KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
1. 2. 3. 4. 5.
Penerapan Standar Pendidikan drg Penerapan Standar Pendidikan drg Sp Uji Kompetensi RSGMP KKNI
1. PENERAPAN STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI
Pemahaman dan kemampuan akan penerapan standar yang berbeda-beda di setiap institusi pendidikan. Penyusunan KBK & SCL masih mengalami kendala. Komitmen pimpinan (ketua yayasan, Rektor, Dekan) untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi juga berbedabeda.
Adanya masalah SDM yang menyangkut mindset yang tidak mau berubah Komunikasi yang kurang efektif antara KKI dan pihak Dikti Kendala diatas menyebabkan 75% Institusi pendidikan Kedokteran Gigi belum menerapkan Standar Pendidikan & Standar Kompetensi dokter gigi & drg Sp seperti diamanahkan oleh UU.
Kesiapan kolegium untuk menyiapkan standar pendidikan yang berbeda-beda. (kendala waktu, tempat tinggal, dana, pergantian pengurus dsb) Institusi pendidikan pada umumnya lebih siap didalam perubahan karena SDM dan fasilitas yang memadai. Hal diatas dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara standar yang diterapkan dengan standar yang disusun oleh kolegium sehingga perlu adanya harmonisasi antara keduanya.
Pertemuan-pertemuan / lokakarya bersama stakeholders terkait dengan mengundang nara sumber dari Dikti atau lembaga lainnya. Bimbingan teknis secara terus menerus dan berkesinambungan kepada institusi pendidikan baru dan lama. Tele-conference evaluasi penerapan Std Pendidikan & Std Kompetensi drg yang difasilitasi oleh Dikti-KKI dengan institusi penddk KG Memfasilitasi Loka Karya Monitoring & Evaluasi Uji Kompetensi drg & drg Sp Konsultasi masing-masing institusi pendidikan dengan KKG
Hampir semua institusi pendidikan telah mulai menyusun KBK dan menerapkan SCL: ◦ Telah ada tim kurikulum ◦ Modul atau MA terintegrasi telah mulai disusun SDM masih menjadi masalah dalam hal kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana termasuk RSGM yang belum siap
Ketiadaan data yang lengkap menyangkut pendidikan kedokteran gigi merupakan masalah yang harus segera dipecahkan bersama
2. HASIL EVALUASI PENERAPAN STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
1. Student Intake: ◦ Jumlah peminat pada bidang spesialisasi tidak sama. ◦ Masa studi antar bidang spesialisasi tidak sama ◦ Biaya pendidikan yang beragam ◦ Peserta dari dokter gigi baru lulus belum mempunyai pengalaman ◦ Kualitas /asal institusi yang berbeda ◦ Kurikulum berbeda ???
2. Dosen ◦ Dosen merangkap bekerja di beberapa program ◦ Kualifikasi dosen sp 1, sp 2 ◦ Untuk beberapa bidang spesialisasi terdapat masalah tentang kaderisasi
3. Keterbatasan sarana dan prasarana: ◦ Penggunaan bersama dengan pendidikan drg termasuk pasien. Design pembelajaran?
4. Implementasi KBK: ⁃ Standar kompetensi untuk setiap bidang spesialis ⁃ ⁃ ⁃ 5.
belum seluruhnya tersusun Strategi pembelajaran SCL perlu dipersiapkan Pengintegrasian antar bidang Peran Kolegium dalam menetapkan standar pendidikan dan standar kompoetensi Jumlah drg spesialis yang belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan
SEBARAN DATA REGISTRASI DOKTER GIGI SPESIALIS
NAD : 6 DRGS SUMUT : 27 DRGS
Riau : 4 DRGS
Kepri : 4 RDGS
SUMBAR : 7 DRGS Jambi : 1 DRGS Bengkulu : 1 DRGS
Kalbar : 2 DRGS
BABEL : 3 DRGS
Kaltim : 11 DRGS
Kalteng : 2 DRGS Kalsel : 2 DRGS
SUMSEL : 4 DRGS Lampung : 3 DRGS Banten : 57 DRGS Jabar : 266 DRGS
DKI : 539 Jateng : DRGS
DIY : 129 DRGS
4 IPDGS 3 Prodi DGS
63 DRGS Bali : 16 DRGS
Jatim : 302 DRGS
Gorontalo: O DRGS
Sulut : 4 DRGS
Malut : 1 DRGS
Sulteng : 1 DRGS Sulbar : 0 DRGS
Sultra : 1 DRGS
Sulsel : 22 DRGS
NTB : 3 DRGS
Maluku : 1 DRGS
Papua : 1 DRGS
Papua Barat : 0 DRGS
NTT : 0 DRGS
Total DRGS : 1.493 (Data KKI : 31 Mei 2010)
DATA KEBERADAAN RSGMP DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
SUMUT : 27 DRGS
Sulut : 4 DRGS SUMBAR : 7 DRGS
Kalsel : 2 DRGS
SUMSEL : 4 DRGS
DKI : 539 Jateng :: DRGS Jateng Jabar : 266 DRGS
DIY : 129 DRGS
63 DRGS DRGS 63 Bali : 16 DRGS
Jatim : 302 DRGS
4 IPDGS 3 Prodi DGS Prodi baru dan kebutahan drg Sp
Sulsel : 22 DRGS
3. PERMASALAHAN UJI KOMPETENSI
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengorganisasian - penyelenggaraan Metode Waktu Pelaksanaan Soal Ujian Hasil dan Feedback untuk Institusi Legal Aspek
1. 2.
3.
Perlu Pemetaan profil RSGMP seluruh Fakultas Perlu adanya harmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan RSGM antara KKI, Ban PT, Kemendiknas, ARSGMPI, Afdokgi dan Kemendagri. KKI sebagai inisiator dan mediator Perlu revisi Permenkes tentang RSGMP yang menekankan mengenai RS Khusus
4.Perlu sosialisasi terhadap UU dan Peraturan tentang RSGM/RS oleh Kemenkes dan DinasDinas didaerah 5. Mengenai Perijinan RSGM : • Perpanjangan izin masing-masing RSGM dibuat tim khusus (FKG dan RSGM) untuk menyelesaikan dokumen persyaratan •Penilaian klasifikasi dapat dilakukan sebelum perpanjangan izin dan diajukan ke Kemenkes agar memudahkan penilaian akreditasi Program studi • Mengusulkan izin sementara
6. Akreditasi RSGM •Penilaian RSGMP sebagai bagian dari akreditasi institusi menjadi kontribusi bagi penilaian akreditasi PS • Dalam rangka menghadapi akreditasi institusi perlu memperhatikan pengelolaan manajemen RSGM, SDM dan Sarana Prasarana 7.Terkait dengan rencana adanya University Hospital terpadu dibeberapa universitas maka perlu diperhatikan agar RSGM sebagai fasilitas khusus yang mempunyai otonomi dan otorisasi, misalnya : manajemen yang terpisah dari university hospital
8.Terkait dengan Patient Safety di RSGM, maka perlu diperhatikan : •Perlu dikembangkan system dan ketersediaan struktur organisasi yang menunjang program patient safety di RSGM •Perlu disusun prosedur-prosedur teknis penyelenggaraan patient safety di RSGM 9.Mengenai kesiapan Prodi Baru dalam membangun RSGM, masalah yang paling krusial adalah komitmen dana dari Pemda atau Yayasan serta sulitnya mendapatkan SDM spesialis untuk itu perlu dukungan dari KKI untuk mendorong yayasan/Rektor/Dikti mengatasi masalah tersebut
10.AFDOKGI dapat mengembangkan program kerjasama antar institusi khusus tentang SDM melalui : • Bantuan tenaga spesialis antar institusi •Pendidikan spesialis secara crash program dengan dukungan dari pihak – pihak lain antara lain : Kemendiknas, Kemenkes dll
5. KKNI
Penerapan kurikulum ditinjau kembali disesuaikan dengan KKNI Membuat focus grup kurikulum dari Institusi UI,UNPAD,sebagai motor dan diharapkan diikuti oleh FKG UNHAS, UGM, UNAIR dan TRISAKTI Perlu ditinjau kurikulum dan pembelajaran di masing-masing institusi penyelenggara bersama kolegium Kerikulum akan lebih baik bila direview baik internal maupun ekternal
Perlu pendataan/pemetaan data Sinkronisasi dan harmonisasi antar stakeholder Revisi standard pendidikan Beberapa isu yang perlu diperjelas: ◦ ◦ ◦ ◦
A. Tahap SKG- Profesi B. Internship C. Uji Kompetensi D. Status dan Keberadaan RSGMP
