ANALISIS KINERJA KPUD KABUPATEN BANTUL DLAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015 Tomi Wisnu Saputra 20110520181 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
[email protected]
INTISARI Pemilukada ini lebih menekankan kepada proses kampanye, yaitu Pilkada Kabupaten Bantul dianggap belum menunjukkan aspek keterbukaan dalam bekerjasama. Selain itu, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum pasangan calon, telah melanggar ketentuan yang diterapkan oleh KPU dan Panwalsu Kabupaten Bantul. menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif yang mendiskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian tentang Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. Adapun data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data skripsi ini adalah interview atau wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan menuturkan dan mengambarkan kemudian ditafsirkan serta diintefikasi secara sistematis, adapun yang diwawancarai adalah Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP beserta Anggota Katua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bantul Arif Widayanto, S.FIL.I dan diwawancarai perwakilan satu orang dari anggota Panwaslu Kabupaten Bantul atas nama Nuril Hanafi, ST.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja KPUD Kabupaten Bantul sudah sesuai prosedur yang berlaku, serta bisa diakatakan berjalan dengan baik dalam semua tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, yang paling pokok yaitu system informasi dalam tahapan, pelaksanaan informasi Pilkada melalui system informasi pencalonan dan menggunakan system informasi penghitungan. Selanjutnya membuat laporan, laporan yang pertama ialah membuat laporan dalam bentuk buku yaitu buku
rakyat bantul memilih dalam buku itu kita tuangkan dari tahap proses awal hingga tahap akhir terlaksananya pilkada, yang kedua laporan keuangan kegunaan anggaran. Jadi ada dua besar laporan kepada Pemda termasuk kepada KPU RI. Sedangkan saran yang dapat regulasi, harmonisasi antar regulasi pengaturan keuangan, juga menjadi Pemilihan maupun Pemilu periode serupa.
penulis sajikan adalah, bahwa kejelasan seperti PKPU dengan Permendagri terkait hal yang wajib ada pada penyelenggaraan mendatang, agar tidak terjadi lagi situasi
ABSTRAK Pemilukada is more stressed to the campaign process, namely the elections Bantul Regency is considered have yet to demonstrate aspects of openness in cooperation. In addition, violations of the campaign props installation does not match the procedure carried out by the candidate, the person has violated the provisions applied by the ELECTION COMMISSION and Panwalsu Districts of Bantul. a question for the author how the performance Bantul Regency in organizing Regional Deputy Chief and Pemilukada concurrent Year 2015. In this study, the authors used this type of research is qualitative research mendiskripsikan the facts unearthed from the object of research on performance analysis NOVEMBER Bantul Regency In Concurrent Year 2015 Pemilukada. As for the data being used is the primary data and secondary data. Method of data collection in this thesis is an interview or an interview and documentation, as well as the data analysis techniques used to speak and the lyrics then interpreted and diintefikasi systematically, as for who was interviewed was Chair of the Bantul district ELECTION COMMISSION Muhammad Johan Komara, s. IP along with members of the Organization of the Technical Division Katua Bantul Regency Arif Widayanto, s. FIL. I and interviewed representatives of one of the members of Panwaslu Bantul Regency on behalf of Nuril Hanafi, ST. Based on the results of the research the author can be drawn the conclusion that the November Performance Bantul Regency is in compliance to applicable
procedures, as well as could run well in all stages of the preparation and implementation phases, the most principal i.e. the system information in phases, the implementation of the information system through Elections and nomination information using a system of numbering information. Next make a report, the report is the first report in book form i.e. the book people of bantul chose in that book we pour from the early stages of the process up to the final stages of the implementation of the elections, the second financial report usability budgets. So there are two major reports to the regional ELECTION COMMISSION including RI. While suggestions that may the author serve is, that the clarity of the regulation, harmonization between such regulation PKPU with the financial settings, related Permendagri also is required on the Organization of the Elections as well as elections of the coming period, to avoid similar situations from
happening PENDAHULUAN
konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah
Menurut M. Ma’ruf 2005, ada Lima
pertimbangan
again
penting
diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota,
penyelenggaraan Pilkada langsung bagi
masing-masing
perkembangan demokrasi di Indonesia.
pemerintahan
Pertama, Pilkada langsung merupakan
Kabupaten dan Kota dipilih secara
jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat
demokratis. Ketiga, Pilkada langsung
karena pemilihan Presiden dan Wakil
sebagai sarana pembelajaran demokrasi
Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala
(politik) bagi rakyat (civic education)
Desa selama ini telah dilaksanakan
ini menjadi media pembelajaran praktik
secara
berdemokrasi
bagi
diharapkan
dapat
langsung
langsung.
Kedua,
merupakan
Pilkada
perwujudan
sebagai daerah
kepala provinsi,
rakyat
yang
membentuk
kesadaran
kolektif
segenap
unsur
pemimpin partai politik besar yang
bangsa tentang pentingnya memilih
memenangi pemilu 2004. Karena itu
pemimpin yang benar sesuai nuraninya,
harapan
keempat, Pilkada langsung sebagai
nasional justru dari Pilkada langsung
sarana untuk memperkuat otonomi
atau Pilkada Serentak ini.
daerah, keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin
lokal
semakin
baik
pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
memperhatikan
kepentingan
aspirasi
masyarakat
selalu
agar
dan dapat
diwujudkan. Kelima, Pilkada langsung merupakan
sarana
proseskaderisasi
penting
bagi
kepemimpinan
nasional disadari atau tidak stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk indonesia yang
akan
lahirnya
pemimpin
Secara politik, munculnya konflik memang wajar saja terjadi, karena di setiap usaha untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari
konflik.
merupakan
Adanya
Pemilu,
mekanisme
untuk
melembagakan konflik itu agar tidak menjurus Karena
kepada itu,
aksi
masih
menguatnya
intensitas
konflik,
kampanye
berlangsung
Bantul sesama
kekerasan.
bahkan
kerusuhan pendukung
disaat
dikabupaten
pecah
antara
pasangan1,
memperlihatkan masih belum kuatnya bengunan kelembagaan (institusional
lebih dari 250 juta, jumlah pemimpin nasioanal yang kita miliki hanya 1
beberapa, mereka sebagian besar para
http://m.okezone.com/read/2015/11/23/510/ 1254083/kampanye-pilkada-rusuh-wargayogya-resah
design)
di
dalam
Pilkada
secara
langsung.
ketua
Daftar
Pemilih
Tetap
(DPT)
Pemilukada Tahun 2015 Kabupaten Bantul ditetapkan sebanyak 691.445 para pemilih itu akan mencoblos di 1768 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rapat pleno terbuka data jumlah pemilih Pilkada Kab. Bantul 2015. Yang dipimpin oleh ketua KPU Bantul Muhammad
Johan
Komara,
S.IP
dihadiri oleh unsur dari perwakilan Tim
pemuktahiran data pemilih di Kasihan,
pasangan
Calon,
Panwas
Pemilihan Kabupaten serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul di Kantor KPU Bantul jl. Wakhid hasyim,
panitia
pengawaskecamatan
(Panwascam)
Bowo
Widodo
mengungkapkan pelanggaran tersebut berbentuk dalam pemilih
pemalsuan
formulir di
tandatangan
pemuktahiran data
kasongan,
Tamantirto,
Kasihan. Oknum PPDP tersebut adalah ketua RT di salah satu perumahan kasihan,
pelanggaran
tersebut
ditemukan saat ketua panitia pemilihan kecamatan
kasihan
melakukan
pengecekan pencocokan dan penelitian (coklit)
dalam
pemilih.
pemutakhiran
Setelah
data
dilakukan
pemeriksaan petugas PPDP tersebut mengaku melakukan tindakan tersebut pada 15 orang lainnya di dalam
sumuran, Palbapang 2.
pemutakhiran data yang dilakukannya, Dalam pemilu
waktu
terjadi
pemuktahiran dilakukan 2
terselenggara
beberapa data
oleh
kelalaian
pemilih oknum
Tribunjogja.com, BANTUL
yang
meski begitu KPU Bantul belum bisa menentukan keputusan apa yang akan diambil kepada tersangka3.
petugas 3
Tribunjogja.com
Sedangkan proses kampanye
dalam
pendanaan
pilkada
Bantul
pemasangan alat peraga kampanye (APK)
difasilitasi
KPU.
Pilkada
dianggap belum menunjukkan aspek
serentak kali ini menurutnya memang
transparansi, hal tersebut mengemuka
dibangun
dalam pemaparan hasil pemantauan
kesetaraan demi persaingan yang sehat
dana kampanye Pilkada Bantul oleh
sehingga
jaringan
Pemilih untuk
memiliki Dana kecil diatur agar tetap
Coordinator JPPR
bisa bersaing dengan pasangan calon
DIY, Lilik Raharjo mengungkapkan
berkekuatan Dana besar, tolak ukur
pemantauan
lakukan
intregritas
kegiatan
menurutnya adalah sejauh mana paslon
Rakyat
Pendidikan (JPPR).
dengan
yang
mereka
menelusuri
dengan
pasangan
dasar
calon
pelaksanaan
pilkada
secara
membuat perhitungan biaya kampanye
mengelola dana kampanye. Regulasi
yang dikeluarkan. “Sebagian besar
mewajibkan paslon memiliki rekening
Dana
calon
khusus kampanye demi memudahkan
pembiayaan
pengawasan dan akuntansi, sayangnya
digunakan
pasangan
untuk
pertemuan terbatas dan tatap muka. Selain
itu,
pelanggaran
pemasangan iklan dan pemasangan alat peraga kampanye dibeberapa tempat yang dilakukan oleh pasangan calon.
dan
yang
kampanye semua pasangan calon dan
kampanye
akuntabel
prinsip
transparan
hal tersebut tidak berjalan seperti diharapkan. “Rekening khusus tersebut hanya digunakan memenuhi syarat administrasi sebagai paslon dalam kampanye.
Padahal hal tersebut dilarang karena
Adapun bukti rekening khusus
regulasi pilkada kali ini iklan dan
hanya dianggap formalitas menurutnya
dilihat
dari
laporan
awal
Dana
kampanye (LADK). LADK SuharsnoAbdul
Halim
Muslih
hanya
Rp.4.940.000
berasal
dari
Surya Widati-Misbakhul Munir hanya Rp.500.000 berasal dari partai politik. Demikian juga tidak terdapat laporan pengeluaran samasekali kedua paslon dalam LADK. Selain itu dalam laporan dan
sumbangan
Dana
Kampanye (LPSDK), jumlah Dana paslon
nomor
1
sebanyak
Rp.0,
sedangkan paslon nomor 2 sebanyak Rp.275.056.500, yang keseluruhannya dalam bentuk barang. “Hal ini jika dibandingkan
dengan
kegiatan
kampanye menimbulkan pertanyaan besar dalam pemantauan penggunaan belanja kampanye menurutnya paslon nomor
urut
satu
menghabiskan Rp 280.109.0004.
menurutnya
pasangan calon, sedangkan LADK Sri
Penerimaan
sedangkan paslon nomor urut dua
diperkirakan
menghabiskan hingga Rp 242.955.000,
Atas temuan tersebut transaksi penerimaan
dan
pengeluaran,
kepatuhan
dalam
praktik
sumbangan
alakadarnya.
pelaporan,
Selain
dan
dikelola
itu,
ketentuan
pembatasan APK dan iklan media masa menurutnya
bisa
mendekatkan
kampanye dengan pemilih,
karena
kampanye tatap muka menjadi lebih banyak, namun kondisi tersebut juga bisa
memunculkan
trakbsaksional masa
potensi
terutama
pemilihan.
politik
mendekati
Kondisi
ini
membutuhkan pengawasan yang cukup ketat dari panwas, Dosen UMY juga mantan anggota Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo mengungkapkan rekening
Dana
mencerminkan
kampanye belanja
tidak
kampanye
sesungguhnya, karena belanja sering 4
Tribunjogja.com
tidak transparan dan banyak yang tidak
Penyelenggaraan
tercatat dalam transaksi elektronik.
dapat
Selain belanja yang tidak transparan
Kabupaten Bantul adalah lembaga
sumber juga tidak transparan, dua hal
independen dan tidak terikat kontrak
ini jadi masalah serius dan tidak mudah
politik
diawasi karena kerangka hukum yang
Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten
memayungi
baik,
Bantul yang dilaksakan pada bulan
Menurutnya, regulasi pembatasan APK
Desember 2015 dengan hasil akhir
dan iklan yang difasilitasi KPU tidak
kemenengan
serta merta mengurangi dana kampanye
Suharsono - H. abdul Halim Nuslih
yang harus dikeluarkan pasangan calon
memperoleh
261.412
suara.
atau partai karena hal tersebut hanya
Pelaksanaan
rekapitulasi
hasil
sebagian kecil saja dari biaya politik
penghitungan suara tingkat PPK di 17
yang dikeluarkan dan ada biaya lain
Kecamatan dalam Pemilihan Bupati
yang disembunyikan. 5
dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015
tidak
cukup
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Kabupaten
penyelenggaraan
Bantul
Pemilihan
dalam Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
Kabupaten
Bantul
dituntut
dalam penyelenggaraannya sesuai UU No.8 5
Tahun
2015
Tentang
Pemilu,
membuktikan
mulai
dengan
sehingga
bahwa
pihak
pasangan
dilaksanakan.
KPU
manapun.
Drs.
Hadir
H.
dalam
kegiatan rekapitulasi tersebut unsur dari PPK, PPS, Panwascam, saksi pasangan calon juga memantau dan Warga Masyarakat yang menyaksikan. Mekanisme
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara dalam rapat pleno PPK terbuka tersebut dibagi dalam dua
Tribunjogja.com
agenda yaitu agenda pertama rapat
tuangkan
pleno rekapitulasi hasil penghitungan
mengetengahkan
suara di TPS dalam satu wilayah desa
Kinerja
(dituangkan
Dalam Penyelenggaraan Pemilukada
dalam
format
Model
DAA-KWK), dan agenda kedua rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan
dalam
KPUD
skripsi judul
dengan “Analisis
Kabupaten
Bantul
Serentak Tahun 2015” 1. Jenis Penelitian
suara dalam satu wilayah kecamatan
Jenis
(dituangkan dalam format Model DA1-
deskriptif
KWK) mengingat jumlah TPS dalam
penelitian dengan cara data
wilayah PPK ada yang cukup banyak
yang dikumpulkan berupa kata–
dan terbatasnya tahapan rekapitulasi,
kata,
maka
demikian,
beberapa
kecamatan
seperti
penelitian
ini
adalah
kualitatif
yaitu
gambar.
Dengan
laporan penelitian
Imogiri dan Dlingo dibagi dalam 2
akan
kelompok yang dipimpin ketua atau
data untuk memberi gambaran
salah
penyajian
satu
anggota
PPK
secara
simultan.
Laporan
Berdasarkan hal tersebut kinerja KPU
Kabupaten
penyelenggaraan
Bantul
dalam
Pemilihan
Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 perlu di analisis. Oleh karena itu maka dilaksanakan
berisi
penelitian
yang
di
kutipan–kutipan
laporan tersebut
tersebut. mungkin
berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo
dan dokumen resmi
lainnya. 2. Kerangka Dasar Teori Kerangka dasar teori adalah teoriteori yang digunakan dalam melakukan
suatu
penelitian
suatu
penelitian
(4)
Memberi
lowongan-lowongan
sehingga penelitian yang dilakukan
dalam pengetauhan kita tentang gejala-
menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah
gejala yang telah atau sedang terjadi. 6
sehingga kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan
yang
ada
sehingga
menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar dan teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan, kecuali: (1)
Menyimpulkan
generalisasi
dari
Teori umumnya dibagi dalam suatu klasifikasi seperti teori dasar (“lower-level”),
teori
pertengahan
(“midlle-range”) dan teori umum, teori dasar terdiri dari satu atau sejumlah pernyataan
teoritis
yang
berkaitan
dengan ragam jenis kejadian-kejadian tertentu, teori pertengahan mencakup jenis kejadian yang lebih luas, yang menggabungkan dan mempertalikan
generalisasi-
fakta-fakta
hasil
pengamatan, teori itu juga: (2) Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian.
sejumlah
proposisi
yang
semula
terpisah. Teori umum, cakupannya sangat luas ialah menggabungkan teoriteori pertengahan ke dalam struktur yang
luas guna
mengintregrasikan
pengetahuan ke dalam lingkup bidang yang luas atau bahkan ke dalam
(3) Memberi ramalan terhadap gejalagejala baru yang terjadi; 6
Koentjoroningrat, 1977,Metode-metode penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, hal:19
lingkup bidang yang luas atau bahkan
dan bagaimana bentuk hubungannya.8
ke dalam keseluruhan disipilin. 7
Kerangka dasar penelitian ini meliputi
Pengertian teori menurut F.N
hal-hal sebagai berikut:
Kerlinger sebagaimana dikutip kembali oleh
Sofian
singarimbun
Efendi adalah
dan
Masri
serangkaian
konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social
secara
sistematis
dengan
merumuskan hunungan antar konsep. Menurut
definisi
ini,
1. Kinerja
teori
Pengertian
kinerja
merupakan
suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai yang mana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, adapun pendapat para ahli mengenai pengertian prabu
kinerja
menurut
mangkunegara
anwar
(2009:67)
mengandung tiga hal, yaitu: Pertama,
mengemukakan bahwa kinerja adalah
teori adalah serangkaian proposisi atau
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
konsep yang berhubungan.Kedua, teori
yang dicapai oleh seorang pegawai
adalah menerangkan secara sistematis
dalam melaksanakan tugasnya sesuai
suatu
dengan tanggungjawab yang diberikan
fenomena
denganmenetukan
hubungan antar konsep.Ketiga, teori
kepadanya,
menerangkan fenomena tertentu dan
(2011:260)
tatacara menentukan konsep mana yang
kinerja merupakan terjemahan dari
berhubungan dengan konsep lainnya
performance yang berarti hasil kerja seorang
menurut
sedarmayanti
mengungkapkan
pekerja,
sebuah
bahwa
proses
7
Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan Ketiga, Hal : 266
8
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989,Metode Penelitian Survai,Jakarta :LP3ES,, Hal:37
manajemen atau suatu organisasi secara
kelompok
keseluruhan,
kerja
mencapai tujuan hasil yang diharapkan
ditunjukkan
sesuai dengan perencanaan kinerja
buktinya secara konkrit dan dapat
yang diraih oleh suatu organisasi dapat
diukur (dibandingkan dengan standar
dilihat dari beberapa indicator kinerja
yang telah ditentukan).
oleh
tersebut
dimana
harus
dapat
Berdasarkan dapat
hasil
pengertian
dikemukakan
diatas
bahwa kinerja
adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar
dan
criteria
yang
telah
ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap
kinerja
merupakan
atau
Anwar
(2009:15)
individu
Prabu
untuk
Mangkunegara
mengemukakan
sebagai
berikut: 1) Kualitas Kualitas
kerja
seberapa
baik
seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. 2) Kuantitas
suatu Kuantitas kerja adalah seberapa
kegiatan yang sangat penting karena lama
seorang
pegawai
bekerja
penilaian tersebut dapat dipakai sebagai dalam satu harinya, kuantitas kerja ukuran keberhasilan penilaian suatu ini dapat dilihat dari kecepatan organisasi dalam jangka panjang waktu kerja setiap pegawai itu masingtertentu, bahkan penilaian tersebut masing. dapat menjadi input bagi perbaikan dan peningkatan organisasi, jadi kinerja dapat
juga
diartikan,
kegiatan
perencanaan yang dilaksanakan oleh
3) Pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan
mampu
melakukan
pekerjaannya dengan akurat atau tidak
Human Performance = Ability +
ada kesalahan.
Motivation
4) Tanggung jawab
Motivation= Attitude + Situation
Tanggung jawab terhadap pekerjaan
Ability= Knowledge + skill
adalah
kesadaran
karyawan
akan
untuk
kewajiban
melaksanakan
pekerjaan yang diberikan perusahaan. Faktor kinerja
yang
tinggi
mempengaruhi
rendahnya
kinerja
a) Faktor
kemampuan
secara
psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan pontensi (IQ) dan kemampuan reality
(knowledge
+
skill).
seorang pegawai tentunya ditentukan
Artinya, pegawai yang memiliki
oleh
yang
IQ rata-rata (IQ 110-120) dengan
secara
pendidikan yang memadai untuk
langsung,
jabatannya dan terampil dalam
faktor-faktor
mempengaruhinya langsung
ataupun
baik tidak
menurut Anwar Prabu Mangkunegara
mengerjakan
(2009:67) menyatakan bahwa “faktor
sehari-hari, maka ia akan lebih
yang
mempengaruhi
pencapaian
mudah mencapai prestasi kerja
kinerja
adlah
kemampuan
yang diharapkan. Oleh karena itu,
motivasi
pegawai perlu ditempatkan pada
(motivation), sedangkan menurut Keith
pekerjaan yang sesuai dengan
Davis
Prabu
keahliannya (the right man on the
Mangkunegara (2009:67) dirumuskan
right place the right man on right
bahwa
job).
(ability)
dan
dalam
faktor faktor
Anwar
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kinerja adalah:
dapat
pekerjaannya
b) Faktor motivasi, terbentuk dari
Mangkunegara (2006:15) faktor-faktor
sikap seorang dalam menghadapi
kinerja terdiri dari faktor internal dan
situasi kerja. Motivasi merupakan
faktor eksternal: faktor internal yaitu
kondisi yang menggerakkan diri
faktor yang dihubungkan dengan sifat-
pegawai
sifat
yang
mencapai (tujuan
terarah
tujuan kerja).
untuk
organisasi
Sikap
mental
seseorang.
Sedangkan
faktor
eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang
merupakan kondisi mental yang
berasal
mendorong
untuk
perilaku, sikap dan tindakan-tindakan
berusaha mencapai prestasi kerja
rekan kerja, bawahan atau pimpinan,
secara maksimal. Sikap mental
fasilitas kerja, dan iklim organisasi.
pegawai
seorang pegawai harus sikap mental
yang
siap
secara
pisikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang
pegawai
mental,
mampu
harus secara
siap fisik,
memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai
dari
lingkungan
seperti
Dari
uraian
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
faktor
yang
mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan menyelaraskan
organisasi antar
mampu faktor-faktor
tersebut.
serta mampu memanfaatkan dan a) Penilaian Kinerja menciptakan situasi kerja. Penilaian kinerja
merupakan
Menurut A. Dale Timple yang faktor kunci dalam mengembangkan dikutip
oleh
Anwar
Prabu potensi pegawai secara efektif dan
efisien karena adanya kebijakan atau
Pemilukada untuk proses tindak lanjut
program
setelah mengetahui tindakan apa yang
yang
lebih
baik
atas
sumberdaya manusia yang ada didalam
harus
suatu
penilaian kinerja
kekurangan
bermanfaat
kelebihan
organisasi,
individu
sangat
pertumbuhan
organisasi
bagi secara
diambil
untuk
serta tersebut,
berdampak
mengatasi
mempertahankan sehingga
pada
akan
pengambilan
keseluruhan, Menurut Bernardin dan
keputusan yang strategis mengenai
Russel
oleh
hasil evaluasi kinerja serta komunikasi
(2010:190-191),
yang telah dilakukan oleh atasan dan
yang
khaerul
diterjemahkan
Umam
mengemukakan kinerja
adalah
bahwa
“penilaian
bawahan sehingga tujuan instansi akan
cara
mengukur
cepat tercapai.
kontribusi individu (karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja”. Menurut
Sedarmayanti
(2011:261),
mengemukakan bahwa penilaian kerja adalah
system
formal
untuk
memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Dari
uraian
diatas
dapat
pegawai sangat perlu dilakukan karena dapat dijadikan evaluasi terhadap setiap oleh
kepala
bidang
penilaian
kinerja
menurut syafarudin alwi yang dikutip oleh
khaerul
umam
(2010:191),
mengemukakan bahwa secara teoritis, tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evalution dan
disimpulkan bahwa penilaian kinerja
pegawai
Tujuan
development
penilai
harus
menyelesaikain sebagai berikut: I.
Hasil
penilaian
sebagai kompensasi
dasar
digunakan pemberian
II.
Hasil
penilaian
digunakan
hasil yang diharapkan dapat dicapai
sebagai staffing decision. III.
Hasil
penilaian
sebagai
dasar
pekerjaan seseorang. Fokusnya kepada
digunakan mengevaluasi
seseorang dan bagaiman kontribusi mereka terhadap pencapaian target perorang, tim, departemen dan instansi
system seleksi.
serta menegakkan nilai dasar instansi. Sedangkan development
yang
bersifat
penilai
harus
2. Pemilukada Dalam
menyelesaikan: a. Prestasi real yang dicapai
Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan
individu
bahwa pemilihan kepala Daerah dan b. Kelemahan-kelemahan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya individu yang menghambat disebut
pemilukada.
Kemudian
kinerja pemilukada adalah sarana pelaksanaan c. Prestasi-prestasi
yang
dikembangkan
kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan
Berdasarkan beberapa uraian
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
diatas maka kinerja individual dapat
Negara Republik Indonesia tahun 1945
diukur, dimana pada tingkat individu
untuk memilih Kepala Daerah dan
ini berhubungan dengan pekerjaan,
Wakil
mengacu
tanggungjawab
Penyelenggaraan pemerintah daerah
utama, bidang kegiatan utama atau
sesuai dengan amanat-amanat Undang-
tugas kuncinya merupakan bagian dari
Undang
kepada
Kepala
dasar
Negara
Daerah.
Republik
Indonesia
tahun 1945,
pemerintah
e) Prinsip efesien dan efektif
daerah, yang mengatur dan mengurus
Prinsip
urusan pemerintahan menurut asas
menjalankan prinsip.
otonomi diarahkan
dan
tugas untuk
pembantuan, mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan data saing daerah dengan demokrasi,
memperhatikanprisnsip pemerintahan,
keadilan,
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu adalah sebuah prosedur
komitmen
Pemilukada mengembalikan masyarakat
untuk
langsung
berarti
hak-hak
dasar
daerah
untuk
di
memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekruitmen local secara demokratis. 9 Berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004
pasal
56
ayat
1,
menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaskanakan
untuk melahirkan Good Government
secara demokratis
yang dilandasi oleh beberapa prinsip
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
yaitu:
dan adail. a) Prinsip Akuntabilitas
berdasarka asas
3. Data dan Teknik Pengumpulan Data
b) Prinsip Transparansi c) Prinsip Responbility
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :
d) Prinsip melaksakan ketertiban
9
Joko J Prihatmoko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005.
b. Catatan-catatan hasil mengenai
a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh
lansung
penelitian.
Data
dari
obyek
primer
dalam
penelitian ini diperoleh dari hasil
kebijakan
Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul. a. wawancara
wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini.
sekunder
diperoleh
adalah
dari
data
yang
bahan-bahan
penelitian ini diperoleh dengan cara Dokumentasi,
yaitu
metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
legger,
agenda
proses
dan
lain
tanya jawab secara tatap muka antara Peneliti
dilakukan Peneliti sebagai berikut: a. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi di kabupaten
dengan
menggunakan
responden,
panduan
wawancara.
Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai
(interviewer)
yang
memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti. b. Dokumentasi
sebagainya. Adapun prosesnya yang
Bantul.
adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara
kepustakaan. Data sekunder dalam
dokumentasi.
Wawancara
memperoleh keterangan untuk tujuan
b. Data Sekunder Data
Penyelenggaraan
Dokumentasi adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dengan
menyelidiki
benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
foto,
notulen rapat, catatan harian, dan lain
Karena penulis akan menggunakan
sebagainya.
metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode
1. Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang
dapat
mensintesiskannya,
dikelola, mencari
dan
menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa
induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya. PEMBAHASAN A. ANALISIS KINERJA KPUD
yang dapat diceritakan kepada orang
KABUPATEN
lain. Dalam hal ini penulis akan
DALAM
menggunakan
penelitian
BANTUL
PENYELENGGARAAN analisa
PEMILUKADA
SERENTAK
kualitatif yang mana bermaksud untuk
TAHUN 2015
memahami fenomena tentang apa yang
Dalam hal ini Pemilihan Bupati
dialami oleh subjek penelitian, secara
dan Wakil Bupati Tahun 2015 telah
holistic dan dengan cara deskripsi
dijalankan selama 12 bulan tahapan,
dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
mulai
pada
penyelenggaraan
Komisi
alamiah dan dengan memanfaatkan
Umum
Kabupaten
berbagai metode alamiah.
senantiasa
suatu
konteks
khusus
yang
dari
persiapan
(KPU)
prinsip-prinsip
berupaya
hingga Pemilihan Bantul
memegang
penyelenggaraan
Pemilihan
berintegritas
dalam
1) Kualitas
menjalankan setiap tahapan Pemilihan Bupati
dan
Wakil
Bupati
a. Perencanaan Program dan
yang
Anggaran
diselenggarakan tanggal 9 Desember Dalam pelaksanaan Pemilukada 2015, dari beberapa kegiatan di atas yang dilaksanakan pada tanggal 9 dalam sosialisasi tahap pelaksanaan Desember Tahun 2015 berdasarkan yang diselenggarakan oleh pihak KPU data lapangan dan data observasi, Kabupaten Bantul. Selain itu juga, di bahwa pihak KPU Kabupaten Bantul tahapan yang lain dalam Pemilukada melakukan penyusunan program dan juga dilakukan beberapa proses dan anggaran,
secara
berjenjang
mulai
kegiatan, serta perubahan-perubahan mempersiapkan peraturan teknis yang yang
terjadi
dalam
pelaksanaan akan dibutuhkan termasuk di dalamnya
Pemilukada. adalah a.
TAHAP PERSIAPAN Sebelum melakukan Pemilukada
perencanaan
anggaran,
sebagaimana
tertera
dalam
Nomor
Tahun
2014
01
Perpu tentang
yang demokratis pihak KPU Bantul
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
sangat antusias dalam pelaksanaan
Kota muncul beberapa norma baru.
Pemilukada Serentak, yang mana pada
Diantaranya ialah, bahwa Pemilihan
tahap
hanya memilih Calon Gubernur, Calon
persiapan
penyelenggaraannya
dan
tahap
ini
sangat
Bupati,
dan
Calon
Wali
Kota
berbedah dengan Pilbug sebelumnya
sedangkan jabatan Wakil diusulkan
yang terdiri dari:
oleh Terpilih.
Gubernur/Bupati/Walikota
Dalam pengusulannya, pihak
rakyat saat pemilih yang menentukan,
KPU Kabupaten selalu berkoordinasi
apakah pasangan Bupati dan wakil
dengan Tim Anggaran Pemerintah
Bupati terpilih memiliki kapasitas,
Daerah (TAPD) yang mana KPU
integritas,
Bantul
tinggi untuk membentuk Pemerintahan
sebelum
melakukan
Koordinisasi dengan TAPD sudah membuat rencana anggaran mengenai
dan
berkomitmen
yang
Daerah yang kuat. 3) Pelaksanaan Tugas
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dalam
pemilihan
yang
untuk satu putaran, untuk pembuatan
berintegritas,
hanya
akan
rencana anggaran sudah mengacu pada
diwujudkan
oleh
Penyelenggara
struktur anggaran sesuai Permendagri
Pemilihan yang memiliki kapasitas,
Nomor 44 Tahun 2015.
serta
integritas,
mampu
komitmen,
imparsialitas, indepensi, dan netralitas
2) Kuantitas Berdasarkan data yang di dapat
penyelanggara Pemilihan.
dari observasi di lapangan pemilihan
Dalam pelaksanaan tugas hal ini
ini merupakan bagian dari mekanisme
bahwa
demokrasi, ialah menjadi pintu masuk
mempersiapkan diri sebagai penengah
paling
membanggun
dalam hal Pemilihan yang demokrasi
kepemimpinan yang kuat di daerah.
dan tetap independen, karena hampir
Dari dimulai pemilihan, terpilihnya
semua regulasi
pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun
yang memimpin Daerah selama 5
kerjanya, agar memperkecil regulasi
(Lima) Tahun mendatang. Dari sinilah
dan
awal
pihak
2015
terobosan
KPU
Bantul
telah
Tahun 2014 dengan telah
baru
berbedah
untuk
tata
KPU
memaxsimalkan hasil yang lebih baik
Calon,
dari tahun-tahun sebelumnya, inilah
Pencalonan dan Persyaratan Calon,
gerakan KPU yang harus mengurangi
Penilitian
Politik Hitam.
Bimtek Pencalonan
Pencalonan dan Persyaratan Calon
diberikan kepada seluruh ketua dan
Penetapan dan Pengumuman pasangan
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
calon, Penggantian Calon, Larangan
dan Panitia Pemungutan Suara , selain
dan
sebagai pengetahuan dasar, juga untuk
pendaftaran,
mengantisipasi apabila terdapat Calon
masyarakat.
Perseorangan yang mendaftarkan diri,
dihadirkan dalam Bimtek adalah Ketua
yang membutuhkan proses verifikasi
dan Anggota KPU Bantul. Adapun
administrasi oleh Panitia Pemilihan
wawancara yang dilakukan penulis
Kecamatan dan Panitia Pemungutan
yang diajukan kepada bapak Arif
Suara.
pada
Widayanto S.FIL.I selaku anggota
tanggal 10 juni 2015 di Aula Gedung
KPU Bantul menyatakan bahwa setiap
Induk Lantai III Pemda Bantul.Materi
calon
yang diberikan dalam Bimtek ini
melampirkan pendaftaran, mulai dari
meliputi
dan
dukungan, pencalonan, daftar riwayat
Pencalonan, Pencalonan dari Partai
hidup, MPBP, surat keterangan bebas
Politik atau Gabungan Partai Politik
hutang, tidak memiliki perkara, tidak
dan
pernah
Bimtek
dilaksanakan
Persyaratan
Pencalonan
Calon
Perseorangan,
Dokumen
Dokumen
Sanksi,
Persyaratan
Persyaratan
Perpanjangan dan
masa
Tanggapan
Narasumber
prosesnya
dipenjara/dipidana
yang
mendaftar
dengan
Penelitian Dukungan Pasangan Calon
hukuman ancaman lebih dari 5 tahun,
Perseorangan, Pendaftaran Pasangan
setelah meraka mendaftarkan syarat
pencalonannya
sah, ketika syarat
adapun beberapa bimtek yang
pencalonan sah dilanjutkan dengan
dilakukan dalam rekrut panitia sebagai
syarat calon yaitu memeriksa semua
berikut:
dokumen apabila kurang kita minta
a) Bimtek
tentang legilisasi tersebut maka pihak KPUD kabupaten Bantul meminta kembali, jika ijazah ke sekolah apabila
b) Bimbingan Teknis Putung Suara. c) Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
apabila ada catatan hukum maka ke negeri
dan
kantor
kepolisian, karena untuk dalam tahap penetapan kandidat bebas hukum. Dan yang menjadi syarat untuk bisa mendaftar Calon perseorangan pertama harus di dukung 7% 68.000 dukungan tetapi kalau partai politiik itu kita harus jumlah kursi 20% dari jumlah kursi, kalau jumlah 45 kursi bisa mendaftar 9 kursi. Jadi kalau sudah memnuhi 9 kursi baru bisa mendaftar.
Pemuktahiran
Data dan Daftar Pemilih.
nama yang kurang maka ke capil dan
pengedalinan
Teknis
Berdasarkan data diatas bahwa mengingat strategisnya peran Badan Ad Hoc, penting bagi KPU untuk memastikan sumber daya manusia yang akan mengisi Komposisi Badan Ad Hoc
tersebut
benar-benar
pertanggungjawabkan
mampu kinerja.
Sebagaimana halnya KPU, badan ad hoc juga harus memiliki integritas, kapasitas, indepedensi, imparsialitas, dan netralitas yang kuat, sebagai pra syarat
dalam
menjalankan
mandat
sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan. Selain itu data yang di dapat dari hasil wawancara bahwa Pihak
KPU
Bantul
tidak
kaitan
Wakil Kepala Daerah dalam jangka
pembentukan panitia pengawas, yang
panjang waktu tertentu, selain itu
menentukan pihak pengawas adalah
penilaian tersebut dapat menjadi input
pihak
bagi
bawaslu
hubungan
ada
kami
sama
tidak
sekali.
ada
Namun
karena
dan
peningkatan
organisasi.
keberadaan mereka langsung ditunjuk dibawah naungan bawaslu,
perbaikan
Berdasarkan hal tersebut kinerja KPU
Kabupaten
Bantul
dalam
Pemilihan
Umum
berbeda dengan Pilkada Tahun 2010
penyelenggaraan
kami
pihak
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
pengawas dan untuk Pemilu di Tahun
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015
2015 kami sudah pisah atap, artinya
adapun tahapan-tahapan penyelenggara
semua pihak pengawas yang melantik
dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
ialah bawaslu langsung.
yang diselenggarakan oleh Lembaga
yang
menentukan
KPU Kabupaten Bantul yang diuraikan
b. Tahap Penyelenggaraan Dalam tahap penyelenggaran ini merupakan suatu kegiatan yang sangat
penting
karena
penilaian
di pembahasan selanjutnya sebagai berikut: 1) Kualitas
tersebut dapat dipakai sebagai tolak
Berdasarkan data yang di dapat
ukuran keberhasilan dalam penilaian
dilapangan dan observasi oleh penulis
suatu
lembaga
ada beberapa langkah atau indikator
yang
yang menjadi syarat dan ketentuan bagi
KPUD,
organisasi selaku
seperti Tim
melaksanakan/menyelenggarakan
Pendaftaran Pasangan Calon dalam
kegiatan pemilihan kepala Daerah dan
Pemilihan
serentak
Tahun
2015.
Adapun yang menjadi dan syarat
pemilihan Gubernur dan Wakil
ketentuan bagi Pendaftaran Pasangan
Gubernur,
Calon diuraikan sebagai berikut:10
Bupati dan/atau Walikota dan
Dalam
survey
dilapangan Pasangan
dan
proses Calon
pendaftaran
Wakil Walikota. c) Ketiga,
meneliti
keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan.
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015
Dalam hal ini juga pernyataan
Pencalonan
pasal
Wakil
39
tentang
sesuai
observasi
Bupati dan
Pemilihan
yang
sama
disampaikan
dalam
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
wawancara oleh anggota KPU Bapak
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
Arif Widayanto, S.Fil.I dan Bapak M.
dan Wakil Walikota yaitu sebagai
Johan Komara, S.IP kepada penulis
berikut:
bahwa
a) Pertama,
menerima
persyaratan
dokumen
Pencalonan
dan
Setiap
calon
prosesnya
mendaftar melampirkan pendaftaran, mulai
dari
dukungan,
pencalonan,
persyaratan calon yang diajukan
daftar riwayat hidup, MPBP, surat
oleh Partai Politik atau Gabungan
keterangan
Partai Politik.
memiliki
b) Kedua,
meneliti
bebas
hutang,
perkara,
tidak
tidak pernah
pemenuhan
dipenjara/dipidana dengan hukuman
persyaratan pasangan calon yang
ancaman lebih dari 5 tahun, setelah
diatur Pasal 36 ayat (2) huruf a
meraka
Peraturan KPU Nomor 9 Tahun
pencalonannya
2015
pencalonan sah dilanjutkan dengan
tentang
pencalonan
mendaftarkan
syarat
sah, ketika syarat
syarat calon yaitu memeriksa semua 10
Ibid. Hal. 67.
dokumen apabila kurang kita minta
SKPD terkait di lingkungan Pemda
tentang legilisasi tersebut maka pihak
Bantul pada tanggal 24 Juli 2015.
KPUD kabupaten Bantul meminta
Adapun struktur analisis kinerja KPU
kembali, jika ijazah ke sekolah apabila
dilihat melalui tahap demi sebagai
nama yang kurang maka ke capil dan
berikut:
apabila ada catatan hukum maka ke
a. Pendaftaran Pasangan Calon
pengadilan
b. Sistem
negeri
dan
kantor
Pelayanan
kepolisian, karena untuk dalam tahap
Informasi
penetapan kandidat bebas hukum.
Peserta Kandidat.
Untuk calon yang terpilih jelas dengan
metode
Melalui
surat
rekapitulasi
Pemilukada
Pemilukada
Kepada
c. Pelayanan Informasi Pemilukada.
suara.
2. Kuantitas
suara mulai dari
Secara kelembagaan kuantitas
kecamatan sampai ke kabupaten kita
KPU
rakap jika surat suara terhitung baru
menjalankan
kami
secara profesional dan berintegritas hal
menetepkan
pasangan
yang
Kabupaten tugas
Bantul dan
telah
fungsinya
menang. Berdasarkan dari data di atas
ini
jelas bahwa mengenai persiapan yang
sengketa
dilaksanakan
untuk
perselisihan hasil Pemilihan/Pemilu di
pendaftaran Pasangan Calon Bupati
Mahkamah Konstitusi maupun aduan
dan Wakil Bupati adalah dengan
di DKPP selama pelaksanaan Pemilu
melakukan koordinasi/rapat persiapan
dan
internal KPU Bantul pada tanggal 23
menyelenggarakan sosialisasi secara
Juli 2015 dan rapat gabungan bersama
mandiri, KPU Bantul juga melakukan
KPU
Bantul
terbukti dengan tidak Pemilihan/Pemilu
Pemilukada.
adanya dan
Selain
kerjasama berbagai elemen yang ada
warga binanaan LP Bantul. Kegiatan
baik itu Perguruan Tinggi, Ormas,
yang dilakukan Pihak KPU Kabupaten
maupun Pemerintah Daerah, adapun
Bantul diselenggarakan bekerjasama
hasil obsrvasi dan data lapangan yang
dengan pimpinanan LP Bantul
di dapat penulis dapat diuraikan untuk
tanggal 1 Desember 2015 di Aula LP
lebih lengkapnya sebagai berikut:
Bantul.
pada
Bentuk kerjasama yang dilaksanakan
Dari beberapa elemen yang
KPU Kabupaten Bantul dengan kedua
dipaparkan diatas, bahwa KPU Bantul
instansi ini berupa penyelenggaraan
juga bekerjasama dengan Universitas
sosisalisasi dan pendidikan pemilih
Islam Yogayakarta untuk dua hal,
pemula melalui musyawarah guru Pkn,
yakni untuk pembuatan video tutorial,
dan
sosialisasi,
Penyelenggaraan
even
sehari
pembuatan
Jinggle
menjadi Inspektur Upacara di sekolah-
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
sekolah. Detail kedua kegiatan ini,
video
telah
mendukung
dipaparkan
dalam
bagian
Tutorial
digunakan
pelakanaan
untuk
Bimbingan
terdahulu. Dalam rangka pemenuhan
Teknis Pemuktahiran data dan daftar
hak konstitusional warga Negara, pihak
pemilih. Sementara jingle dibuat untuk
KPU Kabupaten Bantul bekerjasama
menyemarakkan setiap kegiatan yang
dengan
Permasyarakatan
dilaksanakan dalam rangka pemilihan
(LP) Bantul, KPU Kabupaten Bantul
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
memberikan
Selain dengan Perguruan Tinggi, Pihak
Lembaga
pemaparan
informasi
tentang Pemilihan kepada tahanan yang
KPU
berjumlah
merangkul mahasiswa
kurang lebih sekitar 80
Kabupaten
Bantul
juga
Prodi Ilmu
Pemerintahan UMY, KPU Kabupaten
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bantul menjadi narasumber pada acara
Bupati, serta Walikota dan Wakil
kegiatan
Desa
Walikota. Kampanye Pemilihan adalah
bangunjiwo dan beberapa desa lainnya
kegiatan menawarkan visi, misi, dan
yaitu Jetis, Pundong, dan Imogiri.
program
Pasangan
Adapun
informasi
lainnya,
social
hasil
day
wawancara
di
dengan
Calon yang
atau
bertujuan
anggota KPU Kabupaten Bantul di
mengenalkan serta meyakinkan pemilih
Kabupaten Bantul ini, kami selaku
untuk memilih pasangan calon tertentu.
KPU tuan rumah bekerjasama dengan
Sedangkan tujuan kampanye adalah
pihak Pemda dalam penyelenggaraan
sebagai wujud dari pendidikan politik
Pemilukada, supaya bisa terlaksana
masyarakat secara bertanggungjawab.
sesuai harapan, jadi pihak Pemda
Dalam pendidikan politik dimaksudkan
membentuk Panitia Panwaslu yaitu
untuk meningkatkan partisipasi Pemilih
panitia pengawas pemilu yang direkrut
dalam
lansung dengan Polsek se-Kabupaten
makna dan tujuan kampanye kedua
Bantul untuk menjaga ketertiban dan
regulasi tersebut juga mengatur tentang
keamanan berlangsungnya Pemilukada.
prinsip-prinsip
dalam
kamapanye.
Yakni
ramah
lingkungan,
3. Pelaksanaan Tugas
Pemilihan,
efisien,
selain
mengatur
Untuk memenuhi kebutuhan ini,
akuntabel, nondiskriminisasi, dan tanpa
berdasarkan Undang-Undang No 8
kekerasan.Pengaturan baru mengenai
Tahun 2015 yang diturunkan ke dalam
fasilitasi
kampanye
yang
berbeda
PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang
dengan
pengaturan
pada
regulasi
Kampanye pada Pemilihan Gubernur
Pilkada sebelumnya, menjadi persoalan
tersendiri. PKPU No. 7 Tahun 2015
Peraga Kampanye
telah secara jelas mengatur tentang
tantangan tersendiri hal ini menuntut
kewajiban KPU untuk memberikan
KPU Bantul untuk mampu membuat
fasilitasi kampanye berupa Pembuatan
terobosan
dan Pemasangan Bahan Kampanye dan
selanjutnya dalam hal pelaporan dan
Alat Peraga Kampanye (APK) dengan
audit Dana kampanye, meski terdapat
jumlah tertentu.
beberapa
ini
yang
(APK)
lebih
catatan
kaitan
menjadi
kondusif,
dengan
Kemudian ditahapan kampanye
keterbukaan Pasangan Calon dalam
mengalami
melaporkan
perubahan
regulasi
penerimaan
dan
terutama berkaitan dengan fasilitasi
penggunaan Dana Kampanye, menurut
kampanye yang menjadi tantangan
beberapa pihak, KPU Bantul tergolong
tersendiri
daerah yang tingkat transaparasinya
bagi
KPU
Bantul,
diantaranya fasilitas alat peraga dan
tinggi.
bahan kampanye diwadai oleh KPU,
pelaporan Dana kampanye selalu di
merupakan
update dalam media sosialisasi yang
dilakukan
hal
baru
yang
oleh
KPU
Bantul
harus dan
pembatasan jumlah dan mekanisme yang mengandung celah menjadikan KPU Bantul harus berpikir membuat terobosan yang lebih menarik perhatian masyarakat pencoblosan.
terhadap Rendahnya
pedulinya gaung
Pemilihan akibat keterbatasan Alat
Informasi
berkait
dengan
dimiliki KPU Bantul. Sesuai dengan regulasi yang ada, kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bantul dan pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan metode Debat Publikatau debat terbuka antar
pasangan calon, penyebaran bahan
kampanye yang ditemukan, mulai dari
kampanye kepada umum pemasangan
kampanye
alat peraga kampanye dan iklan di
jadwalnya, tetapi paslon mengadakan
media masa cetak dan atau media masa
kampanye diluar waktu yang telah
elektronik. Sedangkan kampanye yang
ditetapkan
dilaksanakan
calon
sepengetahuan pihak panwaslu, tetapi
dan/atau Tim Kampanye, dilakukan
masih banyak ditemukan pelanggaran
dengan metode Pertemuan terbatas,
lainnya
pertemuan tatap muka dan dialog, dan
kampanye di rumah ibadah. adanya
kegiatan lain yang tidak melanggar
money poltik di berbagai tempat yang
larangan kampanye
menjanjikan apabila
peraturan
oleh
pasangan
dan ketentuan
perundang-undangan.
yang
telah
jadwalnya
termasuk
yang
anggota
dalam fasilitas umum.
menyatakan beserta
bahwa
jajarannya
bapak pihak
nuril, anggota
mengadakan
tanpa
pelanggaran
menang
akan
membagikan program-program desa
Adapun hasil data wawancara pihak Panwaslu
ditetapkan
masih
memiliki
kekurangan
1) Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul
penertiban APK di berbagai tempat dan
Dalam memfasilitasi kampanye
untuk fasilitasi APK ialah pihak KPU,
KPU
pihak Panwaslu sampai H-1 tetap
menstruktur bagian-bagian alat peraga,
melakukan pembersihan atribut APK
supaya menghasilkan kinerja yang
dengan bekerjasama dengan Satpol PP,
lebih maxsimal. Oleh karena itu penulis
Kepolisian Bantul, dan Tentara Kodim,
paparkan dan menjelaskan lebih rinci
sehingga
ketika hendak kampanye:
banyak
pelanggaran
Kabupaten
Bantul
tentunya
Alat peraga kampanye mencakup
tahapan
penting
dalam
Pemilihan
semua benda atau bentuk lain yang
Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini
membuat visi misi dan program, atau
merupakan
symbol, tanda gambar pasangan calon
pasangan calon dan tim kampanye
yang
terhadap
dipasang
kampanye
untuk
yang
keperluan
bertujuan
untuk
wujud
publik.
transparansi
Integritas
dan
semangat keterbukaan kepada publik
mengajak orang memilih pasangan
nampak
calon tertentu yang difasilitasi oleh
penyelenggaraan kampanye ini, adapun
KPU Kabupaten Bantul yang didanai
hasil wawancara bersama anggota KPU
anggaran pendapatan belanja daerah
Bantul Bapak Arif Wijayanto, Jadi
(APBD).
sebenarnya kami itu punya prinsip
Desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh Tim paslon, berdasarkan supervey
KPU
Kabupaten
Bantul.
Produksi dan pemasangan termasauk lokasi pemasangan dan pemeliharaan APK difasilitasi oleh KPU Bantul. Dalam
memfasilitasi/mencetak
dan
dalam
proses
laporan
pekerjaan selesai tidur bisa nyenyak. Jadi baik itu laporan tentang kegiatan maupun
laporan
keuangan
kita
selesaikan segera, laporan selesai kami kumpulkan, contoh hasil penghitungan suara setelah selesai bersama temanteman di Kecamatan, walapun waktu kami kerjakan segera sampai selesai
memasang Alat peraga kempanye.
walaupun itu sampai jam 00.00 Wib a. Laporan
dan
Audit
Dana
Kampanye Pelaporan
malam kita kerjakan langsung kami kumpulkan, artinya tidak ada masalah
dan
audit
dana
kampanye Pasangan Calon, menjadi
lagi.
Untuk
halangan
kami
menyebutnya Dinamika. Misalnya dulu
akuntan publik untuk diaudit. Tujuan
belum menganggarkan Dana kampanye
pengaturan
dalam Pilkada Tahun 2015 kami
mengatur
menyiapkan anggarannya.”
penerimaan dan pengeluaran Dana
tersebut
adalah
mengenai
untuk
besarnya
kampanye agar Pemilihan Bupati dan Untuk paparkan
lebih dalam
jelas
penulis
rangkuman
satu
Wakil Bupati menjadi fair dalam berkompetensi,
dan
mencegah
persatu setiap bagian tahap laporan
terjadinya pencucian uang. Penerimaan
pertanggungjawaban
Dana kampanye diatur dengan tujuan
Bantul
dalam
pihak
KPU
menyukseskan
dan
untuk
memastikan
bahwa
Dana
transfaransi dalam Pemilukada Tahun
kampanye yang digunakan pasangan
2015,
Dengan
calon Bupati dan Wakil Bupati benar-
pelaporan Dana kampanye diharapkan
benar Dana sah menurut undang-
pasangan calon secara transaparan
undang.Pasangan
menyampaian kepada public lewat
menyusun dan menyampaikan laporan
KPU Bantul besarnya Dana kampanye
Dana kampanye yang teridri atas
yang
Laporan
sebagai
diterima,
berikut:
Pelaporan
Dana
Awal
calon
Dana
Kampanye
Kampanye dikelola dan dilaporkan
(LADK),
berdasarkan
sumbangan Dana kampanye (LPSDK),
prinsip
legalitas,
transparansi dan akunbilitas. Laporan pengeluaran selanjutnya
dan
penerimaan Dana
dan
kampanye
akandiserahkan
kepada
laporan
wajib
laporan
penerimaan
penerimaan
dan
pengeluaran Dana kampanye (LPPDK). Dalam kampanye
laporan yaitu
awal
dana
merupakan
pembukuan yang memuat informasi
akuntan publik (KAP) dan merupakan
tentang
Dana
audit kepatuhan. Dilaksanakan dengan
Kampanye, Sumber perolehan saldo
menggunkan standar atestasi kepatuhan
awal atau saldo pembukaan, rincian
yang ditetapkan oleh asosiasi profesi
perhitungan
dan
akuntan publik. Tujuan dari audit atas
pengeluaran yang diperoleh sebelum
laporan dana kampanye adalah untuk
pembukaan rekening khusus Dana
membeikan opini terhadap kepatuhan
kampanye, dan penerimaan sumbangan
pelaporan dana kampanye pasangan
yang bersumber dari pasangan calon
calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
atau parpol atau gabungan parpol dan
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
pihak lain. LADK ditutup pada saat
Walikota dan Wakil Walikota terhadap
penetapan Pasangan Calon. Laporan
ketentuan
penerimaan
dan
undangan yang terkait dengan dana
kampanye
(LPPDK)
pembukuan
yang
Rekening
khusus
penerimaan
pengeluaran
dan
merupakan
memuat
seluruh
pasangan
calon
perundang-
kampanye oleh akuntan publik. d. Mekanisme Penyampaian
penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye
peraturan
Sesuai peraturan KPU Nomor 8
dalam
Tahun 2015 tentang Dana Kampanye
bentuk uang, barang, dan jasa dengan
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
pendekatan aktivitas.
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
c. Audit Dana Kampanye
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
Sesuai Undang-Undang No 8
LPPDK yang diterima dari Pasangan
Tahun 2015 bahwa laporan Dana
Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
kampanye harus diaudit oleh Kantor
dan
KPU/KIP
Kabupaten
/Kota
diserahkan kepada KAP satu hari
Sesuai dengan Peraturan KPU
setelah masa pemilihan. Penyerahan
Nomor 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten
dokumen tersebut dilakukan oleh KPU
Bantul
Kabupaten kepada KAP yang terpilih
Kampanye
untuk
menetapkan pembatasan pengeluaran
melaksanakan
audit
Dana
berkoordinasi
dengan
Pasangan
Calon
kampanye pasanagan calon di Kantor
Dana
KPU setempat.
memperhitungkan metode kampanye,
e. Prosedur Audit
jumlah kegiatan kampanye, perkiaraan
Prosedur audit yang dijelaskan dalam
keputusan
KPU
Nomor
Kampanye
Tim
jumlah peserta kampanye, Standar biaya daerah, bahan kampanye yang
121/Kpts/KPU/Tahun 2015 merupakan
diperlukan,
prosedru
kondisi
yang
disarankan
untuk
dengan
cakupan
geografis,
wilayah logistik,
dan dan
dilakukan dalam melaksanakan audit
manajemen Kampanye/Konsultan yang
Dana Kampanye. Namun demikian,
tertuang
Akuntan Publik selain mengacu pada
Kabupaten
prosedru
71/Kpts/KPU.Kab/Btl.013.329600/201
yang
dijelaskan
dalam
Keputusan Bantul
Nomor
5
keseluruhan ketentuan dalam standar
8.271.210.000;- (delapan milyar ribu
atestasi
rupiah).
pelaksanaannya.
Akuntan Publik dapat menambahkan alternative
prosedur
batasan
KPU
keputusan tersebut, juga harus mentaati
dalam
dengan
dalam
maksimal
Rp.
Helpdesk Dana kampanye dibuka
untuk
pada jam Kantor yaitu jam 07.30 s.d.
mendapatkan keyakinan yang memadai
16.00 WIB. Kegiatan dalam heldesk
atas kepatuhan asersi Pasangan Calon.
dana kampanye meliputi konsultasi
penyusunan laporan dana kampanye,
dan menetapkan KAP untuk melakukan
fasilitasi penerimaan laporan dana
audit
kampanye
pengadaan barang/jasa dengan kategori
fasilitasi kampanye
peserta
pemilihan
penyerahan kepada
dan
laporan dana
Kantor
akuntan
public.
jasa
dana
konsultan
berdasarkan undangan
Bimbingan
teknis
penyusunan
kampanye
yang
melalui
dilaksanakan
peraturan yang
pengadaan
perundag-
mengatur
Barang/jasa
tentang
Pemerintah
Dana kampanye diperuntukkan bagi
dalam hal ini oleh pejabat pengadaan
penyelenggaraan
KPU Kabupaten Bantul.
pemilihan
Bupati
danWakil Bupati Tahun 2015 dan Tim kampanye
pasangan
Dalam Penerimaan laporan Dana
calon/petugas
kampanye yaitu terdiri dari penerimaan
yang diberi tugas menyusun laporan
laporan awal Dana kampanye (LADK)
dan kampanye, Bimtek dilaksanakan
laporan penerimaan sumbangan Dana
pada tanggal 12 Oktober 2015 bertemat
kampanye
di ruang rapat KPU Kabupaten Bantul
penerimaan
dengan nara sumber lita kusumasari,
kampanye (LPPDK). KPU Kabupaten
SE.MSA.Ak.CA dari KAP Yogyakarta
Bantul mengumumkan laporan awal
dengan peserta dari tim kampanye
Dana kampanye pada tanggal 27
pasangan calon, para komisioner KPU
agustus 2015 yang ditempel di papan
Kabupaten Bantul dan staf pelaksana
pengumuman
KPU
[email protected].
Kabupaten
Bantul.
Dalam
melakukan audit dana kampanye KPU Kabupaten Bantul melakukan seleksi
Untuk
(LPSDK) dan
dan
laporan
penggunaan
dan
dilaman
mengantisipasi
dana
web
upaya
pemalsuan terhadap surat suara yang
dicetak oleh KPU maka didalam pasal
s.d. 08 Desember 2015. Selain itu
13 PKPU Nomor 6 Tahun 2015, surat
untuk KPU Kabupaten diminta untuk
suara diberikan pengamanan dengan
melaporkan
tanda khusus berupa mikroteksi, dan
perkembangan
hidden image. Untuk lebih konkrit
pendistribusian
KPU Bantul dalam hal tanda khusus
Pemilihan setiap tanggal 10 pada bulan
untuk pengamanan ini memutuskan
Oktober, November, dan Desember
menggunakan tiga jenis pengamanan
2015 kepada KPU RI.
yaitu mikroteks, hidden image, dan
secara
periode
pengadaan
dan
perlengkapan
b. Pemungutan Dan Penghitungan
Infra Reds Ink untuk memastikan
Suara
bahwa pengadaan logistik Pemilihan
Komisi
Pemilihan
dapat berjalan sesuai tahapan Ketua
Kabupaten
KPU RI menerbitkan Surat Edaran
penyelenggara Pemilihan Buapti dan
Nomor 597 tertanggal 22 September
Wakil Bupati Bantul Tahun 2015 telah
2015,
berupaya
perihal
pelaporan
kegiatan
Bantul
Umum
dengan
sebagai
keras
untuk
pengadaan dan pendistribusian logistik
menjadikan Hari Pemungutan dan
pemilihan.
Penghitungan
Dalam
surat
tersebut
Suara
ini
berjalan
disampaikan bahwa proses pendanaan
dengan lancar sesuai dengan koridor
perlengkapan
diberikan
regulasi serta upaya pemenuhan hak
rentang waktu mulai tanggal 10 s.d 15
pilih warga Negara tanpa diskriminasi,
November
sedangkan untuk
telah dilakukan dengan seoptimal
perlengkapan
mungkin bersama dengan segenap
pemilihan
2015,
pendistribusian
Pemilihan sejak tanggal 05 Oktober
jajaran Badan Ad Hoc, mulaid dari
penghitungan
PPK, PPS, hingga KPPS.
melalui media yang tersedia di masing-
Berdasarakan Nomor
10
peraturan
Tahun
2015
KPU tentang
suara
dilaksanakan
masing TPS setempat sedang untuk kegiatan
penyampaian
Surat
pemungutan dan penghitungan suara
pemberitahuan (formulir model C6-
pemilihan
KWK)
Gubernur
dan
Wakil
dilaksankan
selambat-
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
lambatnya tanggal 8 Desember 2015.
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
Kegiatan penyiapan TPS dilaksanakan
penyelenggaraan
suara
sejak H-1 Pemungutan Suara. Ketua
pemilihan bupati dan wakil bupati
KPPS dibantu anggota menyiapkan
Tahun
TPS
2015
tahapan
pemungutan
dilaksanakan
meliputi
pelaksanaan
dengan
persiapan
pemungutan
kerjanya. Seluruh TPS sebanyak 1768
dan
TPS se Kabupaten Bantul sudah siap H-1 atau pada tanggal 8 Desember
kegiatan
dalam
persiapan pemungutan suara meliputi pengumuman
dan
pemberitahuan
pemungutan
penyiapan perlengkapan
TPS,
wilayah
dan
penghitungan suara. Beberapa
dimasing-masing
penyampaian
2015. Kegiatan terakhir dalam tahapan persiapan pemungutan suara adalah
suara,
Ketua KPPS melakukan gladi bersih
pendistribusian
pembagian tugas bagi setiap anggota
pemungutan
dan
KPPS.
Ketua
KPPS
penghitungan suara, dan pembagian
penjelasan
tugas KPPS, pengumuman tentang
tentang cara pelaksanaan Pemungutan
pelaksanaan
dan Penghitungan Suara di TPS, dan
pemungutan
dan
kepada
memberikan
anggota
KPPS
pembagian Anggota
tugas KPPS.
dilaksanakan
masing-msaing Penjelasan
sehari
dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015
ini
pemberian suara ditangatangi oleh
menjalang
12.376 personil anggota KPPS untuk
pemungutan suara.
melayani sebanyak 695.855 pemilih
c. Pelaksanaan
Pemungutan
Suara Kegiatan
pelaksanaan
yang tersebar di 1.768 TPS. Proses pemberian
suara
oleh
berlangsung
sampai
dengan pukul
pemungutan suara meliputi sebelum
13.00
rapat
pemungutan
pemberian pemungutan
suara. Suara,
WIB.
Dalam
pemilih
melaksanakan
suara,
dan
tugasnya, KPPS berpedoman pada
Sebelum
rapat
pasal 35 Peraturan KPU Nomor 10
dengan
Tahun 2015 tentang Pemungutan dan
ketua
anggota KPPS dan disaksikan oleh
Penghitungan
suara
Pemilihan
saksi yang hadir, meliputi kegiatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
pemeriksaan TPS dan kelengkapannya,
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
pemasangan salinan DPT, DPTB-1 dan
dan Wakil Walikota.
Daftar Pasangan Calon, penempatan
d. Memberikan
Pelayanan
kotak suara yang berisi suarat suara
Khusus
beserta kelengkapannya administrasi di
Rentan,
Terpinggirkan,
depan meja ketua KPPS.
Sedang
Mengalami
Setelah rapat pemungutan suara selesai
dilaksanakan,
Bagi
Kelompok dan
Situasi
Khusus.
agenda
Dalam rangka melayani hak
selanjutnya adalah pemberian suara
konstitusi setiap warga KPU Bantul
oleh pemilih. Dalam pemilihan Bupati
membuka akses untuk memberikan
pelayanan
terhadap
pemilih
yang
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
sedang sakit opname di Rumah Sakit
dan/atau Walikota.
beserta keluarganya dan petugas jaga.
f. Rekapitulasi
Hasil
Dan tidak kemungkinan bagi pemilih
Penghitungan Suara
yang lagi mengalami masa tahanan
Rekapitulasi penghitungan suara
Negara bisa juga memilih karena KPU
dilaksanakan secara berjenjang, mulai
Kabupaten Bantul juga membuka akses
dari tingkat kecamatan hingga tingkat
pekayanan
Mapolres,
Kabupaten. Berbeda dengan proses
Lembaga
rekapitulasi penghitungan suara pada
Permasyarakatan yang masih berada
momentum Pemilu sebelumnya, dalam
dilingkup Kabupaten Bantul.
pemilihan Tahun 2015 ini, tidak ada
e. Penghitungan Suara
proses rekpitulasi di tingkat PPS/ desa.
Pelakasanaan
penghitungan
Rekapitulasi hasil pemungutan suara
suara di TPS dengan rapat persiapan
disetiap TPS dilakukan oleh PPK dan
penghitungan suara yang dimulai pada
PPS
pukul
rapat
momentum rekapitulasi penghitungan
persiapan pemungutan suara selesai,
suara di tingkat kecamatan. Meski
dilanjutkan penghitungan suara dengan
sempat terjadi dinamika yang cukup
mengacu pada pasal 47 Peraturan KPU
menarik
Nomor
rekapitulasi
memilih
Mapolsek,
maupun
13.00
10
di
WIB.
Tahun
Setelah
2015
tentang
ditingkat
Kecamatan,
kaitan yang
dengan agak
dalam
waktu lama
di
Pemungutan dan Penghitungan Suara
beberapa kecamatan. Demi menjaga
Pemilihan
kemurniaan
Gubernur
dan
Wakil
suara
rakyat,
KPU
Kabupaten Bantul meminta beberapa
ditemui kendala yang berarti.Proses
PPK yang prosesnya cukup lama.
yang cukup lama di beberapa titik saat
Berdasarkan ketentuan Peraturan
rekapitulasi penghitungan suara yang
KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang
berpotensi memunculkan gugatan dan
rekapitulasi hasil penghitungan Surat
ancaman
suara, pelaksanaan rekapitulasi hasil
diselesaikan
penghitungan suara diselenggarakan
sehingga proses rekapitulasi berjalan
secara berjenjang. PPK melakukan
dengan baik.
rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan
KPU
kabupaten
melakukan
rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
Penghitungan Suara, tidak ditemui kendala
yang
berarti.
Proses
pengamanan dari pihak keamanan yang telah dipersiapkan sedemikian rupa, serta kedewasaan berpolitik masyarakat Bantul,
menjadikan
kondusif.
situasi
tetap
Meski terjadi perubahan
konstelasi politik dalam proses ini. Demikian
juga
dalam
proses
rekapitulasi
dan
penetapan.
Tidak
dapat
oleh
g. Penetapan Terpilih
KPU
Bantul,
Pasangan dan
segera
Calon
Pengusulan
Pengukuhan
Untuk selanjutnya dalam tahapan ini, pada masa tahapan Pemungutan dan
keamanan,
Penetapan Terpilih
Pasangan
dilaksanakan
berakhirnya Permohonan
masa PHP
ke
Calon setelah
pengajuan Mahkamah
Konstitusi terlewati. KPU kabupaten Bantul
melaksanakan
penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 16.45 WIB.
Hasil Pemilihan (PHP) dari Mahkamah
d. Tanggung Jawab Untuk memenuhi ketentuan ini,
Konstitusi,
telah
lengkap
dan
KPU Kabupaten Bantul melaksanakan
diserahkan kepada DPRD Kabupaten.
Rapat
Proses
Pleno
Terbuka
Penetapan
verifikasi
dokumen
telah
Pasangan Calon Terpilih pada tanggal
memenuhi syarat untuk diproses oleh
21
instansi yang berwenang sebagai syarat
Desember
menetapkan
2015
rapat
kemenangan
pleno bahwa
administrativ
pengukuhan/pelantikan
pasangan nomor urut 1 atas Nama Drs.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil
H. Suharsono – H. Abdul Halim
Bupati Bantul.
Muslih sebagai pasangan calon Bupati
Sesuai dengan ketentuan pasal
dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015,
62 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun
dalam Proses Penetapan Calon Bupati
2015
dan Wakil Bupati terpilih berjalan
Penghitungan
dengan lancar tanpa kendala berat,
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
pengusulan
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota.
Calon
Pengukuhan
Terpilih
Pasangan
kepada
DPRD
KPU
tentang
Rekapitulasi Suara
Kabupaten
Pemilihan
berkewajiban
Kabupaten pun dapat terlaksana dengan
menyampaikan
baik.
keputusan tentang penetapan paslon
Seluruh
berkas
dokumen
kelengkapan persyaratan
Bupati
dan
Berita
Hasil
Acara
dan
Wakil
Bupati
wajib
atau
menyampaikan
pengukuhan/pelantikan, baik dokumen
melaporkan
berkait dengan data Pasangan Calon
kepada DPRD satu hari setelah paslon
Terpilih,
Keterangan
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Tidak adanya gugatan Perselisihan
ditetapkan.Untuk memenuhi ketentuan
hingga
Surat
tersebut di atas, KPU Baantultelah
pihak KPU sangat meengutamakan
menyampaiakan
DPRD
kerja keras dan disiplin, demi menjaga
Kabupaten Bantul beberapa dokumen,
prioritas dalam hal independen totalitas
meliputi
nomor
KPU sebagaimana mestinya yang telah
16
dituangkan melalui Undang- Undang
Desember 2015 tentang penetapan
nomor 8 Tahun 2015 dan menganut
rekapitulasi hasil penghitungan suara
Surat Edaran dari KPU Republik
pemilihan bupati dan wakil bupati
Indonesia. Untuk lebih jelas penulis
Bantul Tahun 2015 perioede Tahun
melakukan wawancara dengan anggota
2016 – 2021 untuk masa jabatan.
KPU Bantul Arif Wiyanto S.FIL.I,
kepda
berita
88/BA/XII/2015
acara tertanggal
Dengan selesainya penyerahan
Kalau untuk pemilihan Tahun 2015,
berkas kelengkapan yang digunakan
waktu itu kita pihak tidak mengikuti
dalam pengusulan, pengesahaan dan
persilihan
pengangkatan Calon Terpilih, yang
karena tidak ada gugatan, kemudian
ditandai dengan telah memenuhi syarat
sebulan setelah paska peneyelenggaran
seluruh berkas yang diserahkan kepada
dan paska penetapan itu kita sudah
DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula
membuat laporan, laporan yang kita
tugas KPU Bantul dalam mengantarkan
buat laporan ada dua: yang pertama (1)
suara
besar
tahap penyelenggeraan kita membuat
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
laporan dalam bentuk buku yaitu buku
Bantul Tahun 2015.
rakyat bantul memilih dalam buku itu
rakyat
Dalam
dalam
hajat
pertanggunjawaban
penyelenggaraan Pemilukada, bahwa
hasil
pemilihan
Pilkada
kita tuangkan dari tahap proses awal hingga
tahap
akhir
terlaksananya
pilkada, yang kedua (2) kita buat
hiba dan KPU RI yang selaku atasan
laporan keuangan kegunaan anggaran.
kita. Untuk tanggung jawab dalam
Jadi ada dua besar laporan kepada
kinerja bahwa pihak KPUD telah
Pemda termasuk kepada KPU RI,
bersungguh-sungguh,
bahwa kita melaksanakan dalam potret
menyelenggarakan Pemilukada yang
pelaksanaan
kita
tertatur dan menjalankan regulasi yang
mengembalikan anggaran yang tidak
telah diterapkan oleh KPU RI secara
terserat kepada pihak Pemda Dalam
serentak.
NPHD, jika ada sisa dikembalikan.
A. Kesimpulan
termasuk
a. Pertanggungjawaban Tahun
Akhir
pembahasan, dapat ditarik beberapa
Dalam pemilihan yang penuh dengan rintangan dan tantangan demi kesuksesan Pemilukada maka pihak KPU Bantul mmembentuk transfaransi seoptimal
mungkin,
adapun
hasil
wawancara dengan anggota KPU Arif Wijayanto S.FIL.I, menyatakan sebagai wujudnya laporan secara administrasi laporan yang pertama Buku rakyat bantul
memilih
untu
tatacara
pemilihan, yang kedua adalah data keuangan
untuk
Berdasarkan hasil analisis dan
dikembalikan
ke
Pemerintah Daerah yang memberikan
kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam pelaksananaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul tanggal 9 Desember 2015 bahwa tidak terjadi permasalahan pemungutan
dalam suara
hasil
dan
calon
kandidat yang tidak terpilih, karena tidak
ada
melakukan
gugatan.
Pilkada tahun 2015 ini mengalami tingkat partisipasi paling tinggi diantara dua Kabupaten yang ada
tepatnya di Kota D.I.Y, adapun
Sedangkan dalam menghitung jumlah
nama calon kandidat yang maju
kebutuhan surat suara Pemilihan KPU
dalam Pemilukada Serentak yang
Bantul mendasarkan pada tepat jenis,
diusung oleh Partai Politik diikuti
tepat kualitas, dan tepat jumlah.
oleh dua pasangan calon kandidat
b) Dalam pemilihan yang berintegritas
saja. Adapun nama-nama calon
hanya akan mampu diwujudkan oleh
yakni Pasangan nomor urut satu:
penyelenggara
Drs. H. Suharsono – H. Abdul
memiliki kapasitas, serta intergritas,
Halim
nama
komitmen, imparsialitas, indepensi, dan
pasangan nomor urut dua yakni:
netralitas, sehingga menunjang kinerja
Hj. Sri Surya Widati – Drs.
KPU Bantul untuk menghasilkan yang
Misbakhul Munir, M.Si
maxsimal dan transparan.
Muslih.
Dan
2. Tahap persiapan a)
Dalam
Pemilihan
c)
pembahasan untuk
Bantul,
Pemilihan
Pelaksanaan
sosialisasi
yang
dan
anggaran
pendidikan pemilih yang dilakasanakan
memang
oleh KPU Bantul, dipayungi oleh
cukup memakan waktu yang sangat
Peraturan UU,
panjang, beberapa kali pembahasan
pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan
anggaran yang dilaksanakan oleh pihak
Pemulah yang masih remaja.
KPU dan Tim Anggaran Pemerintah
d)
Daerah (TPAD) mengalami defisit
melakukan tahap proses rekruitmen
pada tahun 2014, sehingga harus ada
kerjasama
efesiensi dan rasionalisasi terhadap
Pemilukada yang bebas anti Korupsi
perencanaan anggaran di tahun 2015.
dalam hal ini pihak KPU Bantul berdiri
Pemilukada
dan dasar
sangat
dalam
jelas
hukum
yang
menyukseskan
diatas kaki sendiri, artinya KPU Bantul
tersebut dapat menjadi input bagi
secara
perbaikan dan peningkatan organisasi.
langsung
mengantarkan
Pemilukada Serentak ini dengan sukses
c)
dan mengurangi golput.
penyelenggaraan Pemilukada bahwa
3. Tahap Pelaksanaan
pihak
a) Bentuk kerjasama yang dilaksanakan
mengutamakan kerja keras dan disiplin.
KPU Bantul dengan kedua instansi ini
Dan penetapan pasangan calon terpilih
berupa penyelenggaraan sosialisasi dan
dilaksanakan setelah berakhirnya masa
pendidikan
pengajuan
pemula
melalui
Dalam
KPU
pertanggunjawaban
Bantul
permohonan
sangat
PHP
ke
musyawarah dan bekerjasama dengan
Mahkama Konstitusi terlewati. Dengan
berbagai elemen Pemerintahan dan
selesainya
kesenian yang ada di daerah tersebut.
kelengkapan yang digunakan dalam
b) Dalam tahap penyelenggaraan ini
pengusulan,
merupakan suatu kegiatan yang sangat
pengangkatan calon terpilih yang telah
penting karena penilaian tersebut dapat
di tandai dengan telah memenuhi syarat
dipakai
ukuran
seluruh berkas yang diserahkan kepada
keberhasilan dalam penilaian suatu
DPRD Kabupaten Bantul, selesai pula
organisasi
tugas KPU Bantul dalam mengantarkan
selaku
sebagai
seperti
tolak
lembaga
KPUD
tuanrumah
yang
melaksanakan/menyelenggarakan
penyerahan
pengesahan
berkas
dan
suara rakyat dalam Pemilu tahun 2015. B. Saran
kegiatan pemilihan kepala daerah dan
Berdasarkan kesimpulan diatas,
wakil kepala daerah dalam jangka
maka berikut ini adalah rekomendasi
waktu tertentu, selain itu penilaian
yang penulis sampaikan, sebagai berikut:
4. Diusulkan rekruitmen
1. Pengelolahan
Dana
untuk
untuk
proses
Anggota
Panitia
Pilkada harus lebh jelas lagi
pelaksanaan Pemilihan Kepala
untuk
informasi
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sehingga tidak ada keterbatasan
Kabupaten Bantul harus secara
SDM kembali.
semakin kuat dalam bekerjasama
DAFTAR PUSTAKA
dan transafaransi antar regulasi.
Buku-Buku
2. Dalam penyediaan APK memang menjadi
tambahan
baru
bagi
anggota KPU untuk memfaslitasi, akan tetapi untuk fasilitas APK harus
dibuat
dan
semenarik
mungkin untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga Pilkada itu terasa
berkesan
dan
tidak
dianggap angin lalu. 3. KPU Kabupaten Bantul harus meningkatkan kembali sosialisasi, terutama
pada
sosialisasi
peraturan KPU sehingga tidak lagi
terjadi
peraturan.
pemultafsiaran
pencalonan,
Koentjoroningrat, 1977, Metodemetode penelitian Masyarakat, P.T Gramedia, Jakarta, hal: 19 Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar. 1994. Kamus Analisa Politik, Rajawali pers, Jakarta, cetakan Ketiga, Hal: 266 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, Hal: 37 Rivai, Vethzal & Basri. 2005. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Amstrong, Mischael, 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Tim asistensi pelaporan Akip Modul 3, 1999, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta, hal 5.
Joko J Prihatmoko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pustaka pelajar. Yogyakarta. 2005. Leo Agustino. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Tahapan kegiatan Pilkada Langsung. Pusaka Pelajar. Yogyakarta.2009. Hlm 81. Koentjaraninggat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hal. 75 Taliziduhu Ndraha, Metode Ilmu Pemerintahan,(Rineka Cipta. PT Asdi mahasatya), hal. 24. Saefuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 19 Kuntjaningrat, metode penelitian masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia,1999), hal. 228 Lexi j. Maolong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 87 Lexy J. Moloeng, metode penelitian kualitatif (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya,1990) hal. 90 Haris Herdiansyah. Metode Penelitian Kualitatif. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. Hlm 9.Lexi j. Maolong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hal. 109.
PERATURAN DAN PERUNDANGUNDANGAN UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 Pasal 58 PPRI NOMOR 6 TAHUN 2005 PPRI NOMOR 6 TAHUN 2005 Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2009 Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 UU Nomor 08 Tahun 2015 pasa 65 ayat (2)
Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 3 PKPU Nomor 06 Tahun 2015 PKPKU 3 Tahun 2015 C. ARTIKEL Makalah “Resiko Politik, Biaya ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi lokal. Oleh Prof. kacung Marijan, 2007 Catatan Kritis atas Pilkada di Beberapa Daerah: DEPDAGRI, Akar konflik pilkada” (Jawa) Pos 3 oktober 2005).
D. WEBSITE http://m.okezone.com/read/2015/11/23/ 510/1254083/kampanye-pilkada-rusuhwarga-yogya-resah. Tribunjogja.com Tribunjogja.com https://bantulkab.go.id/datapokok/0401 _letak_geografis.html www.BPS KabupatenBantulTahun2015.com http://www.kependudukan.jogjaprov.g o.id www.kpud-bantulkab.go.id Tribunjogja.com
LAMPIRAN
