Konsolidasi Bukan Basa-Basi. Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya. Nita Ernawati: Raden Pardede

No.117 l Tahun XXXII l Maret-Juni 2015

Raden Pardede

Konsolidasi Bukan Basa-Basi Nita Ernawati:

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut

Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya

Dari Redaksi

Konsolidasi, Kapan Terealisasi? PENERBIT Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) PELINDUNG Pengurus Pusat Perbanas PEMIMPIN REDAKSI Danny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Rita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas REDAKTUR PELAKSANA Eri Unanto SIRKULASI Wara Sri Indriani Adrian Burhan KONSULTAN Infobank Communication Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000– 6.500 karakter. TARIF IKLAN Cover Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna rIBMBNBO3Q Isi rIBMBNBO3Q rIBMBNBO3Q Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan. ALAMAT REDAKSI/IKLAN (SJZB1FSCBOBT-BOUBJ Jalan Perbanas, Karet Kuningan 4FUJBCVEJ +BLBSUB 5FMFQPO 'BLTJNJMF XFCTJUFXXXQFSCBOBTPSH FNBJMTFLSFUBSJBU!QFSCBOBTPSH IZIN PENERBITAN KHUSUS .&/1&//P4,%*5+&/11( 455 4FQUFNCFS *44/

W

acana konsolidasi kembali mencuat beberapa waktu belakangan ini. Sejatinya, wacana itu telah didengungkan pascakrisis 1997/1998. Saat itu Indonesia tengah disibukkan dengan pelbagai langkah perbaikan di berbagai lini kehidupan, termasuk perbankan. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Malaysia terhadap industri perbankannya. Jika negeri jiran itu berhasil mengonsolidasikan banknya, lain halnya dengan Indonesia. Di negeri ini, konsolidasi hingga saat ini masih sekadar wacana. Kini, di tengah persiapan menghadapi era pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan era persaingan bebas, wacana tentang konsolidasi kembali menyeruak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemangku kebijakan industri perbankan, menyuarakan bahwa konsolidasi merupakan hal yang mendesak sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing serta membangun perbankan yang kuat dan sehat. Rencananya, kebijakan atau roadmap konsolidasi perbankan akan dirampungkan pada semester kedua 2015. Namun, jika menilik kesiapan perbankan nasional, rasanya konsolidasi yang sebenarnya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mengingat, para pelaku usaha dan segenap stakeholders di industri perbankan masih belum siap. Langkah konsolidasi sejatinya bisa dimulai di bank-bank milik pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Namun, ada sinyalemen dari pemerintah, OJK, dan direksi bank-bank tersebut bahwa dalam jangka pendek ini fokus yang dilakukan adalah kerja sama strategis. Misalnya, dalam pengembangan teknologi informasi (TI), infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). !"#"$$%"&' ()$*+#+' *,-)./"0#' *"$' .,)./"0#' 1$*)$,#+"' 2"(' #,3,/2+' Singapura dan Malaysia yang notabene berhasil mengonsolidasikan banknya. Alhasil, opsi penggabungan usaha bank-bank milik pemerintah pun sulit direalisasikan karena mereka akan sulit melayani masyarakat serta menghabiskan banyak waktu dan biaya. Segala upaya perbaikan memang memerlukan waktu dan biaya. Yang lebih utama lagi, membutuhkan komitmen dan perencanaan yang matang. Konsolidasi merupakan hal mendesak dan tak bisa ditawar lagi demi mewujudkan cita-cita Indonesia memiliki perbankan yang besar dan kuat. Pertanyaannya, kapan konsolidasi terealisasi? n

No. 117 Tahun XXXII Maret-Juni 2015

PROBANK

1

Daftar Isi

Dari Redaksi.......................................................................1 Perbanas Utama Konsolidasi Bukan Basa-Basi ........................................3 Daya saing menjadi hal penting pada era globalisasi dan persaingan yang makin ketat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah melakukan konsolidasi.

Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya........................14 Kehadiran LAPSPI diharapkan mampu menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah dengan baik. Selain itu, penyelesaian sengketa diharapkan bisa lebih cepat, !"#$%&#'()%&'#*&+,-(+*.

Liputan Khusus Maritim Masih Minim ................................................16

Memilih Kerja Sama Strategis .......................................6 OJK Terus Dorong Konsolidasi .......................................8

/+-!#(& '+*0#*& 12*'(-(& 0+20"#,-& 3*'2*+-(#%& -+4#5(*6#& sektor maritim memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, sayang, hingga saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim. Ke depan, diharapkan perbankan nasional mampu mendorong kemajuan sektor maritim.

Upaya Stakeholders Angkat Sektor Maritim .....18

Sekilas Berita LAPSPI Resmi Berdiri .......................................................9 Kinerja Menanti Energi Baru dari LTV ......................................10 Melambatnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya dana mahal berimbas pada menyusutnya pertumbuhan laba perbankan. Kelonggaran aturan LTV menjadi angin segar bagi pertumbuhan kredit.

!"#$ Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumatera Utara................................20

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut Di tengah lesunya kondisi perekonomian dan jelang era MEA, segenap stakeholders perbankan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus bersinergi dan mengoptimalkan kemampuan. Agar, kinerja dan daya saing industri perbankan nasional terus meningkat.

Aktualita Menjangkau Masyarakat yang Belum Tersentuh......12 Penetrasi dan jangkauan layanan perbankan terhadap masyarakat Indonesia masih belum maksimal. Guna mengatasi masalah itu, baru-baru ini regulator terkait meluncurkan program Laku Pandai.

2

PROBANK No. 117 Tahun XXXII Maret-Juni 2015

Wacana Perluasan Usaha Membawa Berkah ......................23 Perluasan usaha perusahaan pembiayaan mulai dilakukan sejak akhir tahun lalu. Seperti apa langkah dan peluangnya?

Perbanas Utama

Konsolidasi Bukan Basa-Basi Daya saing menjadi hal penting pada era globalisasi dan persaingan yang makin ketat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah melakukan konsolidasi.

S

ebagai negara yang memiliki potensi pasar paling besar di kawasan ASEAN, tentunya Indonesia harus memiliki bank besar yang bisa melayani seluruh lapisan masyarakat. Hal itu penting mengingat masih sangat besar masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Selain itu, menjelang dibukanya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor perbankan pada 2020, perbankan nasional semestinya mempersiapkan diri dan meningkatkan daya saing. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah melakukan konsolidasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsolidasi artinya peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsolidasi diartikan sebagai penggabungan. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, menilai, Malaysia jauh lebih siap dalam menghadapi MEA ketimbang Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan aksi merger yang dilakukan tiga bank asal Malaysia, yakni CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society dengan total aset lebih dari 614 miliar ringgit Malaysia atau lebih dari Rp2.300 triliun.


PROBANK

3

Perbanas Utama

Malaysia dinilai lebih agresif dalam ucapnya. konsolidasi antarbank daripada Dia mengaku, sejauh ini roadmap Indonesia yang dianggap masih konsolidasi tersebut tengah dibahas dan berlarut-larut dalam hal konsolidasi belum rampung. Namun, OJK akan perbankan. Padahal, industri perbankan mengutamakan hal ini dan akan nasional harus siap bersaing dalam era dirampungkan dalam pertengahan 2015. MEA. ÒRoadmap-nya masih belum selesai, Menurutnya, bank hasil konsolidasi tapi intinya konsolidasi penting dalam yang dilakukan oleh tiga bank Malaysia rangka mewujudkan persaingan di MEA itu akan menjadi bank terbesar di ini,Ó tegas Muliaman. Malaysia. ÒPadahal, kita sama-sama Para pelaku usaha di sektor menghadapi MEA. Tapi, Malaysia jauh perbankan mendesak agar roadmap lebih siap ketimbang kita. Mereka dua konsolidasi perbankan bisa segera langkah lebih maju daripada kita dalam rampung. Pasalnya, roadmap tersebut konsolidasi perbankan,Ó ujar Sigit. secara terperinci akan memberikan arah Walaupun memiliki struktur yang lebih jelas dalam hal konsolidasi permodalan yang kuat, regulator perbankan di dalam negeri. Konsolidasi maupun pelaku perbankan Tanah Air dapat membesarkan ukuran (size) suatu perlu mempercepat kesiapan dalam bank, baik secara alami maupun market menghadapi MEA. Pasalnya, sejumlah driven. Konsolidasi perbankan bisa negara lain telah mempersiapkan diri menggunakan cara merger ataupun menghadapi MEA sejak beberapa tahun akuisisi. Para pelaku usaha di sektor yang lalu melalui mekanisme Sementara itu, Anggota Komisi XI konsolidasi perbankan. DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, perbankan mendesak agar Dari sisi total aset, posisi bank menyatakan, konsolidasi perbankan roadmap konsolidasi Indonesia dalam pasar ASEAN belum nasional mendesak dilakukan untuk cukup aman. Tiga bank dengan jumlah menghadapi persaingan skala global perbankan bisa segera aset terbesar di Indonesia masih berada untuk mengembangkan industri rampung. Pasalnya, roadmap dan di urutan 10 ke bawah. Apabila kita perbankan dalam negeri itu sendiri. tersebut secara terperinci tidak melakukan aksi, bukan tidak Selain bertujuan meningkatkan daya mungkin bank-bank dari negara lain di akan memberikan arah yang saing, konsolidasi perbankan dalam ASEAN akan menyerbu Indonesia dan lingkup nasional bisa meningkatkan lebih jelas dalam hal Indonesia hanya akan menjadi pasar. !"# $"#% &'$()&'$(% $'"#*$'+% & ,-.'% konsolidasi perbankan di Sigit meyakini, salah satu upaya turunnya suku bunga kredit. Dengan mengatasinya ialah dengan memperkuat suku bunga bank yang turun, aktivitas dalam negeri. aset perbankan Indonesia melalui upaya perekonomian nasional pun akan konsolidasi. Konsolidasi antarbank meningkat dan fungsi intermediasi dapat meningkatkan kapasitas aset bank berjalan. Dalam lingkup global, sehingga bank hasil konsolidasi akan memiliki modal dan aset keunggulan konsolidasi dapat merambah pasar yang lebih luas yang lebih besar untuk memudahkan ekspansi bisnis. secara maksimal. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Komisioner Namun, pemerintah harus mempunyai peta bank-bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad, terlebih dahulu sebelum melakukan konsolidasi. Pola aplikatif mengaku, sejauh ini pihaknya tengah menyusun roadmap dalam melakukan konsolidasi bank-bank nasional juga bisa konsolidasi perbankan. Rencananya, roadmap tersebut akan dilakukan melalui pembentukan rekayasa holding. ÒAtau, selesai pada pertengahan 2015. Dalam roadmap, konsolidasi dengan merger sungguhan, benar-benar digabung. Atau, tidak hanya bisa dilakukan oleh sesama bank, tapi juga dapat kemudian bank-bank kuat mengakuisisi bank-bank kecil,Ó ujar dilakukan oleh bank dengan perusahaan asuransi maupun Andreas. dengan perusahaan pembiayaan ( !"#$%&'&()). Hal senada disampaikan Telisa Aulia Falianty, pengamat ÒKami (OJK) ingin konsolidasi diartikan dengan makna ekonomi dari Universitas Indonesia. Menurutnya, konsolidasi yang lebih luas karena bank sekarang sudah ada yang punya memang menjadi hal yang mendesak, tapi perlu ada perusahaan asuransi, punya anak perusahaan lainnya,Ó jelas persiapan. Jadi, langkah awal konsolidasi harus dilakukan Muliaman. pada bank-bank yang siap, seperti bank-bank pemerintah. Menurut Muliaman, konsolidasi dalam konsep OJK yang Empat bank besar, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, baru ini bertujuan untuk mencapai industri keuangan yang menurutnya, sudah diarahkan menuju konsolidasi. ÒSudah lebih kompetitif dan memiliki daya tahan yang kuat diarahkan, tapi ada ego instansi. Itu wajar, tapi kita mengingat akan diberlakukannya MEA. ÒIni Ôkan salah satu kedepankan kepentingan nasional yang lebih besar lagi,Ó kata alatnya, yakni dengan konsolidasi, untuk dapat berdaya saing,Ó Telisa.

4


Masih Belum Siap? Bank-bank BUMN diharapkan melakukan konsolidasi agar bisa bersaing dengan bank-bank di kawasan ASEAN. Salah satu langkah konsolidasi, seperti diungkapkan Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, yang juga penulis buku Mimpi Punya Bank Besar, ialah merger antarbank BUMN, yaitu merger BNI dengan Bank Mandiri, lalu dilanjutkan dengan mengakuisisi BTN. Sigit mengakui, konsolidasi bank-bank BUMN tidak mudah karena akan menghadapi tantangan dari banyak stakeholders dari bank BUMN. Dalam buku Mimpi Punya Bank Besar ada tujuh skenario besar dalam penataan perbankan. Pertama ialah merger BNI dengan Bank Mandiri. Kedua, pendirian Bank Pembangunan Indonesia dengan modal Rp100 triliun yang diikuti merger dengan seluruh bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia sebagai langkah ketiga. Keempat, BRI tetap fokus pada UMKM. Kelima, penguatan permodalan bank swasta nasional. Keenam, penggabungan bank-bank syariah yang dimiliki BUMN. Ketujuh, pembentukan perusahaan induk untuk menaungi bank-bank BUMN. Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan konsolidasi bank-bank BUMN menjadi prioritas dalam jangka pendek ini. Pemerintah lebih condong mendorong kerja sama strategis atau sinergi antarbank BUMN. Hal tersebut pernah disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, opsi penggabungan usaha bank-bank milik negara sulit direalisasikan karena akan sukar melayani masyarakat serta menghabiskan banyak biaya dan waktu. JK menilai, konsolidasi bank pelat merah melalui merger membutuhkan proses penyesuaian yang rumit. / $0'$% 1-2+'3% . $4-4-(% 5'$0% & "',% 4'$% 6#+'5'3% 0 *0,'!"% yang luas, katanya, pelayanan jasa perbankan tidak mungkin dilakukan oleh satu bank pemerintah saja. Indonesia tidak bisa menerapkan konsolidasi perbankan seperti yang dilakukan Singapura dan Malaysia. Hal yang perlu dilakukan bank-bank pemerintah ialah fokus menjalankan usaha sesuai dengan

segmennya, misalnya BRI fokus pada segmen UMKM, BTN berkonsentrasi pada segmen properti dan perumahan, sementara Bank Mandiri dan BNI berbisnis di segmen industri dan korporasi. Saat ini pemerintah lebih fokus mendorong sinergi bank-bank BUMN, khususnya dalam bidang infrastruktur teknologi, melalui penyatuan '!#* '#$(+ #)""),+ '(-$&) (ATM) dan )")(#,*&$(+ .'#'+ ('/#!,) (EDC). Skema sinergi tersebut ditargetkan rampung pada Juni. Dengan demikian, bank-bank BUMN diharapkan makin memiliki pijakan yang kuat di pasar Tanah Air dalam implementasi MEA. Hal itu pun diamini oleh para direksi bank-bank BUMN. Bank-bank BUMN lebih memilih kerja sama strategis ketimbang penggabungan. Menurut Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, pola kerja sama atau sinergi antarbank 789:% 4#,'"'% + % !"# $; Baiquni mengungkapkan bahwa bentuk sinergi antarbank BUMN tidak harus dilakukan dengan menyatukan dua atau tiga bank. Sinergi bisa dilakukan melalui kerja sama seperti dalam pemasaran bisnis bank, kredit maupun sharing infrastruktur jaringan antarbank BUMN. Kerja sama atau konsolidasi antarbank jauh lebih baik ketimbang harus melakukan merger. ÒKarena merger ini Ôkan ada tindakan hukumnya dan menyamakan kultur dari satu bank dengan bank lainnya. Makanya, itu Ôkan memakan waktu lama,Ó tukas Baiquni. Menanggapi wacana merger antarbank BUMN, yakni Bank BNI dan Bank Mandiri, OJK menilai, penggabungan atau merger tidak harus dipaksakan. Deputi Komisioner Bidang Perbankan OJK, Irwan Lubis, mengatakan, bank BUMN tersebut ada baiknya terlebih dahulu fokus terhadap konsolidasi strategis. ÒEnggak mesti (merger). Lebih bagus fokus dulu konsolidasi strategis,Ó ujar Irwan. Konsolidasi strategis, menurut Irwan, ialah bagaimana 2 $#$0('<('$% 4'5'% "'#$0% <#'.% &'$(% 2 +'+-#% & ,&'0'#% !"# $"#;% Tiap bank, misalnya, bisa bekerja sama dalam pengembangan teknologi informasi (TI), infrastruktur, SDM, penyediaan mesin EDC, ATM, atau pengintegrasian pusat-pusat pelatihan sehingga standar perbankan dalam negeri sama di MEA. ÒMaping dulu saja. Sebenarnya kalau kaitannya MEA ialah bagaimana mereka meningkatkan daya saing melalui !"# $"#=>% <-('"% ?,6'$;% n


PROBANK

5

Perbanas Utama

Memilih Kerja Sama Strategis Industri perbankan nasional mendapatkan tantangan persaingan yang makin tajam jelang era pasar bebas. Guna menghadapi tantangan tersebut, perbankan nasional sudah semestinya mempersiapkan diri dengan baik.

S

egenap stakeholders perbankan nasional tengah sibuk menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing guna menghadapi pasar bebas dan era globalisasi. Salah satu upaya yang tengah didorong ialah konsolidasi. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing perbankan nasional. Alhasil, momentum pasar bebas bisa dimaksimalkan dan menguntungkan para pelaku usaha di Tanah Air. Belakangan ini para pelaku usaha perbankan nasional, termasuk pemerintah sebagai pemilik bank pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN), tengah berupaya meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan. Pemerintah berencana memperkuat permodalan bank-bank pelat merah

6


atau bank-bank BUMN agar bisa bersaing di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong upaya merger antarbank BUMN. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri merupakan dua bank besar milik pemerintah yang sebelumnya dikabarkan akan segera melakukan proses merger. Namun, Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, tidak setuju jika penguatan permodalan bank-bank pelat merah harus dilakukan dengan cara merger. Baiquni lebih setuju kalau bank-bank BUMN melakukan kerja sama ketimbang merger. Sebagai pemimpin bank milik pemerintah pertama di Indonesia sejak masa kemerdekaan, Baiquni merasa, kerja "'2'% '$<',&'$(% 789:% '('$% + % !"# $% 4#&'$4#$0('$% dengan menyatukan dua atau tiga bank. ÒKonsolidasi, BNI pro. Namun, bentuknya tidak harus merger, tapi konsolidasi kerja sama,Ó kata Baiquni. Dia menyarankan beberapa bentuk kerja sama yang bisa dilakukan antarbank BUMN, antara lain kerja sama dalam pemasaran bisnis dan kredit atau sharing infrastruktur jaringan antarbank BUMN. ÒMisalnya saja, ATM ('!#* '#$(+ #)""),+ '(-$&)) BNI bisa di-share atau dipakai nasabah-nasabah bank BUMN lainnya,Ó tutur Baiquni.

Menurut Baiquni, sharing infrastruktur ATM merupakan salah satu cara efektif untuk memaksimalkan pangsa pasar di seluruh Indonesia dengan biaya yang lebih murah. Bank-bank milik pemerintah bisa saling mengisi kebutuhan infrastruktur, terutama di daerah yang masih minim infrastruktur perbankan. Selain itu, Baiquni menilai, konsolidasi '$<',&'$(% 1'-3% + % !"# $% ( <#2&'$0% merger, yang membutuhkan proses dan waktu cukup lama. Pasalnya, proses merger membutuhkan tindakan hukum. Selain itu, tidak mudah menyamakan kultur antara satu bank dengan bank lainnya. ÒIni menyangkut budaya dari satu bank dengan bank lainnya. Ini memerlukan waktu juga,Ó ujar Baiquni. Kendati tak setuju dengan skema merger, Baiquni memahami pola pikir pemerintah. Menurutnya, memperkuat permodalan perbankan melalui skema merger tidaklah salah karena arahan pemerintah maupun regulator, yakni untuk memperbesar pangsa pasar, sejalan dengan implementasi MEA. ÒKonsolidasi tujuannya untuk perbesar pangsa pasar. Namun, caranya enggak selalu dengan merger, melainkan kerja sama bisnis saja atau kerja sama di bidang pelatihan juga bisa dilakukan,Ó tukas Baiquni. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono. Dia tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengonsolidasikan bank-bank BUMN. Menurutnya, konsolidasi adalah strategi 2 $-1-% !"# $"#;% @A-1-'$$5'% '4'+'3% -$<-(% !"# $"#% 4'$% B'0',% bank) lebih fokus,Ó ujar Maryono. 9',5*$*% 2 $0-$0('.('$=% !"# $"#% 4'.'<% 4#C'.'#% ( <#('% bank-bank milik pemerintah saling berbagi pengalaman dan kompetensi serta infrastruktur. Sehingga, terjadi kesamaan standar kualitas pelayanan dan kompetensi pada bank-bank milik pemerintah. Dalam hal infrastruktur, misalnya, keempat bank milik pemerintah sama-sama memiliki ATM. Sebaiknya, tambah Maryono, nasabah keempat bank milik pemerintah itu dapat bertransaksi di seluruh ATM keempat bank tersebut. Apalagi, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bakal mempunyai teknologi informasi (TI) yang kapasitasnya luar biasa dengan meluncurkan satelit, sehingga TI bank-bank pemerintah dapat bergabung dengan BRI. ÒKalau kita, misalnya, beli TI, masing-masing berapa investasinya. Namun, kalau yang beli satu, kita sewa, mungkin sewanya tidak mahal karena samasama bank pemerintah,Ó kata Maryono. Sama halnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki bank-bank milik pemerintah. Kendati keempat bank tersebut memiliki strategi dan fokus yang berbeda, pada dasarnya bisnis bank relatif serupa. Konsolidasi dapat dilakukan untuk menyetarakan standar kualitas pelayanan bankir-bankir bank pemerintah. Ò(Dengan begitu), akan terjadi kesamaan kompetensi sehingga keahlian bankir bank pemerintah sangat mumpuni dan sama rata,Ó tukas Maryono. BTN adalah bank yang nyaris diakuisisi Bank Mandiri

pada 2014, walau proses akuisisi tersebut pada akhirnya batal terlaksana. Salah satunya karena ada penolakan yang kuat dari serikat pekerja BTN. Namun, saat ini proses konsolidasi bank milik pemerintah terus berjalan, yang dimulai dari penggunaan mesin ATM secara bersamasama antarbank pemerintah yang sebentar lagi akan segera terwujud. Kendati demikian, Maryono berharap, proses konsolidasi tak hanya sebatas penggunaan mesin ATM secara bersama, tapi juga pada layanan-layanan perbankan lainnya. Misalnya, pada program e-money, e-payment, hingga pembiayaan kredit bersama. Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, mendukung rencana konsolidasi bank-bank BUMN. Menurutnya, konsolidasi dibutuhkan untuk menciptakan bank dengan kapital yang besar sebagai persiapan menghadapi era pasar bebas keuangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2020. Bank dengan modal yang besar tak hanya diperlukan untuk bersaing dengan bank-bank asing di kawasan ASEAN, tapi juga untuk mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan dana sangat besar. Sementara, kemampuan perbankan nasional untuk membiayai proyek jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, sangatlah terbatas. Lihat saja, sepanjang 2014 Bank Mandiri menyalurkan kredit infrastruktur sekitar Rp90 triliun. Sedangkan, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp1.000 triliun untuk mendanai proyek infrastruktur per tahunnya. Menurut Budi, konsolidasi menjadi jalan terakhir untuk memperkuat permodalan bank-bank BUMN. ÒUntuk memperoleh permodalan yang besar, bank pelat merah memiliki tiga jalan: pengurangan dividen, rights issue, dan konsolidasi. Melalui rights issue, bank BUMN sangat terbatas karena kepemilikan saham pemerintah rata-rata sudah 60%,Ó terang Budi. Selain itu, tambah Budi, untuk bisa melakukan rights issue, Bank Mandiri membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) agar pemerintah bisa mempertahankan porsi kepemilikannya sebesar 60% di Bank Mandiri. Namun, rencana rights issue Bank Mandiri pun kandas karena Bank Mandiri tak mendapatkan dana PMN. Pengurangan dividen menjadi opsi berikutnya yang dapat ditempuh untuk memperkuat permodalan. Menurut Budi, pemotongan dividen dapat menjadi penambah modal, selain dari dana PMN. Pemerintah pun telah memangkas setoran dividen bank-bank BUMN, dari 30% menjadi 20%. Kendati demikian, bank-bank BUMN masih belum bisa menyusul ketertinggalannya dari bank-bank lain di kawasan ASEAN dalam hal permodalan. Lihat saja Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia. Di kawasan ASEAN, Bank Mandiri hanya menempati peringkat ketujuh dari sisi permodalan. ÒKalau cara itu sudah tidak mungkin atau tidak cukup, konsolidasi harus dilakukan,Ó tegas Budi. n


PROBANK

7

Perbanas Utama

OJK Terus Dorong Konsolidasi Rendahnya tingkat permodalan menjadi salah satu permasalahan krusial yang membayangi industri perbankan nasional. Salah satu upaya yang tengah digencarkan otoritas terkait ialah mendorong konsolidasi. Ke depan, perbankan nasional diharapkan memiliki daya saing yang lebih mumpuni.

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri perbankan di Tanah Air terus menyuarakan agar perbankan $'"#*$'+% &#"'% 2 +'(-('$% !"# $"#% 4#% " 0'+'% sisi dan meningkatkan daya saingnya. Mengingat, persaingan bisnis akan makin ketat menjelang dibukanya pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk perbankan pada 2020. Guna mewujudkan hal itu, segenap stakeholders industri perbankan nasional, termasuk OJK, tengah gencar mendorong konsolidasi. Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan, rencana konsolidasi perbankan memang harus terus dilanjutkan, tapi mesti dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, melalui konsolidasi, permodalan bank yang sebelumnya rendah akan jadi lebih baik dan meningkat. Terutama, untuk bank-bank yang masih berada di kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 yang notabene kesulitan naik kelas. Bank yang masuk dalam kategori ini akan dipaksa meningkatkan permodalannya dengan cara konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi, selain dengan penambahan modal sendiri oleh pemegang sahamnya. ÒKalau lembaga keuangan kami lihat lebih baik konsolidasi, maka kami akan dorong mereka untuk konsolidasi,Ó kata Muliaman. Dorongan konsolidasi tak hanya untuk lembaga keuangan bank, tapi juga lembaga keuangan nonbank. Melalui konsolidasi, jumlah perbankan nasional diharapkan bisa jauh berkurang. Pihak OJK berharap, dengan mendorong perbankan melakukan konsolidasi, jumlah maksimal perbankan yang beroperasi di Tanah Air hanya sebanyak 60 bank dalam tempo 10 tahun ke depan. Sementara, saat ini jumlah perbankan di Indonesia mencapai 119 bank, yang dinilai otoritas masih terlalu banyak. Konsolidasi yang akan dilakukan tak hanya menyasar bank umum. Bank-bank syariah pun akan mengalami hal sama.

8


Setidaknya, OJK sudah menyarankan agar bank-bank syariah pelat merah melakukan konsolidasi terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan penggabungan usaha atau merger. Konsolidasi yang dimaksud antara lain untuk menyamakan strategi perusahaan, terutama untuk menghadapi era MEA. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia (SDM) setiap bank. Sementara itu, menurut Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Mulya E. Siregar, dengan melakukan konsolidasi, kemampuan setiap perbankan, khususnya perbankan syariah, yang digabungkan akan menjadi setara. Sebaliknya, jika tak ada konsolidasi sebelum penggabungan, pangsa pasar perbankan syariah yang telah ada bisa jadi justru direbut perbankan konvensional. Sebelumnya, wacana penggabungan bank umum syariah sudah didengungkan. Namun, hal itu belum dapat direalisasikan tahun ini. Menurut Mulya, penundaan ini diperlukan karena bank-bank tersebut membutuhkan waktu yang tak sebentar untuk melakukan sinkronisasi. Sebelum melakukan penggabungan, tambah Mulya, perbankan harus menyamakan level strategis, baik nilai maupun visi mereka ke depan dalam menghadapi MEA. Setelah itu, penyamaan berikutnya dilakukan ke tingkat /"'0$&1+ %)"., SDM, dan TI. ÒKalau (merger dilakukan) sekarang, agak timpang. ItÕs take time, makan waktu sampai dua-tiga tahun. Makanya, dilakukan bertahap. Setelah itu, business plan-nya. Kalau langsung digabung dan sinergi dilakukan setelahnya, akan repot dan lama,Ó ungkapnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Meski begitu, Mulya sepakat bahwa merger bank syariah juga sangat penting sehingga pengawasan OJK terhadap industri tersebut lebih mudah. Namun, ia mengingatkan, proses merger mesti dilakukan dengan hati-hati. n

Sekilas Berita

LAPSPI Resmi Berdiri Pada 28 April 2015 dilakukan penandatanganan dan penyerahan akta pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pergadaian serta modal ventura di Gedung Radius Prawiro, lantai 25, Bank Indonesia, Jakarta. Lembagai ini didirikan atas inisiatif enam asosiasi sektor perbankan, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). Hadir dalam acara tersebut Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Irwan Lubis, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK; Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK; serta pengurus enam asosiasi perbankan. Dalam sambutannya, Kusumaningtuti menandaskan bahwa lembaga ini harus mampu melayani penyelesaian sengketa konsumen dan harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yang akan beroperasi pada awal Januari 2016 ini menyediakan mediator, ajudikator, dan arbiter dalam penyelesaian sengketa. n


PROBANK

9

Kinerja

Menanti Energi Baru dari LTV Melambatnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya dana mahal berimbas pada menyusutnya pertumbuhan laba perbankan. Kelonggaran aturan LTV menjadi angin segar bagi pertumbuhan kredit.

M

edio Mei lalu Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan BI Rate di level 7,5%. Keputusan tersebut diambil untuk mencapai !"#$ % &'(!)&% *!'#% +&,!)!'#% ,$-$"&' !.% )$/$)!"% 4% plus minus 1% pada 2015. Langkah yang diambil BI itu sebetulnya sudah dapat diprediksi, mengingat aneka $0),$0 !)&% &'(!)&% ,$'*1-/!'#% &'(!)&% /&)!% +&0$232!% +$'#!'% baik. Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, selain memutuskan untuk menahan BI Rate di level 7,5%, BI menahan suku bunga !"#$%&' ()*%+%&, (Fasbi) di level 5,5% dan +!- %-.' ()*%+%&, di level 8%. Penetapan BI Rate tentu berimplikasi pada sektor perbankan. Sebelumnya, ketika BI menurunkan BI Rate dari level 7,75%, suku bunga simpanan pun bergerak turun. Pada Januari 2015 suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi menurun masing-masing menjadi 12,29% dan 12,78%. Perbankan kemudian mengalihkan beban bunganya ke kredit konsumsi yang permintaannya cenderung masih lebih baik dibandingkan dengan kredit produktif. Terbukti, tingkat suku bunga kredit konsumsi pada Januari 2015 justru meningkat menjadi 13,40%.

10


Melambatnya ekonomi domestik pada awal 2015 memang telah mengoreksi kinerja perbankan. Hingga Februari 2015, aset perbankan secara year on year (yoy) hanya tumbuh 16,25% menjadi Rp5.683,17 triliun. Kredit pun tumbuh di bawah pencapaian 2014, yakni sebesar 12,18% menjadi Rp3.665,69 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK), meski tumbuh 15,20% menjadi Rp4.151,45 triliun, banyak bergeser ke dana-dana mahal, seperti deposito atau tabungan ÒrasaÓ deposito yang menekan net interest margin (NIM). Laba setelah pajak perbankan pun hanya tumbuh tipis, yakni 4,20% menjadi Rp18,07 triliun. Hal itu menggambarkan tekanan yang dihadapi industri pada awal 2015. Bankbank jumbo, seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), pun menghadapi tekanan NIM yang memangkas laba mereka. Hingga Maret 2015, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp5,1 triliun atau tumbuh tipis 4,3% bila dibandingkan dengan perolehan laba bersih pada periode yang sama 2014. Hal sama dialami BRI yang labanya hanya tumbuh 3,38%, dari Rp5,9 triliun pada Maret 2014 menjadi Rp6,1 triliun pada Maret 2015. Pada periode tersebut margin bunga bersih (NIM) BRI turun dari 9,06% menjadi 7,57%. Menurut Asmawi Syam, Direktur Utama BRI, tertekannya NIM BRI disebabkan oleh upaya BRI dalam menjaring likuiditas. Dana mahal yang dijaring BRI telah menggerus NIM dan berimbas pada labanya. Senada dengan Asmawi, Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, pun mengakui bahwa Bank Mandiri bertahan di ruang sempit untuk mencetak pertumbuhan. ÒTahun ini masih tahun yang cukup challenging untuk perbankan. Kami akan lakukan langkah-langkah konservatif. Namun, kami juga harus bisa memastikan pertumbuhan kredit bisa tetap terjaga,Ó ujar Budi. Tidak demikian halnya dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Meski mengaku dihadapkan pada tantangan yang sulit di tengah perlambatan ekonomi, BNI masih berhasil

KINERJA PERBANKAN 2013 - 2015 *) (Dalam Rp Miliar) ,FUFSBOHBO ,SFEJUZBOH%JCFSJLBO %BOB1JIBL,FUJHB (JSP 5BCVOHBO %FQPTJUP "TFU5PUBM

(%)

Maret

Maret

4VNCFS#BOL*OEPOFTJB EJPMBILFNCBMJPMFI#JSP3JTFU*OGPCBOL CJS*

Dalam persen Capital Adequacy Ratio (CAR Return on Asset (ROA #FCBO0QFSBTJPOBM Pendapatan Operasional (BO/PO) Net Interest Margin (NIM Loan to Deposit Ratio (LDR ,FUFSBOHBO TBNQBJEFOHBO.BSFU QFSUVNCVIBO

membukukan pertumbuhan laba double digit, yakni sebesar 17,7% pada Maret 2015. Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, mengatakan, kenaikan laba BNI didorong oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 9,1%. Selain itu, BNI berhasil mengantongi pertumbuhan pendapatan nonbunga sebesar 23,8%. Kedua hal itu menjadi penyumbang perolehan laba BNI pada triwulan pertama 2015. Hal serupa dialami Bank Central Asia (BCA), yang labanya juga tumbuh double digit. Hingga triwulan pertama 2015, /!'0% *!'#% /$"!42&!)&% +$'#!'% 5"1,% 67!"1-% &'&% -$-/1010!'% laba bersih Rp4,1 triliun atau tumbuh 10,7% dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Pertumbuhan laba BCA didorong oleh pendapatan operasionalnya yang naik 13,2%. ÒPertumbuhan yang kami raih berkat keunggulan (kami) dalam transaksi perbankan dan posisi likuiditas yang sangat kuat,Ó terang Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA. 8$'1"1''*!% ,"34 !/&2& !)% ,$"/!'0!'% -$'7!+&% 9$"-&'% /$ !,!% perbankan sangat terpengaruh perlambatan ekonomi yang terjadi. Sebab, melambatnya ekonomi disertai dengan meningkatnya risiko pada beberapa skala bisnis yang dibiayai bank. Tingginya suku bunga akibat tekanan likuiditas berakibat pada menurunnya permintaan kredit dan meningkatnya risiko. Kedua hal itu praktis mengoreksi laba perbankan. Di tengah kerentanan ekonomi yang terjadi, perbankan dituntut untuk lebih selektif dalam mengucurkan kredit. Berdasarkan data BI per Januari 2015, ada tiga sektor lapangan usaha yang menjadi primadona perbankan, yakni perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta pertanian, perburuan, dan kehutanan. Program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun terus berjalan. Berdasarkan data BI, untuk penyaluran kredit ke

(%)

segmen tersebut, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 57%, diikuti Sumatera dan Kalimantan. Ryan Kiryanto, pengamat perbankan, mengatakan, ke depan perbankan masih akan dihadapkan pada kondisi yang menantang di tengah perlambatan ekonomi, ketidakpastian politik, dan lambatnya pemulihan ekonomi global. Namun, masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan sektor perbankan bila program-program yang dicanangkan pemerintah benarbenar berjalan. Pembangunan infrastruktur, mega proyek sektor energi (kelistrikan) 35.000 megawatt, dan pemberdayaan ekonomi maritim diharapkan dapat kembali menggerakkan sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor maritim, misalnya. Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar dengan luas laut mencapai 5,9 juta kilometer persegi dan panjang pantai 95.000 kilometer persegi. Agus D.W. Martowardojo mengatakan bahwa ekonomi maritim memiliki potensi sebesar US$1,2 triliun per tahun. Sektor itu, lanjutnya, lebih besar daripada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. ÒNamun, sektor kelautan sendiri baru menyumbang 2,3% dari PDB,Ó imbuh Agus. Untuk mendorong kredit perbankan, BI berencana untuk melonggarkan aturan loan to value (LTV), dari 70% menjadi 80%. Dengan begitu, uang muka atau down payment (DP) yang harus dikeluarkan turun menjadi 20% dari sebelumnya 30%. ÒAturan ini akan selesai pada Juni mendatang, dan ini akan memengaruhi pertumbuhan kredit sekitar 1%,Ó tambah Agus. :*!'% -$-,"$+&0)&;% +$'#!'% &'(!)&% *!'#% +&,"3*$0)&0!'% berada di kisaran 4,0%-5,0% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0%-5,4% pada 2015, maka pertumbuhan kredit diperkirakan berada di kisaran 15%-17% pada 2015. Sementara, pertumbuhan dana diprediksi berada di kisaran 14%-16%. n


PROBANK

11

Aktualita

Menjangkau Masyarakat yang Belum Tersentuh Penetrasi dan jangkauan layanan perbankan terhadap masyarakat Indonesia masih belum maksimal. Guna mengatasi masalah itu, baru-baru ini regulator terkait meluncurkan program Laku Pandai.

M

asyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan dan keuangan lainnya masih sangat banyak. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional ke depan. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meluncurkan sebuah program untuk memperluas jangkauan perbankan terhadap masyarakat yang masih belum mengenal dan tersentuh layanan serta produk perbankan. Program yang dimaksud ialah Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau dikenal dengan sebutan Laku Pandai. Melalui program yang dimulai sejak akhir Maret lalu itu, nantinya nasabah perbankan tidak hanya terpusat di kota-kota

12


besar, tapi juga mencakup semua yang ada di pelosok Nusantara. Saat ini atau pada tahap awal baru ada empat bank yang sudah mendapat persetujuan untuk bisa menjalankan program tersebut. Keempat bank tersebut ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), dan Bank Central Asia (BCA). Nantinya akan ada lagi 13 bank yang siap menyusul untuk menjalankan program tersebut sehingga totalnya mencapai 17 bank sampai dengan akhir tahun ini. Dengan layanan tersebut, pihak perbankan dalam memasarkan produknya tidak lagi melalui kantor cabang, tapi bisa melalui agen-agen yang sudah ditunjuk. Agen Laku Pandai bisa berupa pedagang warung dan toko kelontong ataupun individu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, mengatakan, dari keempat bank yang sudah siap menjalankan program tersebut, setidaknya akan direkrut 128.309 agen. Jika ke-13 bank lainnya juga menjalankan program Laku Pandai pada tahun ini, diperkirakan jumlahnya akan mencapai 350.000 agen sepanjang tahun ini dengan cakupan 75% wilayah Indonesia. ÒDalam tiga tahun ke depan, saya perkirakan agen-agen Laku Pandai akan ada di semua wilayah Indonesia. Laku Pandai akan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terjangkau layanan keuangan saat ini,Ó ujarnya.

Diluncurkannya program Laku Pandai ini diharapkan dapat mendukung program keuangan inklusif sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2012 lalu. Diberlakukannya program ini dikarenakan banyaknya anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya karena terhambat lokasi yang jauh atau adanya biaya dan persyaratan yang memberatkan. Awalnya, pada program Laku Pandai ini masyarakat akan diberikan layanan perbankan dalam bentuk simpanan. Jadi, masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan uang yang dimilikinya dengan lebih mudah, aman, dan cepat. Setelah menabung secara berkala dan dinilai baik oleh pihak perbankan, nasabah bisa mengajukan kredit atau pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan mendukung keuangan inklusif tadi. Produk awal yang disediakan melalui program Laku Pandai ini ialah tabungan dengan karakteristik /)$%*' $)0%-.' )**#1-& (BSA), kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro. Tabungan berkarakteristik BSA merupakan produk yang pas untuk dikenalkan melalui program ini karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang dimaksud di antaranya tidak adanya minimum saldo maupun transaksi setor tunai, batas maksimum saldo tiap saat ialah Rp20 juta dan batas penarikan kumulatif selama sebulan Rp5 juta, dan tidak adanya administrasi bulanan yang dikenakan untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening. Dengan beberapa keuntungan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyimpan uangnya tanpa khawatir saldonya berkurang karena biaya administrasi, bahkan tetap terus bertambah karena memperoleh bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, nasabah tidak perlu pergi ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, cukup mengunjungi agen yang lebih dekat dengan rumah saja. Targetkan 500.000 Nasabah Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang memulai program Laku Pandai menetapkan target yang tinggi untuk menarik nasabah baru. Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, setidaknya Bank Mandiri akan memiliki 500.000 nasabah baru dari program ini sepanjang 2015. ÒSecara nasional kami target 500.000 nasabah baru tahun ini, tapi dari OJK targetnya 50 juta dalam empat sampai dengan lima tahun,Ó katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Program yang lebih menyasar wilayah timur Indonesia ini akan merekrut banyak agen untuk bisa mencapai target

nasabah tadi. Menurut Budi, sepanjang tahun ini Bank Mandiri akan memiliki 9.000 agen Laku Pandai. Budi juga menegaskan, program Laku Pandai ini akan memberikan berbagai manfaat dan kemudahan bagi masyarakat. Salah satu kemudahannya, nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan transaksi tabungan, tapi cukup ke warung atau toko yang sudah menjadi agen yang lokasinya dekat dari rumah. ÒSelain itu, kita tidak perlu mengisi form seperti jika bertransaksi di bank, cukup dengan handphone, transaksi bisa dilakukan semudah mengirim SMS (short 2!$$).!' $!30%*!),Ó jelas Budi. Program Laku Pandai dari Bank Mandiri dengan layanan dasar tabungan ini memang berbasis layanan bergerak untuk melakukan transfer dan pembayaran. Selain lebih mudah secara operasional, belum ada yang menggunakan layanan setor dan tarik tunai menggunakan handphone. Bank Mandiri sangat mendukung program Laku Pandai ini karena diyakini dapat mendorong akses perbankan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya akses perbankan, nantinya melalui Laku Pandai ini, seluruh akses ke layanan keuangan juga akan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Data riset Mandiri Institute menyebutkan, baru sekitar 52% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai 66% dan Thailand yang tercatat sebanyak 73%. Rendahnya akses terhadap layanan keuangan ini dapat /$"&-/!)% ,!+!% 03' "&/1)&% )$0 3"% 4'!')&!2% ,!+!% ,$" 1-/1.!'% ekonomi Indonesia yang juga rendah. Sementara itu, bagi BRI, program Laku Pandai memberikan nilai tambah yang menguntungkan perusahaan. Bagaimana tidak, sampai dengan saat ini, agen Laku Pandai yang dimiliki BRI mencapai 24.713 orang yang sudah bekerja sama dalam program BRILink. Dirut BRI, Asmawi Syam, mengatakan, dengan total agen sebanyak itu, pihaknya mengakui sudah ada 21 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp7,8 triliun. Menurut Asmawi, penambahan agen masih akan terus dilakukan agar total transaksi dan volume transaksi dapat meningkat lebih banyak lagi sepanjang tahun ini. Setidaknya perseroan sudah menargetkan penambahan agen menjadi 50.000 agen. Selain itu, total transaksi ditargetkan mencapai 84 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp22,4 triliun. ÒSaya (mengucapkan) terima kasih karena perbankan Indonesia, termasuk BRI, diberi peluang baru yang sangat $4)&$';% &+!0% ,$"21% &'<$) !)&% 0!' 3"% 2!#&=% >!+&;% .!2?.!2% & 1% menguntungkan buat kami,Ó ujar Asmawi kepada Infobank, beberapa waktu lalu. n


PROBANK

13

Aktualita

Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya Kehadiran LAPSPI diharapkan mampu menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah dengan baik. Selain itu, penyelesaian sengketa !"#$#%&#'()!*#(+,)!"(-,%#./(01$#"/(# !+/( #'(,2*!,'3

L

engkap sudah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada tujuh sektor keuangan. Enam asosiasi perbankan, yaitu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan BankBank Internasional Indonesia (Perbina), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), telah menandatangani akta pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) di hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa, 28 April 2015. Pendirian LAPSPI merupakan amanat dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Pembentukan LAPS di sektor perbankan sebelum 2016, sebagai infrastruktur penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang mampu menyelesaikan )$'#0$ !% )$9!"!% 9$,! ;% -1"!.;% !+&2;% +!'% $4)&$'=% Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, menyambut baik kehadiran LAPSPI. Menurut Sigit, kehadiran LAPSPI merupakan bentuk kemajuan bagi industri karena sesuai

14


dengan /!$&' %-&!3-)&%#-)+' "3)*&%*!$4 penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga independen, bukan oleh regulator. Sementara itu, menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Setiono, dengan !+!'*!% 2$-/!#!% $")$/1 ;% ,$'*$2$)!&!'% 03'(&0% perbankan akan mudah diakses, lebih terjangkau, dan $4)&$'% 0!"$'!% -!)*!"!0! % &+!0% ,$"21% 2!#&% mengajukan gugatan kepada pengadilan. ÒWadah ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi 03')1-$'% !#!"% -$"!)!% !-!'% 0$ &0!% )$+!'#% /$"03'(&0% dengan perbankan, di mana nanti lembaga independen juga akan mempertimbangkan kerugian yang dikeluhkan konsumen,Ó jelas Kusumaningtuti. Proses pelimpahan penyelesaian sengketa kepada LAPSPI nantinya akan melalui seleksi oleh OJK terlebih dahulu. Pengurus bidang hukum Perbanas, Arief Tjahjono, menjelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh konsumen atau nasabah akan masuk ke OJK untuk kemudian diseleksi apakah pengaduan tersebut merupakan sengketa atau bukan. Jika pengaduan tersebut merupakan sengketa yang harus diselesaikan, selanjutnya OJK akan menyerahkan sengketa tersebut untuk ditangani secara internal antara bank dan nasabah terlebih dahulu. LAPSPI akan menyediakan mediator profesional /$")$" &40! % )$)1!&% +$'#!'% )$'#0$ !% ,$"/!'0!'% *!'#% +&.!+!,&=% Kasus terkait dengan bank syariah akan ditangani oleh mediator yang menguasai perbankan syariah, kasus mengenai BPR akan ditangani oleh mediator yang menguasai BPR, dan seterusnya. Sebelum ada LAPSPI, lebih dari 90% pengaduan yang berujung sengketa dapat diselesaikan secara internal antara pihak bank dan nasabah. Menurut data OJK, sepanjang 2014 jumlah pengaduan mencapai 2.197. Sebagian besar ialah pengaduan terkait dengan perbankan. Hingga Maret 2015, jumlah pengaduan telah mencapai 308 kasus. Kendati demikian, LAPSPI tidak menjamin sengketa yang ditanganinya pasti akan mencapai kata sepakat antara nasabah dan bank. Masih ada potensi sengketa tersebut tidak

terselesaikan melalui proses mediasi. Karena itu, ada dua proses penyelesaian sengketa lanjutan, yakni ajudikasi dan arbitrase. Putusan ajudikasi dan arbitrase tidak berdasarkan pada kesepakatan bersama. Jadi, ada potensi pihak yang merasa dirugikan tidak mau melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dan membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Namun, OJK telah menetapkan kebijakan bahwa LAPSPI harus memiliki peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pelaksanaan putusan serta memonitor pelaksanaan putusan tersebut. LAPSPI akan melaporkan lembaga jasa keuangan yang tidak melaksanakan putusan LAPSPI kepada OJK.

Berdasarkan laporan tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan tersebut. Setelah terbentuk, fokus berikutnya ialah melengkapi struktur organisasi LAPSPI yang baru saja terbentuk beserta aturanaturan pendukungnya. Kepengurusan LAPSPI nantinya akan independen, tidak diisi oleh pelaku industri perbankan. Dewan pengawas akan terdiri atas ketua-ketua asosiasi perbankan. Namun, Arief menekankan, yang terpenting ialah sosialisasi kepada konsumen atau nasabah bahwa di sektor perbankan telah ada LAPSPI sehingga konsumen dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses mediasi. n

Anika Faisal, Sekretaris Jenderal Perbanas

Lebih Efektif dan Efisien Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) diharapkan bisa menjadi wadah penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Selain itu, lembaga tersebut bisa dijadikan sebagai upaya/ langkah dalam menciptakan market conduct terkait dengan hubungan antara bank dan nasabah. Seperti apa dan bagaimana LAPSPI itu bekerja? Berikut petikan wawancara dengan Anika Faisal, Sekretaris Jenderal Perbanas. Apa pentingnya keberadaan LAPSPI bagi industri perbankan? LAPSPI ini diutamakan untuk yang kecil-kecil. Bayangkan kalau orang sengketa urusan yang kecil-kecil harus ke pengadilan: biaya mahal, prosesnya relatif lebih lama. Sengketa itu ada tahapannya. Tapi, kadang kalau udah namanya marah, ketemu muka juga tidak mau, nah di sini ada alternatifnya. Mediasinya oleh orang-orang yang independen, profesional, dan mengerti, dengan biaya yang sangat terjangkau. Kalau dibawa ke pengadilan, belum tentu mereka paham sekali produk bank. Kalau LAPSPI, kita bisa menunjuk mediator yang sudah bersertifikasi. Jadi, memang mengerti bank, tapi juga bisa independen. Maka, (itu) penting buat industri keuangan dan konsumen. Kenapa tidak dimediasi oleh OJK atau BI saja? Ini masalah ownership. Regulator seharusnya tidak ikut campur dalam penyelesaian konflik. Tapi, mereka tetap mendampingi. LAPSPI merupakan bagian dari tanggung jawab industri untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen di mana biayanya dari industri. Untuk menciptakan market conduct hubungan antara produsen dan konsumen yang baik. Ini juga mendisiplinkan

penyedia jasa keuangan agar semakin baik dalam pelayanannya kepada konsumen. Naungannya adalah perlindungan nasabah. Mekanisme penyelesaian mulai dari pengaduan hingga LAPSPI? Pengaduan tetap melalui OJK. Ada proses penyaringan di OJK. Cuma yang benar-benar butuh mediasi nanti baru masuk LAPSPI. Semua pengaduan konsumen langkah pertama OJK ialah pasti suruh banknya menyelesaikan dulu. Bank diberi batasan waktu 20 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang akhirnya tidak terselesaikan, baru mediasi. Kalau dari statistik tahun lalu yang akhirnya sampai proses mediasi hanya sekitar 10-15 kasus. Bagaimana mekanismenya jika tidak selesai di LAPSPI? Karena itu, saya bilang harus ada iktikad baik. Di mana pun kalau penyelesaian di luar pengadilan, kalau para pihak sudah sepakat, itu jadi mengikat kepada semua pihak. Tapi, kalau pihak yang bersengketa tidak punya iktikad baik, ya bisa saja dibawa ke pengadilan lagi. Kalau mediasi, lalu tidak sepakat juga, ya silakan mencari jalur hukum. Dari mana biaya operasional LAPSPI? Dari industri. Terlepas apakah nanti ada sumbangsih dari regulator atau tidak. Sekarang ini memang harus kita pikirkan bagaimana mekanismenya. Bisa saja bank yang kasusnya dibawa ke LAPSPI, dia yang harus membayar biayanya. Ini juga melatih bank untuk menyelesaikan sengketanya dengan baik. Di awalnya memang menjadi beban bagi industri. Tapi, bukan bank yang bayar iuran, melainkan asosiasi. Ini untuk menjaga independensinya. Karena, orang mesti lihat ini memang independen, bukan karena ada bank yang iuran paling besar jadi seolah dia yang paling memengaruhi, bisa menguasai, atau menentukan keputusan. Setelah terbentuk, apa fokus LAPSPI berikutnya? Sekarang kita sedang melengkapi organ-organnya dan menyiapkan infrastruktur. Kita akan melakukannya step by step. Kemudian, mengarah pada bisnis ke depannya. Karena, ini tidak bisa direncanakan bisnisnya, tergantung pada yang datang. Tapi, tetap yang paling penting mengembangkan infrastruktur, proses kerja, dan lain lain. n


PROBANK

15

Liputan Khusus

Maritim Masih Minim !"#$%&'!()$(&*+('%"%&)!+),$-"&.('+(!"%$/&"!0$1%(2$&"!*1+,&3$,%1%3&3!3%4%*%&5+1!("%&6!"$,&'$4$3& pembangunan ekonomi nasional. Namun, sayang, hingga saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim. Ke depan, diharapkan perbankan nasional mampu mendorong kemajuan sektor maritim.

Ò

Indonesia bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut, melainkan laut yang ditaburi pulaupulau,Ó begitulah konsepsi dari sejarawan ternama, A.B. Lapian, mengungkapkan !"#$%$& '(!')*+%& ,"#!"(%$*-& .*/& 0()%(120& %*"'*0& )(/(3*"& dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau. Laut menjadi kehidupan dan merupakan salah satu sumber utama perekonomian bagi masyarakat kita. Begitu pentingnya laut telah dibuktikan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang tersohor karena menguasai laut atau sektor maritim dengan baik. Atas dasar itu, pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla kembali mendengungkan sektor maritim dalam programprogram pembangunan nasional. Guna mengejawantahkan program tersebut, segenap stakeholders negeri ini pun mencoba membangun sinergi. Mulai dari kementerian terkait,

16


para pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemangku kebijakan industri perbankan, hingga industri perbankan. Beberapa waktu lalu disepakati bahwa perbankan nasional akan menyalurkan kredit baru sebesar Rp43 triliun untuk sektor maritim. Dalam kesepakatan tersebut, Kadin akan melakukan pengawalan. Kadin akan melakukan evaluasi berkala guna memastikan bahwa penyaluran kredit perbankan tidak menemukan kendala. ÒKami akan kawal disbursement-nya (penyalurannya). Kalau sambil jalan ditemukan kesulitan, kami akan lihat apa yang perlu diubah lagi,Ó ujar Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin, Yugi Prayanto, dalam acara dialog Kadin dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta, Senin, 6 April 2015. Selain itu, Kadin tengah mendorong Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, OJK, dan para pelaku jasa perikanan untuk merevitalisasi sektor perikanan dari hulu ke hilir. Untuk melakukan revitalisasi itu dibutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor perbankan. Namun, sergah Yugi, hingga saat ini kepercayaan pihak perbankan pada sektor maritim memang masih relatif rendah karena secara historis terdapat kredit bermasalah yang tinggi. Hal itu disebabkan legalitas usaha dan besarnya faktor alam pada bisnis perikanan. Kendati demikian, menurut Yugi, tidak semua sektor maritim memiliki risiko tinggi dan menyebabkan kredit macet,

misalnya saja subsektor perikanan yang memiliki potensi sangat bagus. Pada 2014 lalu nilai ekspor komoditas perikanan mencapai US$4,63 miliar dan 2019 nanti ditargetkan mencapai US$9,54 miliar. ÒMasih banyak industri kelautan dan perikanan yang prospektif dan disayangkan bisa tidak dikembangkan tanpa bantuan kredit perbankan,Ó ungkapnya. Karena itu, Yugi berharap OJK mengeluarkan regulasi khusus yang dapat mengatur kemudahan syarat kredit, lengkap dengan porsi kredit yang harus disalurkan ke sektor perikanan serta kemudahan lainnya terkait dengan waktu pembayaran kredit. Dengan begitu, pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat lebih mudah menikmati kucuran pembiayaan dari bank. Selain mendorong akses perbankan bagi nelayan dan pengusaha, Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, menurutnya, tengah mendorong penguatan organisasi koperasi nelayan dan pembudi daya ikan untuk optimalisasi produksi perikanan budi daya nasional dan produksi perikanan tangkap. Kadin juga akan memfasilitasi 10 proposal usaha perikanan dari berbagai provinsi yang lolos seleksi untuk mendapatkan pinjaman dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Tentu saja kerja sama dan sinergi antarsektor akan lebih memudahkan pengembangan. Hal ini disambut baik pelaku industri perbankan. Menurut Kepala Divisi Bisnis Program dan Kemitraan BRI, Teten Djaka Triana, evaluasi berkala akan dilakukan Kadin untuk memastikan penyaluran kredit perbankan di sektor kemaritiman itu. ÒEvaluasi setiap tiga bulan ini kami rasa sangat baik dan belum banyak dilakukan,Ó ujar Teten dalam kesempatan yang sama. Teten juga mengatakan, perbankan bersama dengan OJK telah membangun forum komunikasi, yaitu tim jaring maritim untuk mengembangkan pembiayaan perbankan di sektor tersebut. Dia berharap keberadaan tim itu akan direspons kementerian terkait agar memudahkan penyaluran kredit perbankan. Tim gabungan tersebut terdiri atas perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, penjaminan, dan modal ventura. Dengan adanya tim gabungan tersebut, diharapkan industri keuangan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja industri kemaritiman. ÒDi kementerian ada lembaga yang mengurusi bisnis tapi eselon dua. Kalau ada eselon satunya, itu akan cepat karena banyak subsektor di sana dan kami kebingungan. Kalau ditangani satu direktorat, tentu akan memudahkan,Ó tambahnya. Dorongan OJK OJK mengakui, bank enggan mengucurkan kredit ke sektor maritim, selain karena kurangnya pemahaman bank terhadap bisnis kemaritiman, kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di sektor maritim cukup tinggi, meski sudah membaik.

Selama ini kebanyakan bank membiayai sektor maritim untuk kredit modal kerja (KMK). Pada 2010 NPL sektor tersebut bahkan melebihi 5%, meski saat ini sudah turun di level 3%-3,5%. Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Irwan Lubis, mengatakan, OJK telah menginisiasi akselerasi pertumbuhan kredit perbankan untuk sektor maritim dan kelautan. Hasilnya, perbankan sepakat untuk memberikan kredit ke sektor tersebut hingga Rp43 triliun atau tumbuh 50% dibandingkan dengan tahun lalu. ÒJadi, kami menginisiasi, makanya kami buat database dan tahun ini melalui rencana bisnis bank (RBB) disepakati tumbuh 50% dan ini luar biasa. Sebelumnya pertumbuhan hanya satu digit,Ó ujarnya pada acara dialog Kadin dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Irwan, selama ini pembiayaan perbankan pada sektor maritim dan kelautan serta perikanan memang masih sangat kecil. Akhir tahun lalu outstanding kredit untuk sektor tersebut hanya Rp85 triliun atau 2,83% dari total kredit perbankan. Penyebabnya ialah pengetahuan serta pemahaman pihak perbankan terhadap sektor tersebut masih minim. Karena itu, OJK telah membuat database pemetaan untuk enam subsektor kemaritiman. Untuk tahap awal, OJK baru akan mendorong bank-bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk terlibat dalam pembiayaan sektor kemaritiman. ÒPotensi Rp43 triliun, yang ingin dikucurkan, itu angka kecil, karena kredit perbankan rencana pertumbuhannya tahun ini Rp600 triliun,Ó tambah Irwan. Selain itu, OJK berharap pelaku perbankan meningkatkan kuantitas dan kualitas !!"#$% "&'!() (AO) untuk menggarap sektor maritim dan pangan. Untuk bank di kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 akan dibuatkan buku panduan. ÒBUKU 1-BUKU 2 masih kecil. Kalau mau masuk, kami kasih guideline dengan buku kami,Ó tandas Irwan. Memang dorongan dan sinergi yang tengah dilakukan segenap stakeholders disambut baik oleh para pelaku usaha perbankan nasional. Kendati demikian, para pelaku usaha perbankan harus terlebih dulu mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di sektor maritim. Presiden Direktur BII, Taswin Zakaria, mengungkapkan, pihaknya bakal ikut berkontribusi dalam meningkatkan kinerja industri kemaritiman, khususnya untuk pemberian kredit. Dalam hal pemberian kredit, BII terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan dalam membiayai sektor maritim. ÒKami tentu sesuaikan dengan kemampuan kami. Maritim itu Ôkan besar, ada subsektornya. Jadi, nanti kami lihat di mana yang kami dapat masuk,Ó ujar Taswin. Taswin menambahkan, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala BII dalam membiayai sektor maritim. Karena itu, BII akan sesuaikan terlebih dahulu sektor maritim mana saja yang dapat dibiayai BII. ÒAda keterbatasan )(*"#)!(*. Jadi, kami sesuaikan. Tetapi, sebagian subsektor ada,Ó tukasnya. n


PROBANK

17

Liputan khusus

Upaya Stakeholders Angkat Sektor Maritim

S

ektor maritim memiliki risiko yang relatif tinggi. Itulah salah satu penyebab industri perbankan nasional enggan mengucurkan kreditnya ke sektor maritim. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di sektor maritim mencapai 11%. Kredit yang disalurkan perbankan ke sektor maritim memang tak sebesar sektor-sektor lainnya. Dari total kredit perbankan di Indonesia pada 2014 yang mencapai Rp3.600 triliun, kredit yang disalurkan perbankan ke sektor maritim hanya 2,36% atau senilai Rp85 triliun. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perbankan yang memahami sektor maritim juga menjadi kendala. Kini OJK mendorong industri perbankan nasional untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor maritim. Sebab, sektor tersebut ternyata memiliki potensi besar. Sejumlah bank pun bersiap untuk memperbesar guyuran kreditnya ke sektor maritim. Seperti apa peluang dan tantangan pemberian kredit ke sektor maritim? Berikut pandangan para bankir dan pelaku usaha sektor maritim. Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI

Besar di Pengangkutan dan Pelayaran Bank Negara Indonesia (BNI) mempersiapkan sejumlah rencana untuk mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya, dengan meningkatkan kredit ke sektor maritim. Tahun ini BNI menargetkan kredit ke sektor maritim sebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 18% dari tahun lalu. Menurut Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, sektor maritim memiliki potensi sangat besar. Beberapa subsektor kemaritiman yang selama ini sudah mendapat kredit BNI, antara lain sektor koperasi perikanan, industri balok es dan pembekuan ikan, industri perkapalan, serta infrastruktur dan perhubungan laut. ÒPenyaluran kredit ke sektor maritim mencakup sektor pengangkutan dan pelayaran dengan kredit terbesar, yakni Rp5,4 triliun. Disusul terbesar kedua, kredit untuk sektor industri pengolahan perikanan dan galangan kapal sebesar Rp2,2 triliun,Ó kata Baiquni, April lalu. Untuk menyiasati tingginya risiko penyaluran kredit ke sektor maritim, BNI menggandeng perusahaan penjaminan kredit. Dalam hal ini, BNI menjalin kerja sama dengan perusahaan penjaminan kredit milik negara, yakni Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Menurut Baiquni, kerja sama tersebut dilakukan untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kemaritiman yang dinilai memiliki potensi besar. ÒDengan kerja sama ini, BNI dapat menyalurkan kredit ke debitor yang berpotensi, tapi belum tersentuh industri perbankan,Ó tandas Baiquni.

18


Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri

Kembangkan Pola Kemitraan Penyaluran pembiayaan ke sektor maritim dengan pola kemitraan dinilai Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, sangat tepat untuk meningkatkan akses nelayan terhadap pembiayaan perbankan. Sehingga, nelayan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil tangkapan. Budi mengatakan, dengan pola kemitraan, perusahaan mitra dapat menjadi penanggung jawab atau penjamin bagi nelayan binaannya. Budi menambahkan, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menyalurkan kredit ke sektor maritim. Sejauh ini pembiayaan telah diberikan kepada pelaku usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan. ÒKomitmen ini akan senantiasa kami perkuat sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk dapat terus berperan aktif dalam mengembangkan sektor kemaritiman nasional,Ó tutur Budi, April lalu. Bank Mandiri terus meningkatkan pembiayaan bagi nelayan, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Ketahanan Pangan-Energi (KKP-E). Hingga akhir 2014, Bank Mandiri telah memberikan kredit kepada para nelayan sebesar Rp1,76 triliun atau tumbuh 15% dari tahun sebelumnya. Budi menegaskan, penerapan pola kemitraan juga terbukti berhasil menjaga rasio kredit bermasalah Bank Mandiri di sektor perikanan pada level yang rendah, yakni sebesar 0,58%. Sementara, jumlah nasabah Bank Mandiri tercatat sebanyak 462 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang didominasi usaha pengolahan ikan. Menurut Budi, salah satu tantangan terbesar perbankan dalam memperkuat pembiayaan kepada UMKM nelayan selama ini adalah kesulitan calon debitor untuk memenuhi persyaratan kredit umum, antara lain agunan, perizinan, kemampuan arus kas, dan pendapatan usaha yang bersifat musiman. ÒUntuk itu, kami juga mencoba memberikan edukasi agar mereka dapat memenuhi kriteria bankable,Ó tukas Budi.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia (INSA)

Butuh Kredit Rp57 Triliun Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan agar mau memberikan pembiayaan kepada industri pelayaran. Hal itu dilakukan agar industri pelayaran di Tanah Air dapat berkembang sehingga sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Menurut Carmelita Hartoto, Ketua INSA, industri pelayaran sangat sulit mendapatkan pembiayaan. Ini terjadi lantaran masih ada anggapan bahwa kredit di sektor maritim memiliki risiko tinggi. ÒKatanya pemerintah mau menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, tapi kami para pengusaha pelayaran tidak dikasih pembiayaan. OJK harus mendorong,Ó ujar wanita yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Logistik dan Bendahara ini, beberapa waktu lalu. Carmelita menambahkan, industri pelayaran setidaknya membutuhkan kredit sebesar Rp57 triliun. Itu dibutuhkan untuk pengadaan 26 unit kapal perintis berbobot 260 TEUs, pengadaan 46 kapal peti kemas 1.000 TEUs, pengadaan 37 kapal peti kemas 3.000 TEUs, dan pengadaan 500 unit kapal pelayaran rakyat. Peningkatan jumlah kapal dibutuhkan agar kapal-kapal nasional bisa bersaing dengan kapal asing. Menurut Carmelita, pelayaran di perairan Indonesia masih dikuasai kapal asing. ÒSalah satu buktinya adalah muatan ekspor-impor hampir 90% dilakukan oleh kapal asing,Ó pungkas Carmelita. n


PROBANK

19

Profil

Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumatera Utara

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut Di tengah lesunya kondisi perekonomian dan jelang era MEA, segenap stakeholders perbankan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus bersinergi dan mengoptimalkan kemampuan. Agar, kinerja dan daya saing industri perbankan nasional terus meningkat.

K

inerja industri perbankan sepanjang 2014 menurun jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Tak terkecuali, perbankan di daerah Sumatera Utara (Sumut). Lihat saja, pada triwulan keempat 2014 kredit perbankan di Sumut hanya Rp159,3 triliun atau hanya tumbuh 7,26%. Padahal, tahun sebelumnya pertumbuhan kredit perbankan di daerah tersebut mencapai 9,09%. Dana pihak ketiga (DPK)-nya juga hanya tumbuh 15,11% pada 2014. Kondisi tersebut tentu harus ditangani secara tepat. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang mumpuni dan berkualitas bisa menjadi salah satu kunci sukses bisnis perusahaan ke depan. Peningkatan SDM menjadi salah satu program kerja Pengurus Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sumut. Menurut Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumut, sejauh ini kualitas SDM perbankan Sumut cukup kompetitif. ÒUntuk kegiatan pendidikan, dilakukan seminar-seminar leadership, motivasi, dan seminar pendidikan lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan seluruh anggota Perbanas Sumut,Ó terangnya. Tak hanya kegiatan pendidikan, Perbanas Sumut pun memiliki program kerja lainnya. Lantas, seperti apa program kerja Perbanas Sumut? Bagaimana pula potensi perbankan di daerah tersebut? Berikut ini wawancara Nita Ernawati dengan Majalah Probank. Petikannya:

Bagaimana peran Perbanas Sumut dalam meningkatkan kualitas SDM perbankan di Sumut? Kualitas SDM perbankan Sumut sudah kompetitif, di mana

20


terlihat setiap tahunnya perkembangan aset perbankan mengalami pertumbuhan. Peran Perbanas Sumut untuk meningkatkan kualitas SDM, yaitu mengadakan seminar/talk show dengan narasumber atau motivator yang terbaik. Bagaimana kinerja industri perbankan Provinsi Sumut pada 2014 dan prediksinya pada 2015? Kinerja industri perbankan Sumut mengalami perlambatan dari 6,08% pada 2013 menjadi 5,23% pada 2014, terutama disebabkan oleh tertahannya aktivitas investasi seiring dengan sikap wait and see investor terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serta tertekannya harga komoditas. Pada 2015 kinerja industri perbankan Sumut diprediksi tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan keempat 2014 seiring dengan meningkatnya kinerja kategori pertanian, industri pengolahan pada sisi penawaran. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 2014 DPK industri perbankan Sumut tumbuh 15,11%. Bagaimana persaingan dalam meningkatkan DPK? Berapa target pertumbuhan DPK tahun ini? Persaingan sangat ketat untuk menaikkan DPK karena fungsi intermediasi yang tercermin dari LDR (loan to deposit ratio) mengalami peningkatan dari 90,33% menjadi 92,5%. Target pertumbuhan DPK pada 2015 diperkirakan sekitar 17%. Dari sisi kredit, berapa persen pertumbuhan kredit perbankan Sumut pada 2014 dan berapa target pertumbuhan pada 2015? Hingga akhir triwulan keempat 2014, posisi kredit perbankan tercatat Rp159,3 triliun, tumbuh melambat dari 9,09% secara year on year (yoy) pada posisi yang sama tahun lalu menjadi 7,26%. Diperkirakan 9,50% target pertumbuhan (kredit) pada 2015.

Di Sumut, sektor potensial apa saja yang layak dibiayai? Perekonomian Sumut tumbuh sepanjang triwulan keempat 2014Ñlaju pertumbuhan ekonomi masih ditopang kuat oleh konsumsi. Dari sisi neraca perdagangan, Sumut belum dapat berharap banyak dari pertumbuhan nilai ekspor. Terlebih lagi, harga komoditas !)#+(, - ./, "0. (CPO) dan karet yang terkoreksi menyebabkan ekspor Sumut mengalami tekanan, baik dari sisi volume maupun nilai atau harga satuannya. Dari sisi penawaran, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumut yang potensial lebih banyak ditopang sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Jumlah anggota Perbanas Sumut cukup besar. Lalu, bagaimana Perbanas Sumut mengoptimalkan keanggotaan ini untuk meningkatkan kinerja industri perbankan Sumut? Mengoptimalkan anggota untuk meningkatkan kinerja industri perbankan Sumut, di mana setiap anggota berpedoman pada rencana bisnis masing-masing bank. Berdasarkan data Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara, aset perbankan mengalami peningkatan. Perbanas Sumut tentu sudah memiliki program kerja 2015. Apa saja prioritas dalam program kerja Perbanas Sumut tahun ini? Program kerja 2015 Perbanas Sumut di dalam setiap bidang ada persentasenya. Untuk itu, kami banyak memfokuskan pada kegiatan atau aktivitas sosial dan bidang pendidikan. Untuk kegiatan aktivitas sosial, komunikasi, gathering, kami banyak melakukan kegiatan, seperti dalam bentuk bantuan operasi mata katarak gratis, pemberian paket bantuan kepada keluarga prasejahtera, panti jompo, panti asuhan dan anak-anak telantar, donor darah, dan sebagainya yang secara rutin ada di dalam agenda kerja. Untuk kegiatan pendidikan, dilakukan seminarseminar leadership, motivasi, dan seminar pendidikan lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan seluruh anggota Perbanas Sumut. Bagaimana Perbanas Sumut meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat Sumut? Perbanas Sumut meningkatkan perannya untuk kehidupan sosial masyarakat dengan aktif memberikan bantuan dan peduli terhadap bencana meletusnya Gunung Sinabung yang menimpa masyarakat di sekitarnya. (Perbanas Sumut juga) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan donor darah, di mana peserta donor adalah anggota Perbanas Sumut beserta staf masing-masing bank. (Selain itu), memberikan bantuan berupa operasi katarak mata secara gratis bagi masyarakat Medan dan sekitarnya yang kurang mampu. Bagaimana sinergi Perbanas Sumut dengan Perbanas Pusat? Selama ini sinergi antara Perbanas Sumut dengan Perbanas Pusat terjalin komunikasi dua arah yang sangat baik dan berkoordinasi dalam menjalankan program kerja daerah. Bagaimana Perbanas Sumut menyikapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 dan pada 2020 untuk sektor keuangan? Industri keuangan dinilai masih memerlukan banyak tenaga *4/$& 5*"'& 1()%()0$+ *0& #*/*6& 6("'4*#*7$& ()*& 89:-& ;*/*6&


PROBANK

21

Profil

kurun waktu lima tahun ke depan, industri keuangan, khususnya di bidang perbankan, masih membutuhkan tenaga !"#$% &!'($'% !$)*+$'% ,$'(% -!-+*+ +% .!"/+0 $/% .! +/$"% 12*2)$'% ribu karena meningkatnya perkembangan aset perbankan. 3!'$($% $)*+% /!".!"/+0 $.+% &+42/2) $'% 2'/2 % -!'+'( $/ $'% daya saing dengan tenaga asing yang akan masuk ke Tanah Air. Daya saing ini dinilai sangat penting agar posisi penting di industri perbankan tidak banyak diisi oleh /!'$($5/!'$($% $.+'(6% 7'/2 % +/2*$)8% .!"/+0 $.+% 9-1!/!'.+%

Integritas Itu Penting Perjalanan karier Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumut di industri perbankan cukup panjang. Ibu tiga anak dan istri Martinus Tjipto, SH, MKn, Notaris /PPAT ini memulai kariernya di industri tersebut pada 1991. Ketika itu ia bekerja di Overseas Express Bank Cabang Medan. Setelah itu, Nita pindah ke Bank Danamon Cabang Medan pada 1993. Kariernya makin moncer saat pindah ke Bank Dharmala Cabang Medan dan dipercaya sebagai wakil pemimpin cabang bidang marketing pada 19971999. Nita sempat kembali lagi ke Bank Danamon pada 2001. Dari Business Manager Bank Danamon Cabang Medan, pada 2007 Nita pindah ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Medan. Di bank ini jabatan terakhirnya adalah area business leader, dipercaya untuk membawahi area Sumatera Utara (Sumut). Sejak 2011 sampai dengan saat ini Nita berkarier di Bank Pundi Cabang Medan sebagai Regional Funding Head Sumatera. Selama menjalani karier di industri perbankan, Nita selalu berusaha terus menimba ilmu dan membangun kompetensi. Nita menilai, itu penting untuk menghadapi setiap tantangan zaman— sepanjang kariernya Nita dihadapkan dengan beberapa krisis, seperti krisis 1997/1998 dan 2008. “Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini, saya berharap, para profesional muda perbankan tetap selalu menjaga semangat, optimistis, fokus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam berkarya,” tutur perempuan yang hobi memasak dan travelling ini. Nita juga mengaku, ia menjalani hidup seperti air mengalir. Itulah yang membuatnya selalu ikhlas dan bersyukur. Dengan begitu, Nita bisa menjalani hidup tanpa beban dan stres.

22


kerja merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pada era MEA nanti, tenaga kerja dari masing-masing 10 negara Asia Tenggara tidak akan dihambat untuk bekerja di negara anggota ASEAN karena masing-masing negara memiliki kesepakatan standar atau saling pengakuan kesetaraan. Dalam pengakuan kesetaraan ini, seorang tenaga kerja yang telah /!".!"/+0 $.+% &+% '!($"$% $.$*% $ $'% -!'&$1$/% 1!"*$ 2$'% ,$'(% .$-$% bila dia bekerja di salah satu negara ASEAN. n

Wacana

Perluasan Usaha Membawa Berkah Perluasan usaha perusahaan pembiayaan dilakukan sejak akhir tahun lalu. Seperti apa langkah dan peluangnya?

O

toritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang terbit pada kuartal/triwulan keempat tahun lalu. Peraturan baru yang dikeluarkan regulator kali ini untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Disebutkan pada POJK yang baru ini, perusahaan pembiayaan ( !"#$%&'&()) bisa lebih leluasa dari sebelumnya dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam peraturan baru ini diterangkan bahwa pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terbagi menjadi empat jenis, yakni pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan berbasis fee atau jasa. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK, Dumoly F. Pardede, mengatakan, regulator bersama dengan para pelaku industri sudah menyiapkan peraturan ini sejak dua tahun lalu. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi perlambatan usaha

perusahaan pembiayaan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan adanya peraturan baru ini, para pelaku usaha harus bisa mencermati perkembangan usaha yang sedang terjadi. Portofolio yang selama ini banyak terjadi di pembiayaan otomotif mulai mendapat pukulan berat akibat melambatnya penjualan kendaraan sejak tahun lalu. ÒSaya tahu betul, perubahan portofolio 2.$)$% +'+% $ $'% 4!"&$-1$ % .+('+0 $'% terhadap perusahaan pembiayaan. Tahun ini merupakan tahun konsolidasi menurut hemat saya. Adanya POJK ini merupakan momentum untuk perbaikan internal, baik dari sisi skill, infrastruktur, manajerial, tata kelola, maupun permodalan,Ó jelasnya pada acara seminar yang diselenggarakan Infobank. Dumoly menambahkan, kegiatan pembiayaan yang dilakukan pelaku perusahaan pembiayaan sudah menyamai kegiatan pembiayaan yang dilakukan perbankan. Menurutnya, pelaku industri pembiayaan harus jeli melihat hal itu sebagai peluang/kesempatan untuk membuktikan diri dan mempersiapkan bisnis yang lebih besar ke depannya. Selain itu, salah satu alasan regulator menerapkan peraturan tersebut ialah untuk mendukung perkembangan keuangan inklusif di Tanah Air. Melalui peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan bisa melakukan kerja sama dengan perbankan, perusahaan asuransi, dan manajer investasi. Pasalnya, selain menjual produk-produk pembiayaan, produk dari perbankan, asuransi, dan pasar modal bisa dijual melalui perusahaan pembiayaan. ÒOJK sudah melakukan sosialisasi di beberapa kota bekerja sama dengan perbankan, asuransi, manajer investasi, dan perusahaan pembiayaan untuk bisa masuk ke semua sektor pembiayaan. Jangan khawatir dengan kondisi yang terjadi saat ini karena tahun depan pasti kita akan bisa lebih maju lagi,Ó ungkap Dumoly. Perubahan peraturan tersebut ternyata mendapat tanggapan positif dari para pelaku industri. Pasalnya, perusahaan


PROBANK

23

Wacana

pembiayaan yang biasanya menyalurkan pembiayaan ke sektor otomotif sudah makin tertekan dengan perlambatan penjualan produk otomotif yang terjadi belakangan ini. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memberikan respons positif terhadap perluasan bisnis ini. Hal itu diyakini akan makin menguatkan setiap bisnis yang dilakukan perusahaan pembiayaan ke depannya. Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan, perluasan usaha ini memang sudah pantas dilakukan karena banyaknya sektor yang bertumbuh berkat peran perusahaan pembiayaan. Bisa dikatakan, pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan banyak didominasi oleh pembiayaan produktif, bukan konsumtif. ÒKita mendukung. Apalagi !"#$%&'&() ini benar-benar membantu sektor-sektor yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian. Industri melalui asosiasi selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan regulator. Kita harus mendukung secara positif,Ó jelasnya ketika ditemui Infobank, beberapa waktu lalu. Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, mengatakan, adanya peraturan baru tersebut akan

makin membesarkan penetrasi perusahaan pembiayaan. Menurutnya, pihak perbankan tidak perlu merasa tersaingi dengan hal ini, pasalnya pendanaan yang didapatkan dari perusahaan pembiayaan masih didominasi dari pinjaman perbankan. Dia melanjutkan, hal itu justru ikut mengembangkan bisnis perbankan melalui penyaluran pinjaman makin besar karena perusahaan pembiayaan bisa mendistribusikannya dengan merata. Ini juga yang membuat perbankan ingin memperluas usahanya dengan memiliki anak perusahaan di sektor pembiayaan seperti yang sudah dilakukan Bank Danamon melalui Adira dan Bank Mandiri melalui Mandiri Tunas Finance. ÒAdanya peraturan baru tersebut, saya kira malah lebih bagus. Perbankan justru ingin punya anak perusahaan !"#$%&'&(), jadi perbankan tinggal memformulasikan apa yang sudah ada Ôkan. Saya kira, perubahan mendasar yang ada di industri keuangan ialah bukan hanya bank dan !"#$%&'&(), melainkan ke arah %&'&($'" industri. Di luar sana, semuanya sudah mengarah ke %&'&($'"* +),-$()+,Ó ungkapnya ketika ditemui di kantor OJK, di Jakarta. n

Efrinal Sinaga, Sekjen APPI

Bersiap Diri dan Konsolidasi Sekjen APPI, Efrinal Sinaga, menyambut baik Peraturan OJK /PNPS 10+, .FOVSVUOZB QFSBUVSBO UFSTFCVU akan memberi dampak baik bagi industri pembiayaan maupun industri lainnya. Berikut ini petikan pernyataannya. Seperti apa dampak dari peraturan baru yang diterbitkan OJK? Akan lebih menguntungkan, khususnya untuk perusahaan pembiayaan yang segmennya menengah ke bawah dan kecilkecil. Penyaluran pembiayaan lebih terasa pada modal kerja dan konsumtif (multiguna). Untuk pembiayaan investasi, akan lebih banyak dirasakan oleh perusahaan pembiayaan yang besar-besar atau justru lari ke perbankan. Tapi, kalau ada perbankan yang tidak bisa dan ini masuk ke kredit investasi dengan akad sewa guna usaha, bisa masuk ke perusahaan pembiayaan syariah atau ke perbankan syariah. Sektor mana yang lebih menguntungkan? Ya tetap dari yang menengah karena bisa lebih tebal untungnya. Dilihat dari risikonya, ini tidak terlalu besar risikonya, kemungkinan macetnya juga kecil. Makanya, untuk bisa mencegah hal yang macam-macam, harus punya sistem yang mumpuni, cabang yang banyak, supaya tidak terasa. Seperti apa persiapan dan langkah yang dilakukan? Konsolidasi ke internal dulu. Sepanjang jualan tidak naik, yuk beres-beres dulu di dapur. Kalau ada yang batuk-batuk, ya diobatin. Kalau ada masalah, coba lebih cepat lagi diberesinnya.

24


Jaringan coba ditata ulang, SDM disiapkan dengan melakukan training supaya begitu waktunya tiba, semuanya siap untuk take off. Konsolidasi internal ini tidak perlu waktu yang lama. Satu semester juga selesai. Semester depan, kita juga sudah siap masuk ke maritim. Toh, persiapannya juga sudah dilakukan dari semester lalu. Bukan barubaru ini dilakukan. Kapan dampak peraturan ini bisa dirasakan? Paling cepat kelihatan profitnya itu baru semester kedua tahun ini. Karena, dengan adanya peraturan baru ini, semuanya berbeda dengan sebelumnya. Multifinance harus konsolidasi dengan mengubah semua akadnya, kontraknya. Dulu namanya lain, sekarang juga namanya lain. Ini tidak sebentar. Semuanya harus dibuat, diubah, dimintakan legal opinion, harus minta persetujuan dari OJK. Kalau ini semua selesai, harus setting ulang lagi di sistem dan ini perlu waktu. Pengelompokan laporannya juga perlu penyesuaian. Jadi, transisinya masih banyak. Jadi, tahun ini memang tahun konsolidasi, baik di multifinance maupun di regulator. n

Segenap Pengurus dan Anggota PERBANAS Mengucapkan g p

SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1436 H

MohonÊMaafÊLahirÊdanÊBatin

Konsolidasi Bukan Basa-Basi. Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya. Nita Ernawati: Raden Pardede

Recommend Documents