Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Indonesian Smallholder Working Group (INA-SWG) Dok. 02/INA-SWG/2010

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya Republik Indonesia

Dokumen disetujui

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya Indonesia. Draft Konsultasi Publik. Mei 2010

Kata Pengantar Petani Kelapa Sawit Swadaya Petani kelapa sawit sangat bervariasi yang secara garis besar dapat dikelompokan menjadi petani kelapa sawit kemitraan dan swadaya. Petani kelapa sawit kemitraan dicirikan oleh keterikatan secara struktur maupun kredit dengan perkebunan atau pabrik pengolahan minyak sawit pembina. Petani kemitraan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih tanaman yang akan diusahakan dan bahan tanam, teknologi serta manajemen yang diterapkan serta kelembagaan diarahkan oleh perusahaan atau pabrik pembina. Sebaliknya petani swadaya mempunyai kebebasan memilih tanaman yang akan diusahakan, dikelola sendiri, diorganisasikan sendiri, dibiayai sendiri, hasil dipasarkan sendiri, dan tidak terikat dengan perkebunan atau pabrik minyak sawit manapun. Petani swadaya dapat menperoleh pengarahan dan bantuan dari pemerintah melalui program penyuluhan. Disamping itu terdapat juga perkebunan kelapa sawit dengan luas besar dari 25 ha tetapi tidak dikelola sebagai perkebunan besar disebabkan tidak ekonomis untuk dikelola sebagai perkebunan besar. Perkebunan seperti ini menurut peraturan di Indonesia tidak dikelompokan sebagai perkebunan rakyat, tetapi INA-SWG menyarankan untuk disertifikasi dalam Sistem Sertifikasi Kelompok RSPO (RSPO Group Certification System) untuk petani.

Sehubungan dengan sitem sertifikasi RSPO, petani kemitraan disertifikasi sesuai dengan sistem perkebunan pembina tetapi menggunakan standar Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kemitraan, Republik Indonesia. Sedangkan, perkebunan kelapa sawit petani swadaya disertifikasi menggunakan RSPO Standard for Group Certification System dengan menggunakan Prinsip dan Kriteria Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Swadaya.

Kelompok Kerja Petani Kelapa Sawit Indonesia (INA-SWG) Indonesian Smallholder Working Group, disingkat INA-SWG dibentuk pada 18 Januari 2007, beranggotakan para pemangku kepentingan yang terlibat dan/atau memiliki keterkaitan dengan petani kelapa sawit, termasuk sejumlah petani kemitraan maupun petani swadaya. INA-SWG dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menguji coba Interpretasi Nasional RSPO Principles & Criteria (P&C) untuk petani kelapa sawit Indonesia, yang tanpa dokumen tersebut tidak mungkin dilakukan sertifikasi petani sebagai produsen sustainable palm oil.

Halaman 2 dari 46


INA-SWG telah menyusun Draft Prinsip dan Kriteria untuk petani kelapasawit Indonesia, untuk petani kemitraan maupun swadaya, pada Mei 2007 dari draft yang dibuat oleh Komisi Minyak Sawit Indonesia. Dokumen disusun berdasarkan P&C RSPO generik dan Panduan Generik untuk petani yang disusun oleh kelompok kerja RSPO Taskforce on Smallholder. Penyusunan interpretasi nasional dilakukan dengan memperhatikan perundangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, karakteristik petani kemitraan maupun petani swadaya dan dampak sosial yang mungkin terjadi sewaktu digunakan. Draft ini telah disempurnakan melalui lima kali pertemuan langsung INA-SWG dari 7 Mei dan 29 Juni 2007 dan dilengkapi dengan indikator pada pertemuan tanggal 7 – 8 Agustus 2007. Draft yang telah disempurnakan tersebut diuji coba di perkebunan petani kemitraan dan swadaya di propinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Draft dimodifikasi berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan diikuti dengan konsultasi publik pada 12 November 2007. Draft kembali disempurnakan pada Desember 2007 berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari konsultasi publik dan menghasilkan Draft akhir yang dikirimkan ke RSPO untuk persetujuan. Proses Harmonisasi Draft Prinsip dan Kriteria untuk Petani Swadaya dengan Draft ke-4 Generic Guidance on Independent Smallholder

Dokumen final Interpretasi Nasional RSPO P&C untuk petani kelapa sawit Indonesia (INA-NI untuk petani) yang telah dikirimkan oleh INA-SWG kepada sekretariat RSPO diharmonisasikan dengan Draft ke-4 Generik Panduan Prinsip dan Kriteria untuk petani yang disusun oleh RSPO Taskforce on Smallholder. Draft ke-4 tersebut adalah hasil pertemuan harmonisasi dokumen NI dan Panduan Generik untuk petani yang diselenggarakan oleh Steering Group Task Force on Smallholder (SG-TFS) pada 23-25 April 2009 dan dihadiri oleh perwakilan dari INA-SWG, pokja petani dari Malaysia dan PNG. ProForest ditunjuk oleh Executive Board RSPO untuk mereview masing-masing NI dari Indonesia, Malaysia dan PNG terhadap Draft 3 Panduan Generik untuk Petani Kelapa Sawit. Hasil review itulah yang kemudian dibahas di dalam pertemuan tersebut untuk menghasilkan harmoni di antara dokumen. Dalam pertemuan dilakukan revisi Draft 3 panduan generik yang mengandung Prinsip dan Kriteria untuk petani kemitraan dan swadaya menghasilkan Draft 4 yang hanya mengatur panduan untuk petani kemitraan. Sedangkan panduan untuk petani swadaya akan disusun terpisah. Berangkat dari hasil pertemuan SG-TFS tersebut di atas INA-SWG mengadakan pertemuan pada tanggal 13 Mei 2009 untuk mendiskusikan hasil review ProForest serta mempertimbangkan perubahan pada Draft 4 Panduan Generik untuk Petani

Halaman 3 dari 46


Kemitraan, dan pemisahan Draft Prinsip dan Kriteria Petani Kemitraan dengan Swadaya. Pertemuan menghasilkan Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia (terharmonisasi dengan Draft 4 Panduan Generik) dan Draft Prinsip dan Kriteria untuk Petani Swadaya. Dokumen Final INA-NI untuk Petani Kemitraan Kelapa Sawit Indonesia telah disetujui menjadi Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, Petani Kemitraan, Republik Indonesia oleh Eecutive Board RSPO pada tanggal 5 November 2009. Penyelesaian prinsip dan kriteria untuk petani kelapa sawit swadaya dimulai dengan penyempurnaan draft Kriteria untuk Petani Swadaya di atas melalui tiga kali pertemuan fisik INA-SWG dan dua kali konsultasi publik yang berlangsung pada Januari – April 2010. Draft akhir prinsip dan kriteria untuk petani swadaya disempurnakan lagi melalui proses harmonisasi dengan RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production (Including Indicators and Guidance, October 2007) dan dengan RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, Guidance for Independent Smallholders (Consultation Draft, 15th March 2010). Final draft ini diposting di website RSPO dari 15 Mei – 15 Juli 2010 untuk konsultasi publik . Pada pertemuan INA-SWG pada tanggal 29 Juni 2010 dilakukan perubahan pada draft berdasarkan masukan yang diterima dalam rangka penyusunan Draft Final INA-NI untuk Petani Swadaya Kelapa Sawit Indonesia yang kemudian dimasukan ke RSPO untuk persetujuan.

Persetujuan Prinsip dan Kriteria untukPetani Swadaya

Draft final INA-NI untuk petani Swadaya yang dimasukan ke RSPO dikirimkan kepada semua anggota Executive Board RSPO untuk dijadikan materi pembahasan pada pertemuan Executive Board pada tanggal 8 – 9 Juli 2010. Draft final tersebut akhirnya disetujui oleh EB RSPO dengan melengkapinya dengan Lampiran Check List Identifikasi Dampak Lingkungan (HCV) dan Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Check list ini diperlukan untuk identifikasi dampak lingkungan (HCV) dan sosial secara sederhana di perkebunan petani kelapa sawit untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria. Setelah draft final disetujui oleh EB RSPO pada Pertemuan EB RSPO tanggal 9 Juli 2010 maka secara resmi Indonesia telah menpunyai Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan , Untuk Petani Kelapa Sawit Swada.

Halaman 4 dari 46


Prinsip 1 : Komitmen terhadap transparansi Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Kriteria 1.1.Pihak perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit anggotaikan informasi yang memadai kepada stakeholder lainnya mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan kriteria RSPO dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.

Minor Petani anggotaikan respon secara konstruktif terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan lainnya.

1. Permintaan informasi dan pemberian tanggapan kepada stakeholder tercatat dan disimpan dengan masa simpan sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingannya.

Lihat kriteria 1.2 terkait dengan dokumen yang perlu tersedia untuk publik. Lihat juga kriteria 6.2 terkait dengan konsultasi Kelembagaan petani menyediakan formulir standar untuk kegiatan pencatatan dan atau pelaporan dari para anggotanya.

Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.

1. Jenis informasi dan tanggapan yang diberikan mencakup dokumen sesuai peraturan nasional yang berlaku yaitu:

1. Lingkungan : Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan

• Legal: Surat keterangan kepemilikan tanah berupa surat keterangan tanah lainnya yang disyahkan oleh instansi berwenang dan sepanjang tidak ada sengketa

Halaman 5 dari 46

Informasi yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada: keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, produktivitas, lokasi kebun serta informasi yang berkaitan dengan isu legal, lingkungan dan sosial Petani swadaya yang mempunyai luas < 25 ha harus mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan sesudah petunjuk pelaksanaan peraturan


Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Minor

• Sosial: kelembagaan petani memiliki dokumen aktivitas organisasi dan sosial

tersebut diterbitkan. Petani swadaya didorong untuk memiliki surat keterangan kepemilikan tanah berupa sertifikat (upaya ke arah sertifikasi kepemilikan tanah) atau surat keterangan kepemilikan tanah adat / tradisional sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila petani swadaya tidak memiliki sertifikat, maka surat keterangan tanah lainnya yang disyahkan oleh instansi berwenang dapat digunakan sepanjang tidak ada keberatan yang didukung hukum dari pihak lain, dan tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung dan kawasan hutan. Pihak yang dapat menyatakan suatu kepemilikan tanah tidak ada sengketa adalah pemerintah dengan melibatkan tokoh adat setempat.

Halaman 6 dari 46


Prinsip 2 : Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku Indikator Nasional Kriteria

Panduan Major

Kriteria 2.1. Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

Minor

1. Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

1. Kelembagaaan petani memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan diimplementasikan

Kelembagaan petani anggotaikan informasi peraturan hukum penting dan relevan yang sudah berlaku dan memiliki petunjuk pemberlakuan.

2. Bukti adanya usaha kelembagaan petani untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan

Kriteria 2.2. Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.

1. Petani dapat menunjukan surat keterangan kepemilikan tanah atau hak penggunaan lahan

Petani mengetahui dan mematuhi hukum penting yang relevan dan terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit

Untuk kebun yang sudah dibangun (existing), ada beberapa hal yang dapat dijadikan perkecualian, yaitu jika pelaksanaan peraturan dapat menyebabkan dampak sosial yang besar (konflik), selain itu juga dalam kondisi dimana lahan petani terbatas. Jika pada saat replanting konflik sosial yang besar tersebut masih ada maka perkecualian tetap dapat dipertimbangkan. 1. Rekaman upaya penyelesaian keberatan dengan pihak lain, jika ada 2. Bukti bahwa batas kepemilikian lahan ditandai secara jelas

Halaman 7 dari 46

Informasi mengenai status tanah yang disampaikan adalah status tanah saat ini atau yang sedang dalam tahap pengurusan. Surat keterangan kepemilikan tanah tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung (kawasan konservasi dan hutan lindung) dan status kawasan hutan



Panduan Major

Minor dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta tidak tumpang tindih dengan hak orang lain. Pihak yang berwenang harus menfasilitasi mekanisme pendataan dan pemetaan tanah kepemilikan /hak masyarakat adat sesuai dengan daerah masing-masing dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika petani swadaya tidak memiliki sertifikat,maka surat keterangan tanah lainnya dari instansi yang berwenang atau keterangan asal usul lahan yang didukung oleh bukti otentik adalah memadai sepanjang tidak ada sengketa. Kelembagaan petani membantu anggotanya dalam hal administrasi surat menyurat terkait pengurusan legalitas kepemilikan lahan. Mengingat pemberlakuan tata ruang nasional pada tahun 2010, maka implikasi pemberlakuan tata ruang bagi petani akan berlaku semenjak 2010.

Kriteria 2.3. Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional pengguna lain tanpa persetujuan

1. Jika lahan berdasarkan hak legal dan hak tradisional telah diambil alih, tersedia catatan proses dan atau kesepakatan negosiasi antara

Halaman 8 dari 46

Jika dalam lahan terdapat suatu hak legal atau hak tradisional maka pihak petani harus dapat memperlihatkan bahwa hak-hak ini dipahami, dan tidak terancam atau dikurangi. Kriteria ini



Panduan Major

terlebih dahulu dari mereka.

Minor

pemilik hak tradisional dan petani yang dilengkapi peta lokasi dalam skala yang sesuai, sekurang-kurangnya denah lokasi

harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Jika daerah hak tradisional ini tidak jelas, maka penentuannya paling baik dilakukan melalui kegiatan pemetaan bersama yang melibatkan masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini memungkinkan adanya penjualan dan penjanjian imbalan berdasarkan negosiasi untuk anggotaikan kompensasi terhadap kehilangan keuntungan dan atau hak yang dilepaskan. Perjanjian yang dinegosiasikan harus dilakukan tanpa paksaan dan dibuat sebelum investasi baru atau operasi dilakukan dan didasarkan atas kesepakatan yang terbuka atas semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sesuai. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan dapat dilakukan negosiasi berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian yang telah dinegosiasi harus dapat mengikat semua pihak terkait, dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses pengadilan. Menetapkan kepastian

Halaman 9 dari 46



Panduan Major

Minor dalam negosiasi lahan merupakan suatu keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait.

Prinsip 3 : Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 3.1. Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.

Minor

1. Tersedia dokumen rencana kerja operasional penting, minimal 1 tahun

1. Tersedia rencana persiapan menghadapi peremajaan tanaman

Petani harus mengetahui atau mendapatkan informasi dari kelembagaan petani tentang: • prediksi produksi kebun • akses kepada informasi teknologi baru dan informasi pasar/harga • faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi Pembinaan petani: • Petani mendapat pembinaan dari instansi pemerintah terkait, petugas penyuluh lapangan, kelembagaan petani, pabrik

Halaman 10 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

• •

•

yang membeli TBS mereka, supplier atau organisasi lain seperti LSM Petani difasilitasi oleh pemerintah untuk keberlanjutan usahanya Kelembagaan petani dan petugas penyuluh lapangan harus membantu penyebaran informasi dan teknologi baru dalam mendukung peningkatan produktivitas Petani swadaya dapat menggunakan Buku Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian sebagai dokumen rencana kerja operasional.

Rencana persiapan menghadapi, peremajaaan tanaman dapat mencakup dana peremajaan dan atau rencana teknis Instansi terkait adalah dinas yang membidangi perkebunan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan objek urusan.

Halaman 11 dari 46


Prinsip 4 : Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 4.1. Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.

Minor

1. Tersedia manual GAP kegiatan penting (penggunaan bibit unggul, Pengelolaan Hama Terpadu (PHT), pemupukan, sistem panen)

1. Tersedia bukti hasil kegiatan penting tersebut

Halaman 12 dari 46

Petani swadaya melaksanakan GAP sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia yang mencakup namun tidak terbatas pada: • kesuburan tanah, • teknik mempertahankan kesuburan tanah, • faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dan degradasi tanah (rorak, terassering, tapak kuda), • faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air (penanaman dipinggir sungai dan lereng, • pemupukan, aplikasi pestisida), • upaya menghindari pencemaran air oleh pestisida dan pupuk, • konsep dan Pengelolaan Hama Terpadu (penggunaan musuh alami), • pestisida yang boleh digunakan menurut peraturan yang berlaku, • cara aplikasi pestisida yang aman, • cara menyimpan pestisida dan membuang sisa dan wadahnya


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor secara aman. Sebagian besar petani swadaya menggunakan bibit tidak unggul yang sebetulnya bertentangan dengan ketentuan pemerintah mengenai perbenihan. Petani diberikan kesempatan memperbaiki hal ini sampai saat replanting

Kriteria 4.2. Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang anggotaikan hasil yang optimal dan berkelanjutan

1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aplikasi pemupukan 2. Kelembagaan petani memiliki rekaman produktivitas 1 tahun terakhir

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual GAP (lihat juga kriteria 4.1). Penggunaan pupuk organik, jika tersedia dapat digunakan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kelembagaan petani dianjurkan untuk menguji kualitas saprodi yang mereka terima sebelum disalurkan kepada petani anggotanya. Kelembagaan petani membina anggotanya agar dapat melakukan pencatatan sederhana mengenai kegiatan perkebunannya. Dosis pemupukan untuk petani swadaya disarankan mengikuti dosis geografis yang ditentukan oleh instansi terkait

Halaman 13 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 4.3. Praktek-praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah

1. Bukti dilakukan upaya konservasi pada daerah curam. 2. Bukti penggunaan tanaman penutup tanah untuk TBM 3. Bukti adanya usaha penataan muka air pada lahan gambut

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1). Petani melakukan upaya konservasi pada daerah curam seperti pembuatan terasering. Petani melakukan upaya untuk mencegah erosi di pingiran sungai di daerah perkebunan mereka apabila luasan lahan yang dimiliki petani sangat terbatas. Jika luasan tanah memungkinkan untuk konservasi riparian, maka harus dilakukan konservasi. Tanaman penutup tanah tidak terbatas pada legume cover crops. Di kelembagaan petani terdapat program pemeliharaan jalan. Pembuatan drainase bertujuan untuk mempertahankan water table.

Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air

1. Kelembagaan petani memiliki rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan

1. Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah

Halaman 14 dari 46

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

permukaan dan air tanah.

sawit (lihat juga kriteria 4.1).

Kriteria 4.5. Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.

1. Laporan hasil pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit di kelembagaan petani

Kriteria 4.6. Agrokimia digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan propilaktik (pencegahan) dari pada pestisida, kecuali dalam kondisi khusus sebagaimana dimuat dalam panduan praktk terbaik Apabila agrokimia yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.

1. Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan praktik penggunakan agrokimia secara umum.

1. Petani dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PHT dan mampu melaksanakannya.

Petani melaksanakan praktik sesuai dengan GAP budidaya perkebunan kelapa sawit.

1. Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian

Petani diharapkan mempunyai dan melaksanakan manual sederhana GAP budidaya perkebunan kelapa sawit (lihat juga kriteria 4.1).

2. Bukti penggunaan agrokimia sesuai dengan target spesies, dosis, cara dan waktu penggunaannya 3. Bukti pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia 4. Kelembagaan petani bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas wadah pestisida 5. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan

Halaman 15 dari 46

Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan PHT kepada anggota kelompoknya.

Lembaga pengumpul limbah B3 belum tersedia di setiap propinsi di Indonesia, maka indikator minor 4 belum dapat diterapkan secara penuh.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 4.7. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.

1. Kelembagaan petani memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja

Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.

1. Kelembagaan petani memiliki program dan realisasi pelatihan bagi petani

1. Kelembagaan petani memiliki dokumen hasil analisis resiko dari tahapan kerja

2. Bukti telah mendapat pelatihan mengenai praktek kerja yang aman dan tindakan-tindakan darurat, prosedur dan penanganan bila terjadi kecelakaan

Petani mendapatkan pelatihan dari: • Instansi pemerintah terkait • kelembagaan petani, • pekebun atau pengolah yang membeli TBS mereka • LSM

Petani dapat menunjukan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mengenai pekerjaan yang dilakukan Pekerja pada perkebunan kecil (perkebunan rakyat) memerlukan pelatihan dan peningkatan keahlian yang cukup yang dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan dari: pekebun atau pengolah yang membeli TBS mereka, organisasi petani atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain. Pencatatan dan dokumentasi pelatihan bagi petani tidak diharuskan, tetapi setiap pekerja di perkebunan harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk operasional kerja yang dilakukan

Halaman 16 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor Petani swadaya difasilitasi oleh instansi pemerintah yang terkait dan organisasi petani .

Halaman 17 dari 46


Prinsip 5 : Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik, termasuk replanting yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

Kriteria 5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen dan atau kelembagaan petani.

1. Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak pengelolaan lingkungan 2. Terdapat rencana penyesuaian praktik di perkebunan petani sesuai dengan hasil identifikasi

Petani diharapkan mengetahui dampak negatif dari kegiatan mereka dan mengetahui cara meminimalkannya dan melaksanakannya (terutama: pembersihan lahan, pemupukan, aplikasi pestisida, erosi pinggiran sungai) Petani swadaya diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dampak lingkungan melalui penyuluhan dari instansi pemerintah yang berwenang yang dilakukan secara periodik.

1. Petani mampu menyebutkan nama spesies yang dilindungi daerah setempat. 2. Petani dapat menjelaskan prosedur mengatasi konflik dengan spesies yang dilindungi.

1. Jika terdapat spesies yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola species yang dilindungi tersebut

Halaman 18 dari 46

Informasi tentang spesies yang dilindungi dan habitat berkonservasi tinggi dapat diperoleh dari organisasi petani dan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkebunan/Penyuluh, BKSDA Informasi tentang spesies yang dilindungi dan cara mengatasi konflik dapat diperoleh dari instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perkebunan / Penyuluh, BKSDA dan LSM yang berkompeten


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 5.3. Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial

Minor

1. Petani dapat menerangkan cara penanganan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada dikemasan.

Kelembagaan petani menyimpan rekaman pengaduan masyarakat berkenaan denga penanganan limbah dan cara penyelesaiannya (jika ada).

2. Petani dapat menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa point 1 telah dilaksanakan

Kriteria 5.4. Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk: • Mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi. • Memanfaatkan limbah, mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pembuatan pakan ternak). • Pembuangan limbah agrokimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah agrokimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikan ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan Kriteria ini belum diberlakukan untuk petani

Halaman 19 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpabakar ASEAN atau panduan lokal serupa.

Minor

1. Pada saat replanting, petani dapat membuktikan tidak menggunakan api dalam penyiapan lahannya dan pemusnahan limbah, kecuali untuk membasmi hama penyakit dan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis terkait

1. Kelembagaan petani memiliki sarana dan prasaran sederhana penanggulangan kebakaran lahan.

2. Petani mengetahui prosedur Tanggap Darurat untukkebakaran lahan

Penggunaan api hanya dibolehkan jika penilaian menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan merupakan pilihan yang paling sedikit menimbulkan resiko terjadinya kerusakan lingkungan, dan untuk meminimalkan eksplosi hama dan penyakit, dengan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut harus dihindari Sehubungan dengan indikator 1, kelembagaan mengarahkan petani untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait untuk pembersihan lahan atau penanganan hama penyakit dengan membakar. Kriteria ini belum diberlakukan untuk petani swadaya.

Kriteria 5.6. Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.

Halaman 20 dari 46


Prinsip 6 : Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik termasuk replanting yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.

Minor

1. Petani dapat menerangkan dampak sosial kegiatan perkebunan mereka dan anggotaikan bukti respon konstruktif terhadap keluhan, jika ada

Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh kelembagaan petani bersama-sama dengan pihak yang terkena dampak sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi. Dampak sosial dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jalan, penanaman tanaman lain atau perluasan daerah penanaman; embersihan vegetasi alam yang tersisa. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) terhadap faktor-faktor berikut: • Hak atas akses dan hak guna. • Mata pencaharian (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja. • Kegiatan-kegiatan mata pencaharian. • Nilai-nilai budaya dan religius.

Halaman 21 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.

Minor

1. Kelembagaan petani mempunyai prosedur, rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat

1. Kelembagaan petani memiliki rekaman aspirasi masyarakat dan tanggapan/tindaklanjutnya 2. Kelembagaan petani memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukankonsultasi, mediasi dan komunikasidengan stakeholder secara transparan.

Mekanisme komunikasi dan konsultasi dirancang oleh kelembagaan petani bersama masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap informasi bagi kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema petani dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini.

Halaman 22 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 6.3. Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

1. Kelembagaan petani menyediakan prosedur penanganan keluhan

Kriteria 6.4. Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas pengalihan hak legal atau hak tradisional dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain anggotaikan pandangan pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

1. Petani memiliki bukti pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.

1. Kelembagaan petani mempunyai rekaman keluhan/keberatan, penanganan keluhan / keberatan, dan pelaporan (jika ada)

Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan pihak yang terkena dampak.

1. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia

Petani harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam mengidentifikasi hak-hak legal dan tradisional masyarakat yang berhak menerima kompensasi.

2. Kelembagaan petani memiliki sistem identifikasi dan kalkulasi pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait.

Untuk petani, instansi pemerintah terkait dan kelembagaan petani dapat membantu memfasiltasi penanganan keluhan dan perselisihan.

Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan dengan mengacu kepada prinsip free prior informed consent dan kesetaraan jender. Setiap pembayaran kompensasi atas pemindahan hak dari pihak lain harus dilakukan secara transparan, wajar dan tanpa tekanan sehingga tidak merugikan penduduk atau masyarakat yang memiliki hak atas lahan. Petani harus menunjukkan surat

Halaman 23 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor keterangan atas hak milik atau tradisional. Proses dan hasil dari setiap perjanjian yang disepakati didokumentasikan dan dilaksanakan secara terbuka

Kriteria 6.5 Upah dan persyaratanpersyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

1. Bukti pembayaran upah pekerja minumum sesuai standar minimum industri atau hukum

1. Terdapat perjanjian kerja untuk pekerja tetap, jika terdapat tenaga kerja tetap

Kelembagaan petani harus anggotaikan informasi kepada petani tentang besarnya UMR daerah kebun tersebut berada secara periodik Dalam hal tenaga kerja lepas, kondisi kerja dan upah sesuai perjanjian (lisan maupun tulisan) yang ditetapkan secara transparan dan tanpa paksa.

Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.

Kriteria ini tidak berlaku untuk petani.

Halaman 24 dari 46


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

Kriteria 6.7. Anak-anak tidak dipekerjakan dan dieksploitasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan.

1. Petani dapat membuktikan tidak mempekerjakan anakanak, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur dilarang

1. Tidak terdapat keluhan yang tidak diselesaikan mengenai terjadinya diskriminasi terhadap tenaga kerja.

Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.

1. Kelembagaan petani memiliki aturan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan pelecehan seksual dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan menghargai hak-hak reproduksi perempuan dan diimplementasikan

Petani harus mempekerjakan pekerja mengacu pada usia kerja minimum dan anak-anak usia sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petani atau perkebunan keluarga boleh mempekerjakan anak-anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di bawah pengawasan orang dewasa. 1. Kelembagaan petani memiliki kebijakan tenaga kerja yang menganut persamaan hak.

Halaman 25 dari 46

Kelembagaan petani memilki prosedur penyampaian keluhan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria 6.3. Diskriminasi yang positif dalam penyediaan karyawan dan keuntungan untuk komunitas khusus, dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang telah dinegosiasikan. Petani menghormati hak reproduksi tenaga kerjanya.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.

Minor

1. Kelembagaan petani memiliki kebijakan untuk melakukan hubungan bisnis dengan anggota dan pihak lain (bisnis lokal) secara adil dan terbuka. 2. Terdapat rekaman mekanisme penentuan harga TBS dan saprodi.

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.

1. Rekaman bukti kontrak kerjasama dengan mitra bisnis, jika ada.

Kelembagaan petani sebaiknya terlibat dalam penentuan harga TBS

2. Terdapat bukti pembayaran TBS kepada anggota kelembagaan petani.

1. Rekaman kontribusi kelembagaan petani dan / atau petani terhadap pembangunan lokal

Petani swadaya berkontribusi terhadap pembangunan lokal melalui kelembagaan petani Kelembagaan petani secara aktif melakukan perundingan dengan perusahaan mitra dalam hal penentuan pemotongan hasil penjualan TBS petani untuk kontribusi pembangunan lokal dan pengelolaannya Kelembagaan petani turut menentukan arah pemanfaatan dan pengelolaan dana kontribusi

Halaman 26 dari 46


Prinsip 7 : Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 7.1 Dilakukan analisis dampak sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipasif sebelum membangun kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi.

Minor

1. Tersedia dokumen analisis dampak sosial dan lingkungan sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan. Analisis dampak sosial dan lingkungan dilakukan oleh kelembagaan petani.

Apabila kebun petani swadaya meliputi area yang cukup luas dan dengan demikian mungkin memiliki dampak sosial dan lingkungan yang penting, maka perlu melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan.

2. Bukti hasil analisis dampak digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan perkebunan.

Petani swadaya berkonsultasi pada instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan dalam analisis dampak Untuk petani yang pada saat membangun perkebunan mereka tidak melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial masih dimungkinkan untuk bergabung dengan kelompok sertifikasi sepanjang kelembagaan petani melakukan inspeksi internal untuk membuktikan tidak ada pelanggaran terhadap kriteria ini.

Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untukmerencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi

1. Bukti terdapat rekomendasi pembangunan perkebunan di lahan petani dari instansi berwenang, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan.

Halaman 27 dari 46

1. Petani dapat menerangkan rencana kerja pembangunan perkebunan yang telah mendapat rekomendasi tersebut

Untuk petani swadaya informasi mengenai topografi, jenis tanah dan kesesuaiannya untuk kelapa sawit dari lahan yang akan digunakan untuk perkebunan diperoleh dari Dinas yang membidangi Perkebunan atau


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor petugas penyuluh lapangan. Rencana pembangunan perkebunan dibuat bersama dengan tenaga penyuluh lapangan.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)

1. Petani/kelembagaan petani dapat membuktikan bahwa lahan perkebunan mereka bukan berasal dari konversi hutan primer atau areal bernilai konservasi tinggi

Petani swadaya, melalui kelembagaan petani, berkonsultasi dengan instansi berwenang untuk mendapatkan informasi mengenai HCV yang ada di dalam atau di sekitar lahan mereka Kriteria ini diberlakukan saat INA-NI untuk petani swadaya ini disahkan.

Kriteria 7.4 Dihindari memperluas perkebunan di atas lahan yang curam, dan atau di tanah marjinal serta rapuh. Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka

1. Bukti tidak adanya penanaman berlebihan pada lahan yang curam dan/atau tanah marjinal yang rapuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1. Petani dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penolakan dari masyarakat adat dan lokal terhadap pembangunan perkebunan tersebut (Bukti dapat berupa surat persetujuan dari masyarakat adat atau masyarakat lokal yang diketahui atau disetujui oleh Ketua Adat/Kepala Desa atau sesuai dengan ketentuan di daerah setempat)

Halaman 28 dari 46

Lihat kriteria 7.2.

Petani melakukan pendekatan dengan masyarakat adat dan lokal dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan bila lahan tersebut milik dari masyarakat adat atau lokal harus dinegosiasikan untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum pembangunan dimulai.


Indikator Kriteria

Panduan Major

Minor

melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen sebagai bukti di kemudian hari.

Kriteria 7.6 Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan

1. Bukti kesepakatan yang telah diambil sebelum pembangunan perkebunan dilaksanakan (surat dokumentasi mengenai kesepakatan)

Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya

1. Petani dapat membuktikan bahwa mereka mengetahui dan mampu melaksanakan teknik penyiapan lahan tanpa bakar

2. Bukti pelaksanaan kesepakatan sesuai perjanjian pada point 1.

Didahului proses pada kriteria 7.5, maka kompensasi dan pemenuhan kesepakatan lain dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip free prior informed consent. Petani mengetahui dan mematuhi undangundang/peraturan yang melarang penggunaan api untuk penyiapan lahan. (misalnya petani mempunyai brosur / mengikuti pelatihan petunjuk teknik penyiapan lahan tanpa bakar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang Instansi terkait atau petugas penyuluh lapangan anggotaikan pelatihan kepada petani mengenai teknik penyiapan lahan tanpa bakar.

Halaman 29 dari 46


Prinsip 8 : Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas Indikator Kriteria

Panduan Major

Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama .

Minor

1. Petani/kelembagaan petani memiliki rencana tindakan untuk perbaikan terus-menerus dalam hal: • Perawatan dan panen kelapa sawit • Pengelolaan Hama Terpadu • Mempertahankan tingkat kesuburan tanah • Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) • Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani • Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah dan mengurangi polusi/emisi gas. • Meminimalkan dampak negatif sosial

1. Petani dapat menunjukan bahwa kebun yang diusahakannya sudah mendapat pengawasan dari petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani

Halaman 30 dari 46

Petani secara teratur mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh petugas penyuluh lapangan dan/atau kelembagaan petani untuk mendapatkan teknik/informasi terbaru mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit.


Halaman 31 dari 46


APPENDIX 1.

CHECK LIST IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (HCV) DAN SOSIAL DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DATA KEBUN Nama Pemilik Kebun : Alamat Kebun: Batas Kebun

; Telp/Hp : ; Kecamatan : ; Provinsi : ; Utara: ; Selatan (< 25 ha)

Dusun/Desa : Kabupaten : Barat: Timur:

Luas Kebun: Status Kebun : Tanggal Penilaian:

Bukaan baru / TBM / TM / Replanting

Pelaksana Penilaian oleh:

1. 2. 3.

Disetujui oleh: ??? Hasil Identifikasi

A B C

A

B

Kondisi kebun baik.. Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini. Kondisi kebun sedang. Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau) Kondisi kebun tidak memuaskan. Petani harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau).

Halaman 32 dari 46

C


Daftar Isi 1. Pendahuluan dan ruang lingkup 1.1

Laporan Identifikasi Baseline Lingkungan .................................................................. 3

1.2

Ruang lingkup, ............................................................................................................... 3

2. Informasi Lingkungan dan Sosial 2.1

Informasi Umum Kebun................................................................................................ 3

2.2

Aspek lingkungan .......................................................................................................... 4

2.3

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Lingkungan ......................................... 5

2.4

Aspek Sosial................................................................................................................... 5

2.5.

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Sosial ................................................... 6

3. Temuan hasil Identifikasi

1. Pendahuluan dan Ruang Lingkup 1.1 Laporan Identifikasi Baseline Lingkungan Laporan identifikasi baseline lingkungan dan soial adalah laporan hasil identifikasi aspek lingkungan secara sederhana untuk mendukung atau melengkapi persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO petani sawit bebas/swadaya/non proyek di Indonesia. Identifikasi ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman dalam mengidentifikasi aspek lingkungan dan sosial atau dapat dilakukan oleh kelompok tani atau asosiasi petani atau petani kebun sendiri. Untuk kelompok tani atau asosiasi petani atau petani kebun sendiri perlu terlebih dahulu mendapat arahan dari instansi pemerintah yang terkait atau LSM lingkungan atau sosial anggota RSPO. Laporan ini juga memuat bagaimana rencana dan upaya petani untuk mengurangi dampak negatif dari hasil identifikasi aspek lingkungan dan soial yang ditemukan. Laporan ini bersifat terbuka untuk umum sehingga stakeholders dapat mengakses dokumen ini untuk kepentingan yang sejalan dengan praktek perkelapasawitan yang berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup Laporan ini khusus digunakan oleh perkebunan kelapa sawit petani yang mempunyai luas kebun lebih kecil dari 25 ha. Satu laporan ini untuk satu kebun dalam satu hamparan, jika petani memiliki dua atau lebih kebun dalam hamparan yang berbeda yang cukup jauh maka laporan dibuat secara terpisah.

Halaman 33 dari 46


2. Informasi Lingkungan dan Sosial 2.1 Informasi Umum Kebun Data Petani No

Nama

Umur (th)

1 2 3 DATA PETANI 1 DATA KELUARGA 2 3 4 5 Kode kolom 5 Hubungan dengan kepala rumah tangga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kelami 1. Lk 2. Pr 4

Kepala rumah tangga Istri suami Anak Menantu Cucu Orang tua/mertua Famili lain Pembantu rumah tangga lainnya

Kode kolom 8 Jenis pekerjaan utama untuk ART umur 10 tahun ke atas 1. Petani kelapa sawit 2. Pengumpul hasil hutan 3. Karyawan kebun sawit PBS/N 4. Karyawan kebun karet PBS/N 5. Karyawan HTI 6. Pedagang 7. 8. PNS 9. Pengusaha 10. Lainnya

Hub. Kel (kode).

Status kawin (kode)

5

6

Pendidikan

Pekerjaan Utama (kode) 8

(kode) 7

Batas Kebun

Kode kolom 6 Status perkawinan 1. 2. 3. 4.

belum kawin kawin cerai hidup cerai mati

Kode kolom 9 Status pekerjaan :

Kode kolom 10 Pekerjaan lain

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain 2. Berusaha sendiri dengan bantuan anggota rumah tangga/buruh tidak tetap 3. Berusaha dengan buruh tetap 4. Buruh karyawan 5. Pekerja rumah tangga 6. Perkeja dalam kelompok

Keterangan kode sama dengan kolom 8 : Pekerjaan lain adalah selain perkejaan utama yang dapat mendatangkan uang

Dusun/Desa : Kabupaten : berbatasan sebelah utara : berbatasan sebelah selatan : berbatasan sebelah timur : berbatasan sebelah barat :

; Kecamatan : ; Provinsi :

1. 2. 3. 4.

PPKS Marihat Lonsum ….

Hasil panen (kg/bl)/(ton/th) Cara mendapatkan lahan

Asal usul lahan kebun

Surat tanah / Izin buka kebun

10

Kode kolom 7 Jenis pendidikan terakhir untuk Aanggota Rumah Tanngga (ART) diatas 5 tahun 1. Tidak sekolah 2. Tidak lulus SD 3. SD 4. SMP 5. SMU 6. PT (tambahkan tanda * jika sedang menjalani pendidikan terakhir)

Jarak dari rumah(km) Luas kebun (ha) Jumlah tanaman (btg)/ha Umur tanam (th) Jenis bibit

Pekerjaan lain (kode)

-

Data Kebun Alamat Kebun

Status pekerja (kode) 9

1. Membuka lahan sendiri; 2. Warisan; 3. Pembelian lahan, 4. kebun kelapa sawit, 5. ................... 1. Bekas Hutan Alam 2. Bekas Hutan Tanaman 3. Bekas Hutan Lindung/Konservasi 4. Tidak berhutan / semak belukar 5. Hutan rusak/bekas kebakaran 6. ......................................... Total = ………………… 1. Tidak ada; 2. Tanah adat; 3. Surat jual beli;

(…….. ha) (…….. ha) (…….. ha) (…….. ha) (…….. ha) (…….. ha) ……… ha

Halaman 34 dari 46


Status kebun

Penjualan TBS

4. SKT; 5. SKGR; 6. Sertifikat BPN; 6. ………… 1. milik, 2. bagi hasil, 3. sewa/kontrak, 4. gadai/pinjam pakai 5. ….. 1. 100 % TBS dijual ke PT……….. (jarak ….. km dari kebun) 2. …. % TBS dijual ke …………….(jarak ….. km dari kebun)

2.2 Aspek Lingkungan Apakah dalam kebun atau sekitar kebun ada spesies yang terancaman punah (Mamalia, Reptil, Burung, Serangga, Ikan, Jika Ya, isi tabel dibawah ini Fauna /Flora

Lokasi spesies di kebun 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Ya/Ada

Tidak

Kondisi pengelolaan saat ini tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan .....

Apakah kebun anda berbatasan langsung dengan hutan atau Kawasan Konservasi (seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Lindung, dll) ? Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda menjaga kawasan konservasi yang berbatasan dengan kebun anda tersebut dari penjarahan keanekaragaman hayatinya ?

Ya/Ada

Tidak

Ya/Ada

Tidak

Jika disekitar kebun anda masih ada hutan yang lebih luas, apakah kebun anda menyisakan hutan sebagai penghubung ke hutan yang lebih luas tersebut ? Apakah kebun anda mempunyai hutan atau rawa tempat persinggahan sejumlah (konsentrasi) satwa liar yang dilindungi ?

Ya/Ada

Tidak

Ya/Ada

Tidak

Jika jawabannya Ya/Ada, apakah hutan atau rawa tersebut anda buka menjadi kebun sawit ? Jika jawabannya Tidak, apakah hutan atau rawa tersebut anda lindungi ?

Ya/Ada Ya/Ada

Tidak Tidak

Apakah kebun anda berada di sepanjang aliran sungai (DAS)? Jika jawabannya Ya/Ada, Apakah anda menanam pohon sawit hingga ke tepi sungai ? Apakah anda mengerti dengan fungsi hutan di pinggir sungai ? Jika jawabnya Ya/Ada, coba sebutkan paling tidak 3 fungsi hutan di sepanjang pinggir sungai 1. 2. 3. Apakah anda melakukan upaya/usaha mengatasi erosi pinggir sungai Jika jawabannya Ya, sebutkan upaya tersebut ? 1. 2. 3.

Ya/Ada Ya/Ada Ya

Tidak Tidak Tidak

Ya/Ada

Tidak

Apakah dalam kebun anda terdapat spesies endemik Ya/Ada Tidak Catatan : Spesies endemik adalah spesies yang terbatas atau hanya ada pada kawasan geografi tertentu yang mungkin besar atau kecil. Beberapa LSM international telah mengeluarkan daftar spesies endemik seperti Kawasan Burung Endemik yang dikeluarkan oleh Birdlife International yang dikenal dengan EBA (Endemic Bird Area) atau Conservation International juga mengeluarkan Hotspot Keanekaragaman Hayati. Jika Ya, isi tabel dibawah ini Spesies Endemik

Lokasi spesies di kebun 1. 2. 3. 4.

Halaman 35 dari 46

Kondisi pengelolaan saat ini tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Petani Kelapa Sawit Swadaya Indonesia. Draft Konsultasi Publik. Mei 2010 Spesies Endemik

Lokasi spesies di kebun 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Kondisi pengelolaan saat ini ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan ..... tetap dibiarkan tidak dibunuh dan dilindungi dari pemburu, akan dibunuh karena mengganggu kebun akan dipindahkan karena mengganggu kebun, tidak tahu harus diapakan .....

Apakah dalam kebun anda terdapat bagian dari ekosistem seperti : Hutan hujan di bagian bawah gunung, Hutan dataran rendah, Hutan rawa gambut, Hutan rawa air tawar, Hutan kerangas, Savanna, Mangrove Jika jawabannya Ya/Ada, apakah kebun anda telah membuka ekosistem di atas untuk kebun sawit

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada

tidak

Apakah dalam kebun anda terdapat sumber air yang digunakan oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari? Jika jawabannya Ya/Ada, spakah areal disekitar sumber air tersebut ditanam pohon sawit anda ? Jika jawabannya tidak, Apakah anda biarkan areal tersebut atau dilindungi ?

Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak tidak

Apakah dalam kebun anda terdapat tempat yang dikeramatkan oleh penduduk setempat ? Jika jawabnnya Ya/Ada, apakah anda membuka areal tersebut untuk perkebunan sawit ?

Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak

2.3 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Lingkungan Jika aspek lingkungan yang teridentifikasi diatas anda kelola untuk mempertahankan jumlahnya dan kondisinya ? Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda juga berusahaan meningkatkan jumlahnya dan kondisinya ? Apakah anda membuat laporan per 6 bulan untuk hasil pengelolaan lingkungan tersebut


tidak tidak tidak

Apakah kebun sawit anda berada di kawasan tanah ulayat masyarakat adat tempatan? Jika jawabannya ya/ada, apakah anda tahu bagaimana proses pelepasan kawasn ulayat tersebut kepada anda? Apakah anda sudah mendapatkan persetujuan adat untuk membuka lahan untuk kebun sawit tersebut? Apakah anda merupakan bagian dari masyarakat adat tempatan dan apa hubungannya? Jika jawaban ya/ada, apa hubungannya dengan anda ...........................................................

Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak tidak tidak

Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dengan membeli? Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dari warisan? Apakah anda mendapatkan lahan untuk kebun sawit tersebut dari hibah?


tidak tidak tidak

Apakah lahan sawit anda mempunyai status kepemilikan? Jika jawabannya ya/ada, apakah statusnya? a. SKT/SKGR b. SHM Jika tidak ada status tertulis, apakah ada keterangan lisan mengenai kepemilikan lahan tersebut? Apakah lahan kebun sawit anda tumpang tindih dengan hak orang lain? Apakah didalam lahan kebun sawit anda terdapat kawasan untuk kepentingan umum? Jika Jawabannya ya/ada, apakah anda mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan umum? Apakah lahan kebun sawit anda mempunyai batas-batas yang jelas? Apakah anda sudah memberikan informasi kepada sempadan lahan kebun sawit anda bahwa anda akan membangun kebun kelapa sawit? Apakah anda sudah melaporkan pembangunan kebun kelapa sawit kepada pemerintah setempat?

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada Ya/Ada Ya/ada Ya/Ada Ya/Ada

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

Ya/Ada

tidak

Ya/Ada

tidak


tidak tidak tidak

Ya/Ada

tidak


tidak tidak tidak


tidak tidak tidak

2.4. Aspek Sosial

Apakah anda sudah mengetahui dampak positip dari pembangunan kebun kelapa sawit anda? Jika jawabannya iya, dampak positip yang anda dapatkan dari perkebunan kelapa sawit adalah; a.Ekonomi b. Sosial c. Lingkungan Apakah anda sudah mengetahui dampak negatip dari pembangunan kelapa sawit anda? Jika jawabannya iya, dampak negatip yang anda dapatkan dari perkebunan kelapa sawit adalah a. Ekonomi b. Sosial c. Lingkungan

2.5 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Aspek Sosial Jika aspek sosial yang teridentifikasi diatas anda kelola untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jika jawabannya Ya/Ada, apakah anda juga berusaha menyelesaikan semua permasalah tersebut ? Apakah anda membuat laporan per 6 bulan untuk hasil pengelolaan sosial tersebut?

Halaman 36 dari 46


3. Ringkasan temuan identifikasi Ringkasan temuan identifikasi dapat dilihat di bawah. Komentar Kondisi kebun baik. Petani harus menjamin kinerja yang ada dan mempertahankan pada level semua operasi saat ini. A Kondisi kebun sedang. Petani harus meningkatkan operasi saat ini menjadi kondisi kebun baik (hijau) B Kondisi kebun tidak memuaskan. Petani harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju kondisi kebun baik (hijau). C Yang dimaksud Baik adalah Petani melakukan semua identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, kemudian melakukan pengelolaan dengan baik sehingga semua yang teridentifikasi bisa tetap terjaga tidak punah atau hilang bahkan lebih baik lagi jika yang teridentifkasi meningkat nilainya (jumlah dan kualitasnya). Selain itu petani mempunyai laporan hasil pengelolaan lingkungan tersebut setiap 6 bulan secara teratur dan bukti hasil pengelolaan ini dapat dilihat di lapangan. Yang dimaksud Sedang adalah Petani melakukan semua identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas, namun tidak semua hasil identifikasi dikelola dengan baik (mungkin sebagian saja). Hasil pengelolaan ini ada yang dilaporankan dan ada juga yang hanya dapat dilihat fakta/bukti dilapangan saja. Yang dimaksud Tidak Memuaskan adalah Petani tidak melakukan identifkasi dampak lingkungan sesuai dengan check di atas dengan baik, dan tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik atau memadai. Catatan : Jika terdapat hasil identifikasi petani menunjukkan hasil diantara warna-warna ini seperti antara warna Kuning (B) dan Merah (C) dimana Petani tidak melakukan identifikasi dampak lingkungan sama sekali namun pada prakteknya Petani melakukan perlindungan terhadap satwa liar yang hampir punah di kebunnya dengan membuat ’plang’ pemberitahuan yang dapat dilihat secara publik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata bahwa masih adanya satwa liar yang dilindungi berada aman dan lestari dikebun Petani maka perubahan warna bisa dipertimbangkan menjadi warna Kuning.

Halaman 37 dari 46


APPENDIX 2. DEFINISI Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder adalah masyarakat sekitar lokasi kebun yang terkena dampak operasional kebun secara langsung, dan terwakili dalam suatu kelembagaan yang sah sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak tradisional adalah hak-hak yang timbul karena serangkaian tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis HCVF (High Coservation Value Forest) atau kawasan hutan bernilai konservasi tinggi. Hutan harus menjaga atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi: HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang secara global, regional atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-spesies yang terancam kepunahan). HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami. HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau terancam punah. HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami dasar dalam keadaan kritis (misalnya perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi). HCV5. Areal hutan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata pencaharian, kesehatan). HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi, ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan masyarakat setempat tersebut. (Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah sebuah proses memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah atau serangkaian tindakan terhadap lingkungan hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Standar ISO adalah Standar yang disusun oleh Organisasi Standarisasi Internasional (ISO: lihat http://www.iso.ch/iso). Vegetasi alami adalah areal yang memiliki banyak terdapat karakteristik utama dan elemen kunci ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur dan keragaman. Perkebunan adalah lahan yang ditanami kelapa sawit dan dengan penggunaan lahan terkait seperti prasarana (misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan konservasi. Hutan primer adalah Sebuah hutan dengan karakteristik utama ekosistem asli seperti kompleksitas, struktur, dan keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Propilaktik adalah sebuah perlakuan atau serangkaian tindakan yang digunakan untuk sebuah tindakan pencegahan Restorasi adalah mengembalikan areal yang mengalami degradasi atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat semi-alami. Petani adalah para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata pencaharian, yang sebagian besar pekerjanya adalah anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian dan luas tanaman kelapa sawitnya biasanya di bawah 25 hektar. Petani kemitraan adalah petani kelapa sawit yang perkebunannya, termasuk infrastruktur yang diperlukan, dibangunkan oleh perusahaan mitra. Setelah tanaman menghasilkan, perkebunan diserahkan kepada petani untuk dikelola secara mandiri dan perusahaan mitra akan menampung

Halaman 38 dari 46


TBS yang dihasilkan kebun petani. Petani mengembalikan biaya pembangunan perkebunan melalui pemotongan hasil penjualan TBS yang diterimanya. Petani swadaya adalah petani yang membangun dan mengelola sendiri perkebunan kelapa sawitnya tanpa bantuan dari perusahaan mitra. Walaupun demikian, mereka dapat menerima bantuan teknis dari pemerintah atau petugas penyuluh lapangan. Pengambil keputusan adalah perseorangan atau kelompok yang berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaruh yang tidak semestinya adalah tekanan dari pihak ketiga yang memiliki bentuk kekuasaan tertentu agar seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan sumber-sumber daya hutan yang dapat diperoleh dari masyarakat adat, kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.

Halaman 39 dari 46


APPENDIX 3 DAFTAR REFERENSI PERATURAN PRINSIP 1

KRITERIA 1

2

2

1

2

PERATURAN 1. 2. 3. 4. 5. . 1. 2. 3.

UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. UU Ketenagakerjaan (tentang UMP, Umur, K3). UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 3. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 4. UU No.1/1970 ttg Keselamatan Kerja 5. PP No.8/1981 Perlindungan Upah 6. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.: NO.: 73/Kpts/OT.210/2/98 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Perkebunan dengan Pola kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya 7. KepMenTan NO. : 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat, dll. 1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

3

1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

3

1

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani

4

1

1. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997 dan 2006 tentang Petunjuk teknis budi daya kelapa sawit tahun 1997. 2. Standar Pengolahan Kelapa Sawit 1993 dari Ditjen Pengolahan.

2

1. 2. 3. 4.

3

1. GAP untuk kelapa sawt

4

1. UU 12, tahun 1992 2. UU 18, tahun 2004

5

1. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan PP No. 8, 2001 mengenai Pupuk budidaya tanaman . Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. 5. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. (akan dirilis tahun 2007)

Halaman 40 dari 46


PRINSIP

KRITERIA

PERATURAN 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 3. PP No. 6, 1995 mengenai Perlindungan tanaman. 4. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida. 5. Pengendalian hama terpadu (Ditjenbun)

5

6

6

1. PP No. 18, 1999 junto PP No 85 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 2. PP No. 74, 2001 mengenai Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 3. UU tentang K3. 4. PP No. 7, 1973 mengenai Pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan pengunaan pestisida. 5. SK Menteri Pertanian No. 517/Kpts/TP.270/9/2002 mengenai Pengawasan pestisida. 6. Daftar penggunaan bahan kimia pertanian (agro kimia) yang diterbitkan oleh Komisi pestisida.

7

1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

8 1 2

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani 1. PP No.7 Tahun 1999, Daftar Tanaman dan Hewan yang Dilindungi. 1

3

1. UU No. 23, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 2. PP No. 18, 1999 junto PP No 85, 1999 mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. 2

4 5

Tidak berlaku untuk petani 1. UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan 2. PP No 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

6 1

Tidak berlaku untuk petani 1. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Pasal 25) 2. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

2

1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

3

1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

4

1. 2. 3. 4.

5

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum

6 7

Tidak berlaku untuk petani 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan/Ketentuan mengenai wajib belajar. 3. Keputusan Menakertrans RI No 235/MEN 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yg Membahaya-kan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 4. Keputusan Menakertrans RI No 115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yg Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat & Minat.

UU UU UU UU

No. No. No. No.

12 23 13 18

tahun tahun tahun tahun

1992 1997 2003 2004

tentang Sistim Budidaya Tanaman tentang Lingkungan Hidup Ketenagakerjaan tentang Perkebunan

Halaman 41 dari 46


PRINSIP

KRITERIA 8

7

8

PERATURAN UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

9 10

Tidak tersedia peraturan yang relevan untuk petani Kep MenTan No 395 th 2005

11

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

1

1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2) 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; Pasal 25 3. Menhut S.06/Menhut-VI/2006 tentang Hutan dengan Konservasi Tinggi 4. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

2

1. UU Perkebunan No. 18, 2004 2. Petunjuk Teknis Budidaya Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta, 1997. 3. Pedoman Teknis Pembangunan Kebun kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta. (Akan dirilis tahun 2007)

3

1. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan 2. HVCF Toolkit

4

1. SK tentang Kemiringan Tanah, Dalamnya Gambut, PP Dirjen Perkebunan, 2. Kepres 32 , 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung 3. Kep Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998, Psl. 2, Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit.

5

1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2). 2. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. 2

6

1. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 2. Peraturan Menteri/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ar.140/2/2007

7

1. UU 18/2004 tentang perkebunan 2. PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakna Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lah an. 3. SK Mentan 357/19... Pembukaan lahan tanpa bakar 4. Peraturan terkait Kebakaran Lahan, KLH, Deptan, Dephut

1

1. UU No. 18, 2004 tentang Perkebunan

Halaman 42 dari 46


APPENDIX 4 KAMUS AMDAL ASEAN B3 BKSDA CPO GAP HCV IUP K3 KKPA LSM PHT PIR RSPO RKL/RPL SOP STF UKL/UPL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Social and Environmental Impact Assessment) Association of South East Asia Nations Bahan Beracun dan Berbahaya (hazardous waste) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit mentah Good Agricultural Practices (Praktek Pertanian yang Baik) High Conservation Value Izin Usaha Perkebunan (Plantation Operation Licence) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health and Safety) Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Pemerintahal Organisation) Pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management) Perkebunan Inti Rakyat Roundtable on Sustainable Palm Oil (Organisasi Minyak Sawit Berkelanjutan) Rencana Kelola Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan) Standard Operating Procedures Smallholder Task Force (Gugus Tugas Petani) Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (Environmental Management Efforts/Environmental Monitoring Efforts)

Halaman 43 dari 46


APPENDIX 5 Daftar Anggota Kelompok Kerja Smallholder Indonesia (INA-SWG)

NO

Name

Position

Background

Institution

1.

Asril Darussamin

Ketua

Lingkungan

ISPO/RSPO

2.

Suhandri

Wakil Ketua

Lingkungan

WWF Indonesia

3.

Norman Jiwan

Sekretaris

Sosial

Sawit Watch

4.

Rudy Lumuru

Anggota

Sosial

Independen

5.

Nogoseno

Anggota

Produser/Perusahaan Inti

Dewan Minyak Sawit Indonesia

6.

Freddy T.H. Sinurat

Anggota


PT. Astra Agro Lestari

7.

Slamet Riyadi

Anggota


PT. Astra Agro Lestari

8.

Adrian Suharto

Anggota

Lingkungan

PT. Inti Indosawit Subur

9.

Rafmen

Anggota

Sosial


10.

Daniel Dwimiarto

Anggota



11.

Dwi Asmono

Anggota


PT. Sampoerna Agro Tbk

12.

Indra Pangasian

Anggota


PT. Sampoerna Agro Tbk

13.

Herman Tandinata

Anggota


PT Musim Mas

14.

Rudolf Saut

Anggota


PT Hindoli

15.

Haposan Panjaitan

Anggota


PT Inti Indosawit Subur

16.

Asrini Subrata

Anggota


PT Inti Indosawit Subur

17.

Asmar Arsjad

Anggota

Produser/Petani

APKASINDO

18.

Darto

Anggota

Produser/Petani

SPKS

19.

Dayat

Anggota

Produser/Petani

SPKS

20.

Edi Suherman

Anggota

Produser/Petani

SPKS

21.

Cion Alexander

Anggota

Produser/Petani

SPKS

22.

Fransiskus T

Anggota

Produser/Petani

SPKS

23.

Kanisius T

Anggota

Produser/Petani

SPKS

24.

Norsianus

Anggota

Produser/Petani

SPKS

Halaman 44 dari 46


NO

Name

Position

Background

Institution

25.

Sempinus

Anggota

Produser/Petani

SPKS

26.

Syahrul M

Anggota

Produser/Petani

SPKS

27.

Yusran

Anggota

Produser/Petani

SPKS

28.

Sutarno Kudin

Anggota

Produser/Petani

ASPEKPIR

29.

Yoseph Matondang

Anggota

Produser/Petani

ASPEKPIR

30.

Sunarto

Anggota

Produser/Petani


31.

Rahmawati

Anggota

Sosial

Sawit Watch

32.

Rambo

Anggota

Sosial

Sawit Watch

33.

Purwo Susanto

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

34.

Wiwin Effendie

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

35.

M. Yudi Agusrin

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

36.

Amalia Prameswari

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

37.

Haryono

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

38.

Dani Rahadian

Anggota

Lingkungan

WWF Indonesia

39.

Riko Kurniawan

Anggota

Sosial

Yayasan Elang

40.

Rukaiyah Rofiq

Anggota

Sosial

Yayasan Setara Jambi

41.

Asri Jon Tanjung

Anggota

Sosial

Yayasan Setara Jambi

42.

Panca Pramudya

Anggota

Sosial

Hivos

43.

Murdwi Astuti

Anggota

Pemerintah/Agronomis

Kementrian Pertanian RI

44.

Sunarto

Anggota



45.

Galih Surti

Anggota



46.

Irmia Nur Andayani

Anggota

Pemerintah/Bibit


47.

Etty Sulistiaty

Anggota

Pemerintah/Bibit


48.

Djoko Priharyanto

Anggota

49.

Sahat Simarmata

Anggota

50.

Heru

Anggota

51.

Sartono

Anggota

Pemerintah/Perlindunan Tanaman Pemerintah/Perlindungan Tanaman Pemerintah/Perlindungan Tanaman


Pemerintah

Komisi Minyak Sawit Indonesia

Halaman 45 dari 46




NO

Name

Position

Background

Institution

52.

Iman K. Nawireja

Anggota

Lembaga Sertifikasi

British Standard Institution

53.

Deni Novendi

Anggota

Lembaga Sertifikasi

PT Mutuagung Lestari

54.

Dian Soeminta

Anggota

Lembaga Sertifikasi

TUV Rheinland

55.

Deuxiemi Kusumadewi

Facilitator

RILO

Halaman 46 dari 46

Interpretasi Nasional Prinsip & Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Recommend Documents