BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah yang menggantikan PP No. 24
Tahun
2005 akan
memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
kualitas
pertanggungjawaban
pemerintah. Setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini bisa dikatakan sebagai penyempurnan SAP Basis Kas Menuju Akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk
1
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas. Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa: a. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (2011), dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat: 1. menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas –aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya; 2. memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
2
3. menunjukkan
posisi
keuangan
pemerintah
dan
perubahan
posisi
keuangannya; 4. memberikan
kesempatan
pada
pemerintah
untuk
menunjukkan
keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; 5. bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 secara rinci maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 yang mewajibkan seluruh lembaga Pemerintah mulai pusat sampai daerah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Jika pada SAP berbasis kas menuju akrual pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dengan basis kas, serta aset, utang, dan ekuitas dana diakui dengan basis akrual. Sedangkan pada SAP berbasis akrual pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD. Dengan adanya perubahan basis ini maka dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah dibutuhkan beberapa perubahan dalam sistem organisasi, baik pada Pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan ini dikeluarkan dengan harapan agar Pemerintah memiliki satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara sehingga dapat menselaraskan Laporan Keuangan Pemerintah dan juga diharapkan untuk bisa menjaga aset-aset yang sesuai
pada
pos-posnya
masing-masing.
Pemerintahan yang lebih baik nantinya.
3
Sehingga
dapat
mewujudkan
Setelah sekian lama Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis kas, secara bertahap dilakukan persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan menerapkan basis kas menuju akrual. Sebelumnya akuntansi berbasis akrual diberikan waktu untuk segera diimplementasikan paling lama tahun 2008 atau lima tahun setelah Undang-Undang tentang Keuangan Negara ditetapkan. Namun disebabkan tidak mudah mengubah kebiasaan lama dari basis kas dan lebih kompleksnya basis akrual maka Pemerintah memperpanjang masa transisi hingga tahun 2015.Untuk itu, Pemerintah perlu mempersiapkan beberapa infrastruktur pendukung agar proses pengimplementasian basis akrual dapat berjalan lancar dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diteruskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2014 Yogyakarta merupakan salah satu kota yang pada akhirnya akan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan menyajikan tantangan baru, untuk itu agar proses penerapannya dapat berjalan dengan baik perlu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta harus menerapkan SAP pada masing masing SKPD yang ada. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi dan pengembangan SDM dalam strategi penerapan SAP berbasis akrual. Pembuatan laporan keuangan dikerjakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat
4
Daerah Kota Yogyakarta, namun dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Yogyakarta hanya Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Bidang Pelaporan yang membuat kompilasi laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan mempunyai peran penting untuk membuat laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta mempuyai misi untuk meningkatkan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga pada tulisan ini penulis akan melakukan analisis mendalam pada pos Pendapatan. Perubahan sistem akuntansi dari kas menuju akrual ke sistem akuntansi berbasis akrual ini merupakan hal yang baru. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang baru. Perubahann ini memungkinkan adanya salah pencatatan. Pada sistem akuntansi kas menuju akrual pendapatan dicatat pada saat kas dikeluarkan namun pada sistem akuntansi berbasis akrual pendapatan dicatat saat terjainya transaksi. Kemungkinan kesalahan yang terjadi pada pencatatn pendapatan pada DPDPK Kota Yogyakarta ini yaitu pendapatan hanya diakui saat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sudah diterima padahal saat diterbikan Surat Ketetapan Pajak Daerah sudah diakui sebagai piutang pajak. Selain itu kesalahan pencatatan yang bisa terjadi yaitu saat adanya tunggakan-tunggakan pajak saat dibayar tidak mengurangi piutang hanya menambah kas dan pendapatan. Padahal tunggakan-tunggakan pajak tersebut merupakan piutang karena sebelumnya sudah diterbitkan Surat
5
Ketetapan Pajak Daerah. Kesalahan- kesalahan ini tentunya terjadi karena masih menggunakan pencatatan yang lama. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta”. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas
maka perlu
dilakukan kajian terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010, sejauh manakah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual sehingga rumusan masalah yang akan penulis buat adalah sebagai berikut : “Apakah penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sesuai dengan SAP berbasis Akrual ( PP No. 71 Tahun 2010).” 1.3
Batasan Masalah Batasan masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitian Tugas Akhir
adalah : 1. Penelitian ini difokuskan pada Sistem pelaporan akuntansi pendapatan yang diterapkan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 2. Kesesuaian penerapan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Akuntansi Pendapatan Kota Yogyakarta
6
3. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta bagian Pembukuan dan Pelaporan. 1.4
Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan SAP berbasis Akrual ( PP No. 71 Tahun 2010). 1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :
a. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan. b. Bagi Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan. c. Bagi Pihak Lain Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada pihak lain mengenai Dinas
7
Pajak dan pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. 1.6
Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN Membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam Bab ini Membahas mengenai Kondisi Umum tentang Standar Akuntansi Pendapatan Basis Akrual, Kerangka Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian yang Penulis gunakan. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi Analisis dan Pembahasan mengenai penerapan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pendapatan pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaporan pelaksanaan berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD. Kemudian dihubungkan dan disesuaikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.
8
