BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 1. Pengertian SAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Lingkungan akuntansi pemerintahan sebagaimana yang terungkap di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan: a. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakterisitik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. b. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: 1) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: a) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; b) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; c) Adanya pengaruh proses politik; d) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah. 2) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: a) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, targettarget fiskal, dan sebagai alat pengendalian; b) Investasi dalam asset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;

Universitas Sumatera Utara

c) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2. Sejarah SAP a. Latar Belakang Terbitnya SAP Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. b. Proses Penyiapan SAP Komite standar yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due process. Dalam Pengantar SAP (2005 : 5) dijelaskan tahap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut: 1) Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan yang berkembang yang memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 2) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP


3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

KSAP dapat membentuk Pokja yang bertugas membahas topiktopik yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai instansi yang kompeten di bidangnya. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (best practices), peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh Pokja secara mendalam. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja Draf yang telah disusun oleh Pokja tersebut dibahas oleh anggota Komite Kerja. Pembahasan ini lebih diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi standar akuntansi yang berkualitas. Dalam pembahasan ini tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, Komite Kerja juga melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan persepsi. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft) KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings) Dengar pendapat dilakukan dua tahap, yaitu dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat terbatas dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan untuk memperoleh tanggapan/masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf SAP. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik


dan masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf publikasian. 10) Finalisasi Standar Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa. Finalisasi setiap PSAP oleh seluruh anggota KSAP. c. Penetapan SAP Proses penetapan PP SAP berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden pada tanggal 13 Juni 2005. d. Sosialisasi Awal SAP KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar/diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, training of trainers (TOT), dan lain-lain.

3. Komponen Pernyataan SAP Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat sebelas pernyataan, yaitu: a. Penyajian Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yg ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan


b.

c.

d.

e.

f.

g.

seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos asset, kewajiban dan ekuitas dana. Pengakuan , pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Laporan Realisasi Anggaran Tujuan pernyataan standar ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan. Laporan Arus Kas Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. Catatan Atas Laporan Keuangan Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Akuntansi Persediaan Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi Investasi Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Akuntansi Aset Tetap Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat ( carrying value) asset tetap. Pernyataan Standar ini


h.

i.

j.

k.

mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk: 1) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan ; 2) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca ; 3) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi Akuntansi Kewajiban Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Laporan Keuangan Konsolidasi Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyogyanya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui


pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan atau dapat disebut peningkatan human capital (Usman, 1994; Semiawam, 1994) dalam Estiningsih (2008). Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Tjiptono dan Diana (1995) mengemukakan alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab kebutuhan pendidikan dan pelatihan : 1. Kualitas angkatan kerja yang ada Perhatian terhadap angkatan kerja disini adalah orang-orang yang berharap (calon) menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tugastugas/pekerjaan-pekerjaan baru yang menjadi beban bagi aparat/birokrasi pemerintah akan dipenuhi oleh angkatan kerja tersebut. Oleh karenanya, kualitas angkatan kerja merupakan hal yang penting. Kualitas angkatan kerja mencakup kesiapsediaan dan potensi yang dimilikinya. 2. Persaingan global Semua organisasi, baik sektor privat maupun sektor publik, pada saat ini harus menyadari bahwa mereka tengah menghadapi era baru, globalisasi. Dalam konteks suatu bangsa, pada era ini dimana persaingan yang begitu ketat akan menjadi kendala bagi kemajuan atau bahkan menemui kehancurannya. Agar dapat mampu bersaing dan memenangkan persaingan itu, suatu bangsa harus mempersiapkan diri di semua sektor. Satu hal penting yang menjadi senjata paling ampuh dalam mengantisipasi kecenderungan itu adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Disini peran pen-didikan dan pelatihan sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. 3. Perubahan yang cepat dan terus menerus Perubahan yang berlangsung dalam lingkungan organisasi (birokrasi) pada saat ini begitu cepat dan dinamis. Pengetahuan dan keterampilan sebagai sarana pendukung kinerja organisasi telah berkembang terus menerus tanpa ada yang dapat menghalangi. Dalam lingkungan seperti ini sangat penting memperbaharui kemampuan pegawai secara


konstan. Organisasi yang tidak memahami perlunya pendidikan dan pelatihan tidak akan mungkin dapat mengikuti perubahan tersebut. 4. Masalah-masalah alih teknologi Alih teknologi adalah perpindahan atau transfer teknologi dari satu objek ke objek yang lain. Ada dua tahap dalam proses alih teknologi. Tahap pertama, komersialisasi tek-nologi baru yang dikembangkan di laboratorium riset atau penemu individu. Tahap ini merupakan pengembangan bis-nis dan tidak melibatkan pendidikan dan pelatihan. Tahap kedua, difusi teknologi, dimana terjadi proses pemindahan teknologi yang baru dikomersialkan ke dunia kerja untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing. Difusi teknologi memerlukan pendidikan dan pelatihan. 5. Perubahan keadaan demografi Perubahan keadaan demografi menyebabkan pendidikan dan pelatihan menjadi semakin penting dewasa ini. Kerjasama tim akan menjadi penghalang bila keadaan ini tidak tertanggulangi dalam pelaksanaan tugas organisasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk melatih karyawan yang berbeda latar belakangnya agar dapat bekerjasama secara harmonis. Untuk mengatasi perbedaan budaya, sosial dan jenis kelamin dibutuhkan pendidikan dan pelatihan, komitmen dan perhatian.

Estiningsih (2008) menyatakan bahwa untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment, yang menyangkut tiga aspek, yaitu : 1. Analisis organisasi, untuk menjawab pertanyaan : "Bagaimana organisasi melakukan pelatihan bagi pekerjanya", 2. Analisis pekerjaan, dengan pertanyaan : " Apa yang harus diajarkan atau dilatihkan agar pekerja mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya" dan, 3. Analisis pribadi, menekankan "Siapa membutuhkan pendidikan dan pelatihan apa". Hasil analisis ketiga aspek tersebut dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan atau kinerja pegawai yang ada di organisasi tersebut.

1. Pendidikan Ada beberapa pengertian yang dapat digunakan mendefinisikan pelatihan (training), diantaranya adalah:


a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Mahyuddin (2005), “Pendidikan adalah proses penguasaan sikap dan tata kelakuan seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan cara mendidik” b. Menurut Notoadmodjo (1992), “Pendidikan di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan”. c. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Kurnia (2005), “Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. d. Menurut Miarso dalam Maydina (2007), “Pendidikan adalah pembentukan sikap, penguasaan keterampilan, dan perolehan pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja”.

2. Pelatihan Peningkatan SDM melalui pelatihan (training) sangat penting untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalisme para pegawai (Roesyanto, 2005 : 13). Dalam jangka pendek pelatihan merupakan suatu cara yang cukup strategis dalam membantu upaya peningkatan SDM suatu organisasi baik di pabrik

maupun di kantor. Program pelatihan yang direncanakan dan

berkesinambungan dapat mendorong para pegawai untuk meningkatkan serta mempertahankan profesionalismenya, dan pada akhirnya akan berdampak pada


kinerja mereka dan pada akhirnya akan dapat peningkatan kompetensi dan performa pegawai. Untuk lebih memahami pengertian dari pelatihan maka terdapat beberapa pengertian yang dapat digunakan mendefinisikan pelatihan (training), diantaranya adalah: a. Menurut Ruky (2001) dalam Estiningsih (2008), “Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaannya sekarang dan dalam pekerjaan lain yang terkait dengan yang sekarang dijabatnya, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah team kerja”. b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), “Pelatihan adalah proses melatih; kegiatan atau pekerjaan”. c. Menurut Cross dalam Maydina (2007), “Pelatihan (training) diukur dari apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu menyelesaikan masa pelatihan itu. Training adalah melakukan. Training meningkatkan performance”. d. Menurut Jacius (dalam Estiningsih, 2008), “Training adalah setiap proses dalam mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai agar dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu”. e. Menurut Notoadmodjo (1992), “Pelatihan merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang”. f. Menurut Otto dan Glasser (dalam Martoyo, 1992), “Pelatihan (training) adalah usaha-usaha peningkatan pengetahuan maupun keterampilan pegawai, sehingga didalamnya sudah menyangkut pengertian pendidikan (education)”.


g. Menurut Sikula (1976) dalam Munandar (1978), “Training adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, dimana tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan-tujuan tertentu”. h. Menurut

Westerman

dan

Donoghue

(1992),

“Pelatihan

sebagai

pengembangan secara sistimatis pola sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memadai”. j.

Menurut Miarso dalam Maydina (2007), “Pelatihan adalah peningkatan kemampuan secara khusus dalam suatu lingkungan kerja”.

Selain pengertian dari masing-masing bagian, terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama atau disebut dengan diklat, yaitu : a. Menurut Campbell, Dunnette, Lawler and Weick (1970) dalam Wexley dan Yukl (1976), “ Developing focuses more on improving the decisionmaking and human relations skills of middle and upper level management, while training involves lower level employees and presentation of a more factual and narrow subyect matter”. b. Menurut Notoatmodjo (1992), “Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan aspek kemampuan intelektual dan kepribadian manusia”. c. Menurut Peraturan Pemerintah No.101/2000, “Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”.


d. Menurut Wexley dan Yukl (1976), “Training and development are terms referring to planned efforts designedte facilitate the acquisition of relevant skills, knowledge. And attitudes by or organizational members”. Martoyo (1992) menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan antara pengertian pendidikan dengan pelatihan, namun perlu disadari bersama bahwa baik latihan (training) maupun pengembangan/pendidikan (development), keduaduanya menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam human relation.

3. Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana terungkap dalam Peraturan Pemerintah No.101/2000 : a. Diklat Prajabatan Diklat prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Diklat prajabatan terdiri atas: 1) Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I; 2) Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II; 3) Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III. b. Diklat dalam jabatan Diklat dalam jabatan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan , keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri atas: 1) Diklat kepemimpinan (Diklatpim), yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri atas: a) Diklatpim tingkat IV, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV;


b) Diklatpim tingkat III, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; c) Diklatpim tingkat II, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon II; dan d) Diklatpim tingkat I, yaitu diklatpim untuk jabatan struktural eselon I. 2) Diklat fungsional, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 3) Diklat teknis, yaitu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kedua diklat tersebut (fungsional dan teknis) untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dan instansi teknis yang bersangkutan.

4. Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan program pendidikan dan pelatihan PNS, maka salah satu prasyarat yang perlu dipedomani adalah melakukan

prinsip-prinsip

pendidikan

dan

pelatihan

dengan

senantiasa

menerapkan pendekatan sistem melalui penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien (Najamudin, 2004). Menurut Najamudin (2004) terdapat 4 tahap dalam

pendidikan

dan

pelatihan,

yaitu

perencanaan,

pengorganisasian,

penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi. a. Perencanaan Sebagai tahap awal dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training needs

asessment) dengan mengidentifikasi dan mengukur adanya kesenjangan kemampuan yang secara nyata dikuasai aparatur dengan kemampuan yang seharusnya dikuasai aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan

Training Needs Assesment dapat diketahui jenis pendidikan dan pelatihan apa


yang sesungguhnya sangat dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan merupakan tuntutan tugas pokok dan fungsi tanggung jawab birokrasi di daerah (Revida, 2007). Dessler (1995) membagi dua teknik utama dalam menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, yaitu analisis tugas dan analisis prestasi. 1) Analisis Tugas merupakan suatu studi pekerjaan yang terperinci untuk menentukan jenis keterampilan khusus yang diperlukan pegawai, 2) Analisis Prestasi adalah upaya memverifikasi fakta adanya kemunduran prestasi yang cukup berarti, dan kemudian menentukan apakah kemunduran itu harus diatasi melalui pendidikan dan pelatihan atau dengan cara lain, misalnya mengganti perangkat/peralatan atau memindahkan pegawai yang bersangkutan. b. Pengorganisasian Hasil dari analisis kebutuhan diklat tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun desain program pendidikan dan pelatihan mulai dari penetapan tujuan pelatihan, penetapan kurikulum/silabi, penetapan metode, penetapan peserta dan tenaga pengajar, strategi, evaluasi, maupun sarana dan prasana yangdiperlukan. c. Penyelenggaraan Setelah selesainya penyusunan desain program pendidikan dan pelatihan, maka program pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan. Dengan demikian dapat diharapkan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

benar-benar

merupakan

proses

transformasi

untuk

membentuk aparatur menjadi profesional, memiliki pengetahuan, sikap atau


nilai atau etika pemerintahan yang baik (good governance) dan keahlian yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. d. Monitoring dan evaluasi Kegiatan evaluasi terhadap hasil sebuah program pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui apakah tujuan sebuah program diklat yang telah dilaksanakan tercapai atau tidak. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi umpan balik dalam penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan selanjutnya.

5. Metode Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Estiningsih (2008) menyatakan ada dua strategi pendidikan / pelatihan yang dapat dilakukan organisasi, yaitu metode di luar pekerjaan (off the job side) dan metode di dalam pekerjaan (on the job side). a. Metode di luar pekerjaan (off the job side) Pada metode ini pegawai yang mengikuti pendidikan atau pelatihan keluar sementara dari pekerjaannya, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif. Metode ini terdiri dari 2 teknik, yaitu : 1) Teknis presentasi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan keterampilan baru kepada peserta. Teknik ini dapat dilakukan melalui ceramah biasa, teknik diskusi, teknik pemodelan perilaku (behavioral modelling), model kelompok T, yaitu mengirim pekerja ke organisasi yang lebih maju untuk mempelajari teori dan mempraktikkannya.


2) Teknik simulasi. Simulasi adalah meniru perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga peserta pendidikan dan latihan dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya.

Teknik ini seperti: simulator alat-alat

kesehatan, studi kasus (case study), permainan peran (role playing), dan teknik dalam keranjang (in basket), yaitu dengan cara memberikan bermacam-macam masalah dan peserta diminta untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan teori dan pengalamannya. b. Metode di dalam pekerjaan (on the job side) Pelatihan ini berbentuk penugasan pekerja baru, yang dibimbing oleh pegawai yang berpengalaman atau senior (Wilson, 1983; Sloane dan Witney, 1988). Pekerja yang senior yang bertugas membimbing pekerja baru diharapkan memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan penanganan suatu pekerjaan yang jelas. Selain kedua metode diatas, Estiningsih (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa metode lain yang dapat dilakukan dalam organisasi, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan, organisasi langsung di tempat kerja, yaitu belajar sendiri (self-learning), tutorial, studi kasus, gugus kendali mutu. a. Self-Learning (belajar sendiri) Belajar secara mandiri merupakan suatu pembelajaran melalui modul , yaitu materi yang berisi langkah-langkah proses belajar yang sistematis. Modul disusun sedemikian rupa, sehingga peserta atau pembaca modul dapat dengan mudah dituntun untuk mempelajarinya angkah demi langkah. Peserta harus mengikuti langkah-langkah atau tahapan yang ada dalam modul


tersebut. Dalam menggunakan modul , diperlukan adanya narasumber atau instruktur yang dapat memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta. Setelah mengikuti pembelajaran melalui modul , biasanya diikuti dengan lembar evaluasi, untuk menilai seberapa jauh para peserta dapat memahami isi modul tersebut. Kelebihan dari cara pembelajaran ini adalah menjamin kemampuan belajar tiap peserta, dapat menjangkau banyak peserta serta dengan cepat dapat menilai kecakapannya. Sedangkan kelemahannya, memerlukan banyak waktu dalam menyusul modul dan biaya pembuatan modul tinggi. Dalam hal ini diperlukan motivasi yang kuat dari peserta untuk belajar. b. Tutorial Tutorial adalah suatu metode dalam proses pembelajaran dengan cara memberikan tugas baca pada suatu kelompok dengan topik tertentu yang kemudian didiskusikan dalam kelompok tersebut. Tujuan dari cara ini adalah untuk memantapkan pemahaman peserta terhadap materi. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan referensi atau buku-buku dan waktu yang cukup untuk pembahasan, tutor/nara sumber. Dalam sistem ini perserta berinteraksi melalui diskusi ilmiah berdasarkan referensi yang tersedia dan hasilnya disusun dalam suatu makalah untuk kemudian dipresentasikan. Kelebihan metode ini adalah analisis suatu topik dibahas secara mendalam, sehingga menjamin dasar ilmiahnya dan terjadinya interaksi dalam kelompok.


c. Studi Kasus Studi kasus adalah suatu metode pembelajaran dengan mengajak peserta menganalisis masalah dan memilih alternatif-alternatif pemecahan masalah. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta mengembangkan daya intelektualnya dan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kasus yang dibahas harus memberikan pengalaman yang realistik, aktual, praktis, dan mempunyai keterkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Pemilihan kasus perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan peserta. Pengunaan metode ini didahului dengan penjelasan mengenai prinsip-prinsip pendekatan dan pemecahan masalah, sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuannya untuk menganalisis suatu permasalahan. d. Gugus Kendali Mutu Gugus Kendali Mutu merupakan proses perbaikan kinerja staf secara terus menerus, melalui suatu wadah yang melibatkan staf pada tingkat pelaksana dalam kelompok kecil (3-8 orang) dan berada dalam satu lingkup kerja yang sama. Tujuan dari Gugus Kendali Mutu ini adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan semua staf berperan serta dalam memecahkan masalah di tempat kerjanya, guna meningkatkan mutu dan produktifitas kerja.

C. Latar Belakang Pendidikan Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006) dalam TOR (2008), “Jumlah SDM Aparatur yang berlatar berlatar belakang akuntansi pada satuan


kerja

pengelola keuangan

baik

di

pusat

maupun

daerah,

jumlahnya

sangat terbatas”. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakuratan proses pencatatan, keterbatasan dalam penyajian laporan, dan penerapan sistem akuntansi yang benar (BPK dalam TOR (2008), 2006). Menurut Nasution (2007) dalam Antara (2007), “Kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan masih terbatas karena sebagian besar SDM saat ini masih memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi”.

D. Laporan Keuangan 1. Pengertian , Dasar Hukum, dan Asumsi Dasar Laporan Keuangan Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam suatu laporan keuangan (Kerangka Konseptual SAP, 2005 : 7). Berikut ini beberapa definisi mengenai laporan keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain: a. Menurut Harnanto (1987 : 9), “Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, yang meliputi neraca, perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan. laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan”. b. Menurut Munawir (2000 : 2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi vang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikaxi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan


dengan pihak-pihak vang berkepentingan dengan utau aktivitas pcrusahaan tersebut” c. Menurut Sawir (2001 : 2), “Laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan, dan laporan posisi keuangan”. d. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005 : 24), “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang dibuat setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan yang menghasilkan informasi bagi pemakainya”. Sedangkan dalam Pernyataan No.1 SAP (2005 : 1), “Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna”. Yang dimaksud dengan pengguna pada pengertian diatas adalah masyarakat, legislatif, lembaga, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah (Pernyataan No.1 SAP : 1). Dalam

Kerangka

Konseptual SAP,

pelaporan

keuangan

pemerintah

diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-undang di bidang keuangan negara; c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah;


g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Kemudian dijelaskan juga dalam Kerangka Konseptual SAP mengenai asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan (Kerangka Konseptual SAP, 2005 : 9). Asumsi dasar tersebut, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). a. Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. b. Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan


agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Peranan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam Kerangka Konseptual SAP (2005 : 6), yaitu: a. Untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. b. Untuk menilai kondisi keuangan. c. Untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. d. Untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain peranan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat juga tujuan laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Konseptual SAP (2005 : 7), yaitu: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumbr-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.


3. Komponen Laporan Keuangan Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan sebagaimana yang terdapat pada Pernyataan No.1 SAP (2005 : 7), yaitu: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsurunsur, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. d. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmenkomitmen lainnya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai pengaruh pemahaman terhadap SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan secara bersama-sama belum pernah


dilakukan. Namun, penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan, latar belakang secara parsial pernah dilakukan. Penelitian mengenai pendidikan dan pelatihan pernah dilakukan oleh Affandi (2003) , Najamudin (2004), Supratman (2005). Penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2003) pada PT Bank Mandiri terhadap karyawan bagian kredit menunjukkan bahwa program pendidikan dan pelatihan mempunyai hubungan positif yang erat terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis data dengan teknik Rank Spearman (rs) sebesar 0,67. Penelitian yang dilakukan oleh Najamudin (2004) pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap PNS menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan dan pelatihan aparatur belum sepenuhnya dilaksanakan secara profesional. Belum optimalnya penerapan manajemen diklat yang efektif dan efisien tersebut disebabkan karena kekurangpahaman para pejabat tentang manajemen diklat sehinga berbagai kebijakan yang dibuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan diklat hanya terfokus pada aspek penyelenggaraannya saja. Penelitian yang dilakukan oleh Supratman (2005) pada Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia terhadap manajer tingkat pertama menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pendidikan dan pelatihan dengan produktivitas kerja. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis data dengan teknik Rank Spearman (rs) sebesar 0,566.


Penelitian mengenai pengaruh latar belakang pendidikan pernah dilakukan oleh Kurnia (2005), Siehoyono (2006). Penelitian mengenai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 juga pernah dilakukan oleh Roesyanto (2007). Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2005) pada Pemerintah Daerah Kota Banjar terhadap aparatur pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siehoyono (2006) pada salah satu hotel di Surabaya terhadap karyawan hotel tersebut menunujukkan adanya pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kepuasan karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Roesyanto (2007) pada Pemerintah Kota Medan terhadap Kepala SKPD dan staf PPK SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan perangkat pendukung secara serentak atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada tingkat signifikansi 10%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independen yaitu pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan memberikan hasil yang signifikan dengan objek penelitian Pemerintah Kota Medan. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda linier dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar

Recommend Documents