KOOE: TELEMATIKA-D6-28 TELEMATI KA-D6-29 TELEMATIKA-D6-30 TELEMATIKA-06-31 TELEMATIKA-06-32
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMlAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PADA ASISTEN DEPUTI TELEMATIKA DAN UTILITAS
Tahun Anggaran 2015
KERANGKA Tenaga Pendukung Administrasi
1.
ACUAN KERJA
pada Asisten Deputi Telematika Dan Utilitas
Pendahuluan Perkembangan Telematika dan Utilitas mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam peningkatan ketersediaan sarana telekomunikasi dan internet baik secara global maupun nasional serta ketersediaan sarana TPA di beberapa Ibukota Propinsi. Perkembangan tersebut senantiasa didorong oleh adanya koordinasi dan sinkronisasi serta pemantauan evaluasi dengan Kementerian
atau
Lembaga
serta
stakeholders
terkait
sehingga
pelaksanaan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan di bidang Telematika dan Utilitas, seperti di sektor regulasi dan kebijakan, teknologi, industri, serta permasalahan lintas sektoral dapat diselesaikan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Guna mendorong serta mendukung terlaksananya kegiatan bidang telematika dan utilitas maka dibutuhkan Tenaga Pendukung Administrasi pada Asisten Oeputi Telematika Dan Utilitas. Dengan tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi berbagai
program
diharapkan mampu membantu terlaksananya
bidang
telematika
dan
utilitas
terutama
dalam
pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi serta sosialisasi kebijakan telematika dan utilitas.
2.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Membantu
dalam
menerima,
menyiapkan,
menginventarisir
dan
memelihara bahan/datal informasi/dokumen sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan pengadministrasian di lingkungan Asisten Deputi Telematika dan Utilitas dapat berjalan dengan lancar.
2.2.
Sasaran a. Tersedianya bahan kerja terkait kegiata~ tata usaha di lingkup Asisten Deputi Telematika dan Utilitas 2
b. Terpeliharanya alat kerja dengan baik c. Tersedianya
bahan/datal
informasi/dokumen
kerja terkait kegiatan
Asisten Deputi Telematika dan Utilitas d. Terlaksananya fungsi dan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku
3.
Keluaran Laporan kegiatan Tenaga Pendukung Administrasi pada Asisten Deputi Telematika Dan Utilitas.
4.
Ruang Lingkup Pekerjaan a. Menerima,
mencatat dan menyortir surat masuk, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian; b. Menyiapkan lembar verbal pada kegiatan korespondensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pengendalian; c. Menginventarisir dan memelihara bahan/datal informasi/dokumen kerja terkait kegiatan Asisten Deputi Telematika dan Utilitas sesuai dengan instruksildisposisi
dari atasan untuk mempermudah
pencarian dan
pendistribusian; d. Melakukan tugas pengadministrasian umum dan keuangan di lingkup Asisten Deputi Telematika dan Utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kegiatan tata usaha Asisten Deputi Telematika dan Utilitas; e. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja terkait kegiatan tata usaha untuk disampaikan kepada Asisten Deputi Telematika dan Utilitas; f.
Memberikan
saran
berdasarkan
pelaksanaan
tugas
dan
pemanfaatannya terkait kegiatan tata usaha untuk disampaikan kepada Asisten Deputi Telematika dan Utilitas; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5.
Kebutuhan dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan satu Tenaga Pendukung Administrasi pada Asisten Deputi Telematika Dan Utilitas. Kualifikasi Tenaga Pendukung Administrasi terdiri dari: 3
a. Kualifikasi
Teknis
1) Wanita, usia min 23 th dan max 28 th; 2) Pendidikan Akutansi/ 3) Lulusan
minimal Manajemenl
Perguruan
03
pengalaman
setara)
jurusan
IImu
Komunikasi/
Administrasi; Tinggi
Swasta (PTS) terakreditasi, 4) Memiliki
(atau
Negeri
(PTN)
atau
Perguruan
Tinggi
dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00);
kerja
minimal
2 tahun
di
Kementerian
I
Lembaga. 5) Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office; 6) Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan; 7) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim. b. Kualifikasi Administrasi 1), Tenaga
Pendukung Administrasi
harus memiliki
NPWP sesuai
dengan Perpres 54/2010; 2) Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 3) Surat Lamaran lengkap beserta Foto ukuran 4 x 6. 6.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Februari - 31 Desember 2015.
7.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi pada Asisten Deputi Telematika Dan Utilitas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun anggaran 2015.
Jakarta, "( '""LJanuari 2015 Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
Ir. Eddy Satriya,
M.A
4
to
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA
PENDUKUNG
AHLI
ANALISIS
SUBBJDANG ANALISIS KEBIJAKAN UTILITAS
TAHUN ANGGARAN 2015
EKONOMI
PADA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas 1.
Pendahuluan Pengelolaan lingkungan meliputi persampahan, limbah, saluran air dan utilitas lainnya. Penanganan persampahan masih menjadi fokus utama setelah diterbitkannya UU No.18 Tahun 2008 namun pelaksanaanya belum menyeluruh dan hanya terpusat di kota-kota besar saja terutama kesiapan daerah untuk menyiapkan Sanitary Landfill di tahun 2013 ini. Sedangkan untuk penanganan saluran air (drainase) perkotaan sampai saat ini belum dilengkapi kebijakan yang terstruktur sehingga belum dikelola dengan baik, hal ini tercermin dengan masih banyaknya permasalahan banjir akibat genangan-genangan di jalan raya terutama di kota-kota besar yang menjadi salah satu penghambat kegiatan industri. Selain persampahan dan drainase, sektor utilitas lain adalah penanganan limbah yang sampai saat ini pun belum dilengkapi dengan kebijakan berupa perundang-undangan yang mengatur pengelolaan serta permasalahan llrnbah baik di perkotaan maupun di daerah. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat akan berdampak pada aspek utilitas dasar dalam hal ini aspek persampahan, drainase dan air limbah. Semakin tinggi jumlah penduduk semakin tinggi pula timbulan sampah yang dihasilkan. Rata-rata timbulan sampah penduduk Indonesia adalah sebesar 0,5 kgioranglhari. Pemerintah
telah
mengembangkan
konsep
pemikiran
tentang
pengeJolaan sampah perkotaan untuk meminimalisir sampah di tempat pembuangan Akhir (TPA), yang dikenal dengan konsep 3 R (reduce, reuse, recycle) diantaranya
melalui program bank sampah.
Undang-undang
Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijadikan payung hukum
dalam
pengelolaan
sampah.
Namun
pada
pelaksanaannya,
pengelolaan sampah di perkotaan maupun di daerah belumlah optimal karena sering
ditemukan timbulan sampah yang tidak terurus di tempat
terbuka, ataupun TPA yang dikelola dengan tidak memperhatikan unsur 2
lingkungan hidup, sehingga TPA tersebut malah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, seperti bau busuk dan pencemaran air tanah akibat air lindiflicit yang tidak diolah. Selain itu Pemerintah pun berupaya untuk menangani permasalahan sampah sebagai hasiVaktifitas produksi berbagai industri terutama industri pangan, dan industri elektronik melalui program EPR (Extended Producer Responsibility)
yaitu kewajiban
para pelaku industri/produsen
dalam
mengelola/menangani produk-produknya hingga di konsumen agar tidak mencemari lingkungan, dimana saat in; masih dalam tahap pembahasan Roadmap tentang EPR di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terkait drainase masih banyak yang tidak terurus bahkan beralih fungsi menjadi tempat sampah, sehingga saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya ketika kondisi hujan, air tergenang, membanjiri jalanan dan bangunan. Kondisi lingkungan yang buruk ini, apabila tidak ditangani secara serius akan semakin merusak kualitas lingkungan, baik menurunnya keindahan kota, mengganggu kesehatan masyarakat dan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Dalam pengelolaan limbah, masih banyak yang menggabungkan salurannya dengan drainase, sehingga menambah beban drainase itu sendiri menyebabkan banjir, serta merusak lingkungan. Berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang utilitas tersebut tentunya akan terus bergulir bila tidak dilakukan langkah kongkrit dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas
koordinasi dan sinkronisasi
perlu dilakukan
bersama KlL terkait terutama
mengenai
pengelolaan persampahan, limbah, drainase sehingga diharapkan dapat disusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan persampahan,
limbah
dan
drainase
sehingga
dapat
menunjang
perekonomian daerah dan nasional.
2.
Tujuan dan Sasaran
2.1. Tujuan Membantu menelaah dan menganalisis data dan informasi terkait bahan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
3
.. kebijakan di bidang Utilitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.
2.2. Sasaran a. Teridentifikasinya kondisi terkini dan permasalahan sektor Utilitas di Indonesia; b. Tersedianya
bahan/datalinformasi
terkait
pelaksanaan
kegiatan
koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait; c. Terlaksananya
sosialisasi
rekomendasi
kebijakan
sebagai
hasil
koordinasi dan sinkronisasi bidang utilitas secara berkelanjutan, baik dengan pemerintah pusat, daerah serta stakeholders terkait di seluruh wilayah Indonesia; d. Tersedianya hasil kerja kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
kebijakan di bidang Utilitas
3.
Keluaran Laporan akhir kegiatan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas
4.
Ruang Lingkup Pekerjaan a. Membantu mengumpulkan
bahan -
bahan kerja terkait kegiatan
Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; b. Membantu
menganalisis
penyelenggaraan
serta
sinkronisasi
menelaah dan
bahan-bahan koordinasi
penyiapan
perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Utilitas sesuai objek kerja dibidangnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas; c. Membantu
melakukan
telaahan
staf
terkait
permasalahan
dan
pelaksanaan kegiatan di bidang Utilitas sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas;
4
d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas agar hasil telaahan dapat bermanfaat; e. Memberikan
saran
berdasarkan
pelaksanaan
tugas
dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Analisis Kebijakan Utilitas. f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5.
Kebutuhan dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan satu Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi
pada Subbidang Analisis
Kebijakan
Utilitas yang
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja.
Kualifikasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi terdiri dari:
a. Kualifikasi Teknis 1. Wanita, usia min 23 th dan max 35 th; 2. Pendidikan minimal S1 (atau setara) jurusan Teknik Lingkungan; 3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi, dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,00); 4. Memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan di bidang utilitas di Kementerian/Lembaga; 5. Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office; 6. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.
b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; 2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Surat Lamaran beserta Pas Foto 4 x 6 (1 lembar); 4. Bukti kontrak sebelumnya.
5
,.
• 6.
DurasilPelaksanaan
Pekerjaan
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan, terhitung mulai dari 1 Februari - 31 Desember 2015.
7.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli
Analisis
Ekonomi
pada
Subbidang
Analisis
Kebijakan
Utilitas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, 21.Januari 2015
Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
~Pvv Ir. Eddy Satriya, M.A
6
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG AHLI ANALISIS EKONOMI PADA SUBBIDANG EVALUASI KEBIJAKAN UTILITAS
TAHUN ANGGARAN 2015
1
KERANGKA ACUAN KERJA Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas
1.
Pendahuluan Seiring
dengan
perkembangan
kegiatan
manusia
dan
semakin
kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi, mengakibatkan peningkatan jumlah sampah dengan karakteristik yang semakin beragam. Sementara itu, kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah yang tersedia di berbagai daerah sampai dengan
saat
ini
juga
masih
jauh
dari
target
yang
diharapkan.
Peningkatan/penggantian sistem TPA dari Open Dumping menjadi TPA yang berwawasan lingkungan yang menurut UU No. 18 Tahun 2008 tenggat waktunya adalah tahun 2013 belum dapat dipenuhi dan masih menyisakan
banyak
permasalahan. Peningkatan jumlah sampah dengan karakteristik yang semakin beragam, dapat dikategorikan menjadi sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari rumah tangga dan non rumah tangga. Jumlah timbulan sampah yang besar ini selanjutnya menjadi masalah dalam pengelolaannya yang hampir terjadi pada setiap kota di Indonesia. Saat ini jumlah rata-rata masyarakat perkotaan di Indonesia yang terlayani oleh pengelola sampah kota adalah sekitar 54%, cukup jauh dari yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals (MOGs) sebesar 70%. Kurangnya armada angkutan sampah milik pengelola juga mengakibatkan terkendalanya proses angkut sampah dari TPS ke TPA sehingga sering terlihat tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalanan kota. Pengelolaan sampah di TPA hendaknya sudah menerapkan sistem sanitary/controll landfill sebagai pelaksanaan amanat sesuai UU persampahan. Pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari fasilitas sanitary landfill diharapkan dapat membantu mengurangi timbulan sampah salah satunya melalui metode landfilling. Hasil pengolahan sampah organik ini nantinya dapat digunakan sebagai pupuk (kompos) dan memiliki nilai tambah selain bagi pemerintah daerah setempat maupun bagi petani yang memanfaatkannya.
Namun sayangnya
teknologi landfilling belum diterapkan secara benar, yang terjadi justru hanya
2
aktivitas open-dumping yang sebetulnya tidak layak disebut sebagai sebuah teknologi penanganan sampah. Permasalahan lain yang menyebabkan sulitnya penerapan manajemen pengelolaan persampahan adalah adanya ketumpang tindihan antara peraturan peraturan di Pemerintah Pusat dan Daerah, masing-masing Pejabat memiliki kepentingan
yang
berbeda-beda
sehingga
mengesampingkan
kepentingan
masyarakat luas terutama dalam sanitasi lingkungan. Selain permasalahan dalam manajemen pengelolaan sampah organik, bidang utilitas disini meliputi limbah (air limbah), saluran air (drainase) dan utilitas lainnya. Sarana dan prasarana limbah dan saluran air sampai saat ini belum tertata dengan baik, masih banyak yang bercampur menjadi satu aliran antara drainase dan limbah sehingga seharusnya mampu menampung debit air hujan, menjadi tidak optimal karena air limbah pun ikut dibuang ke saluran yang sama, menyebabkan banjir atau timbulnya genangan air permukaan. Guna mendukung pelaksanaan kebijakan, penyelesaian regulasi dan permasalahan bidang utilitas terutama dalam penanganan dan pengelolaan persampahan organik serta limbah, saluran air dan utilitas lainnya maka dibutuhkan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi Pada Subbidang
Evaluasi Kebijakan Utilitas, diharapkan
mampu
membantu terlaksananya berbagai program bidang Utilitas yang ada di tahun
2015. 2.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Menelaah dan menganalisis data dan informasi terkait bahan penyiapan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Utilitas (khususnya terkait managemen pengelolaan sampah organik, dan secara umum terkait limbah, saluran drainase dan utilitas lainnya) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar semua pekerjaan dapat di selesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.
2.2.
Sasaran a. Teridentifikasinya kondisi terkini dan permasalahan sektor Utilitas di Indonesia; 3
b. Tersedianya
bahanfdatalinformasi
terkait
pelaksanaan
kegiatan
pemantauan dan evaluasi dengan KementerianlLembaga teknis yang terkait; c. Terlaksananya
sosialisasi
rekomendasi
kebijakan
sebagai
hasil
pemantauan dan evaluasi bidang utilitas secara berkelanjutan. baik dengan pemerintah pusat, daerah serta stakeholders terkait di seluruh wilayah Indonesia; d. Tersedianya hasil kerja kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta
monitoring.
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
kebijakan di bidang Utilitas.
3.
Keluaran Laporan akhir kegiatan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas
4.
Ruang Lingkup Pekerjaan a. Membantu
mengumpulkan
bahan-bahan
Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas
kerja
terkait
kegiatan
sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; b. Membantu
menganalisa
serta
menelaah
bahan-bahan
penyiapan
penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi terkait dengan permasalahan dan
pelaksanaan
kegiatan di bidang
Utilitas
(khususnya
terkait
managemen pengelolaan sampah organik. dan secara umum terkait limbah. saluran drainase dan utilitas lainnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas; c. Membantu
melakukan
telaahan
staf
terkait
permasalahan
dan
pelaksanaan kegiatan di bidang Utilitas (khususnya terkait managemen pengelolaan sampah organik. dan secara umum terkait limbah, saluran drainase dan utilitas lainnya) sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
4
e. Memberikan
saran
berdasarkan
pelaksanaan
tugas
dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Utilitas; f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
5.
Kebutuhan dan Kuallfikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan satu Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi pada Subbidang
Evaluasi Kebijakan
Utilitas yang
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasll kerja.
Kualifikasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi terdiri dari:
a. Kualifikasi Teknis 1. PriaNVanita, usia min 23 th dan max 36 th; 2. Pendidikan S1 jurusan Teknik lingkunganl Teknologi Pertanianl Ekonomil IImu Hukum; 3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan IPK 2.75 (skala 4.00); 4. Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office; 5. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.
b. Kualifikasi Administrasi 1. Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; 2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Surat Lamaran lengkap beserta Pas Foto 4 x 6 (1 lembar).
6.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan. dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan mulai dari 1 Februari - 31 Desember 2015.
5
.
,
• 7.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis
Ekonomi
pada
Subbidang
Evaluasi
Kebijakan
Utilitas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, ~ lJanuari
2015
Asisten Oeputi Telematika dan Utilitas
Ir. Eddy Satriya, M.A
" KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA
PENDUKUNG
AHLI
ANALISIS
EKONOMI
SUBBIDANG EVALUASI KEBIJAKAN TELEMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2015
PADA
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika
1.
Pendahuluan Ketersediaan mendasar
dimana
pembangunan
di
infrastruktur saat bidang
ini
telematika
Indonesia
tersebut
untuk
terus
merupakan
kebutuhan
berupaya
melakukan
meningkatkan
daya
saing
perekonomian guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 240 [uta jiwa dan tingkat penetrasi telekomunikasi yang masih rendah merupakan pasar telekomunikasi yang sangat potensial. Penyusunan Nasional Broadband Plan dalam sektor telematika harus dilakukan sebagai upaya peningkatan akses/jaringan internet dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi disegala bidang. Pelaksanaan pemerataan akses telematika hendaknya berpedoman kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada diantaranya terhadap Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum, UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU no. 14 thun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Palapa Ring sebagai salah satu program flagship DeTIKNas, Program
usa
(Universal Service
Obligation) dan juga Jardiknas. Berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang telematika tersebut tentunya akan terus bergulir bila tidak dilakukan langkah kongkrit dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadl. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini adalah langkah awal untuk mengidentiftkasi lebih jauh permasalahan yang terjadi, agar kebijakan yang telah disusun dapat berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran
2
serta sumber daya dan dana yang dikeluarkan dapat digunakan secara optimal. Guna mendukung jalannya
pemerataan
akses
tersebut
maka
diperlukan program pemantauan dan juga evaluasi ke daerah-daerah terhadap kebijakan-kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
apakah telah dijalankan seoptimal mungkin ataukah belum oleh Pemerintah Daerah.
2.
Tujuan dan Sasaran
2.1.
Tujuan Membantu menelaah dan menganalisis data dan informasi terkait bahan penyiapan
penyelenggaraan
monitoring
dan evaluasi
terkait
dengan
permasalahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasil guna.
2.2.
Sasaran a. Teridentifikasinya kondisi terkini dan permasalahan sektor Telematika di Indonesia; b. Tersedianya
bahan/data/informasi
terkait
pelaksanaan
kegiatan
pemantauan dan evaluasi dengan Kementerian/Lembaga teknis yang terkait c. Terlaksananya
sosialisasi
rekomendasi
kebijakan
sebagai
hasil
pemantauan dan evaluasi bidang telematika secara berkelanjutan, baik dengan pemerintah pusat, daerah serta stakeholders terkait di seluruh wilayah Indonesia; d. Tersedianya hasil kerja kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta
monitoring.
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
kegiatan
kebijakan di bidang Telematika
3.
Keluaran Laporan akhir kegiatan Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika
3
•
4.
Ruang Lingkup Pekerjaan a. Membantu
mengumpulkan
bahan-bahan
kerja
terkait
kegiatan
Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas; b. Membantu
menganalisa
serta
menelaah
bahan-bahan
penyiapan
penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi terkait dengan permasalahan dan pelaksanaan
kegiatan di bidang Telematika
sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar memperlancar pelaksanaan tugas; c. Membantu
melakukan
telaahan
staf
terkait
permasalahan
dan
pelaksanaan kegiatan di bidang Telematika sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka penyelesaian tugas; d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika agar hasil telaahan dapat bermanfaat; e. Memberikan
saran
berdasarkan
pelaksanaan
tugas
dan
pemanfaatannya untuk disampaikan kepada Kepala Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika; f.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
5.
Kebutuhan dan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan satu Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasi Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi terdiri dari: a. Kualifikasi Teknis 1) Pria/wanita, usia min 23 th dan max 35 th; 2) Pendidikan minimal S1 (atau setara) jurusan Teknik ElektrolTeknik Telekomunikasi/Sistem dan Teknologi Informasi; 3) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi, dengan IPK minimal 2.75 (skala 4,00); 4) Mampu mengoperasikan seluruh program Microsoft Office; 5) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim. 4
••
•
b. Kualifikasi Administrasi 1) Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010; 2) Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); 3) Surat Lamaran beserta Pas Foto 4 x 6 (1 lembar).
6.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari - 31 Desember 2015.
7.
Pembebanan Biaya Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Ahli Analisis Ekonomi pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.
Jakarta, l.l...Januari 2015 Asisten Deputi Telematika dan Utilitas
Ir. Eddy Satriya, M.A
5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kerangka Acuan Kerja TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI (CARAKA) PADA SUBBIDANG EVALUASI KEBIJAKAN TELEMA TIKA
TAHUN ANGGARAN 2015
,
-------
.----~-.-
--
-_._-
KERANGKA ACUAN KERJA
Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka) Pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika 1.
Pendahuluan Ketersediaan mendasar
dimana
infrastruktur saat
ini
telematika
Indonesia terus
merupakan
kebutuhan
berupaya
melakukan
pembangunan di bidang tersebut untuk meningkatkan daya saing perekonomian guna mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerataan akses telematika hendaknya berpedoman kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada diantaranya terhadap Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum, UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU no. 14 thun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Palapa Ring sebagai
salah satu program flagship OeTIKNas, Program
usa
(Universal Service
Obligation) dan juga Jardiknas. 8erbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang telematika tersebut tentunya akan terus bergulir bila tidak dilakukan langkah kongkrit dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi lebih jauh permasalahan yang terjadi, agar kebijakan yang telah disusun dapat berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran serta sumber daya dan dana yang dikeluarkan dapat digunakan secara optimal. Guna
mendorong
serta
mendukung
terlaksananya
kegiatan
Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika maka dibutuhkan Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka). Dengan tersedianya Caraka diharapkan mampu membantu terlaksananya berbagai program di bidang telematika.
2.
Tujuan dan Sasaran
2
------
_-----
2.1.
---
Tujuan Melaksanakan pengiriman surat ke alamat yang dituju baik secara langsung
maupun
pengiriman,
serta
melalui faximile, membantu
surat
menyiapkan
elektronik, berbagai
dan
jasa
kegiatan
pengadministrasian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, agar kegiatan di lingkungan Asisten Oeputi Telematika dan Utilitas dapat berjalan dengan lancar.
2.2.
Sasaran 1. Tersedia dan terpeliharanya bahan dan alat kerja di lingkup Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika 2. Terlaksananya fungsi dan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku 3. Tersedianya basil kerja kegiatan di lingkup Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika
3.
Keluaran Laporan akhir kegiatan Tenaga pendukung administrasi (Caraka) pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika.
4.
RuangLingkup Pekerjaan a. Menerima suratldokumen yang telah dibukukan dalam buku ekspedisi untuk dikirim agar dapat diproses lebih lanjut. b. Membantu persiapan kegiatan rapat, FGD, workshop ataupun seminar terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kegiatan administrasi di lingkup kegiatan Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika. c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5.
Kebutuhandan Kualifikasi Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan satu Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka) pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja.
3
,_
Kualifikasi
Tenaga
Pendukung
Administrasi
(Caraka)
pada
Subbidang
Evaluasi Kebijakan Telematika terdiri dari: a. Kualifikasi Umum 1. Wanita, usia min 20 th dan max 35 th; 2. Lulusan SMU atau sede rajat; 3. Memiliki motivasi kerta yang baik; 4. Mampu mengoperasikan computer (MS Office); 5. Berkelakuan baik, rajin, dan teliti: 6. Memiliki
pengalaman
kerja
minimal
1 tahun
di
Kementerianl
Lembaga. b. Kualifikasi Administrasi 1. Memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 54/2010;
2. Daftar Riwayat Pekerjaan (Curriculum Vitae); 3. Surat Lamaran lengkap beserta Pas Foto 4 x 6 (1 lembar). 4. Bukti kontrak sebelumnya. 6.
Durasi I Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu yang dipertukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal1 Februari - 31 Desember 2015. 7.
Pembebanan Biaya
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi (Caraka) pada Subbidang Evaluasi Kebijakan Telematika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Jakarta, 'll..Januari 2015 Asisten Oeputi Telematika dan Utilitas
Ir. Eddy Satriya, M.A
.4
