KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)
JURNAL ILMIAH
Oleh :
DAVID REFANSA UTAMA LEPONG D1A 212 089
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2016
HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)
Oleh :
DAVID REFANSA UTAMA LEPONG D1A 212 089
Menyetujui : Pembimbing Pertama,
Dr. Eduardus Bayo Sili., SH., MH. NIP.19690210 199903 1002
KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET (DISTRO) DENGAN SUPPLIER (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM) Nama : David Refansa Utama Lepong Nim : D1A 212 089 Fakultas Hukum Universitas Mataram Abstrak
Penjualan konsinyasi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan keuntungan berupa komisi yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Tidak adanya pengaturan yang jelas yang mengatur tentang penjualan dan perjanjian konsinyasi mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap supplier dan pihak Distro. Penulisan ini bertujuan untuk melihat kedudukan hukum antara supplier dengan distro serta cara penyelesaiannya apabila terjadi sangketa antara supplier dengan distro. Kata kunci : Perjanjian Konsinyasi, Supplier, Distributor
CONTRACT PARTNERSHIP CONSIGNMENT BETWEEN THE DISTRIBUTION OUTLET DISTRO WITH SUPPLIER (CASE STUDY IN MATARAM) Abstract
Consignment sales can be defined as the transmission or storage of goods of the owner to other parties who act as sales agent to provide the advantage of commission in accordance with the agreement that has been agreed upon by both pihak.Tidak their clear regulations governing the sale and consignment agreement resulted the legal protection of the supplier and the distributions. This research aims to look at the legal position of the supplier with the distribution as well as a way to resolve the event sangketa between suppliers with distribution. Keywords: consignment agreement, Supplier, Distributor
i
I. PENDAHULUAN Lahirnya pemikiran positif dari para pengusaha dibidang fashion mode mendapat respon yang baik dari anak-anak muda yang senang dengan trend fashion dan desain grafis, Hal inilah yang memunculkan pemikiran dari anak-anak muda untuk menggunakan sistem penjualan secara konsinyasi, yang dimana penjualan konsinyasi dapat diartikan sebagai pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan keuntungan berupa komisi yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 1Dalam perjanjian konsinyasi hak milik atas barang tetaplah berada pada pemilik barang sampai dengan barang tersebut terjual, dan sistem penjualan secara konsinyasi ini dapat dipakai untuk semua jenis produk. Pada awalnya anak-anak muda kreatif hanya memiliki pemikiran untuk membuat usaha kecil dan tidak berpikir untuk menjadikan bisnis dalam bidang fashion mode menjadi bisnis yang besar, namun dengan bertambahnya peminat dan pesanan dari konsumen sehingga bisnis dalam bidang fashion mode menjadi bisnis yang besar yang membawa keuntungan dan hal inipula yang menjadi alasan banyaknya pengusaha yang meminati bisnis tersebut. Dari pemikiran tersebut maka hadirlah Distro (Distribution Outlet) sebagai tempat para pengusaha atau penjual untuk mendistribusikan, menjual hasil karya dari desainer-desainer muda, dengan kehadiran Distro sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan
1
WITA.
www.id.wikipedia.org/konsinyasi, diakses Minggu 20 Maret 2016, Pukul 16:59
ii
menjual hasil-hasil produksi maka barang-barang dapat dipasarkan dibeberapa kota atau tempat, hingga dipasarkan keluar negeri. Kontrak atau perjanjian konsinyasi memang tidak diatur dalam KUHPerdata, hal yang mirip dengan kontrak/perjanjian konsinyasi adalah perjanjian penitipan suka rela Pasal 1699 KUHPerdata. Oleh karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam KUHPerdata tentang perjanjian konsinyasi, maka perjanjian konsinyasi termasuk dalam perjanjian tidak bernama (innominat). Sarana perlindungan hukum yang terjadi dalam kontrak/perjanjian konsinyasi adalah perjanjian yang dibuat oleh pihak itu sendiri dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta asas Pacta Sunt Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dengan distro ; 2.Bagaimana Penyelesaian apabila terjadi sangketa antara supplier dengan distro. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara distro dengan supplier ; 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila terjadi sangketa antara distro dengan supplier. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Secara akademis, bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk bahan penyusunan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi gelar S1 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sekaligus berguna dan bermanfaat bagi penyusun; 2. Penelitian secara teoritis yaitu manfaat yang ditunjukan oleh peneliti dalam memberikan
sumbangsih
pada
perkembangan
bidang
keilmuan
yang
iii
didalami.Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum , terutama hukum bisnis, yang berkaitan dengan kontrak kerjasama konsinyasi antara distro dengan supplier; 3. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan hak bekerja bagi warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia; 4. Penelitian secara praktis yaitu manfaat penelitian yang di tujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Penelitian ini secara praktis di harapkan berguna bagi bahan refrensi untuk orang yang akan membuka usaha distro agar lebih mengetahui tentang konsinyasi sebelum menerapkannya . Metode penelitian ini yaitu metode penelitian Hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan pokok permasalahan penelitian; 2. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach), yaitu pendekatan dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, konsep, asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian; 3. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan dengan kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sumber dan jenis bahan hukum berupa: 1. Data primer; 2. Data sekunder; dan 3. Data tersier. Tekhnik pengumpulan data menggunakan wawancara/interview dan Studi Dokumen.
iv
II. PEMBAHASAN Kedudukan Hukum dan Hubungan Hukum Antara Supplier Dengan Distributor Outlet Dalam Perjanjian Konsinyasi Setelah mendata beberapa outlet yang ada di Mataram, Penulis menemukan distro yang memiiki hubungan hukum dengan suppliernya yaitu distro yang memakai perjanjian kontrak dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak, dan ada pula supplier dan distro yang melakukan perjanjian sekedar lisan yang diucapkan dengan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak dan bukan hanya perjanjian tertulis saja yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang. Hubungan hukum yang terjadi antara supplier dan distro merupakan hubungan kerja sama di mana antara supplier dan distro saling mengikatkan dirinya untuk saling memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang mereka lakukan, dalam menjalankan kegiatan usaha baik pihak suplier dan distro haruslah dapat memberikan keuntungan satu sama lain, sehingga haruslah tercipta hubungan baik dimana satu pihak tidak boleh merugikan pihak lainnya yang memiliki arti bahwa hukum meletakan hak dan kewajiban, di satu pihak terdapat hak dan di satu pihak terdapat pula kewajiban. Adanya perjanjian konsinyasi antara supplier dan distro telah membawa kewajiban di masing-masing pihak untuk melakukan sesuatu prestasi sebagaimana yang telah disepakati bersama. Prestasi menurut Pasal 1324 KUHPerdata, dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Dalam hubungan hukum yang terjadi antara suplier dan distro prestasi yang harus
v
dilakukan oleh masing masing pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Kontrak kerjasama konsinyasi yang terjalin antara distribution outlet (distro) dengan supplier ini bukan merupakan perjanjian baku, perjanjian ini merupakan campuran dari
dua
perjanjian, yaitu
perjanjian
jual beli dan
perjanjian kerjasama penitipan (konsinyasi). Perjanjian ini murni atas kesepakatan yang dibuat oleh pihak supplier dan distribution outlet (distro) pada saat membuat perjanjian. Perjanjian ini lahir dari kebebasan para pihak dalam membuat kontrak. Dari hasil penelitian yang dilakukan di salah satu distro Di Kota Mataram, dalam
hal
pembagian
keuntungan,
pihak distribution
memperoleh keutungan dari hasil penjualan yang telah
outlet (distro)
diakumulasi
selama
waktu 3 bulan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pihak distro memperoleh keuntungan misalnya sebesar 15% dari hasil penjualan. Pembayaran dilakukan
pada
saat
perusahaan
melakukan
penghitungan
terhadap barang pada bulan ke tiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan para pihak.Pembayaran ini dilakukan terhadap barang yang laku saja.
vi
Misalnya distro melakukan kerjasama konsinyasi dengan supplier. Kemudian supplier memasukkan barang ke distro senilai Rp.20.000.000,-. Setelah 3 bulan,
distro
hanya
mampu
15.000.000,-. Jadi, keuntungan
menjual
barang konsinyasi senilai Rp.
yang akan diperoleh distro dari penjualan
selama 3 bulan yakni 15% dari Rp. 15.000.000, atau sebesar Rp. 2.250.000,-. Dalam kerjasama konsinyasi ini semua biaya ditanggung oleh supplier, termasuk
biaya
pengiriman. Pihak distribution
outlet (distro) hanya
menyediakan tempat penjualan barang koninyasi tersebut. Bagi pihak distro perjanjian konsinyasi ini memberikan keuntungan karena pihak distro tidak perlu menambah modal untuk menambah jenis barang. Sehingga modal yang ada dapat dipergunakan untuk membeli jenis barang lain yang lebih cepat laku dan yang tidak memperoleh peluang konsinyasi. Untuk barang konsinyasi yang tidak laku terjual pihak supplier memberikan kebijakan kepada pihak distro untuk tetap menjadikan barang tersebut sebagai barang persediaan toko dengan catatan pihak distro harus tetap mencatat berapa harga pokok yang melekat pada barang konsinyasi yang belum terjual tersebut. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Konflik Antara Supplier Dengan Distro Dalam Perjanjian Konsinyasi Secara umum konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: 2 a. Konflik Data (Data Conflict) : Konflik ini dapat terjadi karena kekurangan informasi kesalahan informasi (miss information), adanya perbedaan 2
LaLu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalu Perdagangan dan di luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,hlm. 2.
vii
pandangan, perbedaan
interpretasi/penafsiran
terhadap data.; b.
Konflik
Kepentingan (Interest Conflict) : Dalam melakukan suatu aktivitas seseorang memiliki
kepentingan-kepentingan.
Kepentingan
inilah
yang
memotivasi
seseorang untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pemilik distro di Kota Mataram yang mengadakan kerja sama konsinyasi tanpa adanya perjanjian tertulis, penulis menemukan apabila terjadi sengketan dalam hubungan kerjasama kontinyasi, para pihak akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikannya, hal ini dilakukan oleh para pihak guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin sebelumnya, sehingga dengan musyawarah secara kekeluargaan ini diharapkan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa melalui jalur hukum. Sebagai contoh kasusnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di distro Blackcraft serta wawancara dengan salah satu supplier yang pernah bersengketa dengan distro Blackcraft yang merupakan salah satu distro yang ada di Kota Mataram, supplier yang penulis wawancarai bernama Timmy, dalam menjalin hubungan kerja sama hanya sekedar menerapkan asas kebebasan berkontrak serta asas kepercayaan, karena tidak adanya suatu kontraktertulis dan resmi yang ditandatangi oleh para pihak maka pada saat itu terjadi konflik diantara pemilik distro dengan supplier Timmy. Konflik tersebut terjadi karena barang dari atau yang dititipkan oleh supplier telah terjual dan antara Timmy sebagai supplier (penitip) dengan distro Blackcraft (penerimatitipan serta penjual) sebelumnya telah sepakat bahwa hasil penjualan akan diberikan oleh pihak distro
viii
setiap bulan berdasarkan jumlah barang yang berhasil dijual, tetapi pihak distro tidak membayar dan malah memakai hasil keuntungan penjualan untuk kepentingan pribadi yakni membeli Handphone baru. Hal ini diakui oleh pemiliki distro Blackcraft yang bersengketa yang tidak ingin disebutkan namanya dalam penelitian ini. Kasus ini belum sampai ke pengadilan, karena supplier merasa berhubungan dengan pengadilan itu sangatlah merepotkan dan menguras banyak waktu, dan juga supplier sebagai pihak yang dirugikan susah membuktikan karena tidak ada bukti tertulis yang lebih akurat dan yang tidak dapat disanggah oleh pihak yang melakukan tindakan wanprestasi. 3 Dalam hubungan kerja sama konsinyasi antara supplier dan distro yang ada di Kota Mataram banyak yang tidak menggunakan kontrak tertulis sebagai landasan hukumnya, sehingga apabila terjadi masalah yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam kerja sama yang menjadi dasar dalam penuntutan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum, yakni penuntut harus dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi kerugian yang dialami, walaupun hal itu tidak terdapat suatu kontrak yang mengaturnya terlebih dahulu. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Kerja Sama Konsinyasi Antara Supplier Dan Distro Berdasarkan praktek peradilan dalam berbagai system hukum yang berlaku di seluruh dunia, terdapat 2 (dua) model penyelesaian sengketa/perkara tentunya termasuk juga melalui administrasi yang secara substansi tidak jauh berbeda 3
2016.
Hasil wawancara dengan supplier bernama Timmy,di Mataram,Pada Sabtu 14 Mei
ix
dengan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu: 4a. Litigasi, jalur penyelesaian perkara ini melalui prosedur pengadilan yang ditentukan menurut system hukum yang berlaku pada Negara tertentu; b. Non Litigasi, merupakan jalur penyelesaian perkara di luar pengadilan. Metode penyelesaian ini lebih pupuler disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni :
a. Penyelesaian Sengketa secara Musyawarah; b.
Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi; c. Penyelesaian Sengketa Secara Konsiliasi; d. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan berarti melakukan gugatan secara perdata di pengadilan umum. Tindakan ini juga disebut cara litigasi. Pihak-pihak (distro dan supplier) yang terlibat dalam sengketa bisnis yang diselesaikan secara litigasi, pihak yang merasa drugikan harus mampu membuktikan kerugian yang dideritanya, penyelesaian secara litigasi ini akan membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Hal ini disebabkan karena putusan yang dihasilkan di Pengadilan Negeri masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Selain itu, kompetensi hakim dalam perkara-perkara bisnis belum cukup memadai sehingga dikhawatirkan putusannya pun berujung pada timbul ketidakpuasan para pihak. Pengadilan umum, yakni Pengadilan Negeri, memang berwenang memeriksa sengketa bisnis. Karakteristik di jalur pengadilan negeri adalah 4
Mahasiswa Magister Hukum Untag Surabaya, Asisten Ombudsman RI, Advokat, Mediator, Mantan Anggota Majelis BPSK Kota Surabaya.
x
prosesnya formal, dan para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Selain itu putusannya pun bersifat memaksa dan mengikat (Coercive and binding). Dan terakhir, persidangan bersifat terbuka, sehingga publik pun dapat mengetahui perkara yang sedang disidangkan.
xi
III. PENUTUP Kesimpulan Simpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hubungan hukum antara Distro dan supplier adalah hubungan titip jual. distro berkedudukan sebagai distributor yang menyalurkan barang konsinyasi yang diproduksi oleh supplier sampai ke tangan konsumen dengan harga barang yang telah ditentukan oleh supplier sebagai penghasil barang sebelum barang tersebut dikirim ke distro,dan pihak supplier sebagai penitip dan penyetok barang; 2. Dalam hubungan kerja sama konsinyasi, apabila salah satu pihak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik itu karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi didasarkan adanya prestasi dalam kontrak yang tidak dipenuhi, dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya kerugian yang timbul akibat kelalain yang diakibatkan oleh salah satu pihak tanpa adanya pernyataan prestasi sebelumnya, akibat hukum dengan adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum ini dapat berupa pembatalan perjanjian, dan ganti kerugian beserta bunga terhadap pihak yang merugikan. Saran Berdasarkan simpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. Para pihak dalam membuat perjanjian konsinyasi disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis guna memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban dari para pihak dalam kerja sama konsinyasi; 2. Bagi pelaku usaha yang
yang
melakukan
bisnis
perdagangan
dengan menerapkan system
xii
kerjasama konsinyasi sebaiknya lebih teliti dalam membuat perjanjian, guna memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.
DAFTAR PUSTAKA Buku - Buku LaLu
Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalu Perdagangan dan di luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,hlm. 2.
Mahasiswa Magister Hukum Untag Surabaya, Asisten Ombudsman RI, Advokat, Mediator, Mantan Anggota Majelis BPSK Kota Surabaya. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis Keputusan Meteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.
