Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit

Republik Indonesia Final Document (Terharmonisasi dengan 4th Draft Generic Guidance on Smallholders)

November 2007 Mei 2009

Dokumen Final(harmonisasi) Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk PetaniKemitraan Kelapa Sawit Indonesia. Nov 2007Mei 2009

Introduction Pointers isi dari bagian “Introduction” • •

• • • • •

•

INA-SWG Proses harmonisasi dengan 4th draft generic guidance Indikator Definisi “scheme smallholder” atau “petani kemitraan” beserta contohnya Definisi “scheme manager” atau “Pengelola Kemitraan” beserta cakupannya Standar untuk petani swadaya – akan disusun kemudian. Dokumen dibawah ini hanya mengatur petani kemitraan Public consultation 30 hari – setelah public consultation 30 hari, final text akan dikirimkan kepada RSPO EB, untuk dikaji-ulang pada waktu generic guidance sudah final dan di-endorsed pada tahun 2010 Usul, contact untuk public consultation adalah Pak Asril, Norman Jiwan dan Desi (sekretariat RSPO)

Halaman 2 dari 52


Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Kriteria 1.1.Pihak perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

Minor

Untuk seluruh petani : 1. Permintaan informasi dan pemberian tanggapan kepada stakeholder tercatat dan disimpan dengan masa simpan sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingannya.

Halaman 3 dari 52

Untuk seluruh petani: Pengelola kemitraan menyediakan salinan informasi berikut, yang tersimpan di kelembagaan petani: • Kontrak antara pengelola kemitraan dan petani (kriteria 1.2) • Surat tanah/sertifikat hak milik (2.2) • Materi/bahan pelatihan mengenai PHT dan penggunaan bahan kimia pertanian yang aman (4.6) • Rencana kesehatan dan keselamatan (4.7). • Perencanaan dan penilaian dampak berkaitan dengan dampak-dampak sosial dan lingkungan (5.1, 6.1, 7.1, 7.3). • Rencana pencegahan pencemaran (5.6). • Uraian lengkap pengaduan dan keberatan (6.3). • Prosedur/tata-cara perundingan (6.4). • Tata-cara untuk penghitungan harga, dan untuk menetapkan kualitas


Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Minor

• •

TBS (6.10) Rekaman terkini hutang dan pembayaran, potongan dan biaya (6.10) Rencana perbaikan terusmenerus (8.1).

Petani memberikan respon secara konstruktif terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan lainnya. Lihat kriteria 1.2 terkait dengan dokumen yang perlu tersedia untuk publik. Lihat juga kriteria 6.2 terkait dengan konsultasi Kelembagaan petani menyediakan formulir standar untuk kegiatan pencatatan dan atau pelaporan dari para anggotanya. Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap

Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen sesuai peraturan nasional yang berlaku yaitu: 1. Untuk petani kemitraan: • Legal: Surat keterangan kepemilikan tanah berupa sertifikat

1. Untuk petani swadaya: • Lingkungan : Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan (Pokja STF Indonesia menyediakan template /

Halaman 4 dari 52

Untuk seluruh petani: Informasi yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada: keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, produktivitas, lokasi kebun serta informasi yang berkaitan dengan



Panduan Major

lingkungan atau sosial.

Minor

• Lingkungan: Dokumen UKL / UPL / AMDAL, Laporan Pemantauan RKL-RPL dan tersedia di kelembagaan petani • Usul (RILO) : berhubung dokumen ini memang dapat/boleh tersedia untuk umum/publik, bagaimana jika dipertahankan saja? Namun kalimatnya diubah menjadi: “Lingkungan: Dokumen AMDAL yang tersedia di kelembagaan petani” • Sosial: kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial

checklist yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dampak secara sederhana, lihat Appendix 1)

2. Untuk petani swadaya: • Legal: Surat keterangan kepemilikan tanah berupa surat keterangan tanah lainnya yang disyahkan oleh instansi berwenang dan sepanjang tidak ada sengketa •

Sosial: kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial

isu legal, lingkungan dan sosial Untuk petani kemitraan: Dokumen mengenai legal, lingkungan dan sosial sudah terdapat dalam dokumen AMDAL perusahaan mitra (tergantung luasan total perkebunan plasma yang wajib AMDAL) yang dilakukan oleh perusahaan mitra dan dokumen tersebut disimpan di kelembagaan petani. Untuk petani swadaya: Petani swadaya yang mempunyai luas < 25 ha harus mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan. Petani swadaya didorong untuk memiliki surat keterangan kepemilikan tanah berupa sertifikat (upaya ke arah sertifikasi kepemilikan tanah) atau surat keterangan kepemilikan tanah adat / tradisional sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila petani swadaya tidak memiliki sertifikat, maka surat keterangan tanah lainnya yang disyahkan oleh instansi

Halaman 5 dari 52



Panduan Major

Minor berwenang dapat digunakan sepanjang tidak ada keberatan yang didukung hukum dari pihak lain, dan tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung dan kawasan hutan. Pihak yang dapat menyatakan suatu kepemilikan tanah tidak ada sengketa adalah pemerintah dengan melibatkan tokoh adat setempat.

Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Kriteria 2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit. 2. Bukti adanya usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan

Halaman 6 dari 52

Untuk seluruh petani: Petani mengetahui dan mematuhi hukum penting yang relevan dan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan dilibatkan dan atau mengetahui: • Aturan skema kerjasama (isi perjanjian kemitraan atau isi perjan jian kredit) • Peraturan yang menyangkut pola



Panduan Major

Minor kemitraan. diantaranya: Pola KKPA tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil no.: NO.: 73/Kpts/ OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya. Pola PIR tercantum dalam KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll. •

Kriteria 2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat menunjukan: surat keterangan kepemilikan tanah atau hak penggunaan lahan

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain, jika ada

Untuk seluruh petani: Informasi mengenai status tanah yang disampaikan adalah status tanah saat ini atau yang sedang dalam tahap pengurusan. Surat keterangan kepemilikan tanah tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung (kawasan konservasi dan hutan lindung) dan status kawasan hutan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta tidak tumpang tindih dengan hak orang lain. Pemerintah (dalam hal ini BPN atau Badan Planologi Kehutanan) harus menfasilitasi mekanisme pendataan dan

Halaman 7 dari 52



Panduan Major

Minor pemetaan tanah kepemilikan /hak masyarakat adat sesuai dengan daerah masing-masing dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk petani kemitraan: Surat kepemilikan tanah berupa sertifikat (lihat juga kriteria 1.2) Untuk petani swadaya: Jika petani swadaya tidak memiliki sertifikat,maka surat keterangan tanah lainnya dari instansi yang berwenang atau keterangan asal usul lahan yang didukung oleh bukti otentik adalah memadai sepanjang tidak ada sengketa. Kelembagaan petani membantu anggotanya dalam hal administrasi surat menyurat terkait pengurusan legalitas kepemilikan lahan.

Kriteria 2.3. Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.

Untuk seluruh petani: 1. Jika lahan berdasarkan hak legal dan hak tradisional telah diambil alih, tersedia catatan proses dan atau kesepakatan negosiasi antara pemilik hak tradisional dan petani yang dilengkapi peta denah lokasi dalam skala yang sesuai, sekurang-kurangnya denah lokasi

Halaman 8 dari 52

Untuk seluruh petani: Jika dalam lahan terdapat suatu hak legal atau hak tradisional maka pihak petani harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat



Panduan Major

Minor yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan penjanjian imbalan berdasarkan negosiasi untuk memberikan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi dilakukan dan didasarkan atas kesepakatan yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.

Halaman 9 dari 52


Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Tersedia dokumen rencana kerja operasional penting, minimal 1 3 tahun

Untuk seluruh petani: 1. Tersedia rencana persiapan menghadapi peremajaan tanaman

Untuk seluruh petani: Rencana kerja operasional selama 3 tahun, minimal meliputi prediksi produksi kebun Petani harus mengetahui atau mendapatkan informasi tentang: • prediksi produksi kebun • akses kepada informasi teknologi baru dan informasi pasar/harga • faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi Untuk petani kemitraan: • Kelembagaan petani harus terlibat dalam perhitungan kredit, perjanjian kerjasama dengan bank, mekanisme agunan, dll). • Petani memperoleh pembinaan dari perusahaan mitra pengelola kemitraan dalam hal pengelolaan kebun untuk mengoptimalkan produktivitas berkelanjutan. Untuk petani swadaya: • Petani mendapat pembinaan dari instansi pemerintah terkait,

Halaman 10 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

• •

•

petugas penyuluh lapangan, kelembagaan petani, pabrik yang membeli TBS mereka, supplier atau organisasi lain seperti LSM Petani difasilitasi oleh pemerintah untuk keberlanjutan usahanya Kelembagaan petani dan petugas penyuluh lapangan harus membantu penyebaran informasi dan teknologi baru dalam mendukung peningkatan produktivitas Petani swadaya dapat menggunakan Buku Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian sebagai dokumen rencana kerja operasional.

Rencana persiapan menghadapi, peremajaaan tanaman dapat mencakup dana peremajaan dan atau rencana teknis Instansi terkait adalah dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan objek urusan.

Halaman 11 dari 52


Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Tersedia manual GAP kegiatan penting (penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), pemupukan, sistem panen)

Untuk seluruh petani: 1. Tersedia bukti hasil kegiatan penting tersebut

Halaman 12 dari 52

Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan melaksanakan GAP sesuai dengan SOP perusahaan mitra atau. Untuk petani swadaya: Petani swadaya melaksanakan GAP sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia yang mencakup namun tidak terbatas pada: kesuburan tanah, teknik mempertahankan kesuburan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan degradasi tanah (rorak, terassering, tapak kuda), faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air (penanaman dipinggir sungai dan lereng, pemupukan, aplikasi pestisida), Upaya menghindari pencemaran air oleh pestisida dan pupuk, konsep dan Pengelolaan Hama Terpadu (penggunaan musuh alami), pestisida yang boleh digunakan menurut peraturan yang berlaku, cara aplikasi pestisida yang aman, cara menyimpan pestisida dan membuang sisa dan wadahnya secara aman.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 4.2. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman aplikasi pemupukan 2. Rekaman produktivitas 3 tahun terakhir

Untuk petani kemitraan: 1. Rekaman aplikasi land application dan janjang kosong untuk petani kemitraan yang melaksanakannya

Untuk seluruh petani: Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual GAP (lihat juga kriteria 4.1). Penggunaan pupuk organik, jika diperlukan, dapat digunakan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. Dalam hal ini, kelembagaan petani berkonsultasi dengan perusahaan mitra atau pabrik yang membeli TBS mereka mengenai kualitas saprodi. Perusahaan mitra atau pabrik yang membeli TBS petani sebaiknya membantu memfasilitasi petani mitranya untuk mendapatkan saprodi yang berkualitas. Kelembagaan petani dan perusahaan mitra membina anggotanya agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunannya. Untuk petani kemitraan: Pemanfaatan janjang kosong untuk petani kemitraan sepanjang tersedia di perusahaan mitra.

Halaman 13 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 4.3. Praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Bukti pembuatan terassiring dan upaya konservasi lainnya pada daerah curam sebelum atau pada saat replanting

Untuk seluruh petani: 1. Bukti penggunaan tanaman Penutup tanah untuk TBM 2. Bukti pembuatan drainase di daerah gambut dan areal rendahan

Untuk seluruh petani: Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1). Petani melakukan upaya untuk mencegah erosi di pingiran sungai di daerah perkebunan mereka (misal membuat benteng). Penanaman di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan 1. Bukti pelatihan mengenai konservasi tanah dan air

Untuk seluruh petani: 1. Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah 2. Rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan

Untuk seluruh petani: Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1).

Kriteria 4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.

Untuk petani kemitraan: 1. Laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit

Untuk petani kemitraan: 1. Petani kemitraan dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT dan mampu melaksanakannya.

Untuk petani kemitraan: Petani melaksanakan GAP sesuai dengan SOP perusahaan mitra.

Kriteria 4.6. Agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan

Untuk seluruh petani: 1. Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian dan tidak

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan

Untuk seluruh petani: Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa

Halaman 14 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

propilaktik (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktk terbaik Apabila agrokimia yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.

Minor

menggunakan agrokimia yang tergolong sebagai WHO Type 1A atau 1B atau bahan-bahan yang termasuk daftar konvensi Rotterdam dan Stockholm

2. Bukti pelatihan penggunaan pestisida terbatas 3. Daftar jenis dan volume pestisida yang disalurkan kepada petani

2. Bukti penggunaan agrokimia pestisida sesuai dengan target spesies, dosis, cara dan waktu penggunaannya

sawit (lihat juga kriteria 4.1). Pestisida terbatas meliputi pestisida yang dikategorikan sebagai Type 2 oleh WHO, konvensi Rotterdam dan konvensi Stockholm Daftar agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian telah mempertimbangkan larangan menggunakan agrokimia yang tergolong sebagai Type 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar konvensi Rotterdam atau Stockholm

3. Bukti pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia 4. Tersedia alat keselamatan kerja yang memadai 4. Bukti penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisida sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kriteria 4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.

Untuk petani kemitraan: 1. Tersedia pedoman penanganan kesehatan dan keselamatan kerja petani yang dapat disusun oleh perusahaan mitra, kelembagaan petani atau instansi terkait

Untuk petani kemitraan: 1. Bukti memahami dan/atau telah melaksanakan tindakantindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan 2. Rekaman kejadian kecelakaan, jika ada

Halaman 15 dari 52

Petani di dalam kriteria ini mencakup anggota keluarganya yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit mereka. Untuk petani kemitraan: Petani kemitraan seharusnya: • Mengetahui praktek pada perkebunan yang mempunyai


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

2. Bukti telah mendapat pelatihan mengenai praktek kerja yang aman

3. Rekaman pertemuan membahas K3 • •

•

Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.

Untuk seluruh petani: 1. Program dan realisasi pelatihan bagi setiap kelembagaan petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani

1. Rekaman pelaksanaan pelatihan

Halaman 16 dari 52

resiko tinggi dan menyusun cara kerja yang aman Membuat catatan penggunaan pestisida (merek, dosis, cara aplikasi). Melaksanakan aplikasi dengan cara-cara yang aman terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan Perusahaan mitra, koperasi, kelembagaan petani dan petani memantau pelaksanaannya.

Untuk petani swadaya: Petani swadaya dianjurkan melaksanakan seperti indikator dan panduan pada petani kemitraan. Untuk seluruh petani: • Petani dapat menunjukan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mengenai pekerjaan yang dilakukan • Pekerja pada perkebunan kecil (perkebunan rakyat) memerlukan pelatihan dan peningkatan keahlian yang cukup yang dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan dari: pekebun atau pengolah yang membeli TBS mereka, organisasi petani atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain. • Pencatatan dan dokumentasi


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor pelatihan bagi petani tidak diharuskan, tetapi setiap pekerja di perkebunan harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk operasional kerja yang dilakukan Untuk Petani Kemitraan : Petani kemitraan seharusnya difasilitasi oleh perusahaan mitra dan /atau koperasi anggota kelembagaan petani. Untuk Petani Swadaya : Petani swadaya difasilitasi oleh instansi pemerintah yang terkait dan organisasi petani .

Halaman 17 dari 52


Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk replanting yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/ mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

Minor

Untuk petani kemitraan: .1 Tersedia dokumen AMDAL atau UKL dan UPL di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota 2. Penyusunan AMDAL melibatkan partisipasi petani

Untuk petani kemitraan: 1. Tersedia rekaman pelaksanaan dan pelaporan RKL/UKL dan RPL/UPL di kelembagaan petani Untuk petani swadaya: 1. Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan (Pokja STF Indonesia menyediakan template / checklist yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dampak secara sederhana, lihat Appendix 1)

Untuk seluruh petani: Petani diharapkan: • mengetahui dampak negatif dari kegiatan mereka dan mengetahui cara meminimalkannya dan melaksanakannya (terutama: pembersihan lahan, pemupukan, aplikasi pestisida, erosi pinggiran sungai) • Mempunyai AMDAL atau UPL, UKL dan RPL, RKL atau identifikasi dampak sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan luasan area perkebunan. Untuk petani kemitraan: • AMDAL atau UPL, UKL dan RPL, RKL dilakukan oleh perusahaan mitra. Untuk petani swadaya: Petani swadaya diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dampak lingkungan melalui penyuluhan dari instansi pemerintah yang berwenang yang dilakukan secara periodik.

Halaman 18 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen dan atau kelembagaan petani.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Petani mampu menyebutkan nama spesies yang dilindungi daerah setempat. 2. Petani dapat menjelaskan prosedur mengatasi konflik dengan spesies yang dilindungi.

Untuk seluruh petani: 1. Jika terdapat species yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola species yang dilindungi tersebut, termasuk mitigasi konfliknya Untuk petani kemitraan: 1. Terdapat bukti hasil identifikasi habitat nilai konservasi tinggi spesies yang dilindungi.yang disimpan di kelembagaan petani (lihat juga kriteria 5.1)

Kriteria 5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial

Untuk seluruh petani: 1. Tersedia rencana pengelolaan limbah agrokimia 2. 1. Petani dapat menerangkan cara pembuangan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada dikemasan.

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman pengaduan masyarakat berkenaan dengan pembuangan limbah dan cara penyelesaiannya (jika ada).

Halaman 19 dari 52

Untuk seluruh petani: • Informasi tentang spesies yang dilindungi dan habitat berkonservasi tinggi dapat diperoleh dari organisasi petani dan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkebunan/Penyuluh, BKSDA, • Informasi tentang spesies yang dilindungi dan cara mengatasi konflik dapat diperoleh dari instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkebunan / Penyuluh, BKSDA dan LSM yang berkompeten Untuk petani kemitraan: • Penyusunan informasi tentang identifikasi spesies yang dilindungi dan habitat nilai konservasi tinggi telah dilaksanakan oleh perusahaan mitra sesuai dengan dokumen AMDAL. Untuk seluruh petani: Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah agrokimia harus meliputi langkah-langkah untuk: • Mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

3. 2. Petani dapat menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa point 1 2 telah dilaksanakan

Kriteria 5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

• Memanfaatkan limbah, mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pembuatan pakan ternak). • Pembuangan limbah agrokimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah agrokimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikan ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan

1.

Pengelola kemitraan membuat pedoman untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di perkebunan petani mereka

Halaman 20 dari 52

Kriteria ini tidak berlaku untuk petani Efisiensi penggunaan energi di perkebunan petani meliputi misalnya penggunaan ternak dalam pengangkutan TBS dan penggunaan kotoran ternak untuk pupuk dan/atau biogas (apabila memungkinkan)


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpabakar ASEAN atau panduan lokal serupa.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Pada saat replanting, petani dapat membuktikan tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya dan pemusnahan limbah, kecuali untuk membasmi hama penyakit dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait

Untuk seluruh petani: 1. Kelembagaan petani memiliki sarana dan prasarana sederhana penanggulangan kebakaran lahan. 2. Petani mendapatkan penyuluhan tentang penyiapan lahan tanpa bakar

2. Petani mengetahui prosedur Tanggap Darurat untuk kebakaran lahan

Untuk seluruh petani: Penggunaan api hanya dibolehkan jika penilaian menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan merupakan pilihan yang paling sedikit menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, dan untuk meminimalkan eksplosi hama dan penyakit, dengan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut harus dihindari

Kriteria 5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.

1. Tersedia hasil identifikasi sumber polusi di perkebunan petani 2. Tersedia rencana pengurangan polusi

Halaman 21 dari 52

Kriteria ini tidak berlaku untuk petani. Pengelola kemitraan seharusnya melakukan penilaian atas semua kegiatan kelompok petani yang berpolusi dan mengembangkan rencana untuk mengurangi polusi dan emisi yang dihasilkan oleh budidaya kelapa sawit.


Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat menerangkan dampak sosial kegiatan perkebunan mereka dan memberikan bukti respon konstruktif terhadap keluhan, jika ada Untuk petani kemitraan: 2. 1. Tersedia Ddokumen AMDAL yang tersedia di kelembagaan petani dan disosialisasikan kepada anggota

Khusus untuk petani kemitraan: 1. Petani kemitraan memiliki rekaman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang tersedia di kelembagaan petani 2. Tersedia jadwal implementasi pengelolaan dampak sesuai dengan dokumen AMDAL

Untuk seluruh petani: Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh pihak perkebunan bersama-sama dengan pihak yang terkena dampak sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi. Dampak sosial dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jalan, pabrik atau infrastruktur baru; penanaman tanaman lain atau perluasan daerah penanaman; pembuangan limbah pabrik; pembersihan vegetasi alam yang tersisa; perubahan jumlah karyawan atau persyaratan kerja. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) terhadap faktor-faktor berikut: - Hak atas akses dan hak guna. - Mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja. - Kegiatan-kegiatan mata pencaharian. - Nilai-nilai budaya dan religius.

Halaman 22 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor Untuk petani kemitraan: Analisis dampak sosial dan pengelolaan dampak yang terdokumentasi berupa dokumen AMDAL telah disusun oleh perusahaan mitra Untuk petani swadaya: Petani swadaya, melalui kelembagaan petani, melakukan identifikasi dampak dan rencana pengelolaan lingkungan

Kriteria 6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

Untuk seluruh petani: 1. Kelembagaan petani mempunyai rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat

Untuk seluruh petani: 1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindaklanjutnya

2. Tersedia rekaman pertemuan berkala antara kelembagaan petani dengan anggotanya

2. Kelembagaan petani memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder.

Halaman 23 dari 52

Untuk seluruh petani: Mekanisme komunikasi dan konsultasi dirancang oleh kelembagaan petani bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema petani dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini.

Kriteria 6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

Untuk seluruh petani: 1. Kelembagaan petani menyediakan sistem untuk menerima keluhan

Untuk seluruh petani: 1. Kelembagaan petani mempunyai rekaman keluhan/keberatan, penanganan keluhan / keberatan, dan pelaporan 2. Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan, jika ada

Kriteria 6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak tradisional dilakukan melalui

Untuk seluruh petani: 1. Petani memiliki dokumen identifikasi, kalkulasi dan pembayaran kompensasi atas

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia

Halaman 24 dari 52

Untuk seluruh petani: Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan pihak yang terkena dampak. Untuk petani swadaya: Untuk petani swadaya, instansi pemerintah terkait dan kelembagaan petani dapat membantu memfasiltasi penanganan keluhan dan perselisihan. Untuk seluruh petani: Prosedur pembayaran kompensasi perlu mempertimbangkan gender, penduduk asli dan pendatang.


Indikator Kriteria

Panduan Major

sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Minor

kehilangan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.

Petani harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengidentifikasi hak-hak legal dan tradisional masyarakat yang berhak menerima kompensasi. Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Setiap pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan sehingga tidak merugikan penduduk atau masyarakat yang memiliki hak atas lahan. Petani harus menunjukkan surat keterangan atas hak milik atau tradisional. Proses dan hasil dari setiap perjanjian yang disepakati didokumentasikan dan dilaksanakan secara terbuka

Kriteria 6.5 Upah dan persyaratanpersyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling

Untuk seluruh petani: 1. Bukti pembayaran upah pekerja

Untuk seluruh petani: 1. Terdapat perjanjian kerja untuk pekerja tetap, jika terdapat tenaga kerja tetap ada

Halaman 25 dari 52

Untuk seluruh petani: Kelembagaan petani harus memberikan informasi besarnya UMR pada daerah kebun tersebut


Indikator Kriteria

Panduan Major

tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Minor 2. Tersedia peralatan keselamatan kerja

berada secara periodik Dalam hal tenaga kerja lepas, kondisi kerja dan upah sesuai perjanjian yang ditetapkan secara transparan dan tanpa paksa. INA-SWG berpandangan bahwa menyamakan kondisi dan perlindungan seperti yang diterima oleh karyawan inti dan pabrik tidak mungkin dilakukan oleh petani kepada pekerjanya. Yang dapat dilakukan adalah memberikan hak gaji yang minimal sama dengan UMR, keselamatan kerja dan jam kerja yang wajar.

Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.

1. Pekerja dan kontraktor diperbolehkan untuk berserikat

Untuk seluruh petani: Kriteria ini tidak berlaku untuk petani. Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan melakukan negosiasi secara kolektif dengan pemberi kerja harus dihormati.

Halaman 26 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat membuktikan penggunaan tenaga kerja anakanak sesuai peraturan yang berlaku tidak mempekerjakan anakanak dibawah usia kerja dan pada usia sekolah

Untuk seluruh petani: Petani harus mempekerjakan pekerja mengacu pada usia kerja minimum dan anak-anak usia sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang

Untuk seluruh petani: 1. Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja, termasuk tenaga kerja pendatang, diperlakukan sama

Untuk seluruh petani:

Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan

Untuk seluruh petani: 1.Memiliki Tersedia dokumen atau aturan

Petani atau perkebunan keluarga boleh mempekerjakan anak-anak di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu pendidikan mereka, sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses negosiasi juga harus melibatkan perempuan, penduduk asli dan suku minoritas Kelembagaan petani memilki prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria 6.3. Diskriminasi yang positif dalam penyediaan karyawan dan keuntungan untuk komunitas khusus, dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang telah dinegosiasikan.

Halaman 27 dari 52

Untuk seluruh petani: Petani menghormati hak reproduksi tenaga kerjanya.


Indikator Kriteria

Panduan Major

terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.

Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.

yang menghimbau kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan Untuk seluruh petani: 1. Rekaman perulangan keluhan yang sama dari perusahaan mitra dan atau mitra bisnis lokal lainnya 2.

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang

Minor

Rekaman mekanisme penentuan harga dari Tim Penetapan Harga kepada kelembagaan petani dan bukti pembayaran TBS

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman bukti kontrak kerjasama dengan mitra bisnis, jika ada. 2. Bukti pembayaran kontrak tepat waktu 3. Bukti pembayaran angsuran kredit, jika ada 4. Bukti pemeliharaan jalan dan transportasi, apabila petani membayar iuran terkait 5. Rencana peremajaan tanaman dilakukan dengan jeda waktu yang cukup

Untuk seluruh petani:

Untuk seluruh petani: 1. Rekaman kontribusi kelembagaan petani dan / atau

Untuk seluruh petani: Petani swadaya dan petani kemitraan pasca konversi

Halaman 28 dari 52

Kontrak yang semua pihak bersifat adil, Semua biaya, dijelaskan sebelumnya.

dibuat dipahami oleh yang terlibat, harus sah dan transparan. komisi dan pungutan dan disetujui

Kelembagaan petani sebaiknya terlibat dalam penentuan harga TBS


Indikator Kriteria

Panduan Major

berkelanjutan bilamana dianggap memadai.

Minor petani terhadap pembangunan lokal

berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui kelembagaan petani Kelembagaan petani secara aktif melakukan perundingan dengan perusahaan mitra dalam hal penentuan pemotongan hasil penjualan TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal dan pengelolaannya Kelembagaan petani turut menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan dana kontribusi

Halaman 29 dari 52


Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipasif sebelum membangun kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.

Minor

Untuk petani kemitraan 1. Tersedia dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Untuk petani kemitraan, analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan mitra.

Untuk petani kemitraan: 1. Bukti hasil analisis dampak digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan perkebunan

2. Bukti analisis dampak dilakukan bersama masyarakat lokal

Untuk petani kemitraan: • Petani kemitraan mengetahui dampak sosial dan lingkungan perkebunan mereka yang merupakan bagian dari AMDAL perusahaan mitra, dan petani aktif melaksanakan RKL/UPL. Dokumen AMDAL disimpan di kelembagaan petani • Petani kemitraan berkonsultasi kepada perusahaan mitra dalam pengelolaan dampak perkebunan Sebagaimana diminta dalam prinsip dan kriteria serta pedoman RSPO, bahwa penilaian dampak sosial dan lingkungan memasukan pertimbangan secara partisipatif berikut ini: •

Rencana pemanfaatan lahan dan alokasi lahan bagi petanipetani kemitraan dan kesepakatan mengenai pembebasan lahan.

•

Identifikasi dan pengurangan dampak lingkungan

•

Halaman 30 dari 52

Rencana pembangunan dan


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor pemeliharaan jalan. •

Ketentuan hutang dan pembayaran, prosedur penetapan harga TBS, prosedur transportasi dan grading.

•

Nilai konservasi tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.

•

Penilaian potensi dampak pada ekosistem alami dekat dari lahan yang akan dibangun kebun kemitraan, mencakup apakah pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada eksosistem alami terdekat.

•

Identifikasi jalur-badan air dan penilaian potensi dampak pada tata-air (hidrologi) oleh pembangunan kebun petani mitra yang diusulkan. Upaya penanganan harus direncanakan dan dijalankan untuk memelihara kuantitas dan kualitas sumber air.

Halaman 31 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor •

Survei tanah dan informasi topograpi, mencakup identifikasi tanah marjinal dan rapuh, kawasan yang rentan erosi dan curam yang tidak sesuai untuk penanaman.

•

Analisa terhadap jenis tanah yang digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan terbuka).

•

Analisa atas kepemilikan dan hak penggunaan lahan.

•

Analisa pola penggunaan lahan yang ada.

•

Penilaian potensi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan dan kebun petani mitra terkait, termasuk analisa perbedaan dampak terhadap perempuan dan laki-laki, suku etnis, pendatang (migran) dan penduduk yang telah tinggal lama.

Untuk petani swadaya: • Apabila kebun petani swadaya

Halaman 32 dari 52


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

•

•

Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi

Untuk seluruh petani: 1. Bukti terdapat rekomendasi pembangunan perkebunan di lahan petani dari instansi berwenang, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat menerangkan rencana kerja pembangunan perkebunan yang telah mendapat rekomendasi tersebut

1. Tersedia hasil survey topografi dan kesesuaian lahan yang dilakukan oleh perusahaan mitra 2. Pembangunan perkebunan di lahan gambut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Halaman 33 dari 52

meliputi area yang cukup luas dan dengan demikian mungkin memiliki dampak sosial dan lingkungan yang penting, maka perlu melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan. Petani swadaya berkonsultasi pada instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan dalam analisis dampak Petani yang mempunyai luas < 25 ha melaksanakan analisis dampak perkebunan sesuai peraturan yang berlaku

Untuk petani kemitraan: Untuk petani kemitraan pembangunan perkebunan disesuaikan dengan program kemitraan inti dan plasma Untuk petani swadaya: Untuk petani swadaya informasi mengenai topografi, jenis tanah dan kesesuaiannya untuk kelapa sawit dari lahan yang akan digunakan untuk perkebunan diperoleh dari Dinas yang membidangi Perkebunan atau petugas penyuluh lapangan. Rencana pembangunan perkebunan dibuat bersama dengan tenaga penyuluh lapangan.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal bernilai konservasi tinggi

Untuk petani kemitraan: Untuk petani kemitraan, perusahaan mitra akan melakukan identifikasi HCV di lahan petani peserta. Untuk petani swadaya: Petani swadaya, melalui kelembagaan petani, berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai HCV yang ada di atau di sekitar lahan mereka Untuk petani kemitraan : 1. Peta realisasi pembukaan lahan. 1. 2. Rekaman tidak adanya penanaman berlebihan pada lahan yang curam dan/atau tanah marjinal yang rapuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria 7.4 Dihindari memperluas perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marjinal serta rapuh.

Untuk petani kemitraan: Untuk petani kemitraan perusahaan mitra bersama dengan petani yang akan menyusun program penanaman baru Untuk petani swadaya Lihat kriteria 7.2.

2. Jika penanaman terbatas pada lahan curam dan/atau marginal tidak dapat dihindarkan, perusahaan mitra memberikan bimbingan teknis Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan tersebut (Bukti dapat

Halaman 34 dari 52

Untuk seluruh petani: Pengelola kemitraan sebaiknya mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya.


Indikator Kriteria

Panduan Major

memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Minor

berupa surat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diketahui atau disetujui oleh Ketua Adat/Kepala Desa atau sesuai dengan ketentuan di daerah setempat)

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

Untuk seluruh petani: 1. Bukti kesepakatan yang telah diambil sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan (surat dokumentasi mengenai kesepakatan) 2. Bukti pelaksanaan kesepakatan sesuai perjanjian pada point 1.

Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat membuktikan bahwa mereka mengetahui dan mampu melaksanakan teknik penyiapan lahan tanpa bakar

Petani Pengelola kemitraan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan lokal dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan bila lahan tersebut milik dari masyarakat adat atau lokal harus dinegosiasikan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen sebagai bukti di kemudian hari.

Untuk seluruh petani: Pengelola kemitraan sebaiknya mengidentifikasi cakupan lahan hak ulayat/adat yang diakui dan memetakannya. Didahului proses pada kriteria 7.5, maka kompensasi dan pemenuhan kesepakatan lain dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan Untuk petani kemitraan: 1. Petani dapat membuktikan pernah mengikuti pelatihan/kursus penyiapan lahan tanpa bakar.

Halaman 35 dari 52

Untuk seluruh petani: Petani mengetahui dan mematuhi undang-undang/peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan. (misalnya petani mempunyai brosur /


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor mengikuti pelatihan petunjuk teknik penyiapan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang Instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik penyiapan lahan tanpa bakar. Untuk petani kemitraan: Penyiapan lahan petani kemitraan mengikuti teknik tanpa bakar yang dilaksanakan perusahaan mitra.

Halaman 36 dari 52


Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas Indikator Kriteria

Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama .

Panduan Major

Minor

Untuk seluruh petani: 1. Pengelola kemitraan bersama petani membuat rencana tindakan untuk perbaikan terus menerus, berdasarkan pertimbangan dampak utama sosial dan lingkungan serta peluang untuk perbaikan.

Untuk seluruh petani: 1. Petani dapat menunjukan bahwa kebun yang diusahakannya sudah mendapat pengawasan dari perusahaan mitra, petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani

1. Petani dapat menunjukan bahwa mereka secara teratur mendapatkan pelatihan dari perusahaan mitra, petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani (bukti keikut sertaan pelatihan / pertemuan atau materi pelatihan atau sertifikat) mengenai antara lain: 1. Perawatan dan panen kelapa sawit 2. Pengelolaan Hama Terpadu 3. Mempertahankan tingkat kesuburan tanah 4. Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) 5. Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani

Halaman 37 dari 52

Untuk seluruh petani: Petani secara teratur mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan mitra, petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani untuk mendapatkan teknik/informasi terbaru mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Halaman 38 dari 52


APPENDIX 1.

CHECK LIST IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DATA KEBUN Nama Pemilik Kebun : Alamat Kebun: Batas Kebun

; Telp/Hp : ; Kecamatan : ; Provinsi :

Dusun/Desa : Kabupaten : Barat: Timur:

; Utara: ; Selatan (< 25 ha)

Luas Kebun: Status Kebun : Tanggal Penilaian:

Bukaan baru / TBM / TM / Replanting

Pelaksana Penilaian oleh:

1. 2. 3.

Disetujui oleh: ???

Hasil Identifikasi

A B C

A B C

Kondisi kebun baik.. Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini. Kondisi kebun sedang. Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau) Kondisi kebun tidak memuaskan. Petani harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau).

Halaman 39 dari 52


Daftar Isi Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi..........................................................3 Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku....................................6 Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang. 10 Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik 12 Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati ...............................................................................18 Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik...........................................................................................22 Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab.......30 Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas ..............................................................................................37

1. Pendahuluan dan Ruang Lingkup............................41 1.1 Laporan Identifikasi Baseline Lingkungan ....................................................41 1.2 Ruang Lingkup..................................................................................................41

2. Informasi Lingkungan dan Sosial ............................41 2.1 Informasi Umum Kebun ....................................................................................41 2.2 Aspek Lingkungan.............................................................................................42

3. Ringkasan temuan identifikasi..................................44 DAFTAR REFERENSI PERATURAN..........................47

Halaman 40 dari 52


1. Pendahuluan dan Ruang Lingkup 1.1 Laporan Identifikasi Baseline Lingkungan Laporan identifikasi baseline lingkungan dan soial adalah laporan hasil identifikasi aspek lingkungan secara sederhana untuk mendukung atau melengkapi persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO petani sawit bebas/swadaya/non proyek di Indonesia. Identifikasi ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam mengidentifikasi aspek lingkungan dan sosial atau dapat dilakukan oleh kelompok tani atau asosiasi petani atau petani kebun sendiri. Untuk kelompok tani atau asosiasi petani atau petani kebun sendiri perlu terlebih dahulu mendapat arahan dari instansi pemerintah yang terkait atau LSM lingkungan atau sosial anggota RSPO. Laporan ini juga memuat bagaimana rencana dan upaya petani untuk mengurangi dampak negatif dari hasil identifikasi aspek lingkungan dan soial yang ditemukan. Laporan ini bersifat terbuka untuk umum sehingga stakeholders dapat mengakses dokumen ini untuk kepentingan yang sejalan dengan praktek perkelapasawitan yang berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup Laporan ini khusus digunakan oleh perkebunan kelapa sawit petani yang mempunyai luas kebun lebih kecil dari 25 ha. Satu laporan ini untuk satu kebun dalam satu hamparan, jika petani memiliki dua atau lebih kebun dalam hamparan yang berbeda yang cukup jauh maka laporan dibuat secara terpisah.

2. Informasi Lingkungan dan Sosial 2.1 Informasi Umum Kebun Data Petani No

Nama

Umu r (th) 3

1 2 DATA PETANI 1 DATA KELUARGA 2 3 4 5 Kode kolom 5 Hubungan dengan kepala rumah tangga 1. Kepala rumah tangga 2. Istri suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/mertua 7. Famili lain 8. Pembantu rumah tangga 9. lainnya

Kelami 1. Lk 2. Pr 4

Hub. Kel (kode). 5

Status kawin (kode) 6

Pendidikan (kode) 7

Pekerjaan Utama (kode) 8

Status pekerja (kode) 9

Pekerjaan lain (kode) 10

-

Kode kolom 6 Status perkawinan 1. 2. 3. 4.

belum kawin kawin cerai hidup cerai mati

Halaman 41 dari 52

Kode kolom 7 Jenis pendidikan terakhir untuk Aanggota Rumah Tanngga (ART) diatas 5 tahun 1. Tidak sekolah 2. Tidak lulus SD 3. SD 4. SMP 5. SMU 6. PT (tambahkan tanda * jika sedang menjalani pendidikan terakhir)

Dokumen Final(harmonisasi) Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk PetaniKemitraan Kelapa Sawit Indonesia. Nov 2007Mei 2009 Kode kolom 8 Jenis pekerjaan utama untuk ART umur 10 tahun ke atas 1. Petani kelapa sawit 2. Pengumpul hasil hutan 3. Karyawan kebun sawit PBS/N 4. Karyawan kebun karet PBS/N 5. Karyawan HTI 6. Pedagang 7. 8. PNS 9. Pengusaha 10. Lainnya

Kode kolom 9 Status pekerjaan :

Kode kolom 10 Pekerjaan lain

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain 2. Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga/buruh tidak tetap 3. Berusaha dengan buruh tetap 4. Buruh karyawan 5. Pekerja rumah tangga 6. Perkeja dalam kelompok

Keterangan kode sama dengan kolom 8 : Pekerjaan lain adalah selain perkejaan utama yang dapat mendatangkan uang

Data Kebun Alamat Kebun Batas Kebun

Dusun/Desa : Kabupaten : berbatasan sebelah utara : berbatasan sebelah selatan : berbatasan sebelah timur : berbatasan sebelah barat :

; Kecamatan : ; Provinsi :

Jarak dari rumah(km) Luas kebun (ha) Jumlah tanaman (btg)/ha Umur tanam (th) Jenis bibit

1. 2. 3. 4.

PPKS Marihat Lonsum ….

Hasil panen (kg/bl)/(ton/th) Cara mendapatkan lahan

Asal usul lahan kebun

Surat tanah / Izin buka kebun

Status kebun

Penjualan TBS

1. Membuka lahan sendiri; 2. Warisan; 3. Pembelian lahan, 4. kebun kelapa sawit, 5. ................... 1. Bekas Hutan Alam (…….. ha) 2. Bekas Hutan Tanaman (…….. ha) 3. Bekas Hutan Lindung/Konservasi (…….. ha) 4. Tidak berhutan / semak belukar (…….. ha) 5. Hutan rusak/bekas kebakaran (…….. ha) 6. ......................................... (…….. ha) Total = ………………… ……… ha 1. Tidak ada; 2. Tanah adat; 3. Surat jual beli; 4. SKT; 5. SKGR; 6. Sertifikat BPN; 6. ………… 1. milik, 2. bagi hasil, 3. sewa/kontrak, 4. gadai/pinjam pakai 5. ….. 1. 100 % TBS dijual ke PT……….. (jarak ….. km dari kebun) 2. …. % TBS dijual ke …………….(jarak ….. km dari kebun)

2.2 Aspek Lingkungan Apakah dalam kebun atau sekitar kebun ada spesies yang terancaman punah (Mamalia, Reptil, Burung, Serangga, Ikan, . Jika Ya, isi tabel dibawah ini Fauna /Flora

Lokasi spesies di kebun

Ya/Ada

tidak

Kondisi pengelolaan saat ini 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. ..... 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun

Halaman 42 dari 52

Dokumen Final(harmonisasi) Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk PetaniKemitraan Kelapa Sawit Indonesia. Nov 2007Mei 2009 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan .....

Apakah kebun anda berbatasan langsung dengan hutan atau Kawasan Konservasi (seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dll) ? Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda menjaga kawasan konservasi yang berbatasan dengan kebun anda tersebut dari penjarahan keanekaragaman hayatinya ?

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada

tidak

Jika disekitar kebun anda masih ada hutan yang lebih luas, apakah kebun anda menyisakan hutan sebagai penghubung ke hutan yang lebih luas tersebut ? Apakah kebun anda mempunyai hutan atau rawa tempat persinggahan sejumlah (konsentrasi) satwa liar yang dilindungi ?

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada

tidak

Jika jawabannya Ya/Ada, apakah hutan atau rawa tersebut anda buka menjadi kebun sawit ? Jika jawabannya Tidak, apakah hutan atau rawa tersebut anda lindungi ?

Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak

Apakah kebun anda berada di sepanjang aliran sungai (DAS)? Jika jawabannya Ya/Ada, Apakah anda menanam pohon sawit hingga ke tepi sungai ? Apakah anda mengerti dengan fungsi hutan di pinggir sungai ? Jika jawabnya Ya/Ada, coba sebutkan paling tidak 3 fungsi hutan di sepanjang pinggir sungai 1. 2. 3. Apakah anda melakukan upaya/usaha mengatasi erosi pinggir sungai Jika jawabannya Ya, sebutkan upaya tersebut ? 1. 2. 3.

Ya/Ada Ya/Ada Ya

tidak tidak tidak

Ya/Ada

tidak

Apakah dalam kebun anda terdapat spesies endemik Ya/Ada tidak Catatan : Spesies endemik adalah spesies yang terbatas atau hanya ada pada kawasan geografi tertentu yang mungkin besar atau kecil. Beberapa LSM international telah mengeluarkan daftar spesies endemik seperti Kawasan Burung Endemik yang dikeluarkan oleh Birdlife International yang dikenal dengan EBA (Endemic Bird Area) atau Conservation International juga mengeluarkan Hotspot Keanekaragaman Hayati. Jika Ya, isi tabel dibawah ini Spesies Endemik

Lokasi spesies di kebun

Kondisi pengelolaan saat ini 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. ..... 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. ..... 1. tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, 2. akan dibunuh karena mengganggu kebun 3. akan dipindahkan karena mengganggu kebun, 4. tidak tahu harus diapakan 5. .....

Apakah dalam kebun anda terdapat bagian dari ekosistem seperti : Hutan hujan di bagian bawah gunung, Hutan dataran rendah, Hutan rawa gambut, Hutan rawa air tawar, Hutan kerangas, Savanna, Mangrove Jika jawabannya Ya/Ada, apakah kebun anda telah membuka ekosistem di atas untuk kebun sawit

Halaman 43 dari 52

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada

tidak

Dokumen Final(harmonisasi) Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk PetaniKemitraan Kelapa Sawit Indonesia. Nov 2007Mei 2009 Apakah dalam kebun anda terdapat sumber air yang digunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari? Jika jawabannya Ya/Ada, spakah areal disekitar sumber air tersebut ditanam pohon sawit anda ? Jika jawabannya tidak, Apakah anda biarkan areal tersebut atau dilindungi ?

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak

Apakah dalam kebun anda terdapat tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat ? Jika jawabnnya Ya/Ada, apakah anda membuka areal tersebut untuk perkebunan sawit ?

Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak

2.3 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Lingkungan Jika aspek lingkungan yang teridentifikasi diatas anda kelola untuk mempertahankan jumlahnya dan kondisinya ? Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda juga berusahaan meningkatkan jumlahnya dan kondisinya ? Apakah anda membuat laporan per 6 bulan untuk hasil pengelolaan lingkungan tersebut

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak

3. Ringkasan temuan identifikasi Ringkasan temuan identifikasi dapat dilihat di bawah. A B C

Komentar Kondisi kebun baik. Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini. Kondisi kebun sedang. Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau) Kondisi kebun tidak memuaskan. Petani harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau).

Yang dimaksud Baik adalah Petani melakukan semua identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, kemudian melakukan pengelolaan dengan baik sehingga semua yang teridentifikasi bisa tetap terjaga tidak punah atau hilang bahkan lebih baik lagi jika yang teridentifkasi meningkat nilainya (jumlah dan kualitasnya). Selain itu petani mempunyai laporan hasil pengelolaan lingkungan tersebut setiap 6 bulan secara teratur dan bukti hasil pengelolaan ini dapat dilihat di lapangan. Yang dimaksud Sedang adalah Petani melakukan semua identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, namun tidak semua hasil identifikasi dikelola dengan baik (mungkin sebagian saja). Hasil pengelolaan ini ada yang dilaporankan dan ada juga yang hanya dapat dilihat fakta/bukti dilapangan saja. Yang dimaksud Tidak Memuaskan adalah Petani tidak melakukan identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas dengan baik, dan tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik atau memadai. Catatan : Jika terdapat hasil identifikasi petani menunjukkan hasil diantara warna-warna ini seperti antara warna Kuning (B) dan Merah (C) dimana Petani tidak melakukan identifikasi dampak lingkungan sama sekali namun pada prakteknya Petani melakukan perlindungan terhadap satwa liar yang hampir punah di kebunnya dengan membuat ’plang’ pemberitahuan yang dapat dilihat secara publik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata bahwa masih adanya satwa liar yang dilindungi berada aman dan lestari dikebun Petani maka perubahan warna bisa dipertimbangkan menjadi warna Kuning.

Halaman 44 dari 52


APPENDIX 2. DEFINISI Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak tradisional adalah hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis HCVF (High Coservation Value Forest) atau kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Hutan harus menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi: HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-spesies yang terancam kepunahan). HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami. HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah. HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi). HCV5. Areal hutan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan). HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut. (Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net)

Halaman 45 dari 52


AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Standar ISO adalah Standar yang disusun oleh Organisasi Standarisasi Internasional (ISO: lihat http://www.iso.ch/iso). Vegetasi alami adalah areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman. Perkebunan adalah lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi. Hutan primer adalah Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Propilaktik adalah sebuah perlakuan atau serangkaian tindakan yang digunakan untuk sebuah tindakan pencegahan Restorasi adalah mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami. Petani adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya biasanya di bawah 25 hektar. Petani kemitraan adalah petani kelapa sawit yang perkebunannya, termasuk infrastruktur yang diperlukan, dibangunkan oleh perusahaan mitra. Setelah tanaman menghasilkan, perkebunan diserahkan kepada petani untuk dikelola secara mandiri dan perusahaan mitra akan menampung TBS yang dihasilkan kebun petani. Petani mengembalikan biaya pembangunan perkebunan melalui pemotongan hasil penjualan TBS yang diterimanya. Petani swadaya adalah petani yang membangun dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawitnya tanpa bantuan dari perusahaan mitra. Walaupun demikian, mereka dapat menerima bantuan teknis dari pemerintah atau petugas penyuluh lapangan. Pengambil keputusan adalah perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaruh yang tidak semestinya adalah tekanan dari pihak ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

Halaman 46 dari 52


APPENDIX 3 DAFTAR REFERENSI PERATURAN PRINSI P 1

KRITERIA 1

2

2

1

2

3

PERATURAN 1. 2. 3. 4. 5. . 1. 2. 3.

UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. UU Ketenagakerjaan (tentang UMP, Umur, K3). UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. UU No.1/1970 ttg Keselamatan Kerja 5. PP No.8/1981 Perlindungan Upah 6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.: NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya 7. KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll. 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007 1. 2.

1. 2. 3.

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

3

1

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani

4

1

1. 2.

2

1. 2. 3. 4. 5.

Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997 dan 2006 tentang Petunjuk teknis budi daya kelapa sawit tahun 1997. Standar Pengolahan Kelapa Sawit 1993 dari Ditjen Pengolahan. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan PP No. 8, 2001 mengenai Pupuk budidaya tanaman . Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. (akan dirilis tahun 2007)

3

1.

GAP untuk kelapa sawt

4

1. 2.

UU 12, tahun 1992 UU 18, tahun 2004

5

1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Halaman 47 dari 52


PRINSI P

KRITERIA

PERATURAN 3. PP No. 6, 1995 mengenai Perlindungan tanaman. 4. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida. 5. Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun)

5

6

1. PP No. 18, 1999 junto PP No 85 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. PP No. 74, 2001 mengenai Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 3. UU tentang K3. 4. PP No. 7, 1973 mengenai Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan pengunaan pestisida. 5. SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts/TP.270/9/2002 mengenai Pengawasan pestisida. 6. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida.

7

1.

8 1 2

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 1. PP No.7 Tahun 1999, Daftar Tanaman dan Hewan yang Dilindungi. 1

3

1. UU No. 23, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 2. PP No. 18, 1999 junto PP No 85, 1999 mengenai Pengelolaan limbah

UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

bahan berbahaya dan beracun. 2

6

4 5

Tidak berlaku untuk petani 1. UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan 2. PP No 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

6 1

Tidak berlaku untuk petani 1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 25) 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

2

1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

3

1.

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

4

1. 2. 3. 4.

UU UU UU UU

5

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

6 7

Tidak berlaku untuk petani 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan/Ketentuan mengenai wajib belajar. 3. Keputusan Menakertrans RI No 235/MEN 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yg Membahaya-kan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 4. Keputusan Menakertrans RI No 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat & Minat.

8

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No. No. No. No.

12 23 13 18

tahun tahun tahun tahun

1992 1997 2003 2004

tentang Sistim Budidaya Tanaman tentang Lingkungan Hidup Ketenagakerjaan tentang Perkebunan

Halaman 48 dari 52


PRINSI P

7

KRITERIA

PERATURAN

9 10

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani Kep MenTan No 395 th 2005

11

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

1

1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 25 3. Menhut S.06/Menhut-VI/2006 tentang Hutan dengan Konservasi Tinggi 4. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

2

1. 2. 3.

3

1. 2.

4

1. SK tentang Kemiringan Tanah, Dalamnya Gambut, PP Dirjen Perkebunan, 2. Kepres 32 , 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung 3. Kep Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998, Psl. 2, Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.

5

1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 2.

8

UU Perkebunan No. 18, 2004 Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. (Akan dirilis tahun 2007)

6

1. 2.

7

1. 2.

1

1.

UU No. 18/2004 tentang Perkebunan HVCF Toolkit

6 ayat 2). UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. 2

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007 UU 18/2004 tentang perkebunan PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakna Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lah an. 3. SK Mentan 357/19... Pembukaan lahan tanpa bakar 4. Peraturan terkait Kebakaran Lahan, KLH, Deptan, Dephut UU No. 18, 2004 tentang Perkebunan

Halaman 49 dari 52


APPENDIX 4 KAMUS AMDAL ASEAN B3 BKSDA CPO GAP HCV IUP K3 KKPA LSM PHT PIR RSPO RKL/RPL SOP STF UKL/UPL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Social and Environmental Impact Assessment) Association of South East Asia Nations Bahan Beracun dan Berbahaya (hazardous waste) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah Good Agricultural Practices (Praktek Pertanian yang Baik) High Conservation Value Izin Usaha Perkebunan (Plantation Operation Licence) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety) Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Governmental Organisation) Pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management) Perkebunan Inti Rakyat Roundtable on Sustainable Palm Oil (Organisasi Minyak Sawit Berkelanjutan) Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan) Standard Operating Procedures Smallholder Task Force (Gugus Tugas Petani) Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Efforts/Environmental Monitoring Efforts)

Halaman 50 dari 52


APPENDIX 5 DAFTAR ANGGOTA POKJA STF INDONESIA

NO

NAME / POSITION

CONSTITUENT GROUP

INSTITUTION

1

Asril Darussamin / Chairman

Environmental Interest

IPOC

2

Suhandri / Vice Chairman


WWF Indonesia

3

Norman Jiwan / Secretary

Social Interest

Sawit Watch

4

Rudy Lumuru / Member

Social Interest

Sawit Watch

5

Nogoseno / Member

Producer/Nucleus Estate

GAPKI – Head of Smallholder Committee

6

Freddy T.H. Sinurat / Member


PT. Astra Agro Lestari

7

Slamet Riyadi / Member


PT. Astra Agro Lestari

8

Adrian Suharto / Member

Enironmental Interest

PT. Inti Indosawit Subur

9

Rafmen / Member

Social Interest


10

Daniel Dwimiarto / Member



11

Dwi Asmono / Member


PT. Sampoerna Agro Tbk

12

Indra Pangasian / Member


PT. Sampoerna Agro Tbk

13

Haposan Panjaitan / Member


Cargill

14

Darto / Member

Producer/Smallholder

SPKS

15

Dayat / Member


SPKs

16

Edi Suherman / Member


SPKS

17

Cion Alexander / Member


SPKS

18

Fransiskus T/ Member


SPKS

19

Kanisius T / Member


SPKS

20

Norsianus / Member


SPKS

21

Sempinus / Member


SPKS

22

Syahrul M / Member


SPKS

23

Yusran / Member


SPKS

24

Sutarno Kudin / Member


ASPEKPIR

25

Yoseph Matondang / Member


ASPEKPIR

Halaman 51 dari 52


NO

NAME / POSITION

CONSTITUENT GROUP

INSTITUTION



26

Sunarto / Member

27

Rahmawati / Member

Social Interest

Sawit Watch

28

Rambo / Member

Social Interest

Sawit Watch

29

Purwo Susanto / Member


WWF Indonesia

30

Wiwin Effendie / Member


WWF Indonesia

31

M. Yudi Agusrin / Member


WWF Indonesia

32

Amalia Prameswari / Member


WWF Indonesia

33

Haryono / Member


WWF Indonesia

34

Murdwi Astuti / Member

Government/Agronomist

Ministry of Agriculture

35

Sunarto / Member



36

Galih / Member



37

Irmia Nur Andayani / Member

Government/Seeds


38

Etty Sulistiaty / Member

Government/Seeds


39

Djoko Priharyanto / Member

Government/Plant Protection


40

Sahat Simarmata / Member



41

Heru / Member



42

Deuxiemi Kusumadewi

Facilitator

RILO

Halaman 52 dari 52

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Recommend Documents