Konsep Dasar Pengendalian Internal Prosedur untuk memperoleh Pemahaman SPIP Pengujian Pengendalian dan Penilaian Risiko Pengendalian Best Practice Pengendalian Internal Sektor Publik menurut IFA Contoh Red Flag dan indikasi KKN tedi – last 10/16
KONSEP DASAR PENGENDALIAN INTERNAL Pengendalian internal (COSO Report) : merupakan suatu proses yang menjadi komponen suatu manajemen organisasi yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai tercapainya tiga tujuan berikut: 1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi, 2. Keandalan pelaporan keuangan, 3. Ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal juga dirancang untuk tujuan tambahan yaitu mengamankan aset/kekayaan organisasi, yaitu memberikan keyakinan yang memadai bahwa perolehan, penggunaan, dan pelepasan aset organisasi secara tidak sah dapat dicegah atau dideteksi dengan segera.
… lanjutan.
Sementara itu, INTOSAI (Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector) menyatakan definisi pengendalian internal sbb : Internal control is an integral process that is effected by an entity’s management and personnel and is designed to address risks and to provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the following general objectives are being achieve : 1. Executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations ; 2. Fulfilling accountability obligations ; 3. Complying with applicable laws and regulations ; 4. Safeguarding resources against loss, misuse and damage.
… lanjutan
Menurut PP No 60 Th 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Internal adalah: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
…lanjutan
Definisi pengendalian internal mengandung konsep fundamental sbb : 1. Pengendalian internal adalah suatu proses/cara. 2. Pengendalian internal dipengaruhi oleh personel/orang pada setiap tingkatan organisasi, termasuk pimpinan puncak organisasi tersebut. 3. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukannya keyakinan yang absolut bagi pimpinan organisasi. 4. Pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuantujuan pelaporan keuangan, ketaatan, dan kegiatan tersebut secara bersama-sama.
UNSUR UNSUR PENGENDALIAN INTERNAL
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas unsur : 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian risiko; 3. Kegiatan pengendalian; 4. Informasi dan komunikasi; dan 5. Pemantauan pengendalian intern. Catatan : Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.
…lanjutan
LINGKUNGAN PENGENDALIAN : Lingkungan pengendalian diperlukan untuk mendorong perilaku positif dan kondusif dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal melalui : 1. Penegakan integritas dan nilai etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yang kondusif; 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern 8. pemerintah yang efektif; dan 9. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
…lanjutan
PENILAIAN RISIKO : Penilaian risiko terdiri atas: 1. Identifikasi risiko; dan dilakukan dengan cara : a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 2. Analisis risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
…lanjutan
KEGIATAN PENGENDALIAN : Kegiatan pengendalian terdiri atas : 1. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 2. Pembinaan sumber daya manusia; 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 4. Pengendalian fisik atas aset; 5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; 6. Pemisahan fungsi; 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10.Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
…lanjutan
INFORMASI DAN KOMUNIKASI :
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib : Mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus dilakukan secara efektif dengan cara : 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan 2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
…lanjutan
PEMANTAUAN Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern dengan cara : 1. Pemantauan berkelanjutan, (misal : pengelolaan rutin, supervisi, rekonsiliasi, membandingkan hasil dengan tolok ukur) 2. Evaluasi terpisah (misal : penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas pengendalian internal oleh aparat pengawas internal atau pihak eksternal dengan menggunakan Daftar Uji Pengendalian Internal) 3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.
…lanjutan
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal perlu dilakukan : 1. Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui : a) Audit; b) Reviu; c) Evaluasi; d) Pemantauan; dan e) Kegiatan pengawasan lainnya; 2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.
PEMAHAMAN DAN PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH Untuk audit keuangan, auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian internal untuk : 1. Menilai risiko pengendalian, 2. Menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian atas
pengendalian, ketaatan dan substantif. 3. Menyatakan pendapat atau membuat laporan atas pengendalian internal berkenaan dengan laporan keuangan dan ketaatan. Untuk audit kinerja, auditor harus memperoleh pemahaman atas unsur-unsur pengendalian intern yang berkaitan dengan keberadaan, kelengkapan, dan penilaian asersi yang relevan dengan ukuran-ukuran kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP.
…lanjutan
Pengendalian-pengendalian yang perlu auditor : 1. Pengendalian pelaporan keuangan, 2. Pengendalian pengamanan, 3. Pengendalian anggaran, 4. Pengendalian ketaatan, dan 5. Pengendalian operasional.
dipahami oleh
Catatan : Tiga jenis pengendalian pertama berkaitan erat dengan tujuan keandalan laporan keuangan.
…lanjutan
PENGENDALIAN PELAPORAN KEUANGAN Pengendalian Pelaporan Keuangan bertujuan untuk mencegah atau menemukan salah saji pada asersi laporan keuangan/anggaran, misalnya untuk asersi keberadaan atau keterjadian, salah saji potensial dapat terjadi pada empat bidang berikut: 1. Validitas: Transaksi-transaksi yang tercatat tidak mewakili kejadian-kejadian ekonomi yang sebenarnya. 2. Titik pisah (cutoff): transaksi-transaksi dicatat dalam periode yang berbeda dengan periode timbulnya kejadian ekonomi. 3. Pengikhtisaran: Transaksi-transaksi diringkas dengan cara yang tidak benar sehingga angka totalnya dilaporkan terlalu tinggi. 4. Keberadaan: Aset-aset dan hutang-hutang entitas tidak ada pada suatu tanggal tertentu. Salah saji potensial dan tujuan pengendalian yang ditetapkan adalah dasar utama bagi auditor menilai efektivitas pengendalian internal entitas yang diaudit.
…lanjutan
PENGENDALIAN PENGAMANAN Pengendalian pengamanan bertujuan mengamankan aset dari perolehan, penggunaan dan pelepasan yang tidak sah, dengan cara membatasi akses yang tidak sah terhadap aset dan dokumennya. Contoh bentuk pengendalian pengamanan : 1. Penerimaan kas dicatat sebelum kas disetorkan ke bank (kas negara). 2. Penggunaan fasilitas pengamanan. Akses terhadap formulir dan mesin-mesin yang penting (misalnya mesin penandatangan) dibatasi hanya kepada pegawai yang berwenang. 3. Akses terhadap sistem informasi dibatasi hanya kepada pegawai yang berwenang. Misalnya, manual, terminal komputer, file backup ditempatkan pada ruangan dengan pengamanan yang hanya bisa dimasuki oleh pegawai yang berwenang.
…lanjutan
4.
5.
6.
7.
Aset/harta dan catatan-catatan dilindungi dari kerusakankerusakan fisik, Misalnya, penggunaan alarm, satpam, alat-alat pemadaman kebakaran untuk menghindari perusakan secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap aset/catatan. Aset yang dikeluarkan dan dimasukkan dicatat, diperiksa, diterima atau diserahkan hanya dengan otorisasi yang sah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa file data dapat diperbaiki bila terjadi kegagalan sistem komputer. Akses terhadap dokumen-dokumen dan formulir-formulir penting dibatasi, misalnya akses terhadap cek bank.
…lanjutan
PENGENDALIAN ANGGARAN Pengendalian anggaran bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa entitas telah : 1. Mencatat, memproses, dan meringkas transaksi-transaksi dengan benar yang memungkinkan penyajian laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan pelaporan anggaran yang berlaku; 2. Melaksanakan transaksi-transaksi sesuai dengan otorisasi dalam anggaran Pengendalian anggaran yang dievaluasi auditor meliputi : 1. Pagu anggaran (appropriation) kesesuian dengan UU/Perda. 2. Rencana kerja anggaran (apportionment) Kesesuian dengan pagu anggaran yang disetujui.
…lanjutan
3. Petunjuk pelaksanaan (allotment) Kesesuaian dengan RKA 4. Komitmen (commitment) Keseuaian dengan RKA. 5. Transaksi kewajiban (obligations), meliputi validity,
completeness, valuation, cutoff, classification. 6. Transaksi kewenangan belanja (expended authority), meliputi : validity, completeness, valuation, cutoff, classification. 7. Transaksi realisasi belanja (outlay). meliputi : validity, completeness, classification. 8. Saldo kewajiban dan kewenangan belanja, meliputi : summarization, substantiation, limitation. 9. Saldo pagu anggaran ditutup tepat pada waktunya. 10.Pencatatan penerimaan kas berkenaan dengan penutupan anggaran, dan disetorkan ke kas tepat waktu.
…lanjutan
PENGENDALIAN KETAATAN
Pengendalian ketaatan bertujuan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa entitas telah menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan-tujuan pengendalian ketaatan harus cocok dengan peraturan yang mendasarinya dan didokumentasikan pada kertas kerja secara terpisah atau dapat juga digabungan dengan kertas kerja untuk pengendalian-pengendalian pelaporan keuangan.
…lanjutan
PENGENDALIAN OPERASIONAL Pengendalian operasional dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa entitas telah mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Bagian utama dari pengendalian operasional adalah pengendalian-pengendalian ukuran kinerja yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang mendukung ukuran-ukuran kinerja yang dilaporkan pada laporan akuntabilitas telah dicatat dan dipertanggungjawabkan untuk memungkinkan penyusunan informasi kinerja yang andal dan lengkap.
PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERNAL Prosedur Penilaian Risiko - risk assessment procedures dilakukan : 1. Untuk menetapkan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Sebagai dasar dalam melakukan pengujian pengendalian, prosedur analitis, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian terinci atas saldo. Secara umum, prosedur penilaian risiko dilakukan dalam bentuk Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Internal (Procedures to Obtain an understanding of Internal Control) dengan cara mengumpulkan bukti audit dan mendokumentasikan (dalam bentuk narasi, flowchart, kuesioner pengendalian internal) hal-hal yang berkenaan dengan perancangan dan implementasi pengendalian internal.
…
Arens et al (2014) evaluasi atas perancangan dan implementasi pengendalian internal dapat dilakukan dengan metode : 1. Pemutakhiran dan evaluasi atas pengalaman auditor sebelumnya dengan auditan yang berkenaan dengan pengendalian internal. 2. Interview dengan personel auditan yang berkenaan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Pemeriksaan/eksaminasi atas dokumen dan catatan serta file pada komputer guna memastikan unsur-unsur pengendalian yang terdapat pada manual system (narasi/flowchat) telah diimplementasikan. 4. Pengamatan terhadap kegiatan dan operasi entitas auditan yang berkaitan dengan pengendalian dan akuntansi, termasuk penyiapan dokumen dan catatan. 5. Pengujian Terbatas (walkthroughs) atas sistem akuntansi dengan cara mengkombinasikan prosedur pengamatan, inspeksi, dan penelusuran terkait proses akuntansi, guna memastikan implementasi pengendalian yang sebenarnya.
PENILAIAN AWAL ATAS RISIKO PENGENDALIAN Penilaian awal atas risiko pengendalian bertujuan untuk mengevaluasi : 1. Rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal dalam mencegah atau menemukan kesalahan material dalam laporan, 2. Ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan, 3. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan entitas. Proses penilaian risiko pengendalian : 1. Menilai lingkungan pengendalian. 2. Menilai efektivitas rancangan dari prosedur pengendalian dan kemampuannya untuk mencegah atau mengoreksi kesalahan. 3. Menilai apakah pengendalian-pengendalian tersebut telah diterapkan secara efektif selama periode yang diaudit.
…lanjutan
Dalam mengevaluasi efektivitas rancangan yang cukup untuk melakukan penilaian awal atas risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor dapat melakukan : 1. Identifikasi salah saji dalam asersi entitas atau ketidaktaatan atau permasalahan kinerja yang dapat terjadi; 2. Identifikasi pengendalian-pengendalian yang diperlukan yang mampu mencegah atau menemukan permasalahan di atas; 3. Evaluasi bukti dan membuat penilaian.
PENGUJIAN PENGENDALIAN Pengujian Pengendalian (test of control) prosedur audit untuk menguji efektivitas pengendalian guna mendukung penetapan risiko pengendalian. Pengujian pengendalian meliputi pengujian atas sampel transaksi dalam jumlah tertentu, guna memperoleh bukti audit yang akan digunakan dalam penetapan risiko pengendalian yang berkenaan dengan transaksi. Ruang lingkup Pengujian Pengendalian bergantung kepada risiko pengendalian yg telah ditetapkan sebelumnya Bila risiko pengendalian yang ditetapkan rendah, maka pengujian pengendalian akan lebih luas, dimana prosedur inspeksi, pengamatan, dan reperformance akan diaplikasikan dengan ukuran sampel yang lebih besar.
…
Prosedur audit yang dipilih berkaitan dengan sifat pengujian, jangka waktu, dan cakupan/luasnya pengujian, yaitu : 1. Mewawancarai para pegawai berkenaan dengan pelaksanaan tugas mereka; 2. Mengamati pelaksanaan tugas oleh para pegawai; 3. Memeriksa dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian-pengendalian; dan 4. Pelaksanaan ulang pengendalian oleh auditor (reperformance).
Catatan : Pengujian pengendalian dilakukan selama pekerjaan interim, yang dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit.
…
Perbedaan antara Procedures to Obtain an Understanding of Internal Control dan Test of Control : 1. Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Internal diaplikasikan pada pengendalian secara keseluruhan yang teridentifikasi pada setiap fasenya, sedangkan Pengujian Pengendalian diaplikasikan hanya bila penilaian pengendalian tidak memuaskan. 2. Prosedur untuk Memperoleh Pemahaman atas Pengendalian Internal dilakukan hanya pada satu/beberapa transaksi, dan pengamatan dilakukan hanya pada satu titik waktu, sedangkan Pengujian Pengendalian dilaksanakan dengan menggunakan sampel transaksi yang cukup besar (sekitar 20 s/d 100 transaksi), dan pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu.
PENILAIAN AKHIR ATAS RISIKO PENGENDALIAN Risiko Pengendalian (Control Risk), yaitu risiko adanya kekeliruan/salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tidak terdeteksi/dicegah oleh pengendalian intern Risiko pada Tingkat Akun.
Penetapan risiko pengendalian pada tingkat siklus transaksi digunakan untuk menentukan : (1) risiko deteksi, dan ; (2) luas lingkup pengujian substantif. Catatan : Penilaian risiko pengendalian dilakukan menggunakan instrumen Matrik Risiko Pengendalian (Control Risk Matrix – CRM) untuk setiap siklus transaksi yang ada, dengan tujuan untuk menentukan area atau siklus mana yang memerlukan pengujian pengendalian (test of control).
… Penilaian akhir atas risiko pengendalian didasarkan pada evaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari : 1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas komponenkomponen sistem informasi dan pengendalian intern, dan; 2. Pengujian-pengujian pengendalian yang terkait. Bila berbagai jenis bukti mendukung kesimpulan yang sama tentang efektivitas suatu pengendalian, tingkat keyakinan auditor menjadi meningkat. Sebaliknya, bila berbagai jenis bukti tersebut mendukung kesimpulan yang berbeda, tingkat keyakinannya menjadi menurun. Evaluasi bukti melibatkan pertimbangan kuantitatif (persentase penyimpangan berdasarkan kuesioner), dan kualitatif (pertimbangan profesional auditor).
…
Sebelum menarik kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan : 1. Penyebab penyimpangan, serta; 2. Faktor kesalahan yang tidak disengaja, atau ketidakberesan yang disengaja.
Penilaian risiko pengendalian dapat dinyatakan secara : 1. Kuantitatif menggunakan Matrik Risiko Pengendalian (Control Risk Matrix – CRM) untuk setiap siklus transaksi, dimana untuk setiap item pertanyaan dalam kuesioner pengendalian diberi nilai. 2. Kualitatif risiko pengendalian dinyatakan dalam kategori rendah/sedang/tinggi.
…
Penetapan risiko pengendalian secara kualitatif menggunakan panduan sbb : 1. Bila tingkat kelemahan pengendalian adalah material disimpulkan (secara umum) bahwa risiko pengendalian awal adalah tinggi, 2. Bila tingkat kelemahan pengendalian adalah signifikan disimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah sedang, 3. Bila tidak terdapat kelemahan pengendalian atau tingkat kelemahan pengendalian tidak signifikan dan terdapat pengendalian pengganti (compensating controls) disimpulkan bahwa risiko pengendalian awal adalah rendah.
…
Penilaian risiko pengendalian menggunakan pedoman sbb :
secara
kuantitatif
…
Tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan menentukan jenis pengujian substantif yang akan dilakukan, yaitu : 1. Bila pemeriksa menyimpulkan bahwa risiko pengendaliannya tinggi, maka pengujian substantif dilakukan secara mendalam. 2. Bila risiko pengendalian dinilai rendah, maka pengujian substantif dilakukan secara terbatas. Catatan : Faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan tingkat risiko pengendalian : 1. Bukti yang diperoleh dari prosedur pemeriksaan lainnya (misal : bukti mengenai perancangan SPIP entitas auditan memadai/tidak memadai ; bukti hasil pengujian ketaatan (compliance tests), 2. Pengalaman terdahulu dengan entitas yang diperiksa, 3. Penilaian pemeriksa atas pengendalian intern pada tingkat entitas.
DOKUMENTASI HASIL PENILAIAN PENGENDALIAN INTERNAL Kertas kerja auditor harus mencakup dokumentasi risiko pengendalian dengan fokus : 1. Bila risiko pengendalian tinggi, maka hanya kesimpulannya saja yang perlu didokumentasikan, sedangkan; 2. Bila risiko pengendalian rendah, maka dasar untuk penilaian harus didokumentasikan. Dokumentasi atas pemahaman dan penilaian pengendalian internal meliputi : 1. Kuesioner yang telah dijawab, 2. Flow chart, dan 3. Catatan/memo naratif.
BEST PRACTICES (Menurut International Federation of Accountants – IFAC) PENGENDALIAN INTERNAL UTAMA PADA SEKTOR PUBLIK : Pengendalian atas Penganggaran dan Akuntansi : 1. Peraturan-peraturan di bidang keuangan dievaluasi dan diperbarui setiap tiga tahun. 2. Anggaran negara yang komprehensif (termasuk perbandingan dengan anggaran sebelumnya). 3. Laporan Realisasi Anggaran diaudit dan diterbitkan dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 4. Struktur pengkodean keuangan yang komprehensif dikembangkan dan dikelola. 5. Akun-akun keuangan tahunan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 6. Sanksi diberlakukan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang melebihi anggaran yang ditetapkan.
…lanjutan
Pengendalian atas Pendapatan : 1. Terdapat daftar tahunan berisi tarif pajak, bea masuk, bea lainnya dan tarif- tarif layanan tersedia untuk umum. 2. Semua penerimaan kas diterima dan disetorkan ke bank dengan segera. 3. Catatan penerimaan dan tanda terima uang harus direkonsiliasi secara independen dengan laporan bank secara teratur, dan setiap ketidakkonsistenan diselidiki dengan sebaik-baiknya. 4. Terdapat ikhtisar rutin berisi semua penerimaan (dengan perbandingan angka- angka tahun sebelumnya), dan SPT yang penerimaannya belum masuk kas negara tersedia bagi unit akuntansi pemerintah dan auditor setidaknya satu kali setiap bulan.
…lanjutan
Pengendalian atas Pengeluaran : 1. Faktur atau bukti resmi harus tersedia untuk seluruh pengeluaran. 2. Terdapat daftar rekanan yang disetujui, dan untuk pembelianpembelian yang berulang berdasarkan daftar harga resmi. 3. Tender yang kompetitif harus digunakan untuk semua pengadaan yang nilainya besar. 4. Tugas-tugas harus secara jelas dipisahkan pelaksanaan pada ketiga tugas berikut : (1) Otorisasi atas pengadaan atau faktur untuk pembayaran ; (2) Penerimaan dan penyimpanan barang-barang atau jasa-jasa ; (3) Pengelolaan catatan-catatan pembelian, kas dan akuntansi. 5. Rekonsiliasi bank formal harus dilakukan oleh staf yang tidak bertanggung jawab mengelola buku kas paling tidak satu bulan sekali. Setiap perbedaan harus diteliti dan diklarifikasi oleh pimpinan.
…lanjutan
Pengendalian atas Penggajian : 1. Semua posisi dan penempatan pegawai diotorisasi oleh pimpinan. 2. Perubahan antara setiap periode penggajian harus dijelaskan dan diperiksa dengan selayaknya oleh pejabat yang ditetapkan. Rekonsiliasi atas penggajian ini harus secara formal diotorisasi. 3. Harus mekanisme rekonsiliasi/pencocokan atas catatan-catatan yang disimpan oleh masing-masing unit/instansi terkait untuk memastikan bahwa daftar pegawai yang disetujui bersama terkelola dengan baik. Pengendalian atas Uang muka : 1. Daftar uang muka harus ditelaah secara teratur (setiap triwulan) oleh staf senior dalam departemen dan unit akuntansi pemerintah. Setiap pos- pos yang tidak biasa, terlambat atau besar harus diselidiki. 2. Bukti pembayaran terakhir harus disiapkan dengan segera dan lengkap bagi staf yang berhenti. Setiap uang muka yang masih belum dipertanggungjawabkan harus dikurangkan dari pembayaran akhir.
…lanjutan
Pengendalian atas Catatan Persediaan, dan Aset Tetap : 1. Inventarisasi fisik secara independen harus dilakukan paling tidak setahun sekali dan pada saat ada perubahan pengelola. 2. Daftar Aset Tetap harus tersedia, dan setiap tahun harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aset telah dipertanggungjawabkan dan diamankan dengan baik. 3. Pelepasan semua aset publik harus dikendalikan dengan cermat. Lelang publik harus diselenggarakan untuk semua pelepasan aset yang bernilai besar.
KEGIATAN YANG RAWAN KECURANGAN/KORUPSI Kegiatan-kegiatan terkait pengeluaran yang rawan kecurangan/ korupsi : 1. Pembayaran tunjangan atau subsidi. 2. Pembayaran-pembayaran kontrak, terutama pekerjaan pembangunan. 3. Persediaan, termasuk perkakas-perkakas kantor yang berharga. 4. Pinjaman kepada pegawai, pinjaman mobil, dan sebagainya. 5. Pembayaran lembur, bonus dan honor-honor. 6. Pembayaran perjalanan dinas. 7. Barang-barang inventaris pada perumahan pegawai, penjara, rumah sakit, dan sejenisnya. 8. Kas kecil. 9. Dana-dana tak resmi, seperti sumbangan-sumbangan. 10.Pembayaran kepada pegawai honorer.
…lanjutan
Kegiatan-kegiatan umum yang rawan kecurangan/korupsi : 1. Tender, pemberian dan penyelesaian kontrak, menyewa konsultan atau staf sementara dari unit lain. 2. Penjualan dengan tekanan, seperti pemberian hadiah atau liburan bila membeli suatu barang. 3. Jamuan. 4. Pemberian ijin/lisensi. 5. Pembelian barang-barang yang langsung dikirimkan ke lokasi gedung bukannya ke gudang. 6. Konflik kepentingan yang timbul ketika politisi atau pejabat (atau teman dan kerabat mereka) memiliki kepentingan-kepentingan finansial atas pekerjaan yang diberikan oleh instansi publik. 7. Penggunaan peralatan khusus, seperti laptop dan mobil, untuk pekerjaan pribadi. 8. Penghapusan atau penjualan barang-barang inventaris bekas.
INDIKASI KKN Kombinasi dari beberapa hal di bawah ini yang perlu dipertimbankan auditor untuk mengidentifikasi indikasi terjadinya KKN : 1. Kesulitan bertemu pegawai tertentu yang penting bagi audit. 2. Kesulitan menemukan dokumen-dokumen. 3. Dokumen-dokumen yang telah diubah, terutama bila telah difotokopi atau di-tipp-ex, kecuali ada paraf yang menunjukkan tanggung jawab perubahan dan hal yang berubah masih terbaca. 4. Pos-pos yang belum diselesaikan untuk jangka waktu yang lama atau saldo-saldo yang tidak dapat dijelaskan dalam pembukuan. 5. Keengganan pegawai/pejabat untuk mengambil cuti.
…lanjutan
6. Gaya hidup mewah. 7. Kunjungan kepada kontraktor yang sering dan tidak biasa. 8. Keengganan untuk ditemani/disaksikan orang lain selama atau
ketika menangani hal-hal yang terkait dengan kas. 9. Upaya-upaya menawarkan informasi-informasi tertentu, seperti transaksi-transaksi tertentu, kepada auditor. 10.Penawaran jamuan yang berlebihan, terutama bila jamuan ini kemudian dapat dipandang sebagai penyuapan. 11. Komputer yang selalu bermasalah ketika auditor mencoba menggunakannya. 12. Upaya-upaya memojokkan pegawai lain (baik benar ataupun tidak benar) yang dapat dipandang sebagai cara-cara untuk mengalihkan perhatian auditor kepada pihak ketiga yang tidak bersalah.
. tedi.doc
