KORUPSI KEHUTANAN DI RIAU STUDY KASUS BURHANUDDIN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2012 Oleh : Suryadi,S.H
A. Pendahuluan Sekalipun telah 14 tahun reformasi bergulir namun praktek korupsi terlihat bukannya berkurang malah cenderung makin merebak kemana-mana, dari hulu hingga kehilir, dari pusat hingga kedaerah.Gerakan reformasi tersebut belum memberi pengaruh signifikan bagi reformasi birokrasi. Organisasi birokrasi sebagai perangkat operasional penyelenggaraaan negara, masih saja dikesan korup, berbelit-belit, inefisien , lamban, menyedot biaya, yang tinggi serta tidak professional dalam memberi pelayanan publik. Masyarakat cenderung sangat permisif dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Bahkan posisi koruptor lebih terhormat bila dibandingkan dengan uztad atau guru mengaji. Sehingga tidak aneh bila Political Economy Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dan menduduki peringkat ke-3 paling korup di dunia. Sementara untuk Propinsi Riau mendapat peringkat Ke5 Propinsi yang paling korup di Indonesia versi Transparansi Internasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999, disebutkan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Memperbincangkan mengenai korupsi dari dulu hingga sekarang masih saja hangat untuk dibicarakan. Intinya dalam persoalan korupsi sebenarnya masyarakat masih meragukan keseriusan pemerintah dalam menagangani permasalahan korupsi. Ibarat penyakit berbagai diagnosa dan obat sudah dicoba, mulai dari aturan hukumya sampai lembaga khusus sudah ada di republik ini. Realitasnya sama-sama kita lihat sekarang ini. Dari Masa ke Masa Bung Hatta pernah mengkonstatir bahwa era Orde baru (Suharto), korupsi di Indonesia sudah samapi pada tahap membudaya. Pernyataan tersebut memperoleh tanggapan beragam dalam masyarakat, tetapi kebenarannya tidak terbantahkan (Republika, 10 September 2003) Presiden Habibie mengeluarkan UU N0. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, kemudian dibentuk KPKPN, KPPU, Ombudman. Presiden Abdurahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang di pimpin Andi Andojo akan tetapi ditengah semangat pemberantasan korupsi tersebut melalui judicial review MA. TGPTPK akhirnya di bubarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang memiliki kewengan mulai dari penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan menjadi harapan masyarakat banyak akan tetapi lembaga ini terkesan tebang pilih. 1
Kalau kita berkaca pada Propinsi Riau jauh sangat ironis dari survey Tii maupun kpk Riau mempunyai rapot merah dalam bidang korupsi tapi hingga saat ini hal itu hanya baru dalam dataran yang biasa tidak sebanding dengan berita yang berkembang seolah-olah korupsi Riau mengerikan ada mantan Gubernur yang terseret korupsi mantan Bupati Kepala Dinas Kehutanan kasus illegal loging yang di Sp3 kan pun hanya semacam wacana yang maju mundur tarik menarik dan tak kunjung ada muara keadilan yang adil diarasa oleh masyarakat, baru-baru ini kita juga diriau kedatangan tamu yang bikin gerah dan mendebarkan pejabat Riau ada dari KPK Satgas Pemberantasan Mafia Hukum selang berjalan waktu hingga saat ini belum ada hasil yang memuaskan. Aneh setiap nama Riau disebut dan Korupsi mulai diangkat tidak lupa oleh kita selalu saja KPK mengalami masalah misalnya saja dahulu di tahun 2009 ketika Gubernur Riau sempat diperiksa oleh KPK KPK diguncang pimpinannya ditangkap didakwa melakukan pembunuhan dan pimppinan yang lain dilaporkan melakukan suap oleh Anggodo yang kemudian perkaranya dihentikan setelah kejadian itu saat ini ketika KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum datang keriau dan public Riau heboh dengan desakan untuk membuka kembali kasus SP3 14 Perusahaan dan perkara Korupsi Bupati Siak yang merupakan rangkaian/turunan seperti kasus bupati Pelelawan Tengku Azmun Ja’far KPK diguncang lagi dengan adanya ocehan Nazaruddin yang tidak jelas dan diperparah lagi dengan Statemen Ketua DPR RI Marzuki Ali yang akan memaafkan para Koruptor dan akan membubarkan KPK ini Negara mau dikuasai lagi oleh para bandit mafia, mungkin ada benarnya puisi Gusdur kita hidup dinegara para bedebah yang benar selalu kalah yang salah dibenarkan. Mungkin kita merasa prihatin kalau membaca media massa, apalagi kalau menyangkut korupsi dibidang kehutanan di Riau, sungguh sangat memprihatinkan mana hutan riau telah punah ranah rakyat dipinggirannya tetap sengsara padahal banyak perusahaan kehutanan yang ada di Riau yang dipercaya mengelola hutan dengan berbagai Pola HTI nya dan lainlain tetapi tidak ada angka kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang ada justru konflik berkepanjangan bisa dilihat konflik masyarakat Sakai di Dusun Suluk Bongkal Duri Bengkalis dengan PT ARARAABADI, Masyarakat Keluarahan Teluk Meranti Pelelawan dengan PT RAPP, Kabupaten Baru Kepulauan Meranti dengan PT RAPP sampai pada titik nadir. Dan tidak pernah ada penyelesaian yang menguntungkan rakyat alih-alih mereka (Rakyat) dikriminalisasi dan digelandang ke proses pengadilan, hal itu berbanding terbalik jika perusahaan yang melakukan tindak pidana kehuutanan di malah di Sp3 kan perkaranya. Kasus Tengku Azmun Ja’far mantan Bupati Pelelawan dapat menjadi pelajaran baik bagi penegakan hukum nya menyusul mantan Bupati Siak Arwin AS ,mantan Kepala Dinas Kehutanan Suhada Tasman. Berdasarkan latar belakang dalam pendahuluan tersebut diatas penulis mencoba untuk menulis thema “korupsi kehutanan riau study kasus Burhanuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2012” B. Pokok masalah Yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kejahatan korupsi kehutanan dilakukan ? 2. Apakah penerapan hukum dalam penegakkan hukum kasus korupsi kehutanan telah dilaksanakan 2
3. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejahatan korupsi kehutanan ? C. Pembahasan 1.Kejahatan Dalam Korupsi Kehutanan Hutan merupakan salah satu Sumber daya Alam (SDA) sebagai karunia dan amanah Allah SWT kepada Bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, karena itu harus disyukuri dengan mengelolanya secara benar. Hutan dan fungsinya sangat penting dikelola dalam arti dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dan melestarikannya agar hutan tetap eksis sampai waktu yang tak terhingga. Bagi bangsa Indonesia hutan merupakan modal pembangunan nasioanal yang banyak memiliki manfaat baggi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi,sosial budaya maupun ekonomi dalam proporsi yang berimbang. Oleh karena itu perlu regulasi dibidang kehutanan dengan mengeluarkan undang-undang kehutanan dalam rangka mengimplementasikan ketentuan pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Regulasi dalam bentuk undang-undang, sebenarnya sudah dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang kehutanan, akan tetapi undang-undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia, maka ditetapkanlah UU No.41 Tahun 1999 yang mulai berlaku sejak 30 September 1999. Dalam penerapan hukum atau penegkan hukum, tugas hakim seringkali bukan hanya sekedar menerapkan Undang-undang tapi juga menemukan hukum dibalik ketidak lengkapan atau ketidakjelasan Undang-undang. Celah Korupsi dibidang kehutanan memang masih dimungkinkan karena hal berkaitan erat dengan Regulasi dibidang kehutanan yang membuka Ruang untuk itu misalnya dalam pemberian Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, sebut saja misalnya SK 327 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dari wilayah yang dikeluarkan Izin tersebut ada yang bertentangan dengan Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang RTRWN jo PP No.26 tahun 2008 tetapi hal ini tetap saja berjalan mestinya ini bisa dikategorikan adanya perbuatan melawan hukum dengan kesewenang-wenangan mengeluarkan Izin. Kasus Tengku Azmun Ja’far juga bermula seperti itu. Begitupula dalam kasus yang terjadi dengan Burhanuddin mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2005-2006. Yang tersangkut kasus korupsi akibat menerbitkan Rencana Kerja Tahunan untuk beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan dan di Kabupaten Siak. 2. Penerapan Hukum Burhanuddin Husin alias Boy terjerat kasus korupsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. Burhanuddin didakwa oleh Penuntut Umum dari KPK dengan Dakwaan Primair pasal 2 ayat (I) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Dan dakwaan Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. 3
Dalam fakta persidangan1 bahwa dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran atas dakwaan primair tersebut karena jika dilihat dari unsur delik pasal 2 ayat (1) adalah : 1. Unsur Setiap orang : Yang bersangkutan adalah subyek hukum perorangan dan telah mengakui identitasnya dalam persidangan dan dalam keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya. 2. Unsur Yang secara melawan hukum: Bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) baik secara sendiri- sendiri ataupun bersama-sama dengan Drs. Edi Suriandi selaku kepala dinas kehutanan kabupaten pelalawan,H.Tengku Azmun Jaafar selaku bupati pelalawan, Ir.H.Amin Budiadi selaku Kepala Dinas Kabupaten Siak, H.Arwin As selaku Bupati Siak.yang penerbitan RKT tersebut bertentangan dengan : 1. Kepmenhut No. 10.1/Kpts-lll/2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman 2. Kepmenhut No. 21lKpls-ll/2001 tentang kriteria standar izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi 3. Kepmenhut No. 151/Kpls-ll/2001 tentang rencana kerja,Rencana lima tahun,Rencana kerja Tahunan dan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanpaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan. 5. Kepmenhut No. 32/Kpts-ll/2003 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman melalui penawaran dalam pelelangan. 3. Unsur Melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Didalam fakta persidangan ada 12 perusahaan yang diuntungkan dari pengesahan RKT yang dikeluarkan oleh Burhanuddin yaitu : Ada 8 perusahaan di Pelalawan 1. PT Mitra Tani Nusa Sejati 2. PT Selaras Abadi Utama 3. CV Alam Lestari 4. PT Merbau Pelalawan Lestari 5. PT Uniseraya 6. PT Rimba Mutiara Permai 7. PT Trio Mas FDI 8. PT Madukoro Dan 4 perusahaan di Siak 1. PT Seraya Sumber Lestari 2. PT Rimba Mandau Lestari 3. PT Bina Daya Bintara 4. PT Nasional Timber and Forest Product
1
Pemantauan persidangan Riau Coruption Trial 2012
4
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Bahwa didalam persidangan telah disampaikan oleh saksi ahli bidang akuntansi dan auditing yang bekerja sebagai PNS dari BPKP Saudara Nasrul Wathon dibawah sumpah menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengeluarkan RKT tersebut Negara telah dirugikan untuk wilayah Pelalawan secara keseluruhan berjumlah : Rp.355.342.369.680,33 dan untuk wilayah Siak kerugian Negara sebesar : Rp.164.238.349.722,54. Berdasarkan keseluruhan unsur delik dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dalam fakta persidangan kasus ini telah memenuhi unsur dan dapat diartikan bahwa tidak ada alasan bagi hakim untuk melepaskan ataupun membebaskan terdakwa.selain itu Penuntut Umum menerapkan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dapat diartikan yang bersangkutan tidak sendiri dalam melakukan kejahatan ini 3.Keterlibatan Korperasi dan Pegawai Negeri sipil Dinas Kehutanan Dari uraian tersebut mengenai kasus ini dapat dilihat secara lebih mendalam bahwa kejahatan korupsi yang terjadi ini bersifat massif dan terstruktur, massif karena dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang terstruktur karena berkaitan dengan struktur dalam jabatannya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan. Akan tetapi jika dilihat secara signifikan dalam keseluruhan fakta persidangan ada banyak celah untuk dapat dikatakan adanya konsfirasi dari korporasi yang terlibat dalam perkara ini pertanyaannya kemudian hingga saat ini belum ada korporasi yang terlibat dalam perkara ini. sementara jika dilihat dari dakwaan ada dimasukkan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana semestinya mereka yang secara bersama menyuruhlakukan melakukan dan turut serta melakukan dapat dilakukan pemeriksaan dan didakwa dalam perkara ini hal ini belum terlihat. Selain itu dari saksi-saksi yang dihadirkan seperti : 1. Surakhmat Selaku Ketua Tim Survei RKT PT Merbau Pelalawan Lestari di Pelalawan menyatakan dalam persidangan bahwa hutan yang disurvei tersebut adalah hutan alam Dan saksi dalam melakukan survey tersebut mendapat kan uang dari perusahaan Rp. 400.000,- perhari 2. Wahyu Idris Ketua Tim survey RKT PT Rimba Mutira Permai di Pelalawan juga menyampaikan hal yang bahwa hutan yang disurvei tersebut adalah hutan alam yang dalam survey tersebut saksi mendapatkan uang dari perusahaan sekitar 2,5-3,5 juta untuk satu orang. 3. Sandra Wibawa Ketua Tim Survei RKT PT Seraya Sumber Lestari di Siak menyatakan hal yang sama bahwa hutan yang disurvei tersebut adalah hutan alam dan mendapat uang dari perusahaan sebesar 15-20 Juta rupiah untuk semua tim selama survey. Dan mendapat uang sebesar 85 juta rupiah setiap pertimbangan teknisnya.khusus untuk tahun 2006 uang yang diterima sebesar 25 juta rupiah. 4. Amin Budiadi selaku Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Siak juga dalam persidangan menyatakan hal bahwa areal yang dimohonkan oleh perusahaan berupa hutan alam yang diketahuinya dari peta yang terdapat pada lampiran buku usulan RKT.dan saksi mendapat kan uang dari perusahaan untuk setiap pertimbangan teknisnya sebesar 85 juta rupiah dan khusus untuk tahun 2006 uang yang diterima sebesar 25 juta 5. Amrizal selaku pejabat pengesah laporan hasil produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan untuk perusahaan PT Triomas FDI tahun 2005-2006 dan tahun 2007 untuk 5
6.
7.
8.
9.
PT Satria Perkasa. saksi juga dalam persidangan menyatakan bahwa hutan yang disahkan tersebut adalah hutan alam dan saksi mendapatkan uang dari perusahaan sebesar satu juta perbulan selama 3 tahun Djamalis selaku pejabat pengesah laporan hasil produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan mengatakan didalam persidangan bahwa ia mengesahkan PT Satria Perkasa Agung pada tahun 2004, PT Mitra Hutani Jaya pada tahun 2005 dan PT Uniseraya pada tahun 2006 dan menyatakan bahwa tiga perusahaan tersebut kayunya merupakan kayu hutan alam. Ia mendapatkan uang dari perusahaan Rp. 500 ribu persekali jalan dan 750 ribu perbulan. Irianto selaku pejabat Pengesah Laporan Hasil produksi Dinas Kehutanan Kabupaten Pelelawan mengatakan didalam persidangan bahwa ia mengesahkan P2LHP CV Alam Lestari tahun 2006 dan menyatakan bahwa jenis kayu yang diperiksa di lapangan berupa kayu alam dan mendapat kan uang sebesar 500 ribu sekali turun. Abdul Haris selaku PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang pada saat iitu bertugas melakukan pembinaan hasil hutuan, tata usaha kayu,pengamanan hasil hutan.didalam persidangan saksi menyatakan bahwa hasil survey lapangan diketahhui areal hutan PT Seraya Sumber Lestari masih berupa hutan alam didalam hal ini saksi mendapatkan uang dari perusahaan sebesar 250-300 ribu setiap bulan selama 2 tahun dan ada 29 orang lainnya juga menerima uang. Nasrul Wathon saksi ahli bidang akuntansi dan auditing yang bekerja sebagai PNS dari BPKP Saudara Nasrul Wathon dibawah sumpah menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengeluarkan RKT tersebut Negara telah dirugikan untuk wilayah Pelalawan secara keseluruhan berjumlah : Rp.355.342.369.680,33 dan untuk wilayah Siak kerugian Negara sebesar : Rp.164.238.349.722,54.
Dari keterangan saksi-saksi yang ada tersebut terlihat jelas rangkaian kejahatan yang saling terkait dari korporasi dalam hal ini perusahaan dan para pegawai yang bekerja di dinas kehutanan baik dari kabupaten Pelalawan maupun Kabupaten Siak. D. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut diaatas didapat kesimpulan : 1. Bahwa kejahatan dalam korupsi kehutanan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan izin Rencana Kerja Tahunan Perusahaan 2. Bahwa dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini telah benar dan tepat oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan 3. Bahwa tidak ada alasan bagi hakim dalam perkara yang menyidangkan perkara korupsi Burhanuddin untuk melepaskan dan membebaskan Terdakwa oleh karena keseluruhan unsure delik dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah terbukti 4. Bahwa keterlibatan Korporasi/ Perusahaan mempunyai andil dalam keterlibatan kejahatan korupsi ini karena telah secara turut serta melakukan kejahatan dengan memohonkan izin diatas hutan alam. 5. Bahwa Keterlibatan PNS dalam rangkaian kejahatan ini telah nyata terlihat dan memastikan bahwa reformasi birokrasi pada dinas Kehutanan belum maksimal
6
E. Rekomendasi Dari kesimpulan yang disampaikan tersbut diatas didapat rekomendasi sebagaimana berikut : 1. Diperlukan Evaluasi atas Izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di Provinsi Riau. 2. Diperlukan untuk mendesak hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa 3. Diperlukan desakan kepada afarat penegak hukum untuk menindaklanjuti keterlibatan perusahaan 4. Diperlukan desakan kepada afarat penegak hukum untuk juga menindaklanjuti keterlibatan oknum PNS dalam perkara ini Demikian disampaikan kurang dan lebihnya diucapkan terima kasih .
7
