Kota Siap Pasang SR

Bantuan Cipta Karya Hidupkan Harapan Korban Kelud

9

Edisi 02/Tahun XII/Februari 2014

94 Kabupaten/Kota Siap Pasang 217.500 SR

20

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Menuju Indonesia

Bebas Sampah 2020

RESENSI • Mendukung Pembangunan Kota Yang Mandiri LENSA CK • Bantuan Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya untuk korban erupsi Gunung Kelud

Berita Utama

daftar isi

Edisi 024Tahun XII4Februari 2014

Regional Asia 4 Forum Pasifik Pengelolaan

3R Menuju Indonesia Bebas Sampah 2020

liputan khusus Cipta 9 Bantuan Karya Hidupkan Harapan Korban Kelud

info baru Desa di Indonesia 12 1.235 Rawan AirMinum Pinjaman 13 Perjanjian Pembiayaan

4 23

RISE II dan E/S Jakarta Sewerage Ditandatangani

liter/detik 14 39.710 Air Minum Belum Termanfaatkan

Resmikan 15 SBY Infrastruktur Cipta Karya Senilai Rp52,5 Miliar di Sulsel

Air Baku 17 Konflik Bisa Dicegah dengan RISPAM

Siapkan 19 Indonesia Asia Pacific

15

Regional Preparatory Meeting 2015

20 Berperspektif 21 Program Gender Diharapkan

26

94 Kabupaten/Kota Siap Pasang 217.500 SR

Masuk RPJMN 2015-2019

23

Cipta Karya Tingkatkan Kemampuan Pengelola Teknis

25

Karya Kembali 24 Cipta Buka Peluang Investasi Melalui CSR

inovasi Karya Targetkan 25 Cipta Satu Provinsi Satu IPA Berkonsep Hijau

dan Tanah Longsor 26 Banjir di Kota Jayapura Bencana Ataukah Peringatan?

Jadi Berharga, 29 Sampah Hidup Lebih Bermakna

2

29

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Djoko Dadan Krisnandar, Mursito, M.Redaksi Maliki Moersid, Adjar Prajudi, Tamin Pemimpin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, ChandraBuchori RP. Situmorang, Bhima Dhananjaya, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Elkana Catur H., DjatiDjati Waluyo Widodo, Dian Indah Raftiarty, Danang Pidekso Ariani Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Joni Santoso Santoso, Nurfathiah Luargo, Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Hadi Mulana MP. Sibuea, AdjarSucahyono, Prajudi, RinaR.Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo Soeranto, Sundoro, Irawati, RG. Eko A. Djuli S, DedyM. Permadi, ThDian Srimulyatini Nieke Nindyaputri, Prasetyo, Oloan MS.,Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Diana Kusumastuti, Aswin G. Sukahar, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, TM Hasan, Kusumawardhani, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Dian Suci Hastuti. Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected]

Mewujudkan Konsep 3R Menjadi Peradaban Masyarakat Permasalahan sampah hampir pasti menjadi menu wajib agenda rapat RT. Dari mekanisme dan besaran penarikan retribusi, jadwal truk angkut yang semakin berkurang kuantitasnya, ide pembangunan TPST skala RT, hingga mencetuskan ide bank sampah. Benang merahnya, sebagian besar warga ingin agar sampah tidak jadi masalah karena yang mampu menganggap uang bisa selesaikan masalah, yang tidak mampu andalkan solidaritas dan subsidi. Akhirnya, untuk menuju pola-pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu mental masyarakat yang siap. Asas 3R bagi sebagian orang mungkin mudah. Mengurangi sampah dari rumah mereka masing-masing (Reduce), memilahnya sesuai jenisnya, dan jika ada kelompok masyarakat yang berdaya bisa menjadi kriya yang membanggakan. Kegelisahan warga di hampir tiap lingkungan RT telah mengusik banyak kalangan. Beberapa kepala daerah memiliki visi yang jelas dan program yang nyata untuk menangani sampah. Pemerintah Indonesia menggemakan Gerakan Indonesia Bersih (dari Sampah) 2020 pada rangkaian cara Forum kelima Pengelolaan Sampah 3R diantara negara-negara Asia Pasifik di Surabaya, 24 Februari 2014. Dari aksi individu menjadi aksi massa memang sulit. Diperlukan konsolidasi dari semua level. Negara-negara Asia Pasifik boleh punya forumnya. Kepala daerah yang popular di mata masyarakat boleh sesumbar dengan rencana program dan keberhasilannya. Namun semua itu akan bergantung pada sebuah masa. Masa di mana mereka memimpin, belum tentu penerusnya peduli dengan sampah. Karenanya, melalui pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam konsep 3R diyakini lebih panjang umur karena mereka dilihat langsung oleh generasi keturunan sebagai sebuah nilai peradaban dalam masyarakat. Melihat pentingnya konsolidasi di level masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya dalam lima tahun terakhir sanggup membangun 525 failitas 3R sekalugis memfasilitas komunitas masyarakat untuk menularkan ke lainnya. Selamat membaca dan berkarya. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

Cover : Para pengungsi banjir di Pekalongan mengantre air bersih dari Hidran Umum (HU) yang disediakan Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 02 4Tahun XII4Februari 2014

3

berita utama

Forum Regional Asia Pasifik Pengelolaan 3R

Menuju Indonesia Bebas Sampah 2020 Untuk kali kelima, tercatat sebanyak 38 negara berkumpul dalam Forum Asia Pasifik Pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Surabaya, 25-27 Februari 2014. Tema yang diusung ialah Multilayer Partnership and Coalition as the Basis for 3Rs Promotion in Asia and the Pacific.

4

berita utama

S

udah banyak orang mulai menyadari bahwa sampah bukanlah masalah. Namun baru sedikit orang yang memulai aksinya dengan konsep 3R untuk mengurangi sebanyak-banyaknya sampah dari sumbernya sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan

Akhir (TPA). Penanganan sampah di hilir ibarat mengaktifkan bom waktu. Setidaknya, Walikota Bandung Ridwan Kamil, meyakini hal tersebut karena menurutnya yang paling efektif adalah pengelolaan di hulu, yaitu dengan konsep 3R. “Kami di Bandung sedang mengembangkan teknologi bio-digester dalam pengolahan sampah rumah tangga. Dengan ukuran sebesar meja, teknologi bio-digester mampu mengolah sampah dari 10-15 rumah,” sesumbarnya saat menghadiri deklarasi Gerakan Menuju Indonesia Bersih 2020 di Surabaya. Dengan teknologi tersebut Ridwan optimistis tidak lagi memerlukan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPST) di skala lingkungan perumahan. Jumlah modul teknologi tersebut sebanyak 10 ribu unit. Jumlah tersebut menurut Ridwan akan mengurangi separuh produksi sampah yang harus dikirim ke TPA. Ridwan cukup gerah dengan sebutan Kota Bandung sebagai “The City of Pig” oleh seorang bloger asal Bulgaria, Ina Savova. Hal tersebut juga yang memicu Pemerintah Kota Bandung lebih giat lagi untuk memperbaiki kedisiplinan warga Kota Bandung dalam hal membuang sampah. Kegalauan serupa dirasakan pimpinan daerah lain. Aksi reduce tidak hanya dilakukan Ridwan Kamil. Puluhan bupati/walikota lainnya juga memiliki perhatian penuh dengan memberikan dukungannya pada Deklarasi yang menghasilkan enam butir kesepakatan. Pertama, mewujudkan Indonesia peduli sampah melalui pelaksanaan 3R. Kedua, mendorong seluruh masyarakat membudayakan 3R dengan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri. Ketiga, mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah adalah sumberdaya yang berguna dan bermanfaat. Keempat, menurunkan timbulan sampah dengan target sampah terolah 3R minimal sebesar 20% pada tahun 2019. Kelima, menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari sektor sampah sebesar 6% sampai 2020. Keenam, membangun kerjasama strategis para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Deklarasi gerakan Menuju Indonesia Bersih 2020 diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemkot Surabaya dan beberapa instansi terkait lain hari ini. Untuk mendukung pencanangan gerakan tersebut, hari ini ditandatangani Deklarasi Menuju Indonesia Bersih 2020. Deklarasi ini disepakati bersama oleh unsur pemerintah daerah (Bupati/Walikota), unsur pengusaha (Kadin), organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Parisada Hindu Darma, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan unsur masyarakat (LSM) lainnya. Pada saat deklarasi nampak beberapa pimpinan daerah ternama di Indonesia, seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Palembang Romi Herton, Walikota Banjarmasin Muhidin, dan belasan bupati/ walikota lainnya. Hadir pula mantan Menteri LH Sarwono Kusumaatmaja, tokoh Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, pengamat permukiman ITS Surabaya Johan Silas, dan mantan artis cilik Tasya.

Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, mengatakan semangat mengurangi sampah dari sumbernya merupakan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang harus terus ditingkatkan melalui prinsip 3R. “Saya mengajak kita semua memantapkan komitmen kepala daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memulai langkah nyata dalam melakukan pengolahan sampah dari sumbernya dan pemanfaatan energi bersih, karena pada hakekatnya setiap individu merupakan sumber penghasil sampah,” ujar Balthasar. Forum 3R Asia Pasifik Forum Asia dan Pasifik ke-5 Pengelolaan 3R dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Balthasar Kambuaya, Selasa (25/2) di Surabaya. Tema forum tersebut ialah Multilayer Partnership and Coalition as the Basis for 3Rs Promotion in Asia and the Pacific. Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi mewakili Menteri PU, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Parliamentary Senior Vice Miister of Environment Jepang, Shinji Inoue dan Direktur UNCRD, Chikako Takase. Hadir juga Walikota Surabaya, Tri Rismaharini serta Deputi bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah KLH, Rasio Ridho Sani. Fifth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific diikuti sekitar 400 peserta yang tersediri dari peserta internasional dari perwakilan negara maupun ahli dalam bidang 3R/manajemen sampah dan perwakilan organisasi bilateral, multilateral, dan perwakilan PBB; undangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, perwakilan sektor swasta, lembaga penelitian dan akademisi, serta NGO/LSM; dan peserta lain yang diundang PBB maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berkata, “Masyarakat dunia saat ini, khususnya di kawasan Asia dan Pasifik memiliki kemajuan cepat dalam mewujudkan manfaat penerapan 3R (reduce, reuse, dan recycle) pengelolaan limbah dan sampah. Beberapa Negara di kawasan ini sudah mengadopsi penerapan prinsip-prinsip 3R dalam bentuk kebijakan, peraturan, strategi serta proyek percontohan skala nasional maupun daerah. Forum ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sinergi kegiatan antar negara di Asia Pasifik”. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan total penduduk mencapai 237 juta jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta pada tahun 2025. Dengan jumlah tersebut pula, diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 130.000 ton/hari. Angka itu merupakan potensi yang besar sebagai sumberdaya


5

berita utama (bahan yang dapat di daur ulang, sumber energi, dll). Namun, saat ini sebagian besar sampah masih menjadi sumber penyebab polusi. Pengurangan sampah untuk membatasi volume sampah yang dihasilkan harus segera dilakukan. Namun, dia menyebutkan sampah yang bisa dikelola saat ini masih di bawah 50 persen. Penyelesaian sampah tergantung pada pemimpin daerah. “Leadership yang dapat menyelesaikan permasalahan daerah, khususnya sampah. Contohnya, dengan kepemimpinan Ibu Risma, sampah dapat tertangani di Surabaya,” ujar Balthasaar. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank Sampah di beberapa provinsi. Hingga tahun 2013 terdapat 1.443 Bank Sampah di 56 Kota yang tersebar di 19 Provinsi. Sehingga, lebih dari 2 juta kg sampah per bulan berhasil diolah dengan adanya bank sampah. Selain itu, keuntungan ekonomi juga diperoleh langsung oleh masyarakat sebagai penabung. Ada beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi. Kementerian

6

Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan sampah 3R pada periode 2010-2014. Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi mewakili Menteri PU mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah membuat desain engineering untuk prototype alat pengumpulan dan pengolahan gas yang dihasilkan dari tempat pembuangan sampah. Beberapa kota juga telah membuat inovasi dalam pengelolaan gas dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seperti Kendari, Bitung, Probolinggo, Banjar, Malang dan lain-lain serta pengelolaan gas pada fasilitas pengolahan 3R di Malang. Sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan Program Kampung Iklim yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelibatan masyarakat secara langsung dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Salah satu kegiatan mitigasinya adalah Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat terkait dengan Pewadahan dan pengumpulan, Instalasi Pengolahan, Pemanfaatan limbah padat serta Penerapan konsep zero-waste.

berita utama

Kementerian PU mengalokasikan dana Rp650 miliar untuk penanganan sampah pada tahun 2014 ini.

Upaya Kemen PU Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito, saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengungkapkan dukungan Kementerian PU untuk gerakan ini sudah dilakukan sejak 2010. Hingga sekarang, Kementerian PU telah membangun sekitar 525 fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R. “Berbagai kebijakan dan program yang kami kembangkan terkait pengelolaan sampah dan 3R, hanya akan berhasil jika mendapat dukungan dari masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak,” tutur Djoko. Kementerian PU mengalokasikan dana Rp650 miliar untuk penanganan sampah pada tahun 2014 ini. Dana tersebut antara lain diperuntukkan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemoresan Sampah Terpadu (TPST) berkonsep Reduce, Reuse, Recycle (3R). Pada 2014 jumlah TPA yang akan dibangun sebanyak 70 buah. Jumlah tersebut akan melengkapi TPA yang sudah dibangun pada 248 Kabupaten/Kota. “Biaya pembangunan TPA itu secara kasar adalah Rp4-6 miliar untuk setiap hektar-nya,” terang Djoko Moersito. Dia melanjutkan, sesuai UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 38/2007 tentang peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, tugas Kementerian PU dalam penanganan sampah adalah memfasilitasi Pemerintah Daerah

antara lain melalui membuatkan TPA. “Namun pengelolaan dan pengoperasiannya sendiri menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota,”jelasnya. Djoko Moersito mengaku prihatin dengan kondisi sebagian besar TPA yang pengelolaannya masih bersifat open dumping. Sementara TPA yang telah mengusung konsep ramah lingkungan melalui Sanitary/Control Landfill jumlahnya baru 10 persen dari total TPA yang ada. Menurutnya keengganan Pemda mengelola TPA ramah lingkungan antara lain karena masalah biaya. “Biaya pengelolaan sampah yang baik melalui Sanitary/Control Landfill sekitar Rp80 ribu untuk setiap tonnya,”sambungnya. Selain membangun TPA, pada tahun ini Kementerian PU akan membangun sejumlah TPST 3R. Sejak 2007 hingga 2013 TPST 3R yang telah dibangun mencapai 525 lokasi. Semua program tersebut penting dalam rangka upaya merealisaskan target pengurangan sampah sebesar 20 persen pada tahun ini. “Target tersebut harus diakui masih belum bisa tercapai, saat ini pengurangan sampah yang baru bisa dilakukan sebesar 7-10 persen,” ungkap Djoko Moersito. Dia menegaskan dibutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak untuk dapat menangani sampah dengan baik. Selain pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, diperlukan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat dan swasta untuk pengelolaan sampah. (Teks: Buchori/berbagai sumber)


7

berita utama

Kata Mereka Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi: Dalam sepuluh tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum masih bertumpu pada kemandirian Pemda dengan meningkatkan kapasitas Pemda dalam pengelolaan sampah di daerahnya. Meskipun demikian, Kementerian PU tetap memberikan dukungan karena untuk membangun TPA Regional harus didukung pemerintah provinsi dan pusat. Keterlibatan tersebut dilakukan pada 12 TPA regional yang sudah dibangun. Tahun ini sedang disiapkan 5 TPA regional baru. Selain yang regional, pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan juga dilakukan dalam skala kota. Lima tahun ini baru dilakukan pada 20 persen dari total kabupaten/kota. Pemerintah Pusat tetap memberikan dukungan lima tahun ke depan kepada 15-20 persen kabupaten/kota. Selain itu, kami juga mencoba dalam suatu kawasan itu ada pembelajaran untuk komunitas dengan konsep 3R. saat ini sudah ada 525 komunitas 3R yang kita fasilitasi. Tujuannya untuk memberikan pembelajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk melakukan replikasi di tempat lain. Contoh yang baik bisa kita lihat di Surabaya, kota dan kabupaten Malang, Kota Kendari, Bitung dan lainnya yang sudah mandiri. Kementerian PU juga ke depan ingin mendahulukan prinsip pembangunan nonfisik sebelum ke fisik karena dalam 3R, yang paling krusial adalah reduce. Jika reduce tak terurus akan menimbulkan banyak dampak ikutannya. Jika sukses mengurangi (reduce), secara pasti kita akan membantu Pemda dan para penyedia jasa karena bebannya makin ringan dengan konsep 3R.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini: Kota Surabaya menjadi kota percontohan program 3R sampah di Indonesia. Hal ini dinilai dari sistem penerapan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah memiliki konsep mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui rumah kompos terpadu dan komposter untuk skala rumah tangga. Kota Surabaya sebelumnya menghasilkan sampah sebanyak 2.300 meter kubik per hari. Setelah melakukan sejumlah program tersebut, jumlah sampah yang dihasilkan menurun. Saat ini sampah di Kota Surabaya sebanyak 1.200 meter kubik per hari. Hal ini akan terus diturunkan hingga sampah yang dihasilkan kurang dari 1.000 meter kubik per hari. Selanjutnya kami menyelesaikan sampah pada sumbernya. Cara ini kami nilai mampu memangkas 50 persen d a r i biaya angkut. Mengingat biaya angkutan sampah memerlukan anggaran cukup besar. Penerapan proses belajar di sekolah bukan hanya mengenal lingkungan, tapi harus mempraktekan tata kelola lingkungan yang baik. Seperti sekolah yang sudah mengikuti program Eco-School sudah tidak menggunakan kantong plastik makanan dan sedotan. Saat ini Pemkot Surabaya juga telah bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melalui metode pengelolaan sampah plastik menjadi tenaga listrik.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil: Sampah adalah masalah dunia. Tidak hanya di kota-kota besar di dunia, tapi juga di Indonesia. Kalau kita hanya fokus pada penanganan di akhir, hanya masalah waktu untuk meledak. Justru yang penting adalah aksi pengurangan sampah dari hulu dengan konsep 3R. Karena itu di sini kita dalam rangka mendukung agar kota-kota di Indonesia pada 2020 bisa bebas dari sampah. Perlu dukungan semua pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak hanya konsentrasi membangun hilir, tapi juga mendukung aksi-aksi pengurangan sampah dari hulu dengan 3R. Di Bandung saat ini sedang mengembangkan teknologi bio-digester dalam pengolahan sampah rumah tangga. Dengan ukuran sebesar meja, teknologi bio-digester mampu mengolah sampah dari 10-15 rumah. Dalam jangka pendek, Bandung akan melakukan pengadaan 10 ribu unit bio-digester untuk disebar di perumahan di Bandung. Jika 10 ribu unit teknologi ini sudah tersebar merata di Bandung, kami rasa tidak membutuhkan lagi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap lingkungan perumahan. “Bakteri dalam bio-digester tersebut akan memakan habis sampah rumah tangga dan bisa mengurangi sampah yang diproduksi sebanyak 50% ke TPA,” kata Ridwan Kamil. Komitmen Kota Bandung dalam penanganan sampah dibuktikan dengan penyertaan modal APBD lebih dari Rp30 miliar per tahun.

8

liputan khusus

Bantuan Cipta Karya

Hidupkan Harapan Korban Kelud Gunung Kelud merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Timur, tepatnya diantara kabupaten Kediri dan kabupaten Blitar. Gunung Kelud juga menjadi tempat wisata di Jawa Timur dan menjadi salah satu tempat tujuan warga masyarakat di sekitar maupun dari daerah lain.

L

okasi wisata ini mulai terusik ketenangannya setelah terdengar suara gemuruh pada Kamis (13/02) malam, tepatnya pukul 22.50 wib. Selain suara gemuruh, juga terdengar ledakan cukup dasyat, Kelud pun mulai memporak-porandakan wilayah sekitar dengan memuntahkan magma segarnya disertai letusan dan materialmaterial. “Hal itu membuat kami ketakutan dan berlari mencari perlindungan” ungkap Tini,warga Desa Puncu yang letaknya 5 km dari Gunung Kelud saat mendengar suara ledakan hebat. Dia mengatakan semua itu terjadi begitu cepat dan lebih


9

liputan khusus

besar dari ledakan yang terjadi tahun 1990 dulu.”Kami panik berhamburan tanpa memikirkan harta benda termasuk hewan ternak kami. Hanya memikirkan anak dan keluarga,” kata Tini miris. Banyak warga sekitar Gunung Kelud yang kehilangan harta benda termasuk rumah mereka. Mereka harus rela tinggal di lokasi pengungsian termasuk di dalam tenda. Ada tiga kabupaten yang terkena dampak langsung Gunung Kelud yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun ledakan yang fenomenal, diikuti oleh lontaran pasir dan debu vulkanik sampai ke wilayah Jawa Barat. Banyak warga yang tidak mau mengungsi, terutama orang tua (jompo). Alasan mereka karena rumahnya merupakan sejarah yang tidak akan terlupakan. Priyadi, salah seorang warga Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang RT 015 RW 03 mengatakan 98% warga di daerahnya di pengungsian. “Yang 2 persen itu adalah bapak-bapaknya yang menjaga harta benda mereka, karena banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil barang warga yang sedang mengungsi. Pengungsi wanita dan anak-anak bertahan di pengungsian, sedangkan yang pria kembali ke rumah pad pagi harinya untuk membenahi rumah mereka yang berserakkan,” ungkap Priyadi. Selama di pengungsian, warga terjamin makan dan air bersihnya. Hal itu ditegaskan Menik, salah satu relawan dari warga Desa Tulung Rejo, Pare. Dia menyatakan dirinya bertugas mengkoordinir makanan dan minuman untuk relawan dan pengungsi di Masjid An Nur. Dia mengungkapkan rasa senangnya karena mendapat bantuan Air bersih dari Kementerian

10

Pekerjaan umum. “Air yang lancar dan selalu terisi penuh serta penempatannya yang tepat karena sangat dekat dengan dapur umum. Hal tersebut memudahkan kerja kami, jadi tidak jauh dalam mengambil air,” ungkap Menik. Aksi penanganan tanggap darurat pasca erupsi Kelud terus dilakukan termasuk oleh Satuan Tugas (Satgas) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Sikap tanggap para Satgas Cipta Karya tampak ketika enam hari usai erupsi Kelud telah dilakukan penambahan bantuan peralatan di Kabupaten Kediri, Malang, dan Blitar. Berdasarkan laporan tanggap darurat bencana di Kabupaten Kediri telah didistribusikan bantuan di Kecamatan Wates sebanyak 18 unit HU dan 14 unit WC knock down. Sementara di Kecamatan Pare terpasang 8 unit Mobil Tangki Air (MTA), dan satu unit Dump truck. Sedang di Kecamatan Kepung sudah terpasang 8 unit HU dan 13 unit WC knock down serta di kecamatan Puncu tersedia 2 HU dan 4 WC knock down. Tidak jauh berbeda, bantuan Ditjen Cipta Karya juga disalurkan bagi warga di Kabupaten Malang. Untuk kabupaten Malang telah terpasang dan dioperasikan di Kecamatan Kasembon sebanyak 7 unit WC knock down, di Kecamatan Pujon sebanyak 34 WC, satu unit MTA, dan satu unit dump truck, serta 8 HU. Pemasangan peralatan juga dilakukan di beberapa lokasi pengungsian diantaranya di lapangan Pandansari telah terpasang 10 unit WC knock down dan 1 unit HU. Di SDN Ngroto terpasang 5 unit WC knock down dan 3 unit HU, di SDN Pujon Kidul terpasang 3 unit WC knock down. Sementara di

liputan khusus SD Pandansari III terpasang 8 unit WC knock down dan 2 unit HU. Di SD Pandensari II terpasang 3 unit Wc knock down dan di UPTD LLAJ Perhubungan terpasang 8 unit WC knock down dan 2 unit HU. Aksi tanggap darurat Ditjen Cipta Karya tidak henti dilakukan, termasuk di lokasi pengungsian di Kota Batu, Kabupaten Malang. Dalam menangani masalah bencana alam seperti erupsi Gunung Kelud, berbagai kendala pasti ditemui termasuk oleh Satgas tanggap darurat Cipta Karya. Walaupun peralatan yang cukup banyak dan berbagai fasilitas dirasakan para pengungsi telah terpenuhi, namun masih ditemui kendala pada jumlah Satgas yang ada di Jawa Timur. Diakui Yulianto, Tim Satgas Tanggap Darurat Jawa Timur bahwa jumlah anggota Satgas belum cukup apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus ditangani. Selain itu masalah jarak tempuh dari satu desa ke desa lain yang merupakan titik pengungsian sangat jauh. “Kami harus menangani 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Jadi sementara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang dibantu Dinas PU Provinsi,” tutur Yulianto. Menteri PU Djoko Kirmanto, Minggu malam (16/02) meninjau langsung bantuan tanggap darurat Kementerian PU berupa HU, MTA, dan WC knock down untuk memastikan sejauh mana manfaatnya bagi para pengungsi bencana erupsi Gunung Kelud. Menteri PU menginstruksikan jajarannya agar memastikan pemasangan HU dan WC knock down baik pada lokasi pengungsian di Malang dan Kediri tercapai sesuai target. Berbagai sarana yang

telah disediakan Kementerian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya, sangat bermanfaat dan dirasakan warga di saat-saat sulit. Maryam, pengungsi warga Kecamatan Puncu, Desa Manggis yang mengungsi di Masjid An Nur menyatakan bahwa bantuan air bersih selalu terisi tidak pernah kekurangan sehingga sangat membantu para pengungsi dan memudahkan pengungsi memperoleh air bersih. Sarana WC knock down juga dirasakan para warga korban erupsi Gunung Kelud sangat membantu mereka. Para pengungsi juga mengakui kepedulian dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian PU memang terus mengalir. Banyak masyarakat dan relawan juga peduli terhadap penderitaan para pengungsi. Tetapi apapun bantuan yang diberikan, termasuk dari Ditjen Cipta Karya Kementrian PU terhadap para pengungsi ini begitu diharapkan dan sangat berguna bagi pengungsi. Tinggal di pengungsian, meski dipenuhi segala fasilitas sangatlah tidak diinginkan warga. Seperti Sartiyem misalnya, dirinya lebih mengharapkan erupsi Kelud cepat berhenti, sehingga masyarakat cepat kembali dan cepat beraktifitas seperti biasa. Bagi pemerintah, bantuan bagi para warga korban erupsi Gunung Kelud yang banyak kehilangan harta benda termasuk rumah mereka akan terus dilakukan sehingga mereka bisa kembali beraktivitas di rumah masing-masing dengan jaminan rumah bisa dibantu perbaikannya. Ternak yang mati juga bisa diganti termasuk bantuan makanan selama kehidupan mereka belum pulih kembali. Saat ini erupsi Gunung Kelud sudah tidak terdengar keras. Perbaikan sedikit demi sedikit telah dilaksanakan. Bagi warga, yang penting adalah menata kembali kehidupan yang sesaat telah hilang untuk dilakukan perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik pasca bencana. Bencana gunung berapi sudah menjadi rutinitas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu kita hanya bisa lebih waspada terhadap apa yang akan terjadi nantinya. (Teks : Bramanti Nawangsari)


11

info baru

1.235 Desa di Indonesia Rawan AirMinum Sedikitnya tercatat 1.235 desa di wilayah Indonesia berstatus rawan air minum. Secara umum disebabkan karena tidak terdapat sumber air baku. Kalaupun ada, tapi secara kuantitas tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan air minum masyarakat, letaknya sulit dijangkau, atau kualitasnya tidak memenuhi kriteria baku mutu untuk air minum.

H

al itu disampaikan Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Danny Sutiono, di Jakarta, Rabu (26/2/2014). Jumlah desa kering dalam kawasan rawan air tersebut berdasarkan data kekeringan desa yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 lalu. Dikemukakan bahwa Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, telah membagi desa kering di kawasan rawan air itu ke dalam tiga prioritas penanganan. “Jumlah desa kering di kawasan rawan air yang masuk dalam penanganan prioritas pertama ada sebanyak 326 desa, kemudian prioritas kedua ada 773 desa, dan prioritas penanganan tiga sebanyak 136 desa,” kata Danny. Menurut Danny, Presiden SBY sebelumnya telah memberikan

Berdasarkan data desa kekeringan yang dikeluarkan BPS, selain terdapat 1.235 desa kering di kawasan rawan air, juga ada sebanyak 15.775 desa rawan air yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

12

arahan dan instruksi kepada jajaran Kementerian PU untuk mengatasi krisi air di desa rawan air, dan daerah tandus dan sulit air. Paling lambat pada tahun 2025 cakupan pelayanan air minum di Indonesia mencapai 100 persen dan tidak ada lagi krisis air. Hingga akhir tahun 2013, kondisi cakupan pelayanan air minum sebesar 61,83 persen. Danny Sutjiono menjelaskan, untuk mengatasi kekeringan dan membantu masyarakat di kawasan rawan air tidak mudah. Selain memerlukan dana besar, juga sangat tergantung ada atau tidaknya sumber air baku. “Semakin sulit sumber air baku dijangkau, semakin besar biaya untuk membangun instalasi pengolahan air minum, jaringan (perpipaan) distribusi primer, sekunder dan sambungan rumah (SR),” ungkapnya. Danny juga mengemukakan saat ini Ditjen Cipta Karya sedang menangani sebanyak 32 desa kering di kawasan rawan air yang yang masuk dalam prioritas penanganan pertama yang tersebar di 21 kabupaten. Penanganan juga dilakukan terhadap 56 desa yang masuk dalam prioritas dua dan 16 desa yang masuk dalam prioritas tiga desa kering rawan air. Beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK), SPAM Regional, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan pembangunan Embung Penampung Air Hujan. “Sedangkan program penanganan untuk mengatasi kesulitan air minum bagi masyarakat di desa kering di kawasan rawan air pada tahun anggaran 2014 ini, kami telah menetapkan 40 desa yang masuk dalam prioritas pertama penanganan yang tersebar di 24 kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Danny Sutjiono. Berdasarkan data desa kekeringan yang dikeluarkan BPS, selain terdapat 1.235 desa kering di kawasan rawan air, juga ada sebanyak 15.775 desa rawan air yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total ada sebanyak 17.010 desa yang masuk dalam prioritas penanganan pelayanan air minum yang aman dan terlindungi. (Datin CK)

info baru

Perjanjian Pinjaman Pembiayaan RISE II dan E/S Jakarta Sewerage Ditandatangani Pemerintah Indonesia dan JICA (Japan International Cooperation Agency) telah menandatangani tujuh perjanjian pinjaman untuk membiayai proyek senilai USD 745 juta di Jakarta pada hari Senin 24 Februari 2014. Dalam penandatanganan tersebut Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan sementara JICA diwakili oleh Chief Representative JICA di Indonesia Sasaki Atsushi.

T

urut hadir dalam acara tersebut mewakili Direktur Jenderal Cipta Karya, Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Dit. Bina Program Dwityo A. Soeranto, dan Kasi Pendanaan Multilateral Dit. Bina Program Chandra R.P. Situmorang. Dua diantara tujuh pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung program Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Kedua kegiatan tersebut adalah pembangunan infrastruktur air limbah Jakarta (Engineering Services) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE II). Kedua kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pinjaman pertama untuk penyusunan DED (Engineering Services) Proyek Jakarta Sewerage atau pembangunan infrastruktur air limbah Jakarta dengan nilai sebesar USD 23.5 Juta. Pembangunan air limbah Jakarta merupakan salah satu Flagship Project dalam program Metropolitan Priority Area (MPA) yang mendukung pengembangan koridor ekonomi Indonesia. Pinjaman kedua yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE II). Pinjaman untuk program ini sebesar USD 120 Juta yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi. “Sarana dan prasarana inilah yang nantinya akan mendorong peningkatan ekonomi di perdesaan sehingga

berperan dalam usaha mengentaskan kemiskinan,” kata Dwityo dalam keterangannya. Selain itu program RISE II akan mendukung penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat bersama dengan program PNPM sehingga diharapkan terbentuk keswadayaan masyarakat melalui perencanaan pembangunan partisipatif. Lokasi sasaran program akan dilaksanakan pada 237 Kecamatan di 34 Kabupaten pada 9 Provinsi antara lain Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Sasaki Atsushi, Chief Representative JICA (Japan International Cooperation Agency) di Indonesia mengharapkan dengan RISE II dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi di perdesaan. “Kami sangat berterima kasih atas persahabatan negara kami dengan negara Anda dan semoga dapat mewujudkan komitmen kami untuk menjadi mitra terpercaya dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan,” ungkap Sasaki. (bns)


13

info baru

39.710 liter/detik Air Minum Belum Termanfaatkan Hingga akhir tahun 2013, sebanyak 39.710 liter/detik air minum atau 23,53 persen dari kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah terbangun di seluruh Indonesia belum dimanfaatkan untuk masyarakat (idle capacity). dengan bertambahnya jumlah jaringan distribusi tersier berupa sambungan rumah (SR), selain dapat mengurangi jumlah kapasitas SPAM yang belum termanfaatkan, di sisi lain juga dapat mendukung tercapainya target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDG’s) di bidang pelayanan air minum secara nasional pada akhir tahun 2015, yaitu sebesar 68,87 persen.

K

apasitas SPAM terpasang yang sudah terbangun di seluruh Indonesia menghasilkan sebanyak 168.337 liter/detik. “Kenyataannya itu terutama karena di lokasi SPAM terbangun, yang didanai oleh APBN tersebut belum tersedia jaringan distribusi tersier ke rumah-rumah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Danny Sutjiono, Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU pada acara Rapat Monitoring Satker PKPAM Provinsi di Hotel Faletehan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat Monitoring Satker PKPAM Provinsi dihadiri para Kepala Subdit di lingkungan Dit.PAM serta Satker PKPAM Provinsi dari seluruh Indonesia. Direktur PAM mengatakan kepada para Kepala Satker PKPAM Provinsi untuk selalu memberikan informasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan kepala daerah di provinsi sehingga

14

pemerintah daerah serius menangani air minum yang belum termanfaatkan tersebut. Menurut Danny Sutjiono, meskipun jumlah idle capacity saat ini menurun dibanding dua tahun sebelumnya yang mencapai 44.653 liter/detik, namun tetap saja jumlah itu masih banyak, apalagi anggaran pemerintah pusat untuk membangun SPAM sangatlah besar. “Inilah salah satu tugas penting para Kepala Satker PKPAM di seluruh Indonesia, yaitu memberikan pengertian para pimpinan daerah agar menyiapkan anggaran APBD yang cukup untuk membangun jaringan distribusi tersier ke rumah-rumah,” katanya. Dikemukakan, dengan bertambahnya jumlah jaringan distribusi tersier berupa sambungan rumah (SR), selain dapat mengurangi jumlah kapasitas SPAM yang belum termanfaatkan, di sisi lain juga dapat mendukung tercapainya target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDG’s) di bidang pelayanan air minum secara nasional pada akhir tahun 2015, yaitu sebesar 68,87 persen. Direktur PAM mengingatkan bahwa penghitungan target MDGs di bidang pelayanan air minum oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak dihitung dari banyaknya jumlah SPAM dan jaringan distribusi primer atau keran umum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun dihitung dari jumlah jaringan distribusi tersier atau SR ke rumah-rumah penduduk. (Ditpam/yss/bns)

info baru

SBY Resmikan Infrastruktur Cipta Karya Senilai Rp52,5 Miliar di Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan masih dihadapkan pada permasalahan kekeringan. Status daerah rawan air bersih disandang beberapa kecamatan seperti Tanralili di Kabupaten Maros, Polong Bangkeng di Kabupaten Takalar, Panca Lautang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dan Sukamaju di Kabupaten Luwu Utara. Sebagian masyarakatnya masih mengandalkan air dari sumur gali yang kualitasnya keruh.

D

irektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui program regulernya bernama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) pada 2011-2013 membangun sistem di lima kecamatan tersebut. SPAM IKK di lima kecamatan itu telah melayani sekitar 3.000 kepala keluarga dari potensi yang dapat dihasilkan sebanyak 5.600 unit Sambungan Rumah (SR). Meskipun sudah dimanfaatkan separuhnya, lima SPAM IKK tersebut baru saja diresmikan pemanfaatannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), pada 19 Februari 2014. Penandatanganan prasasti dilakukan bersamaan dengan diresmikannya pabrik Semen Tonasa Unit V dan Power Plant 2x35 MW. Selain SPAM IKK dan proyek semen tersebut, Presiden SBY juga meresmikan infrastruktur permukiman (Cipta Karya) lainnya di Kota Makassar, diantaranya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maccini of Indonesia (MOI), dan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Rusun Universitas Hasanuddin. Usai menandatangani prasasti, Presiden meninjau display informasi proyek-proyek PU dan mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengenai proyek-proyek bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang diresmikan. Menteri PU menerangkan, lima SPAM di Sulsel dapat melayani sekitar 5.600 Sambungan Rumah (SR), namun untuk saat ini baru dimanfaatkan oleh sekitar 2.950 SR. Khusus untuk proyek Cipta Karya yang diresmikan didanai dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/PDAM dengan total anggaran lebih kurang senilai Rp 52,5 miliar. SPAM IKK yang diresmikan antara lain di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan kapasitas 20 liter/detik, Kecamatan


15

info baru Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar kapasitas 20 l/detik, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap kapasitas 10 l/detik, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng kapasitas 10 l/detik, dan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara kapasitas 10 l/ detik. “Prasarana dan sarana dua unit IPAL di Rusun Unhas anggarannya adalah Rp 3 miliar dengan volume masing-masing 40 m3/detik. Manfaatnya adalah mengurangi terjadinya pencemaran air tanah akibat terolahnya air limbah domestik serta mencegah penularan penyakit melalui media air,” kata Imam. RTH Kota Makassar Dirjen Cipta Karya, Imam S Ernawi, ketika mendampingi Menteri PU menjelaskan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun oleh kontribusi APBN Tahun Anggaran 2011-2013 senilai Rp 11,8 miliar. RTH ini merupakan salah satu tempat rekreasi, interkasi sosial, dan olahraga masyarakat dan untuk mendukung perwujudan Kota Makassar sebagai kota hijau. RTH MOI merupakan salah satu implementasi dari Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Mariso tahun 2006. RTBL ini merupakan langkah strategis oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pedoman untuk pembangunan RTH dengan fungsi dan luasan area yang memadai. RTBL dijadikan landasan pembuatan Rencana Tindak Implementasi Pembangunan RTH di kecamatan ini. Imam menambahkan, terkait dengan perencanaan dan perancangan RTH dikawasan ini, beberapa isu-isu pembangunan perlu menjadi pertimbangan penting. Peruntukkan RTH perlu diintegrasikan dengan rencana reklamasi pantai dan rawa yang berada dalam batasan wilayah Kecamatan Mariso yang dibuat

16

untuk mengakomodir kebutuhan pusat kota akan fasilitasfasilitas penunjang fungsi komersial dan perdagangan. Tingginya kepadatan bangunan dikawasan ini tidak menyisakan lahan-lahan kosong yang cukup untuk RTH dan fasilitas ruang terbuka publik. Potensi dari kawasan kecamatan Mariso yaitu banyaknya area ruang terbuka yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong ruang terbuka publik, dan menjadi paru-paru kawasan kota, serta tempat berinteraksinya masyarakat di kawasan sekitar. Survey menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap percepatan pembangunan di kawasan ini. Beberapa program pembangunan sarana dan prasarana pendukung telah di anggarkan dalam Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM). “Dengan RTH yang sudah bangun diharapkan dapat dijaga dengan baik oleh semua pihak, terutama masyarakat. Permasalahan dari kawasan ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara area ruang terbuka hijau yang telah terbangun,” ujar Imam. Pembangunan RTH bertujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih sekaligus sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dari bencana banjir dan sebagainya Kegiatan ini memiliki sasaran untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta menjaga citra keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat Kecamatan Mariso yang pada akhirnya mampu memperkuat citra Kecamatan Mariso sebagai kota yang memiliki situs sejarah warisan dunia. Selain itu untuk menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (terbangun) yang dapat dimanfaatkan untuk aktifitas sosial masyarakat dan menjaga keseimbangan ekoligis. (Teks: Buchori)

info baru

Konflik Air Baku Bisa Dicegah dengan RISPAM Penggunaan sumber air baku berpotensi besar menimbulkan konfilk antarwilayah dan antarpengguna. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyeru pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), untuk memastikan kebutuhan air baku bagi pelayanan air minum di daerah masingmasing.

H

al itu dikemukakan Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi, ketika memberikan sambutan pada pembukaan Workshop Sinkronisasi Program Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Tahun 2014 yang dilaksanakan bersama oleh Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air, di Denpasar, pada Kamis akhir Februari. Workshop dihadiri oleh Dirjen Sumber Daya Air M. Hasan, para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai, para Kepala Satker PKPAM Provinsi dari seluruh Indonesia, dan Kepala Dinas PU Provinsi Bali. “RISPAM merupakan software perencanaan penyediaan kebutuhan air minum di wilayah masing-masing, sehingga Kementerian PU dapat mengetahui dengan pasti seberapa besar kebutuhan air baku untuk air minum di seluruh Indonesia,” tutur Imam.


17

info baru serta program pengembangan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang terpadu dari hulu hingga ke konsumen. “Program RPAM tengah dikembangkan Ditjen Cipta Karya sebagai upaya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian layanan air minum dari sumber air baku hingga ke rumah-rumah melalui pendekatan manajemen risiko. Hal itu untuk menjamin tercapainya air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan atau 4K,” katanya. Rencana lain, kata Imam, terkait ketersediaan air baku untuk air minum adalah menyiapkan Master Plan Air Baku sesuai RISPAM kabupaten/kota/provinsi, serta meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum bagi daerah rawan air, pulau-pulau terluar, dan daerah pesisir. (Dit. PAM)

Menurut Imam, upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan membuka akses masyarakat seluas-luasnya terhadap air minum yang aman dan terlindungi menghadapi hambatan yang sangat berat. Terutama terkait kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi yang semakin menurun. Apalagi tidak semua kabupaten/kota memiliki sumber air baku yang terjamin ketersediaannya. “Banyak isu strategis mengenai ketersediaan air baku bagi air minum, misalnya belum optimalnya upaya perlindungan dan pelestarian terhadap sumber air baku, perencanaan pengalokasian penggunaan air baku yang belum optimal, sehingga seringkali menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna, kemudian banyak pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM belum memiliki perencanaan tentang kebutuhan air baku untuk air minum,” katanya. Bahkan sering terjadi konflik antarwilayah dan antarpengguna atas penggunaan sumber air baku akibat adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan air baku untuk air minum yang cukup tinggi sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk. Pada kesempatan itu Imam S. Ernawi juga mendukung kerja sama terpadu antara Ditjen SDA dan Ditjen CK dalam mengatasi kekurangan air baku untuk air minum, di antaranya melalui program pembangunan embung di kawasan rawan air, pemanfaatan embung sebagai penampung hasil olahan air limbah, perlindungan air baku dari limbah domestik dan sampah,

18

info baru

Indonesia Siapkan

Asia Pacific Regional Preparatory Meeting 2015 UN Habitat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Nairobi menyampaikan usulan perkuatan kemitraan ‘Strengthened Partnership for a New Asia Pacific Urban Agenda’ supaya Indonesia menjadi lead sector di Asia Pasifik untuk menjaring masukan agenda Habitat III. Usulan tersebut didasari keberhasilan Pemerintah RI dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan permukiman perkotaan.

M

enanggapi usulan perkuatan kemitraan tersebut, Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, M. Maliki Moersid, mengatakan pemerintah telah menyanggupi untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan tahun 2015 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Konferensi Habitat III tahun 2016. Karena itu dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut diperlukan persiapan baik administratif, teknis dan substantif, serta koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait secara intensif. Sebagai langkah awal dalam melakukan koordinasi dan persiapan, Seknas Habitat setiap hari Jumat mengadakan breakfast meeting dengan mengundang K/L terkait. Breakfast meeting pertama diawali pada 14 Februari 2014 dengan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Salah satu peserta rapat yang juga sebagai Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru, Joerni Makmoerniati, menyebutkan catatan tersebut antara lain Penyiapan Roadmap Nasional menuju Konferensi Habitat III tahun 2016, dan pembentukan Komite Nasional Habitat yang melibatkan seluruh K/L terkait serta penyepakatan agenda nasional terkait kegiatan habitat. Komite Nasional terbagi menjadi Tim Substantif dan Tim Administratif. Tim Administratif bertugas melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme penganggaran pelaksanaan kegiatan, sedangkan Kementerian Luar Negeri mengkoordinasikan korespondensi, penyiapan perjanjian kerjasama/Host Country Agreement (HCA) antara Pemerintah Indonesia dengan UN Habitat. Sedangkan Tim Substantif memiliki tanggung jawab untuk penyiapan materi sebagai berikut : National Report (melakukan pengumpulan data baik dari internal DJCK maupun data dari K/L terkait lainnya seperti Bappenas, BPD, Kemendagri, Kemenhub, dst). Batas akhir penyerahan National Report kepada UN Habitat adalah Bulan Juni 2014, Side Event dalam WUF (World Urban Forum) III yang akan diselenggarakan pada bulan April 2014, antara lain materi tayangan, buku, leaflet dan banner terkait kisah sukses pengalaman Pemerintah Indonesia dalam penanganan permukiman perkotaan. Upaya lain menurut Joerni adalah penguatan kelembagaan Seknas Habitat yang mencakup status dan struktur organisasi Seknas Habitat selaku pelaksana program-program terkait agenda Habitat di Indonesia. Penguatan dalam rangka pengajuan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan menuju Konferensi Habitat III Tahun 2016. Sejalan dengan persiapan menuju WUF III, diharapkan peran serta dan partisipasi pemerintah dalam penyelenggaraan rapat Biro Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) di Korea Selatan. Mengingat padatnya jadwal persiapan yang perlu dilakukan dan pentingnya peran Pemerintah serta untuk menunjukkan kepedulian, tanggung jawab dan upaya dari Pemerintah dalam penanganan permasalahan permukiman perkotaan maka diperlukan koordinasi rutin dengan K/L terkait dimana tujuan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah untuk menuju Konferensi Habitat III yang akan menghasilkan Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni. (Teks: Tim Reportase Dit. Bangkim)


19

info baru

94 Kabupaten/Kota Siap Pasang 217.500 SR Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah merekomendasikan penerbitan Surat Penerusan Pinjaman Hibah (SPPH) air minum kerjasama Pemerintah Australia dan Indonesia tahap II untuk 94 Kabupaten/Kota.

D

irektur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono saat membuka sosialisasi program hibah air minum kerjasama Pemerintah Australia dan Indonesia tahap II tahun 2014, Senin (17/02) di Hotel Sahid Jakarta mengatakan, jumlah dana hibah air minum bantuan Pemerintah Australia adalah sebesar AUD 80 juta. Sampai saat ini, rencana pemanfaatan hibah berdasarkan SPPH sebesar AUD 55,9 juta atau senilai dengan Rp 559 miliar. “Untuk 94 kabupaten/kota dialokasikan sambungan rumah sebanyak 217.500 SR, dan sisa dana hibah yang belum dimanfaatkan sebesar AUD 24,1 juta,” ungkap Antonius Budiono. Antonius mengatakan, dalam rangka optimalisasi sisa hibah, Cipta Karya memberikan kesempatan bagi kabupaten/

20

kota baru dan penambahan hibah bagi kabupaten/kota yang telah mendapatkan hibah air minum dan berkinerja baik serta memiliki kemampuan dalam mengalokasikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan siap melakukan percepatan pemasangan sambungan rumah. Menurut Antonius, program hibah air minum diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang mempunyai perhatian untuk memberikan pelayanan dasar berupa air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan atau pengurangan biaya perolehan sambungan baru. “Tahun ini tahun politik, saya berharap siapapun pemimpinnya, program semacam ini dapat terus berlangsung, karena untuk kepentingan orang banyak,” tutup Antonius. (bns/ari)

info baru

Program Berperspektif Gender Diharapkan Masuk RPJMN 2015-2019 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko, meminta keberhasilan penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dikembangkan lebih lanjut dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“B

ila dimungkinkan dapat dikembangkan lebih lanjut dalam Renstra dan RPJMN 2015-2019 agar programprogram pemberdayaan yang menerapkan PUG dapat berkesinambungan,” kata Agoes saat membuka Workshop Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender pada Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, di Jakarta (12/2).

Agoes mengungkapkan kebanggaannya terhadap penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang didapatkan Kementerian PU tiga kali berturut-turut. Namun ia mengingatkan jajarannya untuk tidak mengejar penghargaan, melainkan output dan outcome program repsonsif gender tersebut bisa dirasakan masyarakat. Sementara Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya, Antonius Budiono menguatkan, PUG di bidang Cipta Karya telah diawali dengan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Pada 2014, Ditjen Cipta Karya telah menganggarkan Rp 3,7 triliun untuk program pemberdayaan masyarakat yang responsif gender melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Beberapa program bidang Cipta Karya yang dimaksud terbagi dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Sedangkan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain Rural Infrastructure Support to PNPM (RIS-PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Lebih lanjut Antonius menyebut contoh keberhasilan P2KP terkait PUG yang diindikasikan dengan tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan minimal diikuti oleh 40%


21

info baru perempuan. Minimal 30% menjadi anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penerima manfaat program. Penghargaan APE yang didapat Kementerian PU tidak saja dari penerapan program pemberdayaan, namun juga karena memiliki Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang responsif gender. Dalam UU tersebut diamanatkan setiap bangunan gedung (publik) harus memperhatikan kebutuhan perempuan dan aksesibilitas bagi kaum difable. Senada dengan Agoes Widjanarko, Antonius menambahkan perspektif gender tidak saja dibaca dari angka-angka statistik keikutsertaan perempuan. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan mengadopsi dari Persatuan BangsaBangsa (PBB), bahwa penerapan gender dimulai dari perencanaan dan hasilnya untuk perempuan, anak-anak, difable, para lanjut usia, dan masyarakat marjinal di perkotaan. (Teks: Buchori)

22

Penghargaan APE yang didapat Kementerian PU tidak saja dari penerapan program pemberdayaan, namun juga karena memiliki Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang responsif gender.

info baru

Cipta Karya Tingkatkan Kemampuan Pengelola Teknis Peran Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara sangat penting dalam mewujudkan kelayakan administratif maupun kelayakan teknis sebuah gedung.

H

al tersebut diungkapkan Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi dalam sambutan yang dibacakan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Adjar Prajudi saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Ruang Sapta Taruna Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, Senin (03/02). Menurut Imam, peran tersebut untuk meniadakan atau mengurangi berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara maupun administrasi seperti tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Imam mengharapkan, Pengelola Teknis tetap mengedepankan etika profesionalisme dan netral dalam menjalankan tugas bantuan teknis sehingga mendorong terselenggaranya bangunan gedung negara yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan mewujudkan tertib pembiayaan, tertib mutu dan tertib waktu pelaksanaan serta memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu harus mampu menangkap aspek-aspek perkembangan teknologi yang saat ini menjadi tren pembangunan sebagai contoh Green Building. Di DKI Jakarta sendiri sudah diterbitkan Peraturan Gubernur DKI No. 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau. Imam juga mengatakan, dalam setiap pembangunan bangunan gedung Negara harus mendapatkan bantuan teknis dari pengelola teknis yang telah bersertifikat. Dengan demikian dapat terciptanya pembangunan gedung yang aman, nyaman dan sehat. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi milik negara atau daerah dengan sumber pembiayaan dari APBN maupun APBD. “Siklus pembangunannya

meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi,” ujar Imam. Dalam acara ini para pengelola teknis juga diberikan pembekalan mengenai Green Building tentang bangunan gedung hijau. Aplikasi mikro tremar dalam pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan retrofitry dalam rangka kelaikan fungsi serta aplikasi pengamanan kebakaran pada bangunan gedung. (bns/ari)


23

info baru

Cipta Karya Kembali Buka Peluang Investasi Melalui CSR Salah satu acuan dalam menentukan sasaran pembangunan infrastruktur permukiman di Indonesia adalah target yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

T

arget tersebut merupakan komitmen bersama yang bersifat global guna mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. “Salah satu targetnya adalah menambah pelayanan kemudahan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya,” kata Antonius Budiono Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya saat memberikan arahan Temu Forum Corporate Social Responsibility (CSR) ke-35 di Jakarta, (18/02). Dalam acara Temu Forum dan sekaligus Launching Indonesia CSR Awards 2014 yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan MasyarakatKemenko Kesra, disampaikan juga bahwa diperlukan upaya penggalian alternatif pembiayaan pembangunan sanitasi yang lebih variatif di luar pendanaan pemerintah, seperti hibah, pinjaman lunak, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), termasuk juga melalui kerjasama kemitraan multi pihak, yaitu peluang dari pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR). Acuan pembangunan bidang Cipta Karya di kabupaten/ kota agar mencapai kualitas lingkungan permukiman yang diharapkan, adalah dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SSPIP) dan dokumen Rencana Program

24

Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang PU Cipta Karya yang bersifat multi sektor, multi tahun dan multi pembiayaan. “Sejak tahun 2012 Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Corporate Forum For Community Development (CFCD) telah menjalin kerjasama untuk memfasilitasi kemitraan multipihak antara pemerintah kabupaten / kota dengan Perusahaan, dan melalui kesempatan Temu Forum semacam ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan kesempatan untuk menginformasikan kegiatan infrastruktur permukiman kepada perusahaanperusahaan anggota CFCD,” ungkap Antonius. Antonius mengharapkan melalui program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan anggota CFCD dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target MDGs, utamanya di bidang air minum dan Sanitasi. Pada kesempatan acara Temu Forum tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya mensosialisasikan kegiatan ke-CiptaKaryaan dan berupaya menjaring minat perusahaan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman melalui program CSR. Dalam sesi diskusi pada Forum tersebut, beberapa perusahaan mengindikasikan adanya keinginan untuk bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur permukiman, seperti PT Inalum, PT Angkasa Pura, PT Badak NGL dan PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. (bns/ari)

inovasi

Cipta Karya Targetkan Satu Provinsi Satu IPA Berkonsep Hijau Mulai tahun 2014, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mentargetkan setiap provinsi di seluruh Indonesia memiliki Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan konsep hijau.

“S

etiap provinsi, mulai tahun 2014, wajib ada IPA dengan konsep hijau,” kata Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono di hadapan para Kepala Satker PKPAM Provinsi dari seluruh Indonesia pada acara Rapat Monitoring Satker PKPAM Provinsi di Jakarta, pada awal

bulan. Karena itu, Satker PKPAM Provinsi harus segera menetapkan lokasi pembangunan IPA dengan konsep hijau dan membangunnya tahun ini juga. Kriteria lokasinya diupayakan berdekatan dengan ibu kota provinsi dan di dekat sebuah jalan besar. Nantinya, IPA dengan konsep hijau itu sekaligus akan difungsikan juga menjadi ruang publik, meskipun tetap dengan menjaga keamanan instalasi. Ditambahkan, di kota-kota di dunia, contohnya di Tokyo Jepang, pembangunan instalasi pengolahan air minum dan air limbah di tengah kota saat ini bukan jadi penghalang, karena dengan konsep hijau, lokasi instalasi itu dapat sekaligus difungsikan sebagai ruang publik. “Bangunan instalasi air minum, bahkan bangunan pengolahan air

limbah, dapat difungsikan sebagai taman yang asri dan hijau untuk masyarakat umum. Saya melihat di Tokyo, banyak keluarga bersantai, makan dan minum di atas bangunan pengolahan air limbah, “ kata Danny Sutjiono. Bangunan IPA dengan konsep hijau di setiap provinsi harus dimulai dari sekarang, sehingga bangunan sarana dan prasarana air minum dapat menyatu dengan lingkungan dan ruang publik. Keberadaan IPA, kata Danny, harus mampu membuat kawasan permukiman menjadi lebih baik. Kebijakan Ditjen Cipta Karya mengarah pada keterpaduan program dalam entitas kawasan hingga lingkungan. Salah satu upayanya melalui pembangunan IPA hijau yang juga bisa berfungsi mendukung pengembangan Ruang Terbuka Hijau di suatu kawasan. “Untuk menerapkan Green Building, harus dibuat desain bangunan dan pengaturan tata letak IPA serta bangunan pelengkapnya sehingga berkonsep hijau, berwawasan lingkungan, dan berdasarkan kaidah pembangunan berkelanjutan,” katanya. (Datin CK)


25

inovasi

Banjir dan Tanah Longsor di Kota Jayapura

Bencana Ataukah Peringatan? Ir. Yan Ukago, MT, IPU-HAKI *)

Selain gempa, banjir merupakan jenis bencana yang sangat ditakuti karena memakan banyak korban.

B

26

anjir memiliki kekuatan yang mampu menghacurkan segala sarana-prasarana pemukiman serta melumpuhkan semua aktifitas manusia. Musibah banjir terjadi secara periodik yang didahului hujan sebagai tanda peringatan dini. Dari sisi jumlahnya,

korban akibat banjir dan longsor umumnya lebih sedikit dari pada akibat gempa dan tsunami namun banjir lebih sering terjadi dan tersebar pada wilayah yang luas. Di Kota Jayapura titik-titik bencana banjir tersebar mulai dari Waena Perumnas, Perumnas IV atau Perumahan organda padang bulang abe, pasar yotefa,

inovasi kompleks otonom kotaraja, sekitar CV Thomas, Kelapa dua entrop, Hamadi rawa dan Pusat Kota Jayapura. Sedangkan titik-titik bencana longsor hampir merata karena kota Jayapura berdiri sepanjang kaki bukit cycloop. Banjir pada masa lalu hanya menerjang Jakarta tapi kini bencana ini seolah menjadi milik bersama di seluruh nusantara mulai dari Jakarta, Kudus, Surabaya, Manado sampai Papua. Banyak orang khawatir daerah-daerah aman kini mulai berlangganan banjir. Lihat saja, bencana korban seperti banjir bandang dan longsor di Kota Manado dan sekitarnya tanggal 15 januari 2014 yang menewaskan 18 orang. Selain itu bencana di kota Jayapura pada malam minggu tanggal 22 Februari 2014 yang mengakibatkan korban 11 meninggal. Kita juga masih ingat bencana banjir bandang di Wasior Papua Barat tahun 2010 yang menewaskan 100 orang. Di Sumatera banjir baru saja terjadi di daerah Deli serdang, Nias dan Asahan. Saat ini juga hujan masih mengguyur wilayah Jabotabek dan sebagian besar pulau Jawa. Badan Penanggulan Bencana Nasional (BNPB) telah merilis data bahwa prediksi curah hujan masih tinggi akan bertahan sampai april 2014. Dari data BNPB bahwa selama awal tahun 2014 ini jumlah korban bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia telah mencapai 137 orang yang tewas, 3700 rumah rusak serta 1,1 juta orang mengungsi. Tiga faktor penyebab utama banjir Keresahan masyarakat terhadap bencana perlu disikapi dengan usaha cegah dini agar tidak terendam banjir atau longsor lagi. Sikap waspada yang efektif adalah memahami penyebab utama adanya banjir. Kita tahu bahwa banjir terjadi akibat faktor alami maupun akibat dari ulah perbuatan manusia. Banyak penyebab, namun dari sumbernya ada tiga faktor utama, dimana ada faktor x dari langit yang hanya urusan Yang Maha Kuasa. Selain itu, dua faktor lainnya adalah akibat kelalaian manusia di bumi. Faktor penyebab yang pertama adalah banjir akibat perubahan intensitas hujan atau tingkat frekuensi hujan yang meningkat. Perubahan iklim global (global warning) telah mengambil peran utama dalam hal ini terutama berubahnya iklim dan sifat hujan secara global. Intensitas hujan jadi variatif akibat perubahan siklus hidrologi di berbagai tempat di dunia termasuk di kota Jayapura. Dengan menipisnya lapisan ozon akibat asap industri dunia, telah berdampak pada naiknya temperatur global dengan efek sekundernya pergeseran sifat tekanan dan kelembaban udara di atas Samudera Pasifik (efek elnino dan lanina). Yang bisa dilihat adalah banyaknya kejadian hujan dengan intensitas tinggi dalam tempo yang singkat tapi menghasilkan banjir bandang dadakan. Faktor penyebab banjir yang kedua adalah berubahnya sifat lapis permukaan atas tanah (top soil) akibat aktifitas pembangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi daya resapan tanah berkurang sehingga air hujan yang jatuh hampir semua tertahan di atas tanah. Sejatinya muka alam ini mampu menyerap air hujan dari langit berapapun banyaknya butiran air namun aktifitas manusia telah mengubah segalanya termasuk sifat permukaan lapis atas tanah yang semula hutan menjadi gersang. Kondisi tanah yang dulu berpori dengan akar pepohonan berubah menjadi struktur pori tanah padat gersang atau mungkin juga diaspal. Sehingga air hujannya sulit meresap ke dalam tanah seperti sedia kala dan menjadi air permukaan (run off ) dan akan berubah jadi banjir. Jadi, sekalipun insensitas hujan kecil namun karena adanya perubahan kawasan (land use) maka debit banjir meningkat. Perlu

dicatat bahwa bila hutan dibabat menjadi padang rumput maka debit banjir akan naik tiga kali lipat (300%). Dan bila lahan hutan diubah menjadi kebun, banjir akan naik empat kali lipat (400%). Demikian juga lahan hutan jadi permukiman rumah atau lahan parkir maka debit banjir akan naik sampai enam kali (600 %). Semua pengalihan status fungsi lahan dari hutan menjadi kebun ataupun permukiman sangat memicu banjir bandang. Kondisi tanah lapisan di Kota Jayapura yang mulai gundul dengan topografi berbukit memiliki potensi erosi tinggi. Dengan kondisi alam demikian bila debit air banjir meningkat akan terjadi aliran (turbulence) kecepatan tinggi sambil mengikis lapisan top soil sampai sedalam 50 cm. Seperti yang terjadi di kompleks APO dan halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua tanggal 22 Februari 2014 yang mendapat kiriman banjir lumpur serta batu-batuan dari bukit diatasnya. Semula hanya aliran murni air yang beratnya satu ton perkubik namun setelah erosi air bercampur dengan lumpur dan batu-batuan beratnya meningkat mendekati dua ton perkubik yang memiliki daya rusak yang besar. Energi gerak banjir (hidrodinamic) ini memporak-porandakan bangunan apa saja yang dijumpai sepanjang jalan aliran air terutama dekat kali atau sungai. Pada kondisi tertentu, bila ada celah atau patahan tanah maka sebagian air permukaan akan menyusup masuk, menambah berat masa tanah lereng sampai dua kali hingga terjadi longsor. Bencana longsor ini umumnya terjadi pada kondisi tanah lereng, lempung berpasir, butiran lepas bercampur tanah plastisitas. Di Kota Jayapura banyak rumah penduduk sudah berdiri diatas tanah kondisi semacam ini. Tragedi bencana di Yapis dan juga dok VII Jayapura semuanya terjadi karena lokasi rumah berada pada lereng dengan tanah berbatuan lepas yang mudah longsor. Faktor penyebab ketiga yakni berubahnya luas penampang basah pada saluran drainase atau sungai yang ada. Ukuran luas saluran air ataupun sungai mungkin saja memiliki kapasitas tampung aliran air yang ada, namun luas basahnya sudah berkurang karena kehadiran benda-benda asing. Adanya endapan lumpur yang dibawa air, batu longsoran, sampah yang dibuang sehingga sungai jadi dangkal. Selain itu pendirian bangunan walaupun ada IMB pada tubuh saluran air bibir sungai sangat menghalangi jalan air. Jika luas basah sudah berkurang artinya jalan air terhambat otomatis akan timbul dua kemungkinan yaitu kecepatan air meningkat atau terjadi genangan banjir. Efeknya pada kontur lereng terjadi erosi sekitar saluran dan pada daerah datar banjir meluap. Endapan sampah di hilir dan pembukaan kawasan hutan di huluh sangat mempengaruhi luas penampang basah dan memicu erosi dan genangan sepanjang bibir saluran. Kota Jayapura akan terus berkembang, ada beberapa saluran air yang secara kajian teknis perlu dievaluasi karena


27

inovasi

sudah tidak mampu menampung debit air. Seperti kapasitas kali Entrop melebihi debit asli akibat keberadaan pemukiman Jaya Asri dan Skyland, juga kapasitas kali Suverhoni Kotaraja yang debit banjirnya perlu ditinjau ulang setelah berkembangnya permukiman di Kotaraja Dalam dan Bukit Skyland. Juga perlu evaluasi banjir yang selalu tenggelamkan kawasan Pasar Yotefa sebagai daerah resapan dari perpaduan muara air dua sumber air yaitu Kali Acai dan Kali Soverhoni. Kawasan Kelapa Dua Entrop masih menyimpang masalah sebagai daerah resapan dengan elevasi tanah yang lebih rendah dari muka air pasang di Laut Yotefa. Daerah Organda Padang Bulang pada tahun 1998 pernah meluap dan menjadi danau mini. Daerah ini bilamana terjadi banjir muncul titik-titik mata air dadakan dan dari sudut geologi diyakini memiliki keterkaitan dengan air danau Sentani. Selain itu, perilaku para pemilik properti bangunan dan pemilik ruko di Kota Jayapura perlu dievaluasi. Usaha menaikkan lantai bangunan dengan menimbun tanah daerah resapan air di Kotaraja, Entrop dan Kota Jayapura bukanlah solusi terbaik.

28

Perlu kesadaran bersama atasi banjir Bencana banjir perlu disadari bersama, bahwa bahaya selalu ada di sekitar kita, oleh kita dan akhirnya kita sendiri juga yang merasakan dampaknya. Perlu direnungkan bersama mengapa semua bencana ini terjadi? Warga Kota Jayapura selayaknya wajib menjaga hutan dan pohon, kebersihan saluran air serta hindari bangunan pada tanah labil. Pemerintah Kota Jayapura perlu menerbitkan peta rawan bencana longsor yang dikaji dari laborat tanah dan studi geologi. Pemkot bersama Balai Wilayah Sungai Papua (BWS) dan PU Pengairan perlu mendata titik-titik potensi banjir dan masing-masing penyebab serta solusinya oleh para ahli bidang air. Selanjutnya protap Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu dikembalikan pada hakekatnya sesuai tata ruang serta bangunan liar yang menjamur perlu dicegah misalnya dengan bentuk satgas khusus di kota Jayapura. Mengingat urusan bangunan gedung dan pemukiman di Jayapura sebagai ibukota Provinsi sangat kompleks maka selayaknya dipertimbangkan adanya Dinas Cipta Karya pada PemKot Jayapura, yang mengurusi Tata ruang, IMB dan bangunan gedung. Saat ini tupoksi tersebut cukup berat sehingga perlu dievaluasi apakah bisa ditangani hanya pada tingkat bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kota atau dimekarkan menjadi Dinas Cipta Karya. Usulan ini logis karena beban tugas DPU Kota Jayapura tentu berbeda dengan DPU Kabupaten Yahukimo atau DPU Kabupaten Deiyai yang tidak banyak mengurusi bangunan gedung. Mengatasi kapasitas daya tampung Kota Jayapura yang semakin menurun, perlu ada langkah-langkah riil dan kebijakan Walikota. Misalnya tanah kosong di daerah resapan air dilarang ada bangunan walaupun sudah memiliki sertifikat tanah atau pelepasan tanah adat. Langkah seperti ini akan efektif mengatasi dampak lingkungan akibat meluasnya pembukaan kawasan permukiman di Kota Jayapura. Selanjutnya, pemberian ijin ke developer untuk buka lahan jadi permukiman murah dapat diperbolehkan sejauh mana sudah ada kajian dampak banjir melalui studi amdal tentang kapasitas debit dan kelayakan ukuran dimensi saluran air pada titik tangkap DAS-nya. Instansi ini juga perlu mengawasi setiap aktifitas masyarakat di kawasan hutan lindung atau area non IMB terutama di kawasan Cyclop sebagai sumber air masa depan kota Jayapura. Kawasan Cyclop sebagai daerah resapan air hujan sedang terancam, harus dihentikannya aktifitas penebangan hutan atau pengambilan kayu. Rencana Pemkot Jayapura merealisasikan pembangunan Jembatan Holtecamp di Teluk Yotefa akan memberikan dampak positif yang besar di Kota Jayapura dan sekitarnya. Jika transportasi Hamadi-Koya lancar akan berpindahnya penduduk kota Jayapura ke kawasan koya dan sekitarnya sehingga memulihkan beban tampungan kota Jayapura yang kian berat. Dampak lain juga akan mengamankan kawasan Cyclop, Polimak, APO serta daerah Dok dan sekaligus akan terbuka kawasan segitiga emas Jayapura-KoyaAbe. Dibanding jalan Ringroad, nampaknya Jembatan Holtekamp di Teluk Yotefa akan lebih mengatasi masalah sosial disekitar pusat Kota Jayapura berpenduduk 195.000 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk tinggi pertahun,namun tetap meminimalisir bencana banjir dan longsor di Ibukota Provinsi Papua yang kita cintai ini. *) Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Papua, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

inovasi

Sampah Jadi Berharga, Hidup Lebih Bermakna Ahmad Asnawi )*

Kompos organik dari sampah harus berorientasi pasar yakni dapat dimanfaatkan untuk pertanian organik, bahkan keperluan keindahan taman lingkungan dan taman kota.

M

enurut laporan suatu kota tahun 2013, biaya pengangkutan dan operasional sampah sampai TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah menghabiskan anggaran Rp5 miliar, KJP (KoMpensasi Jasa Pelayanan) 1 miliar di TPA, KDN (Konpensasi Dampak Negatif ) sebesar 1 miliar untuk masyarakat disekitar TPA. Dinas pertanian membutuhkan biaya membeli pupuk organik 1 miliar, Dinas Pertamanan memerlukan dana untuk pupuk kompos 1 miliar. Dinas Pasar butuh biaya kebersihan dan pengangkutan sampah pasar 1 miliar per tahun. Bandingkan dengan anggaran sosialisasi, stimulan dan pemberdayaan program 3 R (Reduse, Reuse dan Recycle) hanya 1 miliar, artinya perbandingannnya 1 : 10. Setiap anggaran 1 miliar untuk menanggulangi sampah masyarakat, kita akan kehilangan lagi Rp10 miliar yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk penyerapan tenaga kerja. Belum termasuk operasional di TPA. Jalan protokol yang penuh sampah merupakan etalase sebuah kota. Lalu kenapa sampah menjadi masalah dimanamana? Karena manejemen sampah masih sistem kumpul, angkut dan buang. Beban pemerintah menjadi berat, sampah selain

harus diangkat dan diangkut, harus dikelola secara cepat. Apabila sampah tercampur sampai 3 hari apalagi lebih dari 3 minggu, sampah menumpuk, maka sampah akan bau. Jangan selalu menyalahkan masyarakat, bangsa kita punya potensi. Kita terkenal dengan warga yang cepat dan mudah beradaptasi. Kota identik dengan peradaban, keteraturan dan kepatuhan. Berbeda dengan Singapura yang memiliki julukan negara denda. Tidak disiplin kena denda, buang sampah sembarangan dapat sanksi. Di Jepang, sulit dijumpai dan mendapatkan tempat sampah. Namun ada hal unik yaitu rasa malu jika membuang sampah sembarangan. Kota yang kotor tidak ubahnya seperti sekumpulan kampung besar. Sedangkan di Indonesia, orang tidak takut pada hukuman apalagi hanya denda, tetapi mereka takut karena malu bila diekpose media. Penghargaan akan lebih ampuh dibandingkan hukuman, khususnya permasalahan tentang sampah, yang jadi pertanyaan, baru ada penghargaan untuk pimpinan setingkat bupati dan gubernur namun belum ada untuk tingkat masyarakat. Untuk tingkat keluarga, kepala keluarga merupakan pemimpin didalamnya. Terkadang ketika diadakan pelatihan atau sosialisasi


29

inovasi yang banyak hadir adalah ibu-ibu, sedangkan yang mengambil keputusan adalah bapak-bapak. Dampaknya, yang mengerti program kaum ibu, sedangkan yang demo dan menolak adalah kaum bapak. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan informasi dan pengetahuan tersebut maka penghargaan adalah sebuah keharusan. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah waktu memberikan hadiah. Banyak momen srategis dalam satu tahun, seperti hari lingkungan hidup sedunia, hari kesehatan nasional dan hari kemerdekaan. Misalnya membuat tulisan, Anda Tidak Dilarang Buang Sampah Pada Tempatnya, atau Indahnya Kebersamaan Dalam Kebersihan, bisa juga dengan Bersih Itu Mahal, Tetapi Kotor Itu Lebih Mahal. Apa yang dapat kita lakukan terhadap sampah?. Jangan sepelekan sampah yang kecil, karena akan menjadi masalah besar

30

bahkan nyawa taruhannya. Mari kita isi hari ini dengan niat, saran dan tindakan. Mengutip kata sambutan Wakil Gubernur Surabaya, yang populer disapa Gus Ipul ketika penulis hadir pada acara sosialisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) 2014 di Kota Pahlawan akhir tahun 2013, yang diselenggarakan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, menyatakan permasalahan yang komplek bidang Cipta Karya dapat dicarikan solusi layaknya seperti pijat refleksi, ditekan satu titik, tetapi terasa enak ke seluruh tubuh. Semoga tahun 2014, tahun kuda kayu, semangat, tenaga dan pikiran kita seperti tenaga kuda pacu. *) Ka Sub Bag Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bandung Barat **) Alumni PSMIL (Program Studi Magister Ilmu Lingkungan) Unpad Bandung 2013.

lensa ck

Bantuan Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya untuk korban erupsi Gunung Kelud

Foto-foto : Buchori


31

resensi

Mendukung Pembangunan Kota Yang Mandiri Refleksi pelaksanaan kegiatan Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Pembangunan perkotaan merupakan salah satu isu strategis di masa mendatang. Dalam salah satu studi yang dilakukan tahun 2007 disebutkan kontribusi kota metropolitan terhadap PDB Indonesia mencapai 23.2%, kota-kota besar sebesar 8.8% dan kota-kota menengah sebesar 7.6%. Hal ini memberikan penegasan mengenai posisi Kota sebagai engine of growth. Potensi ini harusnya diikuti oleh peningkatan tata kelola pembangunan kota dan daya saing kota melalui reformasi tata pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan perkotaan. Hal ini guna mengendalikan pertumbuhan kota sehingga mendukung penciptaan wilayah permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Pembangunan perkotaan menghadapi tantangan yang amat besar memasuki dekade kedua abad 21. Persoalan-persoalan perkotaan, seperti; kemiskinan, lingkungan, kawasan kumuh,

32

kejahatan, dan lain sebagainya; apabila tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Daerah maka dapat melahirkan persoalan yang besar. Era desentralisasi memberikan peluang yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perkotaan dalam memberikan kesejahteraan lebih besar untuk warganya. Kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan menjadi kesempatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga kota. Pemerintah Pusat perlu mendukung Pemerintah Kota dalam usaha mendorong perwujudan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Penyusunan Program Pembangunan Perkotaan skala nasional perlu memperhatikan kepada pembelajaran program sejenis di masa lalu serta memperhatikan kepada perkembangan permasalahan dan regulasi terkini. Hal ini untuk memperoleh masukan konstruktif dalam merancang pendekatan yang paling kontekstual dalam mendukung pembangunan perkotaan. Ditjen Cipta Karya memiliki sejarah panjang yang diakui secara internasional dalam melaksanakan program pembangunan perkotaan di masa lalu dalam bentuk program P3KT ataupun KIP. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya di era desentralisasi adalah Urban Sector Development Reform Program (USDRP). USDRP dilaksanakan sejak tahun 2006 dengan melibatkan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota. USDRP berusaha mendukung Pemerintah Kota yang mandiri untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang memberikan dampak ekonomi besar bagi kawasan perkotaan. Program ini memiliki pekerjaan besar dalam mengawal pelaksaaan reformasi tata pemerintahan menjadi fokus program bersama dengan pembangunan fisik infrastruktur. Sebagai usaha untuk memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dan praktisi dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan perkotaan di masa mendatang. Ditjen Cipta Karya menerbitkan buku “Mendukung Pembangunan Kota Yang Mandiri”. Buku ini merupakan bagian dari publikasi yang disiapkan untuk menyampaikan kinerja dan pembelajaran dalam pelaksanaan USDRP. Selain itu juga disampaikan konsep

resensi Pelaksanaan USDRP dapat menjadi refleksi bagi seluruh pihak mengenai pelaksanaan pembangunan perkotaan paska desentralisasi. Tantangan yang dihadapi seringkali tidak terbatas kepada persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Problematika pelaksanaan USDRP yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial dan politik di tingkat Kabupaten/Kota memberikan gambaran bagaimana program-program Pemerintah Pusat diimplementasikan oleh Pemeirintah Daerah. Keunikan yang muncul dari pelaksanaan pada masing-masing Daerah diharapkan dapat menambah referensi bagi seluruh pihak terkait pembangunan perkotaan. (catur)

keberlanjutan program pembangunan perkotaan di masa mendatang. Merujuk kepada pelaksanaan program USDRP, maka beberapa isu stratgis pembelajaran kunci program pembangunan perkotaan adalah; • Pendekatan manajemen pembangunan kota perlu disusun secara terpadu bersifat kewilayahan, antar sektor dan multi sumber pembiayaan. Hal ini terutama terkait dengan skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan. • Pembangunan perkotaan membutuhkan dukungan lintas kementerian dengan pola koordinasi yang kuat dan terukur kinerjanya. Pola koordinasi yang tidak terukur kinerjanya secara jelas dapat menyebabkan pelaksanaan program yang tidak terintegrasi dan bersifat sangat sektoral. • Pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara kepada kelayakan ekonomi atauy kehandalan bangunan semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pengelolaan paska konstruksi. Tanpa pola pengelolaan yang jelas, maka dikhawatirkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang optimal. • Penguatan tata kelola pemerintahan kepada aparat Pemerintah Daerah perlu disinkronkan dengan perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga pelaksanaan peraturan perundangan yang ada dapat terlaksana secara konsisten di tingkat Daerah.

Judul Buku : Mendukung Pembangunan Kota yang Mandiri Kinerja, Dampak dan Manfaat Pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project Penulis : Tim Konsultan PCR USDRP Penerbit : Central Project Management Unit USDRP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2013 Tebal : 210 halaman


33

seputar kita

MoU Joint Terminal Evaluation antara Indonesia dan JICA

Kelembagaan PIP2B Bengkulu Segera Dibentuk Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Bengkulu akan meningkat perannya sebagai sebagai Center of Excellent dan Pusat Rujukan Teknik Teknologis bidang ke-Cipta Karya-an. Hal ini seiring dengan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Bengkulu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PIP2B yang sudah dimatangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu. Pembahasan dalam rangka mematangkan Pergub tersebut difasilitasi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman (Satker Randal) Bengkulu, Senin (17/02/2014). Pembahasan melibatkan para Pengelola PIP2B pusat dan daerah, para Satker bidang Cipta Karya Provinsi Bengkulu, para pejabat fungsional tertentu, para pejabat eselon III dan II di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Biro Organisasi dan Tata Laksana serta Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.

Kerjasama teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam “The Project of Building Administration and Reinforcement Capacity Development on Seismic Resilience” tahap kedua memasuki tahap akhir. Menandai akan berakhirnya kerjasama ini dilakukan penandatanganan hail evaluasi yang dikemas dalam MoU Joint Terminal Evaluation antara kedua pihak pada Jumat (21/02/2014). Pada tahap kedua (2012 - 2014), JICA membantu penguatan kelembagaan pada sembilan kabupaten/kota, yaitu di Langkat, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, dan Padang Pariaman.Sementara pada kegiatan tahap I (2007 – 2010) meliputi wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Adjar Prajudi menjelaskan tujuan dari kerjasama ini adalah perkuatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran dari masyarakat serta Pemda tentang pentingnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan teknis

Tidak Boleh Ada Intervensi Politik dalam Pelaksanaan RIS-PNPM Tahun 2014 adalah tahun politik. Pelaksanaan program Rural Infrastructure Support to PNPM tidak boleh terpengaruh dan tidak diperbolehkan adanya intervensi politik yang mempengaruhi keputusan di masyarakat. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Muhammad Maliki Moersid, dalam arahannya pada kegiatan sosialisasi Pelaksanaan RISPNPM Mandiri tahun anggaran 2014 di Denpasar (26/2/2014). Kegiatan sosialisasi ini merupakan media komunikasi dua arah antara pelaksana proyek di daerah dan pengambil kebijakan di tingkat pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan peningkatan komitmen seluruh pelaku program dari tingkat pusat hingga daerah terhadap pelaksanaan tahun 2014. Di akhir kegiatan ini diharapkan tercapai kesepakatan jadwal kerja serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada kegiatan RIS PNPM Mandiri di tahun 2014. (Teks : bcr)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Kota Siap Pasang SR

Recommend Documents