KONSEPSI KAJIAN PKN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARANNYA
oleh: Samsuri FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MURRAY PRINT (1999; 2000) • “civic education” yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara. • “citizenship education” : cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu civil society (masyarakat warga). • Kajian PKN meliputi: hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan rule of law; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.
John Patrick (1999) • (1) knowledge of citizenship and government in democracy (civic knowledge); • (2) cognitive skills of democratic citizenship (cognitive civic skills); • (3) participatory skills of democratic citizenship (participatory civic skills); dan • (4) virtues and dispositions of democratic citizenship (civic dispositions).
John Patrick (1999) PENGETAHUAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMERINTAHAN • (1) demokrasi perwakilan (representative democracy); • (2) konstitusionalisme; • (3) hak asasi (liberalisme); • (4) kewarganegaraan (citizenship); • (5) masyarakat kewargaan (civil society); • (6) ekonomi pasar (free and open economic system); dan, • (7) tipe-tipe isu publik.
(IEA, 1999)
Nu’man Somantri (2001) Pendidikan kewarganegaraan sebagai hasil: seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS. Mengikuti Barr, Barth dan Shermis (1977: 59-67) PKn sbg salah satu dari tiga tradisi pengajaran social studies yaitu: (1) social studies taught as citizenship transmission; (2) social studies taught as social science; dan, (3) social studies taught as reflective inquiry.
RUANG LINGKUP KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusikonstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT UUD 1945
BPK bank sentral
kpu
DPR
Presiden kementerian negara dewan pertimbangan TNI/POLRI
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur
DPRD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Bupati/ Walikota
DPRD
MPR
DPD
MA
MK KY
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN
DAERAH
13
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Presiden
DPR
dengan persetujuan
MA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***]
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
dengan pertimbangan
mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*]
memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan
[Pasal 14 (1)*]
memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*]
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)
dengan pertimbangan
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
14
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Presiden
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) ****
dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*]
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang [Pasal 17 (4) ***]
15
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]
Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis
PEMERINTAHAN DAERAH
[Pasal 18 (4)**]
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]
KEPALA PEMERINTAH DAERAH
DPRD
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **]
Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
BAB XA. HAK ASASI MANUSIA
berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) **
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) **
untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) **
HAK ASASI MANUSIA
mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) **
berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **
kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga negara.
Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IDENTIFIKASI KOMPONEN KOMPETENSI DAN MATERI AJAR DALAM STANDAR ISI KOMPETENSI
MATERI AJAR
SELEKSI BAHAN AJAR JENIS BAHAN AJAR:
SUMBER BAHAN AJAR:
CETAK & NON-CETAK
DOKUMEN RESMI, MANUSIA, BUKU TEKS, dsb
Penyajian Bahan Ajar Perkembangan usia belajar siswa, lingkungan
Kontekstual, informatif, bermakna
KAJIAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKN SD • • • • •
STANDAR ISI MATA PELAJARAN PKN SD SILABUS MATA PELAJARAN PKN SD RPP MATA PELAJARAN PKN SD MODEL PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN EVALUASI PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN
Sumber Online • • • • • • •
BSNP: bsnp-indonesia.org PUSKUR: puskurbuk.net BSE: bse.kemdiknas.go.id MPR www.mpr.go.id DPR www.dpr.go.id MK www.mahkamahkonstitusi.go.id
