KOTA TERPILIH TAHUN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PEMBIBITAN UNGGAS DI KABUPATEN/KOTA TERPILIH TAHUN 2016

DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PEMBIBITAN UNGGAS DI KABUPATEN/KOTA TERPILIH TAHUN 2016

DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2016

KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki sumberdaya genetik (SDG) hewan yang berpotensi untuk lebih dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber bibit, yang akan memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan bibit secara berkelanjutan. Pemerintah mendorong daerah yang mempunyai potensi sebagai wilayah sumber bibit unggas untuk fokus dan berkomitmen dalam mendukung pengembangan unggas. Dalam upaya mendorong tumbuhnya sentra pembibitan unggas, maka pada tahun 2015 difasilitasi kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih, yang dilanjutkan pada tahun 2016. Hal ini tentunya sejalan dengan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019, yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Diharapkan dengan tumbuhnya sentra pembibitan di suatu wilayah dapat mendukung ketersediaan bibit unggas yang berkelanjutan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang nyata bagi penyediaan pangan asal hewan (daging dan telur). Untuk memudahkan koordinasi dan sebagai acuan dalam pelaksanaan serta pembinaan di lapangan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016. Pedoman Pelaksanaan ini perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan di tingkat provinsi dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi daerah. Dengan demikian diharapkan terjadi keterkaitan pelaksanaan yang sinergis antara Daerah dengan Pusat.

Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

MULADNO

-i-

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

........................................................................................... ii

........................................................................................................ iii

DAFTAR FORMAT ................................................................................................. iv KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN ........................................ v DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN ..................... 1 DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang

.............................................................................. 1

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran ............................................................ 2 C. Pengertian

....................................................................................... 2

D. Ruang Lingkup

.............................................................................. 4

BAB II. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN ......................................................... 5 A. Persiapan B. Pelaksanaan BAB III. PENDANAAN

........................................................................................ 5 .................................................................................... 5 .................................................................................... 7

A. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.................... 7 B. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan .................................... 7 C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ..... 7 D. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur …… 7 E. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan ..7 F. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.................... 7 BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN .......................................... ..8 A. Pembinaan

................................................................................. . 8

B. Pengorganisasian

...................................................................... . 8 - ii -

ii

BAB V. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIBITAN .................................... 11 A. Sarana ............................................................................................... 11 B. Manajemen Pemeliharaan ................................................................. 12 C. Produksi Bibit .................................................................................... 13 BAB VI. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN A. Pengendalian

...................... 14

................................................................................. 14

B. Indikator Keberhasilan......................................................................... 14 BAB VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi B. Pelaporan BAB IX. PENUTUP

............................... 15

.............................................................. 15

.................................................................................... 15 ........................................................................................ 16

- iii -

DAFTAR FORMAT

Format

Halaman

1. Format 1. Data Perkembangan Ternak…………………………….

17

2. Format 2. Data Penetasan…………………………………………..

17

3. Format 3. Data Produksi……………………………………………..

17

4. Format 4. Laporan Harian Growing ayam lokal……………………

18

5. Format 5. Laporan Harian Laying ayam Lokal…………………….

19

- iv -

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR : TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PEMBIBITAN UNGGAS DI KABUPATEN/KOTA TERPILIH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2016 melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah Kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas Di Kabupaten/Kota Terpilih; b. bahwa kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih bertujuan untuk memfasilitasi sarana pembibitan, meningkatkan pengetahuan & keterampilan SDM serta menumbuhkan, pusat pembibitan baru & menguatkan pusat pembibitan dalam penyediaan DOC secara berkelanjutan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016.

v

-v-

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

vi - vi -

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5); 10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8); 11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85); 12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/7/ 2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 99/Permentan/OT.140/7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik yang Baik; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 79/Permentan/OT.140/6/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang Baik; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 17. DIPA Satker Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2016. Nomor 018.06.1.238776/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PEMBIBITAN UNGGAS DI KABUPATEN/ KOTA TERPILIH TAHUN 2016.

Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi - vii -

vii

para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016.

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL,

MULADNO Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- viii -

viii

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR TANGGAL

: :

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUATAN PEMBIBITAN UNGGAS DI KABUPATEN/KOTA TERPILIH TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia memiliki sumberdaya genetik (SDG) hewan yang berpotensi untuk lebih dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber bibit, yang akan memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan bibit secara berkelanjutan. SDG hewan khususnya unggas sangat beraneka ragam dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan perbibitan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sesuai amanat Undang-undang 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. Sejalan dengan amanat undang-undang dan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 yaitu pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kontribusi unggas lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (daging dan telur). Oleh karena itu diperlukan penyediaan bibit unggas yang memadai baik kualitas dan kuantitas secara berkelanjutan dengan membentuk dan/atau menguatkan sentra pembibitan. Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016

-1-

1

Memperhatikan hal tersebut, pada tahun 2015 dialokasikan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas (Ayam Lokal) di Kabupaten/Kota Terpilih di 6 (enam) Kabupaten/Kota, dan akan berlanjut di tahun 2016, yaitu Sukoharjo (Jawa Tengah), Bantaeng dan Sinjai (Sulawesi Selatan), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Kampar (Riau) Kota Prabumulih (Sumatera Selatan) dan satu lokasi pengembangan baru, yaitu Kabupaten Magetan (Jawa Timur). B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana dalam melakukan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016.

2. Tujuan Kegiatan a. Memfasilitasi sarana pembibitan. b. Meningkatkan pengetahuan melaksanakan pembibitan. c.

dan

keterampilan

SDM

dalam

Menumbuhkan, pusat pembibitan baru dan menguatkan pusat pembibitan dalam penyediaan DOC secara berkelanjutan.

3. Keluaran a. Tersedianya sarana pembibitan di 7 lokasi. b. Meningkatnya pengetahuan melaksanakan pembibitan.

dan

keterampilan

SDM

dalam

c. Tumbuhnya pusat pembibitan baru di 1 lokasi dan menguatnya pusat pembibitan dalam penyediaan DOC di 6 lokasi kabupaten/kota terpilih.

-2-

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016

2

C. Pengertian Dalam Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan. 2. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakkan. 3. Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya. 4. Penetapan rumpun atau galur dari SDG hewan adalah pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat. 5. Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebarluaskan. 6. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk merubah frekwensi gen/genotipe pada sekelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. 7. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu. 8. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu. 9. Pengawasan Bibit adalah proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. 10. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota.


-3-

3

11. Tim Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pakar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 12. Tim Pembina Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi. 13. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 14. Recording/pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih. 15. Produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu 16. Pengelola pembibitan adalah orang yang ditunjuk oleh dinas kabupaten/kota dan bertugas serta bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan pembibitan.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi : 1. Persiapan dan pelaksanaan 2. Pendanaan 3. Penerapan prinsip-prinsip pembibitan 4. Pembinaan dan pengorganisasian 5. Pengendalian dan indikator keberhasilan 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

-4-


4

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN Kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016, dilaksanakan di unit pemeliharaan ternak terpilih. A. Persiapan 1. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Pusat. Selanjutnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) disusun oleh Dinas Provinsi mengacu kepada pedoman pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota mengacu kepada Juklak dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. 2. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 dilakukan oleh pusat kepada provinsi dan kabupaten. B. Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi antara lain penyediaan bibit, pakan, bahan kandang, peralatan, obat-obatan/vaksin, vitamin, dan peningkatan kemampuan SDM pengelola pembibitan serta operasional kegiatan yang secara rinci dituangkan dalam POK. Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 dilaksanakan sebagai berikut: 1. Lokasi Lokasi dalam kegiatan ini memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Untuk pembibitan ayam lokal diutamakan pada lokasi yang memiliki unit eks Rural Rearing Multiplication Center (RRMC) atau instalasi pemeliharaan ternak, b. Memiliki akses transportasi, mudah dijangkau dalam pembinaan dan pemasaran hasil. c. Merupakan lokasi penguatan pembibitan ayam di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2015, kecuali Kab. Magetan yang merupakan lokasi pengembangan baru 5 Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016

-5-

2. Penerima Kegiatan Penerima kegiatan diutamakan kelembagaan pada lokasi yang memiliki unit eks Rural Rearing Multiplication Center (RRMC) atau instalasi pemeliharaan ternak. 3. Penanggungjawab Pengelolaan Pembibitan Dinas kabupaten/kota sebagai penanggungjawab pengelolaan pembibitan unggas selanjutnya menetapkan petugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. 4. Peningkatan Kemampuan Petugas Pelaksana Petugas pelaksana pembibitan perlu ditingkatkan kemampuannya dalam hal manajemen pembibitan, pakan, dan kesehatan hewan (termasuk biosekuriti) melalui pelatihan atau studi banding. Peserta pelatihan diutamakan petugas yang secara langsung melaksanakan pembibitan ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota terpilih dengan dibuktikan Surat Penugasan. Peningkatan kemampuan petugas pelaksana dilakukan instansi/unit pembibitan yang ditunjuk oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. 5. Pengadaan Bibit a. Bibit ternak merupakan rumpun unggas asli atau lokal yang sudah ditetapkan atau dilepas oleh Menteri Pertanian b. Diutamakan berasal dari usaha pembibitan: c. Bibit dapat berupa DOC dan/atau Pullet dan telah divaksin (Mareks), 6. Serah Terima Barang/ Sarana Pembibitan Unggas Penyerahan barang/sarana pembibitan unggas dalam waktu segera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota kepada unit pembibitan (penerima bantuan). Mekanisme penyerahan BMN kepada pemda/masyarakat (526) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK 07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian Nomor 3042/TU.220/A4/ 11/2012 tentang tata Cara Penatausahaan Barang yang diperoleh dari mata anggaran kegiatan 5261 -6-


6

BAB III PENDANAAN Sumber dana untuk kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 masing-masing dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uraian

dan

pendanaan

kegiatan

Penguatan

Pembibitan

Unggas

di

Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016 secara rinci terdapat pada masing-masing satker. Secara umum berada dalam jenis belanja barang, sehingga tata kelola pemanfaatan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan akun tersebut yang diatur sesuai ketentuan. Pendanaan tersebut berada pada masing-masing SKPD provinsi/kabupaten/kota, sehingga pemanfaatan dana secara tepat dan benar menjadi tanggung jawab Satuan Kerja tersebut.

-7-

7

BAB IV PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIBITAN Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48/2011 tentang Sumber Daya Genetik dan Perbibitan Ternak). Unggas merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi dan peran yang cukup stategis dalam penyediaan protein hewani yang mudah didapat dan dengan harga terjangkau. Indonesia memiliki banyak jenis unggas (ayam lokal dan itik lokal) yang sebagian besar populasinya berada di perdesaan dan sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keberhasilan pengembangan unggas khususnya dalam usaha pembibitan membutuhkan penanganan yang lebih intensif dan masih perlu campur tangan pemerintah. Usaha peternakan unggas di Indonesia sebagian besar masih dikelola secara tradisional, skala kecil dan masih terbatasnya usaha pembibitan. Untuk memenuhi kebutuhan bibit penghasil telur dan daging diperlukan telur tetas dengan mutu yang baik dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Upaya untuk mendapatkan ternak dengan kualifikasi bibit dapat dilakukan melalui pemuliaan. Pengertian pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu, diantaranya dengan melakukan seleksi. Untuk mempertahankan kemurnian dan menghindari penurunan mutu genetik unggas lokal, pelaku pembibitan harus menerapkan prinsip-prinsip pembibitan sesuai dengan Pedoman Pembibitan yang Baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain: sarana, manajemen pemeliharaan, produksi bibit (perkawinan, recording, seleksi, replacement). A.

Sarana Sarana yang perlu dimiliki dalam sauatu usaha pembibitan unggas agar dapat menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain: 1. Kandang Ternak  Kandang memperhatikan persyaratan teknis dan kesehatan hewan. Model kandang dapat menggunakan sistem lantai atau panggung.  Kandang pembibitan dirancang sedemikian rupa agar tidak mudah dimasuki dan dijadikan sarang hewan pembawa penyakit.

-8-


8

2. Brooder / Pemanas Indukan Sangat diperlukan untuk DOC dan dalam periode starter; 3. Peralatan Kandang berupa tempat makan dan minum, terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, ukuran dan jumlah disesuaikan umur dan jumlah ternak 4. Mesin tetas Mesin tetas digunakan untuk menghasilkan DOC. Kualitas dan penangan telur tetas dan kondisi mesin tetas sangat menentukan mutu DOC yang dihasilkan. Jumlah dan kapasitas mesin tetas disesuaikan produksi tellur tetas/kebutuhan. 5. Sarana recording Sarana recording diantaranya kartu, timbangan, buku catatan di perlukan untuk identitas kandang, mencatat data produksi, populasi, konsumsi pakan, kesehatan dan penanganan penyakit. Pencatatan pada pembibitan, meliputi:  Produksi (telur harian, telur tetas, DOC)  Data (umur, jumlah ternak, jumlah pakan, bobot badan, bobot telur, tanggal penetasan, kematian)  Pemasukan dan pengeluaran bibit (tanggal, tujuan)  Status kesehatan (penyakit, vaksinasi dan pengobatan) 6. Sarana biosecurity Diperlukan untuk melakukan tindakan biosecurity, pembersihan dan pensucihamaan kandang dengan menggunakan desinfektan. Desinfeksi kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur. B.

Manajemen Pemeliharaan Manajemen pemeliharaan meliputi pemberian pakan dan minum, pemberian obat, vitamin dan vaksin, perkawinan, pembersihan kotoran dan biosecurity. Tatalaksana pemeliharaan juga dibedakan antara pemeliharaan DOC, Pullet, dan Indukan. Usaha pembibitan unggas yang memproduksi DOC diperlukan manajemen penetasan. Secara rinci manajemen pemeliharaan terdapat pada Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik.


-9-

9

C. Produksi Bibit 1. Dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, perlu diperhatikan:  Pola perkawinan dilakukan untuk pemurnian rumpun, dilakukan secara alami dengan memperhatikan rasio jantan dan betina;  Penangan telur tetas dan penetasan: Telur yang akan ditetaskan diperoleh dari induk dengan produksi yang baik, sebelum ditetaskan diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot telur, bentuk telur, kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, penyimpanan telur tetas pada suhu ruangan paling lama 7 hari;  Penanganan DOC dilakukan sebagai berikut: DOC dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering, kemudian diseleksi.  Segera setelah menetas anak ayam dipelihara dalam indukan buatan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum.

2.

Replacement (Ternak Pengganti) Demi

keberlanjutan usaha pembibitan ayam lokal, maka dilakukan

peremajaan (replacement). Replacement dilakukan pada saat induk berumur 10 bulan (4 bulan produksi) dimaksudkan agar sebelum induk ayam diafkir (72 minggu) ternak pengganti sudah siap memproduksi telur tetas. Ternak pengganti diutamakan berasal dari turunannya yang terseleksi. Telur tetas yang dipilih sebagai ayam pengganti induk diambil pada saat puncak produksi (induk umur 8-10 bulan).

- 10 -


10

BAB V PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN A. Pembinaan Dalam upaya meningkatkan kinerja pembibitan, dilakukan pembinaan teknis dan manajemen serta pembinaan kelembagaan. Pembinaan teknis dan manajemen dilakukan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip pembibitan antara lain pelaksanaan rekording, seleksi dan pemeliharaan yang mengacu pada GBP Ayam Lokal serta pemuliaan/pemurniaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu genetik. Sedangkan pembinaan kelembagaan diberikan dalam rangka mengarahkan pusat pembibitan/kelompok peternak berkembang pembibit yang mandiri dan mampu menyediakan bibit secara berkelanjutan. B. Pengorganisasian Untuk kelancaran kegiatan ini di tingkat Pusat dibentuk Tim Pusat Direktorat Direktorat Perbibitan Ternak, di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten. 1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten Terpilih Tahun 2016, Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di b. c. d. e.

Kabupaten Terpilih Mengkoordinasikan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten Terpilih di tingkat pusat dan daerah; Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten Terpilih; Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan; Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten Terpilih kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak


- 11 -

11

2. Tim Pembina Provinsi a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah yang ditetapkan oleh kepala Dinas Provinsi; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan serta penanganan masalah di tingkat provinsi; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; e. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi. 3. Tim Teknis Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan dengan mengacu kepada Petunjuk pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan dinas provinsi dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota; c. Melakukan sosialisasi kegiatan; d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan serta penanganan masalah di tingkat kabupaten/kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; e. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. 4. Pusat Pembibitan/Kelompok Peternak Pusat Pembibitan/Kelompok peternak mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melakukan pemeliharaan ternak dengan menerapkan prinsip-prinsip pembibitan;

baik

dan

bersedia

b. Mengikuti bimbingan dan pembinaan dari Tim Pembina/Tim Teknis; - 12 -


12

c. Bertanggungjawab terhadap semua aset yang sudah dilimpahkan ke pusat pembibitan. d. Tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan; e. Membuat dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di pusat pembibitan kepada Dinas Kabupaten/Kota.


- 13 -

13

BAB VI PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN A.

Pengendalian Pengendalian kegiatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi /kabupaten. Pengawasan fungngsional kegiatan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan setiap saat selama kegiatan. Dalam rangka pelaksanaan pembibitan unggas di kabupaten/kota terpilih, terdapat 5 (lima) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). 2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pusat/Tim Pembina Provinsi/ Tim Teknis Kabupaten/Kota; 3. Peningkatan SDM Pengelola Pembibitan; 4. Pengadaan bibit dan sarana pendukung; 5. Pelaksanaan pembibitan oleh pusat pembibitan.

B.

Indikator Keberhasilan 1. Indikator Input Tersedianya dana yang dialokasikan pada Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih

kegiatan

Penguatan

2. Indikator Output a. Tersedianya bibit dan sarana pendukung lainnya untuk pembibitan b. Terbentuknya pusat pembibitan ayam lokal yang memproduksi bibit DOC di 7 (tujuh) lokasi

- 14 -


14

BAB VII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan Pemantauan pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan. Disamping itu untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan unit pembibitan dan/atau kelompok serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah. Untuk menjaga transparansi penggunaan dana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berjenjang. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan, yang memuat data dan informasi penting sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan Pelaporan

diperlukan

untuk

mengetahui

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme pelaporan sebagai berikut: 1. Unit pembibitan/usaha pembibitan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan di teruskan kepada Kepala Dinas Provinsi. 2. Dinas

Kabupaten/Kota

melaporkan

perkembangan

kegiatan

yang

dilakukan setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.


- 15 -

BAB VII PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten Terpilih Tahun 2016 ini untuk dipedomani agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik dalam mendukung pembibitan unggas secara berkelanjutan. Dengan Pedoman Pelaksanaan ini semua pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan unit pembibitan dapat melaksanakan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang bersifat spesifik dan belum diatur dalam pedoman ini dituangkan lebih lanjut di dalam Juklak dan Juknis dengan memperhatikan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

Jakarta, DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

MULADNO

- 16 -


16

Form 1: Data Perkembangan Ternak Bulan : No

Populasi Awal Induk

Ekor

Perkembangan

Jantan

Anak

Jantan

Populasi Akhir

Muda Betina

Anak

Jantan

Betina

Form 2: Data Penetasan

Mesin Tetas

Tgl Masuk

Jumlah (Butir) Masuk

Fertil

Jumlah Menetas (Ekor)

Tgl Menetas

1

Seleksi (ekor) Baik

Afkhir

2 3

Form 3: Data Produksi Bulan : Minggu : Produksi Telur (Butir)

Jumlah Nomor Kandang

Btn

Jtn

Jumlah

Hari ke 1

2

3

4

5

6


7

- 17 -

Form 4: Laporan Harian Growing Ayam Lokal

18

- 18 -


Form 5: Laporan Harian Laying Ayam Lokal

LAPORAN HARIAN LAYING AYAM LOKAL Flok/ Kandang

:

Tanggal Masuk

:

Jumlah Betina

:

Jumlah Jantan

: Populasi

Umur Mgg

Tgl

Btn

Jtn

Betina Mati Afkir

Penyusutan % Jantan kum Mati Afkir

% kum

Total Btr

%

Kum

Produksi Telur Afkir HE Btr Btr

Pakan %

Kum

BB Telur

♀+ ♂ kg

gr / ekor

Keterangan

Sub Total :

Sub Total :

Sub Total :

Sub Total :

Sub Total :

19 Pedoman Pelaksanaan Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih Tahun 2016

- 19 -

- 20 -



- 21 -

- 22 -


Kantor Pusat Kementerian Pertanian Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Gedung C lt. 8 Jl. Harsono RM no.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

KOTA TERPILIH TAHUN 2016

Recommend Documents