BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Populasi, Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, dan LKPD
Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK. Jumlah kabupaten/kota di Indonesia adalah 497, total populasi adalah sebanyak 50 kabupaten/kota di Indonesia, yang masuk daftar Index persepsi korupsi yang diperoleh dari hasil surve Transparency International Indonesia (TII). 3.2
Teknik Sampling Sampling akan dilakukan secara purposive sampling; yaitu teknik penentuan
sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2007) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan peneliti dalam mengambil sampel adalah: Kreteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Pemerintah daerah di Indonesia yang disurvei oleh Transparency International Indonesia (TII) tahun 2010. 2. Iktisar hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa laporan keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia 3. Hasil tingakat/level tata kelola APIP daerah di Indonesia oleh BPKP 4. IHPS pemerintah daerah yang menerbitkan LKPD. 3.3
Jenis Penelitian
Penelitihan ini merupakan penelitian pengujihan hipotesis yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh factor non keuangan dan keuangan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross section yang meneliti tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia. 3.4 Varibel dan Pengukuran Variabel Penelitihan ini menggunakan data sekunder, dimana informasi dalam penelitian ini diperoleh dari pihak lain (sekaran, 2006). Variabel independen yang akan diteliti meliputi: (1) transparansi informasi laporan keuangan diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah daerah, (2) opini diperoleh dari ikhtisar hasil pemeriksaan laporan oleh BPK, (3) kapabilitas Internal Audit diperoleh dari hasil tingakt/level tata kelola APIP daerah oleh BPKP, (4) belanja modal, (5) pendapatan asli daerah perimbangan (kekayaan daerah) dan (6) dana transfer diperoleh dari LKPD masing-masing pemerintah daerah (ketergantungan dana pemerintah), sedangkan dependen variable tingkat korupsi diperoleh dari indeks persepsi korupsi yang diperoleh dari hasil surve TII. 3.4.1 Variabel Dependen Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti atau variabel utama yang menjadi faktor berlaku dalam investigasi melalui analisis variabel independen untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran 2009:54). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia yang diukur menggunakan hasil survey dan indeks persepsi korupsi (IPK) oleh transparansi internasional Indonesia. Data
IPK tersebut adalah data dengan rentang
IPK Indonesia 0 – 10, di mana 0
dipersepsikan sangat korup, 10 dipersepsikan sangat bersih yang dikeluarkan IPK kabupatan/kota yang diperoleh dari Transparency Internasional (TI-Indonesia) melalui situs www.ti.or.id. 3.4.2
Variabel Independen Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi
variabel terikat, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2009:54). Terdapat empat variabel independen yang akan dibahas dalam penelitian ini. Variabelvariabel tersebut adalah sebagai berikut. 3.4.3
Transparansi Informasi laportan Keuangan (TRANS) Brunetti dan Weder (2003), Treisman (2000), Montinola dan Jackman
(2002) telah meneliti hubungan antara pengungkapan di media masa kaitannya dengan korupsi. Hasil penelitian tersebut adalah semakin tinggi tingkat pengungkapan di media masa, maka tingkat korupsi akan semakin rendah. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak pengungkapan (transparansi), berarti semakin banyak masyarakat yang dapat mengontrol kinerja pemerintahan. Transparasi Informasi laporan keuangan merupakan variabel independen dimana setiap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi harus melaporkan secara akurat informasi yang diungkapkan dalam LKPD. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 Tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan adalah: 1. Pendahuluan (Penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi)
2. Penyajian informasi tetap kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan dan ekonomi mikro 3. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 4. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan 5. Penyajian rinci dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan 6. Pengungkapan lainnya 7. Penutup Tingkat
pengungkapan
pada
LKPD
disesuaikan
dengan
tingkat
pengungkapan pada PSAP. Indikator dalam variabel ini menggunakan data dari website resmi pemerintah daerah yang terkait, “1” untuk pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi keuangannya di Internet dengan lengkap dan “0” untuk pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangannya di internet tidak lengkap. Pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (Internet Financial Local Government Reporting/IFLGR). Pelaporan keuangan di internet dinilai dari ada tidaknya APBD, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), atau LAKIP pada situs resmi pemerintahan daerah. LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Internet Financial Loca Government Reporting (IFLGR) dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemerintah daerah yang melaporkan informasi keuangannya di internet atau Internet Financial
Reporting (IFR) dan pemerintah daerah yang tidak melaporkan informasi keuangan di internet atau Non Internet Financial Reporting (N-IFR) variabel ini mengacu pada peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sutaryo(2013). 3.4.4 Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah. Sesuai dengan undang-undang (UU) nomer 15 tahun 204 tentang pemeriksaan, pengolahan dan tanggung jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memadai dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK RI) merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria Standar akuntansi Pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel
kategori yang terdiri dari Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) diberi nilai 5, kategori wajar tanpa pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) diberi nilai 4, kategori Pengecualian (WDP) diberi nilai 3, Tidak Wajar diberi
Wajar dengan
nilai 2
dan Tidak
MemberikanPendapat diberi nilai 1. Seluruh data mengenai opini diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2011, 2012, dan 2013. Adapun variabel ini mengacu pada peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Saktiawati (2015). 3.4.5
Kapabilitas Internal Audit (KIA)
Audit internal harus objektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Tugiman (2006), audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif, dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka sehingga melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Proksi dari variabel KIA dengan menggunakan rentang nilai 0-2, jika tidak patuh pada perundang-undangan dinilai 0 dan jika patuh dinilai 1 dan sangat patuh dinilai 2. 3.4.6 Belanja Modal (BM) Belaja
modal
merupakan
pengeluaran
pemerintah
daerah
untuk
pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdullah dan Halim (2006), alokasi belanja modal didasarkan kepada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintah daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Pada penelitian ini variabel belanja modal diproksi menggunakan rasio belanja modal yaitu belanja modal dibagi dengan total belanja. 3.4.7
Kekayaan Daerah Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah sendiri yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya, seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pada penelitian ini kekayaan daerah dihitung dengan Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Pendapatan.
3.4.8 Ketergantungan Dana Pemerintah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana tarnsfer keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, bahwa yang dimaksud dengan dana transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan trasparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Pada penelitian ini Ketergantungan Dana Pemerintah dihitung dengan Dana Transfer dibagi dengan Total Pendapatan. 3.5
Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis yang
dilakukan dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 17.0. SPSS adalah suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik yang berupa parametic maupun non-parametic (Gozhali, 2006). Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu digambarkan statistik deskriptif data dan dilakukan uji asumsi klasik. Penghitungan regresi dalam penelitian ini menggunakan metode backward. 3.5.1
Statistik Deskriptif Statistik deskriptif menurut Gozhali (2006) adalah angka statistik yang
dilihat dari mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 3.5.2
Uji Asumsi Klasik
3.5.2.1
Uji Normalitas Menurut Ghozali (2006), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. Kriteria dalam pengujian normalitas dalam pengujian ini adalah jika Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara normal. Jika Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara tidak normal. 3.5.2.2
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi
linear terdapat korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang
bebas dari autokorelasi. Pendeteksian gejala ini dilakukan dengan menggunakan metode Runs Test. Run test digunakan apakah data residual terjadi kesalahan secara random atau tidak. Apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 5% maka resisual tidak random atau telah terjadi autokorelasi antar nilai residual. Namun, jika Asymp. Sig (2-tailed) > 5% maka data terbebas dari autokorelasi. 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak), tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Gejala heteroskedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data sample secara cross section. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Apabila
nilai
signifikansi
>
5%,
maka
model
tersebut
bebas
dari
heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi < 5%, maka terdapat heteroskedasitas. 3.5.2.4 Uji Multikolinieritas Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Gejala multikolinieritas dapat diuji dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan tolerance value dan varian inflating factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF= 1/tolerance). Apabila nilai tolerance diatas 0,10 dan VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. 3.5.3
Pengujian Hipotesis Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi
model regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan sebagai berikut: IPK= α+β1Trans+β2Opini+β3KIA+β4BM+β5KD+β6KP +e Keterangan : IPK
: Indek Persepsi Korupsi (Hasil Survei Integritas yang dikeluarkan KPK atau hasil survey dan IPK oleh TII) α
: Konstanta
β1,β2,β3,β4,β5,β6,β7 : Koefisien Regresi Trans
: Transparasi informasi laporan keuangan pemerintah daerah
Opini
: Ikhtisar Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
KIA
: Kapabilitas Internal Audit inspektorat Daerah Transfer sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran
BM
: Ln jumlah belanja Pemerintah Daerah sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran pada LKPD Belanja Modal
KD
: Kekayaan daerah (Ln jumlah PAD sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran pada LKPD Pendapatan Asli Daerah Perimbangan)
KP
: Ketergantungan dana Pemerintah (Ln jumlah Dana Transfer sesuai dengan laporan Realisasi Anggaran pada LKPD) Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh Opini,
Kapabilitas Internal Audit, Belanja modal, Kekayaan Daerah, Ketergantungan Dana Pemerintah
dan transparansi pelaporan informasi keuangan pemerintah
daerah dengan tingkat korupsi yang masih bisa ditoleransi ditetapkan sebesar 0,05 (α = 5%). Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 3.5.3.1
Pengujian Regresi Secara Simultan (Uji Signifikansi-F) Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi-F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah bahwa hipotesis penelitian diterima jika probability value (pvalue) < 0.05, yang dapat diartikan bahwa variabel independen secara bersamasama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis penelitian ditolak jika probability value (p-value) > 0.05, yang dapat diartikan bahwa variabel inependen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 3.5.3.2
Pengujian Regresi Parsial (Uji Signifikansi-t) Pengujian regresi parsial merupakan pengujian terhadap masing-masing
variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.
Kriteria pengambilan kesimpulan adalah hipotesis penelitian diterima jika p-value < 0.05, yang dapat diartikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, hipotesis penelitian ditolak jika probability value (p-value) > 0.05, yang dapat diartikan bahwa masingmasing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 3.5.3.3
Pengujian Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen dan variabel dependen dengan bantuan program SPSS versi 17.0. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, sehingga dalam penelitian ini digunakan nilai adjusted R2 untuk menilai model regresi, karena nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.
