KOTA (E-GOVERNMENT) DENGAN METODA ENTERPRISE ARCHITECHTURE PLANNING

Jurnal INFORMASI Vol.4 No.1 (5), Juli 2011

41

KAJIAN BLUEPRINT PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI KABUPATEN/KOTA (E-GOVERNMENT) DENGAN METODA ENTERPRISE ARCHITECHTURE PLANNING Chairuddin Sistem Informasi, STMIK IM, Jl.Jakarta No.79 Bandung [email protected]

Abstak Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure. Dengan demikian e-gov akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good government. Melalui eGovernment, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Proses pelaksanaan kajian ini menggunakan metode EAP(Enterprise Architecture Planning) Key words: e-government, EAP, layanan pemerintah

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; Amanat Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana pentingnnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-goverment sangat sejalan dengan pengamalan Undang-Undang dimaksud. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment, setiap Gubernur dan Bupati / Walikota diamanatkan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Menurut Inpres No. 3 tahun 2003: Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan egovernment

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


42

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang ada berkenaan dengan e-government adalah: 1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari kajian Blueprint e-Government Kabupaten/Kota ini adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu menuju Good Corporate Goverment dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan e-Government secara nasional. Tujuan kajian penelitian blueprint elektronic goverment adalah sebagai berikut: 1.

Menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Kabupaten/Kota yang transparan; 2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota; 3. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, dan 4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

1.3. Dasar Pembentukan BluePrint E_Gov Dasar pelaksanaan Penyusunan Blue Print e-Gov Kabupaten/Kota adalah: 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. 6. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework). 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. 8. UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah 9. PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. 11. KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri. 12. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4. Kerangka Berpikir Pengembangan e-Government Kerangka pengembangan e-gov Kabupaten/kota berorientasi kepada e-government nasional dimana pengembnagan e-gov meliputi: Pengembangan infrastruktur jaringan, aplikasi-aplikasi untuk pelayanan kepada pihak luar, aplikasi-aplikasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan itu

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


43

sendiri dan aplikasi-aplikasi untuk pelayanan kepada pihak pemerintahan yang lebih atas. Pengembangan e-gov ini tentunya berawal dari kondisi saat ini di Kabupaten/Kota dengan peraturan pemerintahan yang ada.

Gambar 1 Kerangka berfikir pengembangan e-Gov

2. Landasan Teoritis Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa Gambar 1. yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah

• • • • •

Pelayanan Masyarakat Kepegawaian Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Pelayanan Kesehatan

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


44

• Dan sebagainya 2.1. Transformasi Fungsi Kepemerintahan Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan diakibatkan terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh karena itu proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa berjalan lancar. 1. 2. 3. 4. 5.

Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

2.2. Kerangka arsitektur e-Government Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan TIK. Ini artinya bahwa akan ada unsurunsur TIK seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan komputer dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan TIK ini berkaitan dengan: 1. 2. 3. 4. 5.

Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Jaringan Komputer Penggunaan Sistem Aplikasi Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik

Gambar 2 Kerangka Arsitektur e-Government Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas inter-komponen dalam sistem eGovernment dan juga antar sistem e-Government itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan e-Government perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur e-government, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


45

2.3. Tingkatan e-Government Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3 tahun 2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah membangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah: 1. 2. 3. 4.

Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, dll. Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

2.4. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government Blueprint sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem pemerintahan daerah. Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi. Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen, pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi kedinasan dan kelembagaan. Disisi lain, Blueprint sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar. Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: 1. 2.

Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office) Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsifungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


3.

46

Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut: 1. 2. 3.

Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen) Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business) Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.

2.5. Standard Kebutuhan Aplikasi Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem e-Government untuk saling berhubungan dan saling bekerja sama (GIF – Government Interoperability Framework). Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan e-Government yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem. Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi e-Government: 1.

2.

3.

4.

5.

Reliable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan terbebas dari kesalahan Interoperable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem Scalable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, seperti penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar dan lain-lain User Friendly Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan oleh pengguna dengan tampilan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Integrateable

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


47

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

3. Kajian dengan Metode EAP(Enterprise Architecture Planning) Aktivitas yang berlangsung dalam suatu lingkup perusahaan, lembaga, atau instansi pemerintahan merupakan gambaran mengenai proses bisnis/usaha yang dilakukan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut perlu di dukung dengan langkah kerja yang menjamin arah dari proses bisnis tersebut tetap sesuai dengan tujuan semula. Oleh karena itu, pentingnya alur kerja ditetapkan untuk membentuk tatanan kerja yang baik dan mengurangi kegiatan-kegiatan rangkap. Salah satu faktor penyebab tidak efisien dan efektif setiap bagian dalam mengelola proses bisnis/usaha, dikarenakan tidak ada perencanaan awal yang dilakukan atau alur kerja tidak dibuat sesuai kebutuhan yang ada, hal inilai yang dimaksud dengan Enterprise Architecture Planning (EAP). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu suatu metode yang membantu menentukan langkah kerja tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah business systems planning (BSP). Metode BSP dapat menganalisis proses bisnis yang terjadi pada institusi manapun juga, di mana akan dirancang arsitektur informasi yang merupakan perwujudan dari proses bisnis/usaha dan alur kerja yang diidentifikasi. Konsep dasar implementasi BSP adalah pentahapan setiap aktifitas yang dilakukan mulai dari pendefinisian proses bisnis, penentuan kelompok proses, penentuan data-data yang mendukung proses bisnis/usaha, dan pembentukan kelas data, dan aliran data serta penggambaran arsitektur informasi. Pemikiran untuk pengembangan master plan (blue print) merupakan pilihan bijaksana yang menjadikan modal utama pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan selanjutnya (pembuatan sistem informasi yang terintegrasi). Rancangan yang dihasilkan dalam master plan akan menghasilkan sejumlah data dasar dan keterkaitan data yang berada dalam suatu bagian/unit/dinas dengan data dasar yang ada pada bagian/unit/dinas lainnya. Saat ini master plan merupakan kendali dari terbentuknya program komputerisasi disetiap dinas sampai unit-unit kerjanya yang akan berinteraksi dengan dinas lainnya. Pucuk pimpinan pemerintahan (Bupati) dapat mengakses semua kegiatan yang direncanakan, sedang dilaksanakan, telah dilaksanakan dengan sangat mudah dan cepat. Tentunya kinerja sangat dibutuhkan untuk menganalisa sejauh mana progress dari setiap dinas-dinas menjalankan proses usahanya. Hal ini juga akan memberikan dampak transparansi kinerja pemerintahan terhadap masyarakat, dikarenakan banyaknya pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah secara cepat dengan sistem informasi satu atap. Berikut merupakan gambaran utama kegiatan apa saja yang akan dilakukan, langkah-langkah yang diperlukan dalam memahami pengembangan suatu enterprise dalam hal ini PEMDA (pembuatan laporan master plan). 1.

2.

Menjelaskan tentang visi & Misi PEMDA , disini pihak Pemda menjelaskan pandangannya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan pada daerahnya berkaitan dengan proses usaha yang dijalankannya. Makna keberadaan Pemda dari pandangan user. Hal-hal yang akan dibahas disini menyangkut potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah dan bagaimana menampilkan indikator makro dalam bentuk data statitik . Contoh : - Potensi kelapa sawit , kopra , tambang , dll. Indikator Makro : - Laju pertumbuhan penduduk (dalam %)

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


48

Tingkat regulasi (dalam %) Jumlah penduduk aktif (dalam jumlah jiwa ), dll. 3. Hirarki pengambilan keputusan yang ada di Pemda (berdasarkan PERDA, untuk setiap Pemda berbeda) 4. Jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemda 5. Visi sistem informasi yang diuraikan oleh konsultan 6. Pengembangan Sistem Informasi Contoh : metodologi apa yang sesuai untuk pengembangannya Misal : Auditing; Blue print; Business Process Reengineering ; 7. Business Process Improvement; 8. Business Systems Planning; 9. Strategi metodologi 10. Arsitektur global Sistem Informasi Contoh : menampilkan elemen apa saja yang terlibat dalam sistem informasi. seperti dinasdinas , sistem informasi dinas , Pemda , Level manajemen , sistem informasi publik, masyarakat 11. Pembagian objek Sistem Informasi Contoh : definisi / cara sebaiknya melakukan – membuat sistem informasi 12. Hirarki Sistem Informasi Manajemen (pendekatan yang sesuai dengan konteks sistem informasi). 13. Pemetaan Sistem Informasi Manajemen untuk setiap Dinas bagi sistem informasi strategis Contoh : data class / data process , hingga terbentuk fungsi organisasi 14. Sistem informasi pelayanan terintegrasi Contoh : data flow diagram antara masing-masing dinas terkait , berdasarkan pemetaan sebelumnya. 15. Pertimbangan penggunaan sisi teknologi informasi (hardware dan infrastruktur) Konsekwensi dari terbentuknya organisasi baru berasal dari pemetaan ada beberapa pilihan: 1. campuran (mix) 2. mengganti total 3. otomatisasi 4. perubahan secara berkala

Gambar 3 Skema Lojik Sistem Informasi

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


49

Gambar 4 Hirarki Sistem Manajemen Masing-masing level mempunyai pandangan lain terhadap website , sesuai kebutuhannya.

Gambar 5 Alur Sistem Informasi Strategis

3.1. Implementasi Secara umum Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja departemen dan unit–unit kerja di lingkungan pemerintah daerah (dari tingkat I / propinsi hingga kelurahan–tergantung dari kesiapan sarana dan prasarana yang ada), agar mudah dipantau oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini gubernur/bupati). Perlu disadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan manusia (gubernur/bupati) selaku pimpinan tertinggi di tingkat propinsi/kabupaten. Tak ada jaminan bahwa propinsi/kabupaten yang sudah menggunakan sistem ini akan berkembang maju, tanpa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan kecakapan pimpinanya dalam menyikapi dan menindaklanjuti informasi - informasi yang telah disampaikan oleh sistem ini. Satu hal lagi Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini harus dikelola oleh orang–orang yang jujur, rajin (mengupdate data), bertanggungjawab dan mempunyai dedikasi serta rasa memiliki (sense of belonging) terhadap daerahya. Tanpa dukungan orang–orang seperti itu, sulit diharapkan sistem ini akan membawa hasil yang memuaskan. Bila diuraikan secara lebih terperinci, maka fungsi dan tujuan dari Sistem Informasi yang ada di tiap dinas dalam Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota yang diintergrasikan ditiap dinas terkait seperti:

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

50

Bidang perdagangan & perekonomian a. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kegiatan perdagangan eksport import antar daerah dan negara. b. Meningkatkan pendapatan daerah dari bea cukai import, c. Menjaga kontinuitas suplai barang–barang kebutuhan penduduk Bidang kependudukan, imigrasi dan ketenagakerjaan Bidang pertahanan & keamanan Bidang kehakiman, hukum dan undang - undang Bidang agraria Bidang perindustrian, pertambangan dan energi Bidang pertanian, perikanan dan perkebunan Bidang pendidikan dan kebudayaan Bidang statistik dan pengawasan

3.2. Tipe dan Model Sistem Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini tersedia dalam dua model : 1. Model yang bekerja di lingkungan jaringan (WAN – Wide Area Network) untuk banyak pemakai (multi users). Keunggulan model ini terletak dari segi kecepatan transmisinya yang cukup tinggi (apalagi bila menggunakan VSAT!). Kelemahannya jelas dari sisi biaya. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan sistem model ini lumayan mahal! 2. Model yang bekerja di lingkungan Internet / Intranet (multi users). Model ini sangat cocok untuk propinsi yang belum memiliki dukungan sistem jaringan komputer di tingkat kabupaten atau kecamatannya (namun sudah memiliki jaringan telpon yang memadai). Keunggulan model ini terletak dari segi biaya, karena klien tidak perlu membangun jaringan komputer secara khusus. Selain itu model ini masih sangat mungkin dikembangkan untuk dipakai di perangkat telekomunikasi bergerak (mobile telecommunication devices) seperti PDA atau handphone multimedia! Kelemahannya terletak pada sisi kecepatan yang terbilang amat rendah, apalagi bila memakai koneksi dial up. Karena itu model ini tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan kecepatan transmisi tinggi dengan bandwidth yang besar / lebar. Model mana yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dinas di Kabupaten/Kota, dapat dikonsultasikan dengan para ahli penyediakan jasa konsultasi system.

3.3. Modul – modul Software Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini dibangun dari puluhan modul yang memiliki kaitan erat satu sama lainnya. Modul – modul tersebut terdapat pada Tabel 1. Tabel 1 Modul Software Modul

Keterangan

Chief Monitor & Statistik

Modul ini diproteksi dengan kode password khusus dan hanya diperuntukkan bagi pimpinan daerah tingkat I (gubernur). Dari modul ini gubernur akan dapat memantau hampir setiap lini aktifitas kegiatan di daerah / propinsi yang dipimpinnya.

Super Administrator

Hampir sama dengan modul Chief Monitor, modul ini juga dilindungi dengan kode password khusus. Fungsi modul ini adalah untuk memperbaiki atau mengubah setting konfigurasi sistem secara global, menghapus atau mengubah data – data yang bersifat khusus (hanya bisa ditambah, tapi tak bisa diu-

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


Modul

51

Keterangan bah atau dihapus).

Data Kota

Modul ini bertugas mencatat data semua kota yang terdapat di dalam dan di luar propinsi klien. Data yang disimpan meliputi kode kota, nama kota, batas – batas wilayah, posisi lintang dan bujur, dsbnya. Selanjutnya data ini akan diproyeksikan ke modul peta wilayah.

Data Penduduk

Modul ini akan meregistrasi data – data semua penduduk yang terdapat di dalam propinsi klien. Nantinya setiap penduduk (yang baru lahir sekali pun) akan diberi kode nomor induk (NIP) dgn format : xx.xx.xxx.xxxxx.xx.xx.xxxx.xxxxxxxxxxxxx --> [kode negara][kode propinsi klien][kode kabupaten][kode kecamatan][tanggal lahir][bulan kelahiran][tahun kelahiran][nomor urut pendaftaran]

Data Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan

Semua data dan informasi mengenai kabupaten, kecamatan hingga kelurahan di wilayah propinsi klien akan disimpan dan dicatat di modul ini.

Data Properti Milik Pemda

Modul ini bertugas mencatat data semua bangunan milik pemda dan sarana / prasarana umum yang dimiliki dan diawasi pemda. Dari tingkat kabupaten, camat hingga lurah! Misalnya tanki air bersih, jembatan, jalan – jalan, telpon umum, lampu jalan, halte bus, tempat sampah di jalan – jalan umum, dsbnya.

Data Sumberdaya Alam & Energi

Modul ini bertugas mencatat sumber – sumber energi dan sumberdaya alam (renewable atau unrenewable) yang dimiliki oleh propinsi klien. Misalnya minyak, gas alam, hutan, kelapa sawit, karet, batubara, besi, emas, bauksit dan logam – logam / mineral lainnya. Semua data dan informasi penting mengenai titik – titik penghasil sumber – sumber daya tsb juga akan diregistrasi di sini agar dapat dipantau dan diawasi dengan sebaik - baiknya.

Data Komoditas Perdagangan

Modul ini bertugas mencatat daftar komoditas perdagangan yang meliputi : tekstil, alat / barang elektronik, kendaraan bermotor, minyak, gas, batubara, dsbnya. Dari sini nantinya akan dapat diketahui grafik perkembangan kegiatan perdagangan eksport import untuk masing – masing komoditas setiap bulannya.

Data Kompetensi

Kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah isu penting untuk pengembangan kemampuan individu. Dari kompetensi inilah nantinya akan diperoleh gambaran kasar mengenai corak kemampuan dan tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah.

Data Pekerjaan dan Jabatan

Data – data mengenai profesi dan jabatan yang terdapat dalam masyarakat akan disimpan di modul ini. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan sensus dan penyusunan laporan demografi penduduk.

Data Perusahaan

Modul ini mencatat dan menyimpan semua data mengenai perusahaan / pabrik milik swasta yang beraktifitas di wilayah propinsi klien.

Data Jenis Perusahaan

Modul ini bertugas mencatat data jenis – jenis perusahaan milik pemda atau milik swasta.

Data Badan Usaha Milik Negara & Pemda

Modul ini mencatat dan menyimpan semua data mengenai perusahaan / pabrik milik pemerintah daerah yang beraktifitas di dalam atau di luar propinsi klien.

Data Jenis Pajak, Pungutan dan Retribusi Daerah

Informasi mengenai jenis – jenis pajak, pungutan atau retribusi daerah di propinsi klien akan disimpan dan dicatat di modul ini.

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


Modul

52

Keterangan

Data Kendaraan Milik Pemda

Data – data kendaraan (dinas) milik pemda akan disimpan di modul ini. Dari pencatatan yang rapi dan cermat ini nantinya akan dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan kebutuhan bahan bakar dari masing – masing mobil.

Data Barang Kebutuhan Rutin

Semua data mengenai barang – barang kebutuhan rutin pemda (seperti ATK, minyak dan olie untuk mobil dinas, spare parts, dsbnya) akan disimpan di modul ini. Kelak dari sini akan dapat diketahui tingkat kebutuhan dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk masing – masing item barang per bulannya.

Data Pendidikan Formal & Informal

Modul ini akan menyimpan data – data mengenai pendidikan (formal & informal) yang terdapat di dalam masyarakat. Tujuannya untuk menghindari kesimpangsiuran data pendidikan pada saat pembuatan laporan statistik.

Data Negara

Sudah jelas.

Data Training Karyawan Pemda

Modul ini menyimpan data – data mengenai pelatihan untuk para karyawan pemda yang sifatnya rutin. Data yang disimpan meliputi data perusahaan penyelenggara pelatihan, contact person dan kompetensi – kompetensi yang diharapkan akan dimiliki oleh para peserta setelah lulus mengikuti pelatihan ini.

Data Jabatan Karyawan Pemda

Modul ini menyimpan semua informasi mengenai persyaratan (fisik, akademik, kompetensi, dll), tugas dan wewenang jabatan di lingkungan kerja pemda.

Data Proyek Pemda

Modul ini akan meregistrasi setiap proyek yang akan dilaksanakan di wilayah propinsi klien. Data yang disimpan meliputi kode proyek, nama proyek, personil penanggungjawab proyek, data - data perusahaan kontraktor, jumlah anggaran yang disediakan, batas waktu pengerjaan, dsbnya.

Data Pemegang Kartu Pensiun

Modul ini bertugas meregistrasi data pemegang kartu pensiun yang urusannya akan diselesaikan di modul Pembayaran Pensiun.

Data Daerah Tujuan Wisata

Modul ini bertugas meregistrasi data titik – titik (daerah) tujuan wisata yang terdapat di wilayah propinsi klien. Dengan demikian diharapkan pihak – pihak yang terkait dengan masalah pariwisata akan lebih mudah dan cepat dalam mengawasi perkembangan daerah pariwisata tsb. Seperti diketahui bahwa sektor pariwisata ini memegang peranan yg cukup penting untuk meningkatkan pendapatan devisa.

Data Daerah Transmigran

Di sini data – data mengenai daerah (tujuan) transmigran di propinsi klien akan disimpan dan dicatat. Gunanya untuk mempermudah pemantauan yang dilakukan system

Data Perusahaan Importir & Eksportir

Modul ini bertugas menyimpan data mengenai perusahaan – perusahaan eksportir atau importir di lingkungan wilayah propinsi klien. Dengan adanya modul ini maka perkembangan kegiatan eksport & import (antar propinsi klien dengan propinsi lain atau ke negara lain) akan dapat dimonitor dengan baik

Data Rumah Sakit (milik Pemda atau swasta)

Pada sistem E-Gov yang mendukung Sistem Informasi Rumah Sakit, modul ini dapat ‘berkomunikasi’ dengan sistem tersebut. Parameter utama yang menjadi titik perhatian modul ini adalah jumlah pasien penderita penyakit – penyakit tertentu, angka akibat kecelakaan, kriminalitas (pembunuhan), dsbnya

Data Toko, Ruko

Modul ini menyimpan daftar semua toko / rumah toko atau pasar (tradisional,

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


53

Modul dan Pasar

Keterangan swalayan, supermarket, hypermarket, mall, dll). Modul ini berkaitan dengan modul pajak, IMB, akte tanah, dll

Data Areal Parkir

Modul ini mencatat data semua areal parkir yang dikelola oleh pemda sehingga pemasukan dari masing – masing areal parkir dapat terpantau dengan baik

Data Trayek Angkutan Umum (bus, oplet)

Semua data rute / trayek angkutan umum dicatat di modul ini

Data Angkutan Umum

Semua data mobil angkutan umum (mikrolet, oplet, bus, dll) yang beroperasi di lingkungan wilayah propinsi klien akan disimpan di sini. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengawasan uji laik jalan, pembayaran pajak, surat – surat & dokumen (STNK), dll. Pada sistem yang terkoneksi ke sistem hardware, modul ini dapat di-link ke sistem pengawas batas kecepatan! Sehingga para pengemudi angkutan umum tsb tidak bisa ugal – ugalan ngebut di jalanan!

Data Pemilik Angkutan Umum

Semua data & identitas para pemilik mobil angkutan umum itu akan disimpan di sini (lengkap dengan kode nomor polisi mobilnya)

Data Peraturan Daerah (Perda)

Modul ini mencatat semua daftar peraturan daerah (perda). Efektif bila sistem terkoneksi ke Internet, sehingga masyarakat atau para praktisi hukum dapat mengetahuinya secara luas!

Data Bagian / Unit Kerja Pemda

Modul ini mencatat informasi mengenai departemen, bagian atau unit – unit kerja yang terdapat di lingkungan struktur organisasi pemda klien. SIM yang ditawarkan PT CGB mencoba menerapkan konsep parpeless office (sesedikit mungkin menggunakan media kertas), sehingga di kantor – kantor pemda nanti yang terlihat hanya komputer dan akses pun cukup dengan hanya mengklik tombol mouse. Cepat, ekonomis, praktis, efisien dan nyaman!

Data Dinas, Departemen & Non Departemen

Modul ini meregistrasi dan meng-kodekan semua dinas, departemen atau non departemen yang berada di lingkungan kerja pemerintah daerah propinsi klien

Data Organisasi / Lembaga (swasta, LSM atau pemda)

Seluruh data badan organisasi (pemerintah, swasta atau LSM) akan dicatat dan disimpan di sini

Data Surat & Dokumen

Dengan bantuan modul ini maka pekerjaan pencarian terhadap suatu berkas, surat, dokumen atau proposal yang masuk / keluar akan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan mudah. Pencarian dapat dilakukan dengan kriteria jenis (dokumen, surat, proposal, dll), pihak pengirim atau penerima, tanggal dokumen (diterima / dikirim) atau kombinasi ketiganya. Modul ini juga akan mencatat sudah sampai sejauh mana proses yang dilakukan terhadap dokumen tsb.

Data Bidang Usaha Perusahaan

Modul ini mencatat jenis - jenis bidang usaha. Gunanya untuk mempermudah pengawasan perkembangan usaha masing – masing bidang

Data Telpon, Meteran Air dan Listrik

Seluruh data kepemilikan telpon, meteran air dan listrik yang berada di wilayah propinsi klien akan disimpan di modul ini. Modul ini berhubungan dengan bagian perencanaan, karena dari sini nantinya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kebutuhan masyarakat akan air, listrik dan telekomunikasi di propinsi klien.

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


Modul

54

Keterangan

Data Perencanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Modul ini mencatat data rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah. Dari sini nanti pimpinan akan dapat mengetahui dan membandingkan antara rencana dan aktualisasi / realisasinya di lapangan (melampaui atau masih di bawah target / anggaran yang direncanakan)

Form Pembuatan & Perpanjangan Surat / Dokumen

Form ini hanya ditujukan untuk sistem yang terkoneksi ke Internet. Gunanya adalah untuk membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan masa berlaku surat – surat atau dokumen penting seperti KTP, SIM, STNK, BPKB, NPWP, SIUP (izin usaha), IMB, SITU, surat nikah / cerai, kartu keluarga, akte tanah, akte kelahiran, dsbnya. Dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi antri di kantor pemerintah untuk mengurus surat – surat ini

Form Pembukuan Pemda

Form ini mencatat semua daftar transaksi penerimaan atau pengeluaran pemerintah daerah (di luar transaksi yang sudah di-automasisasi-kan di sistem)

Form Penerimaan Pembayaran Pajak

Modul ini bertugas mencatat semua penerimaan / pembayaran pajak oleh masyarakat, secara individu atau kelompok

Form Pemeliharaan Bangunan Milik Pemda

Form ini akan diisi oleh petugas inspeksi bangunan dan fasilitas umum yang dikelola dan diawasi oleh pemerintah daerah. Setiap selang waktu tertentu (misalnya sebulan, 3 bulan atau 6 bulan sekali) form ini harus diisi dan dikirimkan ke database induk SIM. Idealnya modul ini diaktifkan melalui perangkat PDA atau sejenisnya yang mudah dibawa – bawa, kuat dan jauh lebih praktis digunakan oleh petugas di lapangan daripada sebuah notebook atau laptop!

Modul Perencanaan Tata Kota

Modul ini mencoba menjawab pertanyaan ‘what if...’ yang sering dilontarkan oleh seorang perencana tatakota. Modul ini tergolong rumit dan kompleks, apalagi jika menerapkan metode FEM (Finite Element Method) yang mencoba menganalisis penyebaran pencemaran lingkungan pada suatu wilayah, perembesan air laut – misalnya akibat penggalian sumur, erosi, perubahan suhu, iklim dan cuaca (untuk pertanian), dll. Manfaat utama dari modul ini adalah membantu departemen perencanaan dan tatakota dalam merencanakan, menganalisis dan men-simulasikan pembangunan suatu wilayah.

Form Service & Perbaikan Kendaraan Milik Pemda

Form ini melaporkan segala hal yang berhubungan dengan perbaikan dan servis kendaraan milik pemda, sehingga riwayat pemeliharaan sumberdaya transportasi ini dapat dilakukan dengan lebih cermat, cepat dan akurat!

Form Imigrasi Penduduk

Dinamika pertumbuhan jumlah penduduk merupakan faktor penting yang diperhatikan sistem E-Gov ini. Melalui form ini jumlah imigrasi penduduk pendatang yang bersifat menetap (lebih dari 1 bulan) pada suatu daerah (kota, kecamatan, dll) yang berada di wilayah propinsi klien dapat terpantau dengan baik

Form akte kenal lahir

Form ini berfungsi mencatat semua dokumen surat kenal lahir (akte kelahiran) penduduk sehingga akan dapat diketahui angka pertumbuhan penduduk alamiah di propinsi klien

Form Pembelian Barang Kebutuhan

Form ini menangani masalah pembelian / pengadaan barang – barang kebutuhan pemda, dari hal – hal yang kelihatan kecil dan sepele (seperti paper clip, pena, kertas, buku tulis, tinta printer, dll) sampai ke pengadaan AC, me-

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


Modul

55

Keterangan sin – mesin genset, mobil dinas, dsbnya – yang bersifat rutin dan kontinyu!

Form Konsumsi Barang Kebutuhan

Setiap pemakaian barang kebutuhan di atas harus tercatat di form ini! Dari sini nanti SIM dapat memberikan peringatan bahwa item barang dengan kode X jumlahnya sudah berada di batas ambang stok minimal yang diizinkan. Dari sini pula petugas dapat meng-klik tombol mouse untuk membuat surat / dokumen order pembelian barang

Form Promosi Jabatan Karyawan Pemda

Modul ini sangat berguna bagi pimpinan untuk menilai apakah anak buahnya ada yang pantas / tidak untuk dipromosikan. Modul ini berhubungan dengan modul kompetensi yang dimiliki karyawan pemda, absensi, penilaian & evaluasi kinerja dari karyawan bersangkutan, dsbnya yang akan membantu pimpinan untuk memberikan pertimbangan – pertimbangan.

Form Absensi Karyawan Pemda

Modul ini akan menyimpan daftar absensi (izin, sakit, alpa) para karyawan pemda. Modul ini memiliki kemungkinan untuk di-link dengan alat absensi sidik jari.

Form Mutasi Jabatan Karyawan Pemda

Segala urusan administrasi mutasi jabatan di lingkungan kerja pemda akan ditangani oleh modul ini.

Form Training Karyawan Pemda

Modul ini akan menangani urusan administrasi pendaftaran peserta training, scanning kelayakan calon peserta untuk mengikuti training tsb berdasarkan daftar kompetensi (keahlian, sikap dan pengetahuan) yang dimiliki, absensi peserta selama kegiatan training berlangsung, penilaian / evaluasi atas hasil training, dsbnya.

Form Evaluasi Kinerja Karyawan Pemda

Modul ini akan mencatat nilai hasil evaluasi kinerja karyawan pemda secara periodik (misalnya 3 atau 6 bulan sekali). Penilaian akan dilakukan secara vertikal (oleh atasan langsung) atau horizontal (oleh para kolega / teman sejawat). Dari sinilah pihak yang berwenang akan dapat memutuskan apakah si A pantas untuk dipromosikan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan gairah kerja dan meminimalisir perasaan kecewa (karena setelah sekian lama bekerja dengan baik jabatannya tidak berubah) di kalangan karyawan pemda.

Form Administrasi Hutang Piutang

Modul ini bertugas menangani masalah administrasi cicilan hutang piutang antara pemda dengan para karyawannya dan antara pemda dengan pihak luar (bank, dll).

Form Pembayaran Gaji Karyawan Pemda

Modul ini bertugas menangani urusan administrasi pembayaran gaji para karyawan pemda.

Form Pembayaran Pensiun

Modul ini bertugas menyelesaikan urusan pembayaran uang pensiun untuk para pensiunan di lingkungan wilayah propinsi klien.

Form PHK Karyawan Pemda

Modul ini bertugas menyelesaikan urusan administrasi pemutusan hubungan kerja para karyawan pemda. Baik karena dipecat (sebab melakukan pelanggaran berat) atau karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Form Belanja & Laporan Kemajuan Proyek Pemda

Setiap kemajuan yang dicapai dalam proyek – proyek milik pemda akan disimpan dan dicatat secara rutin di modul ini. Selain itu modul ini juga akan mencatat daftar pengeluaran / belanja untuk keperluan proyek pemda. Dengan demikian setiap saat gubernur dapat memeriksanya melalui komputer.

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


56

Modul

Keterangan

Form Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telpon

Modul ini bertugas menangani urusan administrasi pembayaran tagihan rekening telpon, air dan listrik. Pembayaran dilakukan per obyek barang, sehingga dapat diketahui berapa jumlah rekening meteran listrik dengan nomor 1728.29203.2872 yang terpasang di bangunan x milik pemda pada bulan Maret 2004. Dengan demikian diharapkan efektifitas dan ketelitian pembayaran rekening bulanan dapat benar – benar ditingkatkan secara maksimal.

Modul – modul di atas adalah modul tipikal (standard) dan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan (ditambah dengan modul – modul yang lebih sesuai atau justru dikurangi). Untuk pengoperasiannya modul – modul itu akan dibagi – bagi ke dalam beberapa badan dan dinas yang terkait dalam unsur pemerintahan yang ada terutama unsure dinas yang langsung menjadi ujung tombak dalam proses pelayanan pada masyarakat. Intinya sistem Informasi yang akan di rancang pada tiap dinas di Kabupaten/Kota memandang Pemerintahan Kota sebagai suatu ‘perusahaan raksasa’ dengan bupati sebagai ‘direktur’nya yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah untuk kesejahteraan bersama dengan mengacu pada konsep perekonomian rumah tangga sebagai struktur terkecilnya.

3.4. Struktur Sistem Struktur Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini terbagi menjadi beberapa tingkat, dari tingkat tertinggi yang ditempatkan di kantor gubernur, kantor bupati atau walikota hingga ke kantor camat atau kantor kelurahan sekalipun bila dukungan jaringan memang memungkinkan. Perencanaan pembagian kelompok database yang harus ditempatkan di masing–masing tingkat ini harus dilakukan dengan cermat dan hati–hati untuk menghindari terjadinya beban kerja berlebih (overload) dan efek leher botol (bottleneck effect) 1 yang sebenarnya tidak perlu terjadi bila pekerjaan perancangan sistem ini dilakukan dengan benar dan tepat.

A

Computer Server Dati. I

B

Computer Server Dati. II

Computer Server Dati. III

Gambar 6 Lalu-lintas data Pada sistem yang dirancang secara terpusat penuh, arus lalulintas data di A bisa menjadi berlipat ganda daripada yang ada di B. Mengapa? Karena komputer server Dati. I akan menampung semua data dari server Dati. II dan III. Bayangkan jika arus data di B mencapai 10.000 record dan ada 100 kecamatan di kabupaten itu, berarti server Dati. I harus melayani 100.000 record data! Ini hanya untuk satu kabupaten. Bagaimana kalau ada 10 kabupaten? Bisa 1.000.000 record! Untuk menghindari penumpukan arus lalulintas data yang berlebihan ini maka diambil jalan tengah, yaitu bentuk terpusat bertingkat yang diharapkan akan meminimalisir efek leher botol. Pada bentuk ini harus diketahui betuk data – data apa saja yang paling sering dipertukarkan antara server Dati I, II dan III termasuk frekwensinya. pengerjaan instalasi, kerapihan, kecepatan transmisi dan jika terjadi perubahan konfigurasi akan lebih mudah dilakukan. 1

Efek leher botol ini lazim terjadi pada aplikasi – aplikasi database besar yang menangani transaksi data dalam jumlah ribuan atau jutaan record setiap harinya. Maksud efek leher botol ini adalah terjadinya arus lalulintas data yang (amat) tinggi dan terjadi pada satu saat secara bersamaan dalam satu port dengan lebar bandwidth yang terbatas.

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM


57

Pada tingkat kelurahan atau kecamatan struktur Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini adalah sbb : Data Surat Masuk / Keluar

Pembukuan

Statistik & Demografi

Registrasi Data Penduduk

Surat Permohonan

Pembayaran Iuran

Daftar Kompetensi

Pembayaran Pajak

Registrasi Data Bangunan

Database

Computer Server

Gambar 7 Sistem Informasi Tingkat Kelurahan Sistem yang kecil dan ringkas ini (terdiri dari satu unit server dan 5 – 30 unit komputer client) sudah cukup memadai untuk dipergunakan oleh seorang lurah atau camat dalam mengelola data – data penduduk di wilayah kerjanya sehari – hari.

4. Kesimpulan Electronic Government pada pemerintahan Kabupaten/Kota dapat mengintegrasikan data dan aplikasi-aplikasi yang ada pada setiap unit kedinasan yang ada dalam lingkup Kabupaten/kota. Data yang terintegrasi tersebut akan memudahkan pelayanan kepada pihak luar kedinasan dan juga akan meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya blueprint pembangunan aplikasi yang dilakukan menjadi terarah sehingga akan mengefektif dan efisienkan sumber daya – sumber daya yang ada. Dengan dibangunnya e-government akan menjadikan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien sehingga kewibawaan pemerintah akan terjaga.

5. References [1] Jeanne W, Ross.Weill, Peter.Daved C,Robertson, 2006., Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, Harvard Business Scool Press,USA. [2] Spewak, Steven H, 1992, Developing a blueprint for data, application, and technology: enterprise architecture planning / Steven H. Spewak and Steven C. Hill, New York. [3] Weill, Peter. Jeanne W, Ross.,2004, IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results, Harvard Business Scool Press,USA. [4] http://www.batan.go.id/sjk/e-gov.html, tanggal akses :3 Mei 2010 [5] http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+3&f=inpres3-2003.htm, tanggal akses :3 Mei 2010

ISSN 2085-8795

LPPM STMIK IM

KOTA (E-GOVERNMENT) DENGAN METODA ENTERPRISE ARCHITECHTURE PLANNING

Recommend Documents