10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Konsep dan Definisi
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah.
Pemerintah
Daerah
adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan
11
pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaaan keuangan yang baik yaitu: 1) pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (efisien), 2) perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah (ekonomis), 3) pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (efektif), 4) prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui/mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (transparan), 5) perwujudan kewajiban setiap orang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (bertanggung jawab), 6) keseimbangan distribusi alokasi pendanaan (keadilan), dan 7) tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional (kepatutan).
12
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah . Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah untuk mengelola keuangan berimplikasi pengaturan
pengelolaan keuangan
daerah,
yaitu
bahwa
pada
kepala daerah
(gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian
dari
kekuasaan
pemerintahan
daerah.
Dalam
melaksanakan
kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi perangkat daerah. Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD dibantu oleh satuan Pengelola Keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara SKPD.
13
2.1.2 Akuntansi dan Akuntabilitas Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik merupakan hal yang relatif baru di Indonesia dalam bidang ini menbahas tentang informasi akuntansi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang menjadi bagian dari suatu pemerintahan. Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki cakupan yang lebih luas daripada akuntansi
pemerintah.
Akuntansi
sektor publik memiliki tujuan untuk
menghasilkan suatu laporan keuangan sektor publik yang memberikan manfaat informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang diperoleh melalui suatu laporan keuangaan pemerintah dapat berupa informasi-informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil kegiatan atau kinerja pemerintah. Menilai dan membandingkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan pemerintah antara realisasi dengan yang direncanakan/dianggarkan
dapat
membantu
penentuan
tingkat
kepatuhan
pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan serta dapat membantu mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah dengan prinsip value for money (efektivitas dan efisiensi). Untuk memenuhi tuntutan publik terutama dalam hal akuntansi pemerintah daerah masih perlu adanya perbaikan. Berbeda dengan akuntansi yang biasa diterapkan oleh sektor privat, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari (1)
14
Laporan Realisasi APBD, (2) Neraca Pemerintah Daerah dan (3) Laporan Arus Kas. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) mengharuskan pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya yaitu perbaikan dalam hal akuntansi pemerintah. Aspek yang perlu direformasi dalam akuntansi sektor publik adalah terkait dengan standar akuntansi keuangan pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan pada sistem akuntansi pemerintah (Halim, 2007). Akuntabilitas sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan dan merupakan prinsip yang menjamin kegiatan
suatu
lembaga
atau
perorangan
bahwa
setiap
dapat dipertanggungjawabkan
secara terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban atau tindakan dalam mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip dari good governance untuk mewujudkan clean government. Salah
satu
bentuk
nyata
untuk
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
15
2004 tentang SAP yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik oleh masyarakat kepada pemerintah mengharuskan pemerintah untuk membuat laporan kepada pemerintah pusat dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu alat bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas publik. Pelaksanaan akuntansi publik yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas , dimana pemerintah pusat dan daerah sebagai subyek pemberi laporan harus mampu memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya sehingga bermanfaat bagi para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi,sosial, dan politik.
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan adalah sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja suatu organisasi. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Dalam
menyusun
laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah,
pemerintah
menyelenggarakan akuntansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan
16
berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, juga dapat dikatakan sebagai
informasi
(Halim,
2007).
LKPD
terutama
digunakan
untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas, dengan lemahnya akuntabilitas mengidentifikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematik. Untuk mengikis korupsi salah satu caranya dengan membudayakan akuntabilitas yang juga berarti menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi sebagai pemenuhan hak-hak publik
yang antara lainya
adalah Hak untuk tahu (right to know), Hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) (Mardiasmo, 2006) Laporan keuangan yang telah dipublikasikan merupakan
17
intisari data keuangan yang telah diringkas, diklasifikasikan dan dikelompokan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau tidak sehat. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. 2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik laporan keuangan memiliki empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki yakni. 1) Relevan LKPD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa
masa
lalu,
masa
kini,
atau
masa
yang
akan
datang
dan
menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan adalah informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud dari pengguna informasi tersebut. Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap.
18
2) Andal Informasi akuntansi yang relevan tetapi dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan
maka
penggunaan
informasi
tersebut
secara
potensial
dapat
menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. 3) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan yang sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Diasumsikan pengguna laporan memiliki pemahaman atau pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinilai oleh lembaga pemeriksa eksternal sehingga dapat mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
2.2 Teori-Teori 2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan
19
kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitasi agar laporan keuangan tersebut semakin transparan dan akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dilingkup pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan satuan
organisasi
di
lingkungan Pemerintah Pusat atau Daerah dalam
menyajikan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain (a) kesesuaian dengan SAP, (b) Kecukupan pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Beberapa tujuan dari Laporan Keuangan yaitu untuk kepentingan antara lain. 1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 2) Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana
20
Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. 3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya sesuai dengan peraturan perundang undangan. 4) Keseimbangan antar generasi Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi mendatang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaliuasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan
untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak
dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan
untuk
memberikan
gambaran
yang
lebih komprehensif
mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. LKPD diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi sosial dan politik. Pemerintah Daerah mendapat tuntutan dari segala pihak untuk dapat
21
memberikan informasi tentang keuangan daerah secara transparan, agar informasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai kepentingan atau bagi kelompok yang membutuhkan. Ada beberapa kelompok
utama yang menggunakan laporan
keuangan atau sebagai pengguna LKPD yaitu masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan kreditor yang memerlukan informasi keuangan untuk menghitung resiko, likuiditas dan solvabilitas, pemerintah dan para pembayar pajak. LKPD yang disajikan dan dipublikasikan diharapkan benar-benar berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik Kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga memenuhi apa yang menjadi tujuannya. 2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia Widodo
(2001)
kemampuan SDM untuk
dalam
Kharis (2010) menjelaskan SDM adalah
melaksanakan tugas dan tanggungjawab
yang
diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.Kapasitas
22
harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau dari disiplin ilmu akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang berkompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas
diperlukan
atau
dibutuhkan
SDM
yang
memahami
dan
berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah serta
organisasional
tentang
pemerintahan.
Kompetensi
SDM
adalah
kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
yang cukup memadai. SDM pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk
terus
belajar
dan
mengasah
kemampuan dibidang
akuntansi.
Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi SDM memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas LKPD karena dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas SDM memiliki peran yang sangat penting khususnya SDM di bidang akuntansi, seperti yang telah diteliti oleh Arsyiati (2008) menemukan bukti empiris dan menyimpulkan bahwa pengaruh SDM dalam pengelolaan keuangan terhadap
23
kualitas pertanggungjawaban keuangan dilihat koefisien jalur mempunyai arah yang positif yang artinya SDM mempunyai pengaruh terhadap kualitas pertanngungjawaban keuangan. Penelitian Yudianta (2012) menemukan bukti bahwa kompetensi SDM bidang akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. SDM merupakan modal utama dalam suatu organisasi, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan dalam menghasilkan suatu layanan yang profesional. Widiastuti (2013) juga menemukan bukti tentang kompetensi SDM bidang akuntansi pada DPKAD Kota Bandung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap LKPD Kota Bandung. Sedangkan Yuliarta (2013) yang menemukan bahwa pengaruh Pejabat Penatausahaaan keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung memiliki pengaruh positif terhadap nilai informasi LKPD.
2.2.3
Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Halim (2007) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang
disebutnya sebagai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. SAP ditetapkan dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang
24
telah diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP memuat bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimanan sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dalam peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Menurut Mardiasmo (2006) kualitas LKPD sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalamnya terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal Pemerintah Daerah. Pengimplementasian SAP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,
meningkatkan
akuntabilitas financial dan melindungi aset Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, yang bisa menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. akuntansi
pemerintah daerah
Pada prinsipnya sistem
bisa berupa sistem akuntansi manual maupun
berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputer, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer, Pemerintah Daerah yang menggunkan sistem akuntansi yang
25
berkomputer akan sangat bermanfaat untuk menghemat waktu dan tenaga, informasi yang dihasilkan juga lebih tepat waktu, lebih bervariasi dan lebih berkualitas, bahkan dengan software akuntansi laporan keuangan yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas dan bisa dilengkapi dengan analisis laporan keuangan. Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan LKPD sedangkan standar akuntansi merupakan pedoman yang mengatur
laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang akan disajikan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan dengan akuntansi pemerintah yang ditetapkan, antara sistem akuntansi pemerintah dengan standar akuntansi harus terdapat singkronisasi dan harmonisasi. Siklus pengelolaaan keuangan daerah, sistem akuntansi, SAP merupakan hal yang berkaitan satu sama lain yang harus diatur dan dipatuhi oleh Pemerintah Daerah. Untuk menghasilkan LKPD diperlukan proses dan tahap-tahap yang dilalui yang diatur dalam SAP. Tujuan utama SAP adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan serta agar terdapat konsistensi dalam laporan keuangan hingga dapat dilakukan pembandingan/ memiliki daya banding (commperability). Dengan adanya SAP
maka laporan
keuangan akan lebih berkualitas dan dapat dijadikan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan Pemerintah daerah lainnya, bagi auditor dengan adanya SAP akan mempermudah proses audit karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen dikaitkan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.
26
Pengelolaan keuangan daerah yaitu mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri denga pedoman pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang ada (Permendagri Nomor 13 tahun 2006) yang meliputi: Tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif,
Efisien, Ekonomis,
Transfaran, Bertangung jawab, Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat untuk masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah salah satunya yang merupakan alat adalah melalui APBD, ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik dan wajar agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD dibuktikan dengan
penelitian
Roviyantie (2011) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori Bastian (2005) menyimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dan upaya dalam meningkatkan kualitas laporan Keuangan Pemerintah di Indonsesia. Sama dengan teori Mardiasmo (2006) yang menyatakan bahwa Kualitas LKPD di pengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Begitu juga teori yang dikemukakan oleh Nugraheni (2008) bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
27
2.2.4
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan
untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe,mini,micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Fungsi teknologi informasi yaitu mengumpulkan data, pengolah data, pelaporan data, penyimpanan data dan pengiriman data. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah peraturan perundang-undangan
dalam hal ini Peraturan
28
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, didalam Peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang jika daerah tidak menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku menteri keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan setelah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan otonomi daerah dan dapat dikenakan sanksi. (Halim 2007) Informasi teknologi yang semakin maju memudahkan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan atau potensi dalam hal ketepatan, konsistensi, ketepatan kehandalan dan kemampuan menyimpan data yang besar. Persiapan penggunaan informasi teknologi tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Pemanfaatan teknologi informasi terkadang membuat pekerjaan efektif dan efisien tetapi akan mengakibatkan berkurangnya pekerjaan suatu organisasi, disamping itu penggunaan teknologi informasi membutuhkan dana yang cukup mahal. Pengaruh Sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
dibuktikan dengan
Penelitian Yosefrinaldi (2008) yang menyimpulkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perkembangan
teknologi informasi pada saat ini tidak hanya
dimanfaatkan dalam organiasi bisnis saja tetapi dimanfaatkan juga pada sektor publik/pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam penjelasannya disebutkan bahwa untuk
29
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good Governence), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memnfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkannya untuk pelayanan publik. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan penyerderhanaan akses antara unit kerja.
2.2.5
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
30
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Unsur Sistem Pengendalian intern Pemerintah terdiri dari. a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang memiliki sistem pengendalian yang baik. Komponen penting yang terkait dengan sistem Pengendalian Intern antara lain yaitu. a. Sistem dan prosedur akuntansi b. Otorisasi c. Formulir,dokumen dan catatan d. Pemisahan tugas SPIP didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber
daya
suatu
organisasi,
serta
berperan
penting
dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan
menjamin
atau
menyediakan
informasi keuangan yang andal, serta
menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Pengendalian intern akuntansi Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah
31
menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. 2) Pengendalian administratif Dibuat
untuk
mendorong
dilakukannya
efisiensi
dan mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD melalui penelitian Indriasari (2008), Sukmaningrum (2012), dan Yudianta (2012) membuktikan secara empiris bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap nilai LKPD yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan LKPD. Widiastuti (2013) membuktikan secara empiris bahwa pengaruh SPIP pada DPKAD Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Yuliarta (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh SPIP memiliki pengaruh positif terhadap nilai informasi LKPD. Penelitian Ari Udiyanti (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
2.3 Keaslian Penelitian Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dalam sektor publik dalam hal ini pemerintah daerah diantaranya adalah.
32
Arsyiati (2008), dengan penelitian Pengaruh kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan PNBP dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada Universitas Syiah Kuala. Dengan pengujian menggunakan analisis jalur, dilihat dari nilai koefisien jalur mempunyai arah positif jadi dapat dikatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan PNBP dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada universitas Syiah Kuala. Indriasari (2008) dengan penelitian pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabelnya yaitu kapasitas SDM, pemanfaatan informasi teknologi, SPIP dan keterandalan informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Widyaningrum, Celviana, Rahmawati (2010) dengan judul penelitian Pengaruh SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel intervening Pengendalian Intern Akuntansi dengan analisis jalur menyimpulkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan.
33
Yudianta (2012) dengan penelitian Pengaruh SDM, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan teknik analisis linier berganda, hasil
penelitian menunjukan bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi
informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar. Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi LKPD (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang) dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa SDM, Sistem Pengendalian Intern dan informasi teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yuliarta
(2013),
dengan
penelitian
pengaruh
kompetensi
Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK), SPIP, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi LKPD (Studi empiris pada SKPD Kota Padang). Dengan menggunakan analisis linier berganda menyimpulkan bahwa kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi LKPD variabel yang diteliti yaitu Pejabat Peñatausahaan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern dan nilai informasi keuangan daerah. Penelitian Sri Wardani (2013) melalui penelitian pengaruh SDM, pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengelolaan Aset terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi NTB) dengan menggunakan analisis regresi logistik biner hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM dan pemanfaatan teknologi Informasi tidak
34
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sebaliknya Sistem Pengendalian Intern dan pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan. Penelitian Ayu Darmayani (2014) dengan penelitian pengaruh Kualitas SDM, penerapan SIPKD dan Pengendalian Intern terhadap nilai laporan keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan analisis linier berganda yang menyimpulkan bahwa Kualitas SDM, penerapan SIPKD dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan . Penelitian Rama Mahaputra dan Wayan Putra (2014) analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan analisis linier berganda menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan implementasi SAP berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan variabel-variabel dan lokasi penelitian yang berbeda dalam menentukan kualitas LKPD
yaitu kompetensi SDM, penerapan SAP,
pemanfaatan SIPKD dan penerapan SPIP dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
