#30
BULETIN SKK MIGAS
Oktober 2015
MENGOPTIMALKAN KINERJA, MENGEFISIENKAN BIAYA Mempertahankan Human Capital
Melayani untuk Membangun Sinergi
Sektor Hulu Migas Dorong Efisiensi Biaya Operasi
Ratusan Mahasiswa Hadiri Petroviro 2015
Belajar Tambak Sampai ke Kota Udang
4
8
SALAM REDAKSI
DAFTAR ISI
MELIRIK SEBUAH PELUANG
20
REDAKSI Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono
SALAM REDAKSI
Penanggungjawab Elan Biantoro
3
Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Galuh Andini Heri Slamet Ruby Savira Suhendra Atmaja
FOKUS
4 Mengoptimalkan Kinerja, Mengefisienkan Biaya`
PERSPEKTIF
SEREMONIAL BIANGLALA
Ratusan Mahasiswa 8 Mempertahankan 10 Kegiatan Human Capital SKK Migas Pusat 16 Hadiri Petroviro 2015
Migas 6 SKK Apresiasi Kinerja
Gelar Touring 17 XBCC Tangerang-Anyer
Kontraktor KKS
Redaksi menerima masukan artikel melalui :
[email protected] [email protected] Redaksi : Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas
www.skkmigas.go.id
FIGUR
18 Baris Sitorus
Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas
Melayani untuk Membangun Sinergi
SPEKTRUM Hulu 20 Sektor Migas Dorong
Efisiensi Biaya Operasi
21 Koordinasi Mantapkan
Kinerja Administrasi dan Keuangan
2
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
22
Belajar Tambak Sampai ke Kota Udang
Asia Tenggara di ambang era baru. Mulai akhir 2015, negaranegara yang tergabung dalam ASEAN memasuki era pasar bebas ASEAN atau biasa dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembentukan pasar tunggal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing ASEAN dan menarik investor asing sehingga bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Namun ada satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia di era MEA, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Pemberlakuan MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Tenaga kerja Indonesia pun dituntut untuk bisa meningkatkan kualitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di negeri sendiri. Lalu, apa yang bisa dilakukan sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dalam menghadapi MEA? Sektor hulu migas terus berkomitmen menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan SDM di industri hulu migas. Sekarang ini, tercatat sekitar 32 ribu tenaga kerja nasional bekerja di industri hulu migas. Di saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna menemukan cadangan baru yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan lapangan-lapangan migas baru otomatis menimbulkan efek lingkup berganda, salah satunya membuka lapangan kerja baru. Namun, apakah kontribusi yang bisa diberikan sektor hulu migas hanya cukup sampai di situ? Banyak hal yang bisa disumbangkan industri hulu migas bagi pengembangan SDM Indonesia. Di era MEA nanti, SDM lokal harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Untuk bisa bersaing, SDM lokal harus memiliki nilai tambah guna memperkuat posisi tawar dalam persaingan ketenagakerjaan. Nilai tambah tersebut bisa
diperoleh melalui penguatan soft skill saat calon tenaga kerja masih mengenyam pendidikan formal. Melalui program tanggung jawab sosial, industri hulu migas memiliki kesempatan untuk turut andil dalam memperkuat soft skill calon tenaga kerja. Bantuan seperti peralatan penunjang laboratorium maupun bantuan-bantuan lain untuk mendukung program pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dengan mendukung penyiapan keterampilan tenaga kerja sejak dini, industri hulu migas turut berkontribusi dalam melahirkan SDM berkualitas, terutama SDM yang dibutuhkan di sektor hulu migas. Kontribusi juga bisa diberikan industri hulu migas dengan memberdayakan masyarakat di sekitar area operasi. Industri hulu migas berkesempatan mengangkat taraf hidup masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Berbagai pelatihan ketenagakerjaan yang bersifat berkelanjutan bisa membantu masyarakat menjadi lebih terampil dan memiliki kemampuan lebih. Dengan berbekal keterampilan tersebut, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi bisa ikut bersaing dalam bursa tenaga kerja di era MEA. Keterampilan yang dimiliki juga memungkinkan masyarakat untuk membuka usaha kecil maupun menengah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kehadiran MEA seyogyanya dilihat sebagai peluang bagi seluruh pelaku di industri hulu migas untuk turut berkontribusi dalam menyiapkan SDM Indonesia untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
Elan Biantoro
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Oktober 2015 | BUMI
3
FOKUS
MENGOPTIMALKAN KINERJA, MENGEFISIENKAN BIAYA Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
untuk mendapatkan izin-izin tertentu,” kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan. Rencananya, SKK Migas akan membentuk satuan tugas yang terdiri dari SKK Migas, kontraktor KKS, dan instansi terkait untuk membuat standardisasi kelengkapan dokumen serta mendorong perizinan secara online di industri hulu migas. SKK Migas juga akan melakukan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan proses perizinan. “Kemudahan dan proses pengurusan izin yang cepat diharapkan dapat memacu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga target on-stream bisa tercapai sesuai rencana,” kata Muliawan. Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Baris Sitorus, mengatakan kelancaran pengurusan izin juga membutuhkan dukungan kontraktor KKS terkait perencanaan waktu ketika hendak mengajukan izin. Pada saat menyusun perencanaan suatu kegiatan operasi, pengajuan izin yang dibutuhkan hendaknya juga mulai dilakukan sehingga rencana kegiatan maupun proyek bisa terlaksana sesuai jadwal.
Masih rendahnya harga minyak mentah dunia hingga semester kedua 2015 menghadapkan industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada tantangan yang tidak mudah. Di satu sisi, tidak seluruh lapangan migas memiliki nilai keekonomian yang bagus untuk memproduksikan cadangan migas karena biaya operasi (cost per barrel) yang lebih tinggi dibanding harga minyak mentah. Di sisi lain, sektor hulu migas tetap harus memenuhi target produksi migas yang ditetapkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Sebagai informasi, APBN-P 2015 menargetkan produksi minyak sebesar 825 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 6.835 juta kaki kubik per hari. Sementara hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) Revisi 2015 menetapkan target produksi minyak sebesar 828,5 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 8.056 juta kaki kubik per hari.
4
Hingga 14 September 2015, produksi minyak dan kondensat mencapai 782,7 ribu barel per hari atau 94,9 persen dari target WP&B Revisi. Sedangkan lifting minyak mencapai 770,7 ribu barel per hari atau 93,4 persen dari target APBN-P. Untuk gas bumi, produksi mencapai 8.015 juta kaki kubik per hari atau 99,5 persen dari target WP&B Revisi dan lifting sebesar 6.614 juta kaki kubik per hari atau 96,77 persen dari target APBN-P. Selama sisa waktu di tahun ini, sektor hulu migas harus bisa memenuhi target-target tersebut. Optimalisasi kegiatan operasi migas yang terintegrasi pun perlu dilakukan agar target produksi migas bisa terpenuhi. “Dalam kondisi harga minyak yang rendah seperti sekarang, kegiatan usaha hulu migas di Indonesia harus jeli melihat tantangan dan berusaha mencari celah kesempatan yang mungkin dapat dimanfaatkan,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Hanya saja, kegiatan operasi migas tidak lepas dari tantangan teknis maupun non teknis. Dari sisi teknis, mayoritas lapangan migas di Indonesia sudah mature dengan usia fasilitas produksi yang juga sudah tua. Hampir 50 persen fasilitas migas di permukaan yang saat ini dioperasikan di seluruh Indonesia telah berumur lebih dari 50 tahun. Dari sisi non teknis, masalah perizinan, pembebasan lahan, tumpang tindih lahan, isu lingkungan, cuaca, regulasi yang
tidak sinkron, isu finansial di internal kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), serta permasalahan sosial kemasyarakatan masih menjadi kendala. Bahkan, permasalahan non teknis dalam kegiatan operasi migas memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibanding permasalahan teknis. Dalam Rapat Kerja Bidang Pengendalian Operasi 2015 yang dilaksanakan pada 16-17 September 2015, Divisi Survei dan Pemboran SKK Migas mengidentifikasi empat permasalahan yang menjadi kendala non teknis dalam kegiatan operasi, yakni perizinan dan pembebasan lahan, kebijakan fiskal, penerapan asas cabotage, serta masalah keamanan dan sosial masyarakat. Permasalahan non teknis ini tidak jarang membuat pelaksanaan kegiatan survei dan pengeboran mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan.
Menurut Baris, pada saat kontraktor KKS mengurus suatu perizinan, waktu pengajuan tidak jarang terlalu mepet dengan jadwal pelaksanaan kegiatan operasi. Imbasnya, pada saat kegiatan operasi seharusnya sudah mulai berjalan, izin yang diperlukan belum diterbitkan oleh kementerian maupun instansi terkait. “Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu dan berisiko menimbulkan pembengkakan biaya operasi,” kata Baris.
Terkait permasalahan perizinan di industri hulu migas, pemerintah sudah menunjukkan iktikad baik dengan menyederhanakan proses maupun jumlah izin yang harus dikantongi. Hanya saja, persiapan pengurusan perizinan ke pemerintah terkadang memerlukan waktu yang lama karena koordinasi yang kurang lancar akibat tidak lengkapnya dokumen yang diperlukan. “Perlu ada sinergi dan kerja sama yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan. SKK Migas memiliki pekerjaan rumah untuk mengetahui secara persis persyaratan dokumen yang diperlukan
Oktober 2015 | BUMI
5
FOKUS
FOKUS
SKK MIGAS APRESIASI KINERJA KONTRAKTOR KKS Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
Efisiensi Biaya Operasi Di saat harga minyak dunia masih rendah, biaya operasi menjadi salah satu hal yang paling banyak disoroti. SKK Migas terus mendorong kontraktor KKS untuk melakukan efisiensi biaya operasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan terkait efisiensi biaya operasi adalah penggunaan fasilitas bersama. Perlu ada kesadaran bahwa fasilitas migas merupakan aset milik negara. Fasilitas migas yang ada tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kontraktor KKS secara sepihak, tetapi juga untuk dimanfaatkan secara bersama.
Efisiensi biaya operasi juga bisa dilakukan dengan melakukan pemeliharaan fasilitas produksi yang lebih terencana sehingga angka unplanned shutdown bisa lebih ditekan. Mengingat usia fasilitas produksi migas di Indonesia banyak yang sudah tidak muda lagi, perlu adanya sistem pemeliharaan fasilitas yang baik dan terencana untuk menjaga keandalan fasilitas tersebut. Kejadian unplanned shutdown tidak hanya mengganggu laju produksi migas nasional, tetapi juga memunculkan risiko pengeluaran biaya yang lebih besar. “Pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan bisa menurunkan jumlah unplanned shutdown sehingga potensi terjadinya kehilangan produksi dapat dikurangi,” kata Kepala Divisi Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas, Arif Riyanto. Pelaksanaan Inspeksi Berbasis Risiko (Risk Based Inspection/ RBI) merupakan salah satu solusi untuk bisa melakukan efisiensi terkait pemeliharaan. RBI terbukti mampu meminimalkan kegiatan inspeksi yang memerlukan shutdown sehingga biaya pemeliharaan bisa berkurang. Dalam waktu dekat, SKK Migas akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh kontraktor KKS untuk melakukan evaluasi implementasi RBI sebagai salah satu metode inspeksi peralatan fasilitas produksi.
“Penggunaan fasilitas bersama akan membantu kontraktor KKS dalam melakukan efisiensi biaya operasi karena biaya yang dikeluarkan akan ditanggung bersama,” kata Baris. Selain penggunaan fasilitas bersama, kontraktor KKS bisa saling bekerja sama dalam pengelolaan limbah, terutama limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Seperti diketahui, pengelolaan limbah B3 membutuhkan biaya operasi yang tidak sedikit karena pihak ketiga yang menyediakan jasa pengelolaan limbah masih terpusat di Pulau Jawa. Padahal wilayah kerja hulu migas tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia. SKK Migas mendorong kontraktor KKS yang beroperasi di area yang sama atau berdekatan untuk membangun tempat pengelolaan limbah bersama. Saat ini, sudah ada rencana kerja sama Tempat Penyimpanan Limbah B3 (TPS LB3) antara kontraktor KKS yang beroperasi di Laut Jawa bagian timur, yakni Santos, PHE WMO, Husky-CNOOC Madura Limited, dan Kangean Energy Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa diikuti kontraktor KKS lainnya sehingga biaya operasi bisa lebih efisien. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pengelolaan limbah secara bersama selama tetap mengacu pada peraturan yang berlaku,” kata Baris.
6
Melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya operasi, sektor hulu migas diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi negara. Manfaat yang diberikan tidak terbatas pada kontribusi bagi penerimaan negara, tetapi juga mengangkat perekonomian negara. Sinergi dengan para pemangku kepentingan perlu terus dibangun agar kegiatan usaha hulu migas mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak dan terlaksana dengan lancar. “Permasalahan-permasalahan yang ada mari diselesaikan bersama-sama dengan terus mengupayakan efisiensi dalam kegiatan operasi tanpa mengesampingkan pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan sehingga produksi migas nasional bisa lebih optimal,” kata Amien.
Upaya memenuhi target produksi minyak dan gas bumi (migas) yang ditetapkan pemerintah serta upaya dalam melakukan efisiensi biaya tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Perlu kerja sama dan sinergi seluruh pihak, tak terkecuali antara SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS).
Upaya memenuhi target produksi minyak dan gas bumi (migas) yang ditetapkan pemerintah serta upaya dalam melakukan efisiensi biaya tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Perlu kerja sama dan sinergi seluruh pihak, tak terkecuali antara SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Meski harga minyak mentah dunia sedang turun, kontraktor KKS dengan dipandu SKK Migas tetap berupaya agar produksi migas tidak ikut merosot tajam dan sebisa mungkin memenuhi target pemerintah. Agar biaya operasi tidak membengkak, kontraktor KKS melakukan berbagai efisiensi sehingga kegiatan operasional tetap bisa berjalan optimal. SKK Migas pun mengapresiasi kerja keras kontraktor KKS dengan memberikan penghargaan di bidang operasi. “SKK Migas menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh insan di industri hulu migas Indonesia atas upaya bersama dan kerja keras yang dilakukan dalam mencapai target produksi,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dalam sambutan penutup Rapat Kerja Operasi Migas 2015 di Serpong, Tangerang Selatan pada 17 September 2015. Kategori Operasi Produksi
Penghargaan Kinerja Operasi Produksi Terbaik Kategori A (produksi > 50 ribu BOEPD): PHE ONWJ Penghargaan Kinerja Operasi Produksi Terbaik Kategori B (produksi 10-50 ribu BOEPD): Medco E&P Indonesia Penghargaan Kinerja Operasi Produksi Terbaik Kategori C (produksi < 10 ribu BOEPD): CITIC Seram Energy Ltd
Kategori Survei dan Pengeboran
Kinerja Pengeboran Terbaik: Total E&P Indonesia Kinerja Kerja Ulang & Perawatan Sumur Terbaik: VICO Indonesia
Penghargaan terbagi dalam empat kategori, yakni kategori Operasi Produksi, Survei dan Pemboran, Penunjang Operasi, serta Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas. Penghargaan diberikan setelah Bidang Pengendalian Operasi melakukan penilaian terhadap kinerja kontraktor KKS. Masingmasing kategori dibagi lagi menjadi beberapa sub kategori penghargaan (lihat daftar). Apresiasi yang diberikan SKK Migas mendapat sambutan positif dari kontraktor KKS, salah satu Medco E&P Indonesia. Direktur Utama PT Medco E&P Indonesia, Frila Berlini Yaman, mengatakan, meski harga minyak dunia sedang melemah, pihaknya tetap berupaya mempertahankan kinerja dalam produksi migas dengan terus melakukan efisiensi biaya operasi. Optimalisasi dan efisiensi biaya tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. “Implementasi program optimalisasi dan efisiensi biaya tetap mempertimbangkan upaya pencapaian target produksi, keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Frila. Kinerja Survei Seismik Terbaik: PT Pertamina EP
Kategori Penunjang Operasi
Kinerja Pengelolaan Terminal Khusus Terbaik: Total E&P Indonesie Kinerja Aspek HSE: PHE WMO Kinerja Pengelolaan dan Efisiensi Bahan Bakar Operasional Perkapalan & Transportasi: PHE WMO
Kategori Manajemen Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Kinerja Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Terbaik: PHE ONWJ (GG Field Development Project) Kinerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi Terbaik: Star Energy Limited
Oktober 2015 | BUMI
7
PERSPEKTIF
MEMPERTAHANKAN HUMAN CAPITAL
setara bagi pekerja. Bentuk reward yang paling tepat bagi pekerja adalah penghargaan terhadap kinerja yang dihasilkan serta program-program reward non finansial lainnya. Pemberian reward diperlukan agar pekerja merasa dirinya adalah bagian dari organisasi.
Oleh: Ayu Nilawati/
[email protected]
Pemberlakuan Masyarakat
President of People Management Association of Philippines, Joseph Jimenez, melihat roda perekonomian di Eropa dan Amerika dalam beberapa tahun belakangan Eropa dan Amerika mengalami kelambatan. Kondisi ini menjadikan Asia sebagai pusat ekonomi, sesuatu yang perlu diperhatikan pula oleh praktisi SDM. “Profesional SDM hendaknya memahami hukum yang berlaku, agar relasi industri bisa terjalin dengan baik,” katanya.
Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Desember 2015 akan menghapus batasan untuk pertukaran barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara, termasuk tenaga kerja. Kondisi ini menantang praktisi sumber daya manusia (SDM) untuk mencari solusi dalam upaya mempertahankan modal manusia (human capital) perusahaan.
Untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis, tak terkecuali dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas), sebuah perusahaan membutuhkan dua modal utama, yakni modal finansial (financial capital) dan human capital. Apabila kehilangan financial capital, perusahaan bisa mengatasi dengan cara mencari investor baru sehingga memungkinkan adanya suntikan dana segar dari luar perusahaan. Namun apabila yang hilang adalah human capital, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengganti dengan kualitas yang sama bagus. “Semakin bagus kualitas human capital, semakin sulit untuk didapat. Butuh waktu yang tidak singkat bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan talenta terbaik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, saat membuka The 7th Indonesia HR Summit 2015 di Yogyakarta pada 8 September 2015.
8
kerja asing, melakukan kajian mengenai persyaratan pekerja, serta membangun hubungan yang setara. “SDM lokal juga perlu membekali diri dengan pengalaman di level internasional. Dalam hal ini, dukungan pemerintah sangat diperlukan agar tenaga kerja Indonesia bisa ‘bicara’ di era pasar bebas,” katanya.
Meski roda perekonomian sedang bergerak lambat, Sudirman mengimbau para pemimpin perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan human capital dalam kondisi apa pun. Hal serupa juga perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hulu migas. Pengurangan pekerja, terutama yang berkualitas bagus, sebaiknya dihindari. Kondisi yang sulit bisa diatasi dengan menahan ekspansi bisnis. Menurut Sudirman, para pelaku bisnis jangka panjang pasti paham krisis ekonomi tidak akan berlangsung selamanya dan pada satu titik kondisi akan membaik. “Tidak ada orang yang menginginkan suatu krisis berjalan terus. Pasti akan ada proses recovery,” kata Sudirman. Sudirman juga mengimbau para praktisi SDM agar dalam menekuni profesi tidak hanya semata-mata mengerjakan tugas administratif, seperti mengelola
manajemen SDM, merencanakan rekrutmen pekerja, mengurus pelatihan pekerja, dan lain-lain. Sebagai Human Resources (HR) Leader, para praktisi SDM bisa menggunakan kepemimpinan tersebut untuk memberikan pengaruh positif kepada pemimpin perusahaan maupun para pengambil keputusan. “Berdasarkan penelitian, 70 persen HR Leader melapor langsung ke CEO. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi HR Leader untuk berinteraksi dengan CEO. Mereka bisa menyampaikan ide, pemikiran, maupun pandangan terbaik mengenai hal-hal yang perlu dikerjakan,” kata Sudirman. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, mengatakan di tengah kondisi seperti sekarang, praktisi SDM diharapkan bisa lebih bijaksana dan kreatif dalam mengeluarkan kebijakan terkait pekerja. Perusahaan hendaknya mempertimbangkan kebijakan yang
“Sementara untuk remunerasi, perlu dipikirkan strategi dalam memberikan penghargaan atas kinerja para pekerja,” kata Amien.
Indonesia HR Summit merupakan acara tahunan yang mempertemukan praktisi SDM di seluruh Indonesia. Digelar SKK Migas bersama Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia (PMSM) Indonesia, penyelenggaraan Indonesia HR Summit berlangsung pada 8-9 September 2015 dan mengangkat tema “Shaping Strong Organization Capability to Sustain Harmonious Industrial Relations in the World’s Business Turbulence”. Acara
ini memberi kesempatan bagi kalangan profesional di bidang SDM untuk saling berbagi pengalaman serta membangun dan memperluas jaringan, baik dengan praktisi SDM dalam negeri maupun luar negeri. Selain Menteri ESDM, The 7th Indonesia HR Summit 2015 menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai salah satu pembicara. Dalam kesempatan ini, Susi menekankan pentingnya kontribusi sumber daya manusia untuk membenahi ketidakefisienan dalam proses kerja. Susi juga menegaskan, siapa pun bisa berkontribusi untuk kemajuan tanpa memandang posisi dalam pekerjaan maupun latar belakang pendidikan yang dimiliki. Banyak hal menarik dan provokatif yang didiskusikan dari berbagai sudut pandang dalam The 7th Indonesia HR Summit 2015. Pentingnya membangun relasi industri, keanekaragaman usaha, serta karakter dan etika bisnis menjadi topik yang banyak dibicarakan selama konferensi. Benang merah yang bisa ditarik dari pertemuan tahunan ini adalah pentingnya untuk tetap bersikap positif dan terus berinisiatif dalam menghadapi situasi perekonomian yang sedang lambat.
Terkait persiapan SDM lokal dalam menghadapi MEA, Makarim Wibisono selaku Chairman of the Governing Board of Indonesian Council on World Affairs (ICWA) menilai perlu adanya standar kompetensi bagi pekerja yang diakui secara internasional. Standar kompetensi tersebut bisa menjadi bekal bagi para pekerja dalam tantangan di era MEA. Adanya standar yang baku juga dapat mendorong kreativitas SDM lokal sehingga mereka memiliki kompetensi yang bagus dan bisa diterima di pasar internasional. Makarim menambahkan, agar SDM lokal tidak kalah dari tenaga kerja asing, perlu proteksi yang bisa dilakukan dengan menerapkan standar kompetensi profesi, kebijakan penggunaan tenaga
Oktober 2015 | BUMI
9
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT
1. Konferensi Pers Masela – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kiri), menggelar konferensi pers terkait untuk menjelaskan mengenai pembangunan floating liquefied natural gas (FLNG) di Blok Masela yang dilaksanakan di Jakarta pada 22 September 2015. 2. Kunjungan DPRD Tuban – Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono (kelima dari kanan), memberikan keterangan terkait regulasi pengelolaan flare gas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban saat melakukan kunjungan kerja di Jakarta pada 6 Oktober 2015. Hasil diskusi yang membahas sistem kerja sama antara SKK Migas dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akan ditindaklanjuti oleh SKK Migas bersama Kementerian ESDM.
SEREMONIAL
1
2
KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA
1. Kunjungan Kerja ke Sijunjung – Guna membangun sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada 3-4 September 2015. Dalam kesempatan ini, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan pengecekan gudang bahan peledak yang dikelola Kontraktor KKS Radiant Bukit Barisan bersama Inti Gas (foto a), mengunjungi lokasi pengeboran Kontraktor KKS Inti Gas (foto b), serta bersilaturahmi ke Markas Polres Sijunjung (foto c). Kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh tim Perwakilan SKK Migas untuk menggelar rapat koordinasi bersama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung (foto d).
a
b
c
c
3. Touring XBCC – Komunitas XBCC (X-BPMIGAS Cycling Community) menggelar touring pada 15 Agustus 2015 dengan bersepeda bersama dari Tangerang menuju Anyer Sebanyak 10 anggota XBCC turut serta dalam touring yang menempuh jarak kurang lebih 110 km.
c
4. Workshop SIAC – Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas menggelar workshop SIAC bagi kalangan internal SKK Migas yang dilaksanakan di Jakarta pada 16 September 2015. Workshop turut dihadiri Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudianto Rimbono, dan Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Muhammad Agus Imaduddin. 5. Sosialisasi HWS – Kepala Urusan Hubungan Antar Lembaga SKK Migas, Nyimas F. Rikani (kanan), memberikan penjelasan tentang kegiatan usaha hulu migas kepada Himpunan Wanita SKK Migas (HWS) dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan di Jakarta pada 9 September 2015. 6. Joint Convention Balikpapan 2015 – Gubernur Kalimantan Timur`, Awang Faroek Ishak, mengunjungi booth SKK Migas dan menerima penjelasan terkait industri hulu migas dari Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, dalam acara Joint Convention Balikpapan 2015 yang diselenggarakan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Migas Indonesia (IAFMI), dan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) di Balikpapan pada 5-8 Oktober 2015.
3
2. Supervisi Sekuriti – Bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Riau, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan supervisi sekuriti ke area operasi Kontraktor KKS Pertamina EP Lirik, Medco E&P Indonesia, dan Bentu Korinci Baru Ltd pada 8-10 September 2015.
4
5
3. Rapat Pembahasan Eksplorasi - Terkait penggantian waktu eksplorasi di Wilayah Kerja Andaman III dan Lhokseumawe, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar rapat pembahasan bersama Kontraktor KKS Talisman Andaman III BV dan Zaratex MV di Bandung pada 9 September 2015.
2
3
4
5
4. Penandatanganan Berita Acara - Bertempat di Medan, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor KKS di wilayah Aceh dan Sumatera Utara melakukan penandatanganan berita acara air tanah, air permukaan, dan pajak penerangan jalan non PLN periode April-Juni 2015 dengan Dinas Pendapatan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Pendapatan Kabupaten di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada 11 September 2015.
6
10
1
d
5. Rapat Koordinasi Operasi – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar Rapat Koordinasi Urusan Operasi Perwakilan 2015 di Batam pada 17-18 September 2015 yang dihadiri Kepala Urusan Operasi seluruh Perwakilan SKK Migas serta Dinas Sekuriti dan Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas.
Oktober 2015 | BUMI
11
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN
1. Rapat Kerja Kehumasan 2015 – Bertempat di Batam pada 1-2 September 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan melaksanakan Rapat Kerja Kehumasan 2015 yang turut dihadiri Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro. 2. Kuliah Umum Lahat – Agar kalangan akademisi memahami kegiatan usaha hulu migas di wilayah Jambi, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas, Heru Setyadi, bersama Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan memberikan kuliah umum di STIE Serelo, Lahat pada 8 September 2015.
SEREMONIAL
1. Penjinakan Ranjau – Menyusul pelaksanaan kegiatan pengembangan lapangan oleh Kontraktor KKS Saka Indonesia Pangkah Limited, SKK Migas mengikuti kegiatan netralisasi contact mine like (penjinakan objek yang diduga ranjau laut) di Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik pada 4 September.
1
2
6. Edukasi Mahasiswa – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Kontraktor KKS ConocoPhillips melaksanakan kuliah umum industri hulu migas di Universitas Sriwijaya Palembang pada 29 September 2015 yang dihadiri para mahasiswa dan dosen.
3
4
4. Survei Pemakaian Tanah - Terkait pengajuan Izin Pemakaian Tanah untuk pengembangan lapangan migas yang melewati saluran irigasi Leran di Kabupaten Bojonegoro, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan lokasi pada 9 September 2015. 5. Kunjungan Menteri BUMN – Menteri BUMN, Rini Soewandi, dengan didampingi Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan kunjungan ke Kabupaten Bojonegoro pada 11 September 2015 untuk melihat perkembangan proyek Banyu Urip.
1
2
3
4
5
6
7
8
6. Silaturahmi ke Bupati Sampang – Guna menjalin komunikasi, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara beserta kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Sampang, Fannan Hasib, pada 9 September 2015.
5
6
7. Media Gathering – Guna mempererat tali silaturahmi dengan pekerja media, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama kontraktor KKS di wilayah Sumatera Selatan dan Forum Jurnalis Migas (FJM) menggelar media gathering yang dilaksanakan di Lampung pada 16-18 September 2015.
7. Koordinasi Permasalahan Sosial - Pada 29 September 2015, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar (keenam dari kiri), turut serta dalam kegiatan kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden untuk berkoordinasi dan menjaring aspirasi terkait permasalahan sosial serta ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro. 8. Lokakarya Media - Untuk memperkaya wawasan media tentang industri hulu migas dan etika jurnalistik, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama kontraktor KKS se-Jabanusa (cluster Barat) menyelenggarakan Lokakarya Media di Semarang pada 29 September 2015 hingga 1 Oktober 2015.
7
12
2. Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Bojonegoro – Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Setyadi (kedua dari kanan), menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Bojonegoro pada 7 September 2015 yang membahas proses tukar guling tanah kas desa di Desa Gayam, Kabupaten Bojonegoro. 3. Sosialisasi Pengembangan Lapangan - Dalam rangka pengembangan Lapangan Sukowati Pad C#1, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar (kiri), bersama Kontraktor KKS JOB Pertamina-PetroChina East Java melakukan sosialisasi ke Pemkab Bojonegoro pada 7 September 2015.
3. Kunjungan GM Pertamina EP Asset 2 – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kedua dari kanan), menerima kunjungan silaturahmi General Manager Pertamina EP Asset 2, Ekariza (ketiga dari kanan), di Palembang pada 9 September 2015. 4. Musi Banyuasin Expo – Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi (kiri, duduk), menyimak pemaparan mengenai industri hulu migas saat mengunjungi booth Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam kegiatan Musi Banyuasin Expo yang dilaksanakan pada 28 September hingga 3 Oktober 2015. 5. Kunjungan VPMR – Guna mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan, Vice President Management Representative (VPMR) SKK Migas dengan didampingi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan melakukan kunjungan ke Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 2 Prabumulih pada 28 September hingga 1 Oktober 2015.
KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA
Oktober 2015 | BUMI
13
SEREMONIAL
KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI
1. Edukasi Media – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Nasvar Nazar, menyampaikan pemaparan mengenai hambatan non teknis di industri hulu migas dalam acara Edukasi Media di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 9 September 2015. Acara ini dihadiri wartawan dari Kalimantan dan Sulawesi. 2. DPRD Kukar Kunjungi Lapangan Migas – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Total E&P Indonesie menerima kunjungan 45 anggota DPRD Kutai Kartanegara pada 17 September 2015 di Handil II Base Muara Jawa.
SEREMONIAL
1
2
KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU
1. Edukasi Migas – Sebagai bagian dari sosialisasi kegiatan usaha hulu migas ke masyarakat, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung, bersama kontraktor KKS di wilayah Papua dan Maluku melaksanakan kegiatan edukasi migas bertajuk “Goes to School and Campus” di Sorong pada 28-29 September 2015. Edukasi antara lain diberikan kepada siswa SMU YPPK Agustinus (foto a); Politeknik Saint Paul, Universitas Victory dan Universitas Kristen Papua (foto b); Universitas Muhammadiyah (foto c); serta SMU Negeri 3 (foto d).
3. Kunjungan ke Kapolda Kaltim – Guna membangun sinergi dengan pihak kepolisian dalam upaya mengamankan objek vital nasional, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Total E&P Indonesie, Chevron, dan VICO Indonesia melakukan kunjungan silaturahmi ke Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Safarudin, pada 17 September 2015. 4. Media Gathering – Kalangan jurnalis berfoto bersama setelah mengikuti kegiatan outbound dalam rangkaian media gathering yang digelar Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama kontraktor KKS di wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 10 September 2015. 5. Ophir Tournament 2015 – Dalam rangka memperingati HUT RI ke-70, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Ophir Indonesia menyelenggarakan Ophir Tournament 2015 pada 19 Agustus 2015 di Kabupaten Barito Utara. Turnamen ini mempertandingkan sejumlah cabang olahraga, seperti bulutangkis, bola voli, dan sepakbola. 6. Peninjauan Lapangan Migas – Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan, meninjau sumur migas yang dioperasikan Kontraktor KKS VICO Indonesia di Semberah dan Bendungan Marangkayu di Kutai Kartanegara pada 30 September 2015.
14
b
c
c
1
d
c
3
4
2. Pemeriksaan Bahan Peledak – Bersama Polres Teluk Bintuni, Perwakilan SKK Migas melaksanakan pemeriksaan bahan peledak dan penghitungan sisa bahan peledak yang digunakan Kontraktor KKS Genting Oil Kasuri Pte Ltd di Toanomama pada 29 September 2015 (foto a) serta inspeksi gudang bahan peledak Kontraktor KKS BP Tangguh di Tangguh Shore Base LNG Site pada 30 September 2015 (foto b).
2 5
6
7. Rapat Koordinasi Bahan Peledak – Pada 9-10 September 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar Rapat Koordinasi Bahan Peledak di Banjarmasin yang dihadiri seluruh kontraktor KKS eksplorasi dan produksi. Rapat koordinasi ini bertujuan mengkoordinasikan laporan terkait pemanfaatan bahan peledak oleh kontraktor KKS. 8. Sosialisasi Hulu Migas – Bertempat di Balikpapan pada 22 September 2015, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melakukan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pemberlakuan Biaya Dukungan Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas yang diikuti jajaran personel Polsek dan Polres di wilayah Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Bontang.
a
3. Sosialisasi Survei Seismik - Terkait rencana pelaksanaan kegiatan survei seismik, Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 5 Field Papua melakukan sosialisasi ke masyarakat Distrik Tomu, Arandai, Weriagar, dan Kamundan di Kabupaten Teluk Bintuni pada 17 September 2015 (foto a) serta ke masyarakat, tokoh adat dan pemuda di Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan pada 5 Oktober 2015 (foto b).
7
3
8 Oktober 2015 | BUMI
15
BIANGLALA
RATUSAN MAHASISWA HADIRI PETROVIRO 2015 Oleh Suhendra Atmaja/
[email protected]
BIANGLALA
BANTUAN AIR BERSIH UNTUK KEPULAUAN SERIBU Oleh: Suhendra Atmaja/
[email protected]
Setelah menuai sukses pada 2013, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Lundin Oil & Gas BV kembali menyelenggarakan Petroleum for Environment (Petroviro). Tahun ini, Petroviro 2015 dilaksanakan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB) serta dihadiri ratusan mahasiswa dari empat perguruan tinggi, yakni ITB, UPN Yogyakarta, Universitas Trisakti Jakarta, dan Universitas Jenderal Achmad Yani Bandung, pada 28 September 2015. Acara yang dibuka oleh Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, ini mengagendakan empat kegiatan utama, yakni seminar bertema “Fueling the Future: Oil & Gas Exploration and Exploitation Based on Sustainable Environment”, kompetisi poster, kompetisi cepat tepat, serta kompetisi studi kasus/karya ilmiah. Elan mengatakan, kegiatan ini patut diapresiasi karena memberikan manfaat yang positif bagi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dan mahasiswa. “SKK Migas akan terus memberikan dukungan dan membantu kegiatan semacam ini karena pembinaan soft skill bagi mahasiswa harus dilakukan sejak dini sehingga bisa memberikan poin positif saat memasuki dunia kerja,” kata Elan. Elan menambahkan, meski harga minyak mentah dunia sedang mengalami penurunan, industri hulu migas tetap memiliki daya tarik, terlihat dari masih banyaknya perusahaan migas yang melakukan eksplorasi. Melalui kegiatan ini, cadangan-cadangan migas baru di Indonesia diharapkan bisa ditemukan sehingga ketahanan energi nasional bisa terjaga. Selain menjaga ketahanan energi
16
nasional, sektor hulu migas memegang peranan penting sebagai penyumbang pendapatan terbesar kedua bagi negara setelah pajak. Exploration Manager Lundin Oil & Gas BV, Batara Simanjuntak, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan industri hulu migas harus bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar area operasi. “Setelah ditemukan cadangan migas, harus dipikirkan dampak ekonomi dari industri hulu migas sehingga bisa memberikan pengaruh positif dan membangun kemandirian masyarakat sekitar,” katanya.
hantu” pasca berakhirnya kegiatan penambangan batubara karena terlambat melakukan pengembangan di bidang ekonomi. Beruntung Walikota Sawah Lunto yang baru cermat dalam melihat peluang dan mengubah kota ini menjadi destinasi wisata. “Kondisi semacam ini seharusnya tidak terjadi apabila langkah antisipatif sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan menyiapkan dana pasca operasi yang bertujuan membangun kemandirian perekonomian masyarakat,” kata Batara.
SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) CNOOC SES Ltd memberikan bantuan air bersih di tiga pulau di Kepulauan Seribu, yakni Pulau Kelapa, Pulau Kongsi, dan Pulau Harapan. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih selama musim kemarau.
Batara menambahkan, industri hulu migas yang dibangun tanpa memikirkan akibat yang timbul pada 10-20 tahun mendatang bisa berdampak buruh bagi masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, industri hulu migas tidak akan “mewariskan” sesuatu yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat saat cadangan migas sudah habis.
Hingga September 2015, SKK Migas dan CNOOC SES Ltd telah memberikan bantuan sebanyak 78 ton air bersih. Menurut Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, pembagian air bersih kepada warga Kepulauan Seribu merupakan komitmen bersama antara SKK Migas dan kontraktor KKS dalam membantu masyarakat di sekitar wilayah operasi minyak dan gas bumi (migas).
Batara mencontohkan Sawah Lunto yang sempat berubah menjadi “kota
“Kami selalu berkomitmen untuk membantu warga di sekitar wilayah
operasi migas agar mereka turut merasakan dampak positif dari industri hulu migas,” kata Elan. Superintendent Community Relations CNOOC SES Ltd, Masyuti Yasin, mengatakan bantuan air bersih kali ini merupakan yang ketiga kalinya diberikan bagi masyarakat yang tinggal tidak jauh dari area operasi CNOOC SES Ltd. Menurut Masyuti, selama musim kemarau, sejumlah pulau di Kepulauan Seribu selalu mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Air bersih yang disalurkan merupakan hasil penyaringan air laut yang dilakukan CNOOC SES Ltd di Pulau Pabelokan. “CNOOC SES Ltd bersama SKK Migas sebisa mungkin membantu meringankan beban masyarakat di Kepulauan Seribu dengan menyuplai air bersih hasil olahan air laut,” kata Masyuti. Bantuan air bersih yang diberikan SKK Migas bersama CNOOC SES Ltd mendapat sambutan positif dari masyarakat, termasuk puluhan warga di Pulau Kelapa. Mereka terlihat antusias
menunggu kedatangan air bersih meski kapal pengangkut air bersih belum tiba. Sejak pagi, warga telah menyiapkan jeriken berbagai ukuran untuk menampung air bersih. Tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak pun terlihat antusias mengantre demi mendapatkan air bersih. Salah satu warga, Ahmad, mengaku bersyukur karena bisa mendapatkan bantuan air bersih di musim kemarau panjang seperti sekarang. Bagi Ahmad, bantuan ini sangat bermanfaat, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. “Saat kemarau, kami kesulitan mendapatkan air bersih. Kami bersyukur karena bantuan air bersih ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Ahmad. Meski satu orang hanya bisa mengangkut 5-10 jeriken, Ahmad mengaku dirinya dan warga lainnya tidak terlalu mempermasalahkan. “Kami sudah senang bisa mendapatkan air bersih. Semoga bantuan seperti ini bisa terus diberikan,” kata Ahmad.
Oktober 2015 | BUMI
17
BARIS SITORUS
KEPALA DIVISI PENUNJANG OPERASI SKK MIGAS figur
MELAYANI UNTUK MEMBANGUN SINERGI Oleh: Suhendra Atmaja/
[email protected]
Kelancaran pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun produksi di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan dukungan semua pihak, tak terkecuali penunjang operasi. Apabila sisi penunjang operasi tidak dikelola dengan benar, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, bahkan bisa menyebabkan tersendatnya kegiatan operasi di lapangan. Berikut wawancara dengan Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Baris Sitorus. Menurut Baris, Divisi Penunjang Operasi tidak hanya menjalankan tugas melakukan evaluasi teknis, tetapi juga melayani fungsi-fungsi lain di internal SKK Migas maupun kontraktor KKS. Dengan memberikan layanan terbaik, sinergi antarfungsi di internal SKK Migas maupun antara kontraktor KKS dengan instansi yang berwenang mengeluarkan izin bisa terbangun sehingga program inti yang telah ditetapkan bisa terlaksana tanpa kendala.
Apa saja langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Divisi Penunjang Operasi dalam upaya mengoptimalkan kegiatan operasi di tengah turunnya harga minyak? Ada beberapa hal yang akan kami lakukan untuk lebih mengefisienkan biaya operasi. Pertama, kami membentuk satuan tugas dengan anggota SKK Migas dan kontraktor KKS yang bertugas melakukan pemetaan feasibility kerja sama pengelolaan limbah dengan cakupan area meliputi kelima wilayah perwakilan SKK Migas dan perairan utara Jawa. Pemetaan dilakukan
berdasarkan data-data jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi kontraktor KKS. Hasil kerja satuan tugas menjadi dasar rekomendasi untuk menetapkan bentuk pengelolaan limbah yang paling optimal dilihat dari sisi legal, teknis, dan keekonomian. Kedua, SKK Migas terus memfasilitasi dan mendorong penggunaan fasilitas bersama oleh kontraktor KKS. Penggunaan fasilitas bersama tidak hanya terbatas pada pemakaian kapal, tetapi juga helikopter, distribusi bahan bakar minyak (BBM), serta fasilitas shore base. Apakah saat ini makin banyak kontraktor KKS yang tergerak untuk menggunakan fasilitas bersama? Beberapa kontraktor KKS sudah mulai bekerja sama menggunakan fasilitas bersama. Inisiatif pertama dilakukan oleh kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah perairan Natuna, yakni ConocoPhillips, Premier Oil, dan Star Energy. Ketiga kontraktor KKS ini melakukan sharing contract
18
helikopter untuk crew change dan evakuasi medis. Langkah tersebut baru-baru ini diikuti oleh kontraktor KKS yang beroperasi di Selat Makassar, yakni Chevron Indonesia Company, Mubadala Petroleum, dan eni Muara Bakau. Sementara tiga kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah timur Indonesia, yakni BP, eni Arguni, dan Inpex Masela, sedang dalam proses untuk menggunakan fasilitas secara bersama-sama. Apakah ada permasalahan yang cukup signifikan sehingga belum seluruh kontraktor KKS menggunakan fasilitas bersama? Meski sudah mulai banyak kontraktor KKS yang terdorong untuk menggunakan fasilitas bersama demi efisiensi biaya operasi, tantangan tetap ada, salah satunya perbedaan standar HSE (health, safety, and environment). Seperti diketahui, perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri juga. Biasanya, kontraktor KKS dari luar negeri memiliki standar HSE yang mengacu pada perusahaan induk mereka. SKK Migas berupaya mengatasi tantangan ini dengan menetapkan standar minimum untuk spesifikasi kebutuhan alat transportasi evakuasi medis guna menjembatani perbedaan standar yang ada. Kami berencana membentuk satuan tugas gabungan SKK Migaskontraktor KKS yang bertugas menyusun standar minimum peralatan medis untuk kebutuhan evakuasi medis. Kami berharap, Pedoman Tata Kerja (PTK) Evakuasi Medis dapat segera disetujui sehingga ada panduan operasional untuk evakuasi medis. Terkait kesehatan dan keselamatan kerja, apa saja langkah yang diambil SKK Migas agar kontraktor KKS lebih meningkatkan awareness? Sebagai informasi, selama Semester I 2015, Incident Rate (IR) seluruh kontraktor KKS mencapai 0,82, di mana masih di bawah batas maksimal IR yang ditargetkan SKK Migas, yakni 1,00. Meski demikian, telah terjadi kecelakaan kerja tambang yang fatal dan merenggut nyawa lima pekerja.
Selain itu, ada 15 pekerja yang meninggal dunia karena sakit, di mana faktor penyebabnya didominasi oleh gejala penyakit kardiovaskular. Agar kejadian-kejadian tersebut bisa lebih diminimalkan, kami melakukan rapat berkala dengan kontraktor KKS untuk berbagi pengalaman dan berkoordinasi terkait aspek HSE, terutama kontraktor KKS eksplorasi. Sebelum melakukan kegiatan seismik dan pengeboran, kami selalu mengundang kontraktor KKS untuk menjelaskan aspek-aspek HSE yang harus dipenuhi sebelum, selama, dan setelah kegiatan dilaksanakan. Kami juga menerbitkan HSE alert ke seluruh kontraktor KKS setiap terjadi insiden yang menyebabkan luka berat maupun meninggal dunia. Terkait aspek kesehatan, kami selalu berkoordinasi dengan Spesialis Madya Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, dr Kasyunnil Kamal, untuk mensosialisasikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kontraktor KKS, seperti kewajiban menyusun Health Risk Assessment, standar medical check-up, kebutuhan dan spesifikasi dokter, serta perencanaan untuk kegiatan evakuasi medis. Untuk aspek lindungan lingkungan, apa saja kendala yang kerap dihadapi kontraktor KKS dalam melakukan pengelolaan limbah? Saat ini, limbah lumpur bor dan serbuk bor berbahan dasar air sudah dikeluarkan dari kategori limbah B3. Namun untuk pengeboran lepas pantai, kontraktor KKS tetap diwajibkan untuk mengajukan izin dumping lumpur dan serbuk bor dengan syarat titik pembuangan serbuk bor minimal 10 meter di bawah permukaan laut dengan kedalaman laut minimal 50 meter. Hal ini menimbulkan kendala bagi kontraktor KKS yang memiliki wilayah kerja dengan kedalaman laut di bawah 50 meter. SKK Migas terus berupaya melakukan pembicaraan dengan kementerian terkait agar ada perkecualian. Namun kalau memang aturan yang ada tidak bisa ditawar lagi, ya kontraktor KKS harus mematuhi. Kontraktor KKS sebenarnya memiliki opsi untuk menyerahkan pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga. Hanya
saja, jumlah pengelola limbah B3 yang berizin mayoritas berada di Pulau Jawa dan Batam sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut limbah B3 cukup tinggi. Kondisi ini sebenarnya membuka peluang Bagaimana pengaruh penerapan asas cabotage dalam pengoperasian kapal di kegiatan usaha hulu migas? Pengoperasian kapal di industri hulu migas memang menyimpan tantangan tersendiri. Terkait asas cabotage, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2015 menyebutkan, kapal asing jenis jack-up rig, semisubmersible, deep water drill ship, tender assist rig, dan swamp barge diperbolehkan untuk beroperasi di dalam negeri hingga akhir Desember 2015. Saat ini, masih ada 9 kapal berbendera asing yang beroperasi. Industri hulu migas sebenarnya masih diberi kelonggaran, di mana penggunaan kapal asing tetap diperbolehkan apabila kontraktor KKS bisa membuktikan jenis kapal yang dibutuhkan dalam kegiatan operasi memang tidak ada yang berbendera Indonesia dan ada konfirmasi dari INSA (Indonesian National Shipowners’ Association). Meski demikian, kontraktor KKS tetap harus mengantongi Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dari sisi fungsi Penunjang Operasi, apa saja hal-hal yang masih bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan operasi dan mengefisienkan biaya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan efisiensi biaya operasi sesuai kaidah fit to purpose dengan tidak mengorbankan faktor kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan. Kedua, melakukan negosiasi dan evaluasi terhadap kontrakkontrak yang sedang atau akan berjalan. Ketiga, meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari dalam negeri. Keempat, meningkatkan penggunaan fasilitas bersama. Kelima, menganalisis peluang perbaikan manajemen operasi di lapangan.
September Oktober 2015 | BUMI
19
SPEKTRUM
SEKTOR HULU MIGAS DORONG EFISIENSI BIAYA OPERASI Oleh: Adhitya C. Utama/
[email protected]
SPEKTRUM
KOORDINASI MANTAPKAN KINERJA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN Oleh: Danang Agung/
[email protected]
(APBN). Sementara untuk produksi gas cenderung stagnan di angka 8.000 juta kaki kubik per hari. Budi optimis, rata-rata produksi migas akan terus meningkat hingga akhir tahun dengan selesainya beberapa proyek migas. Meski demikian, pencapaian target nasional bukan hal yang mudah karena terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. “Industri hulu migas dituntut bekerja keras untuk mencapai target lifting migas yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
Turunnya harga minyak mentah dunia menuntut industri hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk melakukan efisiensi biaya operasi. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keekonomian proyek yang telah direncanakan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, saat membuka Rapat Koordinasi Kehumasan Industri Hulu Migas se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Yogyakarta pada 15 September 2015. Menurut Budi, efisiensi biaya operasi bisa dilakukan melalui negosiasi ulang dengan sub kontraktor agar dapat memberikan fleksibilitas harga. Langkah ini sudah diambil oleh dua kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), yakni Total E&P Indonesie dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), yang melakukan renegosiasi kontrak rig. “Kontraktor KKS juga bisa menyederhanakan skenario operasi
20
lapangan serta melakukan kolaborasi operasi dengan perusahaan migas yang wilayahnya berdekatan, seperti sharing penggunaan material dan peralatan,” kata Budi. Budi mengatakan, meski industri hulu migas sedang lesu, produksi minyak bumi nasional menunjukkan tren kenaikan. Pada Agustus 2015, ratarata produksi minyak masih berada di kisaran 776 ribu barel per hari. Namun pada September 2015, rata-rata produksi minyak naik menjadi 800 ribu barel per hari. Selama periode JanuariSeptember 2015, rata-rata produksi minyak mencapai 783 ribu barel per hari atau 95 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar, menjelaskan industri hulu migas masih menghadapi kendala non teknis. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kepentingan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, terutama minimnya pengetahuan daerah mengenai dana bagi hasil minyak dan gas bumi, serta peran daerah dalam bentuk participating of interest. Mengingat migas merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pemanfaatan dana bagi hasil sebaiknya digunakan untuk meningkatkan dan membangun potensi-potensi di daerah yang sifatnya lebih jangka panjang dan dapat memacu pertumbuhan sektor lain. “Paradigma pengelolaan industri hulu migas telah bergeser dari hanya penghasil penerimaan dan sumber energi menjadi menciptakan nilai tambah dengan cara memperkuat dan memberdayakan kapasitas nasional,’’ kata Ali. Menurut Ali, koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi keniscayaan untuk mencapai tata kelola migas yang lebih efektif. “Transparansi, dialog, dan komunikasi intensif merupakan faktor penentu agar semua pihak memberikan dukungan sehingga operasi lancar dan sukses,” katanya.
Perwakilan SKK Migas seluruh Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Administrasi dan Keuangan yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) di Balikpapan pada 1-2 Oktober 2015. Rapat koordinasi ini bertujuan memantapkan kinerja administrasi dan keuangan Perwakilan SKK Migas agar anggaran yang berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa terserap optimal. Seperti diketahui, mulai tahun ini, anggaran operasional SKK Migas menggunakan mekanisme APBN. Sesuai mekanisme APBN, ada personel bantuan, yaitu bendahara dari Kementerian Keuangan sebagai juru bayar, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di SKK Migas. Tak pelak, seluruh bidang di internal SKK Migas harus beradaptasi dengan mekanisme yang ditentukan pemerintah, tak terkecuali Perwakilan SKK Migas. Tantangan dalam menyerap APBN dirasa cukup berat oleh Perwakilan SKK Migas mengingat mekanisme APBN baru pertama kali diterapkan. Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, mengakui tantangan terkait penyerapan APBN tidak hanya dirasakan Perwakilan SKK Migas, namun seluruh pihak di internal lembaga. Menurut Budi, SKK Migas baru bisa melakukan belanja operasional mulai Mei 2015 sehingga seluruh program kerja dan anggaran harus sudah direalisasikan sebelum akhir tahun. Mengingat mekanisme penggunaan APBN sangat ketat, seluruh program kerja yang telah direncanakan beserta anggarannya harus disesuaikan dengan mekanisme pemerintah. “SKK Migas ibarat diberi mobil tetapi belum bisa mengemudi. Anggaran yang ada belum bisa digunakan di awal tahun sehingga
pelaksanaan beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan agak tersendat,” kata Budi. Melalui koordinasi seluruh Perwakilan SKK Migas, yakni Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Kalsul, serta Papua dan Maluku (Pamalu), kendala-kendala teknis terkait proses administrasi dan keuangan bisa dicari solusinya. Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman Perwakilan SKK Migas dalam menghadapi permasalahan di kantor masing-masing. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalsul, Ridzki Simanjuntak, mengatakan meski berada di daerah, seluruh program kerja dan penyerapan anggaran di Kantor Perwakilan SKK Migas mendapat perhatian serius dari jajaran pemimpin di Jakarta. Ridzki berharap, rapat koordinasi ini bisa membantu seluruh Perwakilan SKK Migas dalam menyerap anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga rencana kegiatan 2015 terlaksana dan mencapai target yang ditetapkan. Serapan anggaran yang optimal juga mendukung upaya SKK Migas dalam memberikan laporan keuangan yang akuntabel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oktober 2015 | BUMI
21
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
BELAJAR TAMBAK SAMPAI KE KOTA UDANG Oleh: Erik Alfian (Kaltim Post)*
Asri sadar betul bahwa kondisi delta yang kian rusak akan mengancam kelangsungan petambak. Di Sidoarjo, Asri bersama puluhan rekannya diberikan beberapa metode budi daya tambak yang relatif lebih bersahabat dan mampu menghasilkan panen yang lebih maksimal dibandingkan dengan metode yang selama ini sering digunakannya dan rekan sesama petambak. “Kalau di sini ‘kan kita tebang semua mangrove, kita bendung, baru kita jadikan tambak. Nah kalau di Sidoarjo, petambak justru menanami mangrove di dalam areal tambak yang bisa juga digunakan sebagai tempat kepiting bakau. Mereka juga membuat semacam parit di tengah tambak yang digunakan sebagai tempat tinggal udang selain di pinggiran tambak,” terangnya.
Kaltim Post bersama tim Corporate Social Responsibility (CSR) Total E&P Indonesie (TEPI) pada 9 Desember 2013 siang menyambangi Delta Mahakam, Kutai Kartanegara (Kukar). Di kawasan ini, sejumlah program penyelamatan delta sedang dijalankan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Perancis itu sejak sepuluh tahun silam.
Perjalanan panjang menuju Delta Mahakam dari Samarinda. Dari Kota Tepian, harus menempuh satu jam perjalanan menuju Pelabuhan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana, Kukar. Langkah kemudian dilanjutkan dengan menumpang speedboat menyusuri delta selama dua jam, sebelum sampai di lokasi program CSR TEPI. Selama perjalanan, speedboat yang ditumpangi sesekali melintas perlahan. Ini agar tidak merusak tanggul tambak milik warga. Sepanjang perjalanan, selain menikmati hijaunya tanaman mangrove dan hamparan pohon nipah, ada juga Central Processing Unit (CPU), dan jalur pipa gas milik TEPI. Informasi yang diperoleh
22
Kaltim Post, Delta Mahakam selain menyimpan cadangan migas yang cukup besar, juga menyimpan potensi berlimpah di sektor perikanan, seperti tambak udang dan kepiting bakau. Sayang, kerusakan yang melanda kawasan mangrove di Delta Mahakam ternyata cukup parah. Hampir 80 persen kawasan mangrove di Delta Mahakam telah berubah fungsi menjadi tambak. Kondisi inilah yang kemudian membuat TEPI semakin peduli dengan Delta Mahakam. Salah satunya melaksanakan benchmarking dan workshop Pengelolaan Sylvo Fishery Petani Tambak dari Delta Mahakam Kukar ke Balikpapan serta Sidoarjo,
Gresik, dan Surabaya di Jawa Timur pada 2012 silam. Salah satu warga yang mengikuti workshop adalah Asri Sadeka. Warga Dusun Kampung Baru, Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana ini tercatat sebagai Sekretaris Tani Anggana.
Workshop di beberapa daerah itu diharapkan mampu menyadarkan pemilik tambak akan pentingnya ekosistem Delta Mahakam bagi kelangsungan usaha mereka. Beberapa metode yang didapat selama belajar di Sidoarjo bisa diaplikasikan di Delta Mahakam, khususnya metode tambak yang selama ini banyak dipakai masyarakat.
Tujuan penanaman mangrove, dijelaskan Asri, untuk meminimalkan kerusakan, mengingat selama ini petambak memang sering membabat habis pohon mangrove sebelum digunakan untuk tambak. Selain itu, petambak juga membuat pintu keluar masuk air yang berfungsi sebagai sirkulasi air, sehingga air yang ada di dalam tambak selalu dalam keadaan bersih. Sebelumnya, Asri masih menggunakan sistem satu pintu.
hektare hanya menghasilkan 25-30 kg udang. Hasil panen tersebut, bak langit dengan bumi jika dibandingkan dengan hasil yang didapat petambak di Sidoarjo, di mana setiap panen mampu menghasilkan sampai 500 kg/hektare. “Ya memang untuk mengejar Sidoarjo mungkin tak bisa satu-dua tahun, butuh waktu minimal 5 sampai 10 tahun untuk hasil panen yang optimal,” katanya. Ia cukup optimistis mengingat kondisi Delta Mahakam dipandang lebih bagus daripada kondisi tambak di Sidoarjo. Di Sidoarjo, Asri mengatakan, air yang mengalir ke tambak kebanyakan berasal dari sungai yang tercemar oleh limbah pabrik. “Kalau di sini (Delta, red) airnya lebih bagus, jadi seharusnya memang
panennya lebih bagus,” ujarnya sembari tersenyum. Esoknya, Kaltim Post diajak melihat budi daya kepiting bakau di SD 014 Tani Baru dan SMP 04 Anggana. Di sekolah yang diberi nama sekolah satu atap tersebut, TEPI memberikan bantuan mulai dari laboratorium, serta fasilitas keramba penggemukan kepiting yang dikelola oleh murid SD dan SMP tersebut. TEPI berharap, dengan adanya pelatihan tersebut, bisa meningkatkan kepedulian masyarakat pada Delta Mahakam. Dengan begitu, perekonomian masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari usaha tambak bisa tetap berlanjut. *Penulis terpilih sebagai salah satu pemenang dalam lomba karya tulis untuk media yang digelar Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan & Sulawesi
Hari itu, Kaltim Post juga diajak menengok tambak seluas 8 hektare yang merupakan pilot project yang dikembangkan TEPI sejak beberapa bulan silam. Semua metode yang didapat selama berguru di Kota Udang diaplikasikan di tambak ini. Saat rombongan media berkunjung, kebetulan tambak belum siap dipanen. “Bulan depan kita baru panen karena butuh waktu tiga sampai empat bulan untuk sekali panen,” ujar Asri. Dengan menggunakan metode ini, Asri cukup optimistis hasil panen bisa lebih baik dari metode lama yang ia pakai, di mana setiap kali panen per
Oktober 2015 | BUMI
23
MEMBANGUN ENERGI UNTUK MASA DEPAN
HARI ENERGI NASIONAL 2015 Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 www.skkmigas.go.id
