7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Prt/M.KUKM/l/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pokok-pokok
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012; 2 1 . Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BERGULIR KELURAHAN.
GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 5. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. 7. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanjutnya disebut LKM Koperasi adalah Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat yang menjadi mitra dalam pengelolaan dana bergulir. 8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.
Bank adalah PT Bank DKI.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses permodalan bagi masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Pasal 3 Penyediaan dan pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk : a. meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan; b. meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan; c.
menciptakan lapangan kerja.
BAB III ASAS Pasal 4 Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan asas : a.
Keadilan yang berarti dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
b.
Kemitraan yang berarti terciptanya membutuhkan dan menguntungkan.
c.
Kesederhanaan yang berarti proses pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat, dan tepat serta tertib administrasi.
d.
Akuntabel yang berarti setiap kegiatan pengelolaan dana bergulir dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan terukur.
e.
Transparansi yang berarti penerimaan, pencatatan, penyaluran, pengembalian, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.
f.
Taat asas yang berarti seluruh kegiatan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
kerja
sama
yang
saling
BAB IV STATUS, SIFAT DAN SUMBER Pasal 5 Dana bergulir merupakan uang milik Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Pasal 6 Sesuai dengan peruntukannya Dana Bergulir dimanfaatkan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan yang bersifat bergulir. Pasal 7 Dana bergulir bersumber d a r i : a. APBD alokasi pembiayaan; b. Jasa Pemanfaatan dana bergulir; c. Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. BAB V PENGELOLAAN Pasal 8 (1) Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas;
(2) Dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir, pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan L K M Koperasi, Bank dan/atau pihak ketiga yang berkompeten. (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. BAB VI PEMANFAAT DAN JASA PEMANFAATAN Pasal 9 Pemanfaat dana bergulir adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang potensial atau memiliki usaha produktif berskala mikro, tidak memiliki akses perbankan, berdomisili dan bertempat tinggal di kelurahan setempat. Pasal 10 (1)Atas pemanfaatan dana bergulir oleh pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan jasa pemanfaatan. (2) Besaran jasa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegapkan dengan mempertimbangkan : a. Nilai tambah yang dihasilkan dari pemanfaatan dana bergulir oleh pemanfaat; b. Risiko penyaluran dana; c. Daya beli masyarakat; d. Keberlangsungan dana bergulir. (3) Jasa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya ditetapkan oleh UPT sesuai dengan Keputusan Gubernur. Pasal 11 (1) Jasa pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dialokasikan untuk : a. belanja operasional UPT; b. jasa mitra kerja pengelolaan; c. penambahan dana bergulir. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran alokasi peruntukan dan prosentase pembagian jasa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VI [ PENYALURAN, PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN Pasal 12 (1) Penyaluran dan penagihan dana bergulir kepada dan dari pemanfaat dilaksanakan oleh UPT. (2) Dalam melaksanakan penyaluran dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT bekerjasama dengan LKM Koperasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 13 (1) Dana bergulir yang disalurkan oleh LKM Koperasi kepada pemanfaat wajib dikembalikan oleh LKM Koperasi kepada UPT sesuai dengan perjanjian antara UPT dengan LKM Koperasi. (2) Pengembalian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pokok pinjaman; dan b. jasa pemanfaatan.
BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 14 (1) Pembinaan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait. (2) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi implementasi kebijakan, pengelolaan, kemitraan dan pemanfaatan dana bergulir.
BAB IX PENGAWASAN Pasal 15 Pengawasan terhadap pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh : a. Lembaga Negara yang bertugas tanggungjawab keuangan negara.
memeriksa
b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah.
pengelolaan
dan
BAB X PELAPORAN Pasal 16 (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, mitra kerja sama dan/atau pihak ketiga yang ikut serta dalam pengelolaan dana bergulir wajib membuat dan menyampaikan laporan sesuai tanggung jawab masing-masing. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau setiap saat sesuai kebutuhan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Pelaksanaan secara teknis Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
