PENGANTAR BISNIS
`
` ` ` `
JENIS BADAN USAHA MENURUT HUKUM PERUSAHAAN YANG ADA DI INDONESIA BERSUMBER PASAL 33 UUD 1945 YANG KEMUDIAN DILENGKAPI DALAM BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN JENIS BADAN USAHA INI DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BERIKUT : BADAN USAHA KOPERASI BADAN USAHA MILIK NEGARA ( BUMN) BADAN USAHA SWASTA
` 1. 2.
JENIS KOPERASI : KOPERASI PRIMER KOPERASI SEKUNDER, TERDIRI DARI : A. PUSAT KOPERASI B. GABUNGAN KOPERASI C INDUK KOPERASI C.
` 1. 2. 3. 4 4.
JENIS BUMN TERMASUK BADAN USAHA MILIK DAERAH : PERJAN PERUSAHAAN NEGARA / PN PERUM / PT PERSERO PERUSAHAAN DAERAH ( MILIK PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN / KOTA )
` 1. 2. 3. 4.
BADAN USAHA SWASTA TERDIRI DARI : PERORANGAN ATAU PO. FIRMA ATAU FA. PERSERIKATAN KOMANDITER ATAU CV. PERSEROAN TERBATAS ATAU PT.
PENGERTIAN KOPERASI MENURUT UU NO,25 TAHUN 1992 BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG PERORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI DENGAN MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRONSIP KPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG BERLANDASKAN PADA ASAS KEKELUARGAAN `
` ` `
A. B. C.
KOPERASI TERDIRI DARI : 1. 1 KOPERASI PRIMER ( ANGGOTANYA ORANG PER ORANG MINIMUM SEBANYAK 20 ORANG/PS.6) 2. KOPERASI SEKUNDER ANGGOTANYA KOPERASI YANG TINGKATNYA LEBIH RENDAH MINIMUM SEBANYAK 3 KOPERASI, TERDIRI DARI : PUSAT KOPERASI ( ANGGOTANYA KOPERASI PRIMER ) GABUNGAN KOPERASI ( ANGGOTANYA PUSAT KOPERASI) INDUK KOPERASI ( ANGGOTANYA GABUNGAN KOPERASI )
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA 2. IKUT MEMBANGUN TATANAN PEREKONOMIAN NASIONAL PRINSIP KOPERASI 1. KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA 2. PENGELOLAAN SECARA DEMOKRATIS 3 3. PEMBANGIAN SHU PROPORSIONAL 4. MODAL DIBERI BALAS JASA 5. MANDIRI 6. ADA KERJASAMA ANTARKOPERASI 1.
`
` A. B. C. ` A A. B. ` A. B.
SEMUA ASPEK DALAM BIDANG KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAPAT BERUPA KEGIATAN PRODUKSI,, PERDAGANGAN,, SIMPAN PINKAM DAN SEBAGAIANYA PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI RAPAT ANGGOTA PENGURUS DAPAT MENGANGKAT PENGELOLA PENGAWAS MODAL USAHA MODAL SENDIRI ( SIMPANAN ANGGOTA, ANGGOTA CADANGAN, CADANGAN HIBAH ) MODAL ASING ( BANK, KOPERASI DAN SUMBER LAIN ) LAINNYA RAPAT ANGGOTA GGO TAHUNAN PEMBUKUANNYA DIAUDIT
` 1. 2. 3. 4.
TERDIRI DARI : PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PERUSAHAAN NEGARA (PN) PT. PERSER ( PERUM) PERUSAHAAN DAERAH (PD)
` 1. 2. 3. 4. 5 5. 6. 7.
CIRI-CIRI: USAHANYA PUBLIC SERVICE DISUSUN SEBAGAI BAGIAN DEPARTEMEN DASAR AKTIVITAS BISNIS, TAPI ADA SUBSIDI MEMPEROLEH FASILITAS NEGARA KARYAWANNYA PEGAWAI NEGERI PENGAWASAN OLEH NEGARA DIPIMPIN OLEH KEPALA YANG BERTANGGUNGJAWAB PADA MENTERI/DIRJEN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
USAHANYA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM BERSTATUS BADAN HUKUM YANG DIATUR BERDASARKAN UU BERGERAK DALAM BIDANG JASA VITAL ( PUBLIC UTILITIES ) MEMILIKI NAMA DAN KEKAYAAN SENDIRI SERTA BEBAS BERAKTIVITAS SEPERTI PERUSAHAAN SWASTA DAPAT DITUNTUT DAN MENUNTUT YANG DIATUR DALAM HUKUM PERDATA MODALNYA MILIK NEGARA BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DAPAT MEMPEROLEH DANA DARI DALAM / LUAR NEGERI ATAU MENJUAL SAHAM/OBLIGASI SECARA FINANSIAL DAPAT BERDIRI SENDIRI DIPIMPIN OLEH SUATU DIREKSI STATUS PEGAWAINYA ADALAH PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA YANG DIATUR TERSENDIRI DARI LUAR PERATURAN PEGAWAI NEGERI ORGANISASI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB, PENGAWASAN DAN LAIN-LAIN LAPORAN TAHUNAN DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH TARIF HARGA JUAL PRODUK/JASA DIKA DIPANDANG PERLU DAPAT DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DAPAT GO PUBLIK
`
` 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
PERUSAHAAN YANG KEPEMILIKANNYA DI BAWAH PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERITAH KABUPATEN ATAU KOTA. CIRINYA: USAHA PUBLIC SERVICE SEBAGAI BAGIAN DARI PD DIPIMPIN OLEH DIREKTUR/KEPALA YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GUBERNUR/BUPATI / WALIKOTA MEMPEROLEH FASILITAS PD PEGAWAINYA PNS MENDAPAT SUBSIDI DARI PD PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT WILAYAH ATAU BADAN PEMERIKSA PEMERINTAH PROPINSI ATAU KABUPATEN
` `
`
PERUSAHAAN PERORANGAN ADALAH PERUSAHAAN YANG DIMILIKI, DIAWASI OLEH SORANG DAN ORANG TERSEBUT AKAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN MENGANGGUNG SELURUH RISIKO YANG TERJADI SANGAT MUDAH DIDIRIKAN, SANGAT MUDAH PULA UNTUK BANGKRUT
KEBAIKAN
KELEMAHAN
MUDAH MEMBENTUK DAN MEMBUBARKANNYA
TANGGUNG JAWAB TIDAK TERBATAS
BEKERJANYA SEDERHANA
MASA HIDUP TIDAK TENTU
MENEJEMENNYA FLEKSIBEL
KETERBATASAN MANAJERIAL DAN PERMODALAN
MOTIVASI USAHA TINGGI
KESULITAN MENAMBAH MODAL
KEUNTUNGAN MILIK PENUH
TURNOVER TENAGA KERJANYA TINGGI
PENANGANAN ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI MINIMAL
`
` 1.
2. 3.
FIRMA ADALAH SUATU PERSEKUTUAN ANGGOTA FIRMA UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN ATAS NAMA BERSAMA KEWAJIBAN ANGGOTA MEMBERIKAN ATAU MENYERAHKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KEKAYAAN SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM AKTE PENDIRIAN MEMILIKI TANGGUNGJAWAB PENUH TERMASUK KEKAYAAN PRIBADI TERHADAP PERJANJIAN YANG DILAKUKAN FIRMA MEMILIKI KUASA PENUH BERTINDAK ATAS NAMA FIRMA
KEUNTUNGAN
KELEMAHAN
PROSEDUR MUDAH
TANGGUNGJAWAB UTANG TIDAK TERBATAS
KEMAMPUAN FINANSIAL LEBIH BAIK KONTINUITAS USAHA TERGANTUNG EKSISTENSI ANGGOTA KEPUTUSAN DIAMBIL BERSAMA MEMILIKI STATUS HUKUM DAPAT DILAKUKAN PEMBAGIAN KERJA
KEMAMPUAN ANGGOTA TIDAK SELALU SAMA
SEKUTU UMUM PEMILIK YANG TANGGUNGJAWABNYA TAK TERBATAS DAN SANGAT AKTIF DALAM MANAJEMEN ` SEKUTU TERBATAS PEMILIK YANG TANGGUNGJAWABNYA TERBATAS DAN AKTIF DALAM MANAJEMEN ` SEKUTU DIAM 1. SILENT PARTNER : ANGGOTA YANG TANPA KEKUASAAN DALAM MANAJEMEN ( TIDAK AKTIF ) 2. SECRET PARTNER : SEKUTU YANG TIDAK DIKETAHUI UMUM 3. SLEEPING PARTNER : SEKUTU/ANGGOTA YANG TIDAK DIKETAHUI UMUM DAN TDK AKTIF `
KEUNTUNGAN PENDIRIAN MUDAH
TANGGUNGJAWAB TAK TERBATAS
MODAL LEBIH BANYAK
KEKUASAAN KOMPLEKS
MANAJEMEN LEBIH BAIK
PENGAWASAN KOMPLEKS
KESEMPATAN USAHA LEBIH BANYAK
SUKAR MENARIK INVESTAS1
MUDAH MENCARI DANA
