KONVERSI LKPD VERSI PP NO. 24 TAHUN 2005 MENJADI LKPD VERSI PP NO. 71 TAHUN 2010 (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) Neni Nurhayati Dosen Universitas Kuningan
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konversi LKPD di Pemerintah Kabupaten Kuningan dari LKPD yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian dilakukan pada LKPD Kabupaten Kuningan periode tahun 2011 dan 2012 yang telah diaudit. Penelitian ini menggunakan tes artikulasi, persamaan akuntansi, dan konversi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Cash Toward Accrual Basic menjadi Accrual Basic sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. LKPD Kabupaten Kuningan tahun anggran 2012 versi PP Nomor 24 Tahun 2005 setelah dikonversi sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 belum sesuai, karena jumlah nominal ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak sama dengan jumlah nominal ekuitas pada Neraca, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca pada LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 belum mempunyai keterkaitan yang tepat. PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu mengacu pada penerapan Good Governance, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi dibidang pengelolaan atau manajemen keuangan negara. Reformasi manajemen keuangan negara merupakan suatu agenda yang secara continue terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 36 ayat 1 mengamanatkan penerapan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja yang dimulai pada tahun anggaran 2008 dan akan diadopsi penuh pada tahun 2015. Penyebab penerapan penuh basis akrual ini baru dimulai tahun 2015 yaitu supaya aparatur pemerintah pusat maupun daerah mempersiapkan migrasi dari pencatatan LKPD basis CTA (Cash Toward Accrual)
menjadi basis akrual. Selanjutnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komisi standar akuntansi pemerintahan (KSAP). Dengan harapan mampu meningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah sehingga mampu untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Akrual yaitu PP No. 71 Tahun 2010 menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang saat ini masih berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, komponen Laporan Keuangan Pokok terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut Van Der Hoek (2005) dalam Saraswati (2011), Akuntansi berbasis akrual telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan membawa manfaat. Manfaat akuntansi berbasis akrual antara lain: Mendukung manajemen kinerja; Menfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik; Memperbaiki pengertian akan biaya program; Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya; Meningkatkan pelaporan keuangan; Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas). Kabupaten Kuningan adalah Pemerintah Daerah yang sampai saat ini masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 pada laporan keuangannya. Dikarenakan PP Nomor 71 Tahun 2010 ini mengamanatkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2010 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, sedangkan LKPD masih disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005, maka pemerintah daerah perlu membuat LKPD berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 sejak tahun anggaran 2010. Hal tersebut dapat dilakukan dengan teknik melakukan konversi LKPD versi PP NO. 24 Tahun 2005 menjadi PP No. 71 Tahun 2010. Sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut dari menteri dalam negeri dan buletin teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait konversi laporan keuangan sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 ke laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 (Saraswati:2011). Oleh karena itu dibutuhkan uji coba (simulasi) penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk mengetahui hasil akhir Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian mengenai laporan keuangan sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 dan laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu Saraswati (2011). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam recognition, measurement, dan disclosure pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti bermaksud ingin melakukan uji coba (simulasi) penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011-2012 yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 ke Laporan Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul : “Konversi LKPD versi PP No 24 Tahun 2005 menjadi LKPD versi PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan)”
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2009:31), metode deskriptif yang dilakukan adalah melalui pendekatan survey yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Dalam penelitian ini metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan penerapan model pencatatan cash toward accrual basic dan accrual basis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010. Sasaran dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Objek Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi data sekunder. Penelitian ini membutuhkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011-2012. PEMBAHASAN
Konversi LKPD versi PP No 24 Tahun 2005 menjadi LKPD versi PP No. 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 20112012 Konversi LKPD berbasis Cash Toward Accrual menjadi Accrual berarti langkahlangkah yang dilakukan untuk menghasilkan LKPD sesuai SAP versi PP No. 71 tahun 2010. Berikut penulis jabarkan hasil konversi LKPD versi PP No 24 Tahun 2005
menjadi LKPD versi PP No. 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2012. 1.
Dilakukannya penambahan-penambahan akun-akun yang harus disajikan pada LKPD versi PP No. 71 Tahun 2010 yang selama ini tidak terdapat pada LKPD menurut versi PP No. 24 Tahun 2005 dikarenakan metode pencatatan yang digunakan berbeda.
2.
Format LKPD untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan struktur anggaran yang sama yang terdiri dari struktur pendapatan, struktur belanja, struktur transfer, dan struktur pembiayaan
3.
Format LKPD untuk neraca menurut menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki struktur yang sama, yaitu dengan menggunakan klasifikasi lancar dan non-lancar. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam pengklasifikasian ekuitasnya. Ketika mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 ekuitas dibedakan menjadi 3 pengklasifikasian yaitu : Ekuitas Dana Lancar (EDC), Ekuitas Dana Investasi (EDI), da Ekuitas Dana Cadangan (EDC), pada format LKPD menurut PP No. 71 Tahun 2010 ekuitas ini tidak diklasifikasikan lagi tetapi dicatatkan dalam satu akun yaitu Ekuitas Dana.
4.
Format LKPD sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005 laporan arus kas di klasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Sedangkan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 , laporan arus kas di klasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
5.
Dilakukan nya pembuatan 3 laporan keuangan yang sebelumnya tidak terdapat pada LKPD menurut PP No. 24 Tahun 2005 tetapi harus disajikan menurut PP N0. 71 Tahun 2010 seperti : Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldi Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
6.
Jumlah nominal akun Saldo Akhir Kas di Kas Daerah pada Neraca sama dengan Jumlah Nominal Akun Saldo Akhir Kas di Kas Daerah pada Laporan Arus Kas.
7.
Jumlah Nominal Akun Ekuitas pada Neraca berbeda dengan jumlah nominal Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat perhitungan Beban Penyusutan pada LKPD Kabupaten Kuningan sehingga Surplus/Defisit Operasional pada Laporan Operasional berpengaruh pada Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan ekuitas.
8.
Jumlah nominal akun SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran sama dengan jumlah nominal akun SiLPA pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
9.
LKPD Kabupaten Kuningan tahun anggran 2012 versi PP Nomor 24 Tahun 2005 setelah dikonversi sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 belum sesuai, karena jumlah nominal ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak sama dengan jumlah nominal ekuitas pada Neraca, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca pada LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 belum mempunyai keterkaitan yang tepat.
10.
Akun yang dapat ditambahkan sebagai penyeimbang agar jumlah nominal ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan jumlah nominal ekuitas pada Neraca yaitu dengan menambahkan akun Penyesuaian Akibat Konversi pada komponen Laporan Perubahan Ekuitas.
KESIMPULAN LKPD Kabupaten Kuningan tahun anggran 2012 versi PP Nomor 24 Tahun 2005 setelah dikonversi sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 belum sesuai, karena jumlah nominal ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak sama dengan jumlah nominal ekuitas pada Neraca, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca pada LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 belum mempunyai keterkaitan yang tepat. SARAN
1.
2.
Bagi pemerintah Kabupaten Kuningan, agar segera mempersipakan infrastruktur Sumber Daya Manusia yang benar-benar kompeten dalam membuat LKPD karena kerap kali peraturan tentang format pelaporan keuangan mengalami perubahan terkait implementasi PP No. 71 tahun 2010. Bagi akademisi seharusnya memberikan perhatian lebih, baik dengan memberikan bantuan atau dukungan teknis terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Erlangga. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Jakarta. Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Rusmana, Oman. 2007. Materi Akuntansi Pemerintahan. Universitas Jenderal Soedirman. Tidak Dipublikasikan. Saraswati, esti (2011). Konversi LKPD Berbasis Cash Toward Accrual menjadi Accrual. Sugiono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV. Alfabeta
