BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sejarah koperasi di dunia berawal pada pertengahan abad 18 dan awal abad
19 di Inggris. Perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris tahun 1770 yang menggantikan tenaga manusia dengan mesin-mesin industri yang berdampak pada semakin besarnya pengangguran hingga revolusi Prancis tahun 1789. Peristiwa besar ini berawal dengan tujuan untuk menumbangkan kekuasaan raja yang feodalistik, tetapi berakibat memunculkan hegemoni baru dari kaum kapitalis. Semboyan revolusi Prancis yang berisi Liberte, Egalite, dan Fratenite (kebebasan, persamaan, persaudaraan) yang dikobarkan selama revolusi untuk mengobarkan semangat revolusi menjadi berubah tanpa tanpa sedikitpun memberi dampak perubahan pada kondisi ekonomi rakyat. Manfaat liberte (kebebasan) hanya menjadi milik mereka yang mempunyai kapital untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Semangat Egalite
dan Fratenite (persamaan dan persaudaraan) hanya menjadi milik
masyarakat dengan strata sosial tinggi (pemilik modal atau kapital). Seperti di Prancis, koperasi juga berdiri di Inggris. Koperasi didirikan di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi yang di pelopori oleh 28 anggota tersebut dapat bertahan dan sukses karena didasari oleh semangat kebersamaan dan kemauan untuk berusaha. Mereka duduk dan menyusun berbagai langkah yang akan dilakukan sebelum membentuk sebuah satuan usaha yang mempu
1
mempersatukan visi dan cita-cita mereka. Koperasi Rochdale memiliki prinsip yaitu : 1. keanggotaan yang bersifat terbuka 2. Pengawasan secara demokratis 3. Bunga yang terbatas atas modal anggota 4. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi 5. Barang-barang hanya dijual sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan harus secara tunai 6. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik 7. Barang yang dijual adalah barang asli dan bukan barang rusak atau palsu; dan Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan Sejarah koperasi di Indonesia berawal dari berdirinya “Hulp en Spaar Bank” pada tahun 1896 yang didirikan oleh R Aria Wiria Atmadja di Purwokerto. Pada awalnya lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membantu pegawai pemerintah pribumi atau pejabat pribumi dalam birokrasi pemerintahan kolonial. Usaha ini dilanjutkan oleh Asisten Residen W.P.D. de Wolf van Westerrode, dan pengembengan koperasi diperluas tidak hanya meliputi kelompok priyayi, melainkan
juga
kelompok
masyakarat
umum
khususnya
petani
(Sunartiningsih,2009:30). Kelebihan dari koperasi daripada bentuk yang lain adalah tidak adanya hubungan majikan dan buruh di dalam koperasi, semuanya adalah anggota yang bekerja untuk kepentingan keberlangsungannya koperasi. Pada koperasi yang
2
yang utama adalah penyelenggaraan keperluan hidup bersama dengan sebaikbaiknya, bukan mengejar keuntungan seperti pada bentuk perusahaan lain, walaupun koperasi mengalami keuntungan, tetapi keuntungan itu bukanlah tujuan yang utama. Pokok persoalan yang menjadi tujuan utama adalah memelihara kepentingan bersama, menyelenggarakan keperluan hidup bersama.Indonesia dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi bangsa lain. Tetapi hal ini dapat diketahui dengan praktek koperasi, karena dengan adanya praktek koperasilah yang dapat membuktikan bahwa koperasi adalah bentuk yang ideal untuk mensejahterakan masyarakat Koperasi adalah buah dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup. Buruh yang miskin dan tani yang miskin itu mempunyai keyakinan, bahwa dengan koperasi mereka dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki nasibnya. Koperasi memiliki rahasia yang terletak pada kemauan bekerja sama untuk memperbaiki keadaan ekonomi bersama. Dasar kerja sama ini adalah self-help dan setia kawan atau solidarity. Dengan koperasi semua orang yang menjadi anggota merasa dirinya menjadi kuat. Dari individu egois menjadi individu sosial yang sadar akan harga dirinya. Dalam koperasi orang tidak kehilangan kepribadiannya, ia tidak lenyap sama sekali kedalam suatu kolektivitas sebagai anggota. Dengan koperasi ia mendapat kesadaran akan harga diri dan kesadaran akan tanggung jawabnya untuk kebahagian dan kesejahteraan seluruhnya (Hatta,1971). Indonesia mempunyai UU tentang koperasi yaitu UU No. 25 tahun 1992, dimana dalam undang-undang tersebut koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
3
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menerapkan kehidupan perkoperasian di Indonesia, berbagai macam tantangan serta hambatan yang berbeda-beda dari tiap era di Indonesia. Koperasi telah banyak berdiri mulai dari koperasi yang didirikan oleh negara pada era Orde Baru seperti Koperasi Unit Desa maupun koperasi yang memang didirikan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga telah banyak koperasi berdiri jatuh dan bangun dari tahun ke tahun memiliki ceritanya masing-masing dalam perkembangan kehidupan berkoperasi masyarakat serta koperasi itu sendiri. Daerah Provinsi DI Yogyakarta yang merupakan bagian dari salah satu Provinsi di Indonesia ini juga memiliki banyak koperasi baik yang masih ada maupun sudah hanya tinggal namanya saja. Salah satu koperasi yang ada di daerah Yogyakarta ini adalah koperasi Wisata Mina Bahari 45, sebuah koperasi dalam bentuk jasa yang berada di daerah Bantul ini adalah koperasi yang cukup lama sudah berdiri. Koperasi Wisata Mina Bahari 45 berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 2000 dengan kedudukan di Komplek TPI Depok Parangtritis, Kretek Bantul DI Yogyakarta dengan berbadan hukum NO: 121/BH/KDK-12-1/VI/2000. Berdasarkan data dari dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten Bantul Prov DIY, koperasi Mina Wisata Bahari 45 adalah salah satu koperasi yang memiliki prestasi, selain memiliki prestasi dalam artian prestasi menurut pemerintah, koperasi ini memiliki progres perkembagan yang cukup baik dalam artian cenderung meningkat terutama dalam jumlah anggotanya.
4
Koperasi Wisata Mina Bahari 45 yang berada di pantai Depok, Bantul. Koperasi ini adalah sebuah koperasi yang beranggotakan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di sekitar pantai Depok khususnya nelayan yang menjadi anggota dari TPI Mina Bahari 45 serta petani di sekitar desa Parangtritis. Secara historis koperasi ini adalah koperasi yang didirikan oleh warga masyarakat yang bertempat tinggal disepanjang daerah pantai parangtritis hingga pantai depok. Koperasi berada di sebuah area kegiatan ekonomi yang bernama Pantai Depok, berbagai macam kegiatan ekonomi dilakukan oleh berbagai macam pelaku ekonomi, baik itu nelayan, pedagang dan petani. Pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi di Pantai Depok ini membuat warga di daerah tersebut mendirikan sebuah lembaga keuangan yaitu koperasi, koperasi tersebut diberi nama Koperasi Wisata Mina Bahari 45. Berasal dari sebuah tempat pelelangan ikan yang beranggotakan beberapa kumpulan nelayan, terus berkembang dan akhirnya membuat sebuah koperasi yang bernama Koperasi Wisata Mina Bahari 45, koperasi ini pada awal pendiriannya tahun 2000-an hanya beranggotakan sekitar 20an orang yang semuanya adalah nelayan, koperasi ini terus berkembang yang sampai sekarang berjumlah sekitar 800an orang dan beranggotakan tidak hanya nelayan tetapi juga orang-orang yang berkegiatan di sekitar pantai Depok. Selain itu koperasi Wisata Mina Bahari 45 ini juga yang pada awalnya hanya memiliki unit usaha simpan pinjam dan TPI terus berkembang yang sampai sekarang memiliki beberapa unit usaha tambahan. Melalui unit-unit usaha yang dimiliki koperasi ini memiliki tujuan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Selain itu koperasi
5
juga berfungsi sebagai wadah para nelayan, dan warga sekitar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka disekitar pantai. Sebagai sebuah koperasi, tentunya kerjasama merupakan sebuah hal lumrah yang dilakukan oleh para anggota koperasi dalam kehidupan berkoperasi. Jumlah anggota koperasi yang semakin bertambah dari tahun ke tahun serta berkembangnya unit-unit usaha yang dimiliki koperasi, membuat sebuah pertanyaan muncul, mengapa koperasi dapat berkembang. Salah satu dasar dari jalannya sebuah koperasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh anggotanya dalam kegiatan ekonominya, baik langsung maupun tidak langsung. Namun kerjasama yang seperti apakah yang mereka lakukan, bagaimana mereka memaknai dari kerjasama yang mereka lakukan itu serta bagaimana bentuk kerjasama yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi mereka. Dalam penelitian ini hal yang menjadi poin utama adalah kerjasama. Bentuk kerjasama yang seperti apa yang mereka lakukan, hingga pemaknaan terhadap kerjasama itu sendiri. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan pertanyaan utama dalam
penelitian ini 1. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi diantara sesama anggota koperasi? 2. Bagaimana anggota memaknai kerjasama dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam koperasi?
6
1.3
Keaslian Penelitian Sepengetahuan peneliti bahwa penelitian yang meneliti tentang konsep
kerjasama dalam kegiatan ekonomi koperasi ini belum ada. Adapaun ketika peneliti mencari informasi mengenai penelitian tentang koperasi di link Garuda Dikti, tentang jurnal dan hasil-hasil penelitian. Penelitian tentang koperasi berfokus kepada analisa kinerja seperti yang telah dilakukan oleh Eling Purwanto dengan Judul penelitiannya “Analisis kinerja koperasi pada Koperasi Serba Usaha Karyawan UNSOED (KOSUKU) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto” dari Universitas Jenderal Soedirman, penelitian ini berfokus kepada kinerja dari koperasi fungsional dengan objek penelitian koperasi pegawai di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Selain itu juga penelitian yang sama tentang analis kinerja koperasi yang dilakukan oleh Diyah Astuti dengan judul penelitiannya “ANALISIS KINERJA KOPERASI, ASPEK KERJASAMA ANTAR KOPERASI DAN KEPEDULIAN TERHADAP KOMUNITAS PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANDAYANI SEMARANG” dari Universitas Negeri Semarang dengan fokus penelitian terhadap aspek kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas yang terdapat pada koperasikoperasi tersebut. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah aspek kerjasama koperasi terhadap komunitas pada koperasi.
7
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para anggota
dari koperasi Wisata Mina Bahari 45 dalam memaknai kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama yang para anggota koperasi lakukan dalam kegiatan ekonomi mereka. 1.5
Tinjauan Pustaka
1.5.1. Teori Tindakan Kolektif Teori tindakan kolektif (collective action) pertama kali diformulasikan oleh Mancur Olson (1971), khususnya saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan (interest groups). Teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah penunggang bebas (free-rider) dan mendesain jalan keluar bersama (cooperative solutions) bagi pengelolaan sumber daya bersama (common resources) atau penyediaan barang-barang publik (public goods). Menurut Olson, determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama adalah ukuran (size), homogenitas (homogenity), dan tujuan kelompok (purpose of the group). Teori ini sudah mapan dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan yang bersinggungan dengan manajemen sumber daya bersama, seperti air, perikanan, tanah, hutan, dan lain-lain. Di masa lalu, solusi atas persoalan tersebut, yang dikenal dengan istilah “tragedy of the commons” (yang disusun oleh Hardin), dilakukan dengan cara memformulasikan dan menegakkan hak kepemilikan (property rights). Tapi, dalam beberapa studi yang baru, kesepakatan kelembagaan lokal, (local institutional arrangements), misalnya tradisi dan konvensi sosial, dapat dipakai
8
pula untuk mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya alam secara efisien (Kherallah dan Kirsten, 2001 dalam Erani Yustika, 2012). Berdasarkan kepada postulat Olson diatas, maka tindakan yang disebut dengan tindakan kolektif akan bekerja secara maksimal tergantung dari ketiga determinan tersebut. Secara hipotetik, semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan (interest group), maka makin sulit bagi kelompok tersebut untuk menegosiasikan kepentingan diantara anggota kelompok, demikian juga sebaliknya. Artinya, kelompok yang dibangun dengan ukuran yang kecil (small group) dimungkinkan bekerja lebih efektif. Selanjutnya, keragaman kepentingan anggota kelompok juga sangat menentukan keberhasilan tindakan kolektif. Semakin beragam kepentingan anggota kelompok, maka semakin rumit memformulasikan kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya sendiri-sendiri, demikian sebaliknya. Jadi, disini homogenitas kepentingan diandaikan akan lebih memudahkan kerja suatu kelompok. Terakhir, tujuan kelompok harus dibuat secara fokus dengan mempertimbangkan kepentingan semua anggota. Tujuan kelompok yang luas, di samping kabur juga berpotensi memecah kesatuan antar anggota sehingga dukungan terhadap tindakan bersama menjadi lemah. Tentu saja keadaan tersebut harus dihindari dalam sebuah kelompok (Yustika, 2012:86-87). Salah satu titik kritis dari tindakan kolektif adalah adanya kemungkinan pihak yang kecil (small) akan mengeksploitasi pelaku yang besar (great), seperti yang disinyalir oleh Olson (2002:29). Kelihatannya ini aneh, tapi sebetulnya hal semacam itu biasa terjadi, khususnya dalam akivitas politik, sehingga sampai
9
muncul istilah “tirani minoritas”. Jika ini yang terjadi, maka memang lebih baik bila kepentingan suatu kelompok bersifat homogen. Dari beberapa tindakan kolektif yang dilakukan, terdapat beberapa situasi yang membutuhkan tindakan kolektif agar dapat menyelesaikan persoalan. Pertama, sistem untuk mengelola sumber daya bersama (common-pool resources), seperti perikanan, sumber daya air yang dikelola melalui sistem irigasi, atau padang rumput. Kedua, sistem untuk mengontrol perilaku (controlling behavior), misalnya norma-norma sosial melarang eksploitasi atau perilaku merusak (predatory behavior). Ketiga, perubahan-perubahan sosial semacam revolusi atau perubahan perlahan (modest changes) dalam kebijakan publik. Ketiga situasi tersebut mempersyaratkan adanya tindakan kolektif agar kegiatan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien. Bahkan, lebih dari itu, tindakan bersama menjadi krusial sebagai instrumen mencegah konflik dan kemungkinan dieksploitasinya salah satu atau beberapa pihak dalam kegiatan tersebut. Ini semua menjadi argumentasi penting perlunya kehadiran tindakan kolektif dalam pemecahan masalah kegiatan ekonomi (Yustika, 2012:88). Deskripsi di atas sekurangnya menyumbangkan tiga karakterisktik esensial yang perlu dipetakan dengan jelas. Pertama, barang dan jasa yang diproduksi bersama, jika tidak maka tindakan kolektif tidak dibutuhkan . Kedua, produksi memberikan laba kepada semua anggota kelompok, sehingga tidak mungkin mengeluarkan anggota yang gagal berkontribusi dalam aktivitas produksi. Ketiga, produksi dalam barang-barang publik menyertakan biaya. Ketika ketiga kondisi tersebut eksis, maka anggota kelompok pasti akan bertemu dengan problem
10
penunggang bebas (free-riders problem), yakni mereka yang tidak memperoleh beban (biaya) dari tindakan kolektif tapi masih menerima benefitnya. Konsentrasi terhadap free-riders tersebut merupakan pangkal dari persoalan yang menyelimuti sebuah kelompok atau kepentingan. Dalam posisi ini, tindakan kolektif bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah free-riders, tetapi dapat pula tindakan kolektif sebagai sumber munculnya free-riders. Dalam preposisi yang pertama, mereka yang dirugikan dari keberadaan free-riders menggalang kekuatan yang berujung kepada tindakan kolektif, misalnya melakukan eksklusi kepada free-riders tersebut. Sedangkan dalam preposisi yang kedua, tindakan kolektif yang di desain secara kurang lengkap besar juga peluangnya untuk menciptakan free-riders baru. Misalnya dengan kurang jelasnya tentang aturan main mengenai hukuman dan di dalam kelompok tersebut. Teori tindakan kolektif digunakan untuk melihat kerjasama yang terjadi di koperasi dari sisi kepentingan bersama anggota-anggotanya. Dalam hal ini koperasi sebagai sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi serta memiliki latar belakang berdiri dari koperasi tersebut yang memiliki karakteristik berbeda, antara dari masyarakat dengan yang diintervensi oleh pihak ketiga. Koperasi adalah sebuah wadah bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang bergerak di bidang jasa atau bidang produksi tentunya memiliki tujuan dari pendiriannya. Tujuan yang sama dari anggota-anggotanya ini akan memudahkan koperasi untuk terus berjalan, Tujuan koperasi (kelompok) yang luas, di samping kabur juga berpotensi memecah kesatuan antar anggota koperasi sehingga dukungan terhadap tindakan
11
bersama terhadap tujuan koperasi menjadi lemah. Tentu saja keadaan tersebut harus dihindari dalam sebuah kelompok koperasi. Teori tindakan kolektif dari Mansur Olson, dalam hal ini adalah determinan penting bagi keberhasilan suatu tindakan bersama seperti ukuran, homogenitas, dan tujuan kelompok. Tindakan bersama dalam hal ini adalah tindakan kelompok yang berupa kerjasama dalam melakukan tindakan itu untuk tujuan bersama kelompok. Kerjasama dilihat sebagai sebuah tindakan kolektif yang menentukan apakah sebuah tindakan kolektif tersebut dapat berjalan. Kerjasama daripada anggota-anggota koperasi tersebut yang diperhatikan sebagai dasar untuk melihat bentuk dari kerjasama serta makna kerjasama itu sendiri. Kerjasama yang dilihat melalui ketiga determinan yang telah disebutkan oleh Olson ini kemudian akan dilihat bagaimana arti kerjasama tersebut. 1.5.2. Konsep Koperasi Koperasi secara umum dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, melalui pembentukan koperasi yang dikelola secara demokratis. Terdapat dua pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi. Pertama, menurut Moh Hatta Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungannya. Kedua, menurut ILO Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki
12
kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukan menjadi tujuan utama sebuah koperasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bung Hatta, bahwa yang menjadi utama dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan utamanya, pembentukan dan pengelolaan
koperasi
harus
dilakukan
secara
demokratis
pada
saat
pembentukannya. Koperasi harus dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Kemudian, pada saat pengelolaannya, tiap-tiap anggota koperasi harus turut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Koperasi adalah sebuah konsep yang mengutamakan kerja sama dari kegiatannya, koperasi merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan ekonomi suatu masyarakat. konsep umum yang berlaku di seluruh dunia. Ciri khas koperasi dapat dipandang sebagai jati diri yang sejak
13
kelahirannya hingga dewasa ini tetap eksis meskipun politik, ekonomi, sosial dan budaya di dunia ini mengalami berbagai perubahan. Menurut Ibnoe Sudjono (1997) dalam Sukidjo (2008) yang menjadi ciri dari koperasi secara universal dapat dicirikan ke dalam tiga hal, yaitu: Nilai-nilai sosial merupakan bagian integral prinsip-prinsip koperasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa prinsip-prinsip koperasi yang ditegakkan merupakan
koreksi
terhadap
sistem
kapitalisme
yang
mengagungkan
individualisme, profit motif, kebebasan, serta persaingan. Prinsip-prinsip koperasi juga menolak paham komunisme, yang mengagungkan “sama rasa sama rata”, tidak diakuinya hak milik perseorangan, serta individu merupakan buruh Negara. Nilai-nilai sosial yang dijunjung koperasi merupakan nilai universal antara lain kebersamaan, demokrasi/kesamaan hak, kesejahteraan bersama serta keadilan sosial. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang (people based-association). Koperasi dapat dipandang sebagai perkumpulan dan juga sebagai perusahaan. Koperasi sebagai kumpulan orang inilah yang membedakan dengan perusahaan kapitalistik
sebagai
perusahaan
kumpulan
modal/saham
(capital
based-
corporation). Dalam koperasi yang dipentingkan eksistensi orang-orang dan bukan modalnya. Prinsip-prinsip koperasi merupakan garis pemandu atau penuntun pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, di mana pengendalian dilakukan secara demokratis dan surplus ekonomi dibagikan atas besar-kecilnya jasa anggota terhadap koperasi. Sedangkan surplus ekonomi yang berasal bukan dari anggota
14
tidak boleh dibagikan untuk anggota, melainkan harus digunakan untuk memajukan dan mengembangkan koperasi guna meningkatkan pelayanan kepada anggota. Ide koperasi sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari negara Eropa. Oleh sebab itu, peran koperasi di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Di berbagai Negara, koperasi dijadikan sebagai salah satu bentuk dari suatu badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang, dengan prinsip satu anggota satu suara. Koperasi Indonesia tidak hanya sekedar itu, melainkan masih diberikan peran yang strategis dalam pembangunan yakni sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan. Konsep koperasi merupakan konsep umum dunia, namun ketika koperasi akan diterapkan di Indonesia yang digagas oleh Bung Hatta muncul perbedaan yang mendasar tentang konsep Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia tidak sekedar sebagai badan usaha seperti firma, perseroan terbatas, tetapi koperasi Indonesia merupakan agen pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Koperasi Indonesia mengemban misi untuk masyarakat.
Selain
itu,
koperasi
Indonesia
meningkatkan kesejahteraan mempunyai
peran
untuk
menyebarluaskan jiwa dan semangat koperasi untuk dapat dikembangkan pada perusahaan swasta dan
negara. Adanya perbedaan peran koperasi Indonesia
dengan koperasi di negara lain dilatarbelakangi bahwa koperasi di Indonesia lahir karena adanya kemiskinan struktural, di mana kemiskinan bukanlah merupakan masalah baru bagi Indonesia dan di lain pihak sebagian besar penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia atas peran dan manfaat koperasi
15
untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat dengan cara memberikan contoh untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya koperasi mampu mengelola usaha dengan baik sehingga memberikan kesejahteraan kepada anggota. Koperasi dapat mendidik kesadaran ekonomi dan moral karena berdasarkan atas dua sendi, yaitu solidaritas dan individualitas yang keduanya satu sama lain saling memperkuat, pada akhirnya akan timbul kesadaran akan harga diri. Dalam koperasi solidaritas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis ini dapat terbentuk dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas tersebut, koperasi senantiasa mendidik dalam jiwa manusia untuk tumbuh kembang rasa tanggung jawab sosial. Solidaritas sudah ada dalam masyarakat asia yang asli, Indonesia, solidaritas itu tampak dalam kegiatan gotong royong, tolong menolong tidak hanya dalam ranah publik tetapi juga privat seperti membuat rumah, penguburan dan lain-lain. Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana yang tercermin dalam asas dan prinsip yang dianutnya. Koperasi sebagai sebuah organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan kepentingan yang sama dalam bidang ekonomi terutama untuk meningkatkan kesejahteraannya, tentunya memerlukan sebuah tindakan kolektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam kegiatannya. Mengingat didalam koperasi semua suara anggota adalah memiliki kesamaan hak dalam arti satu
16
anggota memiliki satu suara. Oleh karena itu dalam koperasi diperlukan sebuah kesamaan tujuan atau kolektivitas yang sama dalam tujuannya, semua anggota memiliki tujuan utama yang sama dalam melakukan kegiatan koperasi. Sudah diketahui dari dulu bahwa kerjasama merupakan kebutuhan manusia pada setiap jaman bahkan sudah merupakan fitrah yang melekat pada manusia. Menurut Peter Dorner, melihat adanya beberapa bentuk kerjasama yang satu dengan bentuk yang lain dilihat dari motivasi dan tujuan pembentukan kerjasama itu. Dengan menggunakan kasus usaha tani dia membedakan asal dan motivasi terbentuknya kelompok. Yaitu: 1. Tipe kerjasama yang dibentuk oleh orang-orang yang meyakini bahwa terdapat suatu nilai non-ekonomi yang lebih tinggi daripada nilai ekonomi. Pada akhirnya tujuan orang-orang tersebut lebih ditekankan kepada tujuan non ekonomis itu. Tipe ini biasanya muncul mengikuti adanya proses industrialisasi yang diikuti dengan sistem nilai yang terkandung didalam proses industrialisasi itu. 2. Tipe kerjasama, membentuk kelompok tani oleh keluarga-keluarga tuan tanah yang mampu mengolah tanah tetapi tidak mampu untuk memulai usaha tani secara individual. Adanya kebutuhan yang banyak untuk mengusahakan tanah pertanian menyebabkan secara individual mereka tidak mampu, baik karena masalah permodalan, pengalaman maupun kemampuan mengelolanya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki inisiatif untuk berkoperasi yang diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan yang dihadapinya.
17
3. Usaha tani kolektif yang diorganisasi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi nasionalnya. Pembentukan kelompok tani dalam tipe ini bukan ide dari masyarakat tetapi diprakarsai oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kolektifisasi tanah pertanian di negara yang sudah maju yang diinisiasi oleh pemerintah mempunyai alasan yang berbeda. Kolektifisasi muncul bukan untuk “memeras” sumber daya di sektor pertanian, melainkan untuk mengatasi masalah akibat proses industrialisasi. Industrialisasi yang semakin berkembang menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan membuka
perusahaan-perusahaan
besar
yang
berorientasi
pada
pencapaian keuntungan. Tetapi untuk negara-negara yang tidak secara murni menganut paham bebas itu, pilihannya adalah dibukanya usaha tani oleh negara atau koperasi pertanian. Pilihan pada usaha pertanian oleh negara sering dianggap mahal karena harus menanggung risiko yang ada. Oleh karena itu di banyak negara pilihan terhadap koperasi pertanian banyak dilakukan. 4. Tipe usaha tani kelompok yang diorganisasi oleh para petani agar bisa mendapatkan keuntungan dari usaha besarnya. Keuntungan ini dapat berupa ongkos produksi yang rendah, penggunaan tanah, tenaga kerja, dan modal yang lebih efektif, dan lain-lainnya sehingga dapat memberi penerimaan yang lebih tinggi
18
Dalam penelitian ini melihat sebuah koperasi yang memiliki sejarah pendiriannya dengan masyarakat sebagai aktor utama. Dari koperasi ini, hal yang dilihat adalah kerjasama, kerjasama yang dimaknai oleh anggota berdasarkan perspektif dari anggota koperasi itu sendiri serta bagaimana bentuk kerjasama yang terjadi diantara anggota itu.
19
