Oleh: DEPUTI VI/KESBANG KEMENKO POLHUKAM
RAKORNAS FKUB PROVINSI DAN KAB/KOTA SE INDONESIA Jakarta, 6 Oktober 2016
VISI KABINET KERJA: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
NAWACITA
• Merupakan suatu kenyataan sejarah dan karunia Tuhan YME yang harus disyukuri, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara suku, budaya, agama, dan adat istiadat • Bangsa Indonesia meyakini bahwa perbedaan merupakan kodrat yang tidak perlu dipertentangkan, melainkan untuk dikelola dengan baik sesuai Semboyan Negara, Bhinneka Tungga Ika (berbeda-beda namun tetap satu) yang diimplementasikan melalui “Bersatu Dalam Keragaman dan Harmoni Dalam Perbedaan” • Dalam kehidupan multikultural dan multi agama, perlu dibangun prinsip-prinsip: Saling memahami, Saling menghormati, Ber-silahturahim dan Saling tolong-menolong dalam rangka meningkatkan toleransi dan gotong royong serta menjaga suasana yang damai berdasarkan Pancasila
• Berbagai konflik sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah (politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya), dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental dan kadangkala bernuansa agama, sehingga menimbulkan tindak kekerasan yang menimbulkan “daya ledak” atau kerusakan yang besar • Konflik sosial bagaimanapun hanya melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Kepuasan balas dendam atas kelompok yang lain dalam sebuah konflik hanya bersifat sesaat dan melahirkan penderitaan yang lebih panjang serta penyesalan yang mendalam. Oleh karena itu, mendahulukan kebersamaan dalam interaksi sosial merupakan kunci menuju masyarakat bebas konflik dan damai • Kejadian Tanjung Balai Kejadian pengrusakan rumah ibadah tertentu dengan alasan apapun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu tidak dibenarkan Bapak Menko Polhukam telah menegaskan bahwa Kita ini hidup di negara Pancasila, negara demokrasi yang memiliki nafas kebebasan. Namun bukan kebebasan yang mutlak tapi kebebasan yang ada batasnya dan ada aturannya, yaitu kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita juga merupakan negara hukum, dimana supremasi hukum harus dijaga dengan cara menghormati dan mematuhinya
• Kemenko Polhukam tentu memiliki atensi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan stabilitas politik, hukum, dan keamanan • Dalam aspek politik, hukum, dan keamanan serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan, maka pencegahan konflik merupakan tindakan yang lebih baik dan meminimalkan timbulnya biaya sosial dibandingkan dengan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan upaya:
Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; Meredam potensi konflik; Membangun sistem peringatan dini
• Pada era masa lalu (orde baru), berbagai potensi konflik dan kerawanan yang tinggi dapat diatasi dengan pendekatan keamanan, dimana tindakan apapun dari negara dapat dibenarkan demi stabilitas nasional. • Pada era demokrasi menghendaki bentuk pendekatan yang berbeda, dimana peran pemda dan tokoh masyarakat untuk memelihara kondisi damai dan harmonis harus lebih berperan dan menonjol didepan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. • Sekalipun era sudah berbeda, tugas dan kewajiban negara/pemerintah bersama pemerintah daerah harus tetap mampu melaksanakan penegakan hukum yang cepat, tepat, tegas, dan berkeadilan. • Upaya penyelesaian masalah konflik bernuansa agama yang berlarut-larut tidak hanya memperburuk keadaan, dan memperpanjang rasa dendam, tetapi juga akan mengurangi kredibiltas terhadap penegakan hukum dan sekaligus menyuburkan perilaku main hakim sendiri
• Dalam tinjauan aspek politik, hukum, dan keamanan, pemda, aparat, bersama dengan tokoh agama, masyarakat, adat harus mengupayakan pendekatan sosial dan hukum yang non militeristik dalam penyelesaian konflik. • Upaya selanjutnya adalah: pertama, sebisa mungkin mencegah konflik (mengedepankan dialog dan mediasi). Kedua, apabila telah terjadi konflik pendekatan hukum dikedepankan. Ketiga, mendorong kesediaan saling memberi dan menerima untuk membangun kepercayaan. Keempat, mengaktifkan kepemimpinan di tingkat daerah (toga, tomas, todat). Kelima, manajemen pasca konflik untuk memelihara perdamaian dan mencegah keberulangan konflik
• Dalam mewujudkan kehidupan yang damai kita juga harus memperkuat toleransi dan menerima keanekaragaman. Perbedaan merupakan keniscayaan, namun daripada memperbesarkan perbedaan lebih baik memperkuat persamaan diantara semua kelompok masyarakat termasuk dalam membina kerukunan umat beragama
• Dalam konteks itu, upaya pencegahan konflik menjadikan peran FKUB sangat strategis menjadi mitra pemerintah. FKUB yang difasilitasi oleh Pemda hendaknya terus berupaya membangun dialog di tingkat akar rumput (grass root) yang menciptakan kondisi damai dan sekaligus menampung berbagai permasalahan menyangkut kerukunan antar umat beragama dan juga antar umat seagama. • Kepala Desa/Lurah, Babinsa, dan Babinkamtibmas dapat bersinergi untuk diikutsertakan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Berbagai permasalahan yang berpotensi menjadi konflik bisa diantisipasi, dicegah dan diselesaikan di tingkat lokal/daerah, maupun akar rumput dengan memperhatikan kearifan lokal dan penghormatan kepada HAM. • Saya berharap kegiatan ini dapat segera ditindaklanjuti ditingkat daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama guna mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan
Terima Kasih
