Konsep Kriteria RSPO Minyak Sawit Lestari
Konsep konsultasi publik versi 2 25 Mei 2005
Laporan ini disusun oleh ProForest atas nama Kelompok Kerja Kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO) Penghargaan: Penyusunan prinsip dan kriteria RSPO minyak sawit lestari didanai oleh HSBC Malaysia dan Doen Foundation Negeri Belanda
Daftar Isi 1.
PENDAHULUAN
1
1.1.
SEKILAS MENGENAI DOKUMEN INI
5
1.2.
MASALAH-MASALAH UTAMA UNTUK DIKOMENTARI LEBIH LANJUT
2.
PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN
3.
PEDOMAN YANG DITAWARKAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA
4.
6
MASALAH-MASALAH YANG MENONJOL UNTUK DIPERHATIKAN OLEH CWG 4.1.
RUANG LINGKUP PENERAPAN KRITERIA RSPO
4.2.
INTERPRESTASI NASIONAL MENGENAI KRITERIA RSPO
4.3.
VERIFIKASI TERHADAP PEMENUHAN KRITERIA RSPO DAN KONTRROL ATAS KALIM
APPENDIX 1: DEFINISI-DEFINISI YANG DITAWARKAN APPENDIX 2: SEBUAH PEDOMAN SEDERHANA MENGENAI BEBERAPA STANDAR INTERNASIONAL SEBAGAI REFERENSI TAMBAHAN UNTUK KRITERIA SOSIAL APPENDIX 3: INDIKATOR-INDIKATOR YANG TERUKUR UNTUK KRITERIA MINYAK SAWIT YANG BERKELANJUTAN, UNTUK MELENGKAPI KRITERIA 8.1
9
1. Pendahuluan Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO) merupakan prakarsa berbagai pengambil keputusan di dunia mengenai minyak sawit lestari. Para anggota RSPO, dan para peserta dalam aktivitasaktivitas RSPO berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang meliputi perusahaan perkebunan, pabrikan dan pengecer produk-produk minyak kelapa sawit, LSM lingkungan hidup dan LSM sosial serta dari berbagai negara penghasil atau pengguna minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah “untuk meningkatkan pertumbuhan
dan
penggunaan
minyak
sawit
lestari
melalui
kerjasama dalam mata rantai pemasokan dan membuka dialog antara para pengambil keputusannya.” Konferensi Minyak Sawit Lestari yang pertama diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Agustus tahun 2003, yang menghasilkan Pernyataan
Bersama
yang
secara
hukum
tidak
mengikat.
Pernyataan tersebut berisi, antara lain, perlu adanya definisi yang jelas mengenai produksi minyak sawit lestari yang akan ditetapkan melalui penyusunan seperangkat kriteria.
1
Tahap pertama proses penyusunan ini adalah dibuatnya sebuah laporan pada bulan Maret 2004. 1 Laporan ini dibuat oleh sebuah Kelompok
Teknis
Konferensi,
dan
yang
ditetapkan
menetapkan
oleh
kerangka
Panitia
Pelaksana
penyusunan
kriteria
beserta usulan proses penyusunan kriteria tetap. Tahap
yang
kedua
adalah
menyusun
seperangkat
asas
dan
kriteria tetap minyak sawit lestari. Dewan Pelaksana RSPO telah menunjuk
sebuah
Kelompok
Kerja
Kriteria
(CWG)
untuk
mengawasi proses ini dan Kelompok ini terdiri dari para wakil produsen, mata rantai pemasokan, serta kepentingan investor, kepentingan lingkungan hidup, dan kepentingan sosial. Rancangan asas dan kriteria tersebut mencakup aspek-aspek hukum, ekonomi, teknik, lingkungan hidup dan sosial produksi minyak
sawit.
Asas-asas
dan
kriteria
tersebut
dimaksudkan
untuk diberlakukan di seluruh dunia dan menjangkau baik perkebunan yang sudah ada maupun yang baru akan dibuka.
1
Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari: Makalah pembahasan untuk memulai proses penyusunan kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari. Maret 2004. Dapat dilihat di Website RSPO www.sustainable-palmoil.org. 2
Proses penyusunan konsep 2 dirancang untuk memastikan adanya peluang besar penyampaian masukan dari berbagai perseorangan atau organisasi yang berkepentingan. RSPO menganggap perlu agar asas-asas dan kriteria tersebut disusun atas dasar masukan dari berbagai pengambil keputusan. Artinya, setiap pengambil keputusan dapat memberikan masukan untuk asas-asas dan kriteria tersebut. Rancangan
pertama
asas-asas
dan
kriteria
tersebut
terbuka
untuk ditanggapi masyarakat mulai dari tanggal 25 November 2004 hingga 25 Januari 2005. Hal ini diikuti dengan pertemuan kedua CWG tanggal 15 - 18 Februari 2005 di Malaysia. Tujuan pertemuan
tersebut
adalah
melakukan
perbaikan-perbaikan
substansial dalam rangka penyusunan konsep asas, kriteria, dan pedoman kedua, yang mencakup pertimbangan atas tanggapan dari masyarakat yang diterima selama masa konsultasi pertama. RSPO
juga
menyediakan
sinopsis
tanggapan-tanggapan
masyarakat.
2
Proses dan tatacara yang akan ditempuh dalam menyusun kriteria tersebut diuraikan dalam dokumen yang berjudul Process and procedures for the development of international criteria for sustainable palm oil (Proses dan tatacara penyusunan kriteria internasional minyak sawit lestari), yang terdapat dalam website RSPO www.sustainable-palmoil.org.
3
Dokumen ini merupakan hasil pembahasan selama dan sesudah pertemuan kedua CWG, dan merupakan Versi 2 Kriteria Konsep RSPO
Minyak
Sawit
Lestari.
Masyarakat
dapat
tanggapan mereka terhadap dokumen ini hingga
memberi
tanggal 25 Juli
2005.
Jika saudara ingin memberikan masukan untuk proses ini,
kirimkanlah
tanggapan
saudara
ke
alamat
[email protected] atau melalui pos kepada ProForest, South Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, OX1 3HZ Oxford, UK. Batas akhir pemberian tanggapan adalah tanggal 25 Juli 2005.
Versi terakhir kriteria harus jelas dan dapat diterapkan. CWG juga harus memastikan tingkat pengelolaan perkebunan yang berterima tanpa memberikan beban yang tidak perlu atau tidak adil kepada para pengelola perkebunan. Pertemuan ketiga CWG dijadwalkan pada bulan September, dan sasaran
CWG
adalah
merampingkan
Kriteria
RSPO
untuk
diajukan kepada Dewan Pelaksanaan.
4
1.1. Sekilas mengenai dokumen ini Dokumen ini terdiri dari bagian-bagian berikut: •
Bagian 2: Asas-asas dan Kriteria Minyak Sawit Lestari. Bagian ini
berisi
digunakan
rancangan baik
asas-asas
untuk
dan
mendapatkan
kriteria
dan
gambaran
dapat sekilas
mengenai kriteria dan cara kriteria tersebut disusun atau bagi mereka yang ingin memberikan tanggapan secara luas. •
Bagian 3: Pedoman pemenuhan kriteria. Bagian ini berisi pernyataan kembali asas-asas dan kriteria, namun dengan rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria. Pedoman
ini
dapat
digunakan
oleh
memberikan tanggapan-tanggapan
mereka
yang
ingin
rinci mengenai kriteria
tersebut. •
Bagian 4: Masalah-masalah yang menonjol pada CWG. Ini mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup penerapan kriteria, interpretasi dan verifikasi secara nasional.
•
Lampiran 1: Usulan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam asas-asas dan kriteria tersebut.
•
Lampiran 2: Asas-asas dan kriteria sosial utama dari standar dan konvensi internasional, untuk dijadikan referensi.
5
•
Lampiran 3: Usulan indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dilakukan.
1.2. Masalah-Masalah Utama untuk Ditanggapi Lebih Lanjut CWG sangat menyadari adanya sejumlah masalah yang perlu banyak diperbaiki, diantaranya: •
Petani 3 . CWG menganggap penting untuk tidak mengabaikan petani dari produksi minyak kelapa sawit lkyang memenuhi asas-asas dan kriteria, dan kriteria tidak menjadi hambatan bagi para petani yang ingin menerapkan manajemen lestari minyak sawit
dan memasok minyak sawit lestari ke pasar.
Banyak kriteria tidak dapat diberlakukan sepenuhnya kepada para petani, atau akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh para petani, dan sangat penting untuk memastikan agar pedoman penafsiran kriteria atas dasar petani menyinggung masalah ini. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai apa yang sepantasnya diharapkan dari masing-masing petani dan apa
yang
petani
sepantasnya
dalam
rangka
diharapkan
menerapkan
dari program-program
asas-asas
dan
kriteria.
Namun, pedoman untuk para petani belum cukup mendapat perhatian. Ini mungkin karena
beberapa kriteria tertentu
tidak berlaku bagi para petani, atau mungkin perlu untuk
3
Lihat Lampiran 1 mengenai usulan definisi “petani”. 6
menyusun suatu revisi kriteria untuk para petani. Pedoman di bagian 3 memuat sejumlah usulan penafsiran kriteria yang akan diterapkan oleh para petani. Untuk membahas masalah ini,
konsultasi
yang aktif
dengan
organisasi
petani
akan
menjadi tujuan utama selama masa konsultasi masyarakat ini. •
Bagian pedoman. Telah dicapai konsensus pada pertemuan kedua
CWG
mengenai
perlunya
dilakukan
perubahan-
perubahan terhadap sebagian besar asas dan kriteria, yang mencakup masalah-masalah yang menjadi tema sebagian besar tanggapan kebutuhan
masyarakat. umum
Namun
untuk
demikian,
meningkatkan
masih
terdapat
kecermatan
dan
akurasi redaksi pada bagian pedoman. Disamping itu, telah dimuat beberapa usulan untuk diterapkan oleh para petani (lihat atas) dan penafsiran secara nasional (lihat bagian 4). Masalah-masalah rinci
lebih
spesifik
lanjut,
dan
yang
memerlukan
karenanya
sangat
pertimbangan terbuka
untuk
ditanggapi, adalah: Keperluan-keperluan atas dokumen-dokumen tertentu yang harus tersedia untuk masyarakat (kriteria 1.1 dan 1.2); Keperluan-keperluan yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6);
7
Keperluan-keperluan akan indikator-indikator khusus agar dapat dilakukan perbaikan terus-menerus (kriteria 8.1 and Lampiran 3). •
Struktur dokumen kriteria tetap RSPO. Ada dua pilihan utama mengenai struktur dokumen tetap. Pilihan tersebut adalah, satu dokumen tunggal dengan tanggapan pendahuluan, asas-asas, kriteria, pedoman dan lampiran; atau dua dokumen terpisah, satu berisi asas-asas dan kriteria wajib, dan lainnya berisi informasi tambahan
seperti
pedoman,
mungkin
dalam
bentuk
buku
petunjuk atau buku kerja. Kesemua pertimbangan ini akan segera menjadi bagian dari tugastugas utama CWG setelah masa konsultasi umum, dan oleh karena itu diharapkan adanya usulan-usulan mengenai semua masalah ini. 2. Asas-asas dan kriteria minyak sawit lestari Produksi minyak sawit lestari akan tergantung pada kelayakan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang dicapai melalui: Asas 1: Komitmen terhadap keterbukaan Kriteria 1.1
Para produsen (growers) kelapa sawit memberikan informasi lengkap kepada para pengambil keputusan dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, dan secara
8
tepat waktu, agar dapat berperanserta dengan baik dalam pengambilan keputusan. Kriteria 1.2
Dokumen-dokumen manajemen dapat diperoleh oleh masyarakat
umum
kecuali
jika
dilindungi
oleh
kerahasiaan komersial atau jika publikasi informasi tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat. Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Kriteria 2.1
Patuh
terhadap
hukum
dan
peraturan
setempat,
nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Kriteria 2.2
Hak penggunaan lahan jelas dan tidak dalam status sengketa.
Kriteria 2.3
Penggunaan
lahan
untuk
kelapa
sawit
mengganggu hak-hak hukum atau adat lain,
tanpa
persetujuan
sukarela
tidak
pengguna
mereka
yang
diberitahukan sebelumnya.
Asas 3: Perencanaan manajemen untuk mencapai kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang Kriteria 3.1
Produktivitas dan kualitas jangka panjang optimal hasil
panen
dan
produk-produk
dicapai
melalui 9
praktik-praktik
agronomi,
pengolahan
dan
manajemen. Kriteria 3.2
Praktek-praktek produsen dan pabrik pengolah cukup optimal
untuk
mempertahankan
produksi
minyak
sawit yang bermutu tinggi. Asas
4:
Digunakannya
praktik
usaha
yang
baik
oleh
para
produsen dan pabrik pengolah Kriteria 4.1
Tatacara operasi terdokumentasikan dengan baik dan diimpelemtasikan serta dipantau secara taat asas (konsisten).
Kriteria 4.2
Praktek-praktik memungkinkan
mempertahankan, meningkatkan,
dan
jika
kesuburan
tanah
berada pada tingkat yang dapat menjamin hasil yang banyak dan berkelanjutan. Kriteria 4.3
Praktek-praktik
yang
meminimalisasi
dan
mengendalikan erosi serta degradasi tanah. Kriteria 4.4
Praktek-praktik ditujukan pada penjagaan mutu dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.
Kriteria 4.5
Hama, penyakit, gulma, dan spesies pengganggu lain dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan 10
bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar teknik Manajemen Hama Terpadu (IPM). Kriteria 4.6
Bahan kimia (Obat) digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup.
Kriteria 4.7
Aturan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
dilaksanakan. Kriteria 4.8
Semua staf, pekerja, petani dan kontraktor dilatih dengan baik.
Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam serta keanekaragaman hayati. Kriteria 5.1
Dilakukan penilaian mengenai dampak lingkungan kelapa negatif,
sawit dan
yang
ditanam,
hasilnya
baik
positif
dimasukkan
ke
maupun dalam
perencanaan manajemen serta dilaksanakan dalam prosedur operasional. Kriteria 5.2
Membangun pemahaman tentang spesies dan habitat tumbuhan dan hewan yang berada di dalam dan di sekitar areal penanaman.
11
Kriteria 5.3
Rencana
dikembangkan,
diimplementasikan
dan
dipantau untuk menangani keragaman biota di dalam dan di sekitar areal penanaman. Kriteria 5.4
Limbah dimusnahkan, didaur ulang, dimanfaatkan kembali
dan
dibuang
dengan
cara
yang
ramah
lingkungan dan ramah sosial. Kriteria
5.5
Memaksimalkan
efisiensi
penggunaan
energi
dan
penggunaan energi yang terbaharukan. Kriteria 5.6
Menghindari
pembakaran
limbah
mempersiapkan
dan
untuk
memusnahkan
lahan
penanaman
kembali kecuali dalam situasi khusus. Kriteria 5.7
Mengembangkan,
melaksanakan
dan
memantau
rencana pengurangan polusi dan emisi, termasuk gas rumah kaca.
Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan dan perorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolah. 4
4
Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh Asas 6 terdapat dalam Lampiran 2 yang digunakan sebagai rujukan. Ringkasan ini menjadi tambahan pada bagian pedoman. 12
Kriteria 6.1
Menilai dampak sosial, baik positif maupun negatif, dari kelapa sawit yang ditanam dan diolah, dan memasukkan manajemen
hasilnya dan
ke
dalam
perencanaan
dilaksanakan
dalam
yang
dan
tatacara
operasional.
Kriteria 6.2
Terdapat
metoda
terbuka
transparan
untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antara produsen
(growers)
dan/atau
pabrik
pengolah,
masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan. Kriteria 6.3
Terdapat
sistem
terdokumentasi
yang
disepakati
bersama
dan
untuk
menangani
keluhan
dan
ketidaksetujuan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak. Kriteria 6.4
Setiap
negosiasi
mengenai
kompensasi
atas
hilangnya hak hukum atau adat ditangani melalui sebuah
sistem
memungkinkan setempat
dan
yang penduduk
para
terdokumentasi pribumi,
pengambil
yang
masyarakat
keputusan
dapat
13
menyatakan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri. Kriteria 6.5
Majikan memastikan agar upah dan syarat kerja memenuhi paling tidak standar hukum atau standar industri minimum serta cukup untuk memenuhi kebutuhan
dasar
pekerja
dan
memperoleh
penghasilan wajar. Kriteria 6.6
Majikan
menghargai
hak
semua
pekerja
untuk
mendirikan dan ikut dalam serikat pekerja yang mereka pilih dan untuk menentukan posisi tawar (bargain)
mereka
secara
kolektif.
Jika
undang-
undang melarang hak kebebasan berserikat dan menentukan posisi tawar mereka secara kolektif, majikan
memfaslitasi
sarana
berserikat
secara
mandiri dan bebas dan penentuan posisi tawar semua pekerja. Kriteria 6.7
Dilarang
mempekerjakan
anak-anak.
Anak-anak
tidak dihadapkan pada suasana kerja yang berisiko. Anak-anak hanya boleh bekerja pada perkebunan keluarga, dengan pengawasan orang dewasa, dan selama tidak mengganggu program pendidikannya.
14
Kriteria 6.8
Majikan tidak boleh terlibat dalam atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal negara, agama,
cacat
tubuh,
jenis
kelamin,
orientasi
seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik atau usia. Kriteria 6.9
Para produsen dan pabrik pengolahan berhubungan secara baik dan terbuka dengan para petani kecil dan pengusaha setempat.
Kriteria 6.10 Para produsen (growers) dan pabrik pengolahan memberikan sumbangsih terhadap
pembangunan
wilayah jika memungkinkan. Asas 7: Pengembangan
perkebunan
baru
yang
bertanggung jawab Kriteria 7.1
Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang
menyeluruh
dan
melibatkan
semua
pihak
sebelum melakukan penanaman atau operasi baru, atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya
dimasukkan
ke
dalam
perencanaan,
manajemen dan operasi.
15
Kriteria 7.2
Menggunakan informasi survei tanah dan topografi untuk perencanaan lokasi penanaman baru, dan hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.
Kriteria 7.3
Penanaman
baru
sejak
[tanggal
diterapkannya
kriteria RSPO] belum menggantikan hutan primer atau setiap daerah yang mengandung satu atau lebih Nilai-Nilai Tinggi Pelestarian [sisipkan tanggal jika Kriteria RSPO diterapkan]. Kriteria 7.4
Dilarang mengembangkan perkebunan di dataran yang curam, dan/atau di pinggir serta tanah yang rapuh.
Kriteria 7.5
Tidak boleh melakukan penanaman baru di atas tanah rakyat setempat tanpa persetujuan sukarela yang
diberitahukan
sebelumnya,
yang
ditangani
dengan sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para pengambil keputusan mengungkapkan pandanganpandangan
mereka
melalui
lembaga-lembaga
perwakilan mereka sendiri. Kriteria 7.6
Masyarakat setempat diberi kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pengalihan hak yang 16
disepakati,
sesuai
dengan
persetujuan
sukarela
yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan. Kriteria 7.7
Dilarang melakukan pembakaran untuk menyiapkan penanaman baru kecuali dalam situasi khusus.
Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung di bidang kegiatan utama
Kriteria 8.1
Produsen
(grower)
mengkaji
ulang
secara
rutin
memantau
kegiatan-kegiatan
mereka
dan dan
mengembangkan serta melaksanakan program kerja yang
memungkinkan
peningkatan
nyata
dan
sinambung dalam operasi-operasi utama.
17
3.
Usulan Pedoman untuk memenuhi kriteria
Bagian ini berisi rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria. Diakui bahwa pedoman ini masih memerlukan banyak perbaikan baik pada isi maupun tata letaknya. Kami sangat mengharapkan tanggapan dan usulan. Asas 1: Komitmen terhadap transparansi Kriteria Kriteria 1.1
Usulan Pedoman Para produsen
Para produsen harus menanggapi secara konstruktif
(grower) kelapa sawit memberikan
permintaan informasi dari para pengambil keputusan.
informasi lengkap kepada para
Harus dibuat catatan mengenai semua permintaan
pengambil keputusan dalam bahasa
informasi.
dan bentuk yang sesuai, dan secara
Lihat kriteria 1.2 Mengenai keperluan akan dokumentasi
tepat waktu, agar peranserta dalam
yang dapat diperoleh masyarakat.
pengambilan keputusan efektif.
Lihat juga kriteria 6.2 dan 7.3 yang berhubungan dengan konsultasi.
Kriteria 1.2
Dokumen-dokumen
manajemen dapat diperoleh
Dokumen-dokumen yang dapat diperoleh masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada:
18
masyarakat, kecuali jika dilindungi
•
Tatacara operasional (4.1).
oleh kerahasiaan komersial atau
•
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan
jika pengungkapan informasi
sosial (5.1, 6.1, 7.1).
tersebut akan memberi dampak
•
Program keanekaragaman hayati (5.3).
negatif terhadap lingkungan hidup
•
Rincian keluhan (6.3).
dan masyarakat.
•
Tatacara negosiasi (6.4).
•
Program peningkatan secara terus-menerus (8.1).
Contoh informasi komersial yang bersifat rahasia termasuk data keuangan seperti biaya dan pendapatan, serta data-data yang berhubungan dengan pelanggan dan/ atau pemasok Contoh informasi yang jika diungkapkan dapat memberi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat termasuk informasi peka mengenai spesies langka atau tempat suci di lokasi.
Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
19
Kriteria Kriteria 2.1
Usulan Pedoman Patuh pada
hukum
Semua aturan hukum wajib dilaksanakan oleh semua
dan peraturan setempat, nasional dan
produsen dimanapun lokasi mereka dan berapapun skala
internasional yang telah diratifikasi
mereka. Tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berkenaan. Peraturan yang berkenaan termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan mengenai masa pakai lahan dan hak-guna pakai, tenaga kerja, praktek pertanian (misalnya penggunaan anti hama), lingkungan hidup (misalnya undang-undang satwa yang dilindungi, undang-undang polusi, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan). Peraturan yang berkenaan juga termasuk undang-undang yang dibuat sesuai dengan kewajiban negara terhadap hukum atau konvensi internasional (misalnya Konvensi mengenai Keragaman Hayati, CBD). Sistem yang digunakan untuk memahami dan melaksanakan hukum harus sesuai dengan skala organisasi. Pada umumnya diharapkan agar para produsen besar mempunyai sistem dokumentasi yang baik, termasuk informasi tertulis mengenai persyaratan hukum, mekanisme untuk memastikan agar peraturan-peraturan hukum tersebut 20
dilaksanakan dan setiap perubahannya diketahui. Untuk para produsen kecil, yang menjadi perhatian adalah agar para produsen memiliki cukup pengetahuan mengenai persyaratan hukum utama dan melaksanakannya. Untuk interprestasi setempat, semua peraturan yang berkenaan harus diidentifikasi, dan terutama persyaratan yang penting. Di beberapa negara produsen terdapat kontradiksi dan inkonsistensi antara peraturan-peraturan sehingga yang tidak memungkinkan dipatuhinya peraturan hukum secara penuh. Harus ada pedoman mengenai cara para manajer mengatasi hal ini. Kriteria 2.2
Hak untuk
Hak para produsen atas lahan yang digunakan harus jelas.
menggunakan lahan dapat dibuktikan
Hal ini harus ditunjukkan dengan bukti kepemilikan atau
dan tidak dalam status sengketa
hak pakai, seperti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau bukti sewa yang sah, riwayat jangka waktu penggunaan lahan dan penggunaan lahan sebenarnya secara sah. Jika terjadi perselisihan, mungkin juga diperlukan informasi tambahan sebagai bukti perolehan hak secara sah dan kompensasi wajar kepada pemilik dan pengguna sebelumnya. 21
Tidak boleh terdapat sengketa lahan yang berat, kecuali persyaratan proses penyelesaian sengketa yang berlaku sudah dipenuhi (kriteria 6.3 dan 6.4). Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi setiap hak adat penggunaan lahan atau perselisihan yang mungkin berkaitan. Kriteria 2.3
Penggunaan lahan
Jika kemungkinan terdapat hak lain, produsen harus
untuk kelapa sawit tidak mengganggu
menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah diketahui dan
hak hukum dan adat para pengguna
tidak terancam atau berkurang. Kriteria ini harus
lain, tanpa persetujuan sukarela
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kriteria 6.4.
mereka sebelumnya.
Kriteria ini memungkinkan dilakukannya penjualan dan diadakannya kesepakatan untuk memberikan kompensasi kepada para pengguna lahan sebelumnya karena hilangnya keuntungan dan/atau lepasnya hak. Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi, setiap situasi yang umum dihadapi. Lihat definisi hak adat (lihat ‘ Usulan definisi’ dalam Lampiran 1).
22
Asas 3: Perencanaan pengelolaan yang bertujuan mencapai kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang.
Kriteria Kriteria 3.1
Usulan Pedoman Produktivitas dan
Dokumen perencanaan manajemen harus konsisten
kualitas jangka panjang optimal
dengan optimalisasi jangka panjang produktivitas dan
hasil perkebunan dan produk-
kualitas produk. Optimalisasi produktivitas termasuk
produk dicapai melalui praktik
perkembangan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana
agronomi, pengolahan dan
yang disyaratkan kiteria RSPO.
manajemen.
Jika telah diketahui bahwa rentabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan langsung mereka, para manajer harus mampu menunjukkan perhatian mereka terhadap kelayakan ekonomi dan finansial melalui perencanaan pengeloaan jangka panjang. Praktek-praktek untuk mencapai produktivitas jangka panjang harus termasuk hal-hal berikut ini: •
Bibit harus bermutu tinggi, dan dibeli dari sumber terpercaya. Produsen harus harus mencatat nama
23
pemasok, nomor batch dan tingkat perkecambahan, serta rincian mengenai setiap persilangan jika dipasok oleh penjual. •
Pengelolaan pembibitan harus termasuk pelaksanaan program Penanganan Hama Terpadu (IPM), penggunaan air yang berwawasan lingkungan (termasuk perlindungan terhadap sumber air yang digunakan untuk irigasi dan menghindari polusi) serta mencegah polusi atau degradasi tanah. Hindari penggunaan humus dari hutan atau area vegetasi alam lain dalam pembibitan.
Para produsen harus memiliki sebuah sistem peningkatan praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknikteknik baru. Untuk program petani, pimpinan program diharapkan dapat memberi para anggotanya informasi mengenai peningkatan-peningkatan yang signifikan. Kriteria 3.2
Produsen dan
Persyaratan pasar mengenai kualitas harus dipenuhi
pabrik pengolah mempertahankan
dengan:
produksi minyak sawit bermutu
•
tinggi secara cukup optimal.
Pengiriman buah secara cepat untuk menekan penurunan mutu. 24
•
Meminimalisasi zat pencemar dan residu.
•
Operasi penggilingan/pengolahan yang tepat.
•
Penyimpanan dan penanganan yang tepat.
Asas 4: Pengunaan praktik terbaik tepat guna oleh para produsen dan pabrik pengolah Kriteria Kriteria 4.1
Usulan Pedoman Tatacara operasi
Tatacara yang didokumentasikan harus mencakup semua
didokumentasikan dengan baik &
kegiatan yang dijelaskan dalam kriteria 4.2 – 4.8. Para
dilaksanakan serta dipantau
produsen harus memiliki mekanisme untuk memeriksa
secara konsisten
konsistensi pelaksanaan tatacara. Harus ada catatan mengenai hasil-hasil yang terukur jika perlu, untuk menunjukkan peningkatan sinambung. Lihat kriteria 8.1. Untuk interprestasi setempat, aturan nasional mengenai praktik atau Praktik Manajemen Terbaik (BMP) harus dijadikan acuan. Untuk petani perseorangan, praktik kerja harus konsisten dengan tatacara terdokumentasi yang disediakan oleh 25
Kriteria
Usulan Pedoman pelanggan atau organisasi petani. Pemantauan dan pembuatan catatan akan lebih diutamakan lagi.
Kriteria 4.2 Praktek
Kesuburan jangka-panjang akan tergantung pada
mempertahankan, dan jika
pemeliharaan struktur tanah, kandungan organik, status
memungkinkan meningkatkan,
zat hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Hal ini dapat
kesuburan tanah pada tingkat
termasuk praktek-praktek berikut:
yang dapat menjamin diperolehnya
•
Memelihara kandungan organik tanah jangka panjang;
hasil yang banyak dan
•
Meminimalisasi masa kegundulan tanah;
berkelanjutan.
•
Pengeringan atau pemecahan;
•
Meminimalisasi pembakaran (lihat kriteria 5.6 dan 7.7)
•
Mengawasi pemadatan tanah;
•
Mengatur pH tanah;
•
Mengatur salinitas tanah;
•
Mengembalikan zat hara ke tanah (tandan kosong, limbah, lumpur batang pohon);
•
Memperbaiki Nitrogen dengan kacang-kacangan;
•
Menentukan kebutuhan pupuk atas dasar analisis tanah dan daun, perhitungan eksperimentasi lapangan
26
Kriteria
Usulan Pedoman dan daur ulang elemen. Dosis tidak boleh berlebihan. Para petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan bahwa semua teknik tersebut telah dijalankan. Interprestasi setempat harus mengidentifikasi teknikteknik yang tepat guna.
Kriteria 4.3 Praktek-praktek
Harus ditempuh teknik-teknik untuk menekan erosi
penekanan dan pengendalian erosi
tanah. Hal ini dapat termasuk praktek-praktek seperti:
dan penurunan mutu tanah.
•
Perencanaan dan pelaksanaan pembersihan lahan untuk mempekecil erosi (misalnya, dengan melakukan penanaman di bagian bawah atau membatasi ukuran masing-masing blok tanam jika memungkinkan).
•
Memastikan adanya cukup tanaman penutup dan menghindari penyemprotan hebrisida yang berlebihan.
•
Melakukan praktek-praktek irigasi yang dirancang dan dilaksanakan untuk menekan erosi.
•
Mengatasi erosi jika perlu, yang termasuk pembuatan teras jika memungkinkan. 27
Kriteria
Usulan Pedoman •
Merancang-bangun dan memelihara jalan dengan baik.
•
Menghindari penanaman di bidang yang curam atau tanah yang amat mudah tererosi.
•
Mempertahankan wilayah tepian curam untuk menekan erosi pinggiran sungai.
•
Setelah menebang pohon-pohon lama, sisa-sisa tanaman yang masih ada di tempat dengan risiko risiko erosi penting untuk dipertahankan atau tanaman penutup atau tanaman rotasi harus ditanam. Dilarang membakar untuk menghilangkan sisa tanaman (lihat kriteria 5.6).
Para petani harus dapat menunjukkan bahwa mereka memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk menekan erosi tanah dan bahwa teknik-teknik tersebut sedang dilaksanakan. Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman nasional, dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik pengelolaan serta teknik-teknik yang sesuai untuk memelihara kualitas tanah di lokasi setempat, termasuk 28
Kriteria
Usulan Pedoman pedoman mengenai jenis tanah, dan setiap ambang kinerja yang tepat, seperti kemiringan maksimum yang dapat diterima untuk penanaman.
Kriteria 4.4 Praktek-praktek
Para produsen harus memahami pengaruh-pengaruh
bertujuan untuk menjaga kualitas
penggunaan air oleh mereka dan pengaruh-pengaruh
dan ketersediaan air permukaan
kegiatan mereka pada sumber daya air setempat. Praktek-
dan air tanah
praktek tersebut dapat termasuk: •
Penggunaan rencana pengelolaan air, dengan mengingat efisiensi penggunaan dan keterbaharuan sumbersumber air.
•
Memastikan agar penggunaan air tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketersediaan air tersebut bagi para pemakai di bagian hilir.
•
Perlindungan aliran air, tanah sawah dan rawa, yang termasuk menjaga wilayah penopang tepian tebing di sepanjang badan air.
•
Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah melalui aliran permukaan tanah, zat hara atau bahanbahan kimia, atau sebagai akibat pembuangan limbah 29
Kriteria
Usulan Pedoman secara tidak tepat. •
Penanganan limbah pabrik secara tepat dan pemantauan rutin terhadap kualitas limbah, yang harus memenuhi peraturan nasional.
Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman nasional atau praktek-praktek terbaik dan jika memungkinkan ambang batas kinerja persyaratan seperti ukuran dan lokasi jalur tepian tebing atau tingkat aliran permukaan maksimum yang dapat diterima. Kriteria 4.5 Hama, penyakit,
Para produsen harus menerapkan teknik-teknik IPM yang
rumput, dan spesies pengganggu
diakui, dengan memasukkan metoda-metoda budi daya,
lain ditangani secara efektif dan
biologis, mekanis atau fisik untuk menekan penggunaan
penggunaan bahan kimia
bahan kimia:
dioptimalkan dengan
•
menggunakan teknik Pengelolaan Hama Terpadu (IPM).
Harus ada program untuk memantau hama dan penyakit.
•
Penanganan hama tanpa bahan kimia harus lebih diutamakan dampak penangangan hama dengan menggunakan bahan kimia. Perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit, dan rumput harus dilakukan 30
Kriteria
Usulan Pedoman dengan menggunakan pestisida yang tepat seminimum mungkin. Spesies hewan yang secara sah dilindungi yang mungkin mematikan atau merusak kelapa sawit harus ditangani dengan cara yang tidak merusak (misalnya pagar beraliran listrik, pengusiran, suara keras, dan lain-lain). •
Penggunaan bahan kimia dibenarkan. Harus dilakukan upaya-upaya untuk memilih pestisida dengan kadar racun rendah. Harus dibuat catatan mengenai penggunaan pestisida (meliputi bahan aktif yang digunakan, area yang ditangani, jumlah yang digunakan per hektar dan jumlah penyemprotan), sebagai dasar untuk merencanakan pengurangan penggunaan bahan kimia.
•
Harus digunakan produk-produk khusus untuk hama, rumput atau penyakit sasaran dan dengan dampak minimal terhadap spesies non-sasaran jika ada. Rotasi pestisida harus dilakukan jika memungkinkan untuk menghindari terjadinya kekebalan. 31
Kriteria
Usulan Pedoman Interprestasi setempat harus memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Praktek-praktek yang paling tepat guna untuk sebuah negara tertentu, dan jika perlu, mengenai Praktek-praktek yang tepat guna untuk produksi skala kecil.
Kriteria 4.6
Bahan kimia
Penggunaan bahan kimia harus diatur dengan tepat
harus digunakan dengan cara yang
melalui Praktek-praktek yang tepat guna yang harus
tidak membahayakan kesehatan
mencakup:
atau lingkungan hidup.
•
Pemilihan pestisida dengan memperhatikan risiko terhadap lingkungan hidup dan kesehatan. Hal ini harus termasuk penggunaan anggaran untuk masalah keracunan, daftar “tidak boleh digunakan” dan/atau cara lain untuk menekan kemungkinan timbulnya dampak.
•
Harus ada rencana pengurangan penggunaan pestisida jika memungkinkan, dan memantau penggunaan dan dampak-dampak sebenarnya. Rencana ini harus memusatkan perhatian pada pengurangan dan/atau penghapusan penggunaan bahan kimia atas dasar 32
Kriteria
Usulan Pedoman parameter seperti tingkat persistensi, kadar racun atau biomagnifikasi. •
Mengembangkan metoda-metoda penggunaan, penanganan, pelatihan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan dan pembuangan yang tepat guna demi tercapainya praktek yang aman. Bahan kimia hanya boleh digunakan oleh orang yang memenuhi syarat yang telah mendapat pelatihan yang sesuai dan harus selalu digunakan sesuai dengan label produk. Harus tersedia dan digunakan peralatan pengaman. Lihat juga kriteria 4.7 mengenai keselamatan dan kesehatan.
•
Harus dilakukan upaya-upaya untuk menggunakan pestisida dengan metoda yang dapat menekan risiko dan dampak. Harus diambil tindakan pencegahan khusus jika pestisida disemprotkan dari udara agar pestisida tidak terbang ke badan air (sumber mata air, sungai, dan lain-lain), vegetasi alami, pemukiman penduduk dan lahan lain.
•
Para produsen (kecuali petani perseorangan) dan/atau 33
Kriteria
Usulan Pedoman pemasok harus mampu menunjukkan hasil uji residu. •
Limbah harus dibuang dengan benar, atas dasar program khusus pengelolaan bahan kimia (pestisida) yang benar-benar dipahami oleh para pekerja dan manajer. Lihat juga kriteria 5.4 mengenai pembuangan limbah.
Interprestasi setempat harus mempertimbangkan: peraturan resmi mengenai penggunaan pestisida, daftar agrokimia yang dilarang, residu agrokimia yang harus diuji, dan tingkat residu yang tepat, serta praktek penanganan terbaik penggunaan pestisida atau sumbersumber informasi mengenai semua hal ini. Kriteria 4.7
Persyaratan
Para produsen dan pabrik pengolah harus memastikan
Kesehatan dan keselamatan kerja
agar tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang
dilaksanakan.
mereka jalankan aman dan tidak mengandung risiko terhadap kesehatan. Mereka harus memastikan agar zatzat dan bahan-bahan kimia, fisik, dan biologis yang mereka gunakan tidak mengandung risiko terhadap kesehatan jika digunakan secara benar. Harus diciptakan 34
Kriteria
Usulan Pedoman sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua pekerja baik pegawai perkebunan maupun kontraktor. Hal ini termasuk: •
Kebijakan kesehatan dan keselamatan, yang dilaksanakan dan dipantau.
•
Semua operasi yang mengandung risiko masalah kesehatan dan keselamatan telah dinilai dan telah dibuat dan dilaksanakan tatacara penanganan masalahmasalah yang teridentifikasi tersebut. Semua tindakan pencegahan yang menyertai produk harus diperhatikan dengan baik dan diterapkan kepada para pekerja.
•
Semua pekerja yang terlibat dalam operasi telah cukup terlatih dengan Praktek-praktek kerja aman (lihat juga kriteria 4.8). Harus cukup tersedia perlengkapan pelindung untuk para pekerja di tempat kerja mereka untuk mengatasi semua operasi yang mengandung risiko, seperti penggunaan pestisida, pembukaan lahan, pemanenan dan jika digunakan, pembakaran.
•
Menyimpan semua bahan kimia di tempat yang aman 35
Kriteria
Usulan Pedoman dan terkunci, yang dapat mencegah tumpahan secara tidak sengaja. Harus ada catatan persediaan bahan kimia di tempat penyimpanan dan diperbaharui jika bahan tersebut digunakan. Semua wadah bahan kimia harus dibuang dengan benar dan tidak digunakan untuk tujuan lain (lihat kriteria 5.4). •
Harus terdapat tatacara penanggulangan kecelakaan serta keadaan darurat dan petunjuk harus dapat dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Tatacara penanggulangan kecelakaan harus tersedia dalam bahasa angkatan kerja. Para pekerja yang diberi pelatihan P3K harus berada di lapangan maupun lokasi operasi lain dan harus tersedia perlengkapan P3K di tempat kerja. Harus dibuat catatan mengenai semua kecelakaan yang harus dikaji ulang secara berkala. Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan.
Untuk petani perseorangan, dapat dilakukan pendekatan yang lebih informal dalam pembuatan dokumentasi dan 36
Kriteria
Usulan Pedoman catatan, asalkan praktek-praktek kerja untuk semua pekerja aman. Untuk Interprestasi setempat, harus diidentifikasi dan digunakan semua peraturan hukum bersamaan dengan setiap pedoman setempat atau nasional mengenai praktek kerja yang aman dalam bidang pertanian. Penting juga untuk mengidentifikasi apa yang merupakan operasi yang berbahaya dalam wacana setempat.
Kriteria 4.8
Semua staf,
Para produsen dan pabrik pengolah harus memberikan
pekerja, petani dan kontraktor
pelatihan kepada semua staff, pekerja dan kontraktor agar
dilatih dengan baik
mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tatacara yang telah dibuat, dan sesuai dengan asas-asas dan kriteria. Perusahaan yang besar harus memiliki program pelatihan resmi yang meliputi penilaian rutin mengenai kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program. Harus ada catatan pelatihan untuk masing-masing pekerja. Para pekerja yang bekerja pada lahan petani juga memerlukan cukup pelatihan dan keterampilan dan hal ini 37
Kriteria
Usulan Pedoman dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan oleh produsen dan pabrik pengolah yang membeli buah dari mereka, oleh organisasi petani, atau bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain. Untuk petani, tidak diperlukan catatan pelatihan namun setiap orang yang bekerja di perkebunan harus cukup mendapat pelatihan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk keperluan setempat, harus diidentifikasi kualifikasi pelatihan kerja yang tepat guna.
Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam serta keanekaragaman hayati Kriteria Kriteria 5.1
Usulan Pedoman Dilakukan
Penilaian dampak terhadap lingkungan hidup dapat
penilaian mengenai dampak positif
beragam mulai dari Analisis Dampak Lingkungan
maupun negatif kelapa sawit
(ANDAL) mandiri melalui penilaian internal formal yang
38
Kriteria
Usulan Pedoman
terhadap lingkungan hidup dan
dilakukan oleh produsen, hingga penilaian relatif
hasilnya dimasukkan ke dalam
mengenai dampak-dampak yang mungkin timbul yang
perencanaan pengelolaan serta
diadakan oleh petani. Tingkat formalitas dan
dilaksanakan dalam tatacara
kemandirian yang tepat bergantung pada peraturan
operasional.
hukum, ukuran operasi dan wacana setempat. Penilaian tersebut di atas harus mencakup dampak terhadap tanah, air, udara, keragaman hayati dan orang, baik di dalam maupun di luar lokasi. Jika aktivitas, teknik-teknik atau operasi dapat berubah dari waktu ke waktu, penilaian atas dampak-dampaknya perlu diperbaharui seperlunya. Kemungkinan dampak terhadap lingkungan hidup yang akan termasuk kegiatan-kegiatan seperti: •
membangun jalan baru, pabrik pengolahan atau prasarana lain.
•
membuat sistem pembuangan saluan air hujan atau irigasi.
•
penanaman kembali atau perluasan areal penanaman.
•
pembuangan limbah pabrik 39
Kriteria
Usulan Pedoman Jika hasil analisis dampak lingkungan mengharuskan adanya perubahan Praktek-praktek yang ada, untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif parah, harus disusun jadwal perubahan. Untuk program petani, pimpinan program bertanggung jawab untuk melakukan analisis dampak lingkungan dan merencanakan dan bekerja sesuai dengan hasilhasilnya. Para petani perseorangan tidak diminta untuk melakukan analisis formal dampak lingkungan (kecuali ditentukan demikian oleh peraturan hukum) namun harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kemungkinan dampak negatif aktivitas-aktivitas mereka dan teknik-teknik pengurangan dampak yang tepat guna. Interprestasi setempat harus mempertimbangkan setiap persyaratan hukum nasional beserta setiap masalah lain yang tidak ditetapkan undang-undang namun tidak kalah pentingnya.
Kriteria 5.2
Memahami spesies
Untuk menganalisis dampak-dampak lingkungan 40
Kriteria
Usulan Pedoman
dan habitat tumbuhan dan hewan
(kriteria 5.1) dan menyusun rencana pengelolaan
yang berada di dalam dan di sekitar
keanekaragaman hayati (kriteria 5.3), harus ada
areal yang ditanami
sejumlah informasi dasar. Informasi tersebut harus merupakan kesatuan yang meliputi baik areal perkebunan itu sendiri maupun pertimbangan rona lingkungan yang lebih luas (seperti daerah suaka margasatwa): •
Adanya areal-areal yang dilindungi dapat banyak terkena pengaruh dari produsen atau pabrik pengolahan.
•
Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan hukum, status kependudukan dan peraturan habitat spesies-spesies yang langka, terancam, hampir punah dan endemis, yang dapat secara signifikan terkena dampak dari produsen atau pabrik pengolahan.
•
Identifikasi atas habitat dan ekosistem langka, dan terancam yang dapat secara signifikan terkena dampak dari produsen atau pabrik pengolahan. 41
Kriteria
Usulan Pedoman Pengumpulan informasi ini harus termasuk pemeriksaan catatan biologi yang ada, dan konsultasi dengan departemen pemerintah yang terkait serta LSM yang berkepentingan jika perlu. Sesuai dengan jumlah informasi yang tersedia, mungkin diperlukan sejumlah kerja lapangan tambahan dengan menggunakan teknikteknik seperti analisis keragaman hayati secara cepat. Produsen atau pabrik pengolahan mungkin perlu bantuan tenaga ahli. Sumber-sumber informasi yang tepat guna termasuk data tentang spesies terancam dari pemerintah maupun sumber internasional (’daftar data merah’), peraturan perlindungan margasatwa nasional, pihak yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah dan spesies-spesies yang dilindungi, atau LSM yang terkait. Untuk petani perseorangan, pemahaman mendasar mengenai setiap masalah pelestarian, spesies, atau habitat setempat sudah memadai. Untuk interprestasi setempat, setiap informasi berkaitan yang ada seperti data spesies umum, penelitian dari 42
Kriteria
Usulan Pedoman areal perkebunan dan ‘daftar merah’ spesies langka setempat maupun nasional, harus dijadikan rujukan.
Kriteria 5.3
Rencana
Harus dibuat perencanaan dari informasi yang
penanganan keragaman hayati di
dikumpulkan (kriteria 5.2), dan harus:
dalam dan di sekitar areal yang
•
dipastikan agar setiap peraturan hukum yang
ditanami dikembangkan,
berhubungan dengan perlindungan terhadap setiap
dilaksanakan dan dipantau.
bagian vegetasi alami atau perlindungan dan pengelolaan spesies yang terdaftar dalam peraturan nasional dan setempat telah dipenuhi. •
memastikan langkah-langkah pencegahan kerusakan atau penurunan mutu habitat, termasuk perlindungan terhadap wilayah tepian tebing, lereng curam, potongan tanaman alami, penyisihan wilayah konservasi/wilayah cadangan dan wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi.
•
mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan habitat, terutama wilayah marjinal seperti daerah tepian tebing, koridor yang menghubungkan daerah vegetasi alami, perluasan area vegetasi alamiah yang 43
Kriteria
Usulan Pedoman ada atau area-area yang sebelumnya ditanami namun kemudian diketahui tidak sesuai (misalnya lereng yang curam) dan lokasi-lokasi lain yang tidak produktif (misalnya dataran rendah basah, tanah ujung atau daerah yang tanahnya tidak sehat) •
mempertimbangkan perlunya mengendalikan setiap perburuan, pemancingan, atau kegiatan pengumpulan secara liar atau tidak tepat; dan menyusun langkahlangkah yang bertanggung jawab untuk mengatasi konflik antara manusia dan margasatwa (misalnya serangan gajah).
Untuk petani perseorangan, adanya rencana lisan tidak resmi mungkin sudah memadai. Interprestasi setempat harus mengindentifikasi setiap indikator relevan dan ambang batas kinerja, seperti apakah harus ada proporsi minimum kepemilikan lahan yang harus dikelola untuk keperluan keanekaragaman hayati. Kriteria 5.4
Limbah dikurangi,
Langkah-langkah untuk menekan limbah harus 44
Kriteria
Usulan Pedoman
didaur ulang, di manfaatkan kembali
mencakup:
dan dibuang dengan cara yang
•
Identifikasi sumber-sumber limbah dan polusi.
ramah lingkungan dan ramah sosial.
•
peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya (misalnya, mencapai efisiensi ekstraksi yang tinggi untuk mengurangi minyak dalam EFB (tandan kosong dan limbah cair) dan daur-ulang limbah sebagai zat hara (misalnya EFB) atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak).
•
Pembuangan bahan kimia berbahaya beserta wadahnya secara tepat guna. Sisa wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang ramah lingkungan dan ramah sosial (misalnya dikembalikan kepada penjual atau dicuci menggunakan metode tiga kali pembilasan), sehingga tidak membawa risiko pencemaran terhadap sumber air atau terhadap kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan pada kemasan pabrik harus dipatuhi.
Untuk para petani pendekatan yang dilakukan dapat 45
Kriteria
Usulan Pedoman lebih tidak resmi sepanjang hasilnya dapat diterima. Interprestasi setempat dapat mencakup, jika perlu: rincian mengenai setiap undang-undang atau kebijakan nasional yang berkenaan, daftar limbah yang harus diperhatikan, setiap cara pembuangan yang tidak dibenarkan (misalnya limbah yang belum diolah tidak boleh langsung dibuang ke badan air), pedoman praktek terbaik yang ada mengenai daur ulang dan penggunaan ulang zat hara, pengelolaan kolam limbah, peningkatan efisiensi ekstraksi pabrik pengolahan dan cara pembuangan limbah yang tepat guna, serta setiap cara yang tepat guna untuk zat hara dalam EFB dan mengembalikan limbah kepada petani dari pabrik yang mengolah buah mereka.
Kriteria 5.5
Memaksimalkan
Produsen dan pabrik pengolahan harus menilai energi
efisiensi penggunaan energi dan
yang digunakan untuk operasi mereka dan efisiensi
menggunakan energi yang
energi pada operasi mereka. Harus diidentifikasi
terbaharukan.
langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan
sumber-sumber energi 46
Kriteria
Usulan Pedoman yang terbaharui jika memungkinkan (misalnya sabut dan batok kelapa).
Kriteria 5.6
Dilarang melakukan
Api hanya boleh digunakan jika hasil analisis
pembakaran untuk memusnahkan
menunjukkan bahwa api adalah pilihan yang paling
limbah dan membuka lahan untuk
efektif dan paling sedikit menimbulkan kerusakan
penanaman kembali kecuali dalam
lingkungan untuk menekan risiko penyebaran hama dan
keadaan khusus.
penyakit, serta dengan bukti bahwa cara pembakaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman untuk pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tidak ada pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain. Para petani telah menunjukkan bahwa kecil kemungkinan api yang mereka gunakan akan menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali, sehingga boleh menggunakan api sepanjang selalu waspada terhadap keselamatan. Mungkin diperlukan program penyuluhan/pelatihan bagi para petani.
Kriteria 5.7
Rencana untuk
mengurangi polusi dan emisi,
Harus dilakukan analisis atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polusi, termasuk emisi gas, 47
Kriteria
Usulan Pedoman
termasuk gas rumah kaca dapat
partikulat/emisi jelaga dan limbah cair. Rencana untuk
dikembangkan, dilaksanakan dan
mengurangi polusi dan emisi harus dikembangkan dan
dipantau.
dilaksanakan dan perkembangan pelaksanaan rencana ini harus dipantau secara rutin.
Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab atas semua pekerja dan perseorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan 5 . Usulan Pedoman
Kriteria Kriteria 6.1
Dilakukan analisis
Analisis mengenai dampak sosial dapat dilakukan oleh
mengenai dampak sosial, baik
tenaga ahli mandiri atau secara internal oleh produsen
positif maupun negatif, dari
sesuai dengan keadaan. Tingkat formalitas dan
penanaman kelapa sawit dan
kemandirian yang tepat akan bergantung pada
pengolahan sawit dan hasilnya
peraturan hukum, ukuran operasi dan wacana setempat.
dimasukkan ke dalam perencanaan
Analisis ini harus cukup untuk memastikan agar semua
Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh Asas 6 termasuk di dalam Lampiran-lampiran, untuk keperluan rujukan. Ringkasan ini menjadi pelengkap bagian pedoman. 5
48
Kriteria
Usulan Pedoman
pengelolaan serta dilaksanakan
dampak sebenarnya dan potensial (baik positif maupun
dalam tatacara operasional.
negatif) telah teridentifikasi. Analisis ini termasuk cukup dipertimbangkannya dampak-dampak terhadap hak adat atau tradisional masyarakat setempat dan penduduk asli, jika ada (lihat juga kriteria 2.3 dan 6.4). Jika aktivitas, teknik atau operasi berubah dari waktu ke waktu, analisis dampak perlu diperbaharui sebagaimana diperlukan. Jika hasil analisis dampak menunjukkan perubahan pada praktek yang ada untuk mengurangi atau menurunkan dampak negatif yang berat, perlu disusun jadwal perubahan. Karena dampak sosial biasanya bergantung pada kondisi sosial, keperluan nasional harus mengidentifikasi masalah-masalah penting, dan metodologi-metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilhasilnya. Jika perkebunan memiliki program produsen luar, dampak program tersebut dan implikasi cara 49
Usulan Pedoman
Kriteria
pengelolaannya harus mendapat perhatian khusus. Petani perseorangan tidak perlu melakukan analisis dampak sosial secara resmi. Kriteria 6.2
Terdapat metoda
Praktek-praktek komunikasi dan konsultasi harus
yang terbuka dan transparan untuk
mencakup:
melakukan komunikasi dan
•
konsultasi antara produsen dan/atau pabrik pengolahan,
terdokumentasi. •
masyarakat setempat dan pihakpihak lain yang terkait atau berkepentingan
Tatacara konsultasi dan komunikasi yang Seorang manajer yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ini.
•
Pembuatan daftar para pengambil keputusan, catatan mengenai semua komunikasi dan catatan mengenai langkah-langkah yang diambil sebagai reaksi terhadap masukan dari para pengambil keputusan.
Keputusan bahwa produsen atau pabrik pengolahan harus membuat perencanaan yang jelas, agar masyarakat setempat dan para pihak lain yang berkepentingan memahami tujuan komunikasi dan/atau konsultasi.
50
Kriteria
Usulan Pedoman Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang terkait atau berkepentingan. Harus dipertimbangkan penggunaan mekanisme setempat yang sudah ada. Harus dipertimbangkan keberadaan/formasi forum para pengambil keputusan dari berbagai instansi. Komunikasi juga harus memperhatikan akses yang berbeda terhadap informasi mengenai wanita dibandingkan dengan pria, kepala desa dibandingkan dengan pekerja harian, kelompok masyarakat yang baru dan yang lama, dan berbagai kelompok suku bangsa yang berbeda. Interprestasi lokal harus mempertimbangkan masalahmasalah seperti jenjang konsultasi yang tepat guna dan jenis organisasi atau perseorangan yang harus dilibatkan. Pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat yang tidak berpihak, LSM, atau pemerintah (atau gabungan dari ketiganya) harus menjembatani program dan masyarakat 51
Usulan Pedoman
Kriteria
petani, dan pihak-pihak lain jika perlu, dalam komunikasi ini. Kriteria ini tidak berlaku pada petani perseorangan. Kriteria 6.3
Terdapat sistem
Dasar dari sistem yang terdokumentasi adalah untuk
yang disepakati bersama dan
menyelesaikan perselisihan secara berhasilguna, tepat
terdokumentasi untuk menangani
waktu dan tepat guna. Proses untuk menyelesaikan
komplain dan keluhan, yang
perselisihan maupun hasil-hasilnya harus
dilaksanakan dan diterima oleh
didokumentasikan. Sistem ini harus terbuka bagi setiap
semua pihak.
pengambil keputusan. Komplain dapat ditangani melalui mekanisme seperti Komisi Konsultasi Gabungan (JCC). Keluhan mungkin berasal dari dalam (para pekerja) atau dari luar. Perusahaan atau asosiasi bertanggung jawab atas program petani. Petani perseorangan tidak perlu memiliki sistem yang terdokumentasi, namun harus mampu menunjukkan bahwa mereka bereaksi secara konstruktif terhadap setiap masalah atau komplain.
Kriteria 6.4
Setiap negosiasi
Kriteria ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya
52
Kriteria
Usulan Pedoman
mengenai kompensasi atas
dengan Kriteria 2.3.
hilangnya hak hukum dan adat
Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi serta dinilai dan
ditangani melalui sebuah sistem
dibuat sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang
yang terdokumentasi yang
berhak mendapat kompensasi. Dibuat dan dilaksanakan
memungkinkan penduduk pribumi,
sebuah sistem penghitungan dan distribusi kompensasi
masyarakat setempat dan pengambil
yang wajar. Sistem ini harus memperhatikan perbedaan
keputusan lain mengungkapkan
jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak,
pandangan mereka melalui lembaga
kepemilikan dan akses terhadap tanah; perbedaan
perwakilian mereka sendiri.
antara transmigran dan penduduk yang tinggal lebih lama; perbedaan antara bukti kepemilikan tanah resmi dan bukti kepemilikan tanah secara adat. Proses dan hasil setiap klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.
Kriteria 6.5
Majikan memastikan
Para pekerja dan kontraktor harus dibayar sesuai
agar upah dan kondisi kerja
dengan undang-undang dan peraturan nasional (dan
memenuhi paling tidak standar
kesepakatan bersama antara pekerja dan majikan, lihat
hukum atau standar industri
kriteria 6.6), dan/atau jika tidak ada peraturan
minimum serta cukup untuk
nasional, sesuai dengan standar minimum industri.
53
Kriteria
Usulan Pedoman
memenuhi kebutuhan dasar pekerja
Undang-undang tenaga kerja, kesepakatan serikat
dan memberikan penghasilan yang
pekerja atau kontrak kerja perseorangan yang mengatur
wajar.
upah dan persyaratan kerja (misalnya jam kerja, potongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan di muka, dan lainlain) harus dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh para pekerja atau diterangkan secara jelas kepada mereka oleh pegawai senior perusahaan. Para pekerja harus memiliki akses ke air minum dan MCK terpisah. Produsen dan pabrik pengolahan harus menyediakan fasilitas perumahan, pengobatan, pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai dengan standar nasional atau lebih, jika tidak ada fasilitas umum (tidak berlaku pada petani). Untuk interprestasi setempat, harus ditentukan tingkat kinerja seperti gaji dan kondisi minimum yang berlaku, bersama dengan cara penilaiannya.
Kriteria 6.6
Majikan menghargai Hak para pekerja dan kontraktor untuk membentuk 54
Kriteria
Usulan Pedoman
hak semua pekerja untuk berserikat
serikat dan menentukan posisi tawar secara kolektif
dan menentukan posisi tawar
dengan atasan mereka harus dihargai, sesuai dengan
(bargain) secara kolektif. Jika hak
konvensi 87 dan 98 Organisasi Buruh Internasional.
kebebasan untuk berserikat dan
Undang-undang tenaga kerja dan persetujuan serikat
menentukan posisi tawar secara
pekerja, atau jika keduanya tidak ada, kontrak
kolektif dilarang oleh undang-
perseorangan yang merinci masalah upah dan kondisi
undang, majikan memfasilitasi
lain dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh para
sarana paralel untuk perserikatan
pekerja atau diterangkan secara jelas kepada mereka
mandiri dan bebas dan posisi tawar
oleh seorang pegawai senior perusahaan.
untuk seluruh pekerja. Kriteria 6.7
Dilarang
Para produsen dan pabrik pengolahan harus
mempekerjakan anak-anak. Anak-
menetapkan dengan jelas batas usia kerja minimum,
anak tidak boleh dipekerjakan pada
sekaligus jam kerjanya. Hanya pekerja di atas usia lulus
suasana kerja yang berbahaya.
sekolah di negara yang bersangkutan atau paling tidak
Anak-anak hanya boleh bekerja di
berusia 15 tahun, yang boleh dipekerjakan, dengan
perkebunan keluarga, dengan
perkecualian seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
pengawasan orang dewasa, dan
di perkebunan keluarga. Usia minimum pekerja tidak
selama tidak mengganggu program
boleh kurang dari yang ditetapkan dalam peraturan
55
Kriteria
Usulan Pedoman
pendidikannya.
nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan pekerja anak-anak jika dibenarkan oleh peraturan nasional.
Kriteria 6.8
Majikan tidak boleh
Para produsen dan pabrik pengolahan harus menjamin
terlibat atau mendukung
kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi semua
diskriminasi berdasarkan ras,
pekerja dan kontraktor. Hal ini mencakup perlakuan
kasta, asal negara, agama, cacat,
terhadap pekerja migran.
jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik atau usia. Kriteria 6.9
Para produsen dan
Para produsen dan pabrik pengolahan harus membuat
pabrik pengolahan berhubungan
dokumentasi tatacara pengambilan keputusan dan
secara baik dan terbuka dengan
penentuan harga yang tepat dan adil baik untuk FFB
para petani dan pengusaha
maupun sarana produksi.
setempat.
Para produsen dan pabrik pengolahan harus memastikan agar kedua belah pihak memahami perjanjian kontrak di antara mereka, dan bahwa kontrak tersebut adil, sah, dan transparan. Pembayaran yang telah disepakati harus diberikan
56
Usulan Pedoman
Kriteria
secara tepat waktu. Jika pabrik pengolahan menginginkan agar para petani mengubah praktik kerja mereka agar memenuhi kriteria RSPO, mereka harus memberikan pembayaran di muka kepada FFB agar para petani dapat mengatasi setiap kenaikan biaya yang terjadi karena praktek kerja baru. Transaksi dengan para petani harus memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan seperti transportasi ke lokasi pabrik pengolahan dan akses ke penyimpanan, keluwesan penentuan kelas barang dan ketidakmerataan kualitas, dan mencerminkan keinginan mereka untuk mandiri secara finansial serta tidak terikat hutang pada pelanggan. Kriteria 6.10
Para produsen dan
Sumbangsih terhadap pembangunan daerah harus
pabrik pengolahan memberikan
didasarkan pada hasil konsultasi dengan masyarakat
sumbangsih untuk pembangunan
setempat. Lihat juga kriteria 6.2. Konsultasi tersebut
daerah setempat jika
harus dilandasi asas transparansi, keterbukaan dan
memungkinkan.
partisipasi, serta harus mendorong masyarakat untuk
57
Usulan Pedoman
Kriteria
mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita. Jika para calon pekerja memiliki kualitas yang sama rata, harus diberikan prioritas kepada anggota masyarakat setempat. Interprestasi setempat harus memperhatikan parameterparameter atau ambang batas khusus seperti penggunaan barang dan jasa setempat dan dalam negeri jika memungkinkan, persentase tertentu dari laba perkebunan harus digunakan untuk proyek pembangunan sosial, atau kuota minimum untuk pekerja lokal.
Asas 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab
Kriteria Kriteria 7.1
USULAN PEDOMAN Dilakukan analisis
dampak sosial dan lingkungan hidup
Lihat juga kriteria 5.1 dan 6.1. Kemungkinan dampak semua kegiatan utama yang 58
Kriteria
USULAN PEDOMAN
secara komprehensif dan partisipatif
diajukan harus diuji sebelum dikembangkan. Analisis
sebelum membangun perkebunan atau
tersebut paling tidak termasuk:
mengadakan operasi baru, atau
•
Analisis mengenai dampak semua kegiatan utama
memperluas perkebunan yang sudah
yang direncanakan, yang termasuk penanaman,
ada, dan hasilnya dimasukkan ke
operasi pabrik, jalan, dan prasarana lain.
dalam perencanaan, pengelolaan dan
•
operasi
Analisis, termasuk konsultasi dengan pengambil keputusan, mengenai Nilai Konservasi Tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin rusak atau turun mutunya oleh perkebunan;
•
Analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan dampak terhadap ekosistem alami yang berdekatan dengan lahan yang dikembangkan, termasuk apakah pengembangan atau keperluan akan menambah tekanan terhadap ekosistem alami yang berdekatan;
•
Identifikasi terhadap anak-anak sungai dan analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan dampak terhadap kondisi hidrologi karena pengembangan yang direncanakan. Harus 59
Kriteria
USULAN PEDOMAN direncanakan dan diambil langkah-langkah untuk menjaga kuantitas dan kualitas sumber air; •
Informasi survei tanah datar dan topografi termasuk identifikasi terhadap tanah marjinal dan tanah rapuh, areal yang rawan erosi dan lereng yang tidak sesuai untuk penanaman. Harus direncanakan langkah-langkah untuk menekan erosi melalui penggunaan mesin-mesin berat secara benar, membuat teras lereng, konstruksi jalan yang tepat guna, pengadaan tanaman penutup, perlindungan tepian sungai, dan lainlain ;
•
Analisis jenis tanah yang akan digunakan (hutan, hutan bukaan, lahan kosong).
•
Analisis kepemilikan atau akses hak guna atas lahan (siapa yang menggunakan lahan secara sah, atau memiliki klaim kepemilikan atau akses atas lahan sekarang atau di kemudian hari).
•
Analisis mengenai pola tata guna tanah yang 60
Kriteria
USULAN PEDOMAN sekarang berlaku. •
Analisis mengenai kemungkinan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar karena penanaman, termasuk analisis mengenai berbagai dampak terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat adat, migran dan penduduk lama.
Harus disusun dan dilaksanakan rencana dan operasi lapangan untuk menindaklanjuti hasil-hasil analisis. Satu hal yang mungkin dihasilkan dari proses analisis adalah agar pembangunan dihentikan, karena besarnya kemungkinan dampak. Jika pembangunan termasuk produsen luar, dampak program dan implikasi cara pengelolaannya harus mendapat perhatian khusus. Untuk program petani, pimpinan program harus melakukannya. Hal ini tidak berlaku pada petani perseorangan. Interprestasi nasional harus mempertimbangkan penetapan ambang batas minimum ukuran 61
Kriteria
USULAN PEDOMAN perkebunan, misalnya 50 hektar atau lebih yang memerlukan SEIA. Pertimbangkan pendataan dampak sosial yang tidak dapat diterima (misalnya, pengungsian, hilangnya ketahanan pangan masyarakat setempat, dan lain-lain).
Kriteria 7.2
Menggunakan
Survei tanah harus memadai untuk menentukan
informasi survei tanah dan topografi
kesesuaian lahan untuk pengembangan kelapa sawit
untuk merencanakan lokasi
selama beberapa kali rotasi. Peta kesesuaian tanah
pengembangan perkebunan baru, dan
atau survei tanah harus sesuai dengan skala operasi
hasilnya dimasukkan ke dalam
dan harus mencakup informasi mengenai jenis tanah,
perencanaan dan operasi.
topografi, kedalaman akar, ketersediaan air, kekerasan tanah, kesuburan dan ketahanan tanah dalam jangka panjang. Tanah yang tidak sesuai untuk perkebunan (misalnya, tanah yang dangkal atau bergaram) atau yang memerlukankan penangangan khusus (misalnya, tanah ultra basa) harus diidentifikasi. Informasi ini harus digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan lain-lain. Informasi topografi menjadi pedoman perencanaan 62
Kriteria
USULAN PEDOMAN saluran pembuangan air hujan dan irigasi, jalan dan prasarana lain. Menganalisa kesesuaian tanah juga penting untuk tatacara skala kecil, terutama jika banyak yang beroperasi di sebuah lokasi tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh organisasi petani atau pabrik yang membeli FFB dari petani perseorangan. Interprestasi setempat harus menyebutkan peraturan daerah atau nasional mengenai praktek atau pedoman lain yang harus dipatuhi; atau menentukan apa yang merupakan ‘praktik terbaik’ dalam wacana setempat dan nasional. Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang diatur dalam 7.1.
Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak
Ini berlaku pada hutan dan jenis vegetasi lain. Hal ini
[tanggal penggunaan Kriteria RSPO]
berlaku terlepas dari setiap perubahan kepemilikan
tidak menggantikan hutan primer atau
tanah atau pengelolaan perkebunan yang terjadi setelah tanggal ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin 63
Kriteria
USULAN PEDOMAN
setiap daerah yang memiliki satu atau
hanya terdapat pada sebagian kepemilikan tanah,
lebih Nilai Konservasi Tinggi [sisipkan
dan dalam hal ini perkebunan baru dapat
tanggal jika Kriteria RSPO digunakan]
direncanakan agar HCV dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Proses analisis HCV memerlukan pelatihan dan keterampilan yang tepat guna, dan harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat setempat, terutama untuk mengidentifikasi HCV sosial. Meskipun pengembangan yang direncanakan mungkin sejalan dengan perencanaan tingkat rona lingkungan badan/instansi nasional dan setempat, peraturan untuk melindungi HCV sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi. Pengembangan harus secara aktif diusahakan dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya terdegradasi. Pengembangan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan karena digunakannya tanah pertanian yang ada di suatu daerah. Ketentuan setempat harus mengacu pada definisi 64
Kriteria
USULAN PEDOMAN nasional yang ada mengenai HCV atau rencana konservasi/penggunaan lahan yang setara atau mempertimbangkan cara bagaimana produsen dan tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Ini mungkin memerlukan kerjasama dengan badan-badan lain. Aktivitas ini harus dipadukan dengan SEIA yang diatur dalam 7.1. Lihat ‘usulan definisi’ dalam Lampiran 1.
Kriteria 7.4
Dilarang
Tanah marjinal dan rapuh, termasuk tanah yang
mengembangkan perkebunan di atas
terlalu curam atau tanah gembut, harus diidentifikasi
lahan yang curam, dan/atau di tanah
sebelum diubah menjadi perkebunan. Penanaman di
marjinal serta tanah rapuh.
daerah tanah gambut yang luas dengan kedalaman > 3 m dan tanah rapuh lain harus dihindari. Jika diusulkan untuk dilakukan penanaman dalam jumlah kecil di atas tanah rapuh dan tanah marjinal, harus disusun dan dilaksanakan rencana perlindungan tanah-tanah tersebut tanpa menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya, 65
Kriteria
USULAN PEDOMAN hidrologis) atau mempertinggi risiko (misalnya, risiko kebakaran) di daerah di luar perkebunan. Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEA yang disyaratkan dalam 7.1. Interprestasi nasional harus mempertimbangkan untuk memasukkan pengawasan dan ambang batas khusus, seperti batas kemiringan, pendataan jenis tanah yang tidak boleh ditanami (khususnya tanah gambut), proporsi areal perkebunan yang dapat berupa tanah marjinal atau tanah rapuh, dan/atau definisi-definisi mengenai “ekstensif”, “marjinal” dan “rapuh”.
Kriteria 7.5 Jangan membuka
Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
perkebunan baru di atas tanah
disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 2.2, 2.3,
masyarakat setempat tanpa
6.2, 6.4 dan 7.6.
persetujuan sukarela mereka yang
Jika perkebunan baru dianggap layak, rencana dan
telah diberitahukan sebelumnya,
operasi harus melindungi tempat-tempat suci. Harus
ditangani secara tertulis agar
dibuat kesepakatan dengan masyarakat setempat
penduduk pribumi, masyarakat
tanpa paksaan atau tekanan. 66
Kriteria
USULAN PEDOMAN
setempat dan para pengambil keputusan lain dapat mengungkapkan pandangan-pandangan mereka melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri. Kriteria 7.6
Masyarakat setempat
Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
diberi kompensasi atas setiap
disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 6.4.
pengambilalihan lahan dan pelepasan
Persyaratan ini termasuk dengan penduduk pribumi.
hak yang disepakati, sesuai dengan
Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi dan dinilai.
persetujuan sukarela yang
Dibuat sistem identifikasi orang yang berhak
diberitahukan sebelumnya dan
menerima kompensasi. Dibuat sistem perhitungan
kesepakatan yang telah dirundingkan.
dan distribusi kompensasi yang wajar. Masyarakat yang kehilangan hak dan akses terhadap lahan karena perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan pengembangan perkebunan. Proses dan hasil setiap klaim akan kompensasi harus didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.
Kriteria 7.7
Dilarang membuka
perkebunan baru dengan membakar
Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang disyaratkan dalam 7.1. 67
Kriteria
USULAN PEDOMAN
tanaman kecuali dalam keadaan
Cara pembaharuan hanya boleh digunakan jika
khusus.
analisis menunjukkan bahwa hal tersebut adalah cara yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan untuk menekan risiko penyebaran hama berat dan penyakit, dan dengan bukti bahwa pembakaran dapat dikendalikan dengan baik. Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tanpa pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain.
Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung dalam bidang kegiatan utama Kriteria Kriteria 8.1
Usulan Pedoman Secara rutin produsen
Rencana kerja peningkatan sinambung harus
memantau dan mengkaji ulang
didasarkan pada pertimbangan mengenai dampak-
kegiatan-kegiatan mereka dan
dampak sosial dan lingkungan utama dan peluang-
menyusun serta melaksanakan
peluang bagi produsen/pabrik pengolahan, serta harus
rencana kerja yang memungkinkan
mencakup serangkaian parameter yang terdapat dalam asas-asas dan kriteria ini. Paling tidak harus termasuk 68
peningkatan besar dan sinambung
namun tidak terbatas pada:
pada operasi-operasi utama.
•
Kesuburan tanah (kriteria 4.2)
•
Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)
•
Pengolahan limbah (kriteria 5.4)
•
Penggunaan energi (kriteria 5.5)
•
Polusi dan emisi (kriteria 5.7)
Lampiran 3 berisi daftar rujukan indikator potensial pengukuran berdasarkan masing-masing asas sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja.
69
4.
Masalah-Masalah
menonjol
yang
harus
dipertimbangkan oleh CWG 4.1. Ruang lingkup penerapan kriteria RSPO Kriteria ini menyangkut produksi minyak sawit secara berkelanjutan.
Namun
dinyatakan
dalam
pertemuan
pertama CWG bahwa salah satu tujuan RSPO adalah menyusun sawit
kriteria
secara
bagaimana
‘produksi
dan
berkelanjutan’.
kriteria
ini
penggunaan Pertanyaan
diterapkan
dalam
minyak
mengenai
mata
rantai
minyak
sawit.
pemasokan belum sepenuhnya terjawab. Semua
kriteria
berlaku
pada
produsen
Sebagian kriteria juga berlaku pada pabrik pengolahan. Telah diterima secara umum bahwa jika pabrik pengolahan juga
milik
produsen,
semua
kriteria
yang
berkenaan
tersebut berlaku. Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek terpisah untuk mencari
pilihan
untuk
menghubungkan
penggunaan
minyak sawit dengan perkebunan yang dikelola sesuai dengan kriteria tersebut. Namun, perlu ditegaskan sampai berapa jauh kriteria juga harus diberlakukan pada fasilitas pengolahan
yang
merupakan
bagian
dari
mata
rantai
pasokan minyak sawit berkelanjutan, tetapi berada di luar wilayah penanaman.
4.2. Interpretasi nasional mengenai kriteria RSPO Kriteria RSPO bersifat internasional dan karenanya harus dapat diterapkan pada semua perkebunan kelapa sawit di manapun
di
seluruh
dunia.
Untuk
sebagian
kriteria,
terdapat sedikit perbedaan pada cara pelaksanaannya. Untuk kriteria yang lain mungkin terdapat perbedaan besar karena faktor-faktor hukum, geografis atau sosial-ekonomi yang berbeda di masing-masing negara. Untuk kriteria yang disebutkan terakhir, perlu disusun pedoman atau indikator-indikator rinci pada tingkat nasional. Untuk itu, dibutuhkan
beberapa
bentuk
interpretasi
nasional
mengenai kriteria RSPO. Beberapa usulan untuk keperluan interpretasi nasional mengenai
kriteria
telah
dimuat
dalam
bagian
konsep
pedoman dalam dokumen ini. Tanggapan-tanggapan atas konsep tersebut sangat diharapkan. Namun, kemungkinan kerangka
penafsiran
merupakan
masalah
nasional yang
atas
mendasar,
Kriteria dan
RSPO
memerlukan
pertimbangan khusus lebih lanjut. Mengembangkan interpretasi nasional Hal
ini
sangat
penting
jika
potensi
untuk
membuat
pernyataan yang berkaitan dengan kriteria RSPO. Jika pabrik pengolah dan pemakai akhir mulai meminta minyak 71
sawit dari perkebunan yang melaksanakan kritera RSPO, timbul
kebutuhan
menunjukkan
akan
kepatuhan
suatu terhadap
mekanisme kriteria
untuk
dan
untuk
mengatur klaim/pernyataan (lihat 4.3 di bawah). Agar jelas dan kemudian dapat memeriksa kepatuhan, harus ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesesuaian memadai; interpretasi nasional mengenai kriteria; dalam hal
ini
indikator-indikator
dan/atau
pedoman
rinci,
menjadi sangat penting. Proses
interpretasi
mencerminkan
nasional
proses
harus
yang
sedapat dijalankan
mungkin untuk
pengembangan kriteria di tingkat internasional, namun dengan harapan agar proses interpretasi nasional akan jauh lebih singkat dan lebih hemat biaya. Interpretasi sementara Bukan mustahil jika di sebagian negara ada perusahaanperusahaan
yang
mulai
berkeinginan
kuat
untuk
menggunakan kriteria RSPO sebelum interpretasi lengkap nasional selesai. Untuk ini, perusahaan harus membuat interpretasi sementara mengenai kriteria RSPO sebagai pedoman penggunaan lokal.
Keuntungan-keuntungan pendekatan ini adalah: 72
•
Perusahaan-perusahaan
yang
beroperasi
di
negara-
negera dengan proses interpretasi nasional lambat tidak akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan di negaranegara yang telah merampingkan interpretasi nasional. •
Pelaksanaan dini memberikan pengalaman praktis yang kemudian dapat disumbangkan ke proses interpretasi nasional.
Kekurangan-kekurangannya adalah: •
Mungkin terlibat
timbul dalam
kontroversi
mengenai
siapa
yang
penyusunan
pedoman
lokal
dan
interpretasi yang mereka kembangkan. Pengakuan atau pengawasa RSPO Untuk melakukan pengawasan menyeluruh atas kualitas setiap
perangkat
interpretasi beberapa
resmi bentuk
kriteria
yang
kriteria
RSPO,
pengesahan
dinyatakan mungkin
atau
sebagai
diperlukan
pengakuan
atas
interpretasi nasional dan bahkan pedoman lokal oleh RSPO melalui CWG atau penerusnya. Ini adalah praktek umum pada perangkat kriteria internasional lain dan melibatkan penyusunan dan penggunaan tatacara yang digunakan untuk menguji setiap interpretasi untuk memastikan agar:
73
•
Proses penyusunan memenuhi semua persyaratan dalam bentuk
partisipasi,
konsultasi
dan
pengambilan
keputusan. •
Kandungan kriteria nasional sesuai dengan keseluruhan kriteria internasional RSPO.
CWG (Kelompok Kerja Kriteria) harus memutuskan apakah pengakuan
demikian
diperlukan
dan,
jika
diperlukan,
bagaimana cara melaksanakannya. 4.3. Verifikasi
pemenuhan
kriteria
RSPO
dan
pengawasan pernyataan (klaim). CWG telah mengindikasikan bahwa klaim (pernyataan) publik yang berkaitan dengan pemenuhan Kriteria RSPO mengenai minyak sawit lestari tidak dapat disampaikan sebelum Dewan Pelaksana RSPO menerbitkan secara resmi peraturan
penggunaan
kriteria
tersebut.
Diperlukan
pedoman mengenai hal-hal berikut ini: •
Bagaimana
pemeriksaan
pemenuhan
asas-asas
dan
kriteria akan dilakukan; •
Mekanisme yang memungkinkan untuk mengkaitkan perkebunan dengan produk;
•
Penggunaan
klaim
(pernyataan)
publik
yang
menyangkut pemenuhan kriteria;
74
Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek tersendiri untuk
melihat
penggunaan dikelola
minyak
sesuai
rinciannya.
pilihan-pilihan sawit
dengan
Berikut
ini
untuk
dengan
kriteria. diuraikan
mengkaitkan
perkebunan RSPO secara
yang
menyediakan garis
besar
rekomendasi mengenai verifikasi dan klaim (pernyataan) publik. Dapat
dibayangkan
bahwa
jika
Kriteria
RSPO
telah
rampung, kriteria tersebut akan dilaksanakan secara luas dan para pengolah serta pengguna akhir minyak sawit akan mulai memilih ‘Minyak Kelapa Sawit RSPO’. Namun, untuk memastikan setiap minyak yang dibeli dan dijual sebagai ‘Minyak Sawit RSPO’ benar-benar berasal dari perkebunan yang melaksanakan Kriteria RSPO, diperlukan suatu mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan kriteria tersebut dan mengawasi setiap klaim (pernyataan) yang dibuat. Ada tiga kemungkinan pendekatan pemeriksaan (verifikasi), yang kesemuanya telah umum digunakan di dunia industri dan kesemuanya potensial untuk digunakan untuk meneliti bahwa kriteria RSPO dilaksanakan di suatu perkebunan tertentu:
75
Verifikasi
pihak
pertama:
ini
adalah
verifikasi
yang
dilakukan oleh produsen sendiri. Pendekatan ini umum digunakan dalam audit internal sebagai bagian dari sistem pengelolaan
perusahaan
itu
sendiri,
dan
merupakan
pernyataan standar seperti ISO 9000 dan ISO 14001. Namun, pendekatan dianggap tidak cukup menjadi dasar untuk membuat klaim (pernyataan) eksternal karena tidak adanya
konfirmasi
yang
tidak
memihak
bahwa
klaim
(pernyataan) yang dibuat tersebut akurat. Oleh karena itu, sementara semua anggota penghasil dan simpatisan
RSPO
harus
didorong
untuk
melakukan
verifikasi internal mengenai pemenuhan kriteria RSPO yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa mereka telah bekerja
dengan
baik,
direkomendasikan
agar
hal
ini
menjadi dasar untuk membuat setiap klaim (pernyataan) eksternal. Verifikasi
pihak
menggambarkan
kedua:
verifikasi
ini
digunakan
pemenuhan
untuk
kriteria
jika
dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan produsen
seperti
pelanggan
atau
wakil
pelanggan.
Ini
adalah bentuk verifikasi yang sangat penting dan berguna, dan umum digunakan di dunia industri agar pembeli dapat menegaskan bahwa persyaratan mereka –atas kualitas, 76
keamanan, perlindungan lingkungan hidup atau hal lain– telah
terpenuhi.
Jenis
pendekatan
seperti
ini
sangat
berguna dalam hubungan bisnis ke bisnis antara dua organisasi. Namun, karena organisasi yang melakukan verifikasi
tidak
sepenuhnya
bebas,
setiap
klaim
(pernyataan) publik yang didasarkan pada verifikasi seperti ini mungkin kurang memiliki kredibilitas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar opsi ini disediakan untuk hubungan bisnis ke bisnis antara dua perusahaan namun tidak digunakan untuk melakukan verifikasi yang berkaitan dengan klaim (pernyataan) publik. Verifikasi
pihak
ketiga:
jenis
verifikasi
pemenuhan
kriteria seperti ini dilakukan oleh seseorang atau badan yang tidak berpihak baik dari pihak produsen maupun pelanggan dan karenanya dianggap paling dapat dipercaya untuk menjadi dasar klaim (pernyataan) publik. Ini karena orang atau badan yang melakukan verifikasi, jika tidak berpihak,
tidak
memiliki
kepentingan
terhadap
hasil
tertentu dan karenanya paling mungkin untuk memberikan laporan yang akurat mengenai situasi sebenarnya. Direkomendasikan agar semua klaim (pernyataan) publik mengenai pada
pemenuhan
verifikasi
pihak
kriteria ketiga.
RSPO
harus
Namun,
didasarkan
CWG
harus 77
mempertimbangkan bagaimana proses verifikasi ini akan diatur. Jika verifikasi pihak ketiga digunakan sebagai dasar untuk klaim (pernyataan) utama mengenai Kriteria RSPO, ada tiga cara untuk menangani masalah ini. •
Pendekatan
pertama
adalah
agar
CWG
atau
penggantinya dapat menyusun persyaratan rinci bagi pihak ketiga yang melakukan verifikasi sekaligus sebuah mekanisme
untuk
memastikan
agar
pihak
yang
melakukan verifikasi telah memenuhi persyaratan ini. Pendekatan ini juga memungkinkan RSPO untuk tetap mengawasi
kriteria,
dan
untuk
mengembangkan
penggunaannya dengan cara yang sesuai bagi anggota
dan
pendukung
Konferensi.
para
Pendekatan
membuat lebih mudah untuk mengawasi biaya
sistem
yang digunakan. Namun, untuk membuat pendekatan ini menjadi tepat dan dapat diandaalkan diperlukan banyak upaya yang tidak boleh dianggap ringan. •
Alternatif lain adalah penyusunan program sertifikasi yang diakui. Sertifikasi tidak berpihak digunakan secara global untuk melaksanakan serangkaian standar yang mencakup kualitas, keamanan, spesifikasi teknik dan sistem pengelolaan seperti ISO 9001. Sertifikasi tidak berpihak
tersebut
menjawab
semua
masalah
yang 78
muncul mengenai verifikasi pihak ketiga dan memiliki tingkat pengakuan dan kredibilitas yang tinggi. Namun, mungkin
akan
dipertahankan
mahal
dan
untuk
dilaksanakan
dikembangkan, oleh
pihak
yang
memadukan
dua
melakukan verifikasi dan relatif tidak luwes. •
Ketiga,
mungkin
pendekatan akreditasi
saja
tersebut dari
luar
di
untuk atas,
sebagai
dengan
menggunakan
komponen
pengesahan
RSPO. Verifikasi
memberikan
dasar
pembuatan
klaim
(pernyataan) telah dipenuhinya kriteria RSPO. CWG juga harus
mempertimbangkan
apa
yang
dapat
dikomunikasikan dan bagaimana caranya. Hal ini penting demi kredibilitas jangka panjang kriteria RSPO sehingga pernyataan yang berkaitan dengan pemenuhan kriteria cukup terawasi, untuk memastikan agar kriteria tersebut akurat dan dapat diverifikasi. Standar internasional ISO 14020 menyangkut masalah klaim (pernyataan) tentang lingkungan hidup, dan menyatakan bahwa semua klaim (pernyataan)
harus
‘melalui komunikasi informasi yang
dapat diverifikasi dan akurat, yang tidak menyesatkan . . . ‘’.
79
Klaim
(pernyataan)
dapat
diawasi
dengan
seperangkat
aturan sederhana, aturan praktek, dan/atau pedoman, yang dikaitkan dengan proses verifikasi. Masalah-masalah yang diatur harus mencakup: korespondensi bisnis ke bisnis
dan
dokumentasi
penjualan
yang
dinyatakan
memenuhi kriteria, penggunaan klaim (pernyataan) offproduct
(dalam
bahan-bahan
promosi)
atau
on-product
(berhubungan dengan verifikasi mata rantai pasokan), dan penggunaan logo-logo yang spesifik dan/atau pernyataan yang disetujui.
80
Lampiran 1: Usulan definisi Hak adat: Hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis 6 . Analisis
Dampak
Lingkungan:
sebuah
proses
memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau
serangkaian
tindakan
terhadap
lingkungan
hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Hutan Nilai Konservasi Tinggi: Hutan harus menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi: •
HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesiesspesies yang terancam kepunahan).
------------------6 Harap diperhatikan bahwa “hak adat” belum menjadi difenisi resmi. Misalnya hak adat bersifat dinamis dan luwes (untuk mengatasi kekeringan, migrasi, kolonialisme, dan lain-lain) dan amat beragam antara masing-masing masyarakat. CWG harus membahas masalah ini secara rinci.
•
HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami.
•
HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah.
•
HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami dasar
dalam
keadaan
kritis
(misalnya
perlindungan
daerah aliran sungai, pengendalian erosi). •
HCV5.
Areal
hutan
yang
penting
untuk
memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan). •
HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut.
(Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net) Standar
ISO:
Standarisasi
Standar
yang
disusun
Internasional
oleh
Organisasi
(ISO:
lihat
http://www.iso.ch/iso).
83
Vegetasi alami: Areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik
utama
dan
elemen
kunci
ekosistem
asli
seperti kompleksitas, struktur dan keragaman. Perkebunan: dengan
Lahan
penggunaan
yang
ditanami
kelapa
terkait
seperti
lahan
sawit
dan
prasarana
(misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi. Hutan Primer: Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem
asli
seperti
kompleksitas,
struktur,
dan
keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Restorasi: Mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami. Petani: para petani yang menanam kelapa sawit, kadangkadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian,
yang
sebagian
besar
pekerjanya
adalah
anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama
mata
pencaharian
dan
luas
tanaman
kelapa
sawitnya biasanya di bawah 50 hektar. Pengambil Keputusan: Perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-
84
kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaruh yang tidak semestinya: Tekanan dari pihak ketiga
yang
memiliki
bentuk
kekuasaan
tertentu
agar
seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani. Hak Pakai: Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan
yang
dapat
diperoleh
dari
masyarakat
adat,
kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki
hak
akses.
Hak-hak
ini
dapat
membatasi
penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.
85
Lampiran 2: Pedoman mengenai beberapa standar utama internasional, sebagai rujukan tambahan kriteria sosial Disampaikan
oleh
Forest
Peoples
Programme
dan
Sawitwatch Asas Pengambil-
Standar Internasional Konvensi ILO
alihan lahan
169 (1989)
yang adil
mengenai
Ketentuan Utama Pasal 13-19
Ringkasan Perlindungan menghormati dan melindungi hak atas tanah dan sumber
Masyarakat
daya alam yang
Pribumi dan
dimanfaatkan dan
Adat
digunakan secara tradisional; penghargaan terhadap peninggalan adat; larangan pemindahan paksa; kompensasi atas kehilangan dan kerugian.
Konvensi PBB
Pasal 10c
Melindungi
dan
mengenai
mendorong
Keragaman
penggunaan
Hayati (1992)
sumber
sumber-
daya
sesuai
hayati dengan
praktek-praktek tradisional. Perwakilan
Konvensi ILO
dan Peran
169 (1989)
melalui
serta
mengenai
lembaga
perwakilan
masyarakat
Masyarakat
mereka;
konsultasi
pribumi dan
Pribumi dan
untuk
adat secara
Adat
kesepakatan
atau
persetujuan;
hak
adil Appendix 2
Pasal 6-9
Mewakili diri sendiri lembaga-
mencapai
Asas
Standar Internasional
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan untuk memutuskan prioritas
sendiri,
mempertahankan adat
sendiri
dan
menyelesai-kan pelanggaranpelanggaran dengan
sesuai
hukum
(sejalan
adat
dengan
asasi
hak
manusia
internasional). Konvensi
Komisi
Persetujuan
mengenai
CERD PBB,
yang
Penghapusan
Komisi PBB
sebelumnya mengenai
Segala
untuk Hak-
keputusan-keputusan
Bentuk
hak Sosial,
yang
Diskriminasi
Budaya dan
mempengaruhi
Ras,
Ekonomi,
masyarakat pribumi.
Perjanjian
Komisi
(Standar
Internasional
antar
diterima
mengenai
Negara
umum
sebagai
Hak-hak
Benua
standar
‘praktik
Ekonomi,
Amerika
terbaik’
untuk Hak
Sosial
dan
Budaya, Sistem
Hak
sukarela
diberitahukan
mungkin
ini
telah secara
oleh
badan-
badan
dunia
seperti
Asasi
Komisi
Dunia
Manusia 7
Bendungan,
untuk Review
Asasi
Industri
Manusia
Dewan Pekerja Hutan,
antar
UNDP,
Negara
Benua
Ekstraktif, CBD,
IUCN
dan WWF).
Amerika
7
Larangan
Konvensi
kerja paksa
29
ILO
Pasal 5
(1930)
Untuk jelasnya lihat www.forestpeoples.org
Appendix 2
Tidak untuk
ada
konsesi
perusahaan
Asas
Standar Internasional Kerja Paksa
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan terlibat dalam segala bentuk kerja paksa
Konvensi 105
ILO
Pasal 1
(1957)
Larangan menggunakan
Penghapusan
segala
bentuk kerja paksa
Kerja Paksa Perlindungan
Konvensi
anak
138
ILO
Pasal 1-3
(1973)
Penghapusan pekerja anak-anak
Usia
definisi
Minimum
minimum
dan
usia
kerja
nasional
tidak kurang dari 1518 tahun (bergantung pada pekerjaan). Konvensi 182
ILO
Pasal 1-7
(1999)
Penghapusan perbudakan
anak,
Bentuk
perbudakan
karena
Terburuk
hutang,
Mempekerja-
dan perburuan untuk
kan Anak
prostitusi; yang
penjualan metoda
sesuai
untuk
memantau
dan
menegakkan pemberlakuannya. Kebebasan
Konvensi
Berserikat
87
dan Posisi
ILO
Kebebasan
untuk
bergabung
dengan
Kebebasan
organisasi,
federasi
Tawar
Berserikat
dan konfederasi yang
Kolektif
dan
dipilih;
Perlindungan
anggaran
terhadap Hak
aturan-aturan
untuk
dipilih secara bebas;
Berorganisasi
langkah-langkah
(1984)
Pasal 2-11
untuk
dengan dasar
yang
melindungi
hak berorganisasi Appendix 2
dan
untuk
Asas
Standar Internasional Konvensi ILO
Ketentuan Utama Pasal 1-4
Ringkasan Perlindungan Perlindungan
98 (1949) Hak
terhadap
untuk
anti-serikat
Berorganisasi
dan
dan Posisi
untuk
Tawar
serikat pekerja; cara
Kolektif
untuk
negosiasi
sukarela
mengenai
tindakan pekerja
langkah-langkah menguasai
ketentuan dan syarat pekerjaan
melalui
kesepakatan bersama Konvensi ILO
Pasal 2-3
Hak-hak
penyewa,
141 (1975)
buruh tani dan petani
Organisasi
untuk
berorganisasi;
Pekerja
bebas
dari
Pedesaan
tangan dan paksaan.
campur
Tidak Ada
Konvensi ILO
Diskriminasi
100 (1951)
antara bagi laki-laki
dan
Persamaan
dan perempuan atas
Persamaan
Upah
pekerjaan yang sama.
Pasal 1-3
Persamaan
upah
Upah Konvensi ILO
Pasal 1-2
Persamaan
111 (1958)
kesempatan
Diskriminasi
perlakuan
(Pekerjaan
hubungannya dengan
dan Jabatan)
pekerjaan jabatan;
dan dalam dan
tidak
diskriminasi dasar kulit,
atas
ras, jenis
ada warna
kelamin,
agama, faham politik, asal
negara
atau
status sosial. Penggunaan
Konvensi ILO
Buruh Migran
97 (1949)
Appendix 2
Pasal 1-9
Pemberian
informasi;
tidak
hambatan
ada
Asas secara Adil
Standar Internasional Migrasi untuk
Ketentuan Utama
mencari kerja
Ringkasan Perlindungan untuk bepergian; pemberian
fasilitas
kesehatan;
non-
diskriminasi
dalam
pekerjaan, akomodasi,
jaminan
sosial
dan
pengupahan; ada
tidak
pemulangan
paksa pekerja migran yang sah; pengiriman uang
tabungan
ke
negara asal pekerja. Konvensi ILO
Pasal 1-12
Menghargai hak asasi
143 (1975)
manusia;
Pekerja
perlindungan
Migran
terhadap
(Ketentuan-
migran
ketentuan
tindakan yang kejam;
tambahan)
larangan pekerja
pekerja liar
dari
penjualan migran
perlakuan
yang
liar; adil
pada pekerja migran. Perlindungan
Konvensi ILO
terhadap
110 (1958)
Buruh
Perkebunan
Perkebunan 8
Pasal 5-91
Perlindungan terhadap keluarga
anggota orang
yang
dipekerjakan, perlindungan terhadap pekerja
hak-hak pada
saat
penerimaan kerja dan pemberangkatan;
8 Konvensi 110 Pasal 1 (1) mendefinisikan perkebunan sebagai usaha tani yang mempekerjakan tenaga sewaan secara rutin … berkenaan dengan penanaman atau produksi … [antara lain] kelapa sawit.
Appendix 2
Asas
Standar Internasional
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan kontrak kerja yang adil;
penghapusan
sanksi
hukuman;
upah
dan
kondisi
kerja yang adil; tidak ada
paksaan
kewajiban
atau untuk
menggunakan
toko
perusahaan; akomodasi
dan
kondisi
yang
memadai; perlindungan persalinan; kompensasi
atas
cidera
dan
kecelakaan; kebebasan berserikat; hak
untuk
berorganisasi
dan
posisi tawar kolektif; inspeksi pekerja yang benar;
perumahan
dan
fasilitas
kesehatan yang layak. Perlindungan
Rekomendasi
terhadap
ILO 132
wajar;
Penyewa dan
(1968)
hasil pertanian yang
Petani
Penyewa dan
layak;
Penggarap
Petani
kesejahteraan;
Penggarap
organisasi
Pasal 4-8
Harga
kontrak
sewa
yang
pembayaran catu sukarela; yang
adil;
tatacara penyelesaian perselisihan. Perlindungan Appendix 2
Konvensi ILO
Pasal 4
Pengasingan
karena
Asas terhadap
Standar Internasional 117 (1962)
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan hak adat; bantuan
Petani
Kebijakan
untuk
membentuk
Sosial
koperasi;
pengaturan
(Tujuan dan
sewa
Standar
memperoleh
standar
Dasar)
hidup
setinggi
untuk
mungkin. Keselamatan
Konvensi ILO
dan
184 (2001)
dan
Kesehatan
Keselamatan
langkah-langkah
di bidang
pencegahan
Pertanian
perlindungan
Pasal 7-21
Menganalisis
risiko
mengambil dan untuk
memastikan keselamatan
dan
kesehatan
tempat
kerja,
mesin,
peralatan,
bahan
kimia,
alat
dan
proses-proses; memastikan penyebarluasan informasi,
pelatihan
yang tepat, supervisi dan
kepatuhan;
perlindungan khusus untuk pekerja remaja dan
wanita;
perlindungan terhadap penyakit
cidera
dan
karena
pekerjaan. Mengendali-
Konvensi
kan atau
Stockholm
menghapus produksi
menghapus
mengenai
dan penggunaan
Penggunaan
Polutan
bahan kimia yang
Appendix 2
Pasal 1-5
Melarang dan/atau
Asas Bahan Kimia
Standar Internasional Organik yang
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan terdata dalam
dan Pestisida
Berbahaya
Lampiran A
Berbahaya
(2001)
(misalnya Aldrin, Chlordance, PCB); Membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia dalam Lampiran B (misalnya DDT); mengurangi atau menghapus peredaran bahan kimia yang terdaftar dalam Lampiran C (misalnya Hexachlorobenzene).
Petunjuk
Pasal 5
Membatasi
Pelaksanaan
penggunaan pestisida
Distribusi
berbahaya
dan
untuk
Penggunaan
memastikan
Pestisida
penggunaan
Internasional
teknik dan peralatan
FAO (1985,
pelindung;
memberi
Direvisi
pekerja
pedoman
tahun 2002)
mengenai
langkah-
jika
sulit
dikendalikan; teknik-
langkah keselamatan; memberikan yang
luas
fasilitas untuk
petani;
melindungi
pekerja
dan
pengawas; memberikan informasi lengkap risiko Appendix 2
yang mengenai dan
Asas
Standar Internasional
Ketentuan Utama
Ringkasan Perlindungan perlindungan; melindungi keanekaragaman hayati
dan
menekan
dampak-dampak terhadap hidup;
lingkungan memastikan
pembuangan dan
limbah
peralatan
aman;
yang
membuat
ketentuan-ketentuan penanganan
darurat
keracunan. Konvensi
Pasal 1, 5
Menghambat
Rotterdam
and 6
perdagangan
mengenai
kimia
Tatacara
berbahaya; menyusun
Persetujuan
tatacara
yang
untuk
Diberitahu-
penggunaan
kan
perdagangannya;
Sebelumnya
membuat
untuk Bahan-
bahan
Bahan Kimia
pestisida
yang
dan Pestisida
dilarang
dan
Tertentu yang
berbahaya.
Berbahaya dalam Perdagangan Internasional (1998)
Appendix 2
bahan
dan
pestisida nasional mengawasi dan daftar
kimia
dan
Appendix 2
Lampiran 3: Indikator-indikator terukur kriteria minyak sawit lestari untuk melengkapi kriteria 8.1 Rencana
kerja
peningkatan
berkelanjutan
harus
didasarkan pada pertimbangan atas dampak utama dan peluang
sosial
pengolahan,
dan
dan
lingkungan
harus
bagi
mencakup
produsen/pabrik
liputi
serangkaian
parameter yang dicakup oleh asas-asas dan kriteria ini. Rencana kerja tersebut paling tidak termasuk, namun tidak terbatas pada: •
Kesuburan tanah (kriteria 4.2)
•
Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)
•
Pengurangan limbah (kriteria 5.4)
•
Penggunaan energi (kriteria 5.5)
•
Polusi dan emisi (kriteria 5.7)
Lampiran
ini
mencakup
indikator-indikator masing-masing
rancangan
potensial
asas,
sebagai
daftar
pengukuran dasar
untuk
rujukan
berdasarkan menyusun
rencana kerja. Jason Clay dan Simon Lord dari CWG menyusun konsep pertama mengenai indikator-indikator terukur untuk asasasas
dan
kriteria
yang
berbeda-beda
kemudian
juga
dimasukkan. Indikator terukur yang disusun oleh Unilever.
Rancangan
indikator-indikator
menurut
masing-masing
asas disajikan di bawah ini. Asas 1—Komitmen terhadap Transparansi Semua indikator terukur di bawah ini merupakan upaya untuk menterjemahkan proses dan dokumen pedoman ke dalam pendekatan yang berorientasi pada hasil yang lebih transparan. Seperti diketahui tidak ada langkah-langkah untuk
transparansi.
persoalan
“ya/tidak”
Pemasukkan dan
oleh
dokumen
karena
itu
adalah
merupakan
indikator semua-atau-tidak sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dapat dipantau sebagai bagian dari sertifikasi, namun tidak secara khusus menjadi bagian dari indikator terukur. Asas 2—Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan yang Berlaku •
Jumlah kasus yang sekarang diajukan kepengadilan (misalnya
mengenai
kompensasi,
keluhan
kematian,
pekerja
kelompok
atau pemilik
tuntutan tanah,
langkah-langkah perbaikan, pemasok, dst.) [2.1, 2.2] •
Pernyataan
ari
para
pembuat
aturan
atau
lembaga
penerbit ijin (misalnya DoE, DoA, HCCP (sp), dst.) [2.1, 2.2] •
Keluhan
tertulis
yang
berkenaan
dengan
masalah-
masalah lingkungan hidup (misalnya pestisida, kualitas
air,
emisi,
penangkapan
ikan,
konflik
manusia/margasatwa [2.1, 4.6, 4.7]. Dalam hal EMS formal, ini akan didokumentasikan dan dicatat (dengan nomor khusus). Asas
3—Perencanaan
Pengelolaan
untuk
Mencapai
Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang •
Laba dan rugi (misalnya rasio laba/ekuitas, laba bersih, laba produk per MT—rata-rata bergerak) [3.1, 3.2]. Ini dan yang selanjutnya hanya berlaku pada perusahaan publik,
dan
bahkan
kemudian
tidak
berlaku
jika
perusahaan publik merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang tidak berkepentingan pada minyak sawit. •
Pembagian dividen [3.1, 3.2]
•
Keluhan mengenai kualitas produk atau pencemaran [3.2]
Asas 4—Penggunaan Praktik-Praktik Terbaik di Bidang Produksi dan Pabrik Penggolahan Beberapa di antara hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, apakah kita hanya menginginkan perbaikan yang berkelanjutan dari nilai awal, atau nilai minimum yang
harus
dicapai
memenuhi
syarat
untuk
disebut
berkelanjutan. Pertanyaan pertama mudah dijawab, yang terakhir lebih sulit. •
Bahan organik [4.2, 4.3, 4.6]
•
Kepadatan tanah [4.3]
•
Insiden kematian ikan [4.6] dapat dihubungkan dengan keluhan.
•
Penggunaan air (misalnya pembibitan, parit dan air dan irigasi lahan, tanaman, halaman rumah) [4.4]
•
FFB MT/Ha [4.2] Nilai sebenarnya harus dibandingkan dengan ‘potensi lokasi’.
•
OER [4.1] Nilai-nilai sebenarnya harus memperhatikan usia perkebunan – dan tidak seorang pun di Malaysia yang akan memenuhi kriteria tersebut.
•
Penggunaan rata-rata pupuk anorganik per MT produksi [4.2] Di antaranya bergantung pada tanah. sini
kita
akan
berusaha
untuk
terus
Agaknya di menerus
menguranginya. •
Energi yang digunakan per MT total produk CPO dan PKO sawit [lihat juga 5.4, 5.5]
•
Persentase energi yang tidak terbaharui yang digunakan (misalnya pada perkebunan, pabrik pengolahan, kilang [lihat juga 5.4, 5.5] dari total energi yang dikonsumsi atau dihasilkan
•
Proporsi luas tanah yang menggunakan bahan-bahan organik daur ulang [4.3]
•
Persentase
permukaan
yang
gundul
di
perkebunan
kelapa sawit [4.3, 4.4] •
Persentase permukaan yang ditanami dengan tanaman berdaun lebar atau tanaman penutup. Mengapa harus ‘tanaman rimbun’ – kecuali rumput?
•
Persentase jalan (dalam km) yang berbatu kerikil [4.3, 4.4] Berlawanan dengan apa?
•
Persentase
total
anggaran
yang
digunakan
untuk
memperbaiki jalan [4.3, 4.4] Lebih banyak, atau lebih sedikit? Dapat dikurangi dengan tidak memperbaiki •
Kadar
racun
perbandingan
pestisida
yang
digunakan
sebagai
FFB yang dihasilkan atas dasar satuan
a/ha [4.5, 4.6] •
Pengurangan limbah cair (misalnya TSS, BOD, COD, pH/daya konduksi/kadar garam, minyak dan lemak) [4.1, 4.4, 4.7]
•
Total SS dalam saluran pembuangan air [4.3, 4.4, 4.7]
•
Insiden pembakaran terkendali [4.5] juga 12 MRT
•
Persentase area pembakaran terkendali dari total area yang ditanami [4.5] juga 12 MRT
•
Penggunaan kompos untuk pembibitan
•
Proporsi
pabrik
pengolahan
dengan
tanpa
ada
pembuangan limbah cair •
Penggunaan air oleh pabrik pengolahan/MT produk
•
Penurunan produksi limbah padat per MT dari CPO yang diproduksi
Konflik manusia dan margasatwa yang dilaporkan [4.7] lihat asas 2 NB: Disamping kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari perusahaan, kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari para kontraktor yang bekerja di perkebunan juga harus diukur jika belum diperhitungkan. Asas 5—Tanggung jawab Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Keanekaragaman Hayati •
Meningkatnya spesies-spesies utama (dengan adanya masalah keracunan, air, burung, dan/atau populasi serangga yang berguna mungkin merupakan kunci dan paling mudah untuk diukur) [5.1]
•
Rasio km tepian vs. hektar yang ditanami (misalnya indikator kehilangan lahan persawahan) [5.1]
•
Rasio kilometer luas pagar dan parit gajah dibandingkan dengan area yang ditanami (misalnya indikator koridor margasatwa yang terganggu) [5.1]
•
Persentase pengeluaran tahunan atas total anggaran untuk tepian atau pagar gajah atau parit dari total anggaran [5.1] Pengeluaran untuk penanaman kembali setelah kerusakan akibat hama adalah kemungkinan lain (dimasukkan dalam prinsip 7).
•
Rasio areal produktivitas rendah yang diabaikan atau ditanami
kembali
dengan
spesies
asli
dibandingkan
dengan area produktif [5.1] •
Jumlah
konflik
manusia
dan
margasatwa
dalam
perkebunan [5.1, lihat prinsip 1] •
Jumlah konflik manusia dan margasatwa di sekitar perkebunan [5.1 lihat prinsip 1]
•
Rasio area yang tidak ditanami dan area yang ditanami dalam area yang dikembangkan [5.2]
•
Daerah penyangga tepian tebing [5.2]
•
Pengeluaran
untuk
menanam
kembali
area
yang
terlanda banjir [5.2] •
Rasio sabut dan tempurung kelapa yang dibakar per MT CPO [5.3]
•
Rasio energi yang terbaharui (misalnya dari sabut dan tempurung kelapa) meningkat [5.3, 5.4]
•
Total abu ketel yang digunakan (misalnya jalan atau lapangan) [5.3] Yang mengandung zat hara - seharusnya lapangan, bukan jalan.
•
Rasio EFB yang digunakan vs. yang dicerna [5.3] EFB tidak dicerna.
•
Rasio lahan POME yang digunakan vs. yang dicerna [5.3] Penggunaan limbah cair mentah pada lahan adalah melanggar hukum di Malaysia pada saat ini.
•
Tanah
yang
diputihkan
yang
digunakan
vs.
yang
diproduksi [5.3] Kilang, bukan perkebunan sawit •
Hektar tanah yang dibakar dibandingkan dengan hektar tanah yang diolah [5.4] Ini asas 7, bukan 5.
•
Emisi dikurangi (misalnya dapat mengukur methane, POME, shell, debu, karbon) [5.4] dari pabrik pengolahan
•
Keragaman
genetika
tanaman.
Ini
penting
bagi
kelangsungan untuk memastikan agar keragaman ini dilindungi dimana
tidak
saja
di
hanya dalam
dalam dunia
perkebunan, industri
(bank
namun benih,
pengumpulan di dalam atau di luar lokasi, dll). Asas 6— Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan
dan
perorangan
serta
masyarakat
yang
terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan
• Jumlah
sengketa
atau
tuntutan
(terpisah
untuk
pengembangan baru dan lama) [6.1, 6.2, 6.3] • Paket pembayaran sebagai prosentase upah minimum [6.4] • Rasio kondisi dan keuntungan terhadap upah minimum [6.5] • Persentase fasilitas
keseluruhan
yang
tidak
pengeluaran
diwajibkan
untuk
fasilitas-
(misalnya
sekolah,
klinik, proyek kemasyarakatan) [6.8] • Pembayaran per pekerja untuk proyek pengembangan masyarakat [6.9] • Persentase pergantian staf [6.4] • Kadar Coliform dan fecal coliform dalam air minum [6.5] • Total penggunaan pestisida [4.5] • Total kadar racun pestisida [6.5] • Kecelakaan kerja per kategori pekerja [6.5] • Persentase staf yang dilatih setiap tahun [6.9] • Pengeluaran untuk pelatihan sebagai prosentase total pengeluaran [6.9] • Pengeluaran
atau
jumlah
orang-hari
yang
diberikan
pabrik Pengolahan kepada petani mengenai SPO [6.8] • Jumlah hari pelatihan staf per tahun [6.9]
• Proporsi barang dan jasa yang berasal dari sumber setempat [6.10] NB: Indikator-indikator juga harus diberlakukan pada para pekerja kontrak di lokasi. Asas
7—Pengembangan
Areal
Produksi
Baru
secara
Bertanggung Jawab •
Rasio areal yang ditanami terhadap jumlah area konsesi [7.1]
•
Panjang sungai yang hanya mengalir sebagian tahun saja, yang berada dalam area yang ditanami [7.1, 7.3]
•
Luas humus yang dibuldozer untuk menanam (misalnya untuk menganginkan pohon yang ditebang, membuat teras, membangun prasarana, dll.) [7.2] Tanah pucuk yang dipindahkan tidak diganti sehingga artinya nihil.
•
Rasio jumlah tiap jenis spesies utama yang ada pada perkebunan setelah penanaman terhadap survei awal [7.1, 7.3]
•
Rasio km kelompok vs. hektar yang ditanami (misalnya indikator kehilangan lahan persawahan [7.1, 7.3, 7.4]
•
Daerah tepian tebing penyangga [5.2]
•
Pengeluaran untuk menanam kembali areal-areal yang rendah yang terlanda banjir [5.2]
•
Rasio panjang pagar dan parit gajah terhadap areal yang ditanami (misalnya indikator koridor margasatwa yang rusak), dan besar pengeluaran tahunan untuk ini [7.1, 7.3, 7.4]
•
Rasio
pohon-pohon
yang
ditanami
kembali
setelah
dirusak gajah terhadap total jumlah pohon [7.1, 7.3, 7.4] •
Rasio pohon-pohon yang ditanami setelah dilanda banjir terhadap jumlah total pohon yang ditanami [7.1, 7.3, 7.4]
•
Persentase pengeluaran tahunan untuk kelompok atau, pagar atau parit gajah dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]
•
Persentase pengeluaran tahunan untuk pohon-pohon yang ditanam dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]
•
Persentase pengeluaran tahunan untuk perbaikan jalan, kelompok, pagar atau prasarana lain dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]
•
Jumlah
tuntutan
pengadilan
atau
lahan
dan
kompensasi
yang
diajukan
di
kepada
muka
lembaga
perizinan lain [7.5, 7.6] •
Insiden kebakaran [7.7]
•
Rasio
area
yang
ditanami [7.7].
dibakar
terhadap
total
areal
yang
Asas 8—Komitmen terhadap Peningkatan Sinambung pada dalam semua Bidang Kegiatan Sekarang langkah-langkah sepenuhnya dimasukkan ke masing asas lain. Semua upaya telah ditempuh untuk mengidentifikasi langkah-langkah/metrik untuk masingmasing
kriteria,
namun
ini
tidak
selamanya
memungkinkan. Disamping itu, ada beberapa langkah utama yang tampak penting namun tidak sesuai dengan setiap kriteria yang ada dewasa ini.
