Konflik KPK Polri Akibatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Optimal

14

Harian Umum

tahun

EDISI 551

THN XIV

Ruko Nagoya Hill Blok J No.25 Batam-Indonesia Telp: 0812 6871 3333

MENGEMBAN ASPIRASI UNTUK DEMOKRASI 9 - 16 FEBRUARI 2015

email: [email protected]

Masyarakat Sukawangi Harapkan Perbaikan Jalan

Hibah DKI Terancam Mandeg

Walikota Bekasi Harus Tagih Komitmen Ahok

Bekasi, SNP Dana bantuan hibah lanjutan dari DKI Jakarta terancam dihentikan sepihak karena belum adanya laporan pertanggungjawaban (LPj) sebagai daerah penerima per 31 Desember 2014 kemarin. Pada tahun lalu Pemkot Bekasi sebagai daerah Mitra Praja Utama (MPU) atau kota perbatasan DKI Jakarta mendapat bantuan hibah Rp. 200 miliar. “Alasan penghentian dana hibah DKI itu mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Namun, aturan tersebut salah ditafsirkan sehingga daerah penerima dianggap lambat memberikan LPj penggunaan

Harga: Rp. 4.500,- (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

Status Lahan Pulau Puteri Tak Jelas

Samsat Tasikmalaya Budayakan Pungli?

UNTUK kelancaran transportasi dua desa, yaitu Desa Sukawangi, Kecamatan...

PULAU Puteri yang terletak di Desa Segarjaya, ternyata menyimpan sekelumit persoalan. Status lahan lokasi wisata yang digadang-gadang bakal jadi ...

RD. H. Djadja W mantan anggota DPR/ MPR RI mengatakan, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem ...

Baca di Hal 4

Baca di Hal 5

Kuasa Hukum Minta Polri Hentikan Kasus Bambang Widjojanto

Konflik KPK–Polri Akibatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Optimal Jakarta, SNP Konflik KPK-Polri yang terus berlarut membuat upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan optimal dan menguntungkan koruptor. Hal ini diakui oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

ISTIMEWA

Bersambung ke hal 11

Lokasi penimbunan solar bermoduskan doorsmeer.

Polda Kepri Grebek Penimbunan Solar Ilegal Berkedok Doorsmeer Batam, SNP Jajaran Polda Kepri tidak mau dituding melakukan pembiaran penimbunan solar illegal. Salah satu Gudang penimbunan solar illegal berkedok usaha doorsmeer (cuci steam) di daerah Batu Ampar akhirnya


Irma Dharmawangsa

Rayakan Ultah Tanpa Dwi Andhika

R

ABU 4 Februari 2015 lalu, Irma Dhar mawangsa genap berusia 31 tahun. Pada Ulang Tahun (Ultah) nya kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, kini Irma berstatus jomblo setelah putus dengan Dwi Andhika. Meski berbeda, mantan kekasih Andhika ini tetap membuat ulang tahunnya ini istimewa, dengan merayakannya bersama sahabat dan keluarga. “Cuma mau traktir makan, kan saudara aku belum pada ditraktir. Kita kan lidah Indonesia, jadi makanan Indonesia aja,” ujar Irma. Irma mengaku telah merayakan ultahnya di Panti dengan dihadiri teman-teman yang diundangnya. “Pas kemarin hari H udah aku ajak makan dan ke panti. Aku lebih baik ke panti, jadi ga mau ada party, kan kemaren dah gede-gedean. Jadi ada teman yang belum aku traktir. Jadi on the spot aja,” lanjutnya. Sejak masih berpacaran dengan Andhika, Irma memang jarang bersama denga keluarganya. Oleh karena itu, saat dirinya


Baca di Hal 8

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak (tengah), Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan (keempat kiri), Pegiat Anti Korupsi HS Dilon (keempat kanan) dan anggota Pemuda Muhammadiyah mengangkat tangan ketika mengikuti deklarasi Berjamaah Lawan Korupsi di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (8/2).

"Ada program-program, upaya-upaya melemah, iya. Yang pertama, dalam kondisi ini, tidak bisa pemberantasan korupsi optimal sebab resources sekarang hadapi situasi ini," ujar Bambang di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015). Selain itu, sambung Bambang, para koruptor jadi menggampangkan KPK. Panggilan pemeriksaan dari KPK diabaikan. "Beberapa tersangka tindak pidana korupsi dengan sengaja mengabaikan panggi-

lan karena ada contoh tindakan tidak baik dari penegak hukum lainnya," ujar pria berusia 55 tahun ini. KPK juga mendapat kunjungan dari asosiasi bisnis yang curhat karena ada penurunan investasi di Indonesia. Asosiasi itu ingin mengecek keseriusan pemerintah Indonesia memberantas korupsi. "Mereka klarifikasi, apa betul pemberantasan korupsi serius di Indonesia. Barometernya KPK. Kalau dihancurkan dengan cara dilumpuhkan, jelas ini indikasi yang sangat jelas bahwa negara ini

tidak ingin pemberantasan korupsi yang struktur dan sistematis," jelas Bambang. Pada acara yang sama, Kuasa Hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid, tetap menilai kasus yang menimpa kliennya harus dihentikan kepolisian.? Jika kasus tersebut dijalankan maka menjadi ancaman bagi pimpinan KPK. "Untuk pimpinan KPK akan datang akan dengan mudah dikriminalisasi," kata Usman Hamid kepada wartawan Komisioner KPK akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.? Usman khawatir pengganti komisioner saat ini dengan mudah dikriminalisasi. Mengenai adanya keinginan penyidik Polri menyita dokumen di KPK terkait kasus Bambang Widjojanto,


Dugaan Kasus Korupsi Dinas PU

Tim Satgasus Kejagung RI Periksa Ketua DPRD Tebo Tebo, SNP Setelah memanggil pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tebo pada 4 Januari lalu, Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejagung RI kembali memanggil salah satu pejabat, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Agus Rubiyanto. Selain itu, sekitar pukul 10.00 WIB sejumlah pejabat Pemkab Tebo lainnya juga memasuki Kantor Kejaksaan Negeri Tebo. Pantauan koran ini, selain

Suasana pelantikan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) di Kejaksaan Agung, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Tebo, Agus Rubiyanto yang dipanggil, juga Sekretaris Dewan (Sekwan) Nafri Junaidi, Setda Tebo Noor Setya Budi, Asisten II M.Hatta dan Kabag Pem Arif Setyoko turut diperiksa Tim Satgasus. Bukan hanya itu, direktur PT. Rimbo Peraduan, Ir Suryono selaku pemenang tender Sport Centre juga terlihat memasuki ruang IAD yang kemudian


“Disnakertrans Mandul”

Komnas HAM dan Polri Diminta Turun Tangan Bekasi, SNP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, nampaknya tidak punya keseriusan menangani permasalahan yang terjadi di PT. Woo In yang berdomisili di Jln. Irian Raya, Kawasan MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan sudah mengakui terus terang kepada pengawas Disnakertrans, Ersada Bangun dan Siti Aisyah mempekerjakan Siswa Kls-XI Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) yang sedang mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL), namun hingga kini belum ada tindakan advokasi atau upaya kordinasi ke institusi lain atau aparat penegak hukum, setidaknya PPNS. PT. Woo In yang merupakan subkon PT. LG di Jln. Irian Raya Kawasan MM-2100, Kab. Bekasi ini, mengakui siswa SMK Karya Pariaman, yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan SMK Negeri 2 Klaten Jawa Tengah, dipekerjakan dengan

H. Efendi Kepala Disnakertrans Pemkab Bekasi


Pengunjuk Rasa Menanti Rekom DPRD ke Dishub wadah tersebut (Koasi-Red). Disamping menolak iuaran Rp5.000 tersebut, pengunjuk rasa juga menyampaikan 4 permasalahan lainnya yang harus disikapi DPRD dan direkomendasikan ke Eksekutif Cq. Dinas Perhubungan. Pertama: carut marut (tumpang tindih) kepengurusan Organda


Proyek Pipanisasi SPAM

Kejati Akan Usut Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi SPAM Bandung, SNP Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akan merespon setiap laporan masyarakat terkait penyelewengan uang negara. Kami akan menelaah dan mempelajarinya terlebih dahulu, untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaann Tinggi (Kajati) Jawa Barat, Feri Wibisono, SH, MH, CN kepa-

da SNP, melalui Humas Kejati Jabar, Suparman, SH, MH, saat dimintai tanggapan terkait dugaan korupsi proyek pipanisasi Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM). Menurut Suparman, Kejati Jabar akan mengungkap dan mengusut dugaan korupsi


cara sip-sipan siang atau malam hari. Menurut orang dalam, siswa PKL diberi upah Rp.700.000 per bulan, oleh perusahaan menyerahkan melalui guru pembimbing yang hadir sekali sebulan saat hendak gajian. “Sampai ngga ya, atau utuh ngga ya ketangan siswa”. Perusahaan rela membangun mes disekitar lokasi pabrik untuk pemondokan atau

“Seperti Apa Isinya”

Bekasi, SNP Ratusan sopir, dan pengurus Kelompok Pelayanan Usaha (KPU) angkutan umum yang bergabung pada Koperasi Angkutan Bekasi (KOASI), berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (21/01). Pengunjuk rasa penolakan kebijakan Organda dan Koasi yang mewajibkan mereka menyetor Rp5.000 per unit per hari selama 24 hari dalam sebulan ke

Feri Wibisono

Unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi

Bangunan yang menggunakan dinding bangunan lama

Rudi Sabarudin

Pembangunan Sarpras Pendidikan DAK 2014

Kadisdik Analogikan Pelanggaran Juklak Sebagai CCO

Bekasi, SNP Secara teknis dipegang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Di Juknis (Petunjuk Teknis) DAK tidak ada, tetapi jika CCO (Contract Change Order) ada, masih dibenarkan. CCO dilakukan dengan pihak pelaksana, yaitu Komite Sekolah. Sebelum dilaksanakan perubahan, ada konsultan yang dipercayakan teman-

teman pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemkot Bekasi, Rudi Sabarudin, menjawab pertanyaan SNP perihal pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang dikerjakan tidak sesuai Juklak dan Juknis di Kota


2

EDISI 551

THN XIV

Swara Nasional

9 - 16 FEBRUARI 2015

Dalam Rangka Hari Pers Nasional Pendiri Dewan Pembina

: Djunjungan PS (Almarhum) : Marsma (Purn) TNI AU Drs Robert S MBA, DR. H Marsaid, SH. MSi DR. Sujanto SE, MKes. Irjen Pol. (Purn) Drs. Logan Siagian, SH, Drs. Yusran Hotlan Pardosi SH M Sitorus SE Belly Bilalus Salam Yusrizal Darwin Siregar

Pemimpin Umum Wakil Pemimpin Umum Penasihat Hukum

Pemimpin Redaksi: Aris Kuncoro Wa. Pemimpin Redaksi: Redaktur Eksekutif: Yul Chaidir Redaktur Pelaksana: Jhonson Arios Redaktur: Gorga Siagian Liputan Khusus: M.A Opunsunggu Koordinator Liputan: Abdul Manalu

: Hendry Aritonang : Tigor : Sabar Ompusunggu, SH, MH TM Mangunsong SH, Saor Siagian & Partners Marulam Rafael Pardosi, SH

Pimpinan Perusahaan: Samuel H.S Wa. Pemimpin Perusahaan: H.M. Syafei Manager Iklan: Marihot Panjaitan Manajer Keuangan: Yohanna 9 Giant Sekretaris Redaksi: Produksi: Sirkulasi: Sarudin

Dewan Redaksi: MA. Op Sunggu, Aris Kuncoro, Jhonson Arios Staf Redaksi: Vendi Simbolon, Ali Idrus, Bambang, Lintoni, Tulus Parsaoran T Siahaan SE, Botlen Sirait, Bangun Siringo-ringo, Drs Henry Lasben, K Yongki S, Nur Efendi, Agung, Bernando Lomo Hotlan Siagian, Demson Tambunan, Agung, Jonner Tambunan, Hotbatahan Manalu Tata Letak : Devi Rekening: Bank Mandiri, Kantor Cabang Bekasi, Sentra Niaga, Kalimalang, a/n: Hotma Ida Aritonang No. Rek: 900-00-1359734-0 Bank BRI No Rek: 0139-01-023668-50-1 a/n: Hotma Ida Aritonang Terdaftar pada Direktorat Jenderal Merk & Paten Departemen Kehakiman dan HAM, No.: 506403/14-6-2001 Penerbit: PT Trio Marsalju Abadi Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jln. Asam Baris No. 7, Tebet Jakarta Selatan Telp. (021) 8352 175 - 8293 214 Percetakan: PT Wahana Semesta Intermedia (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

PENGUMUMAN Diberitahukan, mengingat Pemimpin Redaksi terdahulu (Herman Godjang) telah meninggal dunia, maka perlu dilakukan registrasi ulang. Untuk itu seluruh Wartawan/Kepala Biro Swara Nasional Pos supaya mengirimkan pas photo ukuran 2 x 3 (2 lembar) dan photocopy KTP/biodata, guna kepentingan penggantian Kartu Tanda Anggota (KTA). Pengiriman lewat email selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini diumumkan. Bagi yang terlambat mengirimkan biodata tersebut dianggap telah mengundurkan diri. Demikian agar maklum. Ttd Pemimpin Redaksi

STOP PERS Nama-nama di bawah ini bukan lagi wartawan Swara Nasional Pos z Jaken Nababan z Hotlin Hutabarat z Agus Rajagukguk Wartawan Biro Humbahas Segala tindak tanduknya bukan lagi tanggung jawab redaksi

Wartawan Harus Berpedoman pada Kode Etik dalam Menjalan Tugas Ditulis Oleh :

HAKRI MIKO

W

ARTAWAN In-donesia harus memahami kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas, karena di sanalah terletak rel dan rambu-rambu serta etika seorang wartawan dalam berkarya. Bagaimana, seorang wartawan bisa menjalankan tugasnya secara profesional, kalau Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) saja, tidak mengetahui, sehingga tidak ada pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas peliputan. Wartawan jika menyampingkan etika pembuatan berita, bisa berakibat fatal dan akan berpengaruh negatif, baik terhadap perusahaan maupun terhadap kredibilitas wartawannya itu sendiri. Sekecil apapun, kesalahan dalam suatu pemeberitaan, sebisa mungkin harus dihindari. Maka disinilah diperlukan keakuratan data, dari narasumber ser ta keseimbangan dalam membuat berita, hingga kalau sudah menjadi berita, maka berita itu sulit untuk dibantah. Setiap wartawan agar dalam setiap membuat berita harus berdasarkan fakta yang akurat dan berhati-hati dalam menyajikan berita, supaya tidak terkesan asal-asalan. Supaya dalam pemberitaan yang dimuat tidak membahayakan, baik pada wartawan itu sendiri dan orang lain maupun perusahaan pers tempat wartawan itu bekerja. Wartawan dituntut profesional dalam menjalankan tugas dan harus mempunyai hati nurani, serta harus seimbang dalam membuat berirta, jangan berdasarkan emosi dan sentimen pribadi. Memang, diakui Wartawan walaupun dalam tugasnya dilindungi undang-undang, Tapi wartawan bisa dipidanakan karena masalah pemberitaan yang dianggap merugikan orang lainnya (narasumber). Pasal pidana yang dikenakan biasasnya pasal 310 (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui namun, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah”. Pasal ancaman pidana lainnya yakni pasal 134 KUHP. Pasal tersebut berbunyi, “Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sudah banyak kasus contoh dialami para wartawan dipidanakan maupun diperdatakan. Di daerah ada fenomena baru tentang wartawan. Mereka dengan mudahnya bisa mengaku dirinya wartawan, dengan setumpuk tanda pengenal yang dililitkan di leher. Bahkan banyak di antara mereka mengaku kerja rangkap, jadi wartawan juga merangkap jadi anggota LSM, bahkan mengaku juga sebagai pengacara. Kalau nara sumber merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa sebenarnya tidak perlu kalang kabut atau bingung dan emosi berlebihan membabi buta. Sebab wadah pengaduannya ada yakni bisa melaporkannya langsung ke Dewan Pers. Namun sebelumnya sampaikan secara tertulis hak jawab langsung ke redaksi media yang menyajikan berita, gambar dan tulisan itu, disertai tanggal terbit, hari dan kliping beritanya. Karena media massa yang tidak melayani/memuat hak jawab atau hak koreksi meskipun hak jawab telah dikirim ke redaksi tiga kali berturut-turut, bisa disomasi (diberi peringatan hukum) oleh yang merasa dirugikan. Dan jika sampai batas waktu yang telah ditentukan somasi tersebut tetap tidak memuat hak jawab, maka media massa tersebut bisa diadukan/dilaporkan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar Pasal 18 (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman hukuman harus membayar denda maksimal Rp 500 juta kepada pihak yang dirugikan. Denda sebesar itu cukup besar. Bagi media kecil di daerah yang saat ini tengah marak terbit, itu merupakan pukulan telak. Perusahaan pers yang bersasngkutan bila terbukti bersalah bisa bangkrut dan wartawannya dipecat. Bisakah wartawan terbebas dari kesalahan saat membuat berita? Tentu tidak. Dulu memang masyarakat berpendapat bahwa media yang kredibel adalah media yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi menurut Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan, sebagai manusia biasa, mustahil atau sulit wartawan lepas (alpa) dari kesalahan. Apalagi dalam menjalankan tugasnya wartawan selalu dalam tekanan deadline diburu waktu terbit. Menurut Bagir, wartawan dan media yang kredibel adalah media

yang berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf kalau benar-benar melakukan kesalahan. Sikap ksatria inilah yang harus dijunjung tinggi oleh pers. Wartawan dalam UU No.40 tahun 1999 tentang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Karya wartawan bisa berupa berita, foto, laporan perjalanan jurnalistik, dan sebagainya. Hasil seleksi Dewan Pers ada tiga organisasi wartawan yang diakui di Indoneseia, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Wartawan boleh me-

nya,”. Satu hal lagi yaitu hak koreksi. “Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain”. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar, yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Disini jelas masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, secara leluasa diberi pintu untuk menjawab maupun mengoreksi terhadap hasil karya wartawan. Dengan demikian war-

ADA ENAM POIN KODE ETIK JURNALISTIK 1. WARTAWAN HARUS MEMPUNYAI INTREGRITAS 2. WARTAWAN HARUS MEMBELA KEBENARAN 3. WARTAWAN HARUS MEMBUAT BERITA BERIMBANG 4. WARTAWAN HARUS MENYAJIKAN BERITA AKURAT 5. WARTAWAN HARUS MEMBELA KEMANUSIAAN 6. WARTAWAN TIDAK MENERBITKAN PORNOGRAFI milih salah satu di antaranya, sebagai tempat bernaung dan berorganisasi. DALAM melaksanakan tugasnya, war tawan harus menaati kode etik jurnalistik atau KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yaitu himpunan tentang etika kewartawanan. Setiap pelanggaran terhadap kode etik, sudah tentu ada sanksinya. Di tubuh organisasi PWI misalnya, lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap wartawan yaitu Dewan Kehormatan (DK)-PWI. DK-PWI adalah lembaga yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik. Dalam melaksanakan tugas profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Ini sesuai dengan pasal 8 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Kemudian setiap karya wartawan tidak selamanya memuaskan. Kepada yang merasa dirugikan, Pers diharuskan memberikan kesempatan Hak Jawab. Dalam UU No.40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan, “Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik-

tawan dalam membuat berita, datanya harus benar-benar akurat, jangan asal-asalan, sehingga bisa terhindar dari sanksi pidana, perdata, maupun sanksi organisasi. Oknum demikian sudah tentu harus ditertibkan, karena mencemarkan nama baik profesi wartawan. Wartawan demikian sering mendapat sindiran sebagai wartawan “odong-odong”. Siapa yang per tama kali memberi istilah ini. yang jelas jenis war tawan “odong-odong” saat ini lagi mewabah, bahkan populasinya lebih banyak ketimbang wartawan asli. Bahkan, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan menyebutnya wartawan “abal-abal”. Bahkan Ia pun setuju, wartawan yang memeras narasumber, bisa langsung dipidanakan karena telah melakukan perbuatan pidana. Midalnya kepala sekolah dan bendahara dana BPS di sekolah kenapa harus takut pada wartawan kalau memang selama ini betugas tidak melakukan penyelewengan. Wartawan yang mencari-cari kesalahan orang, tendensius dan fitnah serta membuat seseorang tidak senang, jelas merupakan pelanggaran. Ini bisa dilaporkan ke Polisi. Perlu dicermati dan diwaspadai sekarang, banyak orang yang

mengaku-ngaku dirinya wartawan. Mereka dari latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda-beda, ironisnya mereka bukan dari akademis maupun kejuruan jurnalistik, tapi dulunya berprofesi calo mobil atau tukang ojeg bahkan sebagai dukun yang memiliki kartu pres. Wartawan odong-odong atau abal-abal ini tentu sangat merepotkan pemerintah daerah dan perangkatnya, bahkan mencoreng nama baik wartawan yang benarbenar wartawan. Keluhan demi keluhan berdatangan dari masyarakat yang sering merasa dirugikan oleh orang yang mengakungaku wartawan. Mereka sudah tidak memikirkan lagi sopan santun dan etika. masuk ke ruangan pejabat tanpa basa-basi langsung duduk, padahal si pejabat sebenarnya belum bersedia menerimanya karena masih ada tamu. Cara mewawancarai narasumber pun dengan bahasa memaksa dan menekan mirip pemeriksa / petugas penyidik. Tingkah polah oknum wartawan atau wartawan gadungan yang kurang terpuji tersebut sering kali dikeluhkan. Dampaknya pejabat yang bersangkutan menyamaratakan seluruh wartawawn kelakukannya demikian. Ini tidak baik bagi perkembangan pers di daerah. Lalu siapa yang mengontrol pers? Kontrol pers menurut Leo Batubara dilakukan oleh internal dan eksternal. Pelaku kontrol oleh internal yakni hati nurani si wartawan sendiri, editor dan sub editor dan ombudsman media yang bersangkutan. Sedangkan kontrol eksternal dilakukan oleh masyarakat, media watch, organisasi wartawan (PWI, AJI, IJTI), Dewawn Pers, jalur hukum. Di organisasi PWI ada yang namanya Dewan Kehormatan PWI. Dewan Kehormatan PWI bersifat otonom ditetapkan oleh Kongres. Dewan Kehormatan PWI bertugas antara lain menanamkan dan menumbuhkan kesadaran serta komitmen wartawan Indonesia untuk menaati kode etik jurnalistik. Memasyarakatkan kepada khalayak pengetahuan dan pemahaman mengenai kode etik jurnalistik, menetapkan sanksi (hukuman) atas pelanggaran kode etik jurnalistik. Meneliti, memantau dan mengawasi pelaksanaan penataan kode etik jurnalistik dan melayani dan memproses setiap pengaduan masyarakat maupun jajaran media massa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Kehormatan PWI menempuh dua cara yakni bersifat aktif dan pasif. Bersikap aktif yaitu meneliti, me-

mantau serta memonitor kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik, sedangkan bersikap pasir yaitu menerima pengaduan, keluhan ser ta keberatan atas isi media yang dinilai merugikan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan PWI dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras atau skorsing dari keanggotaan PWI selama-lamanya 2 tahun. Tindakan yang dapat diambil Dewa Kehormatan PWI atas pengaduan masyarakat setelah ditelaah dan dipelajari yaitu bisa menolak atau menerima pengaduan dari nara sumber yang dirugikan.. Begitu juga dalam menyikapi pengaduan para pihak tentang pemberitaan pers yang merugikan yang masuk ke jalur Dewan Pers, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) sanksi terhadap media yang dinilai melanggar KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia). Setelah mengkaji pengaduan masyarakat, Dewan Pers dapat memberi rekomendasi 5 (lima) sasnksi terhadap media, yaitu: (1). Melakukan ralat/koreksi, (2). Memenuhi hak jawab, (3). Permintaan maaf terbuka, (4). Kesepakatan ganti rugi oleh kedua belah pihak atas fasilitas Dewan Pers, dan (5). Melakukan skorsing sementara sampai dengan tindakan pemecatan terhadap wartawan yang terbukti salah. Tugas Dewan Pers hanya menghasilnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pimpinan media yang bersangkutan. Bila media tersebut tidak melaksanakan sanksi, Dewan Pers mempublikasikan secara terbuka. Sehingga yang melakukan penilaian akhir adalah publik. Leo Batubara dalam makalahnya “KEWI, UU Pers, dan Peraturan Terkait” yang disampaikan pada Seminar Forum Lembaga Pemantau Media di Semarang, menyatakan, lebih dari 650 pengaduan yang datang ke Dewan Pers, Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers lebih banyak yang menyatakan terjadi pelanggaran Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Nah betapa masih lemahnya wartawan kita dalam pemahaman, pendalaman dan penerapan KEWI dalam tugas sehari-harinya. Ini tentu jadi bahan renungan kita, selaku insan pers untuk terus berintrospeksi diri dan menata diri agar bisas bekerja lebih baik lagi yang bermanfaat dan bermaslahat bagi negara, bangsa dan agama. Penulis adalah, Ketua Forum Wartawan Tasikmalaya (FWT).

Pemimpin Harus Konsisten Berantas Korupsi Oleh: Iwan

Suhari

Wartawan Swaranasional Pos Biro Kab.Subang MENJELANG diperingatinya hari anti korupsi dunia pada 9 Desember 2014 lalu, di tengah carut marut penegakan hukum atas kasuskasus korupsi di negeri ini, kita patut mengapresiasi langkah prestisius lembaga anti rasuah atau lebih popular disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang belakangan ini telah mempidanakan sejumlah pembesar dan figur penting di negeri ini. Ragam praktek kekuasaan yang korup dan menyimpang dari etika pemerintahan yang bersih

(clean goverment) telah memakzulkan impian kesejahteraan sekitar 200 juta jiwa penduduk negeri tercinta ini. Perilaku korupsi di negeri ini bukan lagi merupakan gejala, melainkan sudah akut dan merupakan bagian dari kehidupan dan kegiatan hampir semua lini, baik di birokrasi, sosial, ekonomi, budaya, dan tidak terkecuali di bidang politik. Berbagai praktek penyalah-

gunaan kekuasaan (Abuse of Power) yang dilakukan rezim penguasa bersama oknum politisi dinilai telah menghianati legitimasi yang diberikan rakyat. Virus korupsi dengan berbagai dalih dan modus ditengarai kian mewabah dan cenderung sporadis. Hal itu tidak saja merugikan keuangan Negara, menghancurkan perekonomian dan menyengsarakan masyarakat, tetapi dalam skala lebih luas juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional sebagai akibat efek domino.

Korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan pelanggaran hukum luar biasa. Namun apa jadinya, jika vonis hukumannya terbilang ringan? Apalagi, terdakwa masih diberi kesempatan untuk remisi atau potongan masa tahanan. Bukankah sehar usnya hakim menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan jaksa atau malah berat dari pada tuntutan jaksa? Menurut hemat penulis, bila pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara konvensional seperti sekarang ini, maka 100 tahun lagi belum tentu korupsi di Indonesia dapat diberantas. Sekiranya diperlukan upaya revolusioner dalam memberantas korupsi, seperti

pemberlakuan pembuktian terbalik sampai hukum tembak mati. Oleh karenanya sudah sepantasnya sistem pemberantasan korupsi dievaluasi secara kritis. Di banyak Negara, dengan lahirnya lembaga khusus yang menangani korupsi seper ti KPK, mampu menekan secara efektif praktek korupsi hingga level terendah. Pasalnya para koruptor di negeri yang bersangkutan ratarata divonis hukuman mati, sehingga timbul efek jera. Salah satu penyebab gagalnya upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, karena hukuman bagi koruptor rata-rata nyaris terlalu ringan, sehingga tidak mem-

bangkitkan rasa takut. Alih-alih memberikan efek jera, vonis-vonis yang dihasilkan Pengadilan Tipikor cenderung lebih membuat para calon koruptor mengkalkulasi, bila harta yang diperoleh hasil korupsi harus lebih bernilai ketimbang hukuman yang bakal diterima kelak bila terjerat hukum. Oleh karenanya, hukuman yang tanpa menimbulkan efek jera segera diakhiri. Opsinya koruptor diberi hukuman seberat-beratnya. Agaknya ilustrasi metode pemberantasan korupsi di negeri China dengan menghukum mati koruptor dan pemimpin yang konsisten terhadap komitmennya, sudah saatnya diadopsi. (***)

PERWAKILAN JAWA BARAT : Winner SH (Ka.Perwakilan), Sahala Simangunsong | Biro Kota Bandung: Robert MD Simamora | Biro Kab Bandung : Budiman MM | Biro Kota Bekasi : Mamun Hidayat, Richy Richardo | Biro Kab Bekasi : Bandar Siagian (Ka.Biro), Muhammad Ajai, Fajar Rohmatillah, Muhammad Hafifi, Surya Suaeb, Rian, Parlin S, Julham Harahap | Biro Kota Bogor : | Biro Kab.Bogor: Dede Indriyani (Ka.Biro), Ade Suryadi, Rahmat, Edi Murti, Rizal Azka | Biro Depok : Hendry| Biro Karawang: Iwan Setiawan (Ka.Biro) | Biro Purwakarta : Robinson Hutagalung (Ka.Biro), Taslim | Biro Kab.Subang : Ida Farida (Ka.Biro), Iwan Suheri, Djayusman, Uus Kusnaedi | Biro Sumedang: Deni Ahmad Momon Purwanto | Korwil Subang/Indramayu/Cirebon: Darudin | Biro Indramayu : M. Abdul Rohman, Asep Sutisna, Zainuddin, Asep Sai, Rakim AS, Wasdirah | Biro Kota Sukabumi : Hary HP Pane (Ka.Biro) | Biro Kab.Sukabumi : Nasrul Sikumbang (Ka.Biro) | Biro Kab.Cianjur: J Firman, A Ihbanatul, Dedi Rubianto | Biro Priangan Timur: D Saefudin (Korwil) | Biro Kota Tasikmalaya : Dheny Edward (Kabiro), Irpan Hidayat | Biro Kab Tasikmalaya : Irfan Hidayat (Ka.Biro), Endang | Biro Tasik Utara/Garut/Ciamis: Olih Taopik, Andri Ahmad Fauzi SH, Agus Somantri | Biro Garut Kota: Nanang Solihin, | PERWAKILAN PROV BANTEN: Rimpun (Ka.Perwakilan) | Biro Cilegon: Rahmatulloh, Budi Ismanto | Biro Kab/Kota Serang: Baybay S | Biro Lebak: | Biro Pandeglang: Juprani, Risman | Biro Tangerang: Tigo Pardosi (Kabiro) | PERWAKILAN JAWA TENGAH : Nano Prayogo (Ka.Perwakilan), Setiawan | Biro Purworejo : Jasman (Ka.Biro), Darmanto | Biro Cilacap: Taslim Indra, Josua Zendrato|Biro Banyumas: Joko Susilo | PERWAKILAN JAWA TIMUR : Yusuf | Biro Surabaya/Sidoarjo : Harianja (Ka.Biro) | Biro Pasuruan : Taufik Ismail | Biro Madura : Saiful Badri | Biro Blitar: Dodik Firmansyah|PERWAKILAN PROV BALI: Gede Siwa (Ka.Perwakilan)| PERWAKILAN PROV LAMPUNG: Isrin TN (Ka.Perwakilan), Edriansyah SH, Arsid Selajim SH MM, TB Soeherman, Erwin M, Andi K, Suprihatin SP, Elizar, Husman E, Firman G | Biro Kota Bandar Lampung : Andrianus Adu, Eddy Sutarman, Muhammad, Arianto | Biro Lampung Utara: | Biro Way Kanan: | Biro Lampung Barat : | Biro Lampung Timur: | Biro Lampung Selatan: Nasoha, Alfiansyah | Biro Lampung Tengah: | Biro Kab Pesawaran : Syarifudin (Ka.Biro), Suhardi, Husman E | Biro Kab Mesuji : Sudarwanto (Ka.Biro), Hendi | Biro Tanggamus: Tarmizi, Amroni | Biro Tulangbawang/Tuba Barat: Zaenal Arifin |Biro Pringsewu: Jhono Julian AP (Ka.Biro), Lasiman R (Waka.Biro), Arman | PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Edi Gebuk (Ka.Perwakilan) |Biro OKI: Jhon Heri Gelek (Ka.Biro) | Biro Belitung/Belitung Timur: Tarmiji (Ka.Biro)|PERWAKILAN SUMATERA BARAT: Zakirman Ka.Perwakilan) | Biro Padang Panjang: Zakirman, Suarti Nurlandia | Biro Kab Solok/Sijunjung/Dharmasraya: Amril Mail SE | PERWAKILAN SUMATERA UTARA: M. Nababan (Ka.Perwakilan), Gorby HT Barat (Waka.Perwakilan), Parlindungan Nadeak, Parlindungan Sihombing, Dasmahita Sijabat, Tanju Barnat, Sudirman Dachi | Biro Kota Medan: Rokhiman Nainggolan (Ka.Biro) | Tapanuli Raya: Tobasa/Humbahas/Samosir/Tapteng/Tapsel: Sabam Simanjuntak (Korwil) | Biro Taput/Humbahas: Robin Simaremare | Biro Kab Tobasa: Sabam Simanjuntak (Kabiro) | Biro Deli Serdang: Richard Adi Puetra Tambunan (Ka.Biro), M.A. Taufik Amd (Waka.Biro), Demson Rinaldy (Waka.Biro), Ruben Purba, Rudi, Sahala Sitorus, Ricardo Tambunan | Biro Kodya Tebing Tinggi: Zulwan (Ka.Biro), Khairul Ishan, Efi Alfaini | Biro Kab Labura: Firman Pangaribuan (Ka.Biro), Erwin Pangaribuan | Biro Kab Serdang Bedagai: Zulham (Ka.Biro), Armansyah (Waka.Biro), Budi Saputra | Labuhan Batu: Pamilangan Sinaga (Ka.Biro) | Biro Labusel: Sutrisno Atmaja (Ka.Biro), Nurwan Nuddin (Waka.Biro) | PERWAKILAN BATAM /KEPRI: Edi Maeda | Biro Batam: Erik Ompusunggu (Ka.Biro), Erik Aritonang, Desmon Aritonang | Biro Tanjung Balai Karimun : Jhony Tamba | Biro Tanjungpinang/ Bintan: Robin Simanungkalit (Ka.Biro) | PERWAKILAN JAMBI : Sumardi (Ka.Perwakilan), | Biro Kota Jambi: Drs H Siagian SH, Ir T Pandiangan, R Siagian, Jean P Siagian | Biro Muara Tebo : T R Sianturi (Ka.Biro) | Biro Muro Jambi: Sumardi (Kabiro) | PERWAKILAN SULAWESI: Yansen Saputra (Ka.Perwakilan) |Biro Kab Gowa: Ramsi | PERWAKILAN SULUT : Zulkifli Abidjulu (Ka.Perwakilan) | Biro Toraja: Amon Godjang, Titus Samara, YM Lumanto SE SPd MSi| Biro Kab Bone: Andi Thalib (Ka.Biro) | Biro Bitung: | PERWAKILAN PALU (SULTENG) : Hardiman (Ka.Perwakilan) | Biro Donggala: Indra Patroni (Ka.Biro) | PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Roy Medi (Ka.Perwakilan), Eko, Yusuf, Siti | Biro Nunukan : Siti Sumarni (Ka.Biro) | Biro Palangkaraya: Icen (Ka.Biro) | PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Darius M Butar-butar (Ka.Perwakilan) | PERWAKILAN PAPUA/ PAPUA BARAT : Guntur | Biro Sorong: Rio Hutapea

Pemberitahuan kepada seluruh Wartawan HU Swara Nasional Pos, naskah berita sudah harus masuk ke Redaksi paling lambat Hari Jumat, Pukul 15.00 WIB Berita terlambat dimuat pada edisi berikutnya. Demikian untuk diperhatikan. Redaksi Wartawan yang namanya tidak tercantum dalam boks redaksi, bukan wartawan SWARA NASIONAL POS. Segala perbuatannya di luar tanggung jawab redaksi. NB: Wartawan-wartawati dilengkapi KARTU PERS / surat tugas. Penempatan / Surat Tugas dikeluarkan oleh Pemimpin Redaksi di Jakarta.

3

EDISI 551

THN XIV

Swara Polhukam


Kasus Cetak Sawah

ISTIMEWA

Kasi Pidsus Kejari Tebo: Darmawi Masuk Tahap Dua Tebo, SNP Akhirnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tebo meningkatkan pemeriksaan terhadap Darmawi ke tahap kedua sebagai tersangka pada Kasus Cetak Sawah tahun 2012 yang berada di Desa Muara Niro, Kecamatan VII Koto. “Sesuai seperti yang kita informasikan kemarin (4/2-red), hari ini kasus Darmawi masuk ke tahap dua” ujar Kasi Pidsus Kejari Tebo, Restu alias Cahyono. Dijelaskannya lagi bahwa dari hasil penyelidikan, Darmawi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 12 huruf b jo pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2), ayat (3) UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dia melanggar UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut,” terangnya. Dan dari hasil pemeriksaan, berdasarkan keterangan, Darmawi mengatakan percis pada saat sebagaimana rekonstruksi akhir ta-

hun lalu, bahwa sesampainya di Bank BRI Unit Muara Tebo, saksi Khaidir dan M.Yazid melakukan pencairan uang kegiatan cetak sawah sebesar Rp.150 juta. Setelah uang cair, uang dimasukkan kedalam tas dan dibawa saksi M.Yazid, kemudian saksi Khaidir dan M.Yazid berboncengan dengan mengendarai sepeda motor mengikuti mobil yang dibawa tersangka Darmawi menuju areal SPBU (Pom bensin, red), saksi M. Yazid turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam mobil dengan segera duduk di kursi sebalah sopir dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.72 juta yang diduga diperuntukkan bagi dinas sebesar Rp.50 juta. “Uang tersebut sempat dipinjam oleh tersangka Rp.10 juta dan itu sudah dikembalikan,” papar Restu. Bahkan selain itu, saksi M. Yazid juga menyerahkan sebesar Rp12 juta untuk pembelian benih padi yang dibeli dari tersangka Darmawi. Namun uang yang dipotong tersebut dikembalikan kepada penyidik dan disita sebesar Rp50 juta. “Iya, uang dikembalikan kepada penyidik dan disita sebesar Rp.50 juta,” pungkasnya. TR

Kapolres Sukabumi AKBP Asep Edi Seheri, S.IK membacakan sambutannya.

Sinergitas Tiga Pilar Keberhasilan Pembangunan Desa Palabuhanratu, SNP Guna meningkatkan dan mengoptimalkan sinergitas pembangunan desa, Polres Sukabumi menggelar apel bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa/ Lurah yang berada di wilayah hukum Polres Sukabumi, di Alun-alun Palabuhanratu, Kamis (5/2). Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi AKBP Asep Edi Suheri mengatakan, apel tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas tiga pilar pembangunan desa untuk ketertiban dan keamanan serta pembangunan desa. “Kades/Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak, garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas pokok, fungsi dan perannya di masing-masing institusi. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat untuk menjadi sebuah komponen utama dalam usaha untuk mencapai suatu keberhasilan,” ungkap Asep. Menurutnya, Polres Sukabumi telah menelurkan kebijakan dan terobosan kreatif, diantaranya berupaya mewujudkan program 1 polisi 1 desa/kelurahan. “Apabila sudah terpenuhi 1 desa/ kelurahan 1 anggota Bhabinkamtibmas, maka diharapkan setiap wilayah dalam kondisi yang aman dan kondusif,” katanya. Ia menerangkan, di daerah-daerah Bhabinkamtibmas juga ditekankan untuk melaksanakan pembinaan secara

khusus tentang Siskamling terpadu. “Para anggota Bhabinkamtibmas ini akan menjadi agen kita ditingkat terendah. Mereka bertindak sebagai pengawas dan bermitra dengan desa/kelurahan. Sehingga akan tercipta pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif dan dinamis,” jelasnya. Sementara, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Ari Sudarsono menyatakan, ketiga pilar ini saling mendukung satu sama lain dalam pembangunan desa. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas pembinaan kepada masyarakat di desa, Babinsa melakukan tugasnya menjaga keamanan dan pertahanan wilayah dan kepala desa yang bertugas membangun dan menata pedesaan. “Tujuan dari semua ini hanya satu yakni mencapai keberhasilan dalam pembangunan desa. Selama ini sinergitas antar tiga pilar sudah terjalin dengan baik, hanya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan kinerjanya untuk menunjang tugas-tugasnya dilapangan,” bebernya. Dandim berharap dengan terciptanya sinergitas antara tiga pilar tersebut penyelenggaraan pemerintahan di desa atau kelurahan dapat berjalan secara aman, transparan, akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. “Ke depannya mampu memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa,” ucapnya. NS

Tindaklanjut Sidak Mabes Polri Dipertanyakan Purworejo, SNP Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya Team Mabes Polri dari Jakarta beberapa waktu yang lalu yang diikuti oleh 7 orang melaksanakan operasi mendadak (sidak) di Satlantas Polres Purworejo terkait dengan mahalnya biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor baik STNK maupun SIM, sudahkan selesai tuntas atau masih dalam proses pengamatan lebih lanjut atau dalam pertimbangan lain. Hal ini terkait serba-serbi menarik yang membutuhkan jawaban seperti di ekpos dalam Suara Merdeka Januari yang lalu secuplik pertanyaan “NJUR PIE SAK BANJURE Kasat Lantas Purworejo” secuplik kalimat yang membutuhkan jawaban sebagai tim pengawasan atau pengamatan merupakan senergi bagi Mabes Polri sebagai penegak hukum utamanya dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat. JW

RAKOR PENANGANAN TERORISME POSO Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) bersama Wakapolri Komjen Badrodin Haiti (tengah) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution (kiri) memberikan keterangan terkait penanganan terorisme usai menghadiri rapat koordinasi bersama di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Jumat (6/2). Rapat koordinasi bersama TNI, Kepala BIN, Polri dan BNPT tersebut membahas penanganan terorisme di Poso.

Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Listrik 2007

Kadis Dikbudpora Diperiksa Kejari Tebo Tebo, SNP Dugaan penyalahgunaan dana proyek listrik APBD Kabupaten Tebo TA 2007 sebesar Rp700 juta terus didalami Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo. Setelah menetapkan Sutrisno alias Anok sebagai tersangka, Kejari memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada saat itu dipercayakan kepada Zulkifly pada Senin (2/2), pekan lalu. Zulkifly saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikbudpora) Kabupaten Tebo. Zulkifly tiba di Kejaksaan dan langsung diperiksa Tim Penyidik di ruang Kasi Pidsus sebagai saksi. Menurut Kasi Pidsus Kejari Tebo, Restu, pihaknya

memeriksa Zulkifly sebagai saksi untuk mengetahui aliran dana proyek PLN tahun 2007 tersebut. Sebab Zulkifly pada saat itu dipercaya sebagai KPA. Pemeriksaan tersebut katanya, merupakan pemeriksaan lanjutan, dimana sebelumnya Zulkifly juga sudah pernah dipanggil Tim

Penyidik Kejari Tebo. Dari hasil pemeriksaan tersebut Restu belum bisa menyimpulkan perkembangan terhadap status Zulkifly, apakah masih tetap sebagai saksi atau naik menjadi tersangka. “Sejauh ini kita masih mengumpulkan beberapa alat bukti serta keterangan dari saksi, dan baru Anok yang statusnya sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya. Ketika ditanya, bagaimana peran Iwan, anak mantan Bupti Tebo, Madjid Muaz dalam kasus ini, menurut Restu, sejauh ini baru sebatas saksi. “Belum ada dugaan mengarah kesana (tersangka, red) saat ini dia baru sebatas saksi,” katanya. Terpisah, Zulkifly, Kepala Dinas Dikbudpora Tebo, saat

ditemui sejumlah awak media usai pemeriksaan mengakui bahwa ia baru saja selesai menjalani pemeriksaan, terkait kasus proyek listrik. Dalam keterangannya, ia datang ke Penyidik Kejaksaan Tebo hanya sebagai saksi. “Iya, saya diminta datang sebagai saksi saja,” ujarnya. Seperti diketahui, pada proyek ini ada dugaan penyelewengan yang merugikan Negara sebesar Rp.700 juta. Sejauh ini Penyidik baru menetapkan Sutrisno alias Anok sebagai tersangka. Untuk perkembangan selanjutnya penyidik masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti dari saksi-saksi untuk melihat sejauh mana peran Iwan pada proyek Listrik tersebut. TR

Kostrad Bedah Rumah Warga Tak Mampu Palabuhanratu, SNP Narsih (70) wanita lanjut usia (lansia) warga Kampung Sirnagali RT 03 RW 06, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendapat penghargaan bedah rumah dari Kostrad. Bedah rumah keluarga Narsih tersebut merupakan rangkaian kegiatan karya bakti sosial dalam rangka menyambut HUT ke 54 Kostrad. “Sebagai bagian dari masyarakat, semua terpanggil untuk berbuat yang terbaik dalam membantu saudarasaudara kita sesama anak bangsa. Hal itu tentunya mereka yang masih sangat memerlukan uluran tangan kita semua,” kata Pabandya bakti TNI Letkol Inf Momon di sela-sela kegiatan karya bakti sosial dengan menggelar bedah rumah, Sabtu (31/1). Menurutnya, bedah rumah yang dilaksanakan Kostrad terhadap keluarga Narsih merupakan wujud tanggung jawab dan pencerminan dalam mengamalkan nilai-nilai sosial, sekaligus sebagai upaya mewujudkan Kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Program bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian TNI sesuai dengan UU TNI Nomor 34 tahun 2014 khususnya OMSP, yaitu dengan membantu warga miskin atau kurang mampu,” jelasnya. Disamping itu, kata dia, karya bakti sosial bedah rumah sekaligus sebagai sarana untuk membantu pemerintah daerah dalam pemberdayaan wilayah serta mengatasi kesulitan rakyat dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan menyiapkan rumah yang layak huni. “Program ini akan terus dilanjutkan TNI. Sehingga mereka yang membutuhkan bantuan bedah rumah dari rumah tak layak huni, kehidupannya bisa makmur dan tentram,” pungkasnya. NS

Polres Karimun Tahan Pelaku Penistaan Agama Karimun, SNP Kepolisian Resort (Polres) Karimun menahan AW (19), warga Tanjungbalai Karimun yang menjadi tersangka kasus penistaan agama dan satu institusi vertikal lewat akun jejaring sosial facebook. AW ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Selasa setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun melakukan penyelidikan dan pembuktian terkait percakapan yang melibatkan AW di sebuah akun facebook. Kapolres Karimun, AKBP Suwondo Nainggolan, dalam keterangan pers di Mapolres, Rabu (4/2) mengatakan, penahanan terhadap AW dilakukan setelah pelaku terbukti memposting sejumlah pernyataan yang menista suatu agama tertentu. “Dia kami tahan setelah terbukti dan ia mengakui telah memposting pernyataan-pernyataan yang menista agama tertentu dan institusi tertentu,” kata Suwondo.

Suwondo Nainggolan menjelaskan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap AW dilakukan berawal pada Minggu (1/2) sekitar pukul 22.00 WIB tentang sebuah percakapan antara nama akun berinisial RTT (Ryo Takashi Taro) dengan akun AS (Alang Sahaja) dalam akun FJB (Forum Jual Beli) Karimun. Sebelumnya, Satreskrim Polres Karimun telah meminta keteranga terhadap R yang diduga sebagai pemilik akun. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata R tidak terbukti bersalah. Pernyataan penistaan agama itu dilakukan oleh AW. “R sempat diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” terang Suwondo. Penyelidikan lanjutan yang dibantu tim teknologi informasi Polres Karimun yang hasilnya mengarah kepada tersangka. Tersangka AW, menurut dia diduga membuat akun baru yang

profil dan fotonya sama dengan akun RTT yang asli. “Akun RTT palsu tersebut digunakan tersangka untuk melakukan percakapan melalui akun AS. Dalam percakapan itu tersangka memposting kalimat-kalimat mengandung SARA tersebut yang juga diakui tersangka ketika diperiksa penyidik Reskrim,” tuturnya. Motif kasus penistaan agama dan institusi tertentu, lanjut Kapolres dilatarbelakangi sakit hati antara tersangka dengan R, pemilik akun RTT yang asli. “Pemilik akun RTT punya masalah dengan pelaku dalam hal jual beli (online) melalui akun FJB. Karena kesal tersangka membuat akun RTT palsu ini supaya pemilik akun yang asli dihujat dan dimusuhi,” katanya. Menurut Suwondo, tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal

156a huruf Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dipidana dengan pidana penjara enam tahun. Sementara itu, AW ketika ditemui di Unit Idik I Satreskrim mengaku khilaf telah memposting kalimat berisikan penistaan agama tersebut. Ia mengaku tidak menyadari jika kalimat tersebut dapat memicu konflik bernuansa SARA. “Saya salah. Saya membuatnya karena dimakimaki ketika jual beli handphone di FJB,” kata pemuda yang mengaku sekolah hanya sampai kelas V sekolah dasar tersebut. Dia juga menyesal telah menyampaikan pernyataan penistaan agama itu. JNT

Sekda Terima Kunker Komisi IV DPRD Jabar Palabuhanratu, SNP Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Drs.H. Adjo Sardjono, MM., bertempat di Pendopo Palabuhanratu Selasa, (3/02) menerima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, H. Ali Hasan. Tujuan kunjungan tersebut untuk mengevaluasi dan monitoring pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Tinju PON Tahun 2016, Bantuan dari Propinsi Jawa Barat. Hadir pada kesempatan tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Kadis Perhubungan, Kadis Hutbun, Sekretaris Disparbudpora serta undangan lainnya. NS

Kantor Desa Dipindahkan

Kades Cimaja Bantah Diusir Ahli Waris Pemilik Tanah Palabuhanratu, SNP Kepala Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Suhermat, membantah bahwa rencana kepindahan Kantor Desa ke Kampung Marguluyu, karena diusir ahli waris pemilik tanah. Pasalnya, diduga ahli waris menggugat tanah yang telah berdiri bangunan sejak 1933 silam untuk Kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Cimaja. “Tidak ada itu pengusiran Pemdes Cimaja. Keluarga ahli waris hanya memberitahukan bahwa tanah yang di atasnya berdiri Kantor Desa Cimaja sebagai pemilik tanah awal. Karena status tanah kantor desa bukan aset desa, maka kami akan pindahkan ke Kampung Marguluyu,” ujar Suhermat, kepada awak media, Rabu (4/2). Sebelumnya, rencana pemindahan Kantor Desa Cimaja di Jalan Raya Cimaja, ke Kampung Marguluyu, menimbulkan gejolak di masya-

rakat. Pemindahan Kantor Desa diduga disebabkan adanya gugatan oleh ahli waris pemilik tanah awal. Menurut Suhermat, pemindahan Kantor Desa Cimaja atas keinginannya yang disepakati oleh BPD, para Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat. Pertimbangan lainnya, Kantor Desa pindah lantaran Kantor Desa lama tepat berada di bahu jalan raya, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Selain itu, pada 2014 Desa Cimaja menerima Bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat sebesar Rp100 juta dan bantuan dari Presiden RI Joko Widodo sebesar Rp600 juta. Bantuan itu telah digunakan untuk membangun Kantor Desa Cimaja, Kantor BPD, dan pengerasan jalan menuju Kantor Desa. Suhemat mengaku, alasan kepindahan kantor desa adalah luas tanah yang tidak representatif seluas 350 me-

ter2 dan sangat sulit untuk pengembangan ke depannya. Dia pun tak mau membangun di atas tanah yang kepemilikannya yang masih samar karena ada yang mempertanyakan dan menggugat tanah di lokasi Kantor Desa Cimaja yang lama. “Jadi clear tidak ada masalah dengan keluarga ahli waris, apalagi mengusir Pemdes. Permasalahannya akan segera kami selesaikan pekan ini juga. Kepindahan kantor desa juga atas dasar musyawarah dengan masyarakat,” katanya. Ia mengungkapkan, permasalahan yang sempat mengundang reaksi masyarakat dan media massa ini, sudah dianggap selesai. Hal itu karena sebelumnya ada miss komunikasi di masyarakat terkait status tanah milik keluarga ahli waris yang dibangun Kantor Desa Cimaja. “Ke depan, cara pandang masyarakat kami tidak ada lagi perbedaan perihal status tanah

milik keluarga ahli waris dan rencana pemindahan Kantor Desa Cimaja,” pinta dia. Di tempat sama, Wakil Ketua BPD Cimaja, Dedi Suherdi, menambahkan, pemindahan Kantor Desa Cimaja sudah mendapat persetujuan dari para tokoh dan masyarakat setempat. Pemindahan ini bukan karena ada sengketa ataupun gugatan dari keluarga ahli waris pemilik tanah awal. “Ya, untuk efektifitas kerja perangkat desa saja dalam pelayanan ke masyarakat. Sebab, kantor desa lama sangat berdekatan dengan jalan raya. Lagi pula kantor BPD sejak kantor ini berdiri berada satu atap dengan kantor desa. Jadi sekarang dibutuhkan kantor yang representatif untuk pelayanan,” ungkapnya. Sementara itu, bantahan telah mengusir Pemdes Cimaja juga diungkapkan oleh keluarga ahli waris yang diperkuat dengan surat pernya-

taan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati Sukabumi Sukmawijaya. Adapun tembusan disampaikan kepada tokoh masyarakat, muspika, muspida, hingga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Perwakilan ahli waris, Tati Hartati, membantah tudingan telah mengusir Pemdes Cimaja yang lama di Jalan Raya Cimaja. Dia menilai, pemindahan kantor desa ke Kampung Marguluyu, atas keinginan kepala desa sendiri. Bahkan dalam isi surat pernyataannya menyebutkan, bahwa keluarga ahli waris alm. Lurah Hamli/alm. Roehanyi sebagai pemilik tanah awal Nomor Persil 161 C51 seluas sekira 1.450 m2. Diduga sebagian tanah tersebut terpakai oleh bangunan Kantor Desa Cimaja. “Surat itu kami buat untuk membantah tudingan dan meluruskan gejolak di masyarakat yang menganggap kami mengusir Pemdes. Itu tidak benar,”

tandas Tati. Ia menegaskan, keluarga ahli waris hanya memohon kepada Kepala Desa Cimaja Suhermat untuk menertibkan administrasi status kepemilikan tanah atas nama alm. Roehanyi, bukan mengusir seperti yang ditudingkan. “Keluarga ahli waris tak pernah membuat polemik dengan Pemdes. Kami hanya butuh kejelasan status tanah milik alm. Roehanyi,” ucapnya. Ditemui terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman menyatakan, berdasarkan informasi dari perangkat Desa Cimaja dan Camat Cikakak, bahwa ada gugatan dari ahli waris. Namun menurut informasi yang diterima, lokasi tanah itu bukan di kantor desa, melainkan di lokasi lain. “Tapi, saya tidak tahu persis permasalahannya. Silahkan tanya ke Camat atau Kepala Desa Cimaja,” katanya. NS

Apel Bersama Penanggulangan Pelanggaran Hukum Palabuhanratu, SNP Kondisi masyarakat dinamis merupakan salah satu pra syarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum dengan mengembangkan potensi masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Sukabumi, DR. H. Sukamwijaya, dalam arahannya saat apel bersama Bhabinsa, Babikamtibmas, para Lurah dan Kades sewilayah hukum Polres Sukabumi, di Aula Setda Palabuhanratu, Kamis (5/ 02). Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kab Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Dandim 0622 Palabuhanratu serta tamu undangan lainnya. NS

4

EDISI 551

THN XIV

Swara Megapolitan


PPMK Ciracas dan RS Permata Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba

TPST Nambo Siap Dioperasikan Tahun Depan Bogor, SNP Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bakal beroperasi pada awal 2016. Proyek pembangunan TPST regional tersebut mangkrak sejak dimulai sekitar tahun 2006. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, Subaweh, mengatakan secara umum tempat pembuangan sampah tersebut siap dioperasikan. “Meski masih ada beberapa tahap proyek yang belum selesai. Tahapan proyek itu, akses jalan sudah selesai, tinggal pemagaran di lokasi,” ujar Subaweh, Jumat (6/2) pekan lalu. TPST Nambo akan menampung dan mengolah sampah dari tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Pembangunan tempat pembuangan sampah tersebut sempat menjadi perbincangan karena tak kunjung selesai hingga tiga periode Bupati Bogor. Subaweh mengatakan sampah yang dibuang di TPST Nambo nantinya didaur ulang dan dibuat menjadi bahan baku pembakaran pembuatan semen. “Sampah dibuat briket sebagai pengganti batu bara,” katanya. Menurut dia, pihak Indocement, pabrik semen di kawasan Bogor, sudah menyatakan siap untuk meneken kontrak sebagai penampung. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor memastikan pada 2015 ini segera menyelesaikan sebagian infrastruktur TPST Nambo. Di antaranya pemagaran di area lahan seluas 40 hektare dan pembuatan jalan di dalam area TPST. “Akses jalan sampai lokasi sudah selesai. Insya Allah pada tahun 2016 sudah bisa beroperasi,” kata Subaweh. TC/DRY

Enam Depo Sampah di Jakut Akan Diperbaiki Jakarta, SNP Sebanyak enam depo sampah di Jakarta Utara kondisinya memprihatinkan. Akibatnya banyak sampah yang tercecer serta menebarkan aroma tidak sedap di sekitar lokasi. Enam depo sampah yang membutuhkan perbaikan masing-masing berlokasi di Jalan Inspeksi Kali Sunter (Kelurahan Rawa Badak Utara), Jalan Budi Mulya (Pademangan Barat), Jalan Pademangan 3 (Pademangan Timur), Jalan Cakung Cilincing (Cilincing), Jalan Bhandagara Reksa 1 (Kelapa Gading Barat), dan Jalan Danau Sunter Barat (Sunter Agung). Ifit Roza (43), anggota LMK Kelurahan Rawa Badak Utara, mengatakan, warga yang bermukim sekitar depo di wilayah RW 03, 08 dan RW 09, kerap mengeluhkan sampah berceceran di sekitar depo. Selain itu, aroma yang tidak sedap bahkan tercium hingga ke rumah warga yang berjarak sekitar 100 meter dari depo. “Kita berharap depo sampah bisa dibuat ramah lingkungan. Sebab, selama ini warga kerap terimbas bau, khususnya pada pagi hari,” keluh Ifit, Sabtu pekan lalu. Sementara Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Bondan Diah Ekowati mengakui, dari 16 depo sampah enam diantaranya membutuhkan perbaikan. Menurutnya, tahun ini seluruh depo yang rusak akan diperbaiki agar tidak mengganggu lingkungan. “Seluruh depo akan kita tingkatkan menjadi depo yang ramah lingkungan,” kata mantan Camat Menteng ini. Diah mengungkapkan, di masing-masing depo yang memiliki luas antara 300-500 meter persegi itu nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai. Pihaknya juga akan menambah fasilitas seperti hanggar, mesin pencacah, dan komposting. “Untuk mencegah bau busuk di sekitar depo akan kita gunakan cairan kimia,” ujar Diah. Ditambahkan, selama musim hujan volume sampah di Jakarta Utara meningkat hingga 30 persen. Sehingga total sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang setiap harinya mencapai 1.100 ton. NEF

Ganggu Pompa Air, Lumpur Kali Pakin Dikeruk Jakarta, SNP Akibat mengganggu proses pemompaan air dari Kali Pakin menuju laut, lumpur yang berada di sekitar Rumah Pompa Pasar Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara, mulai dikeruk. Diharapkan pengerukan yang menggunakan dua eskavator ini rampung pekan depan. Endapan lumpur di sekitar muara Kali Pakin kondisinya memang sudah mengkhawatirkan. Bahkan kedalaman kali tersebut hanya sekitar satu meter. Hal ini tentu saja membuat proses pemompaan air dari Kali Pakin menuju laut menjadi terhambat. “Pengerukan sudah dikerjakan sejak dua pekan lalu menggunakan dua eskavator. Diprediksi pekan depan pengerukan sudah selesai,” kata Aris Komaris Nandika, Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan Dinas Tata Air DKI Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut Aris, setelah dikeruk, kedalaman Kali Pakin akan bertambah antara 4-5 meter. Dengan begitu proses pemompaan air ke laut akan lebih lancar karena tidak lagi terganggu endapan lumpur. “Pengerukan dimulai dari Jembatan Kali Pakin sampai ke rumah pompa. Pengerukan ini merupakan salah satu upaya mengurangi dampak banjir saat musim hujan,” ujarnya. GS

Jakarta, SNP Peredaran narkoba akhir-akhir ini makin meresahkan warga. Untuk mengantisipasinya, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) RW 07, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (7/2), mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba bersama Rumah Sakit Permata Cibubur. “Intinya bagaimana warga itu supaya terhindar dari bahaya narkoba. Jadi, kami dari pihak kesehatan

memberikan pemahaman tentang apa itu narkoba, karena sangat merusak,” ungkap dr Valleri dari Rumah Sakit Permata Cibubur di Jalan Rawa Bola RT 006/07, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas. Valleri menjelaskan, penyuluhan narkoba yang dilakukan PPMK RW 07 itu dianggap sangat penting bagi pendidikan serta pengetahuan untuk masyarakat akan bahaya narkoba serta HIV/ AIDS yang belum dipahami mereka. “Diharapkan, masyarakat

bisa memberikan pemahaman kepada keluarga, karena keluarga merupakan kelompok yang terkecil, nantinya bisa mengembangkan kepada kelompok yang lebih besar,” katanya. Sementara itu, Wakil Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Kelapa Dua Wetan, Charles Simamora menyebutkan, penyuluhan ini merupakan salah satu realisasi dari PPMK Bina Sosial tahun 2014 yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

apa itu narkoba. “Dengan adanya penyuluhan ini mereka mengatahui bahaya narkoba, sehingga masyarakat bisa mencegah dan menghindari,” jelas Charles. Charles menambahkan, penyuluhan ini sedikitnya diikuti 60 peserta yang semunya kepala keluarga di RW 07. Ia mengimbau segala kalangan, baik masyarakat, mahasiswa, pelajar maupun relawan harus mempunyai komitmen bersama untuk terbebas dari narkoba. NEF

Masyarakat Sukawangi Harapkan Perbaikan Jalan Bogor, SNP Untuk kelancaran transportasi dua desa, yaitu Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur dan Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, masyarakat mengharapkan perhatian Pemkab Bogor untuk membantu memperbaiki jalan tembus penghubung dua desa sepanjang 2.600 meter tersebut. Menurut Kepala Desa Sukawangi, Endro Hermawanto, kerusakan jalan tersebut telah diminimalisir dengan cara perbaikan gotong royong masyarakat, juga pemerintahan desa. “Walaupun baru diurug dengan batu, tetapi sudah bisa dilewati kendaraan roda empat,” ujarnya. Endro bersama warganya telah berusaha melakukan perbaikan seadanya hingga perbatasan Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari. “Warga Kampung Ciawi 05/ 01 Desa Sukawangi sangat

mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor agar jalan ini kondisinya lebih memadai,” katanya. Pihak Desa Sukawangi mengaku telah mengajukan permohonan kepada Pemkab Bogor dan instansi terkait agar jalan tembus tersebut secepatnya mendapat perhatian. “Kami sangat menginginkan jalan tembus ini dibantu oleh pemerintah. Kami pemerintahan desa beserta warga telah berupaya keras memperbaiki-

Jalan Ciawi, Desa Sukawangi kawangi masih banyak jalan desa yang kondisinya memprihatinkan. Selain itu juga untuk meningkatnya laju perekonomian masyarakat,” pungkas Endro. dry

nya, namun upaya kami belum maksimal mengingat terbatasnya anggaran. Untuk saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, mengingat di Su-

Kondisi Memprihatinkan

41 Gedung Sekolah Akan Direhab Total Jakarta, SNP Lantaran kondisi bangunannya sangat memprihatinkan, sebanyak 41 gedung sekolah negeri di ibu kota tahun ini akan direhab total. Sedangkan rehab total lanjutan dari tahun lalu sebanyak 55 gedung. “Sedangkan gedung sekolah yang akan direhab berat sebanyak 193 gedung dan rehab sedang 65 gedung,” kata Sarjoko, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu pekan lalu. Sarjoko mengatakan, berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, terdapat 212 gedung sekolah yang harus direhab total karena tingkat kerusakannya mencapai 60 persen. “Kebanyakan yang kondisi-

Arie Budhiman nya rusak parah bangunan sekolah dasar yang berusia lebih dari 30 tahun,” ujarnya. Namun lantaran minimnya anggaran, kata Sarjoko, maka pelaksanaan rehab to-

tal ini menggunakan skala prioritas. Kondisi setiap gedung memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Kebijakan mengenai rehab total ini adalah, jika gedung sekolah itu rawan banjir, usia bangunan di atas 30 tahun, rawan ambruk dengan tingkat kerusakan di atas 60 persen dan gedung masih berlantai satu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini tercatat ada 1.710 gedung sekolah negeri tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Terdiri dari TK 9 gedung, SD 1.232 gedung, SMP 289 gedung, SMA 117 gedung, dan SMK 63 gedung. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie

Budhiman mengungkapkan, mulai tahun 2016 mendatang, seluruh kepala sekolah di DKI akan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dengan begitu mulai sekarang seluruh kepala sekolah diharapkan sudah melakukan inventarisasi kondisi sekolahnya masing-masing. Selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk segera diperbaiki. “Ini pekerjaan rumah bersama. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif maka tidak akan pernah terjadi. Kondisi riil di lapangan harus tahu dan langsung diperbaiki agar DKI tidak ketinggalan dengan provinsi lain,” imbuh mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI itu. NEF

Sudin Perhubungan Jakpus Janji Tertibkan Parkir Liar Jakarta, SNP Instansi terkait diimbau menertibkan parkir liar yang marak di kawasan pusat perbelanjaan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Salah satunya lokasi parkir liar berada di Jalan Karet Pasar Baru Timur 5, tepatnya di sebelah Mal Ciwalk. Di lokasi ini tampak ratusan kendaraan roda terparkir di bahu jalan yang berimbas kemacetan menuju Jalan Mas Mansyur dan Jalan Sudirman. Sebab hanya satu lajur jalan yang bisa dilintasi kendaraan. Kondisi ini makin diperparah dengan keberadaan puluhan gerobak pedagang kaki lima (PKL) di

jalan tersebut. Apalagi saat siang hari, lokasi ini juga dimanfaatkan para pegawai Mal Ciwalk untuk beristirahat. “Juru parkir sering mengarahkan parkir di pinggir jalan ketimbang parkir di dalam mal. Padahal di jalan ini banyak rambu dilarang parkir sembarangan,” kata Dwi (34), seorang warga Karet Tengsin, Sabtu pekan lalu. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Muslim, berjanji segera menertibkan parkir liar di kawasan Pasar Baru. Upaya tegas yang akan dilakukan pihaknya antara lain sanksi cabut pentil atau penjaringan sepeda motor. “Sanksi

Operasi penertiban parkir liar tegas cabut pentil dan motor dijaring agar jadi pembelajaran masyarakat untuk tidak parkir secara liar, kare-

na sangat mengganggu ketertiban umum dan merugikan pengguna jalan lainnya,” katanya. GS

Dua Kantor Polsub Akan Dibangun di Kabupaten Bogor Bogor, SNP Kepolisian Resort (Polres) Bogor berencana membangun dua kantor Kepolisian Sub Sektor (Polsub) di wilayahnya hukumnya, tepatnya di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari seluas 2.000 meter dan di Kampung Pamidangan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor seluas 1.000 meter. Tujuan pembangunan itu diharapkan mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Rencana itu disampaikan Kapolres Bogor, AKBP Sonny Mulvianto, pekan lalu. Menurut Sonny, meski Tanjungsari dan Jonggol belum sepadat Cileungsi, namun perkembangan penduduk di wilayah tersebut cukup signifikan. “Kami berharap, Polsub cepat berubah menjadi Polsek, sehingga masyarakat tak lagi harus ke Cariu atau ke Jonggol jika membuat laporan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Paguyuban Tanjungsari, Pijai, menjelaskan bahwa saat ini para Kades se-Kecamatan Tanjungsari mengumpulkan

dana sebesar Rp20 juta untuk pembangunan gorong-gorong dan saluran air. Selanjutnya, Tokoh Masyarakat Bogor Timur, H Tjeptjep Wijaya, mengaku akan terus mendukung dan membantu kepolisian demi pelayanan warga di Bogor Timur khususnya dan Kabupaten Bogor umumnya. Kalau demi kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat, insya Allah saya akan membantu,” katanya. Ia menambahkan, sudah selayaknya di Kecamatan Tanjungsari berdiri Polsek karena wilayah pertanian tersebut memiliki banyak desa dengan berbagai latar belakang penduduk. “Tanjungsari juga Sukamakmur merupakan wilayah perbatasan, sehingga diperlukan pengamanan dan pelayanan yang bagus untuk masyarakat dari berbagai pihak. Seluruh tokoh masyarakat, pengusaha, tenaga pendidik, ormas maupun pemuda sangat berharap kepolisian nanti bisa bekerja dengan baik serta mampu mengayomi masyarakat,” pungkasnya. dry

Kabupaten Bogor Ditetapkan Endemik DBD Bogor, SNP Pemerintah Kabupten (Pemkab) Bogor menetapkan wilayah tersebut endemik Deman Berdarah Dengue (DBD). Penyebabnya, setiap tahun kasus penyakit itu terus meningkat di kawasan kota hujan tersebut. Bahkan, kejadian luar biasa yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat pun tidak menurunkan jumlah penderita kasus nyamuk aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camelia Sumayana mengakui, daerah itu merupakan wilyah paling tinggi di Jawa Barat dengan jumlah penderita DBD. Jumlah kasus penyakit itu di terus meningkat sejak memasuki musim hujan. Dimana setiap tahun penderita penyakit itu tidak menurun dan justru meningkat tajam. “Sekarang sudah endemik dan sulit diatasi. Kami saja sangat kewalahan mengantisipasi DBD. Penyebabnya kebersihan lingkungan tidak diperhatikan warga. Dan sekarang tidak bisa dihindari masyarakat,” katanya kepada sejumlah wartawan di Pemkab Bogor, Rabu (4/2) pekan lalu. Data Dinkes Pemkab Bogor, pada 2013, lalu, tercatat sebanyak 1.588 orang menderita DBD, 15 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan, pada 2014 lalu, dinas mendapatkan laporan 1.834 kasus DBD dan dari jumlah tersebut, 29 orang pun meninggal dunia. Sementara, pada Januari 2015, terdapat 231 penderita suspect (gejala) DBD. Data tersebut diperoleh dari dari 20 Unit Puskesmas di 10 kecamatan. Camelia menjelaskan, meninggalnya pasien DBD itu

terjadi akibat keterlambatan penanganan. Sebab, rumah penderita dan puskesmas yang ada sangat jauh. Penyebaran itu berada di kawasan daerah yang jauh dari pusat kota. “Terlambat ditangani, jadi tidak bisa dihindari kematian pasien DBD. Kebanyakan di wilayah pedesaan yang jauh dan sulit dilalui kendaraan,” paparnya. Menurutnya, jumlah pasien terkena gejala DBD berpotensi meningkat. Musababnya, seluruh rumah sakit di Kabupaten Bogor belum melaporkan data khusus demam berdarah kepada Dinkes sendiri. Dan data itu pun kata dia masih ditunggu untuk dilaporkan. “Yang baru terkumpul di 10 kecamatan dari 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. Ini pun perlu uji laboratorium untuk memastikan bahwa pasien positif terkena DBD,” jelasnya. Camelia menilai, meningkatnya kasus demam berdarah lebih dari 1.000 kasus/ tahun disebabkan beberapa faktor. Yakni, lingkungan masyarakat yang kotor. Ditambah lagi, penduduk semakin padat, serta pola hidup bersih sehat pun tidak pernah diterapkan. Kata dia juga, siklus DBD itu meledak pada Januari dan Maret setiap tahun pada saat memasuki musim penghujan. Karena persoalan itu, Camelia dan jajarannya pun gencar melakukan penyuluhan ke jutaan warga Kabupaten Bogor di 40 kecamatan yang ada. Mereka juga mengerahkan petugas puskesmas untuk memberikan informasi penyebaran DBD. Mereka memprediksi kegiatan itu akan meminimalisir penyebaran DBD yang semakin endemik. DRY

BPBD Siaga Bencana Hadapi Puncak Musim Hujan Bogor, SNP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, menetapkan status siaga bencana longsor dan banjir dalam menghadapi puncak musim hujan pada akhir Februari 2015. “Prakiraan cuaca BMKG saat ini, Bogor memasuki puncak musim hujan, kita sudah menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Yoes Sudrajat, Rabu pekan lalu. Dikatakannya, selain menetapkan status siaga, juga

sudah melakukan apel siaga yang diikuti 16 komponen BPBD yakni terdiri dari Porli, TNI, BPBD, Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat, PMI, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, PLN dan komunitas penggiat bencana alam. “Selain personel, kita juga menyiapkan potensi peralatan yang dimiliki seperti perahu karet, alat selam, mobil tangga, serta peralatan yang dimiliki dinas terkait yakni alat berat dan ambulan,” katanya. Dipaparkan, sesuai Un-

dang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, komanda dalam siaga bencana di wilayah Kabupaten Bogor dipegang oleh Bupati Nurhayanti. Selama musim hujan, BPBD juga menerbitkan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, terutama yang rumahnya tinggal di lokasi rawan bencana. Lebih jauh Yoes mengatakan, karena kawasan wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas, belum semua warga dapat mengakses informasi sia-

ga bencana yang dikeluarkan oleh BPBD baik melalui pengumuman maupun siaran berita. “Kami menyebar papan pengumuman di 50 titik wilayah yang akses jalurnya sangat jauh. Papan ini berisi peringatan untuk waspada banjir dan longsor selama musim penghujan,” katanya. Ditambahkan, selama Januari 2015 ini telah terjadi tujuh kali bencana longsor yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Puncak, Caringin, Cigombong, dan Sukamakmur. Dalam peristiwa tersebut satu orang tewas dan

puluhan rumah rusak. “Siaga bencana juga kita berlakukan di kawasan wisata seperti arung jeram dan lokasi yang rawan longsor,” katanya. Pihaknya, kata Yoes, akan memanggil sejumlah komunitas pencita alam yang tergabung dalam forum penggiat bencana untuk melakukan pendataan jumlah komunitas arum jeram dan pencinta alam lainnya agar selama melakukan kegiatan sudah memiliki izin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terulang lagi peristiwa yang

dialami komunitas arung jeram yang mengalami kecelakaan di Sungai Cianten, Leuwiliang hingga menewaskan dua orang anggotanya. “Kita ini 32 komunitas yang tergabung dalam penggiat bencana ini menjadi bagian dari pemerintah untuk melakukan pengawasan agar jangan sampai ada kegiatan yang menimbulkan korban jiwa. Kita harus pastikan kegiatan yang berkaitan dengan alam seperti arung jeram, atau pendakian sudah memiliki izin,” pungkasnya. AN/DRY

5

EDISI 551

THN XIV

Swara Bekasi - Karawang


Direncanakan Tempat Wisata, Status Lahan Pulau Puteri Tak Jelas Karawang, SNP Pulau Puteri yang terletak di Desa Segarjaya, ternyata menyimpan sekelumit persoalan. Status lahan lokasi wisata yang digadanggadang bakal jadi primadona itu tumpang tindih. Sebagian ada yang mengklaim milik Perhutani, namun di pihak lain ada yang mengaku milik pemerintah daerah. Hal ini terungkap saat Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Karawang melakukan Kunjungan kerja (kunker) meninjau lokasi yang rencananya akan dijadikan tempat wisata bahari di Desa Segarjaya itu. Dalam kunjungan tersebut, UPTD Cipta Karya Rengasdengklok, UPTD Bina Marga Rengasdengklok, Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Karawang, dan Camat Batujaya turut hadir. Kunjungan kerja para wakil rakyat tersebut bertujuan untuk melihat kondisi di lapangan. Ketua Komisi C, Natala, dari hasil temuan di lapangan mengatakan bahwa masih ada kesimpangsiuran informasi lahan. Ada yang mengatakan milik Perhutani ada juga yang mengatakan milik pemerintah daerah. Info lain

dari Perhutani, pada zaman Bupati Dadang S Muchtar, pernah membuka MoU untuk membangun sinergritas Perhutani dengan pemerintah Daerah selama 25 tahun. “Menurut Perhutani, ini baru berjalan selama 4 tahun dan masih ada sekitar 21 tahun lagi untuk penggarapan pariwisata di daerah ini. Makanya nanti akan kami lihat apakah memang benar ada MoU seperti itu,” terangnya. Bagi Natala sendiri, ia melihat bahwa potensi yang dimiliki Pulau Putri memang sangat bagus dan luar biasa,

Komisi C saat mengunjungi lokasi dengan pemandangannya yang indah. Hanya saja akses menuju pantai tersebut masih sangat memprihatinkan. “Dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain Pulau Putri itu pemandangannya sangat bagus, dan airnya pun sangat bersih,” lanjutnya.

Dalam kunjungan bersama Dinas Bina Marga dan Cipta Karya itu juga mengukur jalan yang perlu diperbaiki dan jembatan yang harus dibangun untuk mempermudah menuju tempat wisata ini. Karena tidak mungkin tempat wisata yang bagus se-

perti ini tidak ditunjang oleh infrastuktur yang memadai. Untuk prospek kedepan dirinya mengaku masih belum memperkirakan anggaran yang harus dikeluarkan untuk proses pembangunan wisata ini. “Untuk tahun ini saya rasa sudah tidak mungkin

untuk menganggarkan kembali, paling tidak bulan november akan kami masukan dalam pembahasan anggaran,” tuturnya. Hanya saja untuk infrastuktur seperti seperti akses jalan yang kurang lebih sepanjang 5 kilometer menuju kawasan wisata ini akan menjadi skala prioritas. Karena jalan juga menjadi kebutuhan utama bagi aktivitas kehidupan masyarakat untuk mempermudah mobilitas mereka. “Saya sangat prihatin dengan kondisi jalan di Desa Segarjaya ini, walaupun untuk pembangunan wisata dilakukan sekitar tahun depan, namun untuk jalan akan kami segera perbaiki dan menjadi prioritas kami,” ungkapnya. Sementara itu menurut Dedi Rustandi anggota Komisi C dari fraksi partai PPP, pembangunan lokasi pariwisata ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat setempat yang bisa memanfaatkan lokasi pantai Pulau Putri sebagai mata pencaharian. “Saya harapkan untuk tenaga pengelola supaya berasal dari masyarakat lokal, agar bisa membantu perekonomian dan menjaga aset daerah,” ujarnya. IST

Cemari Lingkungan dengan Limbah B3

BPLHD Kabupaten Bekasi Diminta Sidak PT Omega

Cikarang Trade Center

Langgar Perda?

Alih Fungsi Bangunan CTC Diduga Tanpa Izin Bekasi, SNP Pertumbuhan tempat perbelanjaan modern belakangan ini kian pesat di Kabupaten Bekasi. Masyarakat pun menyambut perkembangan itu dengan gembira, seiring pergeseran gaya hidup. Peluang bisnis tersebut juga dimanfaatkan oleh para pengusaha berkantong tebal untuk mencoba peruntungan dengan menyiapkan bangunan/kios untuk disewakan kepada para pedagang. Tak ayal, alih fungsi bangunan tanpa izin usaha harus dilakukan demi keuntungan yang menggiurkan. Seperti informasi yang menyebutkan bahwa Bangunan Cikarang Trade Center (CTC) yang beralamat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah, Kabupaten Bekasi yang beralih fungsi dan melanggar Peraturan Derah (Perda). Bangunan ruko kuning tersebut digunakan menjadi pusat

pertokoan atau mall. Informasi menyebutkan bahwa bangunan tersebut awalnya bukan untuk tempat perbelanjaan, belakangan oleh pengelola dialihfungsikan tanpa izin dari dinas terkait. Pemilik toko di CTC berinisial WN, KT dan RD ketika dikonfirmasi SNP mengatakan bahwa segala fasilitas yang ada di dalam bangunan CTC ditanggung pembayarannya oleh pemilik toko, seperti; pembayaran listrik, pembayaran exskalator serta pembayaran keamanan dan beban lainnya. Mereka (pemilik toko-red) mengeluhkan banyaknya pungutan yang dibebankan oleh pihak Pengelola Cikarang Trade Center. Segelintir informasi yang diterima SNP menyebutkan bahwa dana atau pungutan yang dibebankan kepada pemilik toko merupakan siasat pengelola untuk menutupi

setoran kepada dinas terkait di Pemkab Bekasi. Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkab Bekasi disebut-sebut sebagai SKPD yang menerima aliran dana dari pengelola CTC. Oleh karena itu, Pemerhati Pembangunan di Kabupaten Bekasi meminta kepada pihak terkait untuk memberikan tindakan tegas terhadap pengusaha nakal dan kepada oknum pejabat yang menjadikan CTC sebagai lahan memperkaya diri dibalik alih fungsi bangunan. Selain itu agar dilakukan pendataan terhadap perizinan yang telah didapatkan dan yang harus dilengkapi. “Apabila izinnya tidak ada, agar secepatnya ditutup. Karena praktek tersebut akan menjadikan potensi PAD kabupaten Bekasi raib,” kata salah seorang pemerhati, yang enggan namanya dipublikasikan. JULHAM

Bekasi, SNP Salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi, bernama PT.Omega, berlokasi di Jalan Simpangan, Kampung Poncol, RT.002/ RW.003 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, diduga membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara sembarang. Selain permasalahan limbah, perusahaan atau pabrik tersebut disinyalir tidak memiliki izin, bahkan masyarakat sekitar tidak mengetahui hasil produksi usaha tersebut karena aktivitasnya yang tertutup. Menurut salah satu warga berinisial AY, yang dikonfirmasi SNP mengatakan bahwa PT.Omega milik H. Eka diduga sebagai tempat usaha illegal yang membuang limbah B3 sembarangan serta berbau. “Kami selaku warga sekitar lingkungan meminta kepada pihak perusahaan agar bau yang menyengat segera dihilangkan, karena bau limbah B3

tersebut dapat membuat warga sekitar menjadi resah dan mendatangkan penyakit,” keluhnya. Ditambahkannya, AY, pihak Desa serta Camat tidak mengetahui keberadaan dan keluhan masyarakat terkait limbah B3 yang dibuang di belakang pabrik tersebut. “Kami mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi khususnya Badan Lingkungan Hidup dapat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan yang membuang limbah sembarangan tersebut,” katanya. Selain Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), masyarakat juga mengharapkan ketegasan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin untuk menginstruksikan jajaran SKPD terkait, seperti; Dinas Tenaga Kerja, BPMPPT dan dinas lainnya untuk mengkroscek perizinan perusahaan tersebut, serta memberikan sanksi apabila ter-

nyata melanggar. BPLHD diharapkan mampu menerapkan sanksi sesuai regulasi yang ada, dalam kaitannya dengan pembuangan limbah. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja untuk urusan pekerja di perusahaan tersebut, dan BPMPPT untuk pendataan atau kroscek izin yang telah dimiliki PT Omega, baik IMB, izin lingkungan, Amdal serta HO nya, sehingga dengan bebasnya beroperasi. Sehingga dengan demikian, pemanggilan terhadap pemilik usaha dapat dilakukan dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang ada. Aktivitas yang dilakukan PT Omega diduga telah melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan Zona, sebab dalam perda tersebut peruntukannya untuk penghijauan dan permukiman pedesaan, bukan untuk lahan industry/perusahaan. JULHAM

Wartawan mengambil sampel limbah B3

Karawang Raih Penghargaan Penyelamatan Ibu dan Bayi Karawang, SNP IPM Provinsi Jawa Barat tahun 2013 baru mencapai 73,40 dari target yang diharapkan dicapai pada 2015 sebesar 80 point. Salah satu kondisi yang berpengaruh dalam pencapaian target IPM tersebut adalah Umur Harapan Hidup dari 0 tahun. Umur Harapan hidup itu diawali dari kondisi kesehatan ibu dan bayi, khususnya bayi baru lahir. Kondisi kesehatan ibu dan bayi baru lahir secara nasional, saat ini belum menggembirakan. Hal tersebut terbukti dengan masih tingginya AKI dan AKB, bahkan jauh dari target MDG’s 4 dan 5. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2007 AKI di Indonesia 228/100.000 lahir hidup dan AKB 34/1000 la-

hir hidup. Namun faktanya pada SDKI tahun 2012, AKI meningkat menjadi 359/ 100.000 lahir hidup dan AKB menurun menjadi 32/1000 lahir hidup, bahkan angka kematian bayi baru lahir tetap, tidak berubah dari SDKI 2007 ke SDKI 2012, yaitu pada angka 19/1000 lahir hidup. Sedikit banyak kondisi ini mempengaruhi pencapaian IPM. Karena penduduk jawa Barat terbesar di Indonesia, maka kalau AKI dan AKB tersebut diproyeksikan pada Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat menempati rangking teratas sebagai “penyumbang” kematian Ibu, dan kematian bayi dan bayi baru lahir. Meskipun, pada kenyataannya, berdasarkan pencatatan dan pelaporan

Plt.Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana menerima penghargaan yang diterima pada dinas kesehatan Jawa Barat jumlah kematian ibu cendrung menurun. Pada tahun 2011 jumlah

ibu meninggal karena kehamilan, persalinan dan nifas 850 orang, pada tahun 2012 dan tahun 2013 menurun lagi menjadi 781 orang. Demikian

juga jumlah kematian bayi 01 tahun cendrung menurun dari 5142 orang tahun 2011, menjadi 4803 orang tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 4306 orang. Atas dasar tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama dengan EMAS dan USAID menyelenggarakan Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir Wilayah II Purwasuka di Hotel Haris Kota Bekasi, Selasa (3/2). Dalam Kegiatan tersebut Kabupaten Karawang mendapat Piagam Penghargaan dari Forum Masyarakat Madani atas komitmen peningkatan kinerja melalui pelayanan kesehatan gerakan penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir di Kabupaten Karawang. Piagam tersebut diterima langsung

Plt.Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr.Asep. Pada kesempatan tersebut Cellica berharap dengan penghargaan itu menjadi kekuatan untuk lebih berkomitmen pada kebijakan yang mengarah terhadap pro masyarakat, dalam hal penanganan angka kematian ibu dan bayi. “Inssya Allah melalui program kebijakan maupun anggaran dan tentunya komitmen kami melalui stake holder terutama para tenaga Kesehatan, kami senantiasa berupaya keras serta mendukung program nasional untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta bayi baru lahir di indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang,” katanya. IST

Penyerahan SK

Plt Bupati Serahkan SK Pengangkatan 586 CPNSD K-II Karawang, SNP Sebanyak 586 orang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menerima SK Pengangkatan CPNSD Katagori II (K-II). SK diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima oleh Plt.Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, Senin (2/1). Daftar kategori II ini merupakan hasil verifikasi dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Karawang yang telah mendapat persetujuan bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Acara penyerahan SK berlangsung bersamaan dengan apel pagi PNS di Halaman Kantor Bupati Karawang. Plt. Bupati Karawang menyampaikan kepada para tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNSD agar memiliki tekad yang kuat disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. “Saudara harus lebih mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat, bukan mengedepankan hak bagi kepentingan pribadi atau golongan. Karena pengadaan PNS bukan semata-mata untuk mengisi formasi, akan tetapi lebih dititikberatkan pada pengadaan figur aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan memahami tugas, fungsi, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional dan proporsional sesuai bidangnya masing-masing,” katanya. Cellica juga mengimbau para CPNSD untuk mengamalkan ikrar Panca Prasetya Korpri. “Saudara-Saudara harus memahami, mentaati dan menjalankan tugas dan fungsi dengan meresapi dan mengamalkan ikrar Panca Prasetya Korpri, yang merupakan landasan dalam mewujudkan karsa dan karya sesuai doktrin Bhineka Karya Abdi Negara,” imbuhnya. Selain itu para aparatur pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Karawang juga harapkan mentaati dan menjalankan disiplin Pegawai Negeri Sipil secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010. Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang, Drs. Haryanto, MM, menjelaskan bahwa pengangkatan para tenaga honorer kategori II tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 812/Kep.210/ BKD/2015 Tanggal 20 Januari 2015. Para tenaga honorer yang diangkat terdiri dari CPNS golongan I sebanyak 30 orang, CPNS Golongan II sebanyak 276 orang, dan Golongan III sebanyak 369 orang, meliputi tenaga guru sebanyak 487 orang, tenaga kesehatan 16 orang, tenaga teknis/administrasi 83 orang. IST

Direktur KIA Otowarna, Hendra Lukman bersama stafnya, Dinda

Siap Manjakan Pelanggan

KIA Motors Otowarna Hadir di Cikarang Bekasi, SNP Dalam era globalisasi saat ini, idustri otomotif tanah air diharapkan mampu bersaing, tentunya dengan keunggulan yang dimiliki. Ragam upaya akan dilakukan untuk dapat diterima masyarakat, bahkan mendominasi penjualan pada pasar internasional. Kualitas, harga dan sistim marketing menjadi factor utama penentu grafik penjualan. Seperti yang dilakukan KIA Motors Otowarna Cikarang yang telah membuka Dealer Resminya di Kabupaten Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Cibarusah No.83. Direktur KIA Otowarna Cikarang, Hendra Lukman, kepada SNP mengatakan bahwa pihaknya bangga menjadi bagian pembangunan dan bisnis di Cikarang. “Kami siap meramaikan pasar Industri perotomotifan. Dengan hadirnya KIA Otowarna Cikarang ini menjadi warna tersendiri di bidang otomotif, khususnya mobil KIA yang memiliki kualitas dan keamanan serta kenyamanan internasional dengan harga yang terjangkau sesuai kelasnya,” katanya. Hendra menjelaskan, kehadiran KIA Otowarna Cikarang di Kabupaten Bekasi adalah untuk menjaring para peminat mobil KIA, baik masyarakat setempat maupun dari luar daerah Bekasi yang mendapatkan informasi. “Sehingga mereka tidak perlu lagi jauh-jauh lagi membeli unit KIA. Semua type mobil KIA Ready Stock, karena para peminat mobil KIA dapat langsung membawa pulang setelah semua proses admistrasinya lengkap dan disetujui,” ujarnya. Tidak hanya itu, kata Hendra, dealer mobil KIA Otowarna Cikarang akan tetap memanjakan penggunanya untuk urusan servis, dengan langsung mendatangi dealer resminya di Jalan Raya Cibarusah No.83 maupun daerah lainnya. Selain itu pihak KIA juga menerima tukar tambah denga unit yang baru. “KIA Otowarna Cikarang juga menawarkan kepada pelanggan servis yang nyaman dan aman dan tentunya tidak membuat susah pengguna KIA, karena kami melayani servis antar jemput. Service ini merupakan program yang sengaja disiapkan untuk memanjakan para pengguna mobil KIA,” tandasnya. Ditambahkan, selain servis, KIA Otowarna Cikarang menyediakan berbagai macam spare parts untuk semua jenis mobil. “Jadi tidak hanya spare parts mobil KIA saja yang kami sediakan, asesoris interior dan exterior juga ada, mulai dari kaca film, salon mobil, hingga cuci mobil dan spooring disediakan,” imbuhnya. Masih Hendra, ada beberapa keistimewaan yang dimiliki mobil KIA yang menjamin produk tersebut mampu bersaing di pasar otomotif, diantaranya; KIA memiliki internasional dengan CPU atau yang dikenal dengan barang Bulld Up, memiliki design yang stylis dan terndy, cocok untuk semua usia dan memilik safety, tentunya sangat dibutuhkan untuk para pengemudi kenderaan KIA serta semua produk KIA memilik warranty 5 tahun. “Belum ada poduk lain yang mampu mengeluarkan warranty selama itu. Membeli dan memiliki mobil KIA dengan kualitas internasional dan safety yang sangat tidak diragukan, plus trendy dengan harga yang cukup terjangkau, merupakan jawaban dari permintaan pasar,” pungkasnya. JULHAM

6

EDISI 551

THN XIV

Swara Pendidikan


Penyaluran BSM di MTs Al-Hikmah Diduga Berbau Bisnis H. Adjo Sarjono berphoto bersama dengan pendidik

Pembukaan Musda II Himpaudi Kabupaten Sukabumi Palabuhanratu, SNP Himpunan Pendidik dan Tenaga kerja Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) merupakan organisasi mitra PAUD independen, yang tentunya berperan besar dalam memajukan pendidikan anak usia dini, karena salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap program pendidikan adalah unsur Pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah, Drs. H. Adjo Sardjono, MM pada acara pembukaan Musda II Himpaudi Kabupaten Sukabumi di Taman Strawberry, Sabtu (31/01). Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, unsur DPC Himpaudi serta tamu undangan lainnya. “Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan, pembelajaran yang mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh kembang anak secara holistik,” ujar Sekda. Sekda mengharapkan, dengan dilaksanakannya Musda II ini, DPD Himpaudi Kabupaten Sukabumi dapat menghasilkan ketua serta pengurus terpilih, yang nantinya mampu menciptakan kemandirian dan terus menjalin kerjasama dengan semua organisasi. “Dengan demikian, organisasi dapat menjadi motor penggerak yang memiliki intregitas serta komitmen membangun daerah melalui peran pendidikan dan tenaga kependidikan, yang nantinya harus dapat bersinergi dengan pemerintah,” harapnya. Sementara itu Ketua Panitia, Emi Ruhaemi, dalam laporannya mengatkan bahwa Musda II Himpaudi ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Pengelola PAUD Cabang se-Kabupaten Sukabumi, peninjau dari pengurus Cabang serta tamu undangan lainnya. “Adapun tujuannya adalah untuk menyampaikan laporan dan per tanggungjawaban kinerja selama periode 2010 - 2015, merumuskan dan menetapkan rincian program kerja untuk periode 2015- 2019 serta memilih dan menetapkan ketua untuk periode 2015-2019,” katanya. NS

Indramayu, SNP Protret buram penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) kembali mencoreng dunia pendidikan Indramayu, sebuah Lembaga pendidikan Agama MTs Al-hikmah di Desa Cidempet Kecamatan Arahan yang beberapa Muridnya mendapat BSM telah diminta lagi oleh sejumlah oknum guru yang diduga atas persetujuan kepala sekolah tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Hal ini dibeberkan oleh beberapa wali murid yang merasa hak anaknya dirampas, salah satu orang tua murid yang takut disebut namanya mengungkapkan, pencairanya dilakukan disalah satu Bank BRI Rambatan, “Anak saya kemudian diminta tanda tangan dan uang dari Bank diserahkan genap 750 ribu namun setelah disuruh berkumpul di sekolah uangnya diminta gurunya kemba-

li dan hanya dikasih 50 ribu, ini sangat memberatkan karena setahu kami BSM itu hak murid tidak mampu, bukan milik para guru apalagi sampai buku Rekening dipegang sama Guru, ini sudah ga benar,” tegasnya. Pernyataan itu dibenarkan oleh beberapa Murid MTs Al-hikmah Cidempet yang sempat ditemui saat jam istirahat, “Sudah hampir seminggu ini setelah kami di-

MTs Al-Hikmah Desa Cidempet minta lagi uangnya oleh Guru, Saya cuma dikasih 50 ribu, kalau menurut keteran-

Peduli Lingkungan

SMKN 4 Purworejo Ciptakan Perahu dari Drum Bekas Purworejo, SNP Dalam rangka meningkatkan pelatihan teknik dan kreatifitas peserta didik SMK Negeri 4 Purworejo yang beralamat di Desa Briyan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, menjalin kerjasama dengan Subdin 4 C Pelopor, Sat Brimob Polda Jawa Tengah, yang bermarkas di Kutoarjo. Wujud kerja sama tersebut dilakukan dengan membuat perahu dari daur ulang drum bekas. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 14 hari dan berhasil mereperasi kapal perahu berukuran 4 meter x 15 meter dengan ketinggian 0,55 meter. Perahu itu pun siap digunakan menanggulangi bencana banjir, sewaktu-waktu terjadi. Kegitan itu berhasil atas bimbingan tim teknis, yang dikoordinir oleh Pramono. Kepala SMK Negeri 4 Purworejo Wahyono, S.Pd, M.Pd, mengatakan merasa bersyukur dan terima kasih kepada Subdin 4 C Pelopor Sat Brimob Polda Jawa Tengah atas kepeduliannya dengan sekolah yang dipimpinnya. “Semoga kerjasama baik ini akan bermanfaat baik masyarakat. Para peserta didik SMK Negeri 4 Purworejo, juga telah mengatakan kerjasama dengan para nelayan di Pantai Selatan dan sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, sekaligus peduli lingkungan dan pembersihan sampah,” katanya. JW

Keluarga Besar

SMK Negeri 4 Purworejo Mengucapkan

SELAMAT HARI PWI 9 FEBRUARI 2015

Wahyono,S.Pd.M.Pd Kepala Sekolah

diadakan sebelumnya, terus apa yang mau disalahkan,” paparnya dengan nada marah. Disisi lain, aktivis Organisasi Higerpin (Himpunan Gerakan Penyelidik), Amsor menilai bahwa ini jelas penyelewengan dan sudah melanggar aturan tentang petunjuk pelaksanaan program dana BSM, untuk itu, Kami akan turun kelapangan mengecek kebenaran berita tersebut, karena, alasan jangan sampai salah penggunaan dana BSM oleh kepala Madrasah yang akhirnya dibelikan seragam baju sekolah untuk penerima BSM, alasan itu dinilai janggal, sebab ini sudah berbau bisnis, apalagi nilainya tak seberapa, ini cuma kedok pihak sekolah saja untuk mengelabui Siswa,” Amsor mengajak semua komponen berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak perlu takut dan ragu untuk melapor kepada pihak berwajib. DAR

UPT Disdikbud Kec. Carita Sukses Gelar O2SN

Dedi Rukmana: Kepsek dan Guru Dilarang Jual LKS Palabuhanratu, SNP Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Palabuhanratu, Dedi Rukmana, menegaskan Kepala Sekolah maupun guru dilarang menjual buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan cara pemaksaan kepada siswa Sekolah Dasar. Menyusul maraknya penjualan buku LKS ke tiap sekolah-sekolah oleh distributor melalui perantara kepala sekolah dan guru. “Buku LKS itu boleh beli, boleh tidak. Dedi Rukmana Karena bukan buku wajib, sehingga LKS tidak begitu wajib untuk dimiliki siswa. Akan tetapi, baik Kepala Sekolah maupun guru jangan paksa siswa untuk membelinya,” pinta Dedi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2). Apalagi kata Dedi, distributor buku LKS dalam penjualannya ke tiap sekolah tidak pernah koordinasi dengan UPTD Pendidikan. Padahal dinas memiliki kewenangan untuk menguji standar kompetensi buku yang diterbitkan percetakan tersebut. “Peredaran buku LKS ke tiap sekolah perlu diperketat. Soalnya, isi buku itu apakah sesuai standar mata pelajaran kurikulum 2013 atau tidak? Kan saya tidak tahu. Maka perlu pengujian,” ungkapnya. Beda halnya dengan buku tema 2,3, dan 4 lanjut dia, wajib dimiliki para siswa. Karena buku ini berbasis kurikulum 2013 yang di keluarkan Kementerian Pendidikan. “Buku tema dapat dijadikan sebagai pegangan guru dan siswa saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan LKS hanya buat pegangan siswa dan belum tentu isinya berbasis kurikulum 2013,” imbuhnya. Ia menerangkan, buku LKS yang dijual ke siswa jika tak sesuai kurikulum baru akan menurunkan kualitas pendidikan. Pasalnya, penerapan kurikulum baru itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab metode pembelajarannya dirancang berdasarkan kajian ilmiah. Sehingga siswa diharapkan lebih aktif dibandingkan guru. Selain itu, pendidikan harus menghasilkan peningkatan kognitif (kecerdasan), afektif (sikap/karakter) dan psiomotorik keterampilan/ keahlian. “Oleh karena itu, guru dituntut profesional dalam melaksanakan tugas KBM di sekolah. Guru maupun siswa dalam proses pendidikan juga harus berubah baik,” pungkasnya. NS

gan guru kami, dana tersebut akan dibelikan untuk keperluan pembelian baju sera-

gam sekolah, sepatu, buku dan penggaris, padahal, baju seragam sekolah selama ini siswa selalu membeli sendiri dan tidak pernah diberikan dari sekolah dan harganyapun kalau dihiting-hitung paling ga nyampai 150 ribu” paparnya. Terkait hal ini saat mencoba dikonfirmasikan lewat telephon seluler dengan KMD (inisial) Kepala MTs Al-hikmah Cidempet, berdalih tidak tau menahu tentang hal ini, “saya sendiri tidak menangani secara langsung masalah BSM, tapi kalau jumlahnya sekian itu tidak benar, yang benar 375 ribu per siswa penerima BSM, jadi kalau ada yang mengaku BSM mendapat 750 ribu yang ngomong sumbernya dari siapa,” tegasnya. Padahal, ujar Kepsek, kegunaan BSM kan sudah jelas untuk kebutuhan perlengkapan siswa miskin, kalau dibelikan dari pihak sekolah itu atas persetujuan rapat yang

Kepsek Bekerjasama dengan Perwakilan RW

SMPN 26 Batam Pungut Biaya Pembangunan Sekolah Batam, SNP Untuk menjamin pemerataan pendidikan, pemerintah telah memprogramkan pendidikan gratis yang digaransi melalui peningkatan alokasi biaya pendidikan, baik dari pusat (APBN) maupun daerah (APBD), khususnya untuk jenjang pendidikan dasar (SD/SMP). Pendidikan gratis juga diikuti dengan sanksi bagi penyelenggara pendidikan yang masih memberlakukan pungutan. Namun dalam realitanya, konsep pendidikan gratis tersebut tidak di dukung oleh beberapa Kepala sekolah di tanah air ini. Seperti yang terjadi di SMPN 26 Batam. Karena larangan memungut kepada peserta didik, Kepala SMPN 26 Batam, Hj. Rafe’ah,S.Pd, merubah modus dengan bekerjasama dengan Ketua RW sekitar lokasi sekolah. Pihak sekolah memungut biaya pembangunan dengan alasan berdasarkan kesepakatan pihak RW dan orang tua siswa. Sesuai pantauan di lokasi, sedang dilakukan pembangunan toilet, dengan taksasi biaya puluhan juta rupiah. Menurut tukang yang sedang bekerja, biaya pembangunan sekitar Rp70 juta. “Pembangunan toilet ini sudah hampir selesai, kalau upah borongannya sekitar Rp30 jutaan,” katanya sambil bekerja.

Wartawan saat investigasi pembangunan toilet Sementara itu, Kepala Sekolah, Hj.Rafe’ah, ketika dikonfirmasi dengan langtang mengatakan bahwa pembangunan tersebut adalah urusan 4 RW yang ada di sekitar sekolah. “Memang ada pembuatan 2 toilet baru dan 1 ruangan olahraga di SMPN 26 Batu Aji. Tapi kalau tentang pungutan dari siswa untuk membangun itu, silahkan konfirmasi sama RW nya saja, sebab kemaren mereka yang merapatkan. Pak Ronaldi tolong berikan nomor telepon perwakilan RW yang rapat kemaren. Pembangunan sudah selesai kenapa harus dimasalahkan lagi,” katanya sambil meninggalkan wartawan. Terpisah, Ajo mantan Ketua RW 18 membenarkan adanya rapat 4 RW yang ada di sekitar SMPN 26 Batam. “Saya mantan RW.18, memang benar SMPN 26 Batu Aji ada membangun 2 toilet

baru dan 1 ruang olah raga. Karena banyak siswa yang memakai toilet di lingkungan masyarakat, oleh karena itu makanya dilaksanakan pembangunan tersebut. Berdasarkan kesepakatan 4 RW dan orang tua siswa, diputuskan bahwa pembangunan tersebut hanya dipungut bagi setiap siswa kelas VII sebesar Rp500 ribu,” ujarnya via selulernya. Ditambahkannya, pungutan tersebut dapat diangsur beberapa kali bayar. “Jumlah murid kelas VII ada 3 lokal, dari setiap lokalnya kira-kira muridnya ada kurang lebih 30 siswa. Dari taksasi biaya pembangunan tersebut sekitar Rp80 juta, tapi biaya tersebut tidak semua dibebankan kepada siswa karena jumlah biaya masih belum cukup. Pihak sekolah juga ada membantu dari pemerintah,” katanya. RO/ERIK ARITONANG

Pandeglang, SNP Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kecamatan Carita, melalui panitia pelaksana menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kecamatan Carita. Perlombaan tersebut dihelat untuk menjaring siswa berbakat dan berprestasi dalam bidang olahraga dari seluruh sekolah di wilayah itu, untuk selanjutnya menjadi peserta O2SN tingkat Kabupaten Pandeglang. Dan apabila berhasil, peserta akan melaju ke tingkat provinsi, demikian juga tingkat nasional (pusat). Kegiatan seleksi tersebut berlangsung selama dua hari, dengan memperlombakan beberapa cabang olahraga, diantaranya; Renang putri/ putra, Tenis Meja Putra/Putri, Bulu Tangkis Putra/Putri, Catur. Untuk olahraga beregu adalah voly dan sepak bola. Adapun hasilnya akan diumumkan setelah selesai. Bagi para juara akan mendapatkan bimbingan dari panitia lomba untuk memngahadapi O2SN tingkat Kabupaten. “Mudah mudahan perwakilan Kecamatan Carita ini bisa menjadi juara di Tingkat selanjutnya,” kata Ketua Pa-

Ketua Panitia Pelaksana O2SN dan Kepala UPT Disdikbud Kecamatan Carita saat memberikan sambutan. nitia O2SN Kecamatan Carita, Adang S.Pd ketika ditemui usai acara di Lapangan Carita, depan Kantor UPT Disdik belum lama ini. Sementara menurut Kepala UPT Disdik dan Kebudayaan, Toto Saepul S.Pd, M.Pd, bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN di tingkat Kecamatan ini untuk mencari siswa-siswi berprestasi dalam cabang olah raga. “Bagi yang juara pertama akan mewakili Kecamatan Carita untuk mengikuti lomba O2SN Tingkat Kabupaten bersama 35 Kecamatan lainnya,” katanya. Dijelaskan Toto, bagi sekolah yang akan mewakili kecamatan, harus benar-benar dibina dengan baik. “Kegiatan ini merupakan rutinitas setiap tahun, bahkan sudah menjadi program pen-

didikan tetap. Dari itu kita harus bekerja keras melatih siswa siswi yang berprestasi dan bekerja sama dengan pihak sekolah masing-masing yang medapatkan Juara. Tidak tertutup kemungkinan Kecamatan Carita bisa menjadi juara, itu harapan kita semua,” katanya. Selain itu, kata Toto, pada bulan yang sama juga digelar lomba MIPA Tingkat Kabupaten. “Akan dilaksanakan di Kecamatan Carita kalau memang diizinkan. Saya berharap kepada panitia dan sekolah yang jadi juara, binalah semaksimal mungkin, agar kita bisa mencapai target juara sebagai sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan Kecamatan Carita Bisa menjadi juara tingkat selanjutnya,” pungkasnya. JU

SDN Alaswangi 2 Dapat Bantuan Gedung Perpustakaan Pandeglang, SNP Syukur Alhamdulillah, sekolah ini mendapat bantuan gedung perpustakaan dari Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp114.900.400. Sekarang tahap pengerjaanya sudah selseai seratus persen dan siap digunakan, hanya tinggal menunggu bukunya. Pembangunan ini bisa lancar tanpa kendala, itu berkat kerja sama antara guru, komite, Ketua P2S serta unsur terkait. Karena tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, mustahil akan terwujud. Demikian dikatakan Kepala SDN Alaswangi 2, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Oni H, S.Pd kepada SNP ketika ditemui belum lama ini di kantornya. Menurut Oni, pihaknya juga patut menyampaikan terimakasih kepada semua unsure yang telah membantu jalannya pembangunan

Foto bersama Kepala SDN Alaswangi 2 beserta para guru di perpustakaan yang baru. perpustakaan tersebut. “Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini. Semoga bangunan ini bisa bermanfaat untuk anak cucu kita kelak,” katanya. Akan tetapi untuk saat ini, kata Oni, pihaknya masih mengharapkan perhatian atau bantuan dari Pemkab Pandeglang untuk pem-

bangunan kantor. Karena selama ini, ruang guru atau kantor Kepala Sekolah menumpang di ruang kelas, dan sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, mengingat jaraknya yang berdekatan dengan siswa. “Untuk lahan kantor masih cukup. Kami berharap agar pemerintah merealisasikannya,” harapnya. JU

SMPN I Tiumang Fokus Pada Persiapan UN Dharmasraya, SNP SMPN I Tiumang yang berlokasi di Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, saat ini disibukkan dengan persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN). Hal tersebut disampaikan Kepala SMPN I Tiumang, Drs. Dahli Zaini, kepada SNP, Rabu (4/2) pekan lalu. Menurut Dahli Zaini, kesiapan sekolah yang dipimpinnya dalam menghadapi UN yaitu sukses UN, yang dilakukan dengan pendalaman materi dan bedah SKL. Di sekolah tersebut, kata Dahli, ada program untuk memudahkan anak belajar, yaitu dengan membuatkan kartu materi. “Kartu materi yang dibuat setiap siswa sesuai dengan materi pelajaran, dengan materi

yang sama. Kartu materi adalah salah satu program unggulan sukses UN SMP Negeri 1 Kacamatan Tiumang, yang dicetuskan pada November 2014 lalu,” katanya. Selain kartu meteri, kata Kepsek, juga dilakukan pemecahan soal UN dan memanggil orang tua siswa perkelas dengan tujuan menyampaikan bagaimana kiat belajar siswa di rumah. Intinya, bagaimana orangtua mengawasi siswa di rumah. “Selama ini sosialisasi sudah dilakukan, dan tidak ketinggalan pula Maret nanti kami akan mengadakan SAIN Ekspo dengan mengundang seluruh Sekolah Dasar terutama kecamatan Tiumang dengan tujuan mengadakan lomba bagaimana menggunakan barang - barang bekas. Kalau di

tingkat SMP yang akan dipelajari bagaimana penanggulangan bahan bekas plastic,” jelasnya. Dipaparkan Dhali, SMP Negeri I Tiumang mempunyai ruang belajar sebanyak 8 lokal, 185 orang siswa, guru 17 orang yang terdiri 11 PNS, 6 Guru Tidak Tetap (GTT) dengan luas areal sekolah 2,8 ha, yang berdiri pada tahun 1994 dan sudah 7 kali lulusan. “Sekolah kita sekarang mempunyai satu ruang laboratorium IPA, satu perpustakan, aula dan ruang OSIS, UKS dan ruang Pramuka, kami juga masih mempunyai guru yang belum sertifikasi,” katanya. Dhali menambahkan, SMP Negeri 1 Tiumang saat ini membutuhkan pagar dan gerbang sekolah. Kebutuhan lain yang belum didapatkan

pada 2014 yaitu RKB, rehab ruang kelas. Lab komputer yang ada banyak yang rusak. Menanggapi kebutuhan SMP Negeri 1 Tiumang, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Sutadi yang dikonfirmasi melalui Kabid Dikmen Hastho Kuncoro menerangkan, kalau kegiatn yang akan diajukan harusnya program kegiatan itu dirancang dahulu, kemudian bisa dianggarkan dari dana BOS dan sumbangan pihak ketiga, karena Pemda sudah mengakomodir kegiatan Nasional seperti, OSN, O2SN, FL2SN, dan itu selalu kita laksanakan kegiatan tergantung sekolah. Mengenai pagar, Pemerintah daerah termasuk DAK, program pusat dan daerah mengacu pada SPM. Pagar memang belum prioritas dan

masih bisa mengandalkan pihak ketiga, komite bisa mengajukan proposal kepada pihak III, lebih jauh Hastho menjelaskan kalau untuk sekolah yang prioritas yaitu rehab sekolah itu baru bisa melalui DAK, dan DAK saat ini belum ada yang cair jadi yang di utamakan hanya yang prioritas saja dahulu. Hastho juga berharap untuk sekolah yang sudah memiliki komputer, apabila komputer tersebut rusak bisa diperbaiki melalui dana BOS atau bantuan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan dari Pemerintah daerah. “Kemudian terkait kekurangan guru seperti yang di butuhkan sekolah - sekolah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sudah empat tahun ini kita tidak ada penerimaan guru dan ta-

hun ini diusahakan agar disetujui oleh MENPAN,” katanya. Sementara guru yang ada di Kabupaten Dharmasraya saat ini ditingkat SMP mempunyai 386 orang tenaga guru PNS, sementara masih butuh 510 orang lagi. Untuk SMA jumlah guru 525 orang PNS, kebutuhan 274 orang, dan untuk SMK jumlah 126 orang PNS, kebutuhan 175 orang tenaga guru lagi. Hastho Kuncoro berharap dalam pembangunan dunia Pendidikan perlu dukungan dari masyarakat dan pihak ketiga demi terlaksananya proses belajar megajar. “Kalau kita sama-sama menjaga dunia pendidikan, maka dunia pendidikan Dharmasraya akan cepat meningkat,” pungkasnya. RY

7

EDISI 551

THN XIV

Swara Nusantara


Kasus DBD Meningkat, Dinkes Giatkan Fogging

Dartinah bersama kelima anaknya

Perjuangan Dartinah Berbuah Sukses Pandawa Lima Subang, SNP Pendidikan merupakan factor terpenting dalam mengdongkrak keberhasilan dan mampu merubah garis kehidupan. Seperti yang dilakukan Dartinah Binti Sacam (75), warga Dusun Sindang, RT17/04, Desa Jati, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Dengan status single parent ia berhasil menyekolahkan lima orang putranya, buah pernikahannya dengan almarhum suaminya, A. Carsim, hingga menjadi pria-pria sukses. Selain mengutamakan pendidikan, keluarga Dartinah juga dikenal dengan keluarga yang santun dan taat agama. Hal itu diakui salah satu tokoh masyarakat setempat, Sumaryono. Menurutnya, Dartinah merupakan sosok ibu yang sangat gigih dan tangguh dalam mengurus kelima anak-anaknya. “Hidup sederhana, agar kelima anaknya tetap bisa sekolah untuk mengecam pendidikan sebagaimana halnya anak-anak lain yang masih punya bapak. Dengan memanfaatkan pensiun almarhum suaminya, dengan biaya yang pada waktu itu pas-pasan baginya bukan

alasan untuk tetap bisa menyekolahkan anaknya, agar bisa berguna bagi nusa bangsa maupun Agama,” kata Sumaryono. Sumaryono saat didampingi anak pertama Dartinah, Aca dan anak keduanya H. Ruslan S.Pd, bahwa Aca ditinggal ayahnya saat duduk dibangku SMP kelas I. Sementara Ruslan yang saat ini menjabat sebagai Kepala SDN Jati Baru II ditinggal saat duduk dibangku SD kelas VI. Selanjutnya, anak ketiga bernama Ase (Pelda di TNI AL) dan anak keempat, Yaya (Serda TNI AL) dan Ita (Wiraswasta) ditinggal saat masih duduk dibangku sekolah dasar. “Akan tetapi kami yang merupakan lima bersaudara (Pandawa Lima), alhamdulilah berkat didikan yang diberikan bunda tercinta, hingga kami berlima punya pekerjaan yang menurut kami semua layak seperti halnya anak-anak orang lain. Apalah arti kami berlima ini tanpa ibu? jabatan yang kami semua sandang kalau bukan karena ibu. Terimakasih ibu, di usia 75 tahun sekarang ini, semoga ibu tetap sehat,” kata Aca penuh haru. WOK

Palabuhanratu, SNP Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi tidak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal ini dikarenakan semua kecamatan dan kelurahan di daerah tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah endemis DBD. Langkah ini dikarenakan semua wilayah di daerah tersebut sudah terdapat kasus DBD setiap tahunnya. Kota Sukabumi terdiri atas tujuh

kecamatan dan 33 kelurahan. “Kita tidak KLB, karena semua daerah telah masuk daerah endemis,” ujar Kepala Dinkes Kota Sukabumi, Ritaneny, Selasa (3/2). Rita mengatakan, kasus DBD di awal 2015 ini sudah cukup banyak. Data Dinkes menyebutkan, jumlah kasus DBD pada Januari lalu mencapai sebanyak 58 orang penderita. Puluhan warga tersebut sudah dipastikan menderita DBD. “Dinkes mewaspadai peningkatan kasus DBD pada Februari dan Maret.

Pasalnya, pada dua bulan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus DBD,” tuturnya. Ia mengungkapkan, dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi, daerah Baros merupakan kecamatan dengan tingkat kasus DBD tertinggi. Di kawasan tersebut terdapat banyak perumahan dan tingginya mobilitas warga. Untuk menangani penyebaran DBD terang dia, Pemkot telah meminta masyarakat menggiatkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Selain itu

membiasakan kembali berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungannya masing-masing. “Dinkes juga akan melakukan pengasapan atau fogging di lokasi yang positif DBD. Pada tahun ini jumlah titik yang akan dilakukan fogging mencapai sebanyak 150 titik,” jelasnya. Sementara data Dinkes Kota Sukabumi menyebutkan, pada 2014 lalu jumlah kasus DBD mencapai 705 kasus dan pada 2013 lalu mencapai sebanyak 570 kasus. NS

Kades di Tasikmalaya Tuntut Kesejahteraan Tasikmalaya, SNP Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya menuntut adanya kejelasan sikap dari Pemkab Tasikmalaya terkait upaya mensejahterakan perangkat desa. Menurut Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tasikmalaya, Iim Imron, selama ini perhatian Pemkab Tasikmalaya terhadap unsur perangkat desa masih ngambang alias tidak jelas. Misalkan untuk upah yang diberikan, kata dia, masih jauh dari kata sejahtera yakni di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). “Padahal Bupati dulu sempat berjanji bahwa upah yang nantinya diberikan kepada perangkat desa minimalnya setara UMK. Padahal para Kades merupakan ujung tombak keberhasilan Pemkab Tasikmalaya, namun ternyata upah yang diterima masih jauh dari UMK para buruh yang diberlakukan

di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Imron. Menurut Imron, tuntutan itu disampaikan kepada Bupati sesuai dengan Undangundang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. “Untuk upah setingkat kepala urusan (Kaur) misalnya masih Rp450.000, petugas teknis lapangan (PTL) Rp400.000, dan Sekdes non-PNS hanya Rp175.000 saja, ini upah jauh dari standar UMK,” jelasnya.

Dijelaskan, setelah audiensi baru terbuka adanya peningkatan upah untuk Kaur, naik menjadi Rp800.000 dan PTL Rp600.000. Hal itu bakal berjalan per tahun anggaran 2015. Untuk kepala dusun baru Rp400.000, setidaknya Iim berharap bisa setara dengan PTL. Kondisi ini cukup jauh bila dibandingkan honor kepala desa yang telah mencapai Rp1.750.000. “Meski begitu para perangkat desa ini mendapat angin segar dari Bupati, karena pada anggaran perubahan 2015 nanti upah bagi Kepala Dusun bakal disesuaikan kembali. Anggaran yang akan digelontorkan untuk anggaran desa di Kabupaten Tasikmalaya, diperkirakan akan mencapai Rp 100 miliar, ini cukup besar. Makanya anggaran tersebut belum dialokasikan karena masih terjadi ketimpangan pengalokasian,” tukasnya. Sementara Bupati Tasikmalaya, H. U Ruzhanul Ulum

menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya kini tengah memperjuangkan dana Rp70 miliar dari Pemerintah Pusat yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan aparatur desa di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Bupati, pihaknya mendengar segala keluh kesah serta keinginan para perangkat desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu pun sebenarnya telah diprogramkan dalam anggaran 2015. Ketika ada keinginan adanya penambahan pendapatan aparatur desa termasuk sekretaris desa yang akan diangkat dari luar PNS, Bupati menilai hal itu realistis sesuai kebutuhan pemerintah desa. “Kami akan perjuangkan keinginan tersebut, namun bukan berarti dikabulkan. Karena tidak hanya kewenangan saya sebagai Bupati, melainkan melibatkan dinas terkait. Oleh karenanya bakal kami bahas dulu nanti di dalam perubahan anggaran,” kata Bupati. JOB/D

Jabar Targetkan Cetak 100 Ribu Wirausahawan Kepala SDN Cinoyong bersama siswi berprestasi

Juara I MIPA dan O2SN

SDN Cinoyong 1 Torehkan Segudang Prestasi Pandeglang, SNP SDN Cinoyong 1, Kecamatan Carita merupakan sekolah yang berlokasi di daerah pegunungan, wilayah Kabupaten Pandeglang. Jarak menuju pusat kota sangat lah jauh, bahkan jarak dari Kecamatan saja mencapai 15 kilo meter. Akan tetapi kondisi tersebut tidak menyurutkan niat Kepala SDN Cinoyong 1, H. Ajoy, S.Pd dan para guru berserta siswa untuk mendulang segudang prestasi. Keadaan sekolah pun tidak mencerminkan sekolah tersebut berada di daerah pegunungan, karena tampak bersih, buku-buku yang ditata rapih, taman yang indah, bahkan setiap depan ruang kelas disediakan keran air untuk cuci tangan. Ragam prestasi telah ditorehkan sekolah tersebut, baik akademik maupun non akademik. Menurut H. Ajoy, walaupun berada di pegunungan sekolah yang ia pimpin mampu membuktikan diri sebagai sekolah berprestasi. “Belum lama ini kami mendapatkan juara dari Provinsi Banten, atas kebersihan lingkungan sekolah. Saya bertekad meningkatkan mutu Pendidikan di desa kami. Dan saya bersama guru-guru ingin menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman,” ujarnya. Ajoy memaparkan, dalam perlombaan Tingkat Kecamatan, sekolah tersebut selama tiga tahun berturut-turut menjadi juara umum. Pada pelaksanaan O2SN yang belum lama ini digelar, SDN Cinoyong

1 meraih trofi juara umum. Lomba yang berhasil dimenangkan siswa sekolah tersebut adalah, Juara I Lomba Catur oleh siswi kelas V bernama Jumawati, Juara I Tenis Meja direbut Munawati, siswa kelas V dan Juara II bola voli, Juara II Sepak Bola serta lomba Catur mendapat juara Juara III, ditambah juara harapan lainnya. “Untuk lomba MIPA, sekolah ini bisa mewakili Kecamatan Carita ke Tingkat Kabupaten. Karena mampu meraih Juara I seperti IPA/ IMSO diraih siswi kelas V bernama Alisa Fatmawati. Untuk OSN IPA diraih siswi kelas V juga, bernama Jumhiyati. Sedangkan untuk Matematika/IMSO diraih oleh Rika Andriani dan OSN IPA di raih siswa bernama Nurfadilah,” kata H.Ajoy ketika di temui di kantornya belum lama ini. H. Ajoy mengaku bangga bisa mewakili Kecamatan Carita untuk tingkat kabupaten. Semua itu kata dia berkat kerja keras guru-guru di sekolah tersebut, sehingga mampu bersaing dengan 21 SD yang ada di Kecamatan Carita. “Mudah mudahan perwakilan dari SD ini bisa bersaing di Tingkat Kabupaten dengan lancar. Bisa meraih juara sampai ke tingkat selanjutnya. Kami akan terus membina anak didik SDN Cinoyong ini dengan maksimal. Walaupun yang lain belum bisa meraih juara, kami semua akan meningkatkan mutu pendidikan semaksimal mungkin,” pungkasnya. JU

Pabuhanratu, SNP Sebanyak 100 ribu wirausahawan baru ditargetkan akan dicetak dalam jangka waktu lima tahun sebagai bagian menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini di Jawa Barat jumlah wirausahawan muda baru mencapai sekitar 1,2 persen. Angka ini menunjukan jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja masih berbeda jauh. “Kondisi itu berbeda dengan pertumbuhan pengusaha di Korea Selatan, China, dan Singapura. Di China, pertumbuhan pengusaha sudah mencapai sekitar 14 persen, di Singapura mencapai 8,5 persen, dan di Korea Selatan sekitar 10 persen,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Minggu (1/2), saat kunjungannya ke Kota Sukabumi. Menurut Aher, yang paling penting adalah menyemangatkan mental untuk jadi pengusaha. Percuma modal besar kalau mental untuk bisa menjadi wirausahawan be-

Ahmad Heryawan (kanan) saat kunjungannya ke Kota Sukabumi. lum terbentuk. Intinya, dibentuk dulu mentalnya agar dalam menjalankan wirausaha bisa semangat dan mencetak usahawan muda.

“Program pencetakan 100 ribu wirausahawan harus bisa terlaksana sesuai rencana. Kami sudah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan

Industri maupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk menggelorakan semangat mencetak wirausaha muda,” kata Aher. NS

Musrenbang Kec Subang Targetkan Pemerataan Pembangunan Subang,SNP Dalam rangka membahas rencana pembangunan di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, maka digelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di di Aula Kecamatan Subang pada Sabtu (3/1) belum lama ini. Acara itu dihadiri Asisten Daerah (Asda) II, H.Umar, ST, Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Warman dan para Kepala Kelurahan se- Kecamatan Subang. Musrenbang tersebut merupakan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan yang

layak dibiayai pemerintah, yang akan dimasukkan dalam DPA tahun 2016 dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Subang. “Saya sendiri sebagai anggota Dewan Subang davil I menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini,” kata Dede Warman (Sekretaris Fraksi PDI-P) Davil I meliputi Kecamatan Subang, Cibogo dan Cijambe. Dede berharap dengan pelaksanaan Musrenbang, masyarakat bisa merasakan adanya pemeerataan pembangunan fisik. “Termasuk juga kemaren, 9 RW di Keca-

matan Subang terjadi banjir dengan kerugian material sebesar Rp3 milyar, akibat banjir tersebut yang diakibatkan hutan gundul dan juga galian pasir ilegal. Pemkab Subang yang memiliki kebijakan harus tegas dalam mengatasi hal ini, karena dana pembangunan di Kecamatan Subang sebesar Rp2 miliar,” katanya. Sementara itu Camat Saubang, H.Tatang Supriatna, melalui Kasubag, Eza, menjelaskan, DPA Kecamatan Subang tahun 2016 sebesar Rp2 miliar digunakan untuk pembangunan maupun untuk belanja langsung dan tidak lang-

sung. Kegiatan Musrembang di Kecamatan Subang, kata dia, memprioritaskan pemerataan pembangunan Infrastuktur. “Kemudian berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan ekonomi sesuai dengan program gapura, untuk gapura intan dianggarkan dari belanja langsung Kecamatan Subang sebesar Rp 600 juta. Kalau dengan dana belanja tidak langsung sebesar Rp2 miliar lebih dan jelas dana itu akan dibagi 50 persen untuk kegiatan fisik dan 50 persennya lagi untuk sosial budaya dan ekonomi,” katanya. US/FARIDA

Peringati Hari Pers Nasional

FWT Akan Menggelar Pelatihan Protokoler Tasikmalaya, SNP Forum Wartawan Tasikmalaya (FWT) akan kembali mengadakan pelatihan protokoler, yang bekerjasa sama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota Tasikmalaya serta Lembaga Pelatihan Keperotokolan Tasikmalaya (LPKT). Diperkirakan ratusan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya akan ambil bagian dalam latihan keprotokolan dan Etika Bu-

daya Bangsa tahap dua, yang akan digelar dalam rangka HUT Pers, Februari 2015. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. E.Z. Alfian, memberikan apresiasi positif terhadap acara yang akan diusung FWT pada Hari Pers Nasional. “Pelatihan protokol banyak sekali manfaatnya. Seorang protokoler perlu mempersiapkan mental saat tampil dan dituntut harus perofesional. Diharap-

kan, nantinya ilmu yang terserap oleh peserta dapat dipraktekan di wilayah kerja masing-masing, untuk menambah penghasilan,” kata Alfian. Dijelaskan Alfian, pelatihan keprotokolan sangat berarti bagi para guru, maupun Kepala Sekolah, sebab prilaku keprotokolan setiap hari selalu menjadi pegangan bagi para guru dalam rangka melaksanakan tata upacara di daerahnya masing-masing.

Sementara, Hakri Miko, ketua Forum Wartawan Tasikmalaya (FWT) mengatakan, pelatihan keprotokolan merupakan satu rangkaian dari satu kegiatan HUT FWT dan Hari Pers Nasional yang jatuh pada Februari 2015. “Dalam rangka HUT FWT dan Hari Pers Nasional 2015, selain mengadakan kegiatan sosial dan pelatihan protokol, juga akan menggelar festival penyanyi dangdut kenangan. Kegiatan akan diak-

hiri dengan Press Tour FWT ke desa terpencil dan termaju di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,” kata Miko. Sementara Ketua Pelaksana HUT FWT dan Hari Pers Nasional, Apang Sofyan, dalam kesempatan itu mengatakan, walaupun pelaksanaannya masih jauh, namun para peserta sangat antusias mengambil bagian dalam mengikuti kegiatan kontes dangdut maupun menerima

materi keprotokolan, terutama dalam susunan acara yang bisa berlangsung di sekolahnya masing-masing dan pelatihan pembawa acara (MC). “Para peserta pelatihan protokol tahap 1 pada Oktober lalu diikuti sbanyak 128 orang, terdiri dari masingmasing UPTD yang mengirimkan perwakilannya. Pelatihan tahap ke- 2 diperkirakan sekitar 250 orang peserta,” pungkasnya. D

Saung penampungan mata air Ciraab

Mata Air Ciraab Cukupi Kebutuhan Masyarakat Cilawu Garut, SNP Tingginya perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air sangat dirasakan masyarakat. Baik untuk memenuhi kebutuhan irigasi di persawahan dan kebutuhan air untuk dikonsumsi di rumah tangga. Seperti halnya di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, pemerintah membangun penampungan air dari mata air Ciraab. Pembangunan penampungan mata air Ciraab dapat mengahasilkan air yang cukup lumayan banyaknya. Sorang penjaga penampungan air di Mata Air Ciraab pada Januari lalu mengaku bahwa dari penampungan air Ciraab dapat memnuhi kebutuhan air untuk 2.000 rumah tangga di Kecamatan Cilawu. “Air yang bersumber dari mata air Ciraab disalurkan ke PDAM Kabupaten Garut dan selanjutnya pihak PDAM menyalurkannya kepada masyarakat sekitar,” ujarnya. Selain penampungan air, sesuai pantauan SNP di lokasi, beberapa warga juga menggunakan tempat tersebut sebagai tempat pemancingan, persisnya di luar kolam sumber air. Ikan-ikan yang lalu lalang di dalam air tampak sangat jelas karena airnya sangat bening. Selain memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat Kecamatan Cilawu, kolam mata Air Ciraab dapat juga menjadi tempat rekreasi bagi masyrakat. Karena selain tempatnya indah, lahannya pun cukup luas. Agar lebih menarik perhatian masyarakat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan penataan dan pemeliharaannya. Keberadaan penampungan air Cilawu dapat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya, jika potensi yang ada dikelola dengan baik. SAHALA

Kepala UPTD bersama Ketua IPSI (atas) dan latihan bersama pencak silat.

Targetkan Juara Umum pada O2SN dan Popda

Peserta Pencak Silat Kecamatan Cipunagara Latihan Bersama Subang, SNP Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Subang, Ellys Pangi, datang ke Kecamatan Cipunagara untuk menyaksikan latihan pencak silat bersama yang digelar di halaman SDN Susupan Mulya 2 pada Kamis (8/1) belum lama ini. Latihan tersebut diikuti peserta dari SMP Pagaden, SMA Pagaden, SDN Susupan Mulya.2 Cipunagara dan SDN Sangkuriang Cipunagara yang meraih Juara Pencak silat tingkat Kabupaten Subang dalam lima 5 kelas katagori. Menurut Kepala SDN Susupan Mulya 2, Andi Mulyadi, S.Pd, bahwa latihan tersebut untuk menjaga dan mempertahankan kejuaraan yang diraihnya. “Anak-anak yang berprestasi di cabang pencak silat tersebut semuanya jebolan SDN Susupan Mulya 2,” katanya. Sementara Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipunagara, Jono Maryono, S.Pd, MM yang didampingi Daryanto, S.Pd (Kasi Sarana dan Prasaran) membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Kecamatan Cipunagara telah dapat mengangkat nama baiknya di bidang Olah raga Pencak silat sebagai juara umum tingkat Kabupaten Subang. Selain itu, kata dia, latihan Pencak silat itu diadakan untuk mempersiapkan diri dalam rangka persiapan O2SN dan POPDA, yang intinya mempertahankan kejuaraan tersebut. “Karena yang namanya mempertahankan itu lebih sulit. Kami semua merasa bangga latihan bersama, disaksikan Ketua IPSI, Ellys Pangi didampingi Moh.Komarudin, bersama rengrengannya higga tuntas,” katanya. Selanjutnya, Ketua IPSI, Ellys Pangi dan Komarudin kepada SNP mengatakan bangga dengan diadakannya latihan bersama tersebut. Olah raga pencak silat kata dia merupakan olahraga milik bangsa Indonesia yang masih terjaga dan banyak diminati kaum muda-mudi dan orang tua. “Dengan cara seperti ini, dengan mengadakan latihan bersama, intinya bisa bersilaturahmi, mempererat rasa persatuan dan kesatuan gotong royong sesuai dengan moto Kabupaten Subang. Selain itu juga untuk merobah sikap ke arah yang positif. Walau kedatanatangan kami bersama rekan-rekan kali ini harus merogoh kocek sendiri, kami semua rela demi kelestarian olahraga pencak silat, sebagai warisan nenek moyang,” pungkasnya. WOK

Sekda Berikan Bantuan kepada Penyandang Cacat Fisik Palabuhanratu, SNP Peringatan Hari Disabilitas Internasional hendaknya dijadikan momentum untuk meyakini bahwa penyandang disabilitas adalah potensi kekuatan. Oleh karena itu segenap komponen untuk bersama-sama melakukan keberpihakan penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sesuai potensi yang dimilikinya. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Drs.H. Adjo Sardjono, pada acara Penyerahan Bantuan 100 kaki dan tangan palsu bagi Penyandang Cacat Fisik dalam rangka Hari Internasional Penyandang Disabilitas, bertempat di Kantor Sekretariat Bareta Cibadak, Rabu (4/2). Hadir pada kesempatan tersebut Kadis Sosial, Muspika Cibadak, Tokog Agama serta undangan lainnya. Lebih lanjut dikatakan, permasalahan disabilitas harus menjadi perhatian semua pihak, agar para penyandang disabilitas bisa hidup bahagia sejahtera dan mandiri seperti masyarakat pada umumnya. Sementara Ketua Bareta Kabupaten Sukabumi, Drs. Didin Sumanto melaporkan, penyerahan 100 kaki dan tangan palsu bagi penyandang cacat fisik merupakan wujud nyata perhatian dari pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas sosial dengan Yayasan Peduli Tuna Daksa (YPDT) dan Bareta kepada penyandang cacat fisik yang ada di Kabupaten Sukabumi. NS

8

EDISI 551

THN XIV

Swara Nusantara


Kecamatan Meral Optimis Juarai MTQ Karimun Karimun, SNP Kecamatan Meral optimis bakal mempertahankan gelar juara umum pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kabupaten Karimun yang rencananya akan dilaksanakan akhir Maret atau awal April mendatang. Camat Meral, Eko Riswanto mengatakan, selama tiga kali berturut Kecamatan Meral menyabet gelar juara umum pada pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Karimun. Hal itu tentunya akan tetap dipertahankan untuk perhelatan yang sama. “Kita tetap optimis juara umum akan dapat kami pertahankan. Mudah-mudahan dari MTQ tingkat Kecamatan Meral ini, kami mampu menyaring peserta yang berpotensi untuk memperkuat kafilah dalam MTQ Kabupaten Karimun di Kecamatan Durai beberapa bulan nanti,” ucap Eko kepada wartawan pada malam pembukaan MTQ Kecamatan Meral, Minggu (1/2). Pada pelaksanaan MTQ Kecamatan Meral, pihaknya menggunakan dua lokasi, yakni di lapangan sepak bola Paya Rengas atau di astaka dan satu tempat lagi berada di Masjid Nurul Huda Paya Rengas Kelurahan Parit Benut. Dengan jumlah peserta yang bertanding sebanyak 53 qori dan qoriah utusan dari enam Kelurahan se-Kecamatan Meral. Sementara cabang yang diperlombakan terdiri dari tilawah tingkat anak-anak, remaja dan dewasa (putra-putri), cabang tartil anakanak (putra-putri), serta cabang Hifdzil Qur’an 1 Jus putra-putri. “Sebelum dibukanya MTQ ini, terlebih dahulu kami telah melaksanakan pawai ta’aruf pada 31 Januari kemarin, yang pelepasannya dilaksanakan di depan Kantor Camat Meral. Dihari yang sama tepatnya pada sore hari dilaksanakan pula peresmian stand bazar oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karimun, Noorlizah Nurdin,” ucap Eko. Sementara Bupati Karimun, Nurdin Basirun, dalam membuka secara resmi MTQ Kecamatan Meral mengaku kagum dan takjub atas kesiapan dan kemegaan astaka yang dikonsep dengan mewah. Sehingga ia menilai hampir setara dengan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Karimun. “Kalau saya nilai astaka dan segala macam persiapan MTQ Kecamatan Meral ini sudah menyamai pembukaan untuk tingkat Kabupaten. Tentunya ini merupakan kegiatan positif, karena ada perbandingannya antara dunia dan akhirat. Apa lagi tujuan dari MTQ adalah untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci, semangat membaca, mempelajari serta mengalmalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Nurdin. Kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Paya Rengas, Kelurahan Parit Benut itu juga dihadiri para FKPD, SKPD, anggota DPRD serta masyarakat umum. JNT

Lahan yang akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudera Palabuhanratu

Pertamina Siap Berikan Uang Tali Kasih kepada Warga Palabuhanratu, SNP PT Pertamina (Persero) menjanjikan akan memberikan uang tali kasih untuk warga Kampung Rawakalong, Kel/ Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, setelah rapat manajemen dan direksi. Tali kasih tersebut sebagai uang pengganti bangunan rumah warga yang berdiri di atas lahan milik Pertamina seluas 13,4 hektar. Rencananya, di atas lahan seluas 13,4 hektar itu akan dibangun proyek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Proyek yang dikerjakan multy years ini menggunakan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu yang ada sekarang akan berubah status menjadi PPS. “Besaran nilai uang tali kasih itu, kami belum bisa sebutkan. Kami perlu rapat dengan manajemen dan direksi Pertamina untuk menentukan angkanya. Diperkirakan dua pekan dari sekarang kita sudah bisa membayarkannya ke warga,” ujar Kepala Aset Manajemen PT Pertamina (Persero) Hermawan, kepada awak media, usai menggelar rapat dengan muspida, di Pendopo, Palabuhanratu, Kamis (5/2). Pertemuan yang membahas masalah penyelesaian penggantian bangunan rumah warga itu dihadiri, Bupati Sukabumi Sukmawijaya, Kapolres Sukabumi AKBP. Asep Edi Suheri, Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Tamsir Sembiring, Ketua DPRD Kab. Sukabumi, Agus Mulyadi, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Rustardi, Kepala BPN Kab. Sukabumi, dan sejumlah jajaran dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pertamina kata Hermawan, tidak mau ceroboh dalam pengeluaran uang yang akan diberikan ke warga penggarap. Karena Pertamina merupakan perusahaan BUMN milik pemerintah yang taat aturan terkait pengelolaan keuangannya. Sehingga dalam masalah ini diperlukan pendamping dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan. “Pertamina ingin cari selamat, bukan cari keuntungan dalam penjualan aset ini. Maka diperlukan rapat internal serta pendamping dalam menentukan besaran uang tali kasih. Kita tidak mau melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku,” tandasnya. Bupati Sukabumi, Sukmawijaya menyatakan, bahwa Pertamina punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah dengan warga. Namun uang tali kasih yang akan diberikan Pertamina ke warga itu juga masih menunggu hasil rapat internal perusahaan. “Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi. Namun kami apresiasi dengan langkah-langkah Pertamina yang akan memberikan uang tali kasih kepada warga. Semoga saja ada penyelesaian yang saling menguntungkan,” katanya. Menurutnya, penggantian bangunan rumah warga yang tanahnya untuk kepentingan umum harus berdasarkan aturan dan norma hukum, sehingga tidak ada yang dilanggar. “Cara penyelesaiannya harus dengan kesepakatan. Warga juga harus menerima apa yang telah disepakati. Begitu pun Pertamina, ketika mengeluarkan dana untuk kepentingan warga perlu konsultasi ke tim auditor BPKP dan Kejaksaan, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” katanya. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Tamsir Sembiring menyarankan agar Pertamina melakukan pendekatan ke warga secara persuasif dan lembut sebelum bangunan rumah milik warga di eksekusi. Hal itu untuk menghindari konflik saat eksekusi dilaksanakan. “Saya sering memberi saran ke Pertamina untuk melakukan pendekatan yang lembut jangan abuse of power. Sehingga dapat diketahui permasalahannya di lapangan. Jika pendekatan soft, warga akan paham dan tanpa dieksesusi pun mereka akan pindah dengan sendirinya,” jelas Sembiring. Ia mengaku, pada Desember 2014 Pertamina melayangkan surat permohonan eksekusi lahan di blok Rawakalong yang diakui tanah tersebut milik Pertamina. “Surat permohonan eksekusi sudah kami terima dari Pertamina. Karena memang eksekusi itu merupakan kewenangan pengadilan atas perintah UU. Namun sebelum eksekusi, masih perlu proses pendekatan ke warga,” tuturnya. NS

Soal Ganti Rugi Lahan, Nasib Warga Rawakalong Menggantung

Samsat Kota Tasikmalaya

Petugas Diduga Bekingi Percaloan

Samsat Tasikmalaya Budayakan Pungli? Tasikmalaya, SNP RD. H. Djadja W mantan anggota DPR/MPR RI mengatakan, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor atau disingkat Samsat, bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor. Termasuk sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative. Dalam Pasal 20 Ayat (3) Perpres itu menyebutkan, pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha. “Perpres ini menegaskan, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu, melalui tahapan. Pendaftaran; Penerbitan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP); Penerimaan pembayaran; Pencetakan dan pengesahan; Penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan Pengarsipan,” jelas Djadja. Hingga melalui Perpres ini, kata dia, Presiden (Pemerintah) meminta agar di setiap wilayah kabupaten/kota dibentuk Kantor Bersama Samsat, yang bisa berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisi-

an Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan, dan situasi kondisi setempat. “Perpres itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksudnya untuk memberikan pelayanan cepat dan menekan permainan percaloan dalam pengurusan surat-surat di kantor Samsat setempat. Seperti biaya pengurus STNK di Samsat Kota/ Kab Tasikmalaya, membengkak hampir dua kalilipat dari nilai pajak yang tercantum dalam biaya resmi di STNK. Membengkaknya biaya pengurusan SDTNK di Samnsat Kota Tasikmalaya, diduga akibat ulah para calo yang sengaja diperliharan oleh ok-

num berseragam gentayang di Kantor Samsat setempat,” jelasnya. Dijelakan, praktek percaloan di Kantor Samsat Kota/ Kab Tasikmalaya, berjalan sangat rapi, diduga menggunakan jasa preman dan dibekengi oknum berseragam di Kantor Samsat setempat. Sementara, Suryana SH, Notaris senior di Tasikmalaya, mendesak pihak Kepolisian memberangus peraktek pungli di Kantor Samsat Kab/Kota Tasikmalaya. Selain pungli pada saat mengurus STNK, pungli juga terjadi di setiap pihak Kepolisian melakukan oprasi Lalin di berbagai jalan raya di Kota Tasikmalaya. “Para pengendaraan bermotor yang terjaring kena razia yang tidak dilengkapi SIM, STNK, menjadi ajang pemerasan oknum yang meminta uang damai berkisar Rp. 50.000 hingga Rp.100.000,” katanya. Namun yang paling parah kata Suryana, pungli pengurusan STNK di Kantor Samsat Kota Tasikmalaya. Kalau pemilik tidak dapat memperlihatkan KTP asli diharuskan bayar Rp50 s/d Rp75 ribu untuk motor dan Rp. 100 s/d Rp 150 ribu untuk mobil. “Belum termasuk pungli dengan dalih ganti biaya pelastik STNK Rp. 2000/lembar, ditambah lagi biaya siluman cek fisik mencapai puluhan ribu rupiah per unit kenderaan roda dua dan empat,” kata Suryana. Nada yang sama dilontarkan, Agus SH (53) pemerhati hukum Tasikmalaya. Me-

nurutnya, peraktek percaloan di Samsat Kota Tasikmalaya terorganisir rapi. Misalnya warga yang ingin mengurus STNK roda dua, namun tidak dapat memperlihatkan KTP asli, harus membayar uang pungli berkisaran Rp 50 ribu s/d Rp. 75 ribu. Kalau mengurus STNK kenderaan roda empat, kalau pemiliknya tidak dapat memperlihatkan KTP asli, harus merogo kocek lebih dalam Rp. 100 ribu s/d Rp. 150 ribu. “Selain harus bayar dana siluman KTP, para pemohon STNK diharuskan membayar lagi biaya ganti pelastik STNK berlogo Kepolisan sebesar Rp. 2000/STNK, belum termasuk biaya pungli cek fisik untuk persyaratan mengganti STNK baru. Petugas Samsat seharusnya tegas menerapkan aturan, jangan ada istilah mancing ikan di air keruh. Seandainya ada warga yang hendak memperpanjang STNK tidak sesuai aturan, ditolak aja, sebelum mereka melengkapi persyaratan. Pertaktek percaloan di Kantor Samsat Tasikmalaya, akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, diduga dibekengi oknum berseragam di Kantor Samsat setempat,” jelas Agus. Sementara, Kapolres Kota dan Kapolres Kabupaten Tasikmalaya ketika hendak dikonfirmasi, selalu tidak berkomentar, namun menurut beberapa stafnya mengatakan, bukan rahasiah umum lagi permainan percaloan di Kantor Samsat, yang melibatkan anggota Polisi. TIM

Palabuhanratu, SNP Carut marut di tanah milik Pertamina masih berlanjut. Bahkan sebelum lahan itu dieksekusi, nasib ratusan penggarap di Kampung Rawakalong RT 01, 02, dan 03 RW 32, Kel/Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, belum ada kejelasan. “Sebelum ada pengosongan lahan, warga masih diajak rapat masalah permintaan ganti ruginya. Kamis nanti, bakal ada rapat dengan Pertamina mengenai pembahasan terkait ganti rugi dan rencana pelaksanaan pengosongan lahan,” kata Lurah Palabuhanratu, Latifah G Triana, Selasa (3/2). Menurutnya, keinginan warga meminta ganti rugi kepada Pertamina selaku pemilik lahan seluas 13,4 hektar itu sudah disampaikan beberapa kali dalam setiap pertemuan dengan jajaran Pertamina maupun Permkab Sukabumi. Alhasil, kebijakan Pertamina akan memberikan tanah seluas 70 meter persegi untuk per rumah di Kampung Cikukulu dan Kampung Benteng serta uang pindah senilai Rp3,5 juta. “Pemberian itu atas upaya kami yang melobi pihak Pertamina agar memperhatikan warga yang akan terkena gusuran. Sekarang bola ada ditangan warga, diterima atau tidak pemberian dari Pertamina ini terserah mereka,” ungkapnya. Sebelumnya, Pertamina akan memberikan sebidang tanah dengan luas 70 meter persegi per ru-

mah dan uang sebesar Rp3,5 juta. Pemberian sebidang tanah dan uang tersebut, sebagai upaya merelokasi ratusan warga Rawakalong, lantaran lahan Pertamina ini akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) perluasan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Leason Officer PT Pertamina (Persero), Abdul Aziz mengatakan, jauh sebelum ada pembayaran dari pemerintah kepada Pertamina, warga beberapa kali telah diajak musyarawah untuk membicarakan masalah kesepakatan konpensasi atas penggusuran rumahnya. “Besaran uang yang diberikan ke warga itu merupakan arah kebijakan Pertamina. Kalau pun warga tidak mau menerima itu hak mereka. Yang penting Pertamina sudah punya itikad baik merelokasi serta memberikan uang santunan,” kata Aziz. Padahal kata dia, kebijakan yang dikeluarkan Pertamina sesuai keputusan direksi ini sebaiknya diterima warga. Sementara untuk biaya tambahan membangun rumah, surat tanah nya dapat diagunkan ke bank. Menyusul, Pertamina akan memberikan tanah berikut surat Akta Jual Beli (AJB) untuk warga. “Menurut hemat kami, itu solusi bagus. Jika saja warga tetap menolak kebijakan ini, Pengadilan dan tim legal Pertamina tetap akan menguasai aset Pertamina hingga benar-benar bersih dari bangunan rumah,” ujarnya. NS

Telan Anggaran Rp400 Miliar

Baru Selesai Dikerjakan, Jalan Jalur Puncak-Sentul II Hancur Bandung, SNP Guna mengurangi kemacetan di jalur puncak dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata, pemerintah pusat mengalokasikan dana bersumber dari APBN (Kementerian Pekerjaan Umum) kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Provinsi Jawa Barat TA 2013 sebesar Rp400 miliar. Dana fantastis tersebut untuk membiayai pembangunan jalan jalur puncak sentul II, berupa paket proyek kontruksi jalan dan pengaspalan jalan. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan jalur puncaksentul tersebut disinyalir tidak sesuai ketentuan dan kental dengan aroma korupsi. Pasalnya, kondisi jalan yang baru seumur jagung tersebut sudah hancur, yang ditandai dengan banyaknya lobang sepanjang jalan, hingga berpotensi membahayakan masyarakat pengguna jalan. “Paling membahayakan itu kalau musim hujan. Lobang tersebut persis seperti kubangan, dan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sekitar jalan juga jebol. Kuat dugaan saat pekerjaan ini dilaksanakan sarat dengan ke-

curangan dan pelaksana yang tidak profesional. Proyek ini diduga hanya sebagai penghamburan keuangan Negara,” kata salah satu pengguna jalan kepada SNP belum lama ini. Ketika hal ini hendak dikonfirmasi kepada SKPD yang khusus mengelola anggaran APBN PU Bina Marga Provinsi Jawa Barat, tidak pernah berhasil, karena menurut pengakuan dari beberapa staf bahwa Kepala Dinas, Satker dan PPK tidak ada di kantor. “Kalau war tawan mau ketemu dengan Kepala Dinas, bapak Guntoro, jangan harap bisa ketemu, karena Kepala Dinas adalah orang kuat dan pasti tidak akan tersentuh,” kata salah satu pegawai di kantor tersebut. Untuk itu, masyarakat berharap agar pihak yuridis seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK mampu mengusut dugaan korupsi pada pembangunan mega proyek tersebut. Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Barat dan pejabat terkait lainnya diharapkan mampu mempertanggungjawabkan mutu kegiatan sebagai pengguna anggaran. WIN

Awal Mula Dikenalnya Ratu Laut Selatan Oleh : Jasman

Wiratmoko

Wartawan Swaranasional Pos Biro Biro Purworejo

S

IAPAKAH yang tidak mengenal kisah cerita ratu laut selatan yang sering disebut Nyai Roro Kidul. Mestinya bisa dirasakan dalam hati nurani manusia yang selalu mendapat pancaran cahaya dari yang maha suci Allah SWT, dengan menjalani saat malam hari tidak segera tidur biarpun sampai pukul 24.00 WIB. Tetapi dengan olah rasa membaca ke arah luas, dunia/bumi yang berkuasa, apapun bisa jadi. Akan teringat kisah cerita sejarah Indonesia yang disebut negara Nusantara II pada jaman Majapahit. Sesuai dengan sumpah Amukti Palapa yang intinya tidak akan makan buah palapa sebelum nusantara bersatu. Dari tekad semangat yang bulat seorang patih Gajah Mada yang mendampingi Raja Hayam Wuruk (Raja Majapahit ke-4) maka tak heran kalau wilayah kekuasaan majapahit waktu itu seluruh indonesia termasuk manila, malaysia, bahkan sampai

madagaskar dekat afrika, tetapi tetangga dekat yang ada di sebelah barat malahan belum tunduk atau takhluk. Dengan siasat Gajah Mada yang berani dan gagah menggunakan taktik politiknya melamar anak putri dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang bernama Dyah Ayu Pitaloka. Dilamar untuk mendampingi Hayam Wuruk sebagai permaisurinya. Betapa bangganya Prabu Siliwangi menerima lamaran tersebut, maka sampai pada hari H yang ditentukan untuk perayaan pernikahan agung di Majapahit, Raja Pajajaran Prabu Siliwangi beserta seluruh prajuritnya mengantarkan anak purtinya Dyah Ayu Pitaloka ke Majapahit, tetapi sayang seribu sayang,… bukan diterima di gedung pertemuan resepsi Pahargyan Daupnya Hayam Wuruk dengan Dyah Ayu Pitaloka, tetapi diterimanya di alun-alun Bubat. Bukan resepsi pernikahan…. Tetapi pertempuran besar-besaran yang dikenal

dalam sejarah “Peristiwa Bubat” pada tahun 1400, yang memakan banyak korban para prajurit baik Majapahit maupun Pajajaran. Termasuk Raja Pajajaran Prabu Siliwangi dan permaisurinya. Namun Dyah Ayu Pitaloka sampai sekarang belum terdengar beritanya. Dari uraian diatas bagi orang jawa yang tidak meninggalkan jasanya dan wong jawa sing njareni dengan olah rasa menemukan surya sengkala yang berbunyi “SIRNO ILANG KERTANING BUMI” mempunyai arti : Sirno sama dengan angka 0, Ilang sama dengan angka 0, Kertaning

sama dengan angka 4, Bumi sama dengan angka 1. Terus di balik sengkelan 1400, menunjukkan tahun 1400 tanda-tanda mulai hancurnya kerajaan Majapahit yang dikenal kerajaan Nusantara II. Kerajaan Majapahit pemegang kekuasaan terakhir Ratu Ayu Kencana Wungu, berakhirdi teruskan kerajaan Demak tahun 1500. Raja yang pertama Raden Patah digantikan Pati Unus diteruskan Sultan Trenggono (1521 – 1545). Berakhir kerajaan demak di teruskan kerajaan Pajang dengan Sultan Hadiwijaya dan akhirnya menunjuk Danang Sutawijaya

(danang) yang mengawali babat-babat hutan mentaok megelang kedu sampai bantul, hingga berdirilah kerajaan Mataram dengan raja pertama Panembahan Senopati Sayudin Panatagama, pusat pemerintahannya di Kota Gede. Dalam proses babat hutan mentaok dengan mengerahkan banyak warga masyarakat, hutan yang dibabat cukup luas tetapi tak sampai hari berikutya kembali menjadi hutan lebat lagi. Dengan perasaan heran “kenapa bisa terjadi….?” Danang Sutawijaya ditemui wanita cantik yang cukup ramah, berbahasa pelan mengatakan : “Babaten menggerakkan banyak orang satu kerajaan tidak mungkin akan habis pohon-pohon yang rindang kecuali….! Kalau mau malah saya bantu”, kata wanita cantik itu. Kanjeng Ratu Kidul mengatakan, tetapi ada syaratnya, jadi suami istri denganku. Dengan kesepakatan itulah maka hutan mentaok selesai dibabat tidak begitu lama berubah menjadi mataram dengan rajanya yang pertama Panembahan Senopati Sayidin Panatagama, hingga

sampai keturunan mataram tersebar mulai Jawa Barat, Banten, sampai Jawa Timur termasuk Banyuwangi di kawasan samudera indonesia atau laut selatan masih ada hubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul atau laut selatan. Sebagai kesimpulannya, yang berkuasa di laut selatan masih Trah Kerajaan Pajajaran Dyah Ayu Pitaloka keturunan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dan sampai sekarang setiap tanggal 1 Sura ada upacara larungan yang dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta yang dilarung antara lain; Uang kecring atau kertas, pakaian, kepala kerbau atau sapi, dilarung di pantai selatan tepatnya Parangtritis sebagai objek taman wisata dan tak jauh dari itu kurang kebih 200 meter ke timur yang dikenal dengan Parangkusumo sebagai tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kudul hingga sampai sekarang dan banyak orang setiap malam jum’at kliwon banyak melakukan tirakat ngalap berkah untuk mendapatkan kesehatan, keselamatan dan apa yang dicitacitakan berhasil dengan mudah. (**)

9

EDISI 551

THN XIV

Swara Nusantara


Illegal Logging Marak

Dinas Kehutanan Berikan Surat Himbauan kepada Pengusaha Kayu Batam, SNP Sehubungan dengan kondisi hutan yang kian kritis di Kota Batam karena praktek pencurian kayu (illegal logging), belum lama ini Pemko Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan mengeluarkan himbauan yang ditujukan kepada para pengusaha bidang perkayuaan di wilayahnya. Himbauan itu menekankan agar para pengusaha kayu dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan membangun Kota Batam. Pemko Batam melalui surat himbauan tersebut menegaskan agar para pengusaha bidang perkayuan di wilayah Kota Batam tidak menggunakan bahan dasar kayu yang berasal dari kawasan hutan di wilayah Pemerintah Kota Batam, dimana saat ini kondisi hutan yang dimaksud sudah sangat kritis oleh perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Pengusaha bidang perkayuan di wilayah Kota Batam dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang patut diduga diperoleh secara tidak sah dan tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan dokumen (SKSKB/FA-KB/ FAKO/SKAU/SAL) yang merupakan surat keterangan

Ketua TP PKK OKI saat menjenguk Herman

Ketua TP PKK OKI Besuk Pasien Amputasi

Pekerja sedang mengolah kayu bulat di salah satu gudang kayu piringan. sahnya hasil hutan,”. Demikian ditegaskan dalam surat Dinas KPSK No.552/KHT/ 348/VIII/2014, tertanggal 19 Agustus 2014 tersebut. Lebih lanjut dalam surat tersebut dipaparkan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan para pengusaha bidang perkayuan yang ada di wilayah Kota Batam ditemukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, me-

Banyak Preman Hutan

Kementerian Minta Pemkab Tegas Tebo, SNP Staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir.Hani Hadi Yati Hadi Msc dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tebo, Selasa (3/2) menyebutkan, bahwa di Kabupaten Tebo banyak preman hutan, yang bahasa halusnya banyak penguasa yang tidak resmi selain Pemerintah. Hal itu dikatakannya dari hasil kroscek lapangan Hutan Produksi (HP) yang berada di Kabupaten Tebo. Seperti dalam peninjauan di lapangan, rombongan Kementerian yang didampingi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang lokasinya berada di Dusun Tengah Ulu RT 05 Sungai Belilas, Hutan Produksi sudah digarap masyarakat. Hebatnya lahan itu juga digarap pendatang luar yang dulunya sebagai pekerja. Dari perbincangan Staf Khusus Kementerian dengan

warga di lapangan bahwa hutan digarap oleh orang yang memiliki modal besar dengan mempekerjakan orang dari luar wilayah. Setelah menghasilkan, dijual kembali untuk mendapat keuntungan besar. “Ini jelas ada premanismenya dan kasus seperti ini juga banyak terjadi di daerah lain” ujarnya. Selanjutnya, kasus-kasus seperti ini adalah akibat dari kurangnya pengawasan dari pihak Kementerian juga menuding ada permainan dengan Pemerintah Daerah yang ditugaskan mengurus hutan. Seperti contoh, tidak mungkin Dinas terkait, Camat, Kepala Desa tidak mengetahui dimana hutan larangan. “Ini akan saya laporkan kepada pak Jokowi melalui Ibu Menteri. Di daerah lain, dua Kades dan satu Camat sudah ditangkap, ini persoalan sosial dan kita terus masuk kesana untuk menyelamatkan hutan. Ini tidak main-main,” tegasnya.

Persoalan lainnya, keberadaan Suku Anak Daglam (SAD) yang diangkat ke permukaan umum sebagai sumber masalah dalam perambahan hutan. Hani bersama tim tidak mudah mempercayai hal tersebut, artinya tidak mau mengambil keputusan sepihak. Pihaknya akan menurunkan ahli sosiologi untuk meneliti keberadaan kelompok tersebut. “Apa benar mereka menggunakan keluguan mereka untuk merambah hutan, atau mereka dimanfaatkan dengan menciptakan konflik sehingga menguntungkan pihak lain,” ungkapnya. Yang jelas kata Hani, 12 Februari 2015 Ibu Menteri akan turun ke Jambi. Diharapkan dirinya ada waktu untuk menginap dan nantinya berkunjung ke Kabupaten Tebo. Kedepan aparatur pemerintahan juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan agar hutan dapat dilestarikan. TR

nerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang patut diduga diperoleh secara tidak sah atau tidak dilengkapi secara bersamasama dengan dokumen (SKSKB/FA-KB/FA-KO/ SKAU/SAL), dikenakan sangsi pidana sesuai dengan Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda

Gudang kayu tempat penumpukan paling banyak Rp5 miliar. Guna menjaga kelestarian hutan di wilayah tersebut juga disampaikan melalui surat tersebut, bahwa Dinas KP2K bersama dengan Penegak Hukum terkait, yaitu; Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan TNI akan melakukan penindakan terhadap kegiatan usaha bidang perkayuan yang ditemukan melakukan tindak pidana kehutanan.

Dinas Pertanian Dharmasraya Lanjutkan Cetak Sawah Dharmasraya, SNP Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada tahun 2015 ini akan kembali melanjutkan program yang sudah menjadi andalannya, yaitu cetak sawah baru dengan harapan bisa menunjang sektor pertanian sebagai penghasil gabah terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Afdhal J Tamsin, di ruang kerjanya, Selasa (3/2). Menurut Afdal, pada tahun 2015, Dinas Pertanian mendapat alokasi dana bersumber APBD sebesar Rp6,5 miliar. Dana tersebut akan diproyeksikan untuk beberapa kegiatan, seperti Gerakan Pengembangan Pengelolaan Tanam Terpadu (GPPTT) yang mulai dicanangkan pertengahan Februari 2015 dengan luas area 2500 Ha, yang terletak di 4 dari 11 kecamatan di kabupaten Dhar-

masraya, diantaranya kecamatan Pulau Punjung, kecamatan Sitiung, kecamatan Koto Besar dan kecamatan Koto Salak. Selain itu, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana melalui APBN sebesar Rp7,2 miliar untuk 100 kelompok tani yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dana itu dikucurkan Dirjen Tanaman Pangan untuk penanaman padi, yang rencananya akan ditanam Gebernur dan Bupati. Disamping itu dana APBN yang lain juga dari Dirjen Prasarana Pertanian (PSP), diantaranya pengembangan saluran irigasi seluas 2000 ha, dengan anggaran Rp2,2 miliar, Optimalisasi Pengelolaan Lahan (OPL) dengan luas 1000 ha, Rp1,1 miliar. Sehingga total dana Rp10,5 miliar yang berasal dari ABPN 2015, ditambah dana pendamping dari APBD Kabupaten Dharmasraya sebesar 10 persen.

PT DSL Sudah Beroperasi ataupun perumahan yang ada di lingkungan pabrik kepada Pelayanan Perizinan Satu Pintu kabupaten dan kota. Demikian juga dengan Permen Kum-Ham yang mengatakan bahwa dalam mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT diwajibkan mengantongi izin dalam kelengkapan untuk berdirinya sebuah perusahaan. PT. DSL diduga belum mengantongi seluruh izin untuk mendirikan dan menjalankan sebuah perusahaan, namun perusahaan tersebut sudah beroperasi. Sehingga perusahaan itu dengan jelas telah melalaikan persyaratan mutlak bagi sebuah perusahaan untuk berdiri dan beroperasi. Berdasarkan konfimasi SNP kepada pejabat Dinas ESDM dan Dinas PU, PT DSL ternyata belum mengantongi Izin Usaha Kelistrikan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Industri (IUI), dan izin pemakaian air permukaan. Menurut Kabid Listrik,

Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, Gustari Agus, pihak PT.DSL pernah menemuinya untuk mengurus izin UKS. “Akan tetapi setelah keluarnya peraturan baru, berdasarkan Keppres dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang kegiatan pemerintah yang ditarik ke propinsi, maka mereka kami sarankan untuk mengurus masalah IUKS ke propinsi. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tembusan masalah tersebut kepada pihak ESDM,” katanya. Terpisah, terkait izin untuk menggunakan air permukaan yang belum dimiliki PT.DSL Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Junaedi Yunus yang didampingi Kabid Pengairan, Zulkifli, mengakui bahwa perusahaan tersebut belum memilikinya. “Izin untuk menggunakan air permukaan belum dimiliki PT. DSL. Akan tetapi pihak PT.DSL sudah berniat untuk segera mengurus izin tersebut,” pungkasnya. RY

Afdal menjelaskan, tahun ini Dinas Per tanian memiliki dana Rp6,5 miliar diluar gaji. DAK sebesar Rp2.2 miliar digunakan untuk pembuatan Embung, dam parit, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, jalan usaha tani, pengadaan handtractor, tractor roda empat, jaringan irigasi, pembibitan duku, pengembangan jeruk, penyaluran pupuk dan rehab kantor dengan dana Rp. 2,5 miliar. Kepala Dinas Pertanian berharap agar surplus dalam mendukung swasembada pangan pada 2016 melalui tanaman pangan terpadu. “Saya juga menghimbau kepada masyarakat, manfaatkan semaksimal mungkin bantuan pemerintah. Saya juga berharap setelah cetak sawah atau difasilitasi oleh pemerintah daerah agar dapat hendaknya dilanjutkan, jangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja,” harapnya. RY

Penyandang Disabilitas Ikuti Pelatihan

Belum Lengkapi Izin

Dharmasraya, SNP Salah satu perusahaan pengolahan kelapa sawit di nagai Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat bernama PT. Dharmasraya Sawit Lestarindo (DSL) menurut informasi belum memiliki kelengkapan izin, namaun sudah beroperasi. Perusahaan yang baru didirikan tersebut diduga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, bahwa izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai syarat memperoleh usaha dan atau kegiatan. Dalam ketentuannya juga ditegaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup (BLH) selain memberikan izin, perusahaan wajib mengurus izin mendirikan bangunan (IMB), baik itu izin mendirikan pabrik

Surat himbaun kepada pengusaha bidang perkayuan di wilayah Kota Batam tersebut ditandatangani Kepala Dinas KP2K Drh Suhartini, dengan tembusan Walikota dan Wakil Walikota Batam (sebagai laporan), kawasan BP. Kawasan Batam, Kapolda Kepri, Kapolresta Barelang, Dandim 0316 batam, Danyon TS/ 134 Batam dan Kajari Batam. RO/ERIK ARITONAN

Karimun, SNP Sebanyak delapan orang penyandang disabilitas atau penyandang cacat di Kundur diberangkatkan ke beberapa daerah untuk mengikuti pelatihan atau rehabilitasi keterampilan kerja selama 10 bulan, dalam program kegiatan peningkatan pembinaan penyandang disabilitas atau orang dengan kecacatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Senin (2/2). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Indra Gunawan mengatakan, dari delapan orang penyandang disabilitas itu satu orang dari Kecamatan Belat, empat dari Kecamatan Kundur dan tiga dari Kecamatan Kundur Utara. Yang kemudian enam orang diantaranya dikirim ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Bahagia Medan-Sumatera Utara dan dua orang lagi dikirim ke Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa CibinongBogor-Jawa Barat.

“Acara pelepasan peserta pelatihan penyandang disabilitas sudah kami lakukan di Kantor Camat Kundur kemarin, Senin (2/2) yang dihadairi pula oleh anggta keluarga mereka. Tujuan dari program ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan serta kepercayaan diri bagi Penyandang. Tentunya dengan adanya keahlian atau keterampilan kerja yang dimiliki oleh penyandang disabilitas diharapkan menjadi bekal untuk membuka usaha dan memperoleh penghasilan sendiri,” ucap Indra Gunawan, Selasa (3/2). Disinggung kenapa hanya penyandang disabilitas asal Kundur saya yang diberangkatkan, Indra Gunawan mengaku bahwa jauh hari sebelumnya atau sejak tahun kemarin program tersebut telah disosialisasikan melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PMS) di setiap Kecamatan, namun dari Keca-

matan lain yang tidak ada pesertanya tidak ada yang berminat. Padahal banyak ditemukan penyandang disabilitas. “Seperti yang diberangkatkan kemarin, itu setahun sebelum akan diberangkatkan kita sudah sosialisasi dan mencari data siapa penyandang disabilitas. Tim pendata kita manfaatkan dari PSM, setelah dapat data ternyata banyak yang tidak mau. Alasannya takut anak mereka terlantar disana. Padahal tidak demikian, justru disana mereka diberikan ilmu, bagaimana dengan keterbatasan fisik tetap memiliki keterampilan sehingga sepulangnya dari pelatihan itu bisa mandiri. Tidak diterlantarkan lah, malah dijaga dengan baik, diberi makan, pakaian dan tempat tinggal,” ucapnya. Jadi katanya lagi, untuk program tahun depan maka mulai dari sekarang Dinsos sudah mulai jalan untuk mendata dan merekrut orang yang siap dikirim. Sebetulnya lanjut Indra Gunawan lagi, yang akan diberangkatkan Senin kemarin (2/2) ada 10 orang. Namun lagi-lagi pihak keluarga takut jika anaknya tidak diurus ketika mengikuti pelatihan, sehingga dua orang menyatakan mundur dan delapan lagi tetap diberangkatkan. JNT

Pemprov Sumsel dan TNI AL Bekerjasama Amankan KEK TAA Palembang, SNP Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Alex Noerdin, meminta agar TNI AL untuk menjaga dan meningkatkan pengamanan di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA). Hal tersebut disampaikan Alex Noerdin saat menerima Danlanal Palembang, Kolonel Laut (P) Erwin S. Aldedharma dalam rangka silaturahmi di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (5/2). “Prospek kedepan, Tanjung Api-Api itu akan luar biasa. Sebab akan ada industri-industri besar. Maka dari itu, TAA memerlukan pengamanan yang baik dan bagus

Gubernur Sumsel, H. Alex Noerdin bersama Danlanal Palembang, Kolonel Laut (P) Erwin S. Aldedharma. pula. Kita akan membangun pos penjagaan untuk menjaga objek-objek vital di Tanjung

Api-Api ini,” ucap Alex. Sementara itu, Danlanal Palembang, Kolonel Laut (P)

Erwin S. Aldedharma mengatakan bahwa kedatangannya pada hari itu untuk bersilaturahmi dengan Gubernur Sumsel, dimana pada tanggal 30 Desember 2014 lalu, ia menjabat sebagai Danlanal Palembang yang baru menggantikan Kolonel Laut (P) I G Merta Yasa SSos SE MM yang ditarik ke Mabes Angkatan Laut (AL). “Hari ini saya bersilaturahmi dengan bapak Gubernur, karena 30 Desember 2014 yang lalu saya menjabat sebagai Danlanal Palembang yang baru. Pada saat silaturahmi tadi, saya meminta kepada pak Gubernur untuk diberikan masukan dan arahan

kepada kami, karena kita tahu Sumatera Selatan, khususnya Palembang sekarang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Apalagi dengan adanya berbagai event olahraga yang diselenggarakan di Palembang ini,” ujarnya. Erwin menambahkan, pada kesempatan tersebut Gubernur meminta pihaknya untuk meningkatkan pengamanan di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), karena pada kawasan itu merupakan pusat industri-industri besar. “TAA ini sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Sumsel, apalagi TAA ini sangat kental dengan nuansa ma-

ritim dan lautan, sehingga peran TNI AL akan sangat menonjol. Selain itu, potensi jalur perdagangan laut memang sangat besar, sehingga potensi yang ada harus dapat disinergikan dengan peran TNI AL, dalam hal ini sangat membantu pengamanan,” jelasnya. Dipaparkan, TNI AL akan bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam rangka pengamanan dengan membangun pos penjagaan. “Maka dari itu, kita akan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan pengamanan di KEK TAA dengan membangun pos penjagaan disana,” pungkasnya. EDIGEBUK

OKI, SNP Ketua TP PKK Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Lindasari Iskandar, didampingi Wakilnya, Hj Nur Fajariati Rifai dan Kepala Dinas Kesehatan, HM Lubis, menjenguk Herman (12), pasien yang kakinya diamputasi belum lama ini karena telah membusuk, di RSUD Kayuagung, Rabu (4/2) pekan lalu. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa pihkanya menjamin biaya pengobatan pasien tersebut hingga sembuh. “Sebelum sembuh Herman tetap di rawat di rumah sakit. Semua pengobatan dijamin pemerintah secara gratis,” kata Lubis. Demikian juga dengan Istri Bupati OKI, Lindasari Iskandar, mengaku sangat perihatin dengan kondisi yang dialami siswa kelas 6 SD 2 Sukapulih, Kecamatan Pedamaran ini. Karena dengan kondisi fisiknya saat ini akan menyulitkannya untuk menggapai cita-cita. Herman yang didampingi ibunya Rini, sekali-kali menatap kaki kanan dan kirinya karena sekarang sudah tak berimbang. Menurut cerita Rini, bahwa ayah Herman telah meninggal saat Herman berumur dua tahun, hingga mengharuskan dia tinggal bersama wawaknya sampai umur 11 tahun. Dipaparkan Rini, empat hari lalu, seusai bermain bola kaki ia membawa anaknya ke tukang urut karena diduga hanya keseleo, dan juga karena tidak punya uang untuk berobat medis. Sejak saat itu akhirya warga Pedamaran 1 Gelik Pani, dikasih masukan untuk tetap dibawa ke rumah sakit, karena kaki anaknya sudah mulai membusuk. Akhirnya pihak keluarga meminta pertolongan pihak Puskesmas untuk membawa mobil ambulan. Keesokan (29/1) harinya Herman akhirnya dibawa ke RSUD kayuagung. Menurut Dr Hayatulah, Herman terpaksa diamputasi karena darahnya tidak berjalan lagi, sel-sel pembuluh darah tidak berfungsi, sudah mati dan membusuk. “Kalau tidak dipotong akan merambat keatas. Akhirnya diamputasi kaki sebela kanan di bawah lutut. Ini gara-gara terlambat diatasi, sejak kejadiaan 1 bulan akhirnya membusuk. Penyembuhan ini selama 40 hari atau lebih, sudah bisa pakai kaki palsu,” ujar Dr Hayat kepada wartawan. edigebuk

Pelabuhan Sekupang Nihil Tindak Kriminalitas Batam, SNP Pe l a b u h a n antar pulau domestic Sekupang, Kota Batam dikenal dengan banyaknya por ter liar atau illegal. Namun jumlah yang mencapai angka ratusan tersebut Pelabuhan Sekupang, Kota Batam tidak berdampak pada angka kriminalitas, seperti pencopetan dan pemerasan terhadap penumpang. Keberadaannya hanya dibedakan dari segi legalitasn atau keabsahan sebagai petugas. Hal tersebut dikatakan Ketua Porter Pelabuhan Sekupang, Rahmad Hasibuan, kepada SNP belum lama ini. Menurut Rahmad, sewaktu masih pelabuhan rakyat, belum menjadi pelabuhan resmi pada tahun 1982, keberadaan porter sudah ada. “Saat ini porter resmi yang terdaftar ada 30 orang. Namun kalau porter liar atau premanisme yang cari makan banyak, ada ratusan orang. Akan tetapi hingga saat ini, copet atau pemeras penumpang karena jasa membawa tas penumpang, tidak ada. Boleh tanya sama Kesatuan Keamanan Pelabuhan (KKP). Mereka hanya butuh cari makan dan tidak mengganggu pendapatan porter-porter lainnya,” katanya. Ditambahkannya, untuk hubungan antara instansi terkait di pelabuhan antar pulau domestik tersebut sangat baik. “Sudah seperti satu keluarga semua di sini, kalau ada masalah ataupun rapat, akan duduk bersama,” pungkasnya. RO/ERIK ARITONANG

Wakil Bupati Mesuji, H. Ismail Ishak menyerahkan SK CPNSD secara simbolis kepada para perwakilan Tenaga Honorer Kategori II

147 Honorer K-II Mesuji Terima SK Pengangkatan CPNSD Mesuji, SNP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji akhirnya menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013-2014. Penyerahan SK CPNSD dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah, Kabupaten Mesuji kepada sebanyak 147 Tenaga Honorer K-II, Senin (2/2). Penyerahan SK Pengangkatan tersebut didasarkan atas PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Keputusan Bupati Mesuji Nomor: 813/ 2053/IV.04/KPTS/ MSJ/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mesuji Formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Wakil Bupati Mesuji, H. Ismail Ishak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Tenaga Honorer dari Kategori II yang menerima SK Pengangkatan CPNSD pada hari ini. Dirinya berharap dengan penyerahan SK tersebut semakin memotivasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Untuk itu saya meminta kepada seluruh Tenaga Honorer Kategori II yang menerima SK CPNSD pada hari ini untuk meningkatkan kapasitas pribadi melalui belajar, membaca, ikuti perkembangan teknologi informasi, komitmen dalam bekerja, serta tunjukkan kinerja yang baik,” katanya. Adapun rincian dari Tenaga Honorer K-II yang mendapat SK pengangkatan, terdiri atas 16 orang Golongan I, 116 orang Golongan II, dan 15 orang Golongan III. Sementara itu dari rincian formasi Tenaga Honorer K-II tahun 2013, antara lain 71 orang dari tenaga guru, 1 orang dari tenaga kesehatan, dan 5 orang tenaga teknis. Sedangkan formasi Tenaga Honorer K-II tahun 2014 antara lain 62 orang tenaga guru, 3 orang tenaga kesehatan, dan 5 orang tenaga teknis. SUDAR/HENDI

10

EDISI 551

THN XIV

Swara Nusantara


Pelantikan Pengurus DPD KNPI

H Ashari Tambunan: Deli Serdang Akan Menjadi Daerah Maju Dibangun Melalui Pola Kebersamaan

Bupati Resmikan Balai Desa Arih Ersada

Namo Rambe, SNP Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan, meresmikan Balai Desa Arih Ersada, Desa Kuta Tengah, Kecamatan Namo Rambe, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, pada Rabu (28/ 1). Balai Desa itu dibangun dengan pola kebersamaan antara pemerintah, pengusaha dan partisipasi masyarakat. Selain itu digelar penyerahan tujuh kunci dan dokumen kepemilikan rumah yang baru selesai dibedah bagi keluarga kurang mampu. Kunjungan sehari Bupati di Kecamatan Namo Rambe ini juga menyerahkan 500 batang bibit tanaman buah-buahan berupa mangga, sirsak, sawo, mangga, jambu bol, jambu air, penyerahan bantuan dan penghargaan bagi siswa berprestasi serta penyerahan perlengkapan BKB KIT kepada lima kelompok Bina Keluarga Balita. Bupati dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan bahagia berada di tengah-tengah masyarakat yang telah menunjukkan kekompakan pada peresmian balai desa yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat yang telah menunjukkan partisipasinya membangun gedung yang megah itu dan berharap fasilitas umum itu dapat memberi kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. “Apa yang disaksikan ini menunjukkan semakin kokohnya kekuatan tiga pilar pembangunan daerah, yakni Pemerintah, partisipasi masyarakat dan peran sektor swasta. Inilah salah satu elemen penting dari visi misi pembangunan daerah yang akan kita wujudkan bersama kedepan yakni Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinekaan. Dengan selesainya Balai Desa ini, merupakan bentuk penguatan tekad dan semangat warga masyarakat berperan dan berpartisipasi dalam percepatan pembangunan daerah,” katanya. Sementara Ketua Panitia Peresmian Balai Desa Arih Ersada Kuta Tengah, Martin Sembiring, didampingi tokoh masyarakat H Ponioman, menjelaskan bahwa pembangunan balai desa yang cukup luas dan megah ini berkat bimbingan dan bantuan pemerintah yang didukung oleh pengusaha CV Nitra Kanten Beru Sitepu serta partisipasi warga masyarakat. “Pembangunan seperti ini telah berlangsung sejak lama, sebagaimana yang dilakukan di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Karenanya momen pembangunan balai desa ini menjadi pemicu semangat membangun di berbagai bidang lainnya. Dan kedepan diharapkan Desa Kuta Tengah ini menjadi contoh bagi daerah lainnya,” katanya. Bupati pada kunjungan sehari yang didampingi Ketua TP PKK Ny Hj Yunita Ashari Tambunan, Ketua GOPTKI NY Hj Asdiana Zainuddin, Anggota DPRD Timur Sitepu A.Md, Asisten I H Syafrullah SSos MAP, Kadis Ciptakarya Ir H A Haris MM, Kadis Dikpora Hj Saadah Lubis SPd MAP,KaBapedalda Ir Artini Marpaung, Kaban KB dan PP Dra Hj Rabiyatul Adawiyah, Kadis Prindag H A Tarmizi, Kaban Pemberdayaan Masyarakat Dedy Maswardy SSos MAP,dan pimpinan SKPD terkait, Camat Namorambe Edy Yusuf SSos MAP beserta Muspika, spontan menyatakan membantu dana pendukung bangunan Balai Desa Kuta Tengah. Kunjungan itu diakhiri dengan peninjauan rumah bilik Beru Ginting Munthe di Desa Namo Rambe. RD/ALI/FIK

Wabup Buka RAT KPRI Kantor Kemenag Deli Serdang Lubuk Pakam, SNP Wakil Bupati Deli Serdang, H Zainuddin, yang juga Ketua PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Deli Serdang memberi apresiasi kepada Pengurus dan anggota KPRI Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Deli Serdang yang untuk keduakalinya mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu pada Januari. Hal itu menjadi pertanda Koperasi yang sehat dan menunjukkan kemampuannya menyelesaikan laporan keuangan dengan baik. Apresiasi itu disampaikan Zainuddin pada pembukaan RAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serda Tahun Buku 2014, Kamis (29/1) di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Pada kesempatan itu Wabup juga menyerahkan hadiah berupa parsel kepada tiga orang pembeli terbanyak pada Toserba KPRI Kantor Kemenag Deli Serdang. Selanjutnya digelar Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas priode 2015-2018. Wabup berharap KPRI kedepan tidak hanya mengurusi Simpan Pinjam dan toko koperasi saja, akan tetapi mampu berinovasi dan mengembangkan usahanya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain, yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan anggota, karena kedepan tantangan koperasi semakin kompleks. Yang terpenting menurut Wabup adalah tingginya partisipasi anggota untuk bersama-sama mengembangkan koperasi ini, seperti kesadaran untuk membayar utang pinjaman koperasi tepat pada waktunya meningat pemayaran tidak lagi melalui pemotongan langsung dari gaji. Tentu dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk mengutamakan pembayaran utang pada koperasi, sehingga administrasi keuangan koperasi berjalan dengan baik. Wabup yang didampingi Kakan Kemenag, Ilhamsyah Pasaribu, Kadis Koperasi dan UKM, Syarifah Alwiyah, Ketua Dekopinda Zulkifli Utama, beserta unsur pengurus juga mengingatkan kepada pengurus terpilih agar kedepan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang maju, berinnovasi untuk menghadapi tantangan. Sementara Ketua KPRI Kemenag Deli Serdang H Syawal Harahap menjelaskan bahwa Aset pada Tahun Buku 2014 mencapai Rp9.191.604. 898, sedangkan Sisa Hasil Usaha berjumlah Rp857.982.812. Sementara usaha simpan pinjam yang dikembangkan Rp8.166.634.180. Dalam pelaksanaan RAT tersebut terpilih secara aklamasi Pengurus priode 2015-2018 yaitu Ketua H Syawal Harahap, Sekretaris Parlaungan Harahap SH dan Nirmala selaku Bendahara. RD/ALI/FIK

Lubuk Pakam, SNP Kabupaten Deli Serdang kedepan akan menjadi sebuah daerah yang maju. Bukan saja daerahnya, tetapi masyarakatnya dipastikan ikut maju. Demikian dikatakan Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan, di hadapan ratusan Pemuda pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Deli Serdang, Kamis (29/1) di Gedung Balairung. Pada kesempatan tersebut Bupati melantik Khairullah Siregar S.Pdi sebagai Ketua DPD KNPI, Yovi Ashari Hrp SH selaku Sekretaris dan Bendahara dipercaya kepada Budi Lubis. Menurut Bupati, para pemuda kedepan diharapkan dapat selalu tampil solid dan bersatu dalam kebhinekaan, ikut berkontribusi bagi perce-

patan pembangunan, karena Deli Serdang saat ini telah menjadi Kawasan Strategis Nasional sebagian besar dari wilayah Mebidangro karena memiliki potensi alam yang besar dan dukung letaknya yang cukup strategis. “Berbagai proyek bersekala regional dan nasionalpun bertumbuhan, diantaranya sudah kita nikmati

hasilnya, seperti Bandara Internasional Kualanamu dan beberapa proyek juga sedang dilaksanakan seperti pembangunan jalan tol medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, serta dalam waktu dekat ini juga akan dibangun jalan tol Medan-Binjai, Bendungan Lau simei mei serta pembangunan beberapa fasilitas dan infrastruktur

bersekala nasional lainnya,” kata Bupati. Ditambahkan, pemuda harus dapat menatap kedepan membangun elemen pemuda yang kuat, tangguh, berakhlaq dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dimana KNPI diharapkan menjadi pelopor terdepan mengajak seluruh elemen pemuda untuk mening-

katkan kualitasnya. Bupati juga berharap kepada jajaran pengurus dan anggota KNPI untuk tetap solid memupuk semangat kebersamaan siap mengikuti perubahan yang semakin cepat, perkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dengan demikian Deli Serdang kedepan diyakini akan menjadi Kabupaten yang maju dan membanggakan. Sementara Ketua DPD KNPI Sumut, Ir A Yasir Ridho Lubis menyampaikan terimakasih Kepada Bupati Deli Serdang yang telah memberi perhatian kepada Pemuda. Hal itu terlihat dengan terlaksananya pelantikan yang dihadiri seluruh unsur Pemuda. “Pemuda di Deli Serdang diharapkan dapat berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang begitu potensilal dan memilki luas daerah yang diyakini perkembangannya kedepan semakin pesat. Apalagi Pem-

kab Deli Serdang secara terus memberi perhatian membangun Sumberdaya Manusia khususnya pemuda yang memiliki semangat juang sebagaimana yang dibuktikan pada acara pelantikan ini,” katanya. Acara Pelantikan yang dihadiri Anggota DPRD Sumut Zulkifli Husaein, Ketua DPRD Deli Serdang Riki Prandana Nasution SE, Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Fariady S.Ik beserta FKPD lainnya, Dewan Pembina DPD KNPI Deli Serdang Drs T Achmad Talaa, Pimpinan SKPD, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Deli Serdang para Camat dan undangan lainnya pada acara pelantikan itu, Ketua DPD KNPI Sumut menyerahkan Award peduli terhadap Pemuda kepada Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan dan pemberian Plakat kepada Tokoh Pemuda Deli Serdang. RD/ALI/FIK

Bahas Pengembangan Buah Unggulan, Bupati Terima Audiensi Aspenta

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menerima Penghargaan yang diberikan Ketua KPU Muhammad Sofyan ST

Bupati Sergai Terima Penghargaan KPU Pusat Sei Rampah, SNP Majunya pembangunan serta keberhasilan dari Pemerintah Daerah semuanya tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak, termasuk juga menyangkut suksesnya Pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang berjalan dengan tertib dan kondusif. Demikian diungkapkan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat menerima audensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sergai, Muhammad Sofyan ST di ruang kerja Bupati, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (4/2). Berkaitan dengan Pilkada tahun 2015 mendatang, Bupati Soekirman berharap agar disikapi dengan Tri Sukses yaitu Sukses Administrasi dan Regulasi, Sukses Koordinasi, Supervisi dan Pelaporan serta Sukses Pilkada 2015. Hal ini akan menjadi strategi yang taktis sehingga dapat diimplementasikan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai. Masih mengenai Pilkada 2015, lanjut Bupati Sergai bahwa yang dikatakan sukses apabila dalam Pilkada tersebut mendapatkan pemilih

yang terlegitimasi dan mendapatkan pemimpin yang terbaik sehingga dapat melanjutkan program pembangunan, selanjutnya sukses apabila semua yang telah kita capai dan bangun bersama dapat terus ditingkatkan, dan apa yang menjadi kendalan dapat segera diatasi, papar Bupati Soekirman. Hubungan antara Pemkab Sergai dengan KPU ditegaskan oleh Bupati bahwa Pemkab Sergai selalu berkoordinasi dengan baik dan tidak pernah melakukan intervensi apapun hingga suksesnya segala proses pemilu yang berlangsung di Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini. Mengakhiri sambutannya Bupati Soekirman mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan oleh KPU. Penghargaan ini merupakan yang pertama diraih oleh Bupati Sergai diawal tahun 2015 ini. Oleh karenanya Soekirman berpesan kepada seluruh elemen masyarakan se-Sergai untuk mensukseskan Pilkada mendatang dengan tetap menjaga kekondusifan di wilayahnya masing-masing sambil menunggu jadwal dan tahapan-

tahapan dari KPU. Sebelumnya Ketua KPU Sergai Muhammad Sofyan ST menyampaikan ucapan terimakasih dari Ketua KPU Pusat kepada Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sebagai Kepala Daerah atas dukungan, motivasi, bimbingan dan petunjuk kepada KPU sehingga proses pelaksanaan pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden di Kabupaten ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Penghargaan tersebut berdasarkan surat keputusan KPU Pusat dengan Nomor: 586/KPTS/KPU/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik dan enam orang Komisioner. Dikatakan Sofyan bahwa KPU Sergai juga meraih penghargaan sebagai nominator untuk kategori daftar pemilih berkualitas dari KPU Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam audensi tersebut Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Asisten Pemerintahan Umum H. Rapotan Siregar SH, M.AP, Kakan Kesbang Polinmas Drs. Purba Siregar serta Komisioner dari KPU Sergai. ZULHAM/ARMAN/BUDI

Lubuk Pakam, SNP Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menerima Audiensi Assosiasi Penangkar Tanaman (Aspenta) Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (30/1) sore, di Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang. Pertemuan itu untuk menerima bimbingan dan arahan guna menindaklanjuti program kegiatan Aspenta yang bergerak di bidang pembangunan pertanian, khususnya budidaya penangkaran bibit holtikurtura pohon induk buah unggulan Kabupaten Deli Serdang. Ketua Aspenta Deli Serdang, Syahrum bersama Pembina Aspenta Sumut, Prof DR H Abdul Rauf dan unsur pengurus lainnya menjelaskan bahwa program Aspenta kedepan ingin menjalin kemitraan dengan Pemkab Deli Serdang untuk membudidayakan bibit tanaman holtikultura lewat penagkaran pohon induk yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Upaya itu sangat dibutuhkan, mengingat Deli Serdang sangat kaya dengan tanaman buah-buahan. Buah unggulan yang dikenal dari daerah tersebut, seperti; Duku Tembung, Durian Bintana, Durian Ginting, Durian Sikapal, Mangga Malaba, Mangga Kelong, Pisang barangan, Pisang Kapok Putih, Belimbing Sembiring, Jambu biji dan lainnya. Dalam penangkaran buah unggulan ini nantinya akan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang belum dipergunakan serta tanah pekarangan masyarakat Desa dengan system kewilayahan yang

jenis tanamannya disesuaikan dengan kondisi kultur tanahnya masing-masing dibawah bimbingan Aspenta bersama instansi terkait Pemkab Deli Serdang. Sebagai acuan dalam pembudi dayaan tanaman buah unggulan ini nantinya akan dijadikan satu tempat penagkaran seluruh pohon induk yang bisa dijadikan sebagai study banding bagi masyarakat di daerah ini, serta akan di gelar secara berkala jambore penangkar tanaman buah-buahan sebagai sarana tempat berkumpul dan bertukar pengalaman. Bupati H Ashari Tambunan yang didampingi Kadis Pertanian Ir Eka Rezeki Yanthi Danil, Kadis Kehutanan Ir Arli MSi, Kabid Penjaringan Data dan Informasi Dinas Infokom, Drs Ronald Manurung dan sejumlah pejabat pemkab terkait pada pertemuan itu menyampaikan terimakasih kepada Aspenta Deli Serdang yang telah menunjukkan kontribusinya

bagi upaya percepatan pembangunan khususnya di sektor pertanian yang sejak lama menjadi salah satu andalan di daerah itu. Deli Serdang memang memiliki potensi alam yang besar, berbagai ragam tanaman buah unggulan tumbuh subur betkat letak geografisnya yang cukup mendukung tentu perkembangnnya diyakini akan terus meningkat, apalagi dalam pengelolaannya dilakukan secara terkoordinasi termasuk peran serta masyarakat. Dikatakan Bupati bahwa sektor pertanian harus terus didukung dan ditingkatkan sehingga target ketahaan pangan pun dapat di pertahankan dan ditingkatkan demikian juga disektor lainnya harus juga memiliki daya saing sejalan dengan tekad dan semangat yang tertuang pada visimisi pembangunan Deli Serdang yaitu “Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebhinnekaan,” RD/ALI/FIK

Sergai Panen Perdana Padi Sehat

Soekirman: Partisipasi dan Kerjasama Wujudkan Peningkatan Pembangunan Perbaungan, SNP Upaya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakatnya terus digalakkan dengan berbagai keterpaduan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras. Untuk itu Pemkab Sergai melalui Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan (BP2KP) bekerja sama dengan Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) dan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP) melakukan kajian budidaya padi sehat yang bertujuan untuk menghasilkan panen padi yang lebih besar lagi. Demikian diungkapkan oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat memberikan sambutannya pada acara panen kajian budidaya padi sehat di Open Stage sawah Bupati Desa Jambur Pulo Kecamatan Perbaungan, Kamis (5/2). Ucapan terimakasih juga diutarakan oleh Bupati Soekirman atas kehadiran tamu undangan dari berbagai elemen Pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya partisipasi serta kerjasama yang baik dari berbagai kalangan instansi Pemerintahan maupun swasta dapat mewujudkan peningkatan pembangunan di-

Bupati Sergai Ir. H. Sokirman didampingi Sekdakab Drs. Haris Fadillah, M,Si dan Ketua TPP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman tengah memanen Padi Sehat. berbagai bidang. Dijelaskan oleh Bupati bahwa panen ini bukan hanya panen padi sehat saja yang dihasilkan, akan tetapi Pemkab Sergai melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) juga membudidayakan UGADI (udang gala campur padi) dimana lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya udang tersebut juga merupakan lahan sama yang dipakai untuk menanam padi. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar ST, Sekdakab Drs. H. haris Fadillah M.Si, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Utara (BPTP Provsu) Dr. Ir Catur Hermanto, Sekjen DPP

Perhiptani Ir. Lamhi Hutauruk MS, Kadis Pertanian Provsu Ir. H. M. Roem M.Si, Kepala Bakorlu Pertanian dan Perikanan Provsu Ir. Bonar Sirait M.Si, Kepala STPP Dr. Ir. Widi Hardjono, M.Sc, Kepala Balitbang Pertanian Dr. Ir. Made Jaya M.Si, Kapusluh Pengembangan SDM Pertanian Ir. H. Fathan A. Rasyid M. Ag, Perwakilan Kapolres Sergai, Perwakilan Dandim 0204 DS, para Asisten, Kepala SKPD, Camat, Muspika Kecamatan, Gapoktan, GP3A, P3A, serta ratusan penyuluh pertanian dan masyarakat se-Kecamatan Peerbaungan. Sebelumnya Kepala BP2KP Ir. H. Setiyarno mengatakan hasil panen yang dihasilkan pada kajian budi-

daya padi sehat ini cukup signifikan. Untuk gabah kering giling dapat menghasilkan 8,7 ton/Ha sedangkan untuk gabah kering panen dapat menghasilkan 10,3 ton/Ha. Dari awal penanaman padi sehat ini hingga masa panen tidak memakai pupuk kimia melainkan memakai bahan organik. Sementara Kadis Pertanian Provsu Ir. H. M. Roem M.Si ketika memberikan sambutannya menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nasi. Oleh sebab itu Indonesia dijuluki pemakan nasi terbesar di Dunia. Untuk itu Pemerintah telah mencanangkan swasembada pangan hingga periode tiga tahun kedepan, agar kebutuhan pangan masyarakat-

nya terpenuhi. Selain itu juga telah dicanangkan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman terpadu (GPPT). Namun upaya pencapaian tersebut harus dibarengi kerja keras dan didukung dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan luas tanam maupun produktivitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian. Dikemukakan M. Roem bahwa Bupati Soekirman telah menerapkan sistem diversifikasi pangan. Segala bahan pangan berasal dari produk lokal yang dihasilkan oleh petani seperti ubi, jagung, pisang dan kedelai. Semua produk lokal ini harus diberdayakan agar Sergai mandiri dalam hal swasembada pangan, jelas M. Roem. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bakorlu Pertanian dan Perikanan Provsu Ir. Bonar Sirait M.Si menyambut baik metodologi yang diterapkan pada budidaya padi sehat ini. Hal ini tidak terlepas dari peranan penyuluh, karena penyuluh yang memberikan dan menularkan segala kemampuannya serta mengawal proses pelaksanaan penanaman padi yang dikerjakan oleh petani. Sedangkan Ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar ST menyampaikan rasa bangga-

nya menjadi warga Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini yang kaya akan bahan pangan lokal. Untuk itu diharapkan program ketahanan pangan perlu adanya inovasi dan terobosan baru. Selain itu juga perlu adanya kerjasama dan koordinasi antara Pemkab Sergai dengan stakeholder lainnya. Selanjutnya Ketua Umum Perhiptani Dr. Ir. H. Isran Noor M.Si dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen DPP Perhiptani Ir. Lamhi Hutauruk, MS mengatakan kegiatan seperti ini perlu dibakukan melalui nota kerjasama (MoU) antara Perhiptani, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)dan Kementrian Pertanian, dalam hal ini diwakili oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian. Sejalan dengan program swasembada beras dari Pemerintah saat iniKetua umum DPP Perhiptani menggagas dan mensosialisasikan tentang Paradigma penyuluh bagi anggota Perhiptani yaitu pertama meningkatkan kesejahteraan penyuluh sebelum meningkatkan kesejahteraan petani, kedua memanfaatkan potensi dan peluang yang ada di wilayah kerjanya melalui strategi yang tepat, papar Isran Noor. ZULHAM/ ARMAN/BUDI

11

EDISI 551

THN XIV

Sambungan


D Kadisdik Analogikan Pelanggaran Juklak Sebagai CCO Bekasi, pekan lalu. Ditanya perihal kondisi yang memaksa hingga harus dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan atau gambar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan apakah perubahan bangunan atas sepengetahuan pihak Disdik, Rudi hanya menyebutkan bahwa perubahan itu dianalogikan sebagai CCO. “CCO hanya dianalogikan saja. Bisa dikeluarkan perubahan, itu rekomendasi konsultan. Bukan kebijakan kita,” kilahnya. Rudi yang ditanya perihal pernyataan Kepala Sekolah yang menyebut bahwa perubahan atau pengalihan bangunan dilakukan berdasarkan persetujuan Disdik, mantan Kepala Kesbangpol ini terkesan mempersalahkan mantan Kabid Dikmen, Ali Fauzie, yang belum lama ini dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Bekasi. “Kalau Kepala sekolah mengaku, berarti dia melakukan penyimpangan. Kalau Pak Ali membuat kebijakan begitu, berarti melangkahi kebijakan saya,” katanya. Sementara saat disinggung

mengenai perubahan fisik (dialihkan) dan pengurangan anggaran dari jumlah yang diterima sebanyak 100 persen, ia mengatakan, pihak sekolah harus bertanggungjawab. “Jika benar dialihkan, pihak sekolah melakukan penyimpangan. Dalam kesepakatan yang dibuat antara Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas. Disitu sudah diatur, jika ada perubahan termasuk tanggungjawab oknum pengelola keuangannya, itu Kepada Sekolah sendiri,” ujarnya. Ditambahkan Kadisdik, bahwa pengelolaan DAK dalam administrasi keuangan dicairkan tiga tahap. Tahap pertama 30 persen, kedua 45 persen, ketiga 25 persen. Yang bisa dicairkan kata dia hanya 30 persen dari anggaran yang diterima. Sisanya masuk ke Kas daerah. “Perencanaan dari awal, itu dari tahun sebelumnya dilaksanakan kaitan dengan Dana Alokasi Khusus dengan konsultan. Dalam perjalanannya memang ada perubahan yang dilaksanakan konsultan. Sebelum konsultan melakukan perubahan, koordinasi dulu ke pusat dalam hal ini Ke-

mendikbud dan Kementerian Keuangan,” tambahnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengalokasikan dana sebesar Rp17.820.924.800 untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana (Sarpras) pendidikan, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2014. Dalam penyerapan anggaran, dana dikelola masingmasing Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi. Namun proses pembangunan diduga tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal nomor 702/D/KEP/ KP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DAK Bidang Menengah tahun 2014. Berdasarkan pedoman pelaksanaan, penerima dipercayakan mengelola anggaran Rp175 juta per Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan Rp240 juta per ruang, rehabilitasi ruang dengan klasifikasi berat Rp105 juta per paket dan ringan Rp65 juta per paket beserta dana perabot penunjang sebesar 5-10 persen dari

D Rayakan Ultah Tanpa Dwi Andhika jumlah anggaran masing-masing kegiatan. Kegiatan itu sudah berjalan 100 persen. Namun di Kota Bekasi pedoman pelaksanaan nampaknya hanya teori. Pasalnya sejumlah kegiatan diduga tidak sesuai “aturan main” dalam pedoman tersebut. Investigasi SNP di SMAN 9 Kota Bekasi dalam pembangunan RKB tidak menggunakan dinding beton, dan perpustakaan menggunakan dinding beton lama, serta adanya pengurangan jumlah tiang dan masih banyak ketidaksesuaian dengan gambar yang dikeluarkan Kemendikbud. Pelaksana Tugas Kepala SMAN 9 Kota Bekasi, Etti mengatakan, dinding itu dirubah setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Yunus dan Kepala Bidang Menengah sekaligus pelaksana teknis, Ali Fauzi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. “Dua RKB itu dipakai kegiatan siswa yang pararel. Makanya perlu folding gate. Harganya ditanya diatas Rp10 juta. Karena aman temboknya setengah dan diteruskan fodinggate. Jadi pen-

galihan inisiatif kami, SMAN 9 Kota Bekasi dan itu di acc (diizinkan dinas). Dikontrol komite sekolah,” kata Etti, Kamis (29/1). Sementara pekerjaan perpustakaan, kata Etti, dialihkan untuk pembangunan turap. “Saya sudah izin dari Konsultan dan PPTK. Disitu (Dalam pelaksana) karena ada turap, saya konsultasikan dengan mereka (dengan Konsultan). Kalau tidak ada turap bahaya itu. Turap tidak masuk dalam penghitungan spek (spesifikasi). Akhirnya saya perintahkan tukang,” kata Etti. Pembangunan RKB di SMKN 10 Kota Bekasi, juga berubah dari pedoman. Dengan dalih kekurangan lahan, konsultan menyarankan pengurangan tiang. Terpisah, Kasie Kelembagaan sekaligus PPTK, Yunus justru mengatakan, jika ditemukan perbedaan bangunan dan dengan pedoman hanya diketahui konsultan kegiatan. “Nanti diopnam. Itu diperbolehkan dalam Peraturan Presiden 70 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden 54 tahun 2010. Teknisnya ditanyakan ke konsultan saja,” kilah Yunus. CHAR

gar Bab VIII, pasal 63 dan pasal 64 UU No. 38/2004 seperti yang tertuang dalam pasal 63 point 1. Menurut informasi yang beredar bahwa proyek penanaman pipa SPAM oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat tersebut banyak yang direkayasa, baik itu dari segi Merk, harga, kualitas pipa dan penanaman yang dilakukan pada tanah milik PU Kabupaten Bandung. Ketika dugaan korupsi proyek penanaman pipa SPAM oleh Diskimrum Jawa Barat ini dikonfirmasi SNP secara tertulis,hingga berita ini ditirunkan tidak ada jawaban. Demikian juga dengan upaya konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satker tidak pernah berhasil. Menurut salah satu staf di kantor tersebut yang tidak mau namanya dipublikasikan

bahwa Satker dan PPKnya tidak ada di kantor. “Lagi keluar, kalau wartawan mau konfirmasi tentang proyek penanaman pipa SPAM, jangan harap bisa bertemu dengan Kepala Dinas, Satker apalagi PPK. Mereka orang hebat dan tidak bisa tersentuh aparat penegak hukum,” ujarnya sambil berlalu. Masyarakat berharap agar Kejati Jabar menunjukkan taringnya untuk membongkar dugaan korupsi proyek pipanisasi SPAM Rp43,6 miliar tersebut. Feri Wibisono dan jajarannya diminta agar secepatnya memanggil Kepala Dinas sebagai PA dan Kabid Permukiman dan Perumahan selaku KPA, PPK serta pelaksana kegiatan untuk memastikan jumlah kerugian negara. Tindakan itu perlu dilakukan karena proyek yang dikerjakan PT.Jasuka Bangun Pratama ini diduga sarat KKN. WIN

tetap dengan sistem sip-sipan siang atau malam di PT. Woo In. Para PKL yang seharusnya fokus menimba ilmu diduga keras jadi mesin pencetak uang oleh oknumoknum sekolah berkolaborasi dengan HRD Perusahaan. Kabid Pengawasan Disnakertrans, Drs. Supriyanto, mengaku telah melakukan pemeriksaan lapangan dan faktanya sesuai dengan yang disampaikan koran ini, tapi penanganannya masih sedang dibahas. “Kita belum bisa menarik kesimpulan, mudah-madahan minggu depan sudah disimpulkan penanganannya,” ujarnya. Menurut Supriyanto, pihaknya juga akan mempelajari kurikulum dan program pendidikan. Dan kalau ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan akan dibahas seperti apa penjelasannya. “Larangan mempekerjakan PKL di malam hari tidak ada. Jadi kita akan mencari tahu dulu ke Kementerian apakah masuk dalam pelatihan atau bagaimana,” kata Supriyanto. Supriyanto menyebut ada UU Perlindungan anak yang mengatur jam kerja, tapi karena antara siswa PKL dengan perusahaan tidak memiliki perjanjian kerja, maka tidak bisa dikatakan sebagai hubungan kerja. “Kalau tidak ada perjanjian setidaknya surat pengangkatan yang didukung pekerjaan, perintah, dan upah secara tetap dan teratur, baru disebut

hubungan kerja,” dalihnya seraya menyebut, terkait siswa PKL tidak masuk ranah hubungan kerja, dan belum ditemukan pelanggaran hukum sehingga belum masuk ranah PPNS. Berdasarkan surat tugas N0.700/3730/Disnaker/XII/2014, Ersada Bangun dan Siti Aisyah, telah melakukan insfeksi (pemeriksaan) tanggal 19 Desember 2014. Hasil insfeksi, Ersada dan Siti membenarkan siswa PKL dipekerjakan oleh PT. Woo In layaknya karyawan biasa dan sistem sip-sipan. Terhadap dugaan perbuatan melawan hukum, seperti: dugaan mempekerjakan anak dibawah umur, pelanggaran HAM, dan Trafiking, Siti Aisyah yang lebih banyak memberi penjelasan mengaku sudah menegur perusahaan, dan melaporkan ke pimpinannya. Menurut Siti Aisyah, karena PKL di perusahaan swasta tidak diatur dalam UU No.13 tahun 2003, sehingga belum ada langkah konkrit yang dilakukan. Sementara, ketika koran ini hendak konfirmasi ke pihak perusahaan, di ruang securiti langsung dicegat dan manajemen menolak memberi keterangan Pers. “Ada urusan apa wartawan, Disnaker saja tidak usil,” pongah seorang staf perusahaan seolah menggambarkan kondisi ini jauh sebelumnya sudah diketahui Disnakertrans Kab. Bekasi. CHAR/JUL

gusaha yang mengurus langsung ke Dishub, ”naik dari tarif resmi”. Naiknya iuran Organda, dari tarif sebelumnya, yakni, Rp8.000 menjadi Rp10.000 tanpa sosialisasi, lagi-lagi menambah beban pengusaha ujar Ketua KPU, K-01 B. Samosir. Terhadap kenaikan iuran tersebut, B. Samosir meminta supaya dikaji ulang, karena jika pembiayaan itu diakumulasikan saat melakukan uji berkala (Keur) akan sangat memberatkan pengusaha. Ketua KPU, K-50, Imran Sinaga dalam pernyataannya diruang Komisi B agar DPRD merekomendasikan ke Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban bis omperengan yang pada umumnya berplat nomor (nomor Polisi) dari luar daerah, karena sangat berdampak pada nilai penghasilan mereka. Dia juga bersikeras menolak pungutan Rp5.000 yang dilakukan oknum Organda dan Koasi. Hasil rapat Komisi B dengan perwakilan pengunjuk rasa yang

dipimpin Ketua Komisi B-DPRD tersebut, Komisi B, DPRD akan merekomendasikan ke Dishub Kota Bekasi (22/01) untuk menghentikan pungutan Rp5.000 itu hingga ditemukan kata sefakat dengan semua aspek yang berkaitan langsung dengan hal ini hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara, Ketua Organda Kota Bekasi, Hotman S Pane kepada wartawan mengemukakan niatnya untuk berdiskusi bersama jajarannya dan Koasi terkait masalah ini. Menurutnya, aksi penolakan itu hanya dikomandoi segelintir orang yang tidak sepaham dengan Organda. “Sebelum diberlakukan, kita sudah terlebih dahulu mengundang KPU dan pengusaha untuk rapat, tapi sebagian pengusaha dan KPU tidak hadir. Kendati demikian, kita akan rapatkan kembali dengan pengurus, karena biaya operasional ini sangat penting dan untuk keperluan anggota juga,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Reaksi Bekasi, edisi Jumat 23 Januari 2015. CHAR

D Kejati Akan Usut Dugaan Korupsi Proyek Pipanisasi SPAM tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap beberapa kegiatan di Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat. Salah satunya adalah proyek pipanisasi SPAM senilai Rp43,6 miliar bersumber dari APBD Jabar TA 2014. “Bapak Kajati Jabar sekarang orangnya sangat tegas dan berkomitmen tinggi untuk memberantas korupsi, karena beliau sebelumnya mantan Direktur Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pernah menjabat Kejati Banten,” katanya. Dijelaskan, sebagai bentuk apresiasi terhadap laporan dan berita terkait dugaan penyelewengan uang negara, Kejati akan menelaah dan mempelajarinya terlebih dahulu, baru akan memanggil Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jawa Barat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kabid

Permukiman dan Perumahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diminta keterangan. Sebagaimana diberitakan SNP pada edisi sebelumnya, bahwa proyek penanaman pipa HDPE SPAM PDAM Regional Metro Bandung Raya, di Jalan Nagrak, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung dan Jalan Ketapang Kabupaten Bandung sebesar Rp43,6 miliar diduga dikerjakan asal jadi dan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Sesuai dengan RAB, seharusnya menggunakan pipa merk Maspion HDPE SDR 13.6/PN 12.5, faktanya yang digunakan adalah merk Paralon HDPE PE 100/PN.10 OD 710 MM SDR 17 Mm V1. Penggunaan pipa tersebut dinilai tidak sesuai dengan kultur tanah maupun daerah rawan gempa seperti Kabupaten Bandung. Kare-

na pipa PE 100 memiliki densitas yang lebih besar, sehingga menjadi kaku, dan dindingnya tidak tebal. Pipa tersebut juga tidak cocok dengan cultur tanah yang bergelombang. Pressure Number (PN) 10 yang hanya mempunyai ketahanan terhadap tekanan sebesar 10 x 100 kapasitas (1000 kapasitas/10 bar ) sangat tidak cocok ditanami diatas jalan raya yang selalu dilalui kendaraan berat. Pipa HDPE SDR (Standard Dimension Ratio) 17 Mm diduga tidak kuat akan tekanan dari dalam pipa maupun dari luar pipa, karena pipa tersebut tidak tebal (hanya SDR 17 Mm ). Selain itu permukaan bekas galian tidak terlebih dahulu dilapisi dengan pasir, agar pipa tidak terlalu kaku, sebagaimana diharuskan pada RAB atau spek. Selain itu, penggalian dengan merusak jalan diduga telah melang-

D Komnas HAM dan Polri Diminta Turun Tangan tempat tinggal siswa PKL, karena bisnis mempekerjakan siswa PKL ini nampaknya memang sangat menjanjikan keuntungan. Bertahuntahun modus operandi ini dilakoni pihak perusahaan, seolah dilegalkan pengawas Disnakertrans. Sebagai lembaga supervisi, Disnakertrans Kabupaten Bekasi, sudah sejak dulu harus tahu, atau mencari rumus menyikapi hal ini. Tapi itu baru dilakukan setelah permasalahannya menjadi sorotan wartawan, lalu dimana tupoksi Disnakertrans selama ini. Sudah diketahui publik pun, Disnakertrans tidak mampu bekerja sigap. Menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya antara perusahaan dengan Disnakert r a n s . Kendati permasalahan yang menimpa siswa yang masih dibawah umur ini secara nyata terjadi perbuatan melawan hukum oleh pihak perusahaan, namun Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja, Supriyanto masih berkelit tidak menemukan perbuatan melawan hukum. “Pelanggarannya apa, kita tidak jelas masalah siswa PKL. Semua umur bisa dipekerjakan, kalau usia 15 tahun kebawah masa kerjanya 3 jam per hari, dan kalau usia 18 tahun kebawah, jam kerjanya juga sama, tapi tidak menguras tenaga dan harus disesuaikan dengan tempat, terhindar dari yang berbahaya. Itu jelas diatur dalam UU perlindun-

gan anak,” ujar Supriyanto seraya menyebut masalah ini belum masuk ranah PPNS. Menurut Supriyanto, ada UU perlindungan anak yang dilabrak manajemen PT. Woo In, tapi dia masih berpura-pura bertanya dengan menyebut, “pelanggarannya apa”. Padahal, mempekerjakan siswa PKL di PT. Woo In menurut informasi sudah cukup lama berlangsung. Disnakertrans tahu betul modus yang dilakoni perusahaan, tapi karena diduga mendapat Fee atau Gratifikasi dari perusahaan, sehingga memilih untuk berkelit dengan dalih payung hukum yang mengatur PKL tidak jelas, dan UU tenaga kerja tidak bisa diterapkan. Sementara Kepala Dinas Tenaga kerja, Drs. Efendi yang dihubungi melalui telepon genggamnya mengaku sedang berusaha mer umuskan dasar-dasar hukum untuk menyikapi siswa PKL tersebut. Dia pun berjanji akan membuat nota dinas ke Kementerian mengenai hal ini. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Bekasi nampaknya hanya mampu memberi alasan klasik. Kalimat tidak memiliki payung hukum dan sedang berusaha merumuskan dasar hukum untu menyikapi hal ini terasa memilukan. Bukankah bisa berkoordinasi kepada kePolisian Resort Cikarang atau dengan Komnas HAM jika ada niat.

Tapi kemungkinannya, ibarat pepatah mengatakan: “Tepuk air di daun talas, kepercik muka sendiri’. Jika diartikan: mungkinkah saya punya nyali ketika saya juga sudah terkontaminasi (terlibat). Menjadi per tanyaan, pantaskah perumpamaan ini dialamatkan ke Disnaker, alahualam, mudah-mudahan jangan sampai segitunya membuat permasalahan ini semakin rumit. Terhadap masalah siswa PKL SMK Kls-XI yang pada umumnya berusia 16-17 tahun ini, melalui pemberitaan di media ini, diinformasikan kepada Kepala Unit PPA, Polrestro Cikarang, Kabupaten Bekasi, Iptu (Pol) Sumantri berjanji akan menyikapi. Tapi karena ketika dihubungi, Sumantri sedang dinas ke Polda Metro Jaya, maka disarankan untuk meninggalkan koran dimejanya untuk dipelajari letak permasalahannya. Diberitakan edisi sebelumnya, Disnakertrans Kab. Bekasi mengaku baru mengetahui siswa PKL dipekerjakan layaknya karyawan kontrak/karyawan tetap di PT. Woo In. Mendapat informasi dari wartawan koran ini, Kepala Dinas Drs. Efendi, M.Si menugaskan pengawas untuk melakukan inspeksi ke per usahaan. Kepada pengawas, manajemen perusahaan membenarkan siswa PKL dipekerjakan sip-sipan siang atau malam. Sedikitnya 160 siswa PKL dipekerjakan tak obahnya karyawan

D Pengunjuk Rasa Menanti Rekom DPRD ke Dishub dengan Koasi, Kedua: mahalnya perpanjangan ijin trayek dan SK Gubernur yang diurus Koasi, Ketiga: kenaikan pajak dan Jasa Raharja serta Iuran Organda, dan keempat: banyaknya omperengan/jemputan karyawan berplat nomor luar daerah. Dir uang rapat Komisi BDPRD yang dipimpin Ketua Komisi B, Drs.Thamrin Usman M.Si, pengunjuk rasa melalui 5 orang perwakilan diberi kesempatan untuk menyampikan apa saja yang menjadi permasalahan yang mereka keluhkan. Kesempatan pertama diberikan kepada Edwin selaku Ketua Kelompok Pelayanan Usaha (KPU) K-19A, Edwin menyampaikan penolakan terhadap pungutan Rp5.000 setiap hari per unit yang dilakukan oknum pengurus Organda dan Koasi dimasing-masing trayek (Rute kendaraan). Protes kedua disampaikan Arjuna Abdurahman selaku Ketua KPU, K07 terhadap pungutan Rp5.000 per unit per hari itu. Dia menuntut

agar surat edaran Organda itu dicabut dan pungutan dihentikan, kerena pungutan itu dianggap ilegal dan sangat memberatkan. Carut marut (rangkap jabatan) pengurus Koasi dengan Organda juga menurut Idong selaku Ketua KPU, K-15 yang disampaikan dihadapan Komisi B tersebut menjadi permicu masalah yang harus dibenahi. Idong juga mendesak agar pungutan Rp5.000 per hari per unit yang sempat dilakukan oknum pengurus Organda dan Koasi segera dihapuskan. Dia mengaku akan kembali melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak segera dilaksanakan. Tak kalah sengit dan menarik, masalah perpanjangan ijin trayek (Kartu Pengawasan) sekali dalam setahun, dan SK Gubernur yang diurus Koasi, oleh M. Silalahi selaku Ketua KPU, K-50a mendesak DPRD agar menerbitkan Rekomendasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi supaya mengembalikan pengurusannya pada prosedural.

Dihadapan Dewan terhormat, M. Silalahi yang juga masuk dalam struktur pengurus Koasi dan Organda, serta pengusaha angkutan umum K-01 ini mengakui kalau pada awalnya dialah yang berkoordinasi meminta ke Dinas Perhubungan agar pengurusan ijin trayek itu diberi ke Koasi, agar Koasi memiliki kegiatan, dan pengusaha bisa tertolong dari segi efektifitas. Namun ujar dia, belakangan (2 tahun terakhir), kepengurusan melalui Koasi justru semakin memberatkan pengusaha. “Tolong dicatat, omongan saya ini jangan sampai sia-sia. Setiap perpanjangan ijin trayek (KP) tahunan, pengusaha terpaksa merogoh kocek Rp225.000 plus biaya perpanjangan kar tu anggota Koasi Rp110.000, padahal tarif ke Dishub hanya Rp80.000,” ujar M. Silalahi selaku kordinator pengunjuk rasa dihadapan Komisi B DPRD. Namun sesungguhnya, bukan rahasia umum lagi biaya perpanjangan KP itu Rp125.000 jika pen-

tidak disibukkan dengan urusan asmara, ia ingin kembali berkumpul dengan keluarga. “Belum, tapi sekarang aku fokus di karir, keluarga aki, kakak kakak aku. Aku dulu agak jauh sama keluarga, sekarang udah mau rangkul lagi, silahturahmi,” tandasnya. Sementara itu, setelah putus dari Irma, Dwi Andika terlihat langsung mesra bareng Chika Jessica. Namun siapa yang menyangka jika aktor satu ini masih menyimpan kado dari sang mantan. Diungkapkan Irma, ia memang sengaja tidak membuang hadiah dari pria yang pernah mengisi hidupnya ini. Hal itu juga terjadi pada Dwi Andika yang ternyata memutuskan untuk masih menyimpan barang-barang pemberian mantan kekasih. “Hadiah

dari andika jangan dibuang, sayang, aku juga banyak kasih hadiah ke andika ga dibuang,” curhat Irma. Untuk soal kado seperti baju dan aksesoris boleh nggak dibuang, tapi Irma mengaku nggak akan mengundang Andika ke acara apapun yang ia bikin. “Ga lah, ntar ada yang marah, belum terbiasa saja,” tuturnya. Diakuinya, nonton memang menjadi hiburan tersendiri. Cukup disayangkan, ia salah memilih film yang bercerita soal pengkhianatan. Well, apa curhat terselubung nih? “Menonton menjadi hiburan, apalagi gratis. Cuma temanya salah nih kali ini,” ungkapnya. Tegang Ketemu Irma Dwi Andhika dan Irma kembali dipertemukan dengan man-

tannya tersebut di satu acara. Ternyata selama ini keduanya tidak mau saling komunikasi. Begitu ditemukan, keduanya pun tampak canggung. “Bukan surprise lagi, ini tapi lebih menegangkan. Bingung saja, baru putus, belum komunikasi tiba-tiba ditemuin. Bener-bener nggak bisa menjawab,” ucap Dwi. Dwi Andhika pun cukup kaget ketika dalam acara yang tayang di satu stasiun TV itu ada Irma Dharmawangsa. Saat ini hubungan keduanya belum mencair sejak memutuskan untuk berpisah. Bagaimana tidak, mereka sebelumnya sudah tiga tahun menjalin cinta. “Alhamdulillah paling nggak bisa lihat dia (Irma), sudah 3 minggu nggak ketemu, belum siap sebenarnya ketemu dia,” jelasnya. KPL

D Tim Satgasus Kejagung RI Periksa Ketua DPRD Tebo disusul Kabid Bina Marga Dinas PU Tebo sekitar pukul 15.00 WIB. Ketua DPRD, Agus Rubiyanto saat dikonfirmasi mengatakan, pemerikasaannya hanya terkait penganggaran 2011-2012, tapi tidak merujuk kepada proyek tertentu namun secara keseluruhan. “Pemeriksaannya terkait anggaran 2011-2012, dan bukan per item, namun teknisnya di setiap SKPD,” ujarnya. Sementara itu, sekedar mengingatkan bahwa pada Selasa (3/ 2) tampak Kepala Dinas PU Tebo, Arif Dachlan beser ta beberapa pegawai Dinas PU Tebo memenuhi panggilan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo.

Kedatangan Tim Satgasus Kejagung RI tersebut terdiri dari 6 orang, yang dipimpin Renhard sebagai Ketua. Menurut Renhard, bahwa pemeriksaan merupakan tahap penyelidikan dan klarifikasi terkait dugaan kasus pada Dinas PU, hanya saja mengenai tahun anggaran dan materi pemeriksaan, pihaknya tidak bisa menyebutkannya. Selain Kadis PU, Bendahara Keuangan, Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya juga turut dipanggil untuk diperiksa oleh Tim Satgasus Kejagung RI. Proses pemeriksaannya mulai sejak pukul 10.00 WIB hingga sore. Untuk keterangan lebih lanjut,

koran ini mencoba mengkonfirmasi pihak Kejari Kabupaten Tebo, hanya saja karena tampaknya pemeriksaan belum selesai, pihakpihak yang diperiksa maupun pemeriksa juga belum kunjung usai. Namun Kasi Pidsus Kejari tebo, Cahyono saat dihububgi mengatakan, bahwa benar ada Tim Satgasus Kejagung RI dan benar ada pemanggilan Kepala Dinas PU Tebo, hanya saja mengenai detail kegiatan, pihaknya tidak mengetahui. “Benar ada, kalau soal apa kegiatannya, kita tidak tahu, dan kalau sampai kapan di sinipun juga tidak bisa menjawab, soalnya itu bukan kewenangan kita,” ujar Cahyono. TR

D Konflik KPK–Polri Akibatkan Pemberantasan Korupsi ... Usman tidak mempermasalahkannya. Namun, Usman mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa praperadilan yang dilakukan Komjen Budi Gunawan tidak menghilangkan kasus korupsi yang disangkakan kepada jenderal bintang tiga itu. "Usaha untuk mengupayakan penetapan pengadilan dalam rangka sita dokumen itu, upaya untukmemanggil penyidik KPK, atau upaya untuk tidak penuhi panggilan KPK seluruhnya adalah akibat dari tidak tegasnya sikap presiden," katanya. Ia juga menilai pernyataan presiden Jokowi selama ini bersayap seolah perkara Bambang Widjojanto sama dengan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. "Padahal beda, seribu BG boleh saja dilantik, tapi kriminalisasi

terhadap BW tidak bisa dibenarkan. Meski hanya satu orang. Karena BW ini jantung KPK, pemimpin sesungguhnya," katanya. Sementara itu HS Dillon, mantan anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001), meminta agar semua masyarakat Indonesia bergerak bersama dalam upaya melindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Dillon, sejak 10 tahun lalu, memang sudah diketahui KPK akan selalu menjadi incaran para koruptor. "Jadi apa yang kita lihat sekarang, sudah kita ketahui 10 tahun lalu. Kami sadari kekuatan koruptor tidak akan membiarkan KPK berhasil," ujar Dillon dalam acara deklarasi gerakan "Berjamaah Lawan Korupsi" di kantor PP Muhammadiyah, Minggu (8/2/2015). Dia menuturkan, dengan kon-

disi itu, seharusnya gerakan moral mulai dikedepankan. Dillon bercerita sejak awal keberadaan, KPK disokong oleh keinginan dari masyarakat. Masyarakat, ketika itu bahkan sampai rela menyerahkan uangnya untuk operasional KPK. "Kenapa sejak awal HS Dillon arahkan begitu banyak uang untuk mendirikan KPK? Kenapa pada enam bulan pertama, kita berpegangan tangan penuhi semua kebutuhan KPK? Karena perlu diingat korupsi mencuri dari orang miskin, bukan orang kaya makanya kenapa saya akhirnya bela!" kata pria keturunan India tetapi lahir di Medan, Sumatera Utara itu. Maka dari itu, Dillon mengaku sudah bertemu dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif agar bisa membantu KPK yang kini juga tengah terancam kondisinya oleh serangan koruptor. AR

D Polda Kepri Grebek Penimbunan Solar Ilegal Berkedok ... digrebek petugas Direktorat Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Kepri. Pelaku menjalankan usaha ilegalnya dengan modus menyedot solar dari tangki mobil ke dalam bangker yang tersedia di lokasi doorsmeer. Jajaran Polda Kepri dinilai telah menunjukkan kinerja dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan mafia BBM yang selama ini sangat meresahkan masyarakat Batam. Menurut informasi, pada tahun 2014 lalu salah satu penampungan solar illegal, Gundong, pernah digrebek Poldo Kepri dan mengantarkan sang pemilik ke balik jeruji besi. Akan tatapi, usaha tersebut tidak pernah berhenti dan tidak ada efek jera bagi pelaku. Hingga saat ini usaha penimbunan BBM illegal menurut informasi masih marak di Batam. Dijelaskan sumber, gudang tersebut dijadikan sebagai full bangker yang menampung kencingan solar dari beberapa mobil yang

memutar-mutar di seluruh SPBU di Batam. Operandi permainan penyelewengan BBM solar tetap beroperasi, seolah tak takut hukum. Polda Kepri maupun pihak Kejaksaan diharapkan nantinya dapat mengungkap siapakah dalang di balik usaha illegal tersebut. Pantauan SNP, lokasi penimbunan solar illegal tersebut sudah dipasangi garis polisi dari Polda Kepri. Direktur Krimsus Polda Kepri, Syahar Diantono, yang dikonfirmasi awak media membenarkan penggerebekan tersebut. “Lokasi penimbunan solar yang bermoduskan doorsmer sudah dapat, dan saat ini dalam tahap proses,” katanya. Sampai saat ini belum diperoleh informasi berapa orang yang digelandang ke Polda Kepri pada saat penggrebekan dan belum dapat diperoleh informasi yang akurat siapa pemilik gudang tersebut. Sebelumnya ibu Nur dituding sebagi pemilik, namun apa-

kah ada hubungannya dengan Gundong yang saat ini sedang menghadapi proses hukum di pengadilan Negeri Batam, masih menyisahkan pertanyaan. Merebaknya usaha penimbunan BBM illegal tersebut dinilai karena hukuman yang diberikan terlalu ringan. Para mafia BBM terlihat tidak mendapat efek jera karena tuntutan jaksa pun tidak maksimal. Seper ti Gundong Purba yang saat ini menghadapai proses hukum, terdakwa kasus penyelewengan BBM ini hanya dituntut 1 tahun 4 bulan sesuai dengan undang-undang Migas. Padahal saat penggrebekan gudangnya di Kavling Melcem tahun 2014 lalu, Gundong sempat berusaha menyogok pihak kepolisian. Hingga akhirnya kembali Doorsmeer yang dijadikan usaha tempat penampungan minyak illegal itu digrebek jajaran Polda Kepri, namun sampai saat ini belum terungkap siapa pemiliknya. RO/ERIK ARITONANG

D Walikota Bekasi Harus Tagih Komitmen Ahok hibah. Maka perlu diluruskan dan Walikota harus tetap menagih hibah lanjutan sebagai daerah MPU ke Gubernur DKI,” jelas pemerhati kebijakan dan pelayanan publik Bekasi, Didit Susilo, pekan lalu. Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, alasan hanya kota Tangerang saja yang mendapatkan dana hibah karena empat wilayah perbatasan lainnya seperti Pemkab Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkot Tanggerang Selatan dan Pemkot Tanggerang, tidak diberikan atau dikunci. Menurutnya, alasan tidak diberikannya dana hibah tahun ini karena empat wilayah tersebut belum menyerahkan LPj penggunaan dana hibah 2014 sampai 31 Desember 2014. Heru Budi menjelaskan pada tahun ini Pemprov DKI telah mengalokasikan dana hibah dalam APBD DKI tahun 2015 untuk lima anggota MPU sebesar Rp3,069 triliun. Rinciannya, Pemkab Bogor Rp100,407 miliar, Pemkot

Bekasi Rp200,018 miliar, Pemkot Tangerang Rp2,436 miliar, Pemkot Tangerang Selatan Rp164,8 miliar dan Pemkab Tangerang Rp167,94 miliar. “Sesuai Peraturan Kemendagri pasal 19 ayat 1 No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pengguna harus bertanggung jawab secara formal dan material atas dana cuma-cuma tersebut,” tutur Heru saat itu. Menurut Didit, Heru salah menafsirkan ketentuan Peraturan Kemendagri No. 32 tahun 2014 pasal 19 ayat 1 yang mengatur Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pelaporan pertanggungjawaban pegunaan dana hibah. Padahal dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi; Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. “Padahal pasal 19 itu dimulai dari ayat 1 hingga itu ayat 4, dengan gamblang menjelaskan jenis laporan per tanggungjawaban hingga batas waktu laporan,”

ulasnya. Dalam pasal 19 ayat 3 tentang pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b disampaikan kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. “Artinya tidak ada alasan kuat untuk menghentikan hibah tersebut apalagi Pemkot Bekasi sebagai daerah MPU yang paling strategis. Ini ada yang salah,” ujar Didit. Dia mengutarakan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi sudah menandatangi pelaporan LPj penggunaan dana hibah DKI, Senin per 5 Januari sebelum batas waktu per 10 Janurai sesuai pasal 19 ayat 2 huruf a dan b. “Gubernur DKI Jakarta harus ditagih janji komitmennya kembali jangan asal menghentikan sepihak dengan alasan yang salah tafsir. Kalaupun dihentikan dengan alasan penyimpangan harus menunggu audit BPK Jabar karena dana itu masuk dulu ke APBD Kota Bekasi,” pungkasnya. AR

14

Harian Umum

Anda Ingin Pasang Iklan Hubungi: Telepon

tahun

EDISI 551

THN XIV

0813 8306 7055 MENGEMBAN ASPIRASI UNTUK DEMOKRASI


Harga: Rp. 4.500,- (Luar Jawa tambah ongkos kirim)

email: [email protected]

Potensi PAD Raib, Bupati Diminta Tegas

Rehabilitasi Jalan Ciampea-Muara

Golden Blue dan V2 Motel Bebas Beroperasi Tanpa Izin Usaha Bekasi, SNP Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor pajak dan perizinan serta retribusi diduga menguap, hal itu dinilai karena ketidaktegasan Bupati, Neneng Hasanah Yassin, dalam menegakkan aturan yang ada. Bahkan Satpol PP sebagai penegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Bekasi dinilai kurang maksimal menjalankan tugasnya, mengingat banyaknya bangunan yang beralih fungsi di wilayah tersebut. Raibnya potensi PAD tersebut, selain karena ketidaktegasan Bupati, tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait, seperti BPMPPT, Dinas Bangunan, Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Satuan Polisi Pamong Praja, dituding menjadi penyebab merebaknya bangunan atau pun tempat usaha tak berizin di Kabupaten Bekasi. Ruko Union Thamrin dan Singaraja yang terletak di wilayah Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, salah satu bangunan yang diduga tidak memiliki izin atau menyalahi izin yang ada. Ruko tersebut disinyalir tidak memiliki izin

usaha tempat hiburan, yang saat ini difungsikan menjadi café atau tempat hiburan malam dengan “suguhan layanan maksiat”. Keberadaan Ruko B5 dan B6 (Golden Blue dan V2 Motel Raja Sentosa) di Lippo Cikarang yang dijadikan sebagai tempat hiburan malam ditegarai sebagai lahan empuk bagi pejabat terkait yang mempunyai kewenangan dalam hal perizinan. Para pemegang kebijakan di Pemkab Bekasi diduga menerima upeti dari pemilik/pengusaha, agar usaha itu lepas dari pengawasan. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata,

Golden Blue Budaya, Pemuda dan Olahraga, Pemkab Bekasi, Doni Sirait, mengatakan bahwa bangunan Ruko Golden Blue belum diberikan rekom, sedangkan V2 Motel hanya mengantongi rekom saja. “Golden Blue yang baru, kami belum kasi rekom. Sedangkan Ruko V2 Motel Raja Sentosa baru rekom saja yang kami berikan, bukan sebagai surat izin yang kami berikan. Mengenai surat perizian selanjutnya tinggal ke BPMPPT tentang izin usaha dan peruntukannya,” ujarnya. Terpisah, Kepala Bidang Evaluasi dan Data, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Pemkab Bekasi, Eddy Yusup, menegaskan bahwa pihaknya

Proyek Amburadul Dibayar 80 Persen Bogor, SNP Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Ciampea – Muara tidak PHO dan hanya dibayarkan 80 persen. Demikian dikatakan Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Pengairan Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Agus, menanggapi pemberitaan SNP pada edisi sebelumnya berjudul “Proyek Bina Marga dan Pengairan diduga Tidak Sesuai Spesifikasi” pada Senin pekan lalu. Sebagaimana diketahui, Pemkab Bogor melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan, pada TA 2014, menggelontorkan dana Rp2.679.276.000 untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkar Ciampea-Muara STA 0+000 – STA 3+032. Untuk pelaksanaannya dipercayakan kepada PT. Mutiara Indah Purnama. Pantauan SNP di lokasi, jalan hotmix tipis tersebut kini telah mengalami kerusakan. Sepanjang jalan terlihat lobang-lobang besar, yang sangat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pekerjaan tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spek, pasalnya kondisi lapangan menunjukan hotmix yang mulai terkelupas. “Tadinya hanya lobang kecil, makin lama semakin membesar,” kata warga sekitar. Menurut sumber terpercaya media ini, sesuai hasil test laboratorium Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor dari 14 titik, hanya 4 titik yang memenuhi Stan-

V2 Motel belum memberikan izin perihal peralihan fungsi bangunan. “Bangunan Ruko V2 Motel Raja Sentosa yang beralih fungsi penggunaannya, kami belum kasi izin, karena pengusahan belum melengkapi surat-surat pengalihan fungsi peruntukan banguan tersebut. Maka kami tidak berikan izin usaha,” tegasnya. Menanggapi permasalahan tersebut, Franky M, dari LSM Master meminta agar Bupati Bekasi bersikap tegas terhadap banyaknya bangunan yang tidak berizin maupun menyalahi izin di Kabupaten Bekasi. Sikap tegas tersebut kata penggiat antikorupsi itu perlu dilakukan untuk mendongkrak PAD Kabupaten Bekasi dan me-

mutus pola kejahatan perizinan yang melibatkan pengusaha dan oknum di dinas terkait. “Bupati Bekasi harus mampu menertibkan bangunan dan usaha yang tidak memiliki izin. Tindakan itu dapat dilakukan dengan menginstruksikan jajarannya untuk pendataan dan penertiban. Selain sebagai tanggungjawab moril, juga demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Apabila PAD meningkat, pembangunan akan semakin maju. Sebaliknya, jika potensi PAD itu raib, yang diuntungkan hanya kalangan pengusaha berkantong tebal dan oknum pejabat di dinas terkait,” katanya. JULHAM

Proyek amburadul yang dihiasi lobang-lobang sepanjang jalan dar. Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada Kabid Bina Marga, Asep R, juga kepada PPTK, Candra, melalui pesan singka, hingga berita ini diturunkan, tidak mendapat jawaban. Terpisah, Erwin ST dari LSM RI-1, ketika dimintai tanggapannya terkait kegiatan tersebut mengatakan bahwa Proyek Rehabilitasi Jalan Lingkar Ciampea-Muara dikerjakan amburadul karena telah terjadi persekongkolan antara PPK, PPTK dan pelaksana proyek (kontraktor). “Bukan rahasia umum lagi, kalau proyek yang dikerjakan rekanan binaan, akan sulit bagi pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor untuk bersikap tegas,” katanya. Selain itu kata dia, pembayaran 80 persen sebagaimana disampaikan Kepala UPT Ciampea layak ditelusuri kebenarannya.

Pasalnya kata dia, dengan kondisi fisik di lapangan, tidak wajar dibayarkan sebesar itu (80 persen). “Harusnya pekerjaan itu tidak dibayar, dan pelaksana proyek amburadul harus diblack list. Kalkulasi pembayaran 80 persen itu tidak realistis. Dari mutu pekerjaan saja itu sudah tidak mungkin,” tegasnya. Masyarakat proyek rehabilitasi Jalan Lingkar Ciampea-Muara yang diduga tidak sesuai speksifikasi sudah selayaknya mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Cibinong. “Jika hal ini dibiarkan akan menjadi budaya dalam pelaksanaan proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Bogor, dimana pelaksana akan mengerjakan pekerjaan semau sendiri, tanpa melihat dan berdasarkan RAB,” kata salah satu warga. BEN/INDRI

Dugaan Penyelewengan Dana BOS

Terancam Dilaporkan, Kadisdik Diminta Panggil Kepala UPTD Cibitung Bekasi, SNP Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, H. Rohim Sutisna atau Kepala Bidang SD, Hery Herlangga, diminta agar memanggil Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar (PAUD/SD) Kecamatan Cibitung, Hj. Uum Sumarni, S.Pd, MM, untuk mengklarifikasi atau meminta pertanggungjawaban terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu disampaikan Ketua Investigasi LSM Master (Masyarakat Terpadu), Franky, kepada SNP, Jumat (6/2). Menurut Franky, sebelum ia melaporkan dugaan korupsi dana BOS di UPTD Pendidikan Kecamatan Cibitung kepada penegak hukum, ia berharap ada upaya yang dilakukan Disdik Pemkab Bekasi sebagai lembaga internal. “Sejauh ini kita dari LSM Master masih menunggu tindakan dari Dinas Pendidikan terhadap Kepala UPTD Cibitung. Apabila dalam waktu dekat, Kadisdik maupun Kabid SD tidak melakukan panggilan, maka sesuai data yang ada, kami akan melaporkannya kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” katanya. Franky juga berharap, dengan mutasi yang dilakukan belum lama ini di Dinas Pendidikan, khususnya Kabid SD, diharapkan akan mem-

bawa perubahan lebih baik untuk pendidikan di Kabupaten Bekasi. “Di bawah kepemimpinan Hery Herlangga sebagai Kabid SD, kami berharap ada ketegasan terhadap oknum yang menjadikan dunia pendidikan sebagai lahan mencari untung. Untuk itu juga kami mendesak Kabid yang baru agar memanggil Kepala UPTD Cibitung, untuk dimintai pertanggungjawabannya mengenai penyelewengan dana BOS di setiap sekolah yang ada di Kecamatan Cibitung,” katanya. Sebagaimana diberitakan pada edisi sebelumnya, bahwa Kepala UPTD Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar (PAUD/SD) Kecamatan Cibitung, Hj. Uum Sumarni, S.Pd, MM, diduga menjadi aktor atau dalang dugaan peyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah tersebut. Pasalnya, setiap sekolah yang diklarifikasi terkait transparansi penggunaan dana BOS tersebut tidak bersedia memberikan jawaban, apabila tidak ada persetujuan dari Kepala UPTD. Tudingan tersebut disampaikan Franky, dari LSM Master. Menurut Franki, pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi dugaan korupsi dana BOS SDN tahun 2013 kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibitung pada Kamis (11/12) lalu dengan surat bernomor: 0191/ DPP/LSM-Master/XII/2014,

Hj. Uum Sumarni, S.Pd, MM namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban yang didapatkan. Franki memaparkan, bahwa untuk dana BOS SDN tahun 2013 dan 2014 di wilayah UPTD Cibitung berdasarkan rekap penggunaan dan pengelolaannya dalam bentuk transparansi, tidak singkron dengan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke Kemendikbud. “Berdasarkan monitoring di berbagai SDN yang tersebar di Kecamatan Cibitung, setiap sekolah tidak bersedia menjawab surat yang kami layangkan. Alasan yang disampaikan kurang tepat, karena harus ada persetujuan Kepala UPTD. Katanya harus diisi secara rame-rame oleh para Kepsek. Papan transparansi tidak ada dan sekolah tidak memiliki SK team manajemen BOS,” katanya.

Sementara Ketua Investigasi Monitoring Penegakan Hukum Indonesia (MPHI), Hendu JP, yang berkoalisi dengan LSM Master, juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang pihaknya terima, pihak UPTD melakukan pungutan terhadap guru-guru honorer. “Pungutan yang tidak berdasar juga dibebankan kepada para guru honorer,” katanya. Parahnya lagi kata Hendu, pihak UPTD Cibitung diduga memalsukan data tenaga honorer yang baru mengabdi sekitar dua bulan untuk dapat diangkat menjadi PNS. “Baru bekerja dua bulan sudah diangkat menjadi PNS. Modus yang dilakukan adalah dengan cara memalsukan atau merekayasa dari tenaga honorer tersebut,” katanya. Selain pihak UPTD, lanjut Hendu, dugaan rekayasa data tenaga honorer tersebut berjalan lancar karena melibatkan pejabat Dinas Pendidikan pada Bagian Kepegawaian. “Apabila Kasubag Kepegawaian, Disdik Pemkab Bekasi, H. Apas, memang terlibat, kami juga akan melaporkannya kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan permasalahan ini menjadi temuan yang menarik untuk kami tindaklanjuti,” tegas Hendu. Selain keterlibatan dalam rekayasa data pegawai, informasi yang didapatkan LSM MPHI juga menyebutkan

bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban ke Kemendikbud direkap pihak UPTD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. “Dugaan korupsi dana BOS di Kecamatan Cibitung tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh pihak Disdik. Ada fungsi pengawasan dan verifikasi Disdik untuk jumlah siswa dan besaran dana BOS yang akan diterima sekolah,” pungkasnya. Pihak LSM Master dan MPHI juga menegaskan, apabila dalam waktu dekat UPTD Cibitung tidak memberikan penjelasan resmi terkait keterlibatan Kepala UPTD dalam penyelewengan dana BOS TA 2013 dan 2014, maka temuan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pengusutan sesuai dengan bukti-bukti yang mereka miliki. “Kami menemukan bahwa penggunaan dana bos tidak sesuai Permendikbud Nomor 76 tahun 2012 tentang penggunaan dan pengelolaan dana BOS tahun 2013 dan 2014. Kami menduga kuat pihak UPTD Cibitung dengan segaja memanfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya untuk meraup keuntungan,” tegasnya. IOS

TPT yang roboh

Wartwan SNP saat investigasi

Baru 2 Tahun Dikerjakan TPT Bendung Tirtanegara Roboh Majalengka, SNP Tembok Penahan Tanah (TPT) pada dingding Bendungan Tirtanegara di Kabupaten Majalengka yang dibangun tahun 2012 lalu, pada beberapa bagian sudah mengalami kerusakan. Pembangunan dengan judul kegiatan Rehabilitasi Bendung Tirtanegara itu, menelan anggaran Rp1 miliar lebih, namun pada Desember 2014 lalu TPT sudah roboh. Robohnya TPT Bendung Tirtanegara menimbulkan pertanyaan besar hingga dugaan penyimpangan pada saat pelaksanaan, khususnya penggunaan material tembok

berupa komposisi pasir dan semen serta pembesian. SNP didampingi tim investigasi LSM Pemantau Pembangunan & Pengelolaan Keuangan Negara (P3KN) melakukan penelusuran penyebab rubuhnya TPT bendung tersebut. Penelusuran yang dilakukan menyangkut mutu beton dan material yang digunakan seperti besi dan bahan lain yang digunakan pada TPT di bendung Tirtanegara itu. Pada kesempatan tersebut, Roro, anggota tim investigasi LSM P3KN mengumpulkan bahan dan data data bahan bangunan rusak TPT Bendung Tirtanegara terse-

but. Ia melakukan pengukuran besi yang digunakan pada konstruksi beton dan memeriksa bahan campuran beton. Menurut Roro, temuan itu akan dilaporkan ke DPP LSMP3KN untuk dikaji dan ditindaklanjuti. “Temuan ini akan saya laporkan ke DPP dan selanjutnya DPP LSM P3KN melakukan analisa dan akan mengamil tindakan sesuai tupoksi,” katanya. Sementara itu, Kepala Satker PJPA Cimanuk Cisanggarung yang dicoba dikonfirmasi SNP via ponselnya perihal penyebab robohnya, TPT di Bendung Tirtanegara tersebut, tak berhasil. SAHALA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Siliwangi No. 10 Telp. (0266) 433611 Palabuhanratu 43146

LSM P3KN Akan Laporkan Penyimpangan Pembangunan Situ Ciakar Garut, SNP Pembangunan Situ Ciakar di Kabupaten Garut tahun 2013 lalu dengan nilai proyek Rp1.699.366. 000 dipertanyakan LSM Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Negara (P3KN). Pasalnya, menurut Kiki, anggota tim investigasi LSM P3KN pada pelaksanaan pembangunan tembok beton Situ Ciakar mereka (P3KN) melihat adanya kejanggalan. Kiki mengatakan, pemasangan batu dilakukan dengan cara menyusun belahan batu terlebih dahulu, lalu menyiraminya dengan adukan dari bagian luarnya. “Seharusnya pasangan batu untuk tembok beton dipasang satu demi satu dan sela sela antara batu yang dipasang dipadati dengan adukan

Situ Ciakar agar mempunyai kekuatan atau daya ikat,” jelasnya. Selain pembangunan tembok yang diduga tidak sesuai standar, Kiki juga menjelaskan bahwa terjadi perobahan lokasi pemban-

gunan Setu Ciakar, dengan alasan yang belum jelas. Untuk itu kata Kiki, LSM P3KN telah menyurati Kepala Satuan Kerja, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Cimanuk Ci-

sanggarung dengan surat klarifikasi Nomor 087/K2/P3KN/IX/ 2014 pada Agustus 2014 lalu, tentang Pelaksanaan Pembangunan Setu Ciakar. Namun pihak LSM P3KN belum pernah memperoleh tanggapan surat tersebut. Ketua Umum LSM P3KN, Ronggur Lumbantoruan yang dihubungi melalui telepon selularnya mengatakan berencana akan melaporkan dugaan penyimpangan pada Situ Ciakar kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyelidikan. “Kami berencana melaporkan temuan pada Pembangunan Situ Ciakar kepada yang berwenang agar dilakukan penyelidikan,” kata Ronggur dengan nada lantang di telepon selularnya. TIM

H. Sukmawijaya, MM Bupati Sukabumi

Drs. H . Adjo Sardjono,MM Sekretaris Daerah

Akhmad Djajuli, M.Pd Wakil Bupati Sukabumi

Mengucapkan

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 09 Februari 2015

Buat Insan Pers Seluruh Indonesia (PWI)

“PERS SEHAT, BANGSA HEBAT”

Konflik KPK Polri Akibatkan Pemberantasan Korupsi Tidak Optimal

Recommend Documents