PENGUMPULAN DATA Dilakukan dengan metode asistensi,
kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Wawancara dengan pengelola penanggulangan krisis kesehatan dengan menggunakan instrumen berupa kuosioner Kuosioner berisi pertanyaan yang mencakup 3 komponen penilaian risiko kesehatan yaitu Bahaya (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity)
PROSES PENYUSUNAN KUOSIONER
Menentukan tolok ukur Mencari standard Identifikasi indikator Membuat pertanyaan
R E F E R E N S I Permenkes No. 77 /2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan
Perka BNPB No. 3 /2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam PB
Benchmarks, Standards and Indicators for Emergency Preparedness and Response (WHO)
Instrumen dari PKMK UGM
HAZARD Tolok Ukur : Probabilitas
dan Dampak
Standar : Suatu wilayah probabilitasnya rendah untuk terjadi krisis kesehatan INDIKATOR 1. Jumlah Kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir jarang : <3 kali, cukup : 3 -4 kali, sering >4 kali 2. Jumlah jenis ancaman bencana semakin banyak semakin berisiko
KERENTANAN TOLOK UKUR
SOSBUD EKONOMI
Standard : Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat baik sehingga mampu bertahan dari sisi kesehatan dalam menghadapi bahaya/ancaman
FISIK LINGKUNGAN
INDIKATOR
Kepadatan penduduk, Jumlah kelompok rentan, IPM, IPKM,
KAPASITAS
Kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian bidang kesehatan akibat bencana
TOLOK UKUR KAPASITAS 1. Akses Komunikasi
7. Mekanisme Koordinasi
2. Akses Transportasi
Penanggulangan Krisis Kesehatan Struktur Organisasi Rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan Pembiayaan
3. Fasilitas Pelayanan
Kesehatan 4. Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan 6. Kebijakan/Peraturan
8. 9.
10. 11.
TOLOK UKUR KAPASITAS 12. Keterlibatan
16. Kapasitas untuk
Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam PKK 13. Peningkatan Kapasitas Petugas 14. Manajemen Data dan Informasi PKK 15. Public Safety Center (PSC)
Memetakan Risiko Krisis Kesehatan 17. Pemberdayaan Masyarakat 18. Fasyankes yang Aman terhadap Bencana 19. Sistem Peringatan Dini dan Surveilans Penyakit 20. Sarana dan Prasarana PKK
KUESIONER PUSAT KRISIS KESEHATAN TAHUN 2016 Total : 106 pertanyaan, 15 halaman
PEMBACAAN INFORMASI
Langkah awal
Menggunakan standard dalam peraturan perundangan / regulasi yang berlaku
Bila tidak ada dalam regulasi Bila tidak ada pedoman Mengunakan standard dalam Berdasarkan pedoman/ data-data referensi empiris nasional /internasional
II. INPUT HASIL KUOSIONER KE DALAM SISTEM INFORMASI PKK (SIPKK) Data yang diperoleh dari pengisian kuosioner
diinput dengan menggunakan teknologi informasi ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SIPKK)
III.PENGOLAHAN DATA Hasil Input data diolah dalam Decision
Support System (DSS) yang juga terdapat di dalam SIPKK
IV. PENYUSUNAN DRAFT PROFIL Sistematika penyajian Profil Penanggulangan Krisis
Kesehatan Kabupaten/Kota : 1. Pendahuluan 2. Karakteristik Wilayah 3. Karakteristik Potensi Kejadian Krisis Kesehatan 4. Kerentanan 5. Kapasitas Kelembagaan/Kebijakan Penguatan Kapasitas (Fasyankes dan SDM Kesehatan) Sistem Peringatan Dini Mitigasi Kesiapsiagaan 6. Kesimpulan 7. Rekomendasi (Kab/Kota, Provinsi dan Pusat)
V. OUTPUT PENYUSUNAN PROFIL KABUPATEN/KOTA Output penyusunan profil penanggulangan
krisis kesehatan Kabupaten/Kota berupa : 1. Pencetakan dalam bentuk buku • Per Provinsi (Untuk Provinsi) • Per Kabupaten/Kota (Untuk Kabupaten/Kota) • Keseluruhan (Untuk Pusat) 2. Rumusan Kebijakan (Policy Brief) Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk Kementerian Kesehatan
HASIL PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
ANCAMAN (HAZARD) Ancaman yang paling banyak adalah : 1. Banjir 2. Kebakaran 3. Tanah Longsor 4. Angin Puting Beliung 5. Gempa Bumi.
KERENTANAN (VULNERABILITY) Kerentanan dinilai dari status kesehatan
masyarakat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di mana 76,5% Nilai IPKMnya di bawah ratarata
KERENTANAN (VULNERABILITY) KLASIFIKASI IPKM Di bawah Rata-rata (< 0.6401)
JUMLAH KAB/KOTA
26
KABUPATEN/KOTA Kolaka, Bombana, TTU, Halmahera Tengah,Buton, Halmahera Barat, Kutai Timur, Landak, Bengkulu Utara, Barito Timur, Flores Timur, Kep. Morotai, Muna, Mukomuko, Halmahera Selatan, Bontang, Mamasa, Halmahera Timur, Sikka, Sambas, Polewali Mandar, Ende, TTS, Berau, Halmahera Utara, Kapuas
Rata-rata (0.6401 - 0.7270 )
5
Bengkulu Tengah, Lebong, Kota Kupang, Pulang Pisau, Majene
Di atas rata-rata (> 0.7270 )
3
Kota Bengkulu, Kab. Kolaka Utara, Kab. Ketapang
KERENTANAN (VULNERABILITY) Populasi Kelompok Rentan 11.8 DI ATAS RATA - RATA
47.1
DI BAWAH RATA - RATA
41.2
RATA-RATA
KERENTANAN (VULNERABILITY)
Status Kesejahteraan Masyarakat
berdasarkan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
11.8 8.8
MENENGAH ATAS MENENGAH BAWAH RENDAH
79.4
KERENTANAN (VULNERABILITY) Status Kesehatan Masyarakat berdasarkan
Nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
14.7 8.8 DI ATAS RATA - RATA DI BAWAH RATA RATA RATA-RATA
76.5
KAPASITAS (CAPACITY) Indikator Penilaian Kapasitas : 1. Kebijakan/peraturan, yang terdiri dari
kebijakan/peraturan, struktur organisasi penanggulangan krisis kesehatan, keterlibatan institusi/lembaga non pemerintahan 2. Penguatan Kapasitas, yang terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia dan penanggulangan krisis kesehatan 3. Sistem Peringatan Dini 4. Mitigasi, yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dan kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan 5. Kesiapsiagaan, yang terdiri dari rencana penanggulangan krisis kesehatan dan SOP, pembiayaan, sarana prasarana, penilaian fasyankes aman dan PSC.
KAPASITAS (CAPACITY) Pedoman/SOP 91,2% kabupaten/kota belum menyusun SOP/Pedoman keterlibatan institusi/lembaga non pemerintahan dalam penanggulangan krisis kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Mekanisme Koordinasi
82,4% kabupaten/kota belum menyusun mekanisme koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Peraturan Penanggulangan Krisis Kesehatan
75% kabupaten/kota belum memiliki peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan krisis kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) SDM Kesehatan
Seluruh kabupaten/kota kekurangan dokter spesialis, 97,10% kekurangan dokter umum dan 61,8% kekurangan perawat
KAPASITAS (CAPACITY) Rumah Sakit
88,2% kekurangan tempat tidur dan 85,3% belum memiliki Hospital Disaster Plan
KAPASITAS (CAPACITY) Peningkatan kapasitas SDM
70,6% kabupaten/kota belum memiliki Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan
KAPASITAS (CAPACITY) Sistem Peringatan Dini
58,8% kabupaten/kota belum memiliki sistem peringatan dini
KAPASITAS (CAPACITY) SOP Penanggulangan Krisis Kesehatan
Lebih dari 80% belum memiliki SOP-SOP yang dibutuhkan untuk penanggulangan krisis kesehatan
KAPASITAS (CAPACITY) Rencana Kontinjensi
75% kabupaten kota belum menyusun rencana kontinjensi
KAPASITAS (CAPACITY) Standar Minimal Pelayanan Kesehatan
88,2% kabupaten/kota belum menggunakan rujukan standar minimal pelayanan kesehatan yang berlaku
KAPASITAS (CAPACITY) Penilaian Fasyankes Aman Bencana
79,4% belum melakukan penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana
KAPASITAS (CAPACITY) Public Safety Center (PSC)
73,5% belum memiliki Public Safety Center (PSC)
REKOMENDASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 1. Advokasi ke Pemda/BPBD untuk : Menyusun peraturan/kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana Menambah jumlah tenaga kesehatan Menambah fasilitas pelayanan kesehatan Penyediaan sarana prasarana pendukung PKK Mengalokasikan anggaran untuk PKK Membuat Sistem Peringatan Dini Meningkatkan koordinasi Lintas Sektor Membuat Puclic Safety Center (PSC)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 2. Menyusun peraturan/kebijakan dan pedoman terkait PKK 4. Menyusun rencana kontinjensi bidang kesehatan 5. Melaksanakan TTX dan Simulasi/Gladi apabila sudah memiliki rencana kontinjensi 6. Menyusun Peta Kapasitas, Peta Rawan Bencana dan Peta Kerentanan 7. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 8. Membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan 9. Melakukan penilaian fasilitas kesehatan aman bencana 10. Memperkuat koordinasi LP dan LS
DINAS KESEHATAN PROVINSI 1. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait PKK 2. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi dalam hal : pengadaan sarana prasarana, SDM Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian anggaran untuk PRB
KEMENTERIAN KESEHATAN 1.Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. 2. Penguatan koordinasi Kemenkes pada seluruh anggota klaster kesehatan untuk dukungan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota rawan bencana
KEMENTERIAN KESEHATAN 3. Meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan
4.Asistensi materi bagi peningkatan status kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan yang akan dilakukan oleh Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KESEHATAN 5.Perlu dukungan dari PPSDM Kemenkes untuk ketersediaan dokter spesialis, dokter umum dan perawat sebagai aspek SDM di 34 kabupaten/kota yang belum memenuhi standar. 6.Perhatian dan penanganan khusus untuk kabupaten/kota yang status kesehatan masyarakatnya maupun kapasitasnya di bawah rata-rata
KEMENTERIAN KESEHATAN 7.Perlu dukungan serta fasilitasi dari klaster pelayanan kesehatan untuk pemenuhan kapasitas tempat tidur , penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit serta pembentukan PSC di daerah. 8. Dukungan dari klaster pelayanan kesehatan memastikan ketersediaan dokter spesialis, dokter umum dan perawat yang siap ditugaskan pada situasi krisis kesehatan akibat bencana.
TERIMA KASIH
