i
JURNAL KARYA ILMIAH
ASPEK HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK ANTARA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DENGAN CV. PERMATA LOMBOK (Studi di Praya)
Oleh : LALU HAPAZAH D1A 011 186
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2015
ii
JURNAL KARYA ILMIAH
ASPEK HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK ANTARA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DENGAN CV. PERMATA LOMBOK (Studi di Praya)
Oleh :
LALU HAPAZAH D1A 011 186
MENYETUJUI PEMBIMBING PERTAMA
Dr. H. Salim HS, SH, MS NIP. 19600408 198603 1 004
iii
ASPEK HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK ANTARA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES DENGAN CV. PERMATA LOMBOK (Studi di Praya) LALU HAPAZAH D1A011186 FAKULTAS HUKUM UNRAM ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab yang mengakibatkan pemutusan kontrak antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Agen, dan upaya hukum yang di tempuh oleh agen untuk mendapatkan kembali uang jaminan akibat hukum dari berakhirnya kontrak terhadap perjanjian keagenan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab berakhirnya kontrak PT Merpati dengan Agen adalah lewatnya waktu/masa perjanjian keagenan telah berakhir, upaya hukum yang ditempuh oleh agen untuk mendapatkan kembali uang jaminan keagenan setelah berakhirnya kontrak, pertama melakukan musyawarah dengan perusahaan/prinsipal jika perusahaan menolak maka agen bisa menggugat dengan dasar wanprestasi. Kata kunci: perjanjian, prinsipal dan agen, wanprestasi, upaya hukum.
LEGAL ASPECTS OF TERMINATION OF CONTRACT BETWEEN PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES WITH CV. PERMATA LOMBOK (Studi Praya) ABSTRACK The purpose of this study was to determine the causes that led to the termination of the contract between PT. Merpati Nusantara Airlines to Agen, to determine the legal measures taken by the agency to get the money back guarantee legal consequences of termination of the contract to the agency agreement. The research method used is empirical normative. The results showed that the cause of the expiration of the contract with PT Merpati is the agent past the agency agreement has ended, legal actions taken by the agency to get the money back guarantee agency after the expiration of the contract, The first had to do a consultation with the company / principal if a company refuses then the agent can be sued on the basis of default. Keywords: agreement, principal and agent, default, tort remedy.
iv
I. PENDAHULUAN Dewasa ini sistem Transportasi Nasional yang keberadaannya memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam cakupan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun dalam kaitannya dengan hubungan internasional terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Menyadari pentingnya posisi dan peranan sistem transportasi tersebut, khususnya penyelenggaraan penerbangan harus di tata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, keselamatan, keamanan, keefektifan dan keefisienan. Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan di tata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendominasikan prasarana dan sarana penerbangan, metode, prosedur dan peraturan sehingga berdaya guna dan berhasil guna.1 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (untuk selanjutnya disingkat UU Penerbangan) kesatuan sistem
terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Salah satu maskapai penerbangan yang ikut meramaikan dalam transportasi udara adalah maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines. Dalam hal
1
Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia Legal Center Publishing 2009 Hlm.133-134
v
pemasaran jasa ini pihak maskapai penerbangan yang beroperasi tidak dapat melayani secara langsung seluruh konsumennya. Dengan semakin banyaknya konsumen yang harus memilih jasa penerbangan, maka pihak maskapai penerbangan harus mencari rekan bisnis yang mampu membantu memasarkan produknya, dengan saling memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Mengenai penjualan tiket melalui agen ini ternyata timbul suatu permasalahan ketika perusahaan penerbangan yang menunjuk agen tersebut dicabut izin usahanya oleh pemerintah, sebagaimana yang menimpa PT Merpati Nusantara Airlines. Pencabutan izin usaha perusahaan penerbangan oleh pemerintah tersebut menyisakan suatu permasalahan setelah dinyatakan pailit terdapat masalah lain yaitu berhubungan dengan perjanjian keagenan.2 Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja penyebab pemutusan kontrak PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Agen ? 2. Bagaimana upaya hukum yang di tempuh oleh agen untuk mendapatkan kembali uang jaminan akibat hukum dari berakhirnya kontrak terhadap perjanjian keagenan ? Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Tujuan Peneltian: a. Untuk mengetahui apa saja penyebab yang mengakibatkan pemutusan kontrak antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Agen.b. Untuk mengetahui upaya hukum yang di tempuh oleh agen untuk mendapatkan kembali uang jaminan 2
Djarot Pribadi, S.H., M.H, Perlindungan Hukum Bagi Agen Penjualan Tiket Apabila Terjadi Pembatalan, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010, hlm. 29
vi
akibat hukum dari berakhirnya kontrak terhadap perjanjian keagenan. Manfaat penelitian ini adalah: a. Secara teoritis Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
pengembangan wawasan kepada mahasiswa/kalangan akademis
mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Agen penjualan tiket pesawat yang mengalami pemutusan kontrak oleh perusahaan penerbangan. b. Secara praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman atau masukan pada Agen penjualan tiket yang mengalami pemutusan kontrak oleh perusahaan penerbangan untuk mendapatkan kembali hak-hak yang berkaitan dengan keagenan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun guna menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan diatas adalah penelitian hukum normatife empiris, dengan menggunakan
metode
pendekatan
Perundang-undangan
(Statute
Approach),
pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dan primer. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data lapangan dikumpulkan dengan wawancara, pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan informen, dan tekhnik studi dokumen atau dikenal dengan studi kepustakaan.
vii
II. PEMBAHASAN Tinjauan Umum Hubungan Hukum antara PT. Merpati (Prinsipal) dengan CV. Permata Lombok(agen) 1. Prinsipal; Prinsipal adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menunjuk dan memberikan kuasa wewenang untuk menunjuk dan memberikan kuasa.3 Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No: 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan No: 11/M-DAG/PER/3/2006) Pasal 1 Angka (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau
distributor
untuk
melakukan
penjualan
barang
dan/atau
jasa
yang
dimiliki/dikuasai. 2. Agen; Dalam kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.4 Hal ini pun sebelumnya 3
Putrid winda perdana”clean break sebagai syarat pemutusan perjanjian distribusi sepihak atas penunjukan distributor baru, (Studi Kasus PT. Smak Snack melawan PT. Effem Food inc. dan PT Effem Indonesia) Universitas Indonesia 2012, hlm. 44 4
Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, Badan Pembina Hukum Nasioanal, Jakarta, 1994, hlm.7
viii
tercantum
dalam
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
No.
23/MPP/Kep/1998 bahwa agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang.5 3. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Penerbangan dengan Agen Penjualan Tiket;
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bukti perjanjian pengangkutan
udara adalah adanya tiket. Dalam pelaksanaan penjualan tiket angkutan udara ini, perusahaan penerbangan tidak menjual sendiri, melainkan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang penjualan tiket yang bertindak sebagai agen. Agen perusahaan menurut Purwosutjipto adalah: Orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungannya dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuhan, dan juga bukan hubungan pelayanan berkala. Bukan hubungan perburuhan, karena hubungan antara agen perusahaan dengan pengusaha bersifat subordinasi, bukan hubungan seperti majikan dan buruh, tetapi hubungan antara pengusaha dengan pengusaha. Jadi sama tinggi sama rendah,
5
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, lembaga-lembaga usaha perdagangan. No. 23/MPP/Kep/1998 Pasal 1 Angka (5)
ix
karena agen perusahaan juga mewakili pengusaha, maka di sini ada hubungan pemberian kuasa.6 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama Keagenan; Setiap perjanjian keagenan yang satu dengan yang lain memiliki klausula-klausula bervariasi, bergantung pada banyak faktor. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR : 11/M-G/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Bab VII Hak Dan Kewajiban Pasal 20 : (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk. (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau istributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian. (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyebab Pemutusan Kontrak PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Agen 1. Akibat Hukum Pencabutan Izin Penerbangan Terhadap Perjanjian Keagenan;
Hubungan keagenan didasarkan atas perjanjian, sehingga perjanjian
keagenan yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian
6
Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 47.
x
keagenan tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undangundang sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut selain ada kata sepakat kedua belah pihak. Perjanjian dapat dicabut atau dibatalkan selama ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu”. Pencabutan izin penerbangan PT. Merpati Nusantara Airlines oleh pemerintah dikarenakan Merpati belum mampu membayarkan hutangya kepada sejumlah pihak dan tidak mampu melaksanakan operasional penerbangan. Namun sampai setahun perusahaan tersebut berhenti beroperasi belum dikeluarkannya pernyataan pailit oleh pemerintah. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Sehingga secara tidak langsung ada ketidak adilan dan ketidak jelasan yang terdapat dalam undang-undang kepailitan.
xi
Keadilan yang dimaksud adalah adanya hak istimewa yang diperoleh perusahaan milik pemerintah dibandingkan dengan swasta. Hal ini terlihat dari masalah yang diangkat dalam pembahasan diatas, dimana dijelaskan bagaimana sulitnya memutuskan kepailitan perusahaan milik pemerintah (BUMN) disebabkan tidak dijelaskannya undang-undang yang ada sehingga majelis hakim agak kerepotan dalam memutuskan apakah perusahaan tersebut dinyatakan pailit atau tidak. Dari uraian diatas, akibat hukum pencabutan izin penerbangan PT Merpati tidak berakibat pada berakhirnya kontrak penjualan tiket pesawat dengan agen. Pencabutan izin penerbangan hanya berakibat pada tidak adanya aktivitas penjualan tiket pesawat Merpati oleh CV. Permata Lombok bukan berakhirnya kontrak sepenuhnya. Dengan alasan PT Merpati hanya mengalami kelemahan ekonomi dan sedang menunggu investor ataupun dana suntikan untuk membangkitkan kembali PT Merpati oleh pemerintah. 2. Penyebab Hapus/berakhirnya perjanjian keagenan; Dalam
suatu
kontrak
perjanjian kerjasama disebutkan tentang adanya jangka waktu perjanjian. Fungsinya untuk mengetahui lamanya perjanjian kerjasama itu akan berlangsung serta perjanjian tersebut dapat berakhir apabila para pihak tidak lagi menginginkannya. PT. Merpati menetapkan jangka waktu lamanya suatu perjanjian yang disebutkan dalam kontrak kerjasama dengan agen tiket pesawat. Dasar dari lamanya atau jangka waktu Perjanjian Keagenan Tiket Pesawat antara PT. Merpati dengan CV. Permata Lombok terdapat dalam Keputusan Direksi PT. Merpati Nomor. MNA/ AMI/31/KS.1/2013 tentang Persetujuan Keagenan Pasasi yang mengatakan bahwa:
xii
1. Perjanjian kerja sama dibuat antara Agen dengan District Manager. 2. Masa perjanjian kerja sama berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Jika dilihat secara Normatif berakhirnya perjanjian keagenan PT Merpati dengan CV Permata Lombok terjadi akibat daluarsa/lewatnya waktu perjanjian yang telah di buat, sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata. Akibat berakhirnya perjanjian dapat dijelaskan dijelaskan sebagai berikut: 1) Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang. 2) Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka tertentu sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang. Berdasarkan uraian diatas, setelah berakhirnya perjanjian para pihak wajib memenuhi keawajibannya dan juga mendapatkan haknya, artinya harus adanya asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian baik itu pada saat perjanjian itu berlangsung ataupun setelah berakhirnya perjanjian. Apabila dilihat dari segi yuridis lampau waktu merupakan suatu tanggapan hukum (wetttelijk vermoeden). Dengan lampaunya waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Di samping itu dapat pula dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah lewat jangka waktu tertentu.
xiii
Menurut Lalu Sandate Budi:7 “Berakhirnya kontrak keagenan PT Merpati dengan CV Permata Lombok bukan diakibatkan oleh pencabutan izin penerbangan, akan tetapi jangka waktu perjanjiannya telah berakhir. Pada saat pencabutan izin penerbangan PT Merpati oleh pemerintah pada bulan Februari 2014 perjanjian keagenan baru berjalan 1 ( satu ) tahun. Setelah itu PT Merpati sudah tidak beroperasi lagi sejak saat itu, padahal kontrak keagenan masih berlaku 1 ( satu ) tahun lagi karena kontrak yang kami buat selama 2 ( dua ) tahun. Yakni di buat pada 27 Maret 2013 sampai dengan 26 Maret 2015, artinya kontrak yang saya buat dengan PT Merpati sudah berakhir pada saat berhenti beroperasi bukan batal akibat pencabutan izin penerbangan karena tidak disertakan dengan putusan Pengadilan yang menyatakan PT Merpati pailit”. Upaya Hukum Yang Di Tempuh Oleh Agen Untuk Mendapatkan Kembali Uang Jaminan Akibat Hukum Dari Berakhirnya Kontrak Terhadap Perjanjian Keagenan Uang jaminan keagenan adalah uang yang diserahkan agen kepada principal sebagai jaminan bahwa agen akan memenuhi prestasinya sampai kontrak yang dibuat berakhir, setelah berakhirnya kontrak yang di buat principal wajib mengembalikan uang jaminan kepada agen. PT Merpati menolak untuk mencairkan uang jaminan keagenan, yang mengakibatkan para agen menderita kerugian. Kerugian yang timbul dari hukum
7
Hasil wawancara dengan Lalu Sandate Budi pimpinan CV. Permata Lombok Praya Lombok Tengah, tanggal 25 Agustus 2015
xiv
keperdataan dapat dituntut untuk memberikan penggantian kerugian. Mengenai gugatan ganti rugi dalam hukum perdata dapat terjadi karena adanya ingkar janji atau wanprestasi dan dapat pula terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau onrechmatige daad. Menurut Lalu Sandate Budi:8 “Setelah kontrak keagenan itu berakhir, PT Merpati menolak mencairkan uang yang CV serahkan dengan alasan, Merpati msih belum bisa melunaskan hutang-hutangnya karena keadaan ekonomi perusahaan tidak sehat dan diambang kepailitan. Besar uang yang belum dibayarkan Merpati kepada CV Permata Lombok sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta ), yakni keseluruhan harga tiket dan komisi dari hasil penjualan tiket baik itu domestic maupun internasional”. Agen dalam hal ini CV Permata Lombok telah melakukan upaya damai dengan mengirimkan surat kepada PT Merpati namun menolak dengan alasan ekonomi perusahaan kurang sehat”. Jika PT Merpati tidak mengembalikan uang jaminan kepada para agen, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan yang dalam dunia bisnis tidak patut untuk dilakukannya. Melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, Sebagai suatu perusahaan penerbangan yang menjalankan usaha penjualan tiket bekerjasama dengan para agen, maka ketika perjanjian keagenan berakhir, seharusnya PT Merpati mengembalikan uang jaminan, namun uang jaminan tersebut nampaknya sengaja untuk tidak dikembalikan dengan alasan kesulitan keuangan. Hal ini berarti 8
Hasil wawancara Lalu sandate budi pimpinan CV. Permata Lombok Praya Lombok Tengah Ibid, tanggal 25 Agustus 2015
xv
bahwa penolakan pengembalian uang jaminan tersebut telah disengaja, yang berarti unsur kedua perbuatan melanggar hukum yaitu harus ada kesalahan telah terpenuhi. Akibat tidak dikembalikan uang jaminan sebagai salah satu persyaratan perjanjian penunjukkan keagenan tersebut oleh PT Merpati, menjadikan para agen menderita kerugian. Hal ini berarti bahwa unsur ketiga perbuatan melanggar hukum yaitu harus ada kerugian yang timbul telah terpenuhi. Dengan memperhatikan seluruh pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa para agen yang tidak mendapatkan pengembalian uang jaminan keagenan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai agen oleh PT Merpati dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat PT Merpati berupa ganti kerugian baik atas dasar wanprestasi atau ingkar janji maupun perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatige daad, karena kedua unsur wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Mengenai dasar gugatan yang diajukan oleh para agen lebih tepat atas dasar ingkar janji atau wanprestasi, karena para agen tidak perlu membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Merpati. Hal ini berbeda jika para agen menggugat PT Merpati atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatiga daad, karena agen harus dapat membuktikan bahwa PT Merpati telah melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata.
xvi
III. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Penyebab berakhirnya kontrak penjualan tiket pesawat antara PT Merpati Nusantara Airlines dengan Agen adalah karena lewatnya waktu/daluwarsanya masa perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya perikatan, jika dilihat dari segi empirisnya perjanjian keagenan Merpati dengan CV Permata Lombok berakhir ketika masa perjanjian yang disepakati dalam kontrak itu habis. b. Berakhirnya kontrak perjanjian keagenan biasanya meninggalkan suatu permasalahan antara Agen dan prinsipalnya. Dalam kasus ini CV Permata Lombok sebagai salah satu Agen penjualan tiket PT Merpati Nusantara Airlines merasa dirugikan karena uang jaminan keagenan yang diserahkan belum di kembalikan setelah masa perjanjian berakhir. Dalam hal ini PT Merpati Nusantara Airlines telah melakukan wanprestasi karena belum mampu memenuhi kewajibannya kepada agen, begitu pula dengan CV Permata Lombok merasa dirugikan karena telah melakukan kewajibannya sebagai agen namun belum bisa mendapatkan haknya. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh Agen sebagaimana tertera dalam klausula perjanjian harus melalui musyawarah antara kedua belah pihak, jika hal itu gagal menemukan jalan keluar maka bisa menempuh jalur hukum yakni pengadilan. Dalam kasus ini Agen bisa menggugat merpati dengan dasar gugatan Merpati melakukan Wanprestasi.
xvii
B. Saran Bertitik tolak dari yang telah diuraikan diatas, maka saran yang di sampaikan penyusun untuk pembangunan hukum kedepannya adalah: a.Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 belum mencerminkan keadilan bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan swasta ataupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sehingga perlu dilakukan amandemen atau revisi terhadap undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang agar tercipta keadilan bagi semua golongan dan tidak terkesan menganak tirikan salah satu pihak yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidak adilan antar pelaku usaha. b. Hendaknya
Perusahaan
Penerbangan
PT
Merpati
menyelesaikan
permasalahan secara damai dengan para agen, karena bagaimanapun direksi atau komisaris perusahaan
tetap mempunyai
keinginan untuk
membuka usaha
penerbangan, jika harus diselesaikan dengan gugatan ganti kerugian, ada kemungkinan para agen jera ditujuk menjadi agen jika usaha tersebut benar-benar berdiri. c. Hendaknya para agen hanya mengambil langkah gugatan ganti kerugian jika cara lain tidak membawa hasil. Karena jika cara-cara damai membawa hasil masih dimungkinkan untuk menjalin hubungan keagenan jika direksi dan komisaris berniat membentuk usaha penerbangan. Cara gugatan ganti kerugian sebagai upaya terakhir dengan cara menggugat perusahaan penerbangan atas dasar wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum.
xviii
DAFTAR PUSTAKA BUKU: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1994. Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, Badan Pembina Hukum Nasioanal, Jakarta Purwosutjipto. 1989. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta. Pribadi ,Djarot. S.H., M.H. perlindungan hukum bagi agen penjualan tiket apabila terjadi pembatalan. Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010 : 29 – 31 Putrid winda perdana. Clean Break Sebagai Syarat Pemutusan Perjanjian Distribusi Sepihak Atas Penunjukan Distributor Baru, (Studi Kasus PT. Smak Snack melawan PT. Effem Food inc. dan PT Effem Indonesia) Universitas Indonesia , Tahun 2012
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: KUHPerdata ( Kitab Undang-Undang Hukum perdata) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, lembaga-lembaga usaha perdagangan. No. 23/MPP/Kep/1998 Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia Legal Center Publishing 2009
