Kota (SSK)

PENDAHULUAN

1

Bab - 1

Pendahuluan 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan Sanitasi di Indonesia telah ditetapkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 Pemerintah Indonesia. Berbagai langkah dan implementasi terhadap implementasi Program Nasional tersebut telah pula ditetapkan pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, yang selanjutnya telah dilakukan pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Kegiatan pembangunan sektor sanitasi di Indonesia saat ini telah menjadi usaha bersama yang terkoordinir pada semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM, sektor swasta dan didukung oleh Donor. Pada tingkat Nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang merupakan usur dari lintas Departemen dan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Kementrian Lingkungan Hidup. Sebagai perwujudan komitmen yang tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik di daerah perkotaan, Pemerintah telah menyiapkan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disamping hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun suatu perencanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif dan terkoordinasi, serta terencana untuk seluruh wilayah perkotaan dengan prioritas yang terukur, tanggap kebutuhan, berdasarkan kondisi actual dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kota. Sebagai bagian dari pembangunan sanitasi Nasional, Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2011, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah mengikuti rangkaian kegiatan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam Program Nasional Percepatan Pembangaun Sanitasi Permukiman tersebut. Upaya ini telah menempatkan Kabupaten Pinrang sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun 2011 guna melakukan penyusunan Buku Putih Pembangunan Sanitasi dan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan kesehatan, pola hidup masyarakat, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sanitasi telah menjadi salah satu aspek pembangunan yang menjadi prioritas dan diperhatikan. Walaupun demikian, masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yang meliputi pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase dan penyediaan air bersih serta yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong masyarakat untuk dapat melaksanakan Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) masih berjalan sendiri dan belum terintegrasi dengan baik. Untuk hal tersebut, melalui Buku Putih Pembangunan Sanitasi Kabupeten Pinrang, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sektor sanitasi, merumuskan perencanaan dan penganggaran serta langkah-langkah strategis pendanaan dan pelaksanaan dalam percepatan pembangunan sanitasi Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Pokja AMPL) dengan melibatkan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dan masyarakat serta pemangku kepentigan lainnya.

BUKU PUTIH SANITASI

POKJA AMPL KAB. PINRANG

PENDAHULUAN

2

1.2 LANDASAN GERAK 1.2.1. Definisi Sanitasi Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Pembangunan sektor sanitasi di beberapa daerah di Indonesia, seringkali kurang menjadi prioritas dibanding sektor lainnya. Tidak memadainya pembangunan sektor sanitasi akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan pada umumnya. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan (TTPS, 2010).Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). 1.2.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian sanitasi terbagi dalam 4 (empat) subsektor, yaitu: 1) Air Limbah; 2) Persampahan; 3) Drainase; 4) PHBS yakni: 1. Air limbah (sewage) merupakan air dan cairan yang merupakan sisa dari kegiatan manusia di rumah tangga/limbah domestik dan commercial buildy (kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan) atau industri. Pengolahan air limbah dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu : a. Black water adalah air limbah rumah tangga yang bersumber dari toilet atau kakus; b. Grey water adalah air limbah rumah tangga non kakus yang berupa buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 2. Pengolahan persampahan adalah pengolahan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang berupa pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 3. Pengolahan drainase adalah optimalisasi prasarana drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air yaitu sumber air permukaan tanah yang berupa sungai, danau, laut dan dibawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam tanah atau bangunan. 4. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membukajalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkanpengetahuan, sikap dan perilaku, melalui Pendampingan (Advokasi), bina suasana (Social Support) dan pemberdayaan masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri, terutama dalam tatanan masing-masing, dan masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Wilayah kajian Buku Putih sanitasi Kab. Pinrang menyediakan data dasar mengenai kondisi obyektif Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Pinrang, termasuk permasalahan serta kebutuhan sanitasi dasar dan air minum, sehingga dokumen ini nantinya dapat diposisikan sebagai acuan yang bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan sanitasi. 1.2.3. Kajian Visi Misi Kab. Pinrang Sebagaimana diketahui bahwa Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang adalah: Visi : ” ”Terwujudnya Masyarakat Pinrang Yang Maju, Dinamis , dan Mandiri Dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Yang Berwawasan Lingkungan” Misi : Secara Garis Besar Misi Kab. Pinrang di formulasikan ke dalam 3 (tiga) kluster rumusan yakni :  Bidang Pemerintan 1. Mengoptimalkan Fungsi Kelembagaan Pemerintahan Dan Mendorong Terciptanya Sinergi Antar Instansi Guna Meningkatkan Efektifitas Kinerja Birokrasi Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Yang Selaras Dengan Dinamika Perkembangan Masyarakat Dan Kelayakan Potensi

BUKU PUTIH SANITASI


3

PENDAHULUAN

2.

3. 4. 



Memaksimalkan Tanggung Jawab, Membenahi Sistem Tata Kelola Jasa Pelayanan Publik Dan Distribusi Kewenangan Institusi Pemerintah Daerah Di Setiap Jenjang/Tingkatan Pemerintahan Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Program Pembangunan Secara Transparan Dan Akuntabel Mengembangkan Kompetensi Dan Profesionalisme SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Kinerja Aparatur Yang Mampu Mengelola Program Pembangunan Berorientasi Pelayanan Publik Menyelaraskan Program Pembangunan Daerah Dengan Program Regional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Prinsip Koneksitas Dan Sinergi Kebijakan

Bidang Pembangunan 1. Meningkatkan Daya Jangkau Dan Mutu Infrastruktur Transportasi Untuk Membuka Isolasi Daerah, Memperlancar Arus Barang Dan Jasa, Serta Mendukung Moblitas Masyarakat Dan Kelangsungan Pembangunan Pusat - Pusat Pembangunan Sumber Daya Perekonomian Daerah Yang Berbasis Masyarakat 2. Merevitalisasi Jasa Layanan Teknis Dan Penyediaan Prasarana Yang Memadai Untuk Mendukung Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat 3. Meningkatkan Produktivitas Serta Nilai Tambah Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Dan Perikanan/Kelautan Dengan Mengedepankan Penerapan Teknologi Dan Manajemen Yang Tepat Yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat 4. Memantapkan Mata Rantai Dan Mekanisme Produksi Huli - Hilir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian Masyarakat Dengan Mendorong Terciptanya Iklim Yang Mendukung Dan Memiliki Daya Tarik Bagi Tumbuhnya Investasi Dan Pengembangan Dunia Usaha 5. Menumbuh Kembangkan Usaha Kecil/Menengah Non Pertanian Melalui Pembinaan Dan Pendampingan Intensif Serta Penerapan Prinsip - Prinsip Kewirausahaan Sebagai Upaya Penyediaan Kesempatan Kerja Serta Jaminan Kepastian Usaha Bagi Masyarakat 6. Mengoptimalkan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber - Sumber PAD Sesuai Dengan Perundang-Undagngan Yang Berlaku Untuk Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebesar Minimal 5 % Rata-Rata Pertahun 7. Meningkatkan Akses Masyarakat , Khususnya Masyarakat Yang Kurang Mampu Terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas Dari Semua Jenjang Pendidikan SD, SLTP, Dan SLTA Seiring Dengan Peningkatan Mutu Dan Kesejahteraan Guru 8. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Kualitas Pelayanan Kesehatan, Utamanya Bagi Kelompok Masyarakat Yang Yang Kurang Mampu 9. Meningkatkan Keseimbangan Fungsi Spasial Dalam Berbagai Program Pembangunan Termasuk Didalamnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Dan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang, Lahan, Serta Keseimbangan Ekosistem Linkungan Hidup Bidang Kemasyarakatan 1. Mengupayakan Tumbuhnya Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Serta Menjadikan Nilai-Nilai Agama Sebagai Nilai Utama Dalam Penciptaan Moralitas Dan Akhlak Masyarakat Sehingga Tercipta Tatanan Masyarakat Pinrang Yang Rukun, Saling Menghormati, Aman Dan Damai 2. Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran Dan Ketaatan Terhadap Hukum Dan HAM Bagi Semua Lapisan Masyarakat Dan Menghormati Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum 3. Penciptaan Alam Keterbukaan Diberbagai Bidang Pekerjaan Dan Menumbuhkan Iklim Demokrasi, Menumbuh Kembangkan Gairah Partisipasi Masyarakat Dalam Setiap Tahapan Pembangunan, Serta Dalam Setiap Aktivitas Publik. 4. Mendukung Peran Lembaga-Lembaga Keagamaan, Lembaga-Lembaga Sosial (LSM/LPSM), Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Dan Organisasi Kepemudaan Dalam Kegiatan Pembangunan Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Kemitraan Dan Partisipasi Publik. Dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kab. Pinrang terkhusus dalam pembangunan Lingkungan maka Buku Putih Sanitasi ini disusun untuk memotret kondisi eksisting sanitasi eksisting kabupaten Pinrang yang menjadi data acuan untuk membuat strategi pembangunan sanitasi kedepan.

BUKU PUTIH SANITASI


PENDAHULUAN

4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pinrang disusun dengan maksud menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Pinrang, yang kemudian dipetakan. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal (kondisi eksisting) dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi ditingkat Kabupaten/kota. 1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pinrang adalah memberikan panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menejemen kegiatan sanitasi. . Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Pinrang. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi dilapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat (NGO dan NGS lokal), level kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah. 1.4 METODOLOGI Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini. 1. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data Data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini secara umum meliputi data primer dan data sekunder. a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.Pada kegiatan ini data primer pada dasarnya dikumpulkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Pengumpulan data primer dilakukan melalui:  Teknik wawancara dengan narasumber yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.  Teknik angket dengan alat kuesioner  Observasi, dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. b. Data Sekunder, adalah data data yang diperoleh dari instansi terkait dalam kegiatan.Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi dokumenter yaitu mempelajari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

BUKU PUTIH SANITASI


PENDAHULUAN

5

1.5 DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pinrang berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Indonesia di Kabupaten Pinrang didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: A. Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009; D. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang. E. Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

BUKU PUTIH SANITASI


6

PENDAHULUAN

4. 5. 6.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

F. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I. Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan; 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B. Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan; 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih; 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan; 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman; 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus; 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis Saluran Irigasi; 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis MCK. G. Peraturan Daerah 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomr 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pembangunan Partisipatip Kabupaten Pinrang. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012. 1.6 Sistematika Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pinrang ini berisikan kajian dan pemetaan sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2012, dan merupakan gambaran awal dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). Selanjutnya, informasi yang dimuat adalah merupakan data tahun 2010 dan data-data pada tahun sebelumnya, selain itu, dilengkapi pula hasil kajian kelembagaan serta hasil survei penilaian resiko kesehatan lingkungan/ EHRA. Sesuai dengan format standar dalam Buku Putih, maka didalamnya dibahas sebagai berikut : Bab 1 : Pendahuluan Berisikan kondisi terkini pembangunan sanitasi yang telah dilakukan, hasil yang telah diperoleh, dan menggambarkan mekanisme perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sanitasi selama ini yang telah dilakukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang telah dimanfaatkan.

BUKU PUTIH SANITASI


7

PENDAHULUAN

Bab 2 :

Bab 3 :

Bab 4 :

Bab 5 :

Gambaran Umum Wilayah Menggambarkan kondisi fisik Kabupaten Pinrang, letak geografi, topografi dan kondisi geohidrologi dengan batas-batas administrasinya; jumlah penduduk dengan kepadatan, sebarannya; sarana prasarana pendidikan; sarana prasarana kesehatan; kondisi sosial masyarakat; kondisi ekonomi dan perekonomian masyarakat; visi dan misi Kabupaten Pinrang ; institusi dan organisasi Pemda; dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Pinrang serta rencana tata ruang dan wilayah kota. Profile Sanitasi Wilayah Berisikan kondisi riil secara umum kesehatan lingkungan Kabupaten Pinrang, kesehatan dan pola hidup masyarakat, kuantitas dan kualitas air yang dapat diakses masyarakat, pembuangan limbah cair rumah tangga, pembuangan limbah padat/sampah, saluran drainase lingkungan, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan limbah medis. Program Sanitasi Saat ini dan Yang di Rencanakan Menjelaskan mengenai Rencana Pengembangan dan Pembangunan Sektor Sanitasi yang sedang dan akan dijalankan, berdasarkan Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berjalan (RPJMD) Kabupaten Pinrang yang ada, meliputi Visi dan Misi sanitasi, Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Pinrang, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Sampah, Saluran Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, dan Rencana Peningkatan Kampanye PHBS Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Beisikan hasil kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Pinrang berdasarkan kajian, analisis, obervasi dan survei lapangan serta merupakan indikasi dan opsi-opsi yang dapat diambil dalam menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kota), yang diambil dari kompilasi dan analisis data sekunder serta analisis data primer di area berisiko tinggi.

BUKU PUTIH SANITASI


Kota (SSK)

Recommend Documents