Korupsi Pemilu Legislatif 2014 “Pemantauan Atas Politik Uang,
Politisasi Birokrasi dan Penggunaan Sumber Daya Negara Dalam Pemilu 2014” INDONESIA CORRUPTION WATCH
Makna Pemilu
Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan. Dari sisi elit, pemilu adalah mekenisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib. Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab. Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Problem Integritas Pemilu Maraknya Praktek Politik Transaksional Negatif (Politik uang)
Dana Kampanye Haram sebagai Modal Politik Penggunaan Fasilitas Negara dan Daerah sebagai Instrumen Pemenangan
Latar Belakang Merupakan bagian penting partisipasi masyarakat untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan pemilu Menjaga kontestasi persaingan yang jujur, adil dan berintegritas Melakukan pemantauan secara langsung proses dan tahapan pemilu atas potensi-potensi praktek politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah Melakukan upaya hukum pemilu dengan melakukan pelaporan atas semua bentuk pelanggaran politik uang dan penyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah yang ditemukan kepada Bawaslu/ Panwaslu
Durasi dan Metode • Pemantauan dilakukan sejak
16 Maret 2014
9 April 2014
• ICW membentuk jaringan pemantauan di 15 Provinsi dengan jumlah pemantau sebannyak 15 orang setiap daerahnya. • Pemantauan dilakukan metode: a. Jaringan pemantauan di 15 provinsi melakukan pemantauan lansung di lapangan saat kampanye kandidat b. Jaringan pemantauan membentuk posko pemantauan untuk menerima informasi dari masyarakat • Tabulasi pemantauan dilakukan melalui entri data pemantauan di website www.politikuang.net
Daerah Pemantauan dan Jaringan Pemantauan Aceh
Mata Aceh
Riau
Fitra Riau
Sumatera Utara
Sahdar Sumatera Utara
Sumatera Barat
LBH Sumatera Barat
Bengkulu
Kabahill Bengkulu
Banten
Mata Banten
Jawa Barat
G2W Jawa Barat
Jawa Tengah
KP2KKN Jawa Tengah
Jawa Timur
MCW Jawa Timur
NTB
Fitra NTB
NTT
Bengkel Appek NTT
Kalimantan Barat
Gemawan Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Yasmib Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Puspaham Sulawesi Tenggara
DKI Jakarta
UPC Jakarta
Mekanisme Pemantauan Mekanisme Pemantauan Pelatihan Nasional dan daerah
Mekanisme Pemantauan
Pemantauan di 15 Provinsi Selama Masa Kampanye, Masa Tenang dan hari “H” Pencoblosan Pelaporan kepada Bawaslu/ Panwaslu Tabulasi data melalui www.politikuang.net
4 Fokus Isu Pemantauan
Pengertian Politik uang • Definis politik uang hanya ada di Indonesia (Edward Aspinal) • Karakteristik politik uang menurut Daniel Bumke 1. Vote Buying : merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilihan umum 2. Vote Broker : orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara 3. Korupsi Politik : segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.
Larangan Kampanye Pasal 86 Ayat 1 UU No 8 tahun 2012 Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: … h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta KampanyePemilu
Hasil Pemantauan
Temuan Berdasarkan Wilayah 40
36 35
31 30 25 20 15 10
31
30
29 23 17
16
15 13 9
9
9
8 5
5 0
313 Temuan Selama Masa Kampanye- Masa Tenang dan Hari
“H” Pencoblosan
54
27
128
Pemberian Uang
104
Pemberian Barang
128
Pemberian Jasa
27
Penggunaan Sumberdaya Negara
54
104
Pemberian Uang Berdasarkan Nominal
2 kasus
15 kasus
23 Kasus
24 kasus
28 kasus
0/Tidak diketahui
15
5.000 - 25.000
24
26.000 - 50.000
28
51.000 - 100.000
23
151.000 - 200.000
2
Di atas 200.000
12
Di Daerah BANTEN banyak ditemukan pemberian dengan nominal Rp 5.000 sampai dengan Rp.25.000
Kategori Pemberian Barang 49 50 45 40 35
29
30 25 20
15 10 5
13
15 10 6
6
4
4
3
4
1
0
• Pakaian di atas bukan pakaian dalam bentuk atribut kampanye. •Sejumlah kandidat memberikan lebih dari satu jenis barang
Kategori Pemberian Jasa 7% 25%
36%
32%
Hiburan/Pertunjukan
7
Layanan Kesehatan
9
Janji Uang/ barang
10
Lain-lain
2
Penggunaan Sumberdaya Negara (state resources) 20 20 18 16
14 12
10
10
8 6 4
7
6
6
6
5 2
2 0
Kendaraan Politisasi Dinas Sarana BirokrasiPendidikan RumahProgram Ibadah Pemerintah Gedung Pemerintah Alat Peraga Kegiatan Dinas
•Politisasi birokrasi dilakukan oleh keluarga kandidat yang sedang menduduki jabatan strategis dengan menggunakan pengaruhnya (trading in influence) terhadap birokrat. •Program pemerintah masih sering dijadikan sebagai modal politik. Misal pembagian kendaraan dinas pada saat kampanye dan instruksi untuk memilih kandidat tertentu
Berdasarkan Latar Belakang Partai 57
60
50
40
30 30
21 20
9 10
2 0
11
13
13
15
23
24
25
25
Aktor Pelaku 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
170
107
24
12
6
3
2
1
Temuan ini menunjukkan bahwa kandidat masih menjadi pelaku utama pembagian uang dan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi logistik masih dikuasai oleh kandidat sendiri.
Pelaku Berdasarkan Tingkat Pencalonan DPRD Kab/ Kota DPR RI
126 76
DPRD Provisi
67
DPD DRI
8
Praktek Pelanggaran pemilu mayoritas terjadi di pencalonan tingkat Kab/Kota. Hal ini disebabkan karena wilayah yang sempit dan persaingan kandidat yang kuat
Aktor Penerima 227
250
200
150
100
50
1 0
1
4
2
3
3
6
9
10
13
15
15
Politik Uang dari Pemilu 313
150 113 62
Pemilu 1999
Pemilu 2004
Pemilu 2009
Pemilu 2014
Sumber : ICW 2014. Diolah dari data pemantauan 199,2004,2009 dan 2014
Kesimpulan • Praktek politik uang masih massif terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2014 dengan modus pemberian secara prabayar dan pasca bayar. • Praktek curang dalam pemilu tertinggi terjadi di pencalonan tingkat kabupaten/kota. Hal ini disebabkan bahwa persaingan di wilayah yang sempit dan kandidat yang banyak mendorong maraknya politik uang. • Penggunaan kendaraan dinas sering dilakukan secara terselubung dengan cara mengganti nomor polisi mobil dinas tersebut saat kampanye • Ditemukan sejumlah kasus politisasi birokrasi oleh keluarga/kerabat kandidat yang sedang menduduki jabatan publik • State resource sering dijadikan kandidat incumbent sebagai modal politik
Statistik www.politikuang.net
w w w .a n t i k oru p s i . o r g
Terimakasih L/O/G/O www.themegallery.com
