KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI LOKASI COREMAP II Desa Sikakap, Kabupaten Mentawai

SUKO BANDIYONO NGADI SUDIYONO

CRITC – LIPI 2007 LIPI

KATA PENGANTAR

COREMAP fase II yang telah dimulai sejak tahun 2004 dan direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2009 bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan akan tercapai peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun, sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan terjadi peningkatan pendapatan per-kapita penduduk sebesar 2 persen per tahun. Selain peningkatan pendapatan per-kapita, juga diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan sekitar 10.000 penduduk di lokasi program. Keberhasilan Coremap salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu sangat penting pada masa persiapan melakukan perencanaan program yang didukung oleh data dasar aspek sosialekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya terumbu karang. Selain dipergunakan sebagai masukan-masukan dalam merancang program, data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang ini juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Untuk mendapatkan data dasar tersebut perlu dilakukan baseline studi sosial ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial-ekonomi, budaya masyarakat di lokasi COREMAP sebelum

| iii

program berjalan. Hasil baseline studi sosial-ekonomi ini merupakan titik awal (T0) yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum program/intervensi COREMAP dilakukan. Buku laporan ini merupakan hasil dari baseline studi sosialekonomi yang dilaksanakan di lokasi-lokasi Coremap di Indonesia Bagian Barat (lokasi Asian Development Bank/ADB). Baseline studi sosial-ekonomi dilakukan oleh CRITC - COREMAP bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPKLIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI. Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku laporan melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan Pokmas, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Sikakap kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggitingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Mentawai, CRITC di Kabupaten Mentawai dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi. Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Jakarta, Desember 2007 Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI Prof. DR. Ono Kurnaen Sumadhiharga, MSc

iv |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM DAFTAR LAMPIRAN

iii v vii ix xi

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Penelitian 1.3. Metodologi 1.3.1. Lokasi Penelitian 1.3.2. Pengumpulan Data 1.3.3. Analisis Data

1 1 6 7 7 7 10

BAB II.

PROFIL KAWASAN SIKAKAP 2.1. Keadaan Geografis 2.2. Kondisi Sumber Daya Alam 2.3. Sarana dan Prasarana

11 11 16 20

BAB III. PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT 3.1. Pengetahuan, Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyelamatan Terumbu Karang 3.1.1. Pengetahuan tentang Terumbu Karang 3.1.2. Pengetahuan tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang 3.1.3. Pengetahuan tentang Kondisi Terumbu Karang

25

26 26 27 28

| v

3.1.4.

3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

3.6.

Pengetahuan tentang Berbagai Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang 3.1.5. Sikap Terhadap Alat Tangkap Ikan yang Dapat Merusak Terumbu Karang Pemanfaatan Sumber Daya Laut Wilayah Penangkapan Teknologi Penangkapan Permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut 3.5.1. Faktor dari Dalam 3.5.2. Faktor dari Luar Program COREMAP 3.6.1. Program dan Permasalahannya 3.6.2. Respon dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan COREMAP

30 31 35 40 42 44 44 45 46 52 66

BAB IV. POTRET PENDUDUK KAWASAN SIKAKAP 4.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk 4.2. Pendidikan dan Ketrampilan 4.3. Pekerjaan 4.4. Kesejahteraan Penduduk

71 71 74 75 78

BAB V.

83 84 87 93 95

PENDAPATAN 5.1. Pendapatan Rumah Tangga dan Perkapita 5.2. Pendapatan Menurut Lapangan Pekerjaan 5.3. Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan 5.4. Sintesa Pendapatan

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi

99 99 103

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

107 109

vi |

DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Kerusakan Karang Nasional

Tabel 3.1.

Pengetahuan Responden Terhadap Bahan Atau Alat Tangkap Ikan yang Dapat Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

31

Persentase Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Larangan Penggunaan Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang Desa Sikakap, 2007

32

Persentase Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Adanya Sanksi Terhadap Pelanggar Atau Pengguna Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

33

Persentase Jawaban Responden Tentang Adanya Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007.

33

Persentase Jawaban Responden Terhadap Pengambilan Batu Karang Hidup Dan Mati, Desa Sikakap, 2007.

37

Persentase Jawaban Responden Atas Kegunaan Pengambilan Batu Karang Mati Maupun Hidup, Desa Sikakap, 2007

37

Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Sikakap 2007

73

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap, 2007

74

Tabel 3.2.

Tabel 3.3

Tabel. 3.4

Tabel 3.5.

Tabel 3.6

Tabel 4.1. Tabel 4.2

4

| vii

Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6.

Tabel 4.7.

Tabel 4.8

Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3.

Tabel 5.4. Tabel 5.5.

Tabel 5.6.

viii |

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap. 2007

75

Kegiatan Utama yang Dilakukan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap. 2007

77

Jenis Pekerjaan Utama Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap, 2007

77

Kesejahteraan Rumahtangga penduduk menurut Kepemilikan Jenis Alat Produksi di Desa Sikakap, 2007

79

Kesejahteraan Rumahtangga penduduk menurut Jenis Pemilikan Aset Rumah Tangga di Desa Sikakap, 2007

80

Jenis Pemilikan Aseet oleh Keluarga Nelayan dan Keluarga Nonnelayan di Desa Sikakap, 2007

81

Statistik Pendapatan di Desa Sikakap, Tahun 2007

84

Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Sikakap, tahun 2007

86

Distribusi Pendapatan per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan di Desa Sikakap, Mentawai

88

Distribusi Pendapatan per Bulan Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Sikakap, tahun 2007

90

Statistik Pendapatan rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, tahun 2007

93

Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, Tahun 2007

94

DAFTAR DIAGRAM DAN GAMBAR

Diagram 3.1.

Diagram 3.2.

Diagram 3.3.

Diagram 3.4.

Diagram 3.5.

Diagram 3.6.

Diagram 3.7.

Persentase Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Terumbu Karang Desa Sikakap, 2007.

27

Pengetahuan Responden Tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

28

Persentase Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Kondisi Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007.

30

Persentase Tingkat Pengetahuan dan Pendapat Responden Terhadap Larangan dan Sanksi Pengambilan Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007

38

Pengetahuan dan Pendapat Responden Terhadap Peraturan Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut, Desa Sikakap, 2007

41

Persentase Jawaban Responden Terhadap Program yang Pernah Dilakukan Terkait Dengan Penyelamatan Sumber Daya Laut, Desa Sikakap, 2007

47

Persentase Jawaban Responden Tentang Tujuan Pelaksanaan Program COREMAP, Desa Sikakap, 2007

48

| ix

Diagram. 3.8.

Persentase Jawaban Responden Tentang Keterlibatan Dalam Kegiatan Program COREMAP, Desa Sikakap, 2007

49

Pendapatan Perkapita Penduduk, Garis Kemiskinan 1$ US Per Hari Dan 2 $ US Per Hari

85

Gambar 5.1

Hasil cengkeh di Sikakap

89

Gambar 5.2

Salah satu alat transportasi laut di Sikakap

92

Diagram 5.1.

x|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai No….. Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Kepulauan Mentawai.

109

Lampiran 5.1. Statistik pendapatan rumah tangga nelayan dari kegiatan kenelayanan dan non kenelayanan menurut musim, 2007

148

Lampiran 5.2 Statistik persentase pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan di Sikakap, 2007

148

Diagram Pengetahuan Responden Tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

149

Diagram Persentase Jawaban Responden Tentang apakah mendengar istilah COREMAP, Desa Sikakap, 2007

150

Istilah local

151

| xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

I

ndonesia adalah negara maritim di daerah tropis yang mempunyai garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer dan mempunyai 17,5 ribu pulau baik berpenghuni dan pulau-pulau yang kosong. Pulau-pulau tersebut menyebar mulai dari sebelah barat yaitu sekitar P. Weh di Aceh, kepulauan Mentawai di Sumatera Barat sampai Papua, serta wilayah selatan di seputar P. Dana di Nusa Tenggara Timur hingga perbatasan Filipina di Miangas, Kabupaten Talaud. Sebagai negara kepulauan, dari luas wilayah Indonesia yaitu sekiar 7,7 juta kilometer persegi, 75 persennya merupakan teritorial pesisir dan laut, yang terdapat tiga ekosistem. Demikian pula daerah Mentawai merupakan kepulauan, karena terdapat 252 pulau kecil dan 4 pulau besar, dan 91 persennya merupakan wilayah laut. Salah satu dari tiga ekosistem penting daerah pesisir dan sekaligus suatu sistem ekologi laut yang mempunyai sifat kompleks adalah terumbu karang (gadung). Dalam ekosistem terumbu karang diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem tersebut dan telah diidentifikasi lebih dari 93 ribu juta spesies yang hidup.

|

1

Komunitas terumbu karang yang saling berinteraksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik telah membuat pesisir sebagai habitat perlindungan, pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut. Ini berarti bahwa dalam ekosistem terumbu karang mempunyai kekayaan plasma nutfah yang sangat besar. Terumbu karang kendati mempunyai sifat yang dapat pulih kembali (renewable), namun kemampuan untuk pulih kembali bila mengalami kerusakan sangat terbatas. Oleh karena itu kerusakan pada ekosistem terumbu karang akan berakibat terputusnya hubungan kait-mengkait antar komponen biotik dan antar komponen abiotik, termasuk tidak berfungsinya sebagai pelindung dari ombak dan abrasi laut.1 Selain terumbu karang mempunyai nilai ekologis, terumbu karang dilihat dari kepentingan kehidupan manusia merupakan sumber bahan makanan dan sekaligus sumber bahan obat-obatan dan kosmetik yang sangat dibutuhkan oleh manusia masa kini dan masa mendatang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap hari tanpa disadari penduduk telah memanfaatkan sumberdaya laut dan ekosistem terumbu karang, antara lain berbagai jenis ikan karang, udangudangan, dan kerang-kerangan tidak sekedar untuk konsumsi rumah tangga namun telah telah menjadi komoditi ekspor ke luar negeri (Daliyo dan Suko Bandiyono. 2002: 1). Selain itu kondisi lingkungan laut yang apik bahkan telah menjadi obyek wisata bahari yang banyak dicari oleh wisatawan asing, antara lain daerah tertentu di Mentawai. Perkembangan wisata bahari dengan sendirinya akan memberi pengaruh ganda antara lain pengembangan resort, perhotelan, rumahmakan, kerajinan, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Habitat ekosistem terumbu karang hanya cocok di daerah tropis yang mempuyai suhu laut antara 28-31 derajat Celcius, sehingga di daerah tersebut terdapat kekayaan biota laut. Oleh karena itu wilayah laut di Indonesia telah menjadi obyek perburuan berbagai 1

Uraian lebih dalam tentang isu terumbu karang dapat dibaca dari buku Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Terumbu Karang. Oleh Panitia Program MAB Indonesia, LIPI. Jakrta: 10-12 Oktobe r 1995.

2

|

biota laut oleh nelayan internal yang umumnya hidup dalam kemiskinan, jumlahnya hampir 3 juta orang dan nelayan internasional atau asing antara lain datang dari Thailand, Filipina, Korea, dan China. Nelayan tersebut mempunyai kemampuan pengetahuan dan teknologi penangkapan yang berbeda-beda, tergantung latar belakang kemampuan sosial-ekonomi mereka. Sebagian hasil tangkapan nelayan Indonesia telah dipasarkan ke luar negeri, antara lain lobster, ikan kerapu (kurep) dan ikan hias bahkan karang hidup, guna memburu keuntungan besar. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekosistem terumbu karang di Indonesia terkait dengan persoalan modernisasi struktur ekonomi global yang cenderung mementingkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pertumbuhan produksi. Hal ini dipicu oleh kerakusan yang menunjang keinginan “modernisasi’, masyarakat kaya yang terus memburu kenyamanan hidup. Nelayan yang mempunyai kemampuan sosial-ekonomi kuat cenderung memiliki alat teknologi yang lebih maju dan mempunyai kemampuan jelajah yang lebih jauh. Perbedaan kemampuan penguasaan pengetahuan dan teknologi juga berkorelasi positif dengan kemampuan mengeksploitasi sumberdaya laut. Nelayan tradisional seperti di Sikakap yang umumnya tergolong miskin, mereka tidak mampu bersaing dengan nelayan dari daerah lain (nelayan andon). Dengan demikan daerah Mentawai, termasuk kawasan Pagai, telah dijadikan obyek penangkapan oleh nelayan andon, misalnya nelayan yang datang dari Sibolga, Bengkulu dan dari Padang. Daerah yang menjadi sasaran penangkapan umumnya sekitar terumbu karang, karena ditempat tersebut berkumpul banyak ikan. Banyak kegiatan penangkapan ikan di daerah terumbu karang yang tidak ramah lingkungan, antara lain menggunakan racun dan menggunakan bom. Eksploitasi yang berlebih dengan mengabaikan kaidah konservasi telah menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Karang laut juga banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat terutama untuk kebutuhan fondasi jalan, saluran air, pagar pekarangan dan fondasi rumah.

|

3

Hasil penelitian Tim Ekologi LIPI telah mengukur kerusakan karang di 686 lokasi stasiun di Indonesia. Hasil pengukuran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini Tabel 1.1. Kerusakan Karang Nasional Wilayah Indonesia

Jumlah Kualitas karang lokasi Sangat Baik Cukup stasiun baik Barat 278 5,40 24,10 34,17 Tengah 213 6,10 31,92 45,07 Timur 195 6,15 21,03 30,77 Indonesia 686 5,83 25,66 36,59 Sumber: Suharsono.2005 ( www.coremap.go.id) Catatan: Nilai kategori Sangat baik : 75-100 % Baik : 50-74,9 % Cukup : 25-49,9 % Kurang : 0 -24,9 %

Kurang 36,33 16,30 42,05 31,92

Atas dasar hasil penelitian tersebut jelas menunjukkan bahwa hampir sepertiga karang di Indonesia kualitasnya tergolong kurang baik, bahkan untuk wilayah Indonesia Barat (termasuk daerah Mentawai) persentasenya telah mencapai 36,33 persen. Di wilayah barat kondisi karang yang tergolong sangat baik hanya 5,4 persen, lebih rendah daripada kondisi nasional sebesar 5,83 %. Ancaman kerusakan terumbu karang juga dipengaruhi perubahan suhu global yang makin panas, sehingga temperatur air laut dapat naik lebih dari 31 derajat Celcius. Khusus untuk daerah Mentawai ancaman kerusakan terumbu karang karena faktor alam diperkirakan akan dialami bila terjadi gempa-tsunami di daerah tersebut, yang waktunya belum dapat dipastikan, namun diprediksi akan terjadi. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah terjadi gempa di laut, dengan kekuatan lebih 9 skala Richter dan menimbulkan tsunami besar pada tahun 1797 dan 1833 (Kompas 23 Juni 2007). Sebagai respon atas kondisi terumbu karang, pemerintah Indonesia dengan bantuan dana dari ADB dan Bank Dunia, telah

4

|

meluncurkan program pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Dalam program tersebut, kebijakan implementasi telah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten dengan sistem pendanaan yang bekelanjutan, namun dikoordinir secara nasional. Instansi pemerintah daerah yang paling pertanggung jawab dalam melaksanakan program tersebut adalah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten. Desentralisasi pengelolaan terumbu karang ini dilakukan untuk mendukung dan sekaligus memberdayakan masyarakat pantai. Diharapkan dalam program COREMAP tersebut bahwa mayarakat pantai dapat melakukan co-management secara berkelanjutan agar kerusakan terumbu karang dapat dicegah, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program COREMAP terutama dilihat dari segi outcome dan impact yang meliputi aspek biofisik dan aspek sosial-ekonomi. Indikator dari aspek biofisik bahwa program tersebut akan dapat meningkatkan tutupan karang paling tidak 5 persen per tahun, sampai tercapai pada level yang sama dengan daerah lain yang telah dikelola dengan baik atau daerah terumbu karang yang masih asli/belum dimanfaatkan ( pristine area). Adapun indikator keberhasilan dilihat dari aspek sosial-ekonomi adalah : 1.

Pendapatan per kapita masayrakat di lokasi target COREMAP naik sebesar 2 persen per tahun.

2.

Terdapat peningkatan taraf hidup sekitar 10.00 rumah tangga di seluruh lokasi pada akhir program (Project Appraisal Document, ADB, 2005).

Sejalan dengan program COREMAP II, lebih dahulu diadakan penelitian data dasar aspek sosial-ekonomi terumbu karang, meskipun di Sikakap program tersebut telah dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai masukan dalam menentukan rancangan program di daerah penelitian Sikakap agar sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Desa Sikakap telah dipilih menjadi obyek COREMAP II atas dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten

|

5

Mentawai No.52, tertanggal 14 Mei 2005. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan sebagai penentu data dasar atau titik awal (T0) yang dapat menggambarkan kondisi obyektif sosial-ekonomi masyarakat sebelum program intervensi COREMAP II dilakukan. Meskipun demikian, dalam kenyataan sebelum penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2007, di Sikakap lebih dahulu telah dimulai intervensi yaitu usaha rumput laut, program budidaya pembesaran kepiting bakau ( laguk) di Sinaka. Selain itu beberapa ibu telah dilatih ketrampilan antara lain pembuatan baso ikan (iba) dan pembuatan ikan asin. Dalam bulan Juni 2007, dua orang juga telah dikirim ke Situbondo, Jawa Timur untuk mengikuti pelatihan ketrampilan memanfaatan limbah kerang-kerangan untuk cindera mata. 1.2. TUJUAN PENELITIAN Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya tentang terumbu karang. Adapun tujuan lebih khusus penelitian ini bermakud :

6

•

Memberikan gambaran umum tentang lokasi COREMAP II yang meliputi kondisi geografi, sarana dan prasarana , potensi sumberdaya alam.

•

Menggambarkan kondisi sumberdaya manusia yang dilihat dari pendidikan dan kegiatan ekonomi, khususnya yang berbasis terumbu karang.

•

Memotret tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan antara lain dari pemilikan asset rumah tangga (produksi dan nonproduksi) dan kondisi perumahan serta sanitasi lingkungan.

•

Mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang.

|

•

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

1.3. METODOLOGI 1.3.1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini telah ditetapkan oleh program COREMAP yaitu di kawasan Sikakap, Kabupaten Mentawai. Daerah ini ditetapkan sebagai daerah program COREMAP II atas dasar hasil penelitian sebelumnya tentang kondisi fisik dan biologis sumberdaya laut yang menunjukkan bahwa daerah ini sangat potensial namun telah mengalami degradasi cukup memprihatinkan. Kawasan ini terletak di ujung timur Selat Sikakap yang mencakup sebagian kecil daerah P.Pagai Utara dan P.Pagai Selatan. Secara administratif kawasan ini adalah Desa Sikakap, merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Pagai Utara Selatan. Daerah penelitian tersebut terdiri atas 6 dusun yaitu Sikakap Timur, Sikakap Tengah, Sikakap Barat, Sibaibai, Berkat Baru dan Seai Baru . Dusun-dusun tersebut letaknya di kiri-kanan selat yang memanjang kearah barat dari ujung timur selat. Tiga dusun yang disebutkan terakhir terletak di P.Pagai Selatan. Konsentrasi permukiman penduduk lebih banyak berada di bagian utara selat sejalan dengan perkembangan sarana publik di daerah tersebut seperti perkantoran, PLN, pasar, penginapan, pertokoan dan pelabuhan. Dengan demikian distribusi responden yang menyebar di semua dusun, namun lebih banyak berada di utara Selat Sikakap yaitu di P. Pagai Utara. 1.3.2. Pengumpulan Data Untuk mencapai tujuan penelitian, lebih dahulu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan beberapa metode : (1) observasi ; (2) survei; (3) wawancara mendalam ; (4) diskusi kelompok ; dan (5) pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data dilapangan dilakukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan Juni 2007. Sebelum penelitian di

|

7

Sikakap lebih dahulu tim peneliti mengumpulkan data dan informasi pada tataran kabupaten di Tua Pejat. Selanjutnya sebagai langkah awal penelitian tim peneliti melakukan observasi terhadap berbagai obyek yang dianggap relevan yaitu daerah tangkapan, kondisi kawasan Desa Sikakap, alat tangkap; keramba; pelabuhan perikanan pantai, jenis komoditi di pasar, tempat alternatif mencari batu gunung, kondisi hutan, kondisi persawahan di Dusun Sibaibai , kondisi pesisir, alat transportasi /komunikasi dan observasi keadaan selat Sikakap. Daerah yang menjadi obyek observasi tersebut kemudian direkam dengan foto digital. Bersamaan dengan waktu observasi kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan survei sosial ekonomi rumah tangga penduduk. Survei dilakukan dengan lebih dahulu menentukan kerangka sampel, yaitu daftar keluarga yang ada di masing-masing dusun. Setelah mengetahui jumlah populasi keluarga kemudian diadakan pemilihan respoden yaitu dengan cara acak sistematik dengan interval sebanyak 9. Dalam penelitian ini telah ditetapkan target responden yaitu sebanyak 100 keluarga. Target responden tersebut didistribusikan secara proporsional sesuai dengan jumlah keluarga di tiap dusun. Dengan memilih secara acak dari interval awal, kemudian dapat diperoleh daftar calon responden berikutnya, sehingga mencapai 100 keluarga dan keluarga cadangan. Dalam melakukan survei tim peneliti dibantu oleh pewawancara setempat, yaitu anggota lembaga yang menangani coremap, pendamping program rumput laut dan program budidaya kepiting, kepala dusun Sikakap Tengah dan kepala dusun Sibai-bai. Sebelum mereka melakukan tugasnya terlebih dahulu diadakan pelatihan, guna mengetahui latar belakang penelitian, tujuan penelitian, memahami tata cara wawancara dan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini apabila calon responden telah pindah atau pergi dalam waktu lama maka penghuni rumah tersebut atau tetangga terdekat digunakan sebagai pengganti. Tiap hasil wawancara yang menggunakan instrumen kuesioner, diperiksa oleh tim peneliti. Manakala isian kuesioner dianggap diragukan atau tidak wajar, wawancara ulang dilakukan kembali. Dengan melakukan teknik pengumpulan data tersebut maka dapat diperoleh variasi

8

|

responden sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut dan responden yang menyebar di tiap dusun. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang dianggap mengerti tentang daerah tersebut dan masalah terumbu karang, antara lain kepala Desa Sikakap, kepala dusun, nelayan keramba, nelayan pemancing, Kapolsek, pendamping program COREMAP, pegawai DKP Kabupaten Mentawai di Sikakap dan kepala lembaga LPSTK. Di samping itu juga diadakan wawancara dengan pengelola radio swasta dan pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap yang mengelola pendaratan ikan dan penyedia es curah. Dengan melakukan wawancara mendalam telah diperoleh pengetahuan yang meluas tentang daerah tersebut, terutama isu yang terkait dengan sumberdaya laut. Diskusi kelompok dilakukan dua kali: (1) dengan kelompok nelayan dan (2) dengan pemangku kepentingan (stakeholder) yang menangani persoalan terumbu karang. Dengan kelompok nelayan antara lain dapat diperoleh peta yang mereka bikin bersama yang menggambarkan sebaran terumbu karang, daerah tangkapan ikan, daerah pengeboman, daerah pemotasan, dan berbagai informasi tentang masalah sumberdaya laut. Adapun diskusi kelompok yang diadakan di Kantor Pusat Informasi Coremap Sikakap dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas baik masalah yang selama ini dihadapi dan pemikiran kegiatan yang perlu dilakukan, antara lain untuk mengatasi penambangan karang laut dan mengatasi kendala kegiatan. Untuk melengkapi penelitian, tim peneliti juga mengumpulkan data sekunder, berupa data tertulis antara lain Kabupaten Mentawai Dalam Angka, Draf Peraturan Daerah Pengelolaan Terumbu Karang, Laporan Sosial-Ekonomi oleh Critc Daerah Mentawai dan berbagai peraturan desa Sikakap. Untuk membuat laporan penelitian ini peneliti juga mencari informasi melalui internet, koran dan berbagai hasil penelitian yang relevan.

|

9

1.3.3. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif yaitu dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi baik yang sifatnya kuantitatif maupun data kualitatif yang diperoleh di daerah penelitian. Data primer yang dikumpulkan lewat survei lebih dahulu dibuat frekuensi tiap variabel yang ada dalam kuesioner. Dalam hal ini termasuk data yang sifatnya terbuka yang lebih dahulu telah diadakan kategorisasi. Atas dasar frekuensi data, kemudian diadakan tabulasi silang, sesuai dengan kebutuhan analisis kuantitatif, terutama menyangkut pendapatan, kependudukan dan pengelolaan sumberdaya laut. Kategori elemen-elemen sosial-ekonomi dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mengisi analisis kualitatif tiap sub bab yang diperlukan.

10

|

BAB II

PROFIL KAWASAN SIKAKAP

B

agian ini membicarakan profil daerah Mentawai, khususnya tentang kawasan Sikakap. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ilustrasi kondisi umum daerah tersebut yang melatarbelakangi persoalan sumberdaya laut, terutama tentang terumbu karang. Profil atau setting daerah tersebut meliputi kondisi geografis, sumberdaya alam dan sarana-prasarana. 2.1. KEADAAN GEOGRAFIS Desa Sikakap terletak di bagian paling timur Selat Sikakap yang meliputi kawasan yang masuk P. Pagai Utara dan P.Pagai Selatan. Desa Sikakap mempunyai luas 22,5 km2. Permukiman penduduk cenderung menempati dataran rendah yang sempit, dan dibelakangnya merupakan perbukitan yang dijadikan kebun dan hutan ( leleu). Dua pulau tersebut dipisahkan oleh selat yang panjangnya hanya 7 kilometer dan lebarnya tidak lebih dari satu kilometer. Lebar selat Sikakap kurang lebih sama dengan lebar S. Mahakam di Samarinda. Meskipun selat tersebut relatif pendek, namun mempunyai kedalaman alur sekitar 40 meter. Dengan adanya alur laut

|

11

yang dalam maka kapal besar dapat melintas pulau (nusa). Kondisi arus selat tersebut sifatnya bolak-balik dimana pada saat pasang, arus laut datang dari arah barat dan sebaliknya pada saat surut, arus laut datang dari arah timur atau dari Selat Mentawai. Kondisi air laut di selat tersebut relatif tenang, karena terhalang pulau.Di bagian ujung timur Selat Sikakap terdapat P Bakat Benuang. ke arah barat selat terdapat P.Karawet yang ditumbuhi mangrove (balat). Di kiri-kanan Selat Sikakap sekitar Dusun Sibaibai ke arah barat sebagian tumbuh hutan mangrove yang lebarnya hanya sekitar 25 meter. Hutan mangrove yang cukup luas terdapat di bagian timur laut P. Pagai Selatan, meskipun jumlah pohon cenderung berkurang karena banyak ditebang. Selisih maksimum pasang-surut Selat Sikakap hanya 1,2 meter. Kondisi selat yang demikian sangat kondusif untuk pelabuhan. Oleh karena itu pelabuhan antar pulau, pelabuhan minyak Pertamina, pelabuhan kayu HPH, pelabuhan ASDP dan pelabuhan perikanan berada di selat tersebut. Kepulauan Mentawai, termasuk P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan terletak di Samudera Hindia, kurang lebih 100 kilometer sebelah barat dari daratan P. Sumatera. Letak kawasan Sikakap dari ibukota Kabupaten Mentawai di Tuapejat adalah 71 kilometer. Sedangkan jarak Sikakap dengan Kota Padang adalah 196 kilometer. Jarak tersebut kurang lebih sama dengan jarak ke Kota Bengkulu. Untuk mencapai ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi Sumatera Barat hanya tersedia sarana kapal laut. Adapun daerah penelitian yaitu Desa Sikakap, sekaligus merupakan tempat pusat pemerintahan Kecamatan Pagai Utara Selatan. Dengan demikian daerah ini merupakan pusat pertumbuhan untuk daerah Pagai Utara dan daerah Pagai Selatan. Di bawah kepulauan Mentawai, dan di bagian barat selat Mentawai terdapat lempeng atau sesar yang memanjang dari sebelah barat Lampung menuju kearah utara melalui sebelah barat daerah Aceh. Dengan adanya lempeng samudera tersebut tentunya daerah Pagai mempunyai potensi bencana gempa dan tsunami dan bila terjadi akan terjadi perubahan topografi dan perubahan formasi terumbu karang. Hasil kajian ilmiah menunjukkan bahwa akibat

12

|

pertemuan lempeng samudera Indo-Australia dengan lempeng Benua Eurasia pada tahun 1797 dan 1833 di daerah tersebut pernah terjadi bencana gempa dan tsunami. Pada saat gempa tahun 1883, pusat gempa berada di daerah P.Pagai.

Akhir-akhir ini tepatnya pada tanggal 12 November 2007 di utara P. Enggano telah terjadi gempa dengan skala 7,9 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di pinggir-pinggir sesar utama Mentawai, karena itu kemudian diikuti dengan puluhan gempa susulan. Kejadian gempa tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan ribuan rumah yang melanda kawasan Bengkulu, Sumatera Barat dan daerah Jambi. Kerusakan bangunan di Sumatara Barat, juga terdapat di Kepulauan Mentawai yaitu daerah Siberut, Sipora dan Pagai. Kendati gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami, namun Desa Sikakap juga memperoleh dampaknya yaitu terjadi kenaikkan air laut setinggi 3 m sehingga naik ke jalan dan permukiman dekat pantai. Diperkirakan ada 186 bangunan kayu pinggir selat telah rusak berat, antara lain rumah-rumah responden. Bangunan yang rusak tersebut adalah mereka yang menempati daerah sepadan pantai yang sebenarnya dilarang dalam RTRW Kabupaten Mentawai Tahun 2005.

|

13

Dermaga pelabuhan Sikakap turun dan miring dan banyak bangunan di P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan juga mengalami kerusakan, termasuk gedung sekolah, Kantor Syahbandar pelabuhan Sikakap, dan Kompleks Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai. Karena gempa tersebut banyak penduduk yang merasa ketakutan tinggal di daerah pantai dan mengungsi ke bukit. Beberapa hari setelah gempa, beberapa desa di Pagai terjadi kekurangan suplai beras sehingga pada saat itu penduduk kembali mengkonsumsi makanan asli orang Mentawai yaitu ubi dan pisang. Sebagai dampak gempa tersebut 3 orang meninggal dunia. Menurut hasil penelitian LIPI, pengulangan gempa besar akibat pertemuan lempeng utama tersebut dapat terjadi kembali yang diperkirakan sekitar tahun 2033. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada pengetahuan dan teknologi yang dapat memastikan kapan gempa akan terjadi. Gempa yang baru saja terjadi tanggal 12 November 2007, dikhawatirkan dapat mempengaruhi atau mengganggu Sesar Mentawai yang panjangnya 600 km dan apabila terjadi pelepasan energi dapat berpotensi terjadinya gempa di atas 8 skala Richter dan tsunami ( Kompas, 13 September dan 6 Oktober 2007). Keadaan topografi P.Pagai merupakan perbukitan yang memanjang dari utara ke selatan. Sebagian besar areal P. Pagai Utara dan P.Pagai Selatan merupakan hutan belukar, dan sebagian masih terdapat hutan primer. Sebelum tahun tujuhpuluhan P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan hampir seluruhnya masih ditutupi oleh hutan tropis yang masih perawan (hutan primer). Namun setelah pertengahan tujuhpuluhan luas kawasan hutan primer berangsurangsur berkurang sejalan dengan perluasan kawasan tebangan hutan oleh IPK. Kerusakan ekosistem hutan (leleu) dimulai sejak eksploitasi hutan oleh PT. Mundam Sakti dan HPH. PT. Minas Pagai Lumber Corporation (PT.MPLC) di bagian utara (bare) P. Pagai Utara. Hutan di daerah tersebut tumbuh di atas tanah jenis podsolid merah kuning. Hutan di daerah tersebut telah menjadi tumpuhan kehidupan penduduk yang mendasarkan ketersediaan sumberdaya hutan.

14

|

Permukiman penduduk cenderung tidak di daerah pegunungan tetapi menempati dataran rendah sempit yang letaknya terpencil-pencil di pesisir. Dengan demikian 10 desa di Kecamatan Pagai Utara Selatan lebih mudah dicapai lewat laut daripada lewat darat yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua lewat jalan HPH. Meskipun di pantai barat tepatnya di daerah Silabu letaknya sangat terisolir namun terdapat resort yaitu fasilitas penginapan bagi wisatawan asing yang melakukan kegiatan selancar dan penyelaman. Kapal yang membawa wisatawan asing umumnya berlabuh di Sikakap untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke pantai barat lewat Selat Sikakap dengan menggunakan perahu motor. Sampai saat ini penduduk Sikakap belum mampu menangkap peluang ekonomi dengan adanya wisatawan asing yang masuk di daerah tersebut. Kegiatan selancar dan kegiatan kenelayanan, dan mobilitas penduduk di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Secara umum daerah Pagai mempunyai curah hujan tahunan yang tinggi yaitu di atas 2500 mm, sehingga musim kemarau hanya terjadi beberapa bulan saja. Hal ini terjadi karena areal daerah Pagai relatif sempit ( 1521 km2) namun terletak di Samudera Hindia yang sangat luas. Dengan demikian uap air di daerah tersebut sangat tinggi sehingga sangat berpotensi timbulnya hujan. Di daerah tersebut angin bertiup kencang pada saat musim gelombang kuat yang terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, musim pancaroba antara bulan Nopemver sampai dengan bulan Desember dan Musim gelombang lemah terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Pada saat gelombang kuat tiba yang sering disebut musim penghujan, ombak besar terjadi terutama di sebelah barat P. Pagai. Pada saat itu kegiatan nelayan cenderung berada di bagian timur P. Pagai, guna menghindari ombak besar, meskipun bagian timur pulau juga dipengaruhi pula. Namun, pada saat itu justru telah menjadi daya tarik wisatawan asing untuk melakukan selancar. Demikian pula sebaliknya pada saat musim timur berlangsung. Adapun kondisi perairan di Selat Sikakap cenderung kondusif sepanjang tahun, meskipun arus laut mengalami peningkatan pada saat musim barat (skaleleu) dan musim timur (skolau balek). Musim peralihan terjadi sekitar bulan Mei dan sekitar bulan Oktober. Pada saat peralihan

|

15

tersebut kondisi laut adalah tenang, sehingga pada saat itu kegiatan mobilitas di laut cenderung mengalami peningkatan. Pada saat akhir musim peralihan yaitu bulan Juli di daerah tersebut kepiting Anggau keluar dari sarangnya di lubang-lubang pasir untuk melakukan perkawinan, terutama pada saat bulan purnama. Pada saat itu pula penduduk setempat memanen kepting Anggau untuk dimakan.

2.2. KONDISI SUMBERDAYA ALAM Telah disinggung dalam uraian geografi bahwa daerah belakang kawasan Sikakap merupakan daerah daratan dan daerah perairan. Secara umum daratan yang menjadi latar belakang Sikakap tersebut merupakan daerah pegunungan yang sebagian besar ditutupi hutan belukar. Hutan di daerah tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis kayu komersial yaitu meranti, manau (bebeget), kruing dan kayu kapur. Sebelum beroperasinya IPK PT. Mundam Sakti dan HPH PT. MPLC di daerah tersebut pada pertengahan tahun 70 an, ekosistem hutan di daerah tersebut masih utuh. Pada saat itu masyarakat asli masih menjadi bagian dari ekosistem hutan, karena hidupnya tergantung dari sumberdaya hutan. Petengahan tahun tujuhpuluhan, di Indonesia pada umumnya dan di Pagai pada khususnya mulai terjadi perubahan yang dramatis yaitu masuknya kapitalis yang menanamkan modalnya untuk mengeksploitasi hutan primer untuk mengisi kebutuhan kayu global. Jutaan kubik kayu komersial dari daerah tersebut ditebang. Pada tahun 2003 PT. MPLC tersebut sementara berhenti dan pada tahun 2007 mulai beroperasi kembali. Penebangan hutan. bergerak kearah selatan dan merambah P. Pagai Selatan bagian selatan. Pada waktu masih di Pagai Utara kayu-kayu yang telah ditebang kemudian diangkut lewat sungai menuju laut. Adapun pengangkutan kayu di Pagai Selatan , diangkut lebih dahulu dengan dengan truk, setelah dikeluarkan dari hutan ke pinggir jalan tanah. Jalan tanah tersebut sengaja dibuat oleh perusahaan untuk mempercepat proses pengangkutan kayu ke Selat Sikakap. Selanjutnya setelah kayu-kayu

16

|

gelondongan terkumpul di laut kemudian ditarik dengan kapal tunda untuk meninggalkan daerah tersebut. Hasil penelitian Yayasan Kirekat Indonesia menyebutkan bahwa Desa Sikakap lebih maju dibandingkan kecamatan lain karena pengaruh masuknya pengusaha pengelola kayu PT. MPLC yang berjaya sejak rahun 70an hingga tahun 2003. Kegiatan daerah tersebut telah merubah wajah Sikakap menjadi kawasan industri, karena tumbuh industri kecil bidang perkayuan. Namun demikian keberadaan HPH di daerah tersebut yang mengeksplotasi hutan secara besar-besaran telah menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian plasma nutfah dan menimbulkan erosi tanah. Pada saat hujan lebat warna air sungai menjadi keruh, putih kecoklatan. Hal itu terjadi karena penebangan hutan namun tidak diikuti dengan reboisasi kembali sebagaimana yang telah ditentukan. Berbagai jenis satwa seperti burung beo, burung murai batu, dan primata (monyet) berangsur-angsur punah. Padahal penduduk setempat, secara tradisi telah memanfaatkan daging primata untuk dikonsumsi guna memenuhi protein hewani. Sebagai kompensasi beroperasinya PT.MPLC di daerah tersebut tiap desa memperoleh bantuan dana 100 juta rupiah. Pada saat perusahaan tersebut berjaya penduduk setempat yang dekat dengan kantor PT.MPLC, terutama warga Dusun Seai Baru, juga dimanjakan dengan kebutuhan makan-minum secara gratis. Kantor PT.MPLC sekaligus tempat pengangkutan kayu letaknya juga di Desa Sikakap, di selatan selat. Sebelum kayu dikapalkan, terlebih dahulu diadakan pesta makan-minum bersama bagi masyarakat setempat, dengan menyembelih babi, kambing dan konsumsi ikan laut. Dengan beroperasinya PT.MPLC di daerah tersebut ternyata telah membawa dampak terjadinya migrasi masuk. Banyak penduduk dari daratan Sumatera seperti orang Minang, orang Batak dan orang Nias yang mengambil peluang ekonomi antara lain dengan membuka warung makan, warung pakaian dan penginapan di Desa Sikakap. Sebelum tahun 2003, perusahaan kayu tersebut mempekerjakan kurang lebih 4000 orang, yang umumnya datang dari luar Mentawai, seperti Jawa, Lampung.dan Sumatera Selatan. Pada saat ini , Juni

|

17

2007, jumlah pekerja di perusahaan tersebut masih terbatas, karena perusahaan yang ada sedang mempersiapkan untuk beroperasi kembali. Lahan-lahan terbuka akibat penebangan hutan mulai terjadi. Lahan yang terbuka milik warga setempat sebagian ditanami tanaman keras seperti cengkih, kayu manis, cokelat, jengkol, bambu, durian, nangka, kelapa, langsat dan tanaman umur pendek seperti talas, ubi kayu, nilam dan pisang. Jenis komoditi yang dijual ke luar daerah antara lain cengkih, manau, pisang, nilam, coklat dan kelapa. Tanaman kelapa tumbuh subur sepanjang dataran pantai. Daerah tersebut sedikit sekali memproduksi sayuran, sehingga kebutuhan sayuran di Sikakap masih didatangkan dari Padang. Jenis sayuran yang masih didatangkan dari Padang antara lain tomat, wortel, kentang dan cabe merah. Orang Mentawai pada dasarnya mempunyai makanan pokok yaitu umbi-umbian, namun akhir-akhir ini mulai banyak mengkonsumsi beras yang sebagian besar didatangkan dari luar kabupaten, termasuk beras untuk rakyat miskin. Daerah persawahan terdapat di Sibaibai, Silabu, Taikako, Malakapa dan Semanganya. Di daerah Taikako persawahannya sudah ada irigasi, meskipun belum optimal dalam pemanfaatannya. Masalah pertanian sawah terkait dengan kesulitan tenaga kerja dan keterbatasan semangat bertani menetap, sehingga sawah yang ada belum dikelola secara intensif. Karena itu produksi beras lokal belum mencukupi kebutuhan penduduk. Sumberdaya di daratan yang sifatnya non biotik adalah keberadaan batu putih dan pasir gunung. Sumberdaya ini masih sedikit dimanfaatkan untuk kebutuhan bangunan. Namun demikian sejalan dengan kegiatan penyelamatan karang, sudah ada pemikiran yang akan ditindaklanjuti yaitu penyediaan batu dan pasir gunung untuk kebutuhan konstruksi bangunan. Atas permintaan LPSTK Sikakap, pihak pimpinan PT.MPLC setempat ( 17 Juni 2007) secara lisan menyatakan kesediaan untuk membantu menyediakan material pasir gunung, karena tersedia truk dan alat berat lainnya. Pada minggu ketiga Juni 2007, perusahaan tersebut telah merealisir janjinya dengan pengadaan pasir gunung sebanyak kurang lebih 120

18

|

kubik. Lokasi batu dan pasir gunung letaknya hanya sekitar 3 kilometer dari pinggir Selat Sikakap kearah selatan, dekat dengan perkantoran PT.MPLC. Menurut rencana material batu gunung dan pasir gunung akan dikelola oleh LPSTK untuk dijual kepada khalayak umum dengan harga yang lebih ringan daripada harga batu karang. Dengan adanya material pengganti tersebut diharapkan penambangan batu karang di laut akan berhenti. Hal ini juga ditunjang oleh ketegasan pihak Polsek yang melarang penambangan batu karang. Manakala di Kabupaten Mentawai telah ada payung hukum yaitu peraturan daerah yang melarang penambangan karang laut, maka proses penuntutan bagi pelanggar, ke depan akan ditindaklanjuti. Selama ini penambangan batu karang meluas digunakan masyarakat, bahkan bangunan rumah pribadi bupati di Sikakap Barat dan bangunan Universitas Kristen Mentawai telah menggunakan karang laut dalam jumlah besar. Persediaan pasir gunung secara swadaya masyarakat juga telah tersedia secara terbatas di Dusun Sibaibai. Pasir yang telah ditambang, kemudian dimasukkan ke dalam kantong, lalu dikumpulkan di pinggir jalan. Di Dusun Sibaibai juga tersedia batu gunung dalam jumlah yang besar, namun letaknya agak terisolir sehingga kalau mau dieksplorasi memerlukan perbaikan sarana jalan maupun jembatan agar kendaraan truk dapat masuk sampai ke pinggir bukit Di bagian timur Desa Sikakap, tepatnya di di Dusun Berkat terdapat gosong karang. Gosong karang yang oleh masyarakat setempat disebut ambo, merupakan lingkungan karang yang saat ini telah mati dan rusak, bukan saja karena dampak pemotasan tetapi juga menjadi obyek penambangan batu karang. Akibat pemotasan karang tersebut berwarna putih yang menunjukkan bahwa karang tersebut telah mati. Menurut salah seorang nelayan bernama Pak Edi, daerah tersebut sebelum rusak banyak terdapat ikan, lobster dan tripang. Saat ini daerah tersebut sudah sulit ditemui ikan kerapu, meskipun masih ada ikan jenis putih yaitu ikan-ikan jenis pelagis. Pak Edi menuturkan bahwa saat ini untuk mencari ikan sudah jauh ke selatan yaitu memasuki kepulauan Siburiai, Pinatetet, Mabolak bahkan jauh di

|

19

selatan masuk daerah Sinaka. Daerah tersebut masih banyak terumbu karang yang bagus, meskipun telah ada yang rusak akibat pemotasan dan pengeboman. Pada umumnya pengeboman dilakukan oleh nelayan andon yang menggunakan kapal dengan mesin berkekuatan di atas 40 Pk. Jenis biota laut yang banyak ditangkap antara lain ikan jenis kakap, tengiri, kerapu, ikan hias dan lobster. Banyak spesies ikan yang laku dipasaran lokal, namun untuk kebutuhan ekspor jenis ikan lebih selektif terutama spesies kerapu merah dan kerapu macan yang kondisinya masih hidup. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan hidup di Sikakap terdapat 4 orang penampung ikan yang mempunyai keramba di belakang rumahnya, di Selat Sikakap. Apabila jumlah ikan sudah cukup banyak, misalnya mencapai satu ton, kemudian memberi tahu via telepon seluler ke pedagang eksportir. Dalam tempo beberapa hari saja “kapal Hongkong“ datang ke Sikakap untuk membawa ikan-ikan tersebut. Kapal tersebut secara rutin beroperasi seputar P. Sumatera, dan bermarkas di Singapore. Mereka juga menampung hasil tangkapan lobster yang ditangkap oleh para nelayan. Lobster yang masih hidup kemudian dikirim ke Padang untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta dan Batam. Di samping itu kawasan Sikakap juga mempunyai sumberdaya laut yaitu kepiting bakau (laguk). Kepiting bakau yang di jual keluar daerah beratnya sekitar 0,75-2 Kg. Sebelum kepiting dikirim ke Padang lebih dahulu ditampung di pedagang penampung. Setelah jumlahnya cukup banyak kemudian kepiting hidup tersebut dikemas ke dalam kotak, untuk selanjutnya dikirim ke Padang lewat Kapal ASDP “ Ambu-Ambu”. Seperti halnya lobster, kepiting tersebut oleh pedagang di Padang dikirim lagi ke Jakarta dan Batam. 2.3. SARANA DAN PRASARANA Secara umum lokasi kawasan Sikakap adalah terisolir dari pusat kegiatan ekonomi Sumatera, karena berada di bagian barat P. Sumatera dan paling selatan dari kepulauan Mentawai. Meskipun demikian kawasan tersebut mempunyai sarana dan prasarana yang

20

|

relative lengkap untuk ukuran daerah kepulauan Mentawai. Pada saat ini di Sikakap terdapat infrastruktur publik yang cukup lengkap, meskipun masih pada skala terbatas. Di bidang transportasi kawasan Sikakap nenjadi tempat persinggahan beberapa kapal laut baik yang menghubungkan langsung dengan Kota Padang maupun harus lewat pelabuhan Tuapejat. Kapal-kapal yang dimaksud antara lain adalah Km. AmbuAmbu, Km. Beriloga, Km Sibulat, Km Sumber Jaya, Km Sumber Usaha Baru, Km Masabuk Jaya, Km Simasin, Km Mentawai Express dan Km Marusaha. Untuk melayani kebutuhan transportasi dengan Kota Padang maupun dengan Tuapejat bagi penduduk Sikakap dirasa telah mencukupi, namun untuk melayani transportasi laut ke desadesa lain masih menghadapi banyak kendala, karena tidak ada kapal umum. Di sektor pendidikan di daerah tersebut telah ada sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Sekolah-sekolah tersebut : Taman Kanak-kanak ada 4 unit Sekolah Dasar ada 5 unit. Sekolah Menengah Pertama 3 unit Sekolah Menengah Atas ada 1 unit, dan ada satu universitas. Sekolah-sekolah tersebut kondisi fisik bangunan masih baik. Universitas Kristen Mentawai yang baru saja berdiri, masih mengkhususkan pada bidang kajian dan pengembangan ilmu keagamaan. Berdirinya unversitas tersebut antara lain mendapat bantuan dari yayasan Kristen yang ada di Korea Selatan. Lokasi universitas tersebut terletak di Dusun Sibaibai. Keberadaan sekolahsekolah tersebut dengan sendirinya telah menunjang peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut, meskipun masih menghadapi berbagai kendala untuk mencetak anak didik yang berkualitas tinggi. Di bidang kesehatan terdapat satu Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap. Untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas yang ada juga dilengkapi satu mobil puskesmas keliling.

|

21

Operasional mobil yang ada tersebut sangat terbatas karena prasarana jalan di daerah tersebut masih sangat terbatas pula. Manakala anggaran daerah mencukupi, perlu tambahan fasilitas kapal Puskesmas, agar dapat menjangkau desa-desa lain yang letaknya menyebar sepanjang pantai. Puskesmas yang ada saat ini ada 3 orang dokter dan 19 paramedik. Berdasarkan informasi yang diperoleh di Puskesmas, di daerah tersebut terdapat pasien yang berobat terkait dengan kegiatan menyelam terlalu dalam tanpa dilengkap perlengkapan yang memadai, yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan pecahnya gendang telinga. Hal ini karena di daerah tersebut masih ada pemotas yang menggunakan kompresor dan menyelam sampai lebih dari 20 meter. Satu dari 3 pasien yang berobat akhirnya meninggal dunia. Beberapa bulan terakhir tidak ada yang berobat karena resiko menyelam, karena ada salah satu pemotasan yang menjadi tahanan rumah. Akhir-akhir ini tidak ada yang berobat, kemungkinan khawatir kalau dilaporkan kepada Polsek. Berdasarkan kenyataan bahwa Desa Sikakap telah berkembang dan untuk masa masa mendatang secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi perairan Selat Sikakap. Pada saat penelitian saja nampak bahwa sebagian besar rumah tangga membuang limbah rumah tangga, bahkan plastik ke laut Selat Sikakap. Limbah tersebut kemudian akan tidak nampak, karena terbawa oleh arus pasang yang datang dari arah barat. Artinya limbah tersebut akan terangkut ke laut di Selat Mentawai. Meskipun demikian selat Sikakap itu sendiri setiap saat terus mangalami polusi, dan dapat dipastikan telah menimbulkan degradasi kehidupan biota termasuk terumbu karang. Terumbu karang di Selat Sikakap sebagian besar telah mati, karang telah berwarna putih. Di sektor pemerintahan, daerah tersebut menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, dan sekaligus menjadi desa Sikakap. Oleh karena itu di tempat tersebut terdapat Kantor Kecamatan, Kantor Polsek, Koramil, dan kantor Desa Sikakap. Di depan perkantoran tersebut adalah pelabuhan laut antar pulau. Dua kali seminggu di pelabuhan tersebut bersandar kapal dagang dan kapal penumpang.

22

|

Kapal patroli TNI-AL kadang kala juga berlabuh di dermaga Sikakap. Di kompleks pelabuhan juga terdapat gudang pelabuhan. Di samping itu di desa tersebut terdapat Kantor PLN dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mengelola pengadaan es curah, penyaluran air dan pendaratan kapal ikan. Di kompleks pelabuhan perikanan pantai tersebut terdapat gedung Tempat Pelelangan Ikan seluas 480 m2, namun tidak berfungsi dan bangunannya tidak terawat. Selain itu di kompleks yang luasnya 3,5 ha tersedia gedung pertemuan nelayan, ruang pendingin ikan, dan berbagai peralatan yang menunjang pengembangan industri perikanan. Manakala ada investor yang bergerak di bidang perikanan, dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Terkait dengan kegiatan perikanan, di Dusun Berkat Baru sedang dibangun proyek tempat budidaya ikan kerapu. Dengan anggaran daerah, bangunan pokok tempat pembibitan telah selesai dibuat. Letak bangunan di atas tanah urukan bekas rumpun bakau, menjorok sekitar 15 meter sehingga dekat air laut Selat Sikakap bagian selatan. Manakala proyek tersebut dapat berhasil membibitkan ikan kerapu (kurep), dapat dipastikan sangat menunjang program COREMAP di daerah tersebut. Namun demikian dapat diantisipasi bahwa untuk mewujudkan program tersebut masih memerlukan banyak upaya keras. Sangat disesalkan bahwa proyek yang bermasalah tersebut, telah mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa, dan tsunami kecil. Selain adanya kelembagaan tersebut di atas, daerah tersebut terdapat sarana peribadatan baik untuk kaum muslim maupun kaum protestan. Sarana peribadatan untuk kaum muslim yaitu berupa 3 masjid serta 2 musola, dan untuk kaum Kristen yaitu 6 gereja yang menyebar di masing-masing dusun. Gereja di daerah tersebut adalah penganut Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM). Di daerah tersebut agama Kristen merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Meskipun terdapat perbedaan agama, namun kerukunan sosial antar umat sangat dijunjung sehingga tidak pernah terjadi konflik.

|

23

Untuk memenuhi kebutuhan energi BBM, di tempat tersebut terdapat depo Pertamina yang juga dibangun dipinggir Selat Sikakap, tepatnya di Dusun Sikakap Barat. Di kompleks Pertamina juga terdapat perumahan bagi karyawan, meskipun tidak selalu dihuni. Di Dusun Sikakap Barat, tepatnya dipinggir kompleks pelabuhan perikanan juga terjadi pasar sayur yang selalu ramai pada pagi hari. Di pasar tersebut terjadi jual beli hasil tangkapan ikan, ayam kampung dan berbagai jenis sayuran yang datang dari kampung sekitar. Jenis sayuran lokal antara lain terung, daun pakis, jengkol, daun ubi, dan bayam. Pasar tersebut belum mempunyai tempat khusus, namun secara spontan menempati pinggir jalan. Di Kampung Sikakap Tengah, dikiri kanan jalan yang berukuran 5 meter berderet warung-warung pakaian, warung makan, wartel, wisma penginapan, bengkel motor, dan warung kelontong. Pengusaha warung-warung tersebut umumnya orang Minang yang datang dari daratan P.Sumatera. Sebagian kecil dari mereka mengontrak rumah, dan apabila dirasa tidak menguntungkan pindah dari daerah tersebut. Untuk menunjang kegiatan ekonomi di Desa Sikakap terdapat dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nagari. Terkait dengan pogram COREMAP II, persis di belakang Kantor Desa Sikakap telah didirikan pondok informasi yag bentuknya rumah panggung. Pondok informasi tersebut diperuntukkan buat kegiatan LPSTK Sikakap, namun dalam kenyataan karena ketiadaan biaya operasional, pondok tersebut belum berfungsi. Terkait dengan program COREMAP, salah satu warga Sikakap berinisiatif mendirikan pemancar radio amatir milik seorang warga desa Drs Amri S. Selain berprofesi sebagai seorang penyiar radio, beliau juga bekerja sebagai staf pengajar senior SMAN Sikakap Dalam acara siaran selain menyampaikan pesan pembangunan, hiburan juga iklan. Pada Bulan Juli 2007, Pak Amri S. secara sukarela bersedia membantu untuk melakukan sosialisasi program COREMAP. Mulai saat itu beberapa pesan tentang perlunya penyelamatan terumbu karang telah disiarkan.

24

|

BAB III

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT

T

erumbu karang (coral reef) sebagai salah satu ekosistem perairan laut, merupakan habitat dari berbagai biota laut. Berbagai jenis ikan karang, udang, lobster,teripang, kerang, alga, kepiting, dan sebagainya hidup di lingkungan ekosistem terumbu karang. Berbagai jenis sumberdaya tersebut memiliki nilai ekonomi dan ekologi. Menurut Nontji (1987) terumbu karang pada dasarnya merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis, yang memiliki komponen biotis dan abiotis yang terjalin dalam hubungan fungsional yang harmonis dalam suatu ekosistem. Secara ekologis terumbu karang berfungsi sebagai perlindungan fisik perairan pantai dari gempuran ombak, penahan intrusi air laut, tempat mencari makan ikan, tempat pemijahan, tempat pengasuhan, dan pembesaran ikan. Secara estetika, keindahan ekosistem terumbu karang telah memancarkan panorama pemandangan yang menakjubkan, sehingga acap kali kondisi alam tersebut dijadikan sebagai sasaran obyek wisata. karang

Berbagai potensi yang terkandung dalam ekosistem terumbu telah mengundang para pihak (stakeholders) untuk

|

25

memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sangat disayangkan bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya laut tersebut masih banyak dijumpai praktik-praktik pemanfaatan yang cenderung bersifat destruktif. Hal ini mencerminkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap arti penting terumbu karang bagi penunjang kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Desa Sikakap, pemanfaatan terumbu karang sebagai pemenuhan kebutuhan bahan material bangunan, masih banyak dilakukan oleh karena belum optimalnya bahan material pengganti. Bagi sebagian kecil masyarakat, terumbu karang masih dianggap sebagai komoditas karena laku diperjualbelikan. Mereka terlibat dalam kegiatan pengeksploitasian terumbu karang karena tidak memiliki matapencaharian alternatif. Melalui kegiatan COREMAP, tekanan terhadap terumbu karang sedikit demi sedikit akan dicoba untuk dikurangi. Dengan berkurangnya aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan terumbu karang serta dikembangkannya teknologi baru pemanfaatan sumberdaya laut yang ramah lingkungan melalui kegiatan COREMAP, diharapkan ekosistem terumbu karang dapat memulihkan dirinya secara alami, sehingga daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan, dan pada saat yang sama tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki.

3.1. PENGETAHUAN, KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELAMATAN TERUMBU KARANG. 3.1.1. Pengetahuan Tentang Terumbu Karang Penduduk Desa Sikakap umumnya telah mengetahui bahwa terumbu karang bukan merupakan benda mati, melainkan jenis makluk hidup. Hasil survei terhadap sejumlah 100 responden menunjukkan bahwa sejumlah 99 responden menyatakan bahwa terumbu karang merupakan makluk hidup. Selanjutnya ketika diajukan pertanyaan , jenis makluk hidup apa terumbu karang itu ? Jawabnya cukup beragam , 7 responden menyatakan jenis hewan, 11 responden menyatakan jenis hewan dan tumbuhan, 71 responden

26

|

menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan, 3 responden menyatakan tidak tahu, dan 8 responden tidak menjawab. Secara garis besar jawaban tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat sekitar tentang terumbu karang sudah cukup memadai. Diagram 3. 1 Persentase Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Terumbu Karang Desa Sikakap, 2007. Tidak menjaw ab 8%

99%

Tidak mengetahui 3%

100%

Jenis hew an 7%

80%

Hew an dan tumbuhtumbuhan 11%

60% 40% 20%

Tumbuh-tumbuhan 71%

1%

0% Makhluk hidup

Tidak tahu

Sumber : Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang, PPK – LIPI 2007.

3.1.2. Pengetahuan tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang Pengetahuan masyarakat menyangkut fungsi ekologi terumbu karang, juga sudah cukup mendalam. Sebagian besar responden 99 orang menyatakan bahwa terumbu karang merupakan tempat hidup ikan, bertelur dan mencari makan. Fungsi ekologi yang lain yakni untuk melindungi keragaman ikan/biota laut sebanyak 98 responden, dan hanya 2 responden yang menjawab tidak tahu. Selanjutnya terhadap pertanyaan fungsi terumbu karang untuk melindungi pantai dari ombak dan badai 96 responden menjawab ya, dan hanya 4 responden yang menjawab tidak tahu.

|

27

Diagram 3. 2. Pengetahuan Responden Tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

100%

100%

90%

90%

80%

80% 70%

70%

60%

60%

50%

99%

50%

98%

40%

40%

30%

30%

20% 20%

10% 2%

10% 1%

0% Tempat hidup ikan dan mencari makan

Tidak tahu

0% Melindungi keanekaragaman ikan

Tidak tahu

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007. Kedalaman pengetahuan tentang arti penting terumbu karang pada masyarakat Desa Sikakap juga sudah cukup memadai. Secara tidak langsung sosialisasi pentingnya upaya penyelamatan terumbu karang juga sudah dilakukan melalui pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, maupun kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan penanaman bakau di Pantai Selat Sikakap, seperti yang dilakukan oleh SMAN Sikakap yang dilakukan hampir setiap tahun. Aktivitas tersebut dilakukan dalam kerangka perlindungan terumbu karang dari ancaman pencemaran dan endapan lumpur. 3.1.3. Pengetahuan Tentang Kondisi Terumbu Karang Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi terumbu karang cukup bervariasi. Sejumlah 11 responden menyatakan masih baik, 25 responden menyatakan kurang baik, 27 responden menyatakan rusak, 32 responden menyatakan sangat rusak, dan sebanyak 5 responden menyatakan tidak tahu. Bila angka tersebut digabung dari tingkat gradasi kurang baik, rusak, dan sangat rusak, angkanya mencapai 82

28

|

responden. Apabila gradasi tersebut hanya diambil dari rusak, dan sangat rusak, angkanya mencapai 59 responden. Secara keseluruhan jawaban responden tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa kondisi terumbu karang di sekitar perairan Desa Sikakap sudah dalam kondisi rusak. Terhadap pertanyaan perlu dan tidaknya kondisi terumbu karang diperbaiki, sejumlah 94 responden menjawab perlu diperbaiki, dan hanya sebagian kecil responden yang menjawab tidak perlu 1 orang, selebihnya 5 responden menyatakan tidak tahu. Jawaban tersebut mengindikasikan adanya dukungan masyarakat luas apabila program perbaikan kondisi terumbu karang dilakukan di desa ini. Berbagai kegiatan COREMAP seperti, penerapan teknologi alternatif bahan material bangunan, penciptaan matapencaharian alternatif, pengolahan produksi setempat dengan menggunakan teknologi tepat guna, akan mendapat dukungan masyarakat apabila teknologi baru tersebut terbukti murah, mudah dan bermanfaat bagi masyarakat. Sudah barang tentu dukungan masyarakat juga akan ditentukan oleh seberapa besar kredibelitas dari tenaga pendamping (fasilitator desa) dan LPSTK sebagai roda penggerak utama kegiatan COREMAP di tingkat desa.tanpa didukung oleh tenaga – tenaga pelaksana yang memiliki tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan menejerial, dan teknologi terhadap program-program kegiatan yang akan dilakukan, sulit diharapkan munculnya dukungan masyarakat.

|

29

Diagram 3. 3. Persentase Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Kondisi Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007. 50% 32%

40% 25%

30% 20%

27%

11% 5%

10% 0% Baik

Kurang baik

Rusak

Sangat rusak

Tidak tahu

Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007. 3.1.4.

Pengetahuan Tentang Berbagai Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang

Masyarakat Desa Sikakap umumnya mengetahui bahwa berbagai bahan dan alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang. Hal ini tercermin pada jawaban responden yang menyatakan penggunaan bom ikan sebanyak 99 responden, pengoperasian pukat harimau 88 responden, penggunaan racun sianida 97 responden, dan pengoperasian bagan tancap sebesar 52 responden, Untuk jenis alat tangkap lainnya jawabnya sangat bervariasi, tergantung pemahaman dan tujuan digunakannya alat tangkap ikan tersebut. Adapun gambaran selengkapnya tentang pengetahuan responden terhadap bahan dan alat tangkap ikan yang merusak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

30

|

Tabel 3.1. Pengetahuan Responden Terhadap Bahan Atau Alat Tangkap Ikan yang Dapat Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis alat tangkap Bom Bagan Tancap Bagan Apung Sianida/racun tuba Bubu/Perangkap ikan Pukat Harimau/Trowl Jaring Apung Pancing Tombak/Panah

Merusak 99 52 10 97 30 88 9 8 26

Persentase Jawaban Tidak 1 48 90 3 70 12 91 92 74

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: Data Primer Survei Data dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

3.1.5.

Sikap Terhadap Alat Tangkap Ikan yang Dapat Merusak Terumbu Karang

PendudukDesa Sikakap ummnya mengetahui bahwa penggunaan alat tangkap seperti bom, sianida/potasium, dan pukat harimau, lampara dasar adalah jenis alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Pemahaman ini tercermin pada jawaban responden yang mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir ini hanya 1 responden yang mengaku pernah menggunakan bom, 98 responden menyatakan tidak pernah, dan hanya 1 responden yang tidak menjawab. Diduga bahwa orang yang mengaku pernah menggunakan bom tersebut adalah orang yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan karang jenis kerapu dan lobster. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan serta aktivitas masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang.Antara lain; penggunaan bom ikan, penggunaan potasium,

|

31

pengoperasian pukat harimau, aktivitas penambangan pasir laut dan pengambilan batu karang, Untuk memperkuat kebijakan tersebut kini pemerintah daerah juga sedang memproses Perda yang memuat ketentuan yang menyangkut larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ikan lengkap dengan sanksi yang bakal diterima bagi si pelanggar. Sangat disayangkan SK Bupati tersebut belum diedarkan secara meluas, Demikian juga masyarakat belum mengetahui seperti apa aturan yang dimuat dalam rencana Perda tersebut. Seyogyanya rencana Perda tersebut sebelum disahkan, harus dibahas melalui dialog konsultasi publik, sehingga masyarakat luas dapat mengetahuinya. Meskipun SK pelarangan tersebut belum beredar secara meluas di masyarakat, tetapi melalui informasi yang disampaikan oleh aparat pemerintah terkait seperti kepolisian, Kepala Desa, dan petugas penyuluh lapangan DKP sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya larangan. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Tabel 3.2. Persentase Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Larangan Penggunaan Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang Desa Sikakap, 2007 Jenis alat tangkap

No 1 2 3

Bom Racun Sianida Pukat Harimau

Ya 72 76 49

Persentase Jawaban Tidak Tidak Menjawab 28 24 51 -

Jumlah 100 100 100

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 Belum beredarnya aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang, mengakibatkan masih ada sebagian orang yang belum tahu, secara tepat, seperti apa sanksi yang bakal diterima bagi si pelanggar. Namun sebagian besar responden mengetahui adanya sanksi bagi si pelanggar. Tabel di bawah ini

32

|

menjelaskan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap sanksi bagi si pelanggar. Tabel 3.3. Persentase Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Adanya Sanksi Terhadap Pelanggar Atau Pengguna Alat Tangkap yang Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007. No

Jenis alat tangkap

Prosentase Jawaban Ya

Tidak

Tidak menjawab

Jumlah

1

Bom

42

28

30

100

2

Racun Sianida

45

31

24

100

3

Pukat Harimau

24

25

51

100

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 Angka-angka dalam tabel tersebut di atas menjelaskan, masih cukup banyak orang yang belum mengetahui sanksi bagi si pelanggar. Hal ini diduga kuat memiliki korelasi terhadap sikap responden mengenai larangan tersebut, sebagaimana tercermin jawaban responden dalam tabel di bawah ini Tabel. 3.4. Persentase Jawaban Responden Tentang Adanya Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan yang Merusak Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007 No

Jenis alat tangkap

Persentase Jawaban Setuju

Tidak setuju

Tidak Menjawab

Jumlah

1

Bom

67

4

29

100

2

Racun Sianida

55

20

25

100

3

Pukat Harimau

44

5

51

100

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

|

33

Jawaban responden tersebut di atas, secara kuantitas mereka konsisten terhadap pendapat bahwa alat tangkap ikan tersebut dapat merusak terumbu karang., meskipun bom dan pukat harimau memang tidak dijumpai dalam aktivitas penangkapan ikan sehari-hari di Desa Sikakap. Namun dalam kaitannya dengan penggunaan racun sianida, diduga masih cukup banyak orang yang masih menggunakannya, terutama nelayan yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan kerapu dan lobster. Hal ini tercermin pada masih adanya sejumlah responden yang menjawab tidak setuju atas pelarangan penggunaan sianida, mengindikasikan masih adanya penggunaan sianida dalam aktivitas penangkapan ikan. Bila aturan ini benar-benar diterapkan maka akan berakibat hilangnya matapencaharian sebagian masyarakat Desa Sikakap. Pengamatan di sepanjang tepian pantai Selat Sikakap, menunjukkan dominannya aktivitas nelayan yang terlibat dalam pencarian ikan kerapu dan lobster. Setidaknya ditemukan sejumlah 6 sentra kegiatan penampungan ikan kerapu dan lobster. Di tempattempat penampungan tersebut banyak dijumpai banyak jenis perahu pompong dan perahu motor tempel yang pada bagian tengahnya disekat menjadi kolam penampung hasil tangkapan ikan kerapu dan lobster. Perahu-perahu tersebut dilengkapi dengan mesin berkekuatan besar antara 25 PK – 40 PK, agar memiliki jangkauan jelajah dalam radius yang cukup luas. Aktivitas ini juga membutuhkan kecepatan tinggi, untuk mengangkut hasil tangkapan ke lokasi penampungan, untuk segera mendapatkan perlakuan menetralisir racun sianida, sehingga ikan tetap segar dan terhindar dari resiko kematian. Aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan sianida menurut keterangan sejumlah tenaga medis di Puskesmas Sikakap yang diwawancarai, memang memiliki resiko terganggunya kesehatan yang tinggi bahkan bisa menimbulkan resiko kematian terutama bagi para penyelam. Resiko tersebut bisa diakibatkan karena melakukan penyelaman yang terlalu dalam, sehingga air laut menjadi dingin dan kekurangan oksigen. Bisa juga akibat keracunan sianida, atau akibat keduanya. Organ tubuh yang rusak biasanya syaraf para penyelam. Saat penelitian ini dilakukan, Puskesmas Sikakap telah mengirim

34

|

sejumlah tenaga medis untuk melakukan pengobatan terhadap sejumlah kurban yang tersebar di beberapa dusun. Meskipun demikian, aktivitas penangkapan ikan kerapu dan pencari udang lobster tampak mendominasi aktivitas kenelayanan dibanding dengan nelayan tradisional yang umumnya hanya merupakan pekerjaan sampingan penduduk Desa Sikakap. 3.3. PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAUT Bagi masyarakat Desa Sikakap, batu karang merupakan kebutuhan pokok sebagai pemenuhan bahan material bangunan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh bangunan yang ada menggunakan fondasi dari batu karang. Berbagai prasarana desa seperti pasar, kantor desa, kantor camat, kantor kepolisian, sekolahan, fondasi rumah penduduk, turap pelabuhan Sikakap, turap rumah penduduk yang berbatasan dengan laut, bahkan rumah-rumah panggung penduduk asli Mentawai yang tinggal di Dusun Saibaibai, umumnya tiang-tiang penyangganya sudah menggunakan batu karang. Sebagian yang lain rumah-rumah penduduk yang masih berbentuk rumah panggung sudah dipersiapkan untuk diganti dengan fondasi batu karang. Hal ini tampak pada tumpukkan-tumpukkan batu karang di depan rumah panggung tersebut. Selain batu karang dibeberapa tempat seperti di lapangan pelabuhan, di depan sekolahan, dipekarangan-pekarangan penduduk pada bagian belakang yang langsung menghadap ke laut, masih ditemukan onggokan pasir putih dan terumbu karang. Ke dua bahan material bangunan tersebut sengaja dionggokkan selama beberapa waktu agar terjadi penurunan kandungan garam, melalui proses pengeringan sinar mata hari dan pencucian air hujan. Setelah melalui proses demikian, maka bahan material bangunan tersebut baru bisa digunakan. Proses inilah yang mengakibatkan penggunaan ke dua bahan material tersebut tidak bisa dilakukan secara sembunyisembunyi untuk menghindari pengawasan petugas. Untuk mendapatkan bahan material bangunan tersebut, bagi masyarakat yang tinggal ditepi pantai, tinggal mencari batu karang

|

35

yang ada di sekitarnya. Sementara bagi yang tinggal agak jauh dari pantai, bisa membeli dari orang-orang yang berprofesi sebagai pengambil batu karang dan penambang pasir laut. Harga rata-rata per m3 batu karang sekitar Rp 100.000,-, sedang harga pasir per m3 Rp 120.000,-. Di desa ini ada 4 orang yang berprofesi sebagai penambang pasir laut dan pengambil batu karang. Fakta lain yang cukup menggembirakan adalah bahwa dalam 1 – 2 tahun terakhir ini sudah banyak orang yang menggunakan pasir sungai dan batu gunung sebagai bahan pengganti material bangunan pasir laut serta batu karang. Bangunan proyek pengecoran jalan desa selebar 3 m, dan sepanjang 3 km pada tahun anggaran 2003/2004 yang lalu sudah menggunakan bahan material pasir gunung dan batu gunung. Sejumlah bangunan rumah penduduk di Dusun Saibaibai, juga sudah menggunakan bahan material bangunan batu gunung dan pasir sungai. Bahan material tersebut cukup banyak terdapat di sungai sekitar Dusun Saibaibai. Seiring dengan keluarnya aturan SK Bupati yang melarang segala bentuk aktivitas yang dapat merusak terumbu karang, serta larangan untuk menggunakan pasir laut dan batu karang untuk keperluan bangunan pemerintah, maka berangsur-angsur aktivitas penambangan pasir laut dan pengambilan batu karang sudah semakin berkurang. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran aturan ini cukup gencar dilakukan oleh jajaran aparat kepolisian setempat. Bkasus yang ditangani pihak kepolisian misalnya, penangkapan terhadap pelaku pengambilan batu karang penduduk Dusun Saibaibai untuk keperluan bangunan sebuah Perguruan Tinggi Agama, penangkapan oknum staf pengajar SD Negri Sikakap dalam aktivitas pengambilan batu karang untuk kebutuhan bangunan sekolah tersebut, serta adanya kasus yang kini masih dalam proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran aturan tersebut, menunjukkan kesungguhan aparat pemerintah dalam upaya penyelamatan ekosistem terumbu karang. Kebijakan pemerintah tersebut serta tindakan hukum yang dilakukan selama ini, telah memberi dampak yang cukup luas terhadap meningkatnya kesadaran penduduk akan arti penting upaya pelestarian lingkungan Kesadaran tersebut tercermin pada jawaban

36

|

atas beberapa pertanyaan yang diajukan . Dalam waktu setahun terakhir ini, apakah bapak mengambil karang hidup atau karang mati? Jawaban responden secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.5. Persentase Jawaban Responden Terhadap Pengambilan Batu Karang Hidup Dan Mati, Desa Sikakap, 2007. Prosentase Jawaban Ya Tidak Jumlah 1 Karang hidup 10 90 100 2 Karang mati 11 88 100 Sumber : Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 No

Jenis Karang

Data tersebut menunjukkan masih adanya aktivitas pengambilan batu karang, meskipun jumlahnya sangat sedikit, dibandingkan dengan responden yang menjawab tidak melakukan aktivitas tersebut. Dari sebagian kecil masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut, dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain dijual, digunakan sendiri, dijual dan digunakan sendiri. Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai kegunaan pengambilan batu karang. Tabel 3.6. Persentase Jawaban Responden Atas Kegunaan Pengambilan Batu Karang Mati Maupun Hidup, Desa Sikakap, 2007 Persentase Jawaban No

Jenis karang

Dijual

Digunakan sendiri

Dijual dan digunakan sendiri

Tidak Menjawab

1

Karang hidup

-

8

4

88

2

Karang mati

3

5

4

88

Jumlah 100 100

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang Indonesia, 2007

|

37

Umumnya masyarakat Desa Sikakap mengetahui adanya larangan kegiatan penambangan pasir laut dan pengambilan terumbu karang. Sejumlah 55 responden menyatakan mengetahui adanya larangan tersebut, dan sebagian yang lain 45 responden belum mengetahui adanya larangan tersebut. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi terhadap aturan pelarangan tersebut. Apakah masyarakat juga mengetahu adanya sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut, sejumlah 37 responden menjawab mengetahui, 18 responden menjawab tidak mengetahui, dan sejumlah 45 responden tidak menjawab pertanyaan Lalu bagaimana sikap responden terhadap aturan larangan penambangan pasir laut dan pengambilan batu karang ? Sejumlah 44 responden menjawab setuju atas larangan tersebut, 9 responden menyatakan tidak setuju, 2 responden tidak berpendapat, dan 45 responden tidak menjawab pertanyaan. Diagram di bawah ini akan menjelaskan secara rinci menyangkut tingkat pengetahuan terhadap larangan dan sikap terhadap larangan tersebut. Diagram 3.4. Persentase Tingkat Pengetahuan dan Pendapat Responden Terhadap Larangan dan Sanksi Pengambilan Terumbu Karang, Desa Sikakap 2007 Pengetahuan Adanya Sanksi

Sikap terhadap larangan

Tidak Mengetahui 18% Tidak Menjaw ab 45%

Tidak Menjaw ab 45% Mengetahui 37%

Setuju 44%

Tidak Berpendapat Tidak Setuju 2% 9%

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial terumbu Karang Indonesia, 2007

38

|

Sikap sejumlah responden yang tidak setuju terhadap larangan tersebut, bisa dipahami karena belum adanya bahan material bangunan pengganti batu karang dan pasir. Mungkin pendapat mereka akan berubah bila sudah mengetahui adanya bahan material banghunan pengganti batu karang dan pasir laut. Program COREMAP sedang mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan menggunakan batu gunung dan pasir gunung, serta pasir sungai. Selain terumbu karang, sumberdaya laut lainnya yang banyak dimanfaatkan adalah berbagai jenis ikan karang, teripang, ikan kerapu, lobster, dan kepiting bakau. Berbagai jenis ikan karang dan pelagis seperti, ekor kuning, bobara (gebur) bawal, tongkol, cakalang, dan kembung, banyak ditangkap oleh nelayan tradisional dengan menggunakan pancing. Hasil tangkapan tersebut sebagian dikonsumsi dalam bentuk ikan segar sebagi lauk-pauk sehari-hari, sedang sebagian yang lain kalau masih tersisa dijual di pasar tradisional. setempat. Jenis ikan kerapu, lobster, teripang dan kepiting bakau, menjadi sasaran tangkap nelayan untuk dijual kepada pedagang pengumpul. Umumnya hampir seluruh pedagang pengumpul sudah memiliki armada penangkapan sendiri. Hasil tangkapan ini dieksport ke Hongkong, dan dipasarkan ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Jumlah produksi tangkap memang sulit dipantau, tetapi sekedar gambaran kasar bisa diketahui bahwa seorang penampung Aswin dalam satu kali kirim tripang per minggu dengan nilai jual antara 30 juta rupiah – 35 juta rupiah. Kepiting bakau dalam hitungan 1 minggu bisa mendapat 40 kg, dengan nilai jual Rp 2.800.000,- Seorang penampung yang lain, Buyung, dalam satu minggu bisa mengirim lobster ke Jakarta rata-rata 100 dus supermi, rata-rata berisi 25 – 30 biji per dus. Harga jual per ekor Rp 190.000,- ukuran besar, dan ukuran sedang Rp 150.000,-. Di seluruh Desa Sikakap terdapat 6 orang pedagang pengumpul. Ikan kerapu yang sudah mati dijual di pasar lokal harga rata-rata per ekor Rp 12.500, bila tidak laku terjual ikan tersebut dibuat ikan asin dan yang masih hidup dieksport ke Honggkong. Ikan kerapu ukuran besar dibeli dari nelayan Rp 60.000, per ekor.

|

39

3.3. WILAYAH PENANGKAPAN Konsentrasi aktivitas penangkapan ikan terletak di wilayah perairan P. Siburiai. Di wilayah perairan ini, terbentang hamparan terumbu karang yang cukup luas mencapai puluhan ribu ha. Di tepi pantai Siburiai, terbentang luas hutan mangrove tempat nelayan mencari kepiting bakau. Lokasi tersebut memiliki jarak tempuh sekitar 5 – 6 jam menggunakan perahu motor tempel berkekuatan 5 PK – 8 PK dari Desa Sikakap. Menurut informasi yang diberikan oleh Kepala Desa Sikakap, wilayah perairan sekitar P. Pagai Utara – P. Pagai Selatan dimiliki oleh empat kelompok suku besar, yakni suku Samanganyak menguasai wilayah daratan separuh P. Pagai Selatan bagian Selatan dan wilayah perairan sekitarnya, suku Saleleobaja menguasai wilayah daratan separuh P. Pagai Selatan bagian utara beserta wilayah perairan sekitarnya, suku Sababalat menguasai separuh tanah darat P. Pagai utara bagian timur beserta wilayah perairan sekitarnya, dan suku Sabelao tempat kelahiran Bupati Mentawai yang sekarang menguasai wilayah darat P. Pagai Utara bagian Barat dengan wilayah perairan sekitarnya. Kawasan perairan yang diklaim sebagai milik suku meliputi tanaman mangrove, pantai berpasir, dan terumbu karang yang berbatasan langsung dengan laut dalam. Bertolak dari sketsa tersebut, konsentrasi wilayah penangkapan perairan Siburiai merupakan kawasan perairan ulayat suku Saleleobaja, sedang wilayah Desa Sikakap merupakan tanah ulayat suku Sababalat tempat kelahiran Kepala Desa Sikakap. Berdasarkan data kuistioner, hanya sebagian kecil yang mengetahui tanah ulayat dan perairan ulayat milik suku, 14 responden menyatakan mengetahui hukum adat pengelolaan sumberdaya laut di wilayah ini, 67 responden menyatakan tidak ada, dan 19 responden menyatakan tidak tahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah peraturan adat masih diperlukan untuk pewngelolaan sumberdaya laut di wilayah ini ? sebanyak 88 responden menyatakan ya, 11 responden menyatakan tidak, dan 7 responden tidak menjawab. Data tersebut menunjukkan

40

|

betapa pun tipisnya kadar penguasaan praktik hak ulayat laut, namun keberadaan aturan adat setempat masih cukup dirasakan masyarakat. Diagram 3.5 Pengetahuan dan Pendapat Responden Terhadap Peraturan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut, Desa Sikakap, 2007 Pengetahuan tentang ada tidaknya peraturan adat terkait dengan pengelolaan SDL

Tidak Tahu 19%

Tidak Ada 67%

Pengetahuan tentang perlu tidaknya peraturan adat dalam pengelolaan SDL

Tidak Menjaw ab 7% Tidak Perlu 11%

Ya/Perlu 82%

Mengetahui 14%

Sumber: Data dasar Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 Hak kepemilikan ulayat laut masing-masing suku, masih diakui diantara beberapa suku Mentawai yang ada, namun praktik kepemilikan adat ini tidak sekuat yang dipraktikkan suku-suku Mentawai di Desa Tuapejat. Siapa pun yang memasuki, memanfaatkan sumberdaya laut di wilayah perairan Desa Tuapejat , harus mendapat izin terlebih dahulu dari tua-tua adat Suku Katubo Oinan. Di wilayah perairan Desa Sikakap tidak demikian halnya, siapa pun orang yang ingin memanfaatkan sumberdaya laut, bebas melakukannya tanpa seizin pemilik hak ulayat laut, dalam hal ini Suku Sababalat dan Suku Saleleobaja. Bagi orang luar seperti pendatang dari Sumatera Barat, wilayah perairan laut Desa Sikakap adalah milik bersama, bersifat terbuka untuk dimanfaatkan siapa saja (open access), dan bukan milik suatu kommunitas setempat.

|

41

Perlakuan seperti itu, telah mengakibatkan, kontestasi pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut perairan Siburiai tidak bisa dihindari lagi. Melihat luasnya wilayah tangkap perairan Siburiai, sehingga seolah-olah terjadi pembagian wilayah tangkap diantara pengguna wilayah perairan ini. Bagi nelayan yang berkepentingan dengan pencarian kepiting bakau, wilayah tangkapnya ada di hutan bakau sekitar perairan Siburiai. Bagi nelayan yang ingin mencari ikan karang dengan pancing dan jaring, wilayah tangkapnya berada di pinggiran pantai Siburiai, bagi yang ingin mencari lobster, kerapu, dan teripang, dengan melakukan kegiatan penyelaman dan penggunaan sianida, wilayah tangkapnya agak ke tengah dengan wilayah kedalaman antara 20 m – 30 m, dan bagi nelayan luar yang ingin mencari ikan dengan menggunakan jaring purse seine, pukat harimau, dan pemboman, wilayah tangkapnya berada di perbatasan antara laut dalam dan bibir terluar terumbu karang. Kontak fisik antara nelayan luar dengan nelayan setempat di wilayah perairan ini, sering memunculkan konflik. Namun sangat jarang terjadi konflik diantara sesama nelayan setempat, karena nelayan pencari ikan penyelam, kadang-kadang juga menjadi nelayan pencari kepiting bakau. Begitu juga hasil tangkapan mereka sering ditampung oleh pedagang penampung yang sama. 3.4. TEKNOLOGI PENANGKAPAN Di Desa Sikakap terdapat dua kelompok nelayan, yakni nelayan tradisional dan nelayan penyelam yang mengoperasikan kompresor. Masing-masing kelompok dapat dibedakan dari penggunaan alat tangkapnya, sasaran tangkap, dan perahu yang digunakan. Nelayan tradisional menjadikan ikan karang dan pelagis sebagai sasaran tangkapnya. Alat tangkap yang digunakan relatif masih sangat sederhana, yakni pancing dan jaring karang. Mereka bekerja secara individu dengan perahu dan alat tangkap ikan milik sendiri. Mereka berangkat malam hari sekitar Jam 10 malam, dan pulang pagi hari menjelang subuh. Bila hasil tangkapannya banyak, mereka langsung menjualnya ke pasar tradisional setempat. Bila

42

|

hasilnya sedikit, mereka langsung pulang, dan ikan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri sebagai lauk pauk. Berbagai jenis ikan yang dijual di pasar antara lain; ikan kembung, layur, ekor kuning, ikan sebelah, tongkol, dan cakalang. Berdasarkan kondisi fisiknya, bisa diketahui bahwa ikan-ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ikan pancing, karena sirip-sirip ikan tidak rusak. Hal ini sesuai benar dengan alat-alat tangkap ikan yang dibawa oleh para nelayan saat menjual hasil tangkapannya di pasar. Alat-alat tangkap itu diletakkan di atas perahu yang sedang berlabuh di pinggir pasar. Dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan, nelayan-nelayan tradisional ini menggunakan perahu dayung, ketinting, dan ada sebagian yang menggunakan perahu motor tempel berkekuatan mesin antara 5 PK – 15 PK. Kelompok nelayam penyelam menjadikan ikan kerapu, lobster, dan teripang sebagai sasaran tangkap utama mereka. Untuk membantu kegiatan penyelaman, nelayan menggunakan alat bantu kompresor. Ikan kerapu dan udang lobster ditangkap dengan menggunakan racun sianida. Dalam keadaan mabuk ikan tersebut ditangkap lalu dimasukkan dalam keranjang yang terbuiat dari jaring yang dikaitkan pada pinggang penyelam. Ikan dan lobster hasil tangkapan, diletakkan dalam bak perahu yang berisi air tawar yang terletak pada bagian tengah perahu. Bila hasil tangkapan sudah dirasa cukup, maka segeralah ikan dibawa ke tempat penampungan. Di tempat ini ikan kerapu dan lobster disontik dengan obat penawar racun sianida, dicuci dengan air tawar, kemudian ditaruh dalam keramba yang terletak di bawah lantai rumah panggung. Keramba tersebut dipagari rapat dengan batangan kayu mengelilingi sudut-sudut tiang penyangga rumah. Pada bagian dalam keramba disekat-sekat untuk memisahkan antara lobster, ikan kerapu dan kepiting bakau. Antara 1 – 2 minggu ikan kerapu dan lobster tersebut dipelihara oleh pedagang pengumpul. Semua peralatan tangkap, perahu, mesin, kompresor adalah milik pedagang pengumpul. Perahu motor tempel yang digunakan berukuran besar, panjang antara 9 m – 12 m, lebar antara 60 cm – 1m,

|

43

berkekuatan mesin antara 25 PK – 40 PK, atau menggunakan perahu pompong. Seluruh hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasional berupa bahan bakar, rokok dan makan, dibagi 5 , 1 bagian untuk peralatan dan mesin, 4 bagian untuk 4 orang nelayan yang terlibat dalam kegiatan penangkapan. Perhitungan hasil tangkap, ditentukan secara sefihak pada saat itu juga oleh langgan. PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT.

3.5.

3.5.1. Faktor dari dalam -

-

44

Interaksi sosial antara penduduk pendatang dari Sumatera Barat dengan penduduk asli Mentawai, telah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya yang berlangsung begitu cepat. Bagi masyarakat penduduk asli Mentawai, pemilikan rumah permanen, lengkap dengan isi perabotan rumah tangganya, adalah suatu hal yang sangat didambakan. Rumah permanen dengan segala isinya, telah menjadi status simbul sosial ekonomi yang baru, menggantikan rumah panggung. Gaya hidup kaum pendatang di Kota Sikakap telah membentuk sikap “modernitas” penduduk asli Mentawai (Reimar Schefold, 1985). Perkembangan ini telah berdampak pada meningkatnya permintaan bahan bangunan yang selama ini dipenuhi dari penambangan pasir laut dan pengambilan batu karang. Pertumbuhan Kota Sikakap sebagai pusat kegiatan ekonomi, telah mendorong hadirnya sejumlah pendatang dari Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan penduduk Kota Sikakap di satu sisi, dan sempitnya lahan datar yang ada di sisi lain, telah menjadikan reklamasi pantai sebagai satu-satunya pilihan untuk membangun permukiman penduduk dan infrastruktur kota. Akibatnya terjadi pengurangan luas terumbu karang di perairan Selat Sikakap. Dampak langsung dari kegiatan reklamasi pantai ini adalah terjadinya sedimentasi dan pelumpuran dasar laut. Polip terumbu karang tersumbat, sehingga tidak bisa bernafas, kurang pencahayaan matahari, dan pada akhirnya terumbu karang mati.

|

-

-

Kondisi tersebut di atas masih diperburuk oleh adanya kebiasaan perilaku masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga ke laut. Limbah anorganik yang tidak mudah terurai seperti botol minuman, botol agua, kaleng, plastik, bertebaran di dasar laut dan permukaan laut. Sementara itu limbah cair rumah tangga seperti ditergen, minyak, dan rembesan septiktenk, telah melengkapi terjadinya pencemaran perairan pantai Selat Sikakap. Tanda-tanda telah terjadinya pencemaran dan penurunan daya dukung lingkungan tampak misalnya bertebarannya hewan bulu babi, yang dapat berakibat rusaknya terumbu karang. Pengelolaan sumberdaya alam juga ditentukan oleh kualitas SDM yang masih terbatas antara lain dilihat dari tingkat pendidikan, ketrampilan, pengalaman dan ini semua bermuara pada etos kerja yang rendah.

3.5.2. -

Faktor dari luar

Cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa kawasan perairan laut Desa Sikakap adalah milik bersama yang bersifat terbuka untuk dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja, berapa pun jumlahnya, tanpa ada pembatasan tingkat eksploitasi. Semua tergantung kemauan dan kemampuan para pengguna (stakeholders). Cara pandang seperti ini telah mendorong terjadinya kompetisi dalam memperebutkan sumberdaya yang ada. Masing-masing pihak berusaha meningkatkan hasil tangkapannya, bahkan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak sekalipun, tanpa ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas kelangsungan sumberdaya tersebut. Kontestasi didalam memperebutkan sumberdaya ini telah mengakibatkan konflik diantara stakeholders, seperti yang terjadi di perairan Siburiai, antara nelayan luar yang mengoperasikan pukat harimau dan bom, dengan nelayan setempat yang menggunakan sianida dalam melakukan praktik penangkapan ikan. Perkembangan tersebut, telah mengarah pada situasi hancurnya sumberdaya milik bersama (tragedy of the commons) sebagaimana diteorikan Hardin (1968). Dampak dari perkembangan ini adalah tejadinya

|

45

-

-

-

-

kelangkaan ikan di wilayah perairan Sikakap, yang ditandai oleh semakin sulitnya nelayan tradisional mencari ikan, semakin jauhnya tempat mencari ikan, kecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, dan menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional. Muara dari persoalan ini adalah, menurunnya tingkat kesejahteraan nelayan tradisional. Tingginya permintaan pasar terhadap hasil laut seperti, teripang, ikan kerapu, lobster, dan kepiting bakau, telah mendorong tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya tersebut. Demi mengejar produksi tangkapan, praktik-praktik penangkapan yang bersifat destruktif sekalipun tidak dihiraukan lagi dampak buruk yang bakal ditimbulkannya. Semua hal tersebut di atas terjadi karena lemahnya pengawasan dari petugas pemerintah dari instansi terkait. Hal ini tampak misalnya, bagaimana racun sianida bisa beredar di tengah masyarakat, bagaimana kegiatan reklamasi pantai bisa berjalan secara terbuka tanpa merasa bersalah, bahkan terkesan seolaholah tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Selain faktor tersebut di atas kondisi geografis kepulauan yang terisolir mengkondisikan kendala transportasi laut yang mahal, apalagi makin naiknya harga BBM. Determinan lain yang sangat mempengaruhi pengelolaan sumberdaya laut adalah kondisi iklim yang kurang bersahabat, sementara kualitas dan penguasaan tingkat teknologi masyarakat masih terbatas. Pemerintah daerah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan nelayan dan sekaligus melakukan merencanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan eksplotasi juga masih menghadapi berbagai kendala institusional.

3.6. PROGRAM COREMAP Uraian pada bagian ini berisi tentang persepsi masyarakat terhadap program COREMAP. Seperti telah diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah yang

46

|

telah ditetapkan sebagai target Pelaksanaan Program COREMAP phase II. Salah satu desa yang telah ditetapkan sebagai target utama pelaksanaan program COREMAP adalah Desa Sikakap. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal yang ingin diketahui dari persepsi masyarakat terhadap Pelaksanaan Program COREMAP. Pertama menyangkut tingkat pengetahuan penduduk terhadap program kegiatan penyelamatan terumbu karang sebelum adanya kegiatan COREMAP. Ke dua, ingin mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan penduduk terhadap program COREMAP, dan ke tiga adalah ingin mengetahui seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program COREMAP. Untuk mengetahui tujuan yang pertama, diajukan pertanyaan, apakah di lokasi ini pernah dilakukan upaya-upaya penyelamatan sumberdaya laut ? Sebanyak 22 responden menyatakan pernah, 38 responden menyatakan tidak pernah, dan 40 responden menyatakan tidak tahu. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelamatan sumberdaya laut pernah dilakukan di daerah ini, hanya saja gaung kegiatan tersebut tidak begitu besar, atau mungkin kurang sosialisasi, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Rincian jawaban tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. Diagram 3.6 Persentase Jawaban Responden Terhadap Program yang Pernah Dilakukan Terkait Dengan Penyelamatan Sumberdaya Laut, Desa Sikakap, 2007

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

40%

Tid ak Pe rn ah

Tidak Ta hu

22%

Pernah

Sumber:

38 %

Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

|

47

Dalam kaitan dengan pengetahuan terhadap program COREMAP, sebagian besar 71 responden menjawab pernah mendengar istilah COREMAP, dan hanya 29 responden yang menjawab tidak pernah mendengar. Jawaban tersebut sangat berbeda dengan jawaban sebelumnya yang hanya 22 responden yang menjawab pernah ada upaya penyelamatan sumberdaya laut sebelum adanya program COREMAP. Meskipun sebagian besar responden mengetahui istilah COREMAP, tetapi masih banyak juga responden yang belum mengetahui maksud dan tujuan program COREMAP. Sejumlah 35 responden menjawab untuk penyelamatan terumbu karang, 4 responden untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 34 responden menyatakan tidak tahu, dan sejumlah 27 responden tidak menjawab. Diagram 3.7 Persentase Jawaban Responden Tentang Tujuan Pelaksanaan Program COREMAP, Desa Sikakap, 2007 40%

35%

34%

35%

27%

30% 25% 20% 15% 10%

4%

5% 0% Pelestarian TK Kesejahteraan Rakyat

Tidak Tahu

Tidak Menjawab

Sumber: Data dasar Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007 Ketidaktahuan tersebut memiliki korelasi terhadap rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan COREMAP. Hal ini tampak pada jawaban responden, 10 responden menyatakan terlibat, 29 responden menyatakan tidak pernah terlibat, dan 61 responden tidak

48

|

menjawab. Jawaban tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam diagram di bawah ini. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui maksud dan tujuan program kegiatan COREMAP, serta rendahnya keterlibatan masyarakat diduga kuat karena belum maksimalnya kegiatan sosialisasi program COREMAP. Terhadap tingginya keinginan 58 responden untuk terlibat dalam kegiatan COREMAP selanjutnya, harus disikapi secara lebih hati-hati, apakah keinginan tersebut karena didorong oleh motivasi yang tinggi untuk mendukung program penyelamatan terumbu karang, atau ada kepentingan lain. Diagram. 3. 8 Persentase Jawaban Responden Tentang Keterlibatan Dalam Kegiatan Program COREMAP, Desa Sikakap, 2007 Terlibat 10% Tidak Terlibat 29% Tidak Menjaw ab 61%

Sumber: Data primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007. Dari berbagai penyebab kerusakan terumbu karang, campur tangan manusia merupakan penyebab yang paling dominan terhadap kerusakan terumbu karang. Tekanan penduduk dan kemiskinan mendorong orang untuk berbuat memenuhi kebutuhan sesaat, dan cenderung mengabaikan pertimbangan jangka panjang. Bagi masyarakat penduduk asli Mentawai yang cenderung berorientasi ke darat, umumnya kurang memiliki pengetahuan mengenai ekosistem terumbu karang. Sementara itu bagi masyarakat pendatang dari

|

49

Sumatera Barat, sifat “merantau” di negeri orang cenderung mengutamakan kepentingan bisnis, sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya yang dieksploitasinya. Pada saat yang sama. proses interaksi sosial antara penduduk asli Mentawai dengan masyarakat pendatang, telah melahirkan perubahan sosial budaya bagi masyarakat Mentawai yang berlangsung begitu cepat. Simbul-simbul baru menyangkut status soaial ekonomi seseorang sebagai akibat proses interaksi sosial dengan masyarakat pendatang Sumatera Barat mulai diterima. Pola konsumsi makan, rumah permanen dengan isi perabotan rumah tangganya, cara berpakaian, pendidikan, kesemuanya telah mengubah gaya hidup masyarakat asli Mentawai. Mereka mulai mengidamkan pemilikan rumah tinggal permanen yang sesungguhnya bukan merupakan kebudayaan mereka. Fricke (1995) sebagaimana dikutip oleh Charles Victor Barber (1997, 1971) menyatakan bahwa pedagang-pedagang di Pantai Timur Kepulauan Mentawai menentukan standard bagi apa yang dinamakan “modern”. Kini masyarakat Mentawai telah memutuskan pilihan jalan hidupnya sendiri, menjawab tantangan perubahan zamannya. Melarang atau berbagai bentuk tindakan lain yang dapat menghalangi perkembangan tersebut, dapat dianggap sebagai bentuk tindakan pelanggaran terhadap hak sejarah masyarakat Mentawai. Hal yang sama misalnya telah dikemukakan Margaret Mead (1967) dalam karangannya mengenai perkembangan di Irian Jaya (Papua), bahwa spekulasi mengenai kemungkinan untuk mempertahankan tradisi kebudayaan kesukuan merupakan sesuatu yang bersifat sentimental belaka. Selanjutnya Mead mengatakan bahwa sesungguhnya keterbelakangan masyarakat kesukuan dewasa ini merupakan keterasingan yang terlampau lama, yang bisa dianggap sebagai suatu perlakuan yang “tidak adil” dari sejarah. Dalam konteks setting sosial seperti itulah program COREMAP ditempatkan. Secara sosiologis dan antropologis program COREMAP sendiri oleh pihak perumus kebijakan dan pelaksana yang bertindak sebagai agen perubahan, telah dilihat sebagai program pembaharuan teknik-teknik eksploitasi sumberdaya laut yang dinilai ramah

50

|

lingkungan, guna menggantikan praktik-praktik eksploitasi yang selama ini dilakukan masyarakat dengan teknologi yang kurang memperhatikan pertimbangan fungsi ekologisnya. Sebagai suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan, sudah barang tentu pihak perumus dan pelaksana kebijakan seharusnya sudah bisa memprediksi tingkat keberhasilan program atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang kiranya sudah dipertimbangkan secara matang oleh para pihak perumus dan pelaksana kebijakan antara lain : (1)

Bagaimana program-program tersebut direncanakan, dirumuskan, dan dilaksanakan, serta seberapa jauh masyarakat sebagai kelompok sasaran terlibat dalam kegiatan ini.

(2)

Bagaimana program COREMAP tersebut diperkenalkan, dimasyarakatkan (disosialisasikan) dan diterima oleh masyarakat (internalised)

(3)

Seberapa jauh program-program tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan hal-hal yang dipraktikan masyarakat. Semakin banyak unsur persamaannya, maka program tersebut akan mudah diterima.

(4)

Seberapa besar program tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika sebuah program terbukti dapat dilaksanakan dengan mudah dan murah serta bermanfaat langsung bagi masyarakat, maka program tersebut akan mudah diterima masyarakat. Dengan kata lain telah memperhatkan perlunya kepercayaan masyarakat terhadap program.

(5)

Kemampuan dan kedudukan sosial agen perubahan akan menentukan keberhasilan suatu program pembaharuan.

(6)

Menyangkut saluran perubahan, sebuah inovasi teknologi yang berawal dari orang-orang yang berada pada puncak strata sosial atau kekuasaan, akan cenderung mudah menyebar ke bawah.

(7)

Para pihak agen perubahan akan menuai keberhasilan dalam menjalankan programnya, bila menguasai kondisi sosial budaya

|

51

masyarakat yang menjadi sasaran binaan sehingga mereka bersedia perpartisipasi. (8)

Perlu disadari bahwa sebuah program pembaharuan pasti akan dihadapkan pada pihak-pihak yang kepentingannya terusik. Bagaimana pihak agen pembaharuan menghadapi kelompok ini, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kelompok ini sehingga minimal tidak menggangu jalannya program. Bila hal ini tidak diantisipasi, maka akan berakibat fatal terhadap jalannya program.

Uraian tersebut di atas merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pembangunan masyarakat di pedesaan. (Paul B Harton dan Chester L. Hunt, 1990: 206 – 244). Lalu bagaimana program COREMAP dilaksanakan di Desa Sikakap, apakah pihak pelaksana kebijakan sudah konsisten mentaati rambu-rambu tersebut ? 3.6.1. Program dan Permasalahannya Tujuan dari program ini adalah untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, yang sasaran akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat eksploitasi dan meningkatkan sumberdaya laut yaitu terumbu karang. Berkurangnya tekanan sumberdaya laut terutama terumbu karang, akan memberi kesempatan ekosistem terumbu karang untuk dapat memulihkan dirinya secara alami. Secara ekonomis melalui kegiatan PMA diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, sasaran aklhir dari kegiatan PMA ini adalah secara ekonomis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dan secara ekologis dapat memperbaiki kondisi fisik terumbu karang Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilakukan antara lain, pengembangan industri kerajinan rumah tangga, budi daya rumput laut, budi daya ikan kerapu, budi daya kepiting, dan pengembangan wisata bahari.

52

|

Pengembangan Industri Kerajinan Rumah Tangga Kerajinan industri rumah tangga ini mengolah cangkang kerang-kerangan dan moluska menjadi barang-barang souvenir. Bahan baku ini cukup tersedia melimpah di daerah ini. Tenaga yang mengolah secara kecil-kecilan di desa ini sudah ada 4 orang pengrajin. Hal ini dipandang sebagai potensi yang perlu dikembangkan, sekaligus dalam rangka menunjang program pengembangan wisata bahari. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan keterampilan bagi para pengrajin. Untuk keperluan tersebut, telah dikirim empat orang calon pengrajin ke Situbondo Jawa Timur, untuk mengikuti pelatihan keterampilan mengolah limbah kulit kerang, menjadi barang dagangan souvenir. Selama 1 bulan (Mei 2007) kegiatan pelatihan tersebut diikuti dengan tekun. Pada pertengahan bulan Juni 2007 mereka sudah kembali ke desa. Di Desa Sikakap, hanya ada satu orang pengrajin yang mencoba mempraktekkan keterampilan yang telah diperolehnya, selebihnya tidak jelas lagi apa yang akan diperbuat. Pihak petugas pendamping sendiri dan LPSTK belum pernah menanyakan langsung perkembangan dan laporan kegiatan tersebut. Sementara itu dari pihak peserta pelatihan menyampaikan sejumlah keluhan, antara lain tidak tersedianya bahan kimia pencerah warna, sehingga hasil ukirannya kurang menarik dan sulit dipasarkan. Menghadapi persoalan seperti ini, baik peserta pelatihan maupun petugas pendamping tampak tidak menunjukkan kesan kuat untuk bagaimana mengatasi persoalan ini, dan tampaknya lebih suka memilih sikap membiarkan persoalan ini berlalu begitu saja. Hal ini menunjukkan masih rendahnya motivasi mereka dalam menekuni kegiatan yang telah direncanakan bersama, sekaligus menunjukkan tiadanya komitmen mereka untuk mensukseskan program COREMAP.

|

53

Budi Daya Rumput Laut Kegiatan pengembangan budi daya rumput laut dilakukan berdasarkan pertimbangan telah diketemukannya sejumlah rumpun rumput laut di mulut perairan Selat Sikakap bagian Timur. Tidak jelas betul apakah, jenis rumput laut ini sama dengan jenis rumput laut yang dibudidayakan di pesisir Selatan Sumatera Barat, Sibolga, dan Lampung. Teropsesi oleh keberhasilan di ke tiga daerah tersebut, maka budidaya rumput laut akan dikembangkan di perairan Selat Sikakap tanpa mempertimbangkan studi kelayakannya terlebih dahulu. Berapa ha luas perairan yang hendak ditanami, bagaimana bisa muncul hitung-hitungan 15 ton bibit, berapa lama serata total produksi panen yang ditargetkan, bagaimana status wilayah perairan tersebut, kemana harus dipasarkan produk tersebut seandainya berhasil, beberapa pertimbangan ini tidak diketahui dengan jelas. Tidak juga diketahui tingkat penguasaan pengetahuan dan teknologi budidaya rumput laut, baik pada petugas pendamping kegiatan maupun kelompok binaan. Ke dua belah pihak sesungguhnya samasama tidak memiliki pengalaman mengenai usaha ini, meskipun punya modal semangat hendak merealisasikan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah 5 Pokmas, 4 Pokmas laki-laki, dan 1 Pokmas wanita, masing-masing Pokmas berjumlah 10 orang. Untuk menunjang kegiatan ini telah dikucurkan dana bergulir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana tersebut diberikan dalam bentuk barang. Untuk keperluan pengadaan bibit rumput laut, petugas pendamping menawarkan harga Rp 6.000,- per kg sampai ditempat. Pengadaan barang tersebut akan diambil dari Padang. Tetapi secara tiba-tiba diluar perhitungan rumput laut di Padang hancur diterjang gelombang. Alternatif lain akan diambilkan di Sibolga. Di tengah suasana mencari lokasi lain tempat tersediannya bibit rumput laut, tiba-tiba seorang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mentawai Kepulauan yang kebetulan sedang bertugas menunggui bangunan Hatchery menawarkan diri untuk menyanggupi pengadaan bibit rumput laut sejumlah 15 ton dengan harga yang jauh

54

|

lebih murah, yakni Rp 3.500,- per kg sampai di tempat. Bibit tersebut akan diambil dari Lampung. Secara kebetulan pula petugas tersebut memiliki kawan baik yang bekerja di Balai Benih Lampung (BBL) milik PT. Hanura. Untuk keperluan tersebut, maka seorang petugas DKP tersebut, fasilitator desa, Ketua LPSTK, dan 2 orang anggota Pokmas berangkat ke lampung. Setelah sampai di Lampung, ternyata bibit rumput laut tersebut diambil dari lokasi yang jauh dari pusat pembibitan, yakni dari petani setempat yang berjarak 3 jam waktu tempuh dengan menggunakan perahu pompong. Bibit tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik sebanyak 105 karung, dengan total berat 7 ton, diangkut menggunakan perahu pompong ke tempat pelabuhan pendaratan “Kapal Hongkong” di Lampung. Selama 3 hari bibit tersebut mengonggok dalam tumpukkan karung. Saat kapal yang ditunggu tiba, maka segeralah bibit tersebut dimasukkan dalam bak di tengah ruang kapal. Lubang bak bagian bawah dibiarkan dalam keadaan tertutup, sehingga tidak memungkinkan terjadinya sirkulasi air laut. Selama diperjalanan, bibit tersebut hanya dijagai 2 orang anggota Pokmas, dan tidak melakukan perlakuan apa pun terhadap bibit tersebut, karena memang tidak mengetahui cara bagaimana bibit harus diperlakukan supaya tetap segar sampai ditempat tujuan. Tiba di pelabuhan Sikakap, dari mulai sejak pencabutan sampai ditempat tujuan telah menghabiskan waktu selama 7 hari, dan barang tersebut sudah dalam keadaan membusuk. Mulai sejak saat itu persoalan rumput laut berkembang, karena tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab. Pokmas tidak mau menandatangani berita acara pengadaan bibit rumput laut ini, karena sesuai dengan perjanjian sekalipun tidak dengan secara tertulis, penyerahan barang sampai ditempat dalam keadaan siap tanam. Demikian pula pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang, cuci tangan terhadap persoalan ini, dan belum tahui kejelasan bibit yang masih tersisa sebanyak 8 ton. Sementara itu pihak DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mau bertanggung jawab terhadap persoalan ini, bahkan DKP menuntut persoalan ini harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit rumput laut

|

55

ini. Selama persoalan pengadaan bibit rumput laut sejumlah 15 ton ini belum diselesaikan, maka kegiatan-kegiatan yang lain akan dihentikan untuk sementara waktu, sambil menunggu diselesaikannya persoalan tersebut. Kasus rumput laut ini terjadi saat penelitian ini dilakukan, dan telah menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Akibat dari kegiatan ini, aktivitas LPSTK menjadi vacuum dan hubungan diantara sesama pengurus LPSTK menjadi kurang harmonis. Sikap pengurus LPSTK sendiri terbelah menjadi dua, ada yang masih optimis mau melanjutkan program-program COREMAP, dan ada yang berubah sikap menjadi sangat pesimis terhadap program-program yang sudah dibuat. Pertemuan-pertemuan rutine yang diselenggarakan tiap hari Senin dan Kamis, semakin banyak pengurus yang tidak hadir, tanpa memberi keterangan sebelumnya. Terlalu tinggi harapan yang digantungkan pada keterlibatan menjadi pengurus LPSTK, sementara itu untuk menunjang kegiatan lembaga ini dalam kenyataannya tidak didanai, sehingga setiap pengurus LPSTK terpaksa harus membiayai sendiri biaya transportasi setiap kali mau menghadiri acara pertemuan rutin.Bahkan untuk memberikan jamuan kepada tamu-tamu pejabat setempat untuk rapat koordinasi meskipun hanya sekedar untuk memberikan teh manis atau kopi, terpaksa harus berhutang kepada warung-warung terdekat. Kekecewaan diantara sejumlah pengurus LPSTK adalah ujung dari perkembangan keadaan seperti itu. Kondisi seperti inilah yang mendorong petugas fasilitator desa memandang perlunya segera dilakukan konsolidasi organisasi LSPTK. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada kegiatan lagi yang dilakukan. Rencana semula kalau kegiatan budidaya rumput laut ini dapat berjalan lancar, akan segera dilanjutkan dengan kegiatan budidaya ikan kerapu dan kepiting, pengembangan wisata bahari, dan kegiatan konservasi. Kegiatan budi daya ikan kerapu akan didukung oleh keberadaan hatchery yang sedang dipersiapkan melalui dana APBD, sedang budidaya kepiting akan segera dilakukan karena teropsesi oleh “sukses” budi daya kepiting di Desa Sinaka.

56

|

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat baik formal maupun informal, keberadaan bangunan hatchery yang dibangun DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai di perairan Selat Sikakap, tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, antara lain kondisi lantai dan dinding-dinding bak dalam kondisi yang rapuh, sudah retak-retak, sehingga tidak siap untuk dioperasikan. Menurut Kapolsek setempat bahwa bangunan tersebut telah menyalahi bestek. Penempatan lokasi Hatchery yang tidak tepat, karena berhadapan dengan hempasan angin timur yang ganas. Diduga bangunan hatchery akan rusak bahkan hancur apabila terkena hempasan gelombang angin timur apalagi pada saat terjadi gempa dan gelombang pasang 12 September 2007. Belum tersediannya berbagai sarana penunjang , seperti listrik, pakan, obatobatan, peralatan budi daya, dan laboratorium. Selain itu, SDM yang ada juga belum memiliki pengalaman, pengetahuan, dan penguasaan keterampilan teknik budi daya yang memadai. Sudah bisa diprediksi bahwa kendala yang sama juga akan dihadapi dalam program kegiatan budidaya kepiting. Apa yang dikatakan sukses budi daya kepiting di Desa Sinaka, sesungguhnya hanyalah sebuah ilusi. Informasi keadaan yang sesungguhnya mengenai budidaya kepiting di Desa Sinaka disampaikan oleh seorang ketua Pokmas pada acara pertemuan di kantor Pondok Informasi COREMAP di Desa Sikakap 14 Juni 2007 membahas soal pengadaan pasir dan batu gunung, sebagai alternatif bahan material bangunan terumbu karang dan pasir laut. Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain bahwa budidaya kepiting di Desa Sinaka terkendala oleh kelangkaan pakan, keterbatasan tempat hanya ada 2 keramba, sehingga kepiting dengan segala ukuran dicampur masuk dalam satu keramba, akibatnya sifat kepiting yang kanibal sehingga kepiting kecil telah dimangsa sebagai pakan. Masalah yang lebih serius lagi menyangkut soal pemeliharaannya, karena tanggung jawab Pokmas, maka nelayan yang lokasinya jauh dari lokasi budi daya bila akan menuju lokasi budidaya, terpaksa harus mengeluarkan biaya transportasi yang mahal. Sementara itu nelayan anggota Pokmas yang lokasinya dekat dengan tempat budi daya kepiting, merasa terbebani tanggung jawab pemeliharaan yang berat karena statusnya adalah

|

57

milik kelompok. Akhirnya budi daya kepiting di Desa Sinaka akan mengalami nasib yang sama seperti yang dialami di Desa Tua Pejat, yakni diterlantarkan oleh Pokmasnya. Pengolahan Produksi Dengan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembuatan ikan asin, abon ikan, bakso ikan, dan pembuatan minyak kelapa. Kegiatan pelatihan yang dimaksudkan sebagai proses alih pengetahuan dan ketrampilan, ternyatai tidak ada kelanjutannya, bahkan peralatan masak yang diberikan juga sudah tidak bisa lagi diketahui dimana keberadaannya. Kegiatan ini terkendala oleh persoalan pemasaran, antara lain ketidaksesuaian citra rasa produk yang diperkenalkan dengan selera masyarakat setempat, sehingga tidak laku dijual. Pengembangan Wisata Bahari Program pengembangan wisata bahari dirancang berdasarkan terdapatnya sejumlah potensi wisata bahari yang terdapat di perairan Sikakap, antara lain “peristiwa pesta adat anggau”, keindahan ekosisten terumbu karang, pemandangan lorong-lorong terumbu karang (gosong) tempat pemijahan ikan kerapu, dan sejumlah tempat berselancar dan diving. Potensi wisata bahari ini akan dikemas dalam bentuk buku-buku panduan paket perjalanan wisata bahari. Untuk pengadaan tenaga pemandu wisata, akan dilakukan kursus-kursus keterampilan penguasaan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. •

Peristiwa Budaya Anggau

Anggau adalah binatang kepiting yang berwarna merah, hidup di dalam lubang-lubang pasir pantai atau bakau. Dalam siklus tahunan (setahun sekali) yang biasanya jatuh pada bulan purnama Juli – Agustus muncul di permukaan secara bersamaan. Pada saat-saat musim anggau keluar dari lubang persembunyiannya, masyarakat terutama pemuda dan pemudi keluar rumah secara beramai-ramai mencari anggau. Hasil tangkapan anggau, dimasak dan dimakan

58

|

secara bersama-sama. Momen seperti ini oleh para pemuda dan pemudi sering dijadikan sebagai sarana kontak jodoh. Pesta adat anggau bagi masyarakat Mentawai sering diidentikan dengan “Musim Kawin:” •

Lokasi Pemijahan Ikan Kerapu

Masa pemijahan ikan kerapu yang lazim disebut dalam istilah setempat “musim tinambela”, berlangsung antara bulan hilang sampai bulan muncul atau antara tanggal 1 – 2. Sudah diidentivikasi terdapat 7 titik gosong pemijahan ikan kerapu terutama di perairan Buriai, terletak dekat dengan hutan mangrove, berada pada kedalaman 12 m. Lokasi tepatnya masih dirahasiakan, karena bila diketahui banyak orang dapat jadi sasaran pemotasan. Pada musim tinambela merupakan puncak tertinggi hasil penangkapan ikan kerapu. Di seluruh perairan Sikakap per hari rata-rata bisa ditangkap 500 kg. (Wawancara dengan Petugas Penjaga Hatchery dari Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 13 Juni 2007) •

Tempat Berselancar

Terdapat sejumlah lokasi wisata berselancar dan diving dibeberapa pulau kecil di Perairan Pantai Barat P. Pagai Utara dan P. Pagai Selatan. Antara lain Resort Makaroni, Resort Siopo I, II, Resort Libageu, Resort P. Libat I, II, dan sejumlah Resort di Macacopa. . Di lokasi-lokasi tersebut, sudah banyak aktivitas wisata berselancar dan diving yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara, bahkan sudah banyak dibangun tempat-tempat peristirahatan seperti di Makaroni. Di seluruh wilayah kepulauan Mentawai, tanda-tanda perkembangan sektor pariwisata sudah terlihat dari banyaknya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, terutama untuk wisata bahari. Pada tahun 2003, tercatat jumlah kunjungan wisata mencapai 4.500 jiwa, sebagian besar adalah wisatawan mancanegara, dengan obyek wisata utamanya berselancar dan diving. Kontribusi income daerah dari sektor wisata, masih ditunjukkan dari

|

59

sektor perdagangan, hotel dan restoran (sarana akomodasi wisata) sebesar 25% dari seluruh penerimaan yang ada. Beberapa potensi wisata yang belum digarap, kini mendapat dorongan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Laporan Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai 2005, hal IV 1 – IV 2) Di Desa Sikakap melalui program COREMAP obyek wisata bahari akan dikemas kedalam buku paket panduan wisata. Rencana kegiatan lainnya adalah kursus keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, pelatihan berselancar dan diving. Lebih lanjut rencana operasionalisasi kegiatan secara detail belum dibuat, misalnya siapa yang terlibat penyusunan buku panduan wisata, formatnya seperti apa, siapa yang akan menerbitkan, dan sebagainya belum terprogram. Salah satu persoalan lingkungan perairan pantai Selat Sikakap adalah berlangsungnya pencemaran laut yang disebabkan oleh tekanan penduduk dan sejumlah aktivitas manusia. Fenomena tekanan penduduk menampakkan diri dalam bentuk terkonsentrasinya permukiman penduduk di Pantai Selat Sikakap. Terbatasnya lahan datar untuk pengembangan permukiman, menjadikan reklamasi pantai sebagai pilihan yang termudah, murah, dan strategis untuk permukiman penduduk. Dampak perkembangan ini, berpengaruh langsung terhadap luasan tutupan terumbu karang, dan kondisi fisik terumbu karang. Kegiatan reklamasi pantai dan sedimentasi yang mengiringinya, telah menutup permukaan dan polip terumbu karang, sehingga banyak dijumpai terumbu karang mati di sekitar permukiman penduduk. Pencemaran air laut yang menyertainya telah merangsang berkembang biaknya hewan perusak terumbu karang seperti bulu babi. Kondisi seperti ini masih diperburuk oleh perilaku masyarakat yang menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah. Suatu pemandangan yang lazim disaksikan hampir setiap hari, orang membuang sampah di sepanjang tepi pantai Sikakap, tanpa sedikit pun menunjukkan kesan sikap rasa bersalah atas tindakannya. Berbagai jenis sampah rumah tangga dibuang ke laut, bahkan limbah anorganik seperti plastik, kaleng dan botol minuman

60

|

yang tidak dapat terurai, dihamburkan begitu saja di laut. Tindakan ini secara estetika mengganggu keindahan air laut, dan secara ekologis dapat mengancam kelangsungan hidup terumbu karang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hidup bersih dan sehat belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sikakap Melalui program COREMAP, masalah pencemaran air laut ini akan ditangani dengan melakukan kegiatan penataan kebersihan lingkungan permukiman, dengan mengalihkan lokasi pembuangan sampah ke lahan daratan Tempat Pembuangan Sampah (TPA). Kegiatan ini menunggu keluarnya kebijakan pemerintah desa setempat. Pada hal kebijakan dan implementasinya sudah dilakukan setahun yang lalu oleh pemerintah desa Sikakap (2005 – 2006). Kegiatan ini terkendala oleh persoalan pembayaran bahan bakar yang tidak beres oleh pihak pengelola sampah yang ditunjuk, juga tidak lancarnya iuran sampah, sehingga kegiatan ini terhenti. (Wawancara dengan Kepala Desa Sikakap 11 Juni 2007) Kebijakan ini ditunjang dengan keluarnya Surat Keputusan Desa Sikakap Kecamatan Pagai Utara – Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 01/DS – Kep/Tahun 2005, juga diperkuat oleh keluarnya Surat Keputusan Camat Pagai Utara – Selatan Nomor : 01/PUS/Tahuin 2005. Tidak diketahuinya kegiatan ini oleh jajaran pengurus LPSTK dan petugas pendamping program COREMAP, mengindikasikan kurangnya koordinasi antara para petugas pelaksana program COREMAP dengan aparat pemerintah setempat, sekaligus menunjukkan lemahnya sosialisasi dan koordinasi program COREMAP. Selain itu program konservasi sumberdaya laut juga masih menjadi wacana. Program ini diperkirakan baru akan direalisasikan pada tahun 2008 – 2009. rencananya akan melakukan konservasi di kawasan perairan Siburiai lokasi penangkapan ikan (fishing ground) yang jarak tempuhnya sekitar 5 – 6 jam dari Desa Sikakap. Di lokasi tersebut program Daerah Perlindungan Laut (DPL) akan dilakukan. Kegiatan ini juga akan dilakukan bila sudah keluar payung hukumnya berupa Perda. Dalam kenyataannya, kebijakan konservasi berupa pelarangan kegiatan penambangan pasir laut dan pengambilan batu

|

61

karang sudah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai. Sangat disayangkan jajaran petugas LPSTK dan petugas pendamping tidak mengikuti perkembangan ini Di Desa Sikakap bahkan kebijakan ini sudah ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi penangkapan kepada pelaku penambang pasir laut dan pengambil batu karang oleh jajaran Kepolisian Sektor Sikakap. Satu kasus masih dalam proses penyidikan, dan satu kasus telah diselesaikan secara damai. Tindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu dari aparat Kepolisian setempat patut mendapat acungan jempol. Kasus teguran keras kepada oknum pengajar SDN Sikakap yang tertangkap basah dalam tindakan pengambilan terumbu karang untuk keperluan memenuhi keperluan material bangunan gedung SDN Sikakap, berlanjut dengan konflik yang berkepanjangan antara seorang staf pengajar dengan pimpinan Kepolisian setempat, yang keduanya beretnik Jawa, suatu peristiwa yang langka terjadi di tanah seberang. Teguran keras kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Agama di Dusun Sibaibai dalam tindakan yang sama untuk bangunan Perguruan Tinggi Tersebut yang dibekengi oleh Bupati Kepulauan Mentawai, merupakan bentuk tindakan keberanian dalam upaya penegakkan hukum oleh seorang Pimpinan Kepolisian Setempat. Selain aparat kepolisian setempat, kegiatan konservasi sesungguhnya juga telah dilakukan oleh murid-murid SMAN Sikakap dengan melakukan kegiatan penanaman mangrove di Pantai Dusun Berkat Baru yang dilakukan hampir setiap tahun. Informasi terakhir yang disampaikan oleh seorang staf pengajar sekolah tersebut ( Pak Amri S) mengatakan bahwa siswa-siswa baru tahun ajaran 2007 yang baru saja diterima masuk sekolah tersebut sebanyak 184, dikerahkan seharian penuh untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove di pantai Dusun Berkat Baru dan Berkat Lama. Sungguh terasa sangat ironis, pihak Dinas DKP Mentawai sebagai aparat pelaksana program COREMAP yang didukung oleh LPSTK sebagai roda penggerak program COREMAP justru belum banyak berbuat, hanya karena alasan belum dikeluarkannya aturan hukum berupa Perda. Dalam konteks ini cantolan hukum yang lebih

62

|

tinggi cukup banyak yang bisa dijadikan rujukan, seperti UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kepres No: 32 tahun 1996 tentang Kawasan Lindung yang melarang aktivitas penebangan mangrove dan konservasi laut, serta Ketentuan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2005 tentang pelarangan pendirian bangunan pada garis sempadan pantai sebagai jalur hijau yang harus dilindungi, kesemuanya merupakan pijakan hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan. Alternatif Material Bangunan Bahan alternatif material bangunan pengganti batu karang berupa batu gunung dan pasir gunung serta pasir sungai, keberadaannya cukup melimpah. Antara lain terdapat di sungaisungai dan gunung Dusun Sibaibai di P. Pagai Utara, dan di wilayah Konsesi HPH PT. MINAS P. Pagai Selatan. Secara adat lokasi batu gunung dan pasir sungai di Dusun Sibaibai adalah milik suku Sabelau dan Sababalat, sedang batu gunung dan pasir gunung di P. Pagai Selatan adalah milik Suku Salelobaja. Ke tiga kelompok suku ini juga memiliki wilayah adat perairan laut Desa di Sikakap, meliputi mangrove, pasir pantai, dan terumbu karang yang berbatasan langsung dengan laut dalam. Keberadaan batu gunung dan pasir gunung di P. Pagai Selatan selama ini telah dimanfaatkan untuk pembangunan sarana desa seperti dermaga di Dusun Berkat Baru, pengecoran jalan desa sepanjang 3 km pada tahun 2004, pembangunan perkantoran, dan sebagian yang lain pembangunan perumahan penduduk. Batu gunung dan pasir sungai di Dusun Saibaibai, selama ini juga sudah digunakan untuk berbagai keperluan bangunan, seperti bangunan perumahan penduduk, pengerasan jalan dan bangunan jembatan di sekitar Dusun Saibaibai. Batu gunung di P. Pagai Selatan, diambil dengan menggunakan alat berat beko milik HPH. PT. MINAS, dibawah pengelolaan HPH tersebut, sedang lokasi di Dusun Saibaibai diambil dengan menggunakan alat berat doser milik Dinas Pekerjaan Umum,

|

63

alat berat tersebut berada di Dusun Saibaibai.Program pengadaan bahan baku material pengganti terumbu karang selama ini masih menjadi wacana, mengingat banyaknya kendala yang bakal dihadapi, seperti izin pengambilan dari masyarakat setempat, izin penguasa pemegang konsesi HPH, keterbatasan sarana transportasi, dan alat berat untuk mengambil batu gunung dan pasir gunung. Banyaknya kendala yang bakal dihadapi serta keterbatasan kemampuan finansial LPSTK, membuat sejumlah pengurus termasuk didalamnya Ketua LPSTK sendiri bersikap sangat pesimis bahwa kegiatan ini bisa dilakukan, sungguhpun kegiatan ini sangat tepat karena menyentuh langsung terhadap upaya pelestarian terumbu karang. COREMAP sebagai gerakan lingkungan nasional yang didukung oleh pemerintah daerah melalui sejumlah instrumen kebijakan berupa Perda dan SK Bupati, seharusnya tidak perlu ragu untuk bergerak karena sejumlah alasan keterbatasan tersebut. Dengan modal seperangkat kebijakan tersebut, pelaksana di lapangan bisa meminta dukungan kepada semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini untuk turut serta mensukseskan program tersebut. Untuk merealisasikan program ini, upaya pendekatan sosial kepada berbagai pihak yang diduga bakal terkait dengan kegiatan ini merupakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh. Upaya ini telah dicoba Tim peneliti LIPI dengan melakukan pendekatan kepada para pihak terkait seperti, HPH.PT. MINAS, Kepala Desa Sikakap, Kepala Dusun Sibaibai. Dari hasil penjajagan tersebut, ternyata pihak-pihak yang dihubungi merasa tidak berkeberatan untuk mendukung program ini. HPH. PT. MINAS bahkan bersedia meminjamkan alat beratnya untuk mengambil batu gunung dan pasir gunung, kemudian mengangkut dengan truk sampai ke tempat penimbunan di Dusun Berkat Baru. Dalam 1 hari pihak HPH. PT. MINAS bersedia memasok sejumlah 2 truk pasir, kira-kira sebanyak 10 m3 per hari. Demikian juga Kepala Dusun Saibaibai bersedia memberi izin pengambilan pasir sungai dan batu gunung, dan bersedia untuk mendekati kepada para pemilik lahan, bahkan kepada para pemuka masyarakat setempat, termasuk kepada Bupati sekalipun.

64

|

Upaya rintisan ini, ternyata mampu memotivasi pengurus LPSTK untuk bergerak kembali melakukan kegiatan COREMAP yang selama ini tampak kurang aktif. Perkembangan terakhir dilaporkan oleh Humas LPSTK bahwa kegiatan pengadaan pasir hingga pertengahan Juli 2007 sudah mencapai sejumlah 20 truk dan sudah ada orang yang bersedia mendistribusikannya kepada konsumen langsung. Harga 1 m3 pasir di tangan konsumen Rp 120.000,-. Dengan harga sebesar itu, pihak pengelola LPSTK sudah mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,-. Sungguh pun demikian, untuk memperlancar kegiatan ini, masih diperlukan modal dan sarana transportasi. Kendala ini pernah diusulkan ke DKP, tetapi belum mendapat tanggapan. Pihak DKP masih menunggu penyelesaian kasus pengadaan bibit rumput laut sebesar 15 ton. Perlu diketahui juga bahwa kehadiran Tim peneliti LIPI pada bulan Juni 2007 yang lalu selain melakukan rintisan kegiatan pengadaan alternatif bahan material bangunan pengganti terumbu karang dan pasir laut, juga telah ikut mensosialisasikan program COREMAP di Desa Sikakap khususnya dan Kepulauan Mentawai pada umumnya melalui siaran radio amatir Sikakap di Dusun Berkat Baru yang siaran setiap hari mulai pukul l7.00 WIB – 22.00 WIB. Bagi masyarakat Kepulauan Mentawai dengan sarana perhubungan yang sangat terbatas serta jauh dari pusat-pusat hiburan, keberadaan radio ini sangat berarti bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Pesan-pesan pembangunan bisa diselipkan melalui pilihan pendengar lagu-lagu popular yang diminta oleh para pendengarnya. Undangan untuk keperluan rapat-rapat dinas, bisa lebih efektif disampaikan melalui siaran radio ini. Bagi masyarakat nelayan yang kebetulan sedang berada di laut, bisa mengetahui jam, sehingga bisa melakukan ibadah tepat pada waktunya terutama yang beragama Islam. Melalui pesan-pesan radio juga bisa dilakukan pencegahan secara dini kegiatan perusakan lingkungan, karena setiap saat selalu diingatkan. Gaung dan jangkauan gerakan lingkungan COREMAP telah dirasakan semakin menggema dan meluas karena keterlibatan jajaran pimpinan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran seorang pengelola radio amatir Sikakap yang mudah bergaul karena pembawaannya yang lugas, luwes,

|

65

humoris, dan mudah mengundang simpati masyarakat. Pesan-pesan pembangunan dengan bahasa yang susah dimengerti masyarakat awam, ditangannya semuanya bisa terasa sederhana, ringan, dan mudah dimengerti. Sebelumnya keberadaan radio ini untuk menunjang kegiatan sosialisasi program COREMAP belum terpikirkan sama sekali oleh jajaran pengurus LPSTK maupun petugas Fasilitator Desa. 3.6.2.

Respon dan Pertisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan COREMAP

Kehadiran program COREMAP di Desa Sikakap yang sarat dengan muatan introduksi teknologi baru tentang pengelolaan sumberdaya laut, diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produksi sumberdaya laut, memperbaiki kualitas lingkungan, membuka peluang kerja serta usaha baru, yang pada ujungnya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara langsung keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan COREMAP akan dapat menambah income masyarakat. Dimata masyarakat COREMAP adalah sebuah proyek besar yang akan ditangani secara professional dengan dukungan pihak penyandang dana bank-bank asing seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, yang keduanya dikenal royal dalam mengucurkan dana. Tidak tanggungtanggung informasi yang sampai pada masyarakat mencapai puluhan milyar untuk mendanai program ini. Keterlibatan sejumlah tenaga ahli dan besarnya dana dalam program ini, membuat harapan besar akan perbaikan ekonomi masyarakat digantungkan pada program ini. Antosiasme masyarakat dalam mengikuti program ini pada awalawalnya tinggi sekali. Sejumlah Pokmas mudah dibentuk karena dimobilisasi dengan harapan tersebut. (Wawancara dengan Aswin Azis Pengurus LPSTK Sikakap, 15 Juni 2007) Seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan program aksi COREMAP mulai dilaksanakan. Pada saat yang sama diluar dugaan masyarakat menemukan kenyataan lain yang jauh dari harapan semula. Kinerja aparat pelaksana ternyata tidak professional, LPSTK

66

|

dan petugas Fasilitator desa sebagai wadah penggerak jalannya program COREMAP ternyata tidak mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan (agen of change), dan malah terkesan sebagai agen proyek Untuk dapat menjalankan perannya itu, LPSTK dihadapkan pada problem keuangan yang sangat serius. Sungguh terasa janggal, suatu kegiatan yang didanai mencapai angka milyaran rupiah, dalam implementasinya mengalami kesulitan keuangan, yang tidak diketahui sebab-sebabnya oleh masyarakat sebagai kelompok binaan. Sikap ragu, kecewa, curiga dan tidak percaya bercampur jadi satu dalam menyikapi kegagalan program budidaya rumput laut. Tidak ada satu pun pihak yang mau bertanggung jawab atas kegagalan program ini. Dampak dari kegagalan program ini sangat luas dan fatal, karena program ini dilakukan pada awal-awal kegiatan COREMAP akan dimulai. Sementara itu, di tubuh LPSTK sendiri dihinggapi perasaan pupusnya rasa percaya diri, ketidakharmonisan hubungan diantara jajaran pengurus, rendahnya motivasi kerja, dan kegiatan LPSTK secara mendadak mengalami stagnasi. Suasana disorientasi menyelimuti organisasi LPSTK. Hampir semua program yang dirancang tiba-tiba terasa sulit dan kecil kemungkinannya untuk dapat berhasil. Tidak semudah membalik telapak tangan, itulah ungkapan perasaan cerminan dari rasa tidak percaya diri ketimbang sikap kehati-hatian acap kali disampaikan oleh Ketua LPSTK ketika program COREMAP didiskusikan, tanpa terlebih dahulu dijajaki kemungkinan dapat atau tidaknya suatu kegiatan dilakukan melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Dalam suasana seperti itu Tim peneliti LIPI hadir, dan dari temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kegiatan yang dirasa paling tepat sasaran dan layak terap adalah kegiatan pengadaan batu gunung dan pasir gunung sebagai bahan material bangunan pengganti batu karang dan pasir laut. Kegiatan ini hanya mengambil dan memindahkan ke tempat lain, tanpa melalui proses pengolahan produksi yang selama ini belum dikenal masyarakat. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang sehari-hari dilakukan masyarakat nelayan, yakni mengambil, mengkonsumsi atau menjualnya dalam

|

67

bentuk ikan segar. Kesesuaian inilah yang menjadi dasar pertimbangan bahwa kegiatan ini layak terap secara teknis. Temuan ini tepat momennya , bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah yang melarang kegiatan penambangan pasir laut dan pengambilan batu karang. Setelah melalui proses pendekatan kepada berbagai pihak yang terkait menyangkut pembicaraan berbagai kemungkinan kegiatan ini dilakukan, ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Melalui pendekatan yang bersifat persuasive dan didorong oleh besarnya manfaat kegiatan ini bagi masyarakat luas, kegiatan ini telah mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menanamkan rasa tanggung jawab dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan ini, sekaligus mampu menggali swadaya masyarakat. Inilah partisipasi masyarakat sebagaimana dikonsepsikan oleh Boyle (1981). Sangat disayangkan kegiatan ini belum ditunjang oleh sarana transportasi yang memadai untuk mendistribusikan sampai kepada konsumen langsung. Usulan untuk meminta dukungan finansial dan peralatan guna menunjang kegiatan ini kepada DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkan. Pihak DKP meminta harus diselesaikan dahulu masalah pengadaan rumput laut sebanyak 15 ton. Sebelum persoalan ini selesai, untuk sementara waktu kegiatan COREMAP yang lain akan dihentikan untuk sementara waktu. (Informasi dari Humas LPSTK, melalui SMS 15 Juli 2007) Secara administratif bisa dipahami sikap DKP dalam menanggapi usulan tersebut, karena terkait prosedur pertanggungjawaban administrasi proyek mungkin memang seperti itu. Tetapi kearifan dukungan moral, seharusnya ditunjukkan oleh pihak DKP, misalnya dengan memberi surat persetujuan atas berlangsungnya program ini, meminta bantuan secara tertulis kepada semua pihak terkait untuk memberikan bantuan demi kelangsungan kegiatan ini, atau bisa turun langsung menyaksikan jalannya kegiatan ini. Kearifan inilah yang sangat ditunggu-tunggu disaat LPSTK membutuhkan dorongan moral, guna memotivasi kembali semangat

68

|

kerja yang sudah mengendor. Pada saat yang sama, kehadiran DKP akan menambah keyakinan masyarakat bahwa adalah benar kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Ketidakjelasan sikap DKP dalam menyikapi kegiatan ini, telah berdampak pada menurunnya semangat kerja jajaran pengurus LPSTK. Indikasi kuat hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dihadirinya kembali pertemuan-pertemuan rutin yang selama ini diselenggarakan untuk membahas program-program COREMAP, dengan alasan kesibukan masing-masing. Sangat boleh jadi tindakan ini merupakan perwujudan dari sikap apatis mereka terhadap program COREMAP.

|

69

70

|

BAB IV

POTRET PENDUDUK KAWASAN SIKAKAP

B

ab empat ini menjelaskan tentang kondisi kependudukan Desa Sikakap, antara lain tentang jumlah, komposisi dan kualitas penduduk. Deskripsi tersebut diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam menjelaskan pendapatan penduduk dan kondisi social lain yang erat kaitannya dengan program COREMAP di daerah tersebut 4.1 . JUMLAH DAN KOMPOSISI PENDUDUK Penduduk Desa Sikakap tidaklah homogen, namun terdiri beberapa etnis seperti suku Minangkabau ( 40 %), suku Mentawai (30 %), dan suku lainnya antara lain Batak, Nias dan Jawa. Berdasarkan data dari Desa Sikakap dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk berjumlah 5.533 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 106. Dengan rasio jenis kelamin tersebut berarti jumlah laki-laki (2.853 jiwa) lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan (2.680 jiwa). Dari rasio jenis kelamin tersebut mengindikasikan bahwa Desa Sikakap merupakan daerah tujuan migrasi, karena umumnya daerah yang menjadi tujuan migrasi jumlah penduduk laki-

|

71

laki lebih dominan daripada jumlah penduduk perempuan. Pada umumnya penduduk laki-laki lebih mobil daripada penduduk perempuan. Dari sumber data yang sama juga dapat diketahui jumlah keluarga di Desa Sikakap adalah 1.158 dan rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 4,8 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut agama nampak bahwa persentase terbesar adalah Kristen Protestan (48 %), Islam ( 35 %) dan sisanya atau 17 % Kristen Katholik. Oleh karena itu di daerah tersebut dapat dilihat adanya sarana Masjid dan Gereja. Meskipun daerah tersebut terdapat perbedaan agama dan perbedaan etnik namun sampai saat ini kerukunan diantara umat selalu terjaga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling bergotongroyong sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Berdasarkan hasil survai ini dapat diketahui komposisi penduduk sampel Desa Sikakap menurut jenis kelamin. Secara umum data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki juga lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Data tentang komposisi penduduk menurut umur penting untuk melihat komposisi mereka yang berada pada usia sekolah, usia produktif dan angka beban tanggungan serta untuk mengetahui apakah desa tersebut termasuk dalam struktur penduduk usia muda atau telah mencapai struktur penduduk usia tua. Atas dasar data yang tergambar dari Tabel 4.1 nampak bahwa struktur penduduk menurut umur masih tergolong muda yang ditandai bentuknya sebagai piramida atau kerucut. Penduduk umur muda yaitu di bawah 20 tahun yang jumlahnya masih banyak yang kemudian cenderung makin mengecil pada umur tua. Gambaran piramida penduduk tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa angka pertambahan penduduk alami di Desa Sikakap masih tergolong tinggi. Besarnya jumlah penduduk umur muda tersebut jelas menuntut perlunya fasilitas pendidikan yang kemudian akan diikuti dengan kebutuhan lapangan kerja bila mereka telah menamatkan sekolah menengah atas. Sebagai daerah kepulauan di daerah tersebut tentunya sangat diperlukan sekolah kejuruan yang bergerak pada bidang kemaritiman dan perikanan.

72

|

Tabel 4.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Sikakap 2007 Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + Jumlah

Laki 9,1 9,9 15,3 14,0 7,9 6,6 5,8 9,1 6,6 4,1 5,0 1,2 3,7 1,7 100,0 (242)

Jenis Kelamin Perempuan 9,5 11,6 12,9 14,9 8,3 9,1 6,2 10,8 2,9 7,9 2,9 1,2 0,4 1,2 100,0 (241)

Jumlah 9,3 10,8 14,1 14,5 8,1 7,9 6,0 9,9 4,8 6,0 3,9 1,2 2,1 1,4 100,0 (483)

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2007. Dengan melihat komposisi penduduk menurut umur di Desa Sikakap dapat diketahui proporsi penduduk usia produktif (15 -64 tahun) dan angka beban ketergantungan. Angka ketergantungan merupakan jumlah penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) dan penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Atas dasar formula tersebut dapat diketahui besarnya beban tanggungan di Desa Sikakap yaitu 0,55 Hal ini berarti bahwa tiap 100 orang penduduk produktif secara hipotetik harus menanggung 55 orang. Angka beban tanggungan tersebut masih jauh lebih besar daripada angka beban tanggungan pada tingkat nasional hasil Susenas tahun 2005 sebesar 0,51 per 100 ( BPS. 2006). Adapun bila dibandingkan dengan beban tanggungan tingkat Kabupaten Mentawai pada tahun 2005 masih lebih rendah yaitu sebesar 0,58. Untuk masa mendatang, diperkirakan angka beban tanggungan di Desa Sikakap akan mengecil sampai mendekati 0,44 pada tahun 2025.

|

73

4.2. PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN Data primer hasil survei ini menggambarkan tentang tingkat capaian pendidikan penduduk Desa Sikakap berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan menurut jenis kelamin. Berdasarkan observasi sudah dapat diperkirakan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa tersebut masih rendah. Hasil survei ini menunjukkan bahwa ada 58 persen penduduk usia sekolah yang capaian pendidikannya baru tamat SD ke bawah. Dengan kata lain penduduk yang mempunyai ijazah tertinggi SLTP ke atas hanya ada 42 persen. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut tentunya tidak lepas dari letaknya yang terisolir sehingga kurang memperoleh akses pendidikan. Meskipun demikian saat ini sudah ada sekolah SMA dan baru saja didirikan perguruan tinggi ilmu agama Kristen yang mahasiswanya masih sangat sedikit. Tingkat pendidikan penduduk laki-laki nampak sedikit lebih baik daripada tingkat pendidikan perempuan. Data menunjukkan bahwa penduduk laki-laki yang berpendidikan SLTP ke atas 42,5 persen dan tingkat pendidikan perempuan sebesar 40,4 persen. Tabel 4.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap, 2007 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Belum/tidak Sekolah Belum Tamat SD SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat Jumlah

Sumber:

74

|

Jenis Kelamin Laki Perempuan 5,7 4,3 25,4 23,1 26,3 32,2 23,4 21,2 19,1 19,2 100,0 100 ( 209) (208)

Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia,2007

Jumlah 5,0 24,2 29,3 22,3 19,2 100 (417)

Tabel 4.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap. 2007 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Belum/tidak sekolah Belum/Tidak tamat SD SD Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat ke Atas Jumlah

Sumber:

Minangkabau 6,3 6,3 41,7 22,9 22,9 100,0 ( 48)

Suku Bangsa Mentawai 15,2 33,3 27,3 12,1 12,1 100,0 (33)

Lainnya 5,3 0,0 26,3 36,8 31,6 100,0 (19)

Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia,2007

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sikakap dilihat dari komposisi menurut etnisitas atau suku bangsa ternyata menunjukan perbedaan yang cukup menarik. Tingkat pendidikan penduduk etnik Mentawai ternyata lebih rendah daripada tingkat penduduk etnik pendatang. Penduduk etnik Mentawai yang berpendidikan SLTP tamat atau lebih tinggi hanya 24,2 persen, adapun tingkat pendidikan migran etnik Minangkabau 45,8 persen, bahkan bila dibandingkan dengan migran etnik di luar Minangkabau seperti Jawa, Nias dan Batak, berbedaannya jauh lebih besar. Tingkat pendidikan etnik lain yang tamat SLTP atau lebih tinggi mencapai 68,4 persen. Telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa Desa Sikakap merupakan daerah tujuan migrasi, antara lain karena merupakan daerah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa pemerintahan untuk wilayah Pagai Utara-Selatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa migran adalah selektif dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Kegiatan ekonomi apa yang umum dilakukan oleh mereka dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah. 4.3. PEKERJAAN Jumlah penduduk di Desa Sikakap pada tahun 2005 sebesar 5.533 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 76.6 persen tergolong usia kerja atau sejumlah 4.238 orang. Penduduk yang masuk usia kerja tersebut ada 45,3 persen tergolong angkatan kerja atau 2.506 orang.

|

75

dan sisanya adalah penduduk bukan angkatan kerja, termasuk mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari sejumlah penduduk angkatan kerja tersebut ada 75 persen yang masuk kategori bekerja yang masuk kategori tidak mencari kerja dan yang mencari kerja sebesar 25 persen. Adapun mereka yang menganggur dan cari kerja adalah 8,6 persen dari angkatan kerja atau 215 orang. Adapun mereka yang bekerja sebanyak 1.879 orang dimana 22,9 persen bekerja sebagai nelayan atau 430 orang. Mereka yang bekerja sebagai nelayan tersebut jumlahnya hampir sama dengan mereka yang bekerja sebagai tenaga penjualan yaitu 22,6 persen. Di sektor pertanian, yang menunjukkan bahwa pertanian baik tanaman pangan dan tanaman keras masih menjadi sektor utama bagi perekonomian penduduk di Desa Sikakap yaitu 20,34 persen. Tanaman keras yang menonjol adalah cengkih, pisang dan coklat. Adapun kegiatan pertanian pangan antara lain mereka yang menanam kangkung, talas dan singkong. Jenis kegiatan pertanian tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang Mentawai, antara lain karena mendominasi pemilikan lahan pertanian dan kegiatan pertanian tidak memerlukan pengetahuan yang tinggi. Orang Mentawai juga banyak yang bekerja sebagai tenaga kasar seperti bekerja buruh angkut di pelabuhan, tenaga penebang kayu dan pencari pasir gunung. Dilihat dari perspektive jender, mereka yang masuk kategori bekerja tersebut sebagian besar dipegang oleh laki-laki. Mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang statusnya masih sekolah justru lebih banyak perempuan, walaupun tidak begitu besar selisihnya. Mereka yang masuk kategori menganggur ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ada kecenderungan bahwa perempuan setelah menikah satus utamanya mengaku hanya mengurus kegiatan domestik rumah tangga. Meskipun demikian dalam kenyataan mereka membantu suami mencari nafkah, seperti ikut berjualan, ikut memasak sebelum disajikan di warung makan, dan ikut menjemur ikan. Kegiatan perikanan ternyata cukup memberikan sumbangan cukup besar pada penyerapan tenaga kerja di Desa Sikakap yaitu sebagai pekerja di perikanan tangkap, dan sedikit bekerja di perikanan

76

|

budidaya. Perikanan tangkap mendominasi usaha penangkapan ikan, karena perikanan ini relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan ketrampilan khusus. Nelayan telah belajar menangkap ikan dari nenek moyang mereka sejak kecil. Modal yang diperlukan untuk usaha penangkapan ikan ini juga relatif kecil sebab nelayan di Sikakap kebanyakan terdiri dari nelayan tradisional yang membutuhkan peralatan relatif murah seperti pancing dan perahu. Tabel 4.4 Kegiatan Utama yang Dilakukan Menurut Jenis Kelamin di Desa Sikakap. 2007 Kegiatan Utama yang Dilakukan Bekerja Menganggur Tidak Mencari Kerja Menganggur Mencari Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah

Laki 49,8 8,6 5,7 33,0 0,0 2,9 100,0 (209)

Jenis Kelamin Perempuan 13,1 5,3 1,5 37,4 39,4 3,3 100,0 (206)

Jumlah 31,6 7,0 3,6 35,2 19,5 3,1 100,0 (415)

Sumber : Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

Tabel 4.5 Jenis Pekerjaan Utama Menurut Suku Bangsa di Desa Sikakap, 2007 Jenis Pekerjaan Utama Nelayan Petani tanaman pangan Petani tanaman keras Tenaga penjualan Tenaga kasar Tenaga jasa Peternak Jumlah

Minangkabau 44,2 0,0 0,0 39,5 9,3 7,0 0,0 100,0 (43)

Suku Bangsa Mentawai 12,5 31,3 18,8 9,4 18,8 9,4 0,0 100,0 (32)

Jumlah Lainnya 22,2 5,6 11,1 5,6 5,6 44,4 5,6 100,0 (18)

22,9 11,8 8,6 22,6 11,8 15,1 1,1 100,0 (93)

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia,2007

|

77

Jenis pekerjaan utama dilihat dari etnisitas nampak bahwa orang Minang di Sikakap sangat dominan bekerja di kegiatan kenelayanan dan perdagangan. Hampir setengah responden orang Minang bekerja sebagai nelayan, banyak yang mencari ikan dan ada yang membuat keramba ikan kerapu dan lobster hasil tangkapan. Keramba yang dibuat di pinggir Selat Sikakap bukan untuk pembesaran tetapi sebagai terminal sementara sebelum dijual ke luar daerah. Usaha warung makan, toko kelontong, toko pakaian hampir seluruhnya dilakukan oleh orang Minang. Mereka berusaha dan sekaligus bertempat tinggal di kiri-kanan jalan desa, memanjang dari kantor kecamatan ke arah kantor Desa Sikakap. Mereka tidak seluruhnya memiliki rumah sendiri, sebagian hanya mengontrak atau menyewa. Apabila keuntungan dianggap menguntungkan dan yang merasa tidak aman karena terlanda bencana gempa bumi 12 September 2007, sebagian telah pindah ke kabupaten lain di daratan Sumatara Barat. Orang-orang yang masuk kategori etnik lainnya (Jawa, Batak, Nias) umumnya bekerja sebagai tenaga jasa antara lain sebagai pegawai negeri sipil seperti guru, pegawai PLN dan pegawai Puskesmas serta pegawai pelabuhan, polisi dan pekerja hotel. 4.4. KESEJAHTERAAN PENDUDUK Memahami berapa besar kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga, ukurannya sangat relative dan mempunyai berbagai dimensi yaitu ekonomi, sosial dan kebudayaan, dan sosiodemografi. Dimensi ekonomi mempunyai ukuran yang lebih jelas, dapat diukur secara kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi ukuran tentang kesejahteraan adalah pemilikan material atau asset rumah tangga baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Tiap variabel jenis asset yang ditanyakan dalam kuesioner tidak ditanyakan nilai dari jumlah pemilikannya sehingga tidak diperoleh nilai assetnya. Dalam penelitian ini telah ditanyakan tentang pemilikan asset produktif meliputi pemilikan perahu motor, perahu tidak bermotor,

78

|

keramba, bagan, bubu, jaring, pancing, tambak, alat transportasi komersial, dan pemilikan lahan. Pemilikan alat produktif dimaksudkan sebagai alat utama yang biasa dipakai untuk menghasilkan pendapatan. Variabel yang tercantum dalam pertanyaan kuesioner tersebut cenderung lebih banyak untuk usaha kenelayanan. Di Desa Sikakap ternyata kepala keluarga yang mempunyai jenis pekerjaan sebagai nelayan adalah 30 persen, artinya mayoritas kepala keluarga di daerah tersebut bekerja di luar kenelayanan. Atas dasar hasil survei rtahun 2007 nampak jelas bahwa baik nelayan dan nonnelayan seluruhnya masuk kategori tidak sejahtera dan kurang sejahtera. Artinya mereka sedikit sekali memiliki berbagai jenis alat produksi. Bagi nelayan hal ini merupakan indikasi bahwa kehidupan nelayan di daerah tersebut cenderung masih tradisional. Sebagai contoh, nelayan yang memiliki motor tempel jumlahnya setengahnya dari yang memilki perahu tanpa motor, masing-masing 22 persen dan 44 persen. Mereka yang mempunyai tambak hanya 2 keluarga, dan yang memiliki lahan produktif sebesar 24 persen. Tabel 4. 6 Kesejahteraan Rumahtangga penduduk menurut Kepemilikan Jenis Alat Produksi di Desa Sikakap, 2007 Tingkat Kesejahteraan Tidak sejahtera Kurang sejahtera Sejahtera Sangat sejahtera Jumlah N Sumber:

Jenis Pekerjaan Utama Nelayan Non-nelayan 93,3 94,3 6,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 (30) (70)

Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia,2007

Dalam penelitian ini dalam mengukur tingkat kesejahteraan dilihat dari pemilikan asset produktif, dapat dikategorikan sebagai berikut. Mereka yang tidak sejahtera bila pemilikan jenis asset produktif hanya 2 atau kurang. Mereka yang kurang sejahtera bila pemilikan jenis asset adalah 3-4. Penduduk yang sejahtera bila

|

79

pemilikan jenis asset adalah 5-6., dan yang tergolong sangat sejahtera bila pemilikan jenis aseet adalah 7 atau lebih. Atas dasar kategorisasi tersebut nampak bahwa hampir seluruh rumahtangga di Desa Sikakap ternya tidak sejahtera, karena pemilikan jenis asset alat produktif yang sangat terbatas. Dalam mengukur pemilikan asset tidak produktif menyangkut delapan variabel yaitu pemilikan rumah, TV, kulkas, kendaraan bermotor, VCD, parabola, perhiasan emas dan ternak besar. Dalam konteks penelitian ini diasumsikan bahwa suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila mempunyai berbagai jenis asset dan sebaliknya. Secara umum keluarga yang mampu secara ekonomi cenderung membeli berbagai asset. Dengan memiliki berbagai asset rumahtangga berarti keluarga tersebut mempunyai berbagai pilihan dalam memanfaatkannya. Adanya perbedaan pemilikan asset juga dapat menggambarkan pelapisan sosial dari masyarakat. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini dibedakan antara keluarga yang pekerjaan utama nelayan dan mereka yang nonnelayan. Rumah tangga dianggap tidak sejahtera bila pemilikan jenis asset adalah 2 atau kurang. Kurang sejahtera bila pemilikan jenis asset 3-4. Sejahtera bila pemilikan jenis asset 5-6, dan yang masuk kategori sangat sejahtera bila pemilikan jenis asset adalah 7-8. Tabel 4.7. Kesejahteraan Rumahtangga penduduk menurut Jenis Pemilikan Aset Rumah Tangga di Desa Sikakap, 2007 Tingkat Kesejahteraan

Jenis Pekerjaan Utama

Nelayan Nonnelayan Tidak sejahtera 73,3 37,1 Kurang sejahtera 23,3 41,4 Sejahtera 3,4 1,5 Sangat sejahtera 0,0 0,0 Jumlah 100,0 100,0 N (30) (70) Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia,2007

80

|

Atas dasar kategorisasi tingkat kesejahteraan rumahtangga berdasarkan pemilikan jenis asset tidak produktif tersebut nampak bahwa rumahtangga di Desa Sikakap umumnya belum mencapai tingkat sangat sejahtera, namun umumnya masih pada taraf di bawah sejahtera. Keluarga yamh telah masuk kategori sejahtera masih sangat sedikit yaitu 3,4 persen untuk nelayan dan hanya 2,5 persen untuk nonnelayan. Keluarga nelayan yang masuk kategori kurang sejahtera dan tidak sejahtera ternyata lebih besar daripada keluarga nonnelayan masing-masing 96,6 persen dan 78,5 persen. Keluarga nelayan cenderung memiliki rumah, televise/VCD sedangkan keluarga nonnelayan cenderung memiliki kulkas, parabola, perhiasan emas dan memiliki kendaraan bermotor. Meskipun demikian keluarga nomnelayan yang umumnya pendatang tidak memiliki rumah, hamya mengontrak, menyewa atau menempati rumah dinas. Tabel 4.8 Jenis Pemilikan Aseet oleh Keluarga Nelayan dan Keluarga Nonnelayan di Desa Sikakap, 2007 Jenis Pemilikan Asset Rumah Tangga Rumah Televisi VCD Player Kulkas Parabola Perhiasan Emas Kendaraan Bermotor Ternak Besar

Rumah Tangga %

Jumlah Asset

Punya 73 98

Tidak Punya 27 2

73 unit 64 unit

98 3 43 7 15 6

2 97 57 93 85 94

49 unit 3 unit 43 unit 80 gram 15 unit 13 ekor

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

|

81

82

|

BAB V

PENDAPATAN

Pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan COREMAP. Pelaksanaan program diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan perkapita. Secara eksplisit disebutkan salah satu indicator COREMAP adalah pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009). Indikator lain adalah paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (beneficiary) merasakan dampak positif program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka. Pendapatan yang diuraikan dalam bab ini merupakan pendapatan sebelum diberlakukan program (T0) yang menjadi dasar untuk mengukur perkembangan pendapatan penduduk dalam beberapa tahun ke depan.

|

83

5.1. PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN PERKAPITA Rata-rata pendapatan rumah tangga di Sikakap cukup tinggi (Rp 851.353,00) karena lebih tinggi dibandingkan dengan batasan yang digunakan untuk pembagian BLT. Akan tetapi proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan rata-rata masih tinggi (68 persen) dan hanya 32 persen yang mempunyai pendapatan sama dengan atau lebih besar dari pendapatan rata-rata rumah tangga. Nilai tengah dari pendapatan rumah tangga sebesar (Rp 575.000,-); artinya ada 50 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan sama atau di bawah median. Nilai median yang lebih kecil dari kriteria pembagian BLT (Rp 600 ribu) menunjukkan paling tidak 50 persen rumah tangga di desa Sikakap merupakan rumah tangga yang miskin menurut batasan pendapatan BLT. Sebagaimana terjadi di daerah pesisir yang lain, perbedaan pendapatan yang tinggi juga terjadi antara rumah tangga yang berpendapatan minimum dan maksimum di Sikakap. Tabel 5.1. Statistik Pendapatan di Desa Sikakap, Tahun 2007 Pendapatan

Jumlah (rupiah)

Per kapita 196.445 Rata-rata rumah tangga 851.353 Median 575.000 Minimum rumah tangga 50.000 Maksimum rumah tangga 4.233.333 Sumber: Data primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007. Pendapatan perkapita rumah tangga diperoleh dari pembagian antara total pendapatan rumah tangga dengan jumlah ART. Pendapatan perkapita penduduk di Sikakap diperoleh dari penjumlahan pendapatan perkapita dalam rumah tangga dibagi dengan total rumah tangga yang digunakan sebagai unit analisis. Tabel 4.1 menunjukkan pendapatan perkapita penduduk di Sikakap sebesar Rp 196.445,- per bulan. Dari rumah tangga yang diteliti

84

|

terdapat 69 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan perkapita, dan hanya 31 persen yang pendapatannya diatas pendapatan perkapita tersebut. Pendapatan perkapita tersebut masih lebih rendah dari batasan kemiskinan menurut criteria bank dunia baik 1 $ US per hari maupun 2 $ US per hari, sehingga masih banyak penduduk Sikakap yang tergolong miskin. Secara lengkap kondisi pendapatan perkapita penduduk di Sikakap dan garis kemiskinan bank dunia dapat dilihat pada grafik berikut :

Pendapatan perkapita (x1000)

Diagram 5.1. Pendapatan Perkapita Penduduk, Garis Kemiskinan 1$ US Per Hari Dan 2 $ US Per Hari P endapatan perkapita Kemiskinan 2$ US per hari

1,600

Kemiskinan 1$ US perhari

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

20

40

60

80

100

Sumber : Data primer Survei Data Dasar Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia, tahun 2007 Distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan menunjukkan masih tingginya persentase rumah tangga yang masuk dalam golongan berpendapatan terendah (Rp 500 ribu) yaitu 38 persen. Rumah tangga yang masuk dalam golongan ini terdapat pada rumah tangga yang kepala keluarganya tidak bekerja, bekerja kasar dan petani gurem. Rumah tangga yang KK-nya tidak bekerja secara umum menggantungkan hidupnya pada saudara atau anggota rumah tangga yang lain. Rumah tangga ini termasuk sangat miskin bahkan

|

85

untuk memenuhi kebutuhan hidup harian saja mereka merasa tidak mampu. Rumah tangga lain yang mempunyai pendapatan terendah adalah petani gurem atau pekerja kasar. Petani tanaman pangan yang terdapat di Dusun Sibaibai umumnya merupakan petani tradisional dengan teknik pengolahan tanah yang tradisional. Lahan di daerah ini masih cukup luas dan cocok untuk budidaya tanaman, tetapi pengelolaan lahan yang belum optimal menyebabkan produktivitasnya rendah. Banyak petani di Sikakap yang menjadi petani subsisten dimana hasil pertanian hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Petani umumnya menjual hasil perkebunan selain padi ke pusat pemerintahan di Sikakap. Tabel 5.2. Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok Pendapatan di Desa Sikakap, tahun 2007 No

Kelompok pendapatan

Persentase

1 2 3 4 5 6 7 9

< 500.000 500.000 - 999.999 1.000.000 - 1.499.999 1.500.000 - 1.999.999 2.000.000 - 2.499.999 2.500.000 - 2.999.999 3.000.000 - 3.499.999 3.500.000 + Total

38 37 9 5 4 2 2 3 100

Sumber : Data primer, Survei Data Dasar Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia , tahun 2007

Rumah tangga di Sikakap yang mempunyai pendapatan tinggi (>3,0 juta per bulan), sebesar 5,0 persen. Rumah tangga yang termasuk dalam kelompok pendapatan tertinggi ini berasal dari mereka yang bekerja di sektor jasa, dan perdagangan. Salah satu rumah tangga berpendapatan tinggi terdapat pada rumah tangga yang suami dan istrinya bekerja di sektor jasa (PNS). Kombinasi pendapatan suami dan istri dalam rumah tangga ini mencapai lebih dari 3,5 juta rupiah dan termasuk dalam kelompok yang tinggi.

86

|

Rumah tangga lain adalah rumah tangga yang bergerak di sektor perdagangan yang memiliki omset penjualan cukup tinggi. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi ini umumnya migran yang sudah tinggal di situ secara permanen. Mereka bekerja sebagai guru atau pedagang, sementara kondisi sosial ekonomi penduduk lokal rata-rata masih tertinggal dibandingkan dengan pendatang. Migran khususnya yang berdagang mulai melakukan kegiatan perdagangan pada waktu ada perusahaan penebang kayu yang beroperasi di Sikakap. Kegiatan perdagangan pada waktu itu cukup ramai karena jumlah karyawan perusahaan penebangan kayu mencapai lebih dari 1000 orang. Ditutupnya perusahaan kayu di Sikakap menyebabkan omset penjualan yang turun secara tajam. Jumlah penduduk yang masih sedikit dan kondisi perekonomian di daerah yang masih rendah menjadi salah satu faktor turunnya pendapatan dari sektor perdagangan. Kualitas migran yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk asli berdampak pada semakin terpinggirkannya penduduk asli sehingga perekonomian dikuasai oleh migran asal daratan Sumatera Barat. 5.2. PENDAPATAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN Pekerjaan kepala rumah tangga di sikakap terdistribusi dalam beberapa lapangan pekerjaan yaitu perikanan tangkap, pertanian pangan, pertanian tanaman keras, perdagangan, angkutan, jasa dan peternakan. Rata-rata pendapaan rumah tangga yang cukup tinggi (> 1 juta), terdapat pada rumah tangga yang KRT-nya bekerja di sektor pertanian tanaman keras, perdagangan, dan jasa. Perdagangan dan jasa menjadi dua sektor yang menyumbang penyerapan tenaga kerja cukup banyak dan pendapatannya cukup tinggi. Perdagangan yang menonjol di Sikakap terdiri dari perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, elektronik, makanan, dan ikan. Pangsa pasar barang kebutuhan sehari-hari adalah masyarakat di sekitar Desa Sikakap dan desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Pagai Utara Selatan, karena Desa Sikakap merupakan pusat kecamatan. Pendapatan yang cukup tinggi di sektor ini terdapat pada pedagang ikan yang menampung ikan hasil tangkapan nelayan setempat.

|

87

Biasanya pedangan ikan juga memiliki usaha sampingan seperti berdagang makanan atau perabot, sehingga pendapatannya cukup tinggi. Nelayan yang mencari ikan dan menjual ke pedagang/pengumpul biasanya terikat untuk menjual hasil tangkapannya kepada satu pengumpul karena mereka terikat dengan hutang atau fasilitas yang diberikan pengumpul seperti alat transportasi ke laut. Tabel 5.3. Distribusi Pendapatan per Bulan Menurut Lapangan Pekerjaan di Desa Sikakap, Mentawai Lapangan pekerjaan Perikanan tangkap

Mean 665.117,00

93.750,00

2.562.500,00

27

Pertanian pangan

628.863,00

50.000,00

2.225.000,00

11

1.055.000,00

50.000,00

2.600.000,00

8

1.101.277,00

140.000,00

3.583.333,33

21

420.555,00

300.000,00

506.666,67

3

Pertanian tanaman keras Perdagangan Angkutan Jasa

Minimum

Maximum

N

1.047.441,00

138.666,67

4.233.333,33

22

Peternakan

187.500,00

187.500,00

187.500,00

1

Lainnya

600.000,00

108.333,33

900.000,00

Total

851.353,00

50.000,00

4.233.333,33

7 100

Sumber : Data primer, Survei Data Dasar Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007

Lapangan kerja jasa yang di Sikakap umumnya berupa jasa publik seperti guru, tenaga kesehatan dan pegawai di kecamatan maupun desa. Rata-rata pendapatan pendudukan yang bekerja di lapangan pekerjaan jasa di Sikakap termasuk dalam kategori tinggi dibandingkan dengan pendapatan pada lapangan pekerjaan yang lain (1,05 juta/bulan). Akan tetapi ada rumah tangga di sektor jasa ini yang mempunyai pendapatan sangat rendah (Rp 138 ribu/bulan), sehingga sebagian rumah tangga yang KK-nya bekerja di jasa juga termasuk miskin. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi di sektor ini terdapat pada mereka yang mempunyai lebih dari 1 orang ART yang bekerja dengan pendapatan yang tinggi, seperti guru atau

88

|

tenaga kesehatan. Secara umum tingkat Pendidikan KRT di rumah tangga ini sudah tinggi, sehingga mereka mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kombinasi pendapatan dari beberapa ART membuat rumah tangga ini mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang lain. Pendapatan terendah terdapat pada rumah tangga yang KK-nya bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan. Pendapatan sebagai buruh angkut ini sangat dipengaruhi oleh volume kapal yang berlabuh dan membutuhkan bantuan tenaga jasa angkut barang. Penduduk di Sikakap yang bekerja sebagai buruh angkut ini cukup banyak terutama dilakukan oleh penduduk asli dengan kondisi Pendidikan yang masih rendah. Selain bekerja sebagai buruh angkut, mereka umumnya bekerja sebagai petani tanaman pangan atau keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sehari-hari. Tanaman keras yang ditanam penduduk di Sikakap umumnya berupa nilam, cengkeh dan palawija. Pendapatan dari perkebunan berhubungan dengan produktivitas lahan dan luas lahan yang ditanami. Potensi tanaman keras di Sikakap tergolong besar karena lahan yang belum dimanfaatkan di daerah ini masih cukup luas. Pemeliharaan tanaman keras tidak dilakukan secara intensif, sehingga selain bekerja sebagai petani tanaman keras umumnya warga juga mempunyai pekerjaan yang lain seperti pedagang, dukun kampung, nelayan dan buruh angkut barang di kapal. Rata-rata pendapatan rumah tangga di sektor ini cukup tinggi (1,07 juta/bulan), tetapi terdapat jarak yang cukup besar antara pendapatan tertinggi dan terendah. Pendapatan tertinggi terdapat pada rumah tangga yang mempunyai perkebunan nilam cukup luas dan dalam keluarganya Gambar 5.1 Hasil cengkeh di Sikakap

|

89

terdapat beberapa orang yang bekerja. Selain itu, kepala keluarga juga bekerja di lapangan pekerjaan yang lain yang dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga. Pendapatan terendah terdapat pada rumah tangga yang KK-nya bekerja sebagai pekebun cengkeh sementara tidak ada sumber mata pencaharian lain yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan keluarga. Tabel 5.4. Distribusi Pendapatan per Bulan Menurut Jenis Pekerjaan di Desa Sikakap, tahun 2007 Jenis pekerjaan Nelayan Petani tanaman pangan

Mean

Minimum

Maximum

N

665.117,00

93.750,00

2.562.500,00

27

628.863,00

50.000,00

2.225.000,00

11

Petani tanaman keras

1.055.000,00

50.000,00

2.600.000,00

8

Tenaga penjualan

1.101.277,00

140.000,00

3.583.333,33

21

Tenaga kasar

750.901,00

138.666,67

3.850.000,00

11

1.146.104,00

150.000,00

4.233.333,33

14

Peternak

187.500,00

187.500,00

187.500,00

1

Lainnya

600.000,00

108.333,33

900.000,00

7

Total

851.353,00

50.000,00

4.233.333,33

Tenaga jasa

100

Sumber: Data primer, Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia, tahun 2007

Perikanan tangkap yang ada di Sikakap merupakan pekerjaan penangkapan ikan di laut yang dilakukan secara sederhana, seperti jaring dan pancing. Transportasi penangkapan ikan yang digunakan berupa perahu dengan mesin antara 4-15 PK. Nelayan di Sikakap tidak melaut pada waktu gelombang besar dan sekali melaut mereka dapat menghabiskan waktu sampai 1 bulan. Pada waktu tidak melaut sebagian nelayan bekerja untuk memperbaiki peralatan melaut yang rusak sebagai persiapan untuk melaut jika cuaca sudah memungkinkan. Sebagian yang lain berusaha mencari penghasilan dari berdagang atau bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan. Ratarata pendapatan di perikanan laut masih rendah (Rp 665 ribu. Bulan).

90

|

Disamping itu terdapat selisih yang cukup tinggi antara pendapatan terendah dengan pendapatan tertinggi (Tabel 4.4). Pendapatan tertinggi dimiliki oleh nelayan jaring milik sendiri yang dapat melaut baik musim gelombang kuat, pancaroba maupun gelombang lemah. Pada waktu musim gelombang kuat nelayan ini mengaku justru mendapat penghasilan berlebih karena pendapatannya mencapai lebih dari Rp. 3 juta, sementara pada waktu musim gelombang lemah pendapatannya hanya 2,25 juta. Pendapatan terendah didapat oleh nelayan pancing sendiri dengan daerah pancing di sekitar Sikakap, karena nelayan ini hanya menggunakan perahu tanpa motor sebagai alat transportasinya. Selain bekerja sebagai nelayan, ia juga bekerja sebagai petani tanaman pangan yang digunakan untuk persediaan sendiri. Pada waktu musim gelombang kuat, pendapatan nelayan ini hampir tidak ada karena waktu yang ada ia gunakan untuk bekerja di darat sebagai petani tanaman pangan. Penduduk Sikakap yang bekerja sebagai petani tanaman pangan hanya sekitar 11 persen dari seluruh rumah tangga yang diteliti. Pekerjaan tanaman pangan kurang diminati warga karena kondisi geografis setempat yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan sehingga kekayaan alam terbanyak berada di daerah laut. Selain itu tanah di daerah daratan sebagian besar kurang cocok jika digunakan untuk pertanian tanaman pangan karena merupakan tanah berbukit dan hutan belantara. Penduduk setempat lebih memilih bekerja di sektor yang lain daripada bercocok tanam. Sebagian warga yang bercocok tanam tinggal di Dusun Sibaibai dan rata-rata warga yang bekerja sebagai petani ini juga mempunyai pekerjaan sampingan yang lain. Rata-rata pendapatan penduduk di sektor pertanian tanaman pangan termasuk rendah (Rp 420 ribu) dengan selisih antara pendapatan tertinggi dan terendah yang cukup tinggi (Rp 50 ribu dengan Rp 2,3 juta). Variasi pendapatan petani lebih disebabkan oleh luas lahan serta pekerjaan sampingan yang dimiliki. Air irigasi yang ada di Sibaibai sebenanrya masih cukup bagus sehingga dalam setahun petani dapat panen 2-3 kali. Meskipun demikian sarana dan prasarana menuju dusun ini masih minim, sehingga akses masyarakat terhadap dunia luar sangat terbatas.

|

91

Lapangan pekerjaan transportasi di Sikakap di dominasi oleh transportasi laut yang menghubungkan antara Desa Sikakap dengan desa di seberang selat (berkat). dan ojek yang menghubungkan kampung satu dengan kampung lain di daratan sikakap. Mobilitas penduduk di Sikakap belum tinggi karena kondisi geografis yang sulit dan sebagian besar hanya dapat di tempuh dengan transportasi laut. Biaya perjalanan dari Sikakap ke desa Berkat adalah Rp 2000,-/ orang dan Rp 10.000 jika hitungannya sewa perahu. Setiap hari pasti ada perahu yang Gambar 5.2 Salah satu alat transportasi laut di Sikakap beroperasi untuk mengantarkan penduduk yang bepergian ke ataupun dari dusun di seberang selat. Rata-rata pendapatan rumah tangga yang KK-nya bekerja di sektor transportasi laut lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan di sektor yang lain (Rp 421.000,-). Hal ini menunjukkan tingkat penggunaan transportasi antara dusun yang masih rendah. Hal serupa terjadi pada transportasi darat (ojek/becak), penggunaan alat transportasi ini masih sedikit mengingat jarak antara dusun di daratan yang tidak berjauhan dan jumlah penduduk yang masih sedikit. Selisih antara pendapatan terbesar dan terkecil pada rumah tangga yang KK-nya bekerja di transportasi kecil sehingga pendapatan antar penduduk di sektor ini relative sama. Hal ini disebabkan pekerjaan di sektor ini mempunyai teknologi, daerah operasi dan konsumen yang sama, sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan tidak jauh berbeda.

92

|

5.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN KENELAYANAN Distribusi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan adanya variasi pendapatan menurut musim, dimana pendapatan perkapita tertinggi terdapat pada musim gelombang lemah (Rp 188 ribu), sedangkan terendah terdapat pada musim gelombang kuat (Rp 90 ribu). Lebih tingginya pendapatan perkapita pada musim gelombang lemah dibandingkan dengan musim yang lain berhubungan dengan volume melaut berikut hasil tangkapannya. Pada waktu musim ombak lemah volume melaut dan hasil tangkapan nelayan lebih banyak sehingga pendapatan perkapita maupun rumah tangga musim ini lebih besar dibandingkan dengan musim yang lain. Perbedaan pendapatan menurut musim juga dapat dilihat dari nilai median (nilai tengah), dimana pada musim ombak lemah median pendapatan nelayan lebih besar dibandingkan median pendapatan pada waktu musim pancaroba dan musim gelombang kuat. Perubahan musim juga berpengaruh terhadap perubahan pola pendapatan rumah tangga dimana pada waktu musim gelombang tenang terdapat 42 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari kegiatan kenelayanan, sementara pada waktu musim gelombang kuat hanya ada 36 persen rumah tangga yang mempunyai pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Artinya cukup banyak rumah tangga yang menghentikan kegiatan melaut pada waktu gelombang kuat, dan berganti pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tabel 5.5. Statistik Pendapatan rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, tahun 2007 Ombak lemah Pancaroba Kuat Per kapita 187.763 128.240 90.552 Rata-rata RT 803.571 410.552 350.972 Median 735.000 300.000 237.500 Minimum RT 80.000 21.000 60.000 Maksimum RT 2.250.000 1.500.000 3.750.972 Sumber: Data primer, Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007

|

93

Kesenjangan pendapatan tampak terjadi ketiga musim, karena jarak antara pendapatan minimum dan maksimum pada ketiga musim tersebut sangat tinggi. Perbedaan pendapatan nelayan ini dapat terjadi karena perbedaan jenis alat tangkap, sarana transportasi yang digunakan saat melaut dan areal penangkapan. Ada sebagian nelayan yang melaut sampai waktu berminggu-minggu dan menjual hasil tangkapannya pada tempat-tempat penjualan di luar Sikakap. Sebagian nelayan ada yang melaut pada malam hari kemudian menjual hasil tangkapannya di pasar sikakap dan dikonsumsi sendiri oleh warga sekitar. Nelayan jenis ikan tertentu (kepiting, kerapu) dijual pada penampung di desa, kemudian penampung ini menjual hasil tangkapan nelayan pada kapal ikan yang dalam waktu tertentu mengambil ikan yang dikumpulkan pengumpul tingkat desa. Akan tetapi masih sulit menentukan alasan kenapa pendapatan jenis nelayan tertentu lebih tinggi daripada nelayan yang lain, sebab nelayan yang mempunyai pendapatan tertinggi dalam penelitian ini justru terdapat pada nelayan yang tidak mempunyai kapal motor. Demikian pula halnya dengan pendapatan terendah yang justru terjadi pada nelayan yang mempunyai kapal motor dengan mesin 5 PK. Tabel 5.6. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Sikakap, Tahun 2007 Pendapatan (juta)

Ombak lemah

Pancaroba

Kuat

< 0,50 28,6 84.2 88.9 0,50 – 0,99 33,3 7,9 8.3 1,00 – 1,49 31,3 5,3 0,0 1,50 – 1,99 0,0 2,6 0,0 2,00 – 2,49 7,1 0,0 0,0 ≥ 3,5 0,0 0,0 2.8 Total 100.0 100.0 100.0 Sumber: Data primer Survei Sosial Ekonomi Terumbu Karang Indonesia tahun 2007

Distribusi pendapatan dari sektor kenelayanan menunjukkan perbedaan proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500 ribu/ bulan. Pada waktu musim kuat sekitar 88,9

94

|

persen rumah tangga mempunyai pendapatan dari sektor kenelayanan kurang dari Rp 500 ribu, sementara pada waktu musim gelombang tenang hanya sekitar 28,6 persen. Perbedaan ini mengindikasikan pengaruh musim yang cukup kuat terhadap pendapatan rumah tangga. Pada waktu musim gelombang kuat banyak nelayan yang tidak dapat melaut atau volume melautnya kecil, sehingga pendapatan dari sektor kenelayanan rendah. Meskipun demikian, sebagian besar rumah tangga tetap menjadikan kegiatan kenelayanan sebagai mata pencaharian pokok, sebab banyak rumah tangga yang tidak mempunyai alternative pendapatan lain di luar sektor kenelayanan. Lampiran 5.1 menunjukkan perbedaan yang sangat kecil antara proporsi pendapatan rumah tangga dari sektor kenelayanan pada waktu musim gelombang kuat dan lemah (81,98 persen dan 86,11 persen). 5.4. SINTESA PENDAPATAN Rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan perkapita di Desa Sikakap masing-masing sebesar Rp 851.353,00 dan Rp 196.445,- per bulan. Rata-rata pendapatan rumah tangga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan batasan yang digunakan dalam pembagian BLT, sedangkan pendapatan perkapita lebih rendah dari batasan kemiskinan menurut criteria bank dunia baik 1 $ US per hari maupun 2 $ US per hari. Fakta ini menunjukkan masih banyak penduduk Sikakap yang tergolong miskin sehingga kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi pemerintah khususnya di Mentawai. Tingginya tingkat kemiskinan di daerah ini juga dapat dilihat dari persentase rumah tangga yang masuk dalam golongan berpendapatan terendah (
|

95

tangga yang masuk dalam kelompok berpendapatan rendah secara umum terdapat pada mereka yang tidak mengenal dunia pendidikan. Data penelitian menunjukkan sekitar 23,4 persen KK di Sikakap tidak sekolah dan tidak tamat SD. Dengan kualitas yang masih rendah, teknologi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan juga masih rendah. Petani tanaman pangan misalnya secara umum merupakan petani tradisional dengan teknik pengolahan tanah yang tradisional. Lahan di daerah ini masih cukup luas dan cocok untuk budidaya tanaman, tetapi pengelolaan lahan yang belum optimal menyebabkan produktivitasnya rendah. Hampir keseluruhan petani di Sikakap yang menjadi petani subsisten dimana hasil pertanian hanya digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Petani umumnya menjual hasil perkebunan selain padi ke pusat pemerintahan kecamatan (Sikakap). Kesempatan kerja di Sikakap yang masih terbatas membuat penduduk tidak banyak mempunyai pilihan pekerjaan. Hal ini berdampak pada sebagian penduduk yang KK-nya tidak memiliki pekerjaan sehingga hidupnya tergantung pada orang lain atau anggota rumah tangga yang sudah bekerja. Keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas SDM menyebabkan penduduk hanya dapat bekerja pada pekerjaan kasar atau pekerjaan yang tergantung pada alam seperti petani dan nelayan yang dilakukan secara tradisional. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketrampilan dan pendidikan tinggi umumnya diisi oleh penduduk dari luar karena pekerjaan ini membutuhkan kualifikasi yang tidak dimiliki oleh penduduk lokal. Dengan demikian penduduk lokal tidak dapat menikmati pekerjaan yang memerlukan Pendidikan tinggi tersebut, bahkan sebagian besar penduduk lokal harus terpinggirkan ke dusun-dusun yang aksesnya sangat sulit. Lapangan pekerjaan seperti jasa, perdagangan dan industri sebagian besar diisi oleh penduduk dari luar daerah (migran). Distribusi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan adanya variasi pendapatan menurut musim, dimana pendapatan perkapita tertinggi terdapat pada musim gelombang lemah (Rp 188 ribu), sedangkan terendah terdapat pada musim gelombang kuat (Rp 90 ribu). Secara keseluruhan pendapatan dari sektor kenelayanan masih rendah sehingga sebagian besar

96

|

nelayan masih termasuk rumah tangga miskin. Rendahnya pendapatan nelayan secara umum berhubungan dengan kualitas SDM, teknologi berikut sumber pendapatan alternatifnya. Secara umum nelayan di Sikakap termasuk dalam kelompok nelayan tradisional dan sering menggunakan bahan beracun yang dapat merusak terumbu karang sehingga populasi ikan semakin menurun. Selain berhubungan dengan pendidikan yang rendah kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya inovasi teknologi dari luar khususnya pemerintah. Teknologi penangkapan masih sederhana sehingga masyarakat tidak dapat bersaing dengan nelayan dari luar yang menggunakan perahu besar dan peralatan yang lebih bagus. Tidak adanya mata pencaharian alternative yang layak terutama pada waktu musim gelombang kuat juga menjadi faktor utama rendahnya pendapatan nelayan. Pada waktu musim gelombang kuat sebagian nelayan tidak melaut sehingga memerlukan pekerjaan di luar sektor kenelayanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Pekerjaan yang tersedia saat ini masih terbatas pada pekerjaan kasar dengan upah yang rendah seperti buruh angkut kapal. Upaya COREMAP untuk membuat mata pencaharian alternative selama ini belum berhasil. Usaha budidaya rumput laut yang telah dimulai pada tahun 2006 juga gagal karena bibit seberat 8 ton yang dibeli dari Lampung telah mati sebelum ditanam. Kegagalan ini memberikan ilustrasi rendahnya kualitas SDM pengelola serta perencanaan program yang tidak optimal. Degradasi sumberdaya pesisir dan laut menjadi faktor eksternal yang menjadikan pendapatan nelayan di Sikakap semakin rendah. Informasi yang didapat dari komunitas nelayan menyebutkan populasi ikan saat ini menurun dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Praktek pengambilan karang dan pasir di laut yang selama ini dilakukan oleh sebagian warga menjadi faktor utama terjadinya degradasi sumberdaya pesisir dan laut. Karang laut biasa digunakan warga sebagai bahan bangunan untuk pembuatan gedung maupun untuk memperluas daratan. Di daerah setempat sebenarnya tersedia bahan bangunan alternative (batu gunung) yang dapat digunakan untuk pengganti karang tetapi sampai saat ini belum dapat

|

97

dimanfaatkan secara baik. Masyarakat lebih memilih menggunakan karang karena lebih mudah didapatkan tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berakibat fatal pada penurunan populasi ikan. Praktek pembuangan limbah ke laut yang selama ini dilakukan masyarakat juga menjadi pemicu perusakan karang di laut. Pemerintah desa sebenarnya telah berusaha untuk membuat alternative pembuangan sampah di daratan, tetapi belum bisa dijalankan secara efektif sehingga pembuangan limbah ke laut masih banyak dilakukan. Penggunaan bom oleh nelayan dari luar maupun potassium yang dilakukan oleh nelayan lokal juga menjadi pemicu utama perusakan terumbu karang. Jika tidak diatasi secara optimal dikhawatirkan populasi ikan menjadi semakin menurun dan pendapatan nelayan semakin kecil.

98

|

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Mentawai, tepatnya Desa Sikakap. Ide dasar penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa data dasar sosial-ekonomi terumbu karang yang dimaksudkan untuk menjadi data awal kegiatan COREMAP sebelum dilaksanakan di kawasan tersebut (T0). Dengan adanya penelitian awal diharapkan bahwa hasil penelitian akan menjadi masukkan untuk melaksanakan program COREMAP. Dalam kenyataan bahwa sebelum penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2007, program intervensi COREMAP telah dilaksanakan di Desa Sikakap. Dipilihnya Desa Sikakap sebagai daerah intervensi program COREMAP didasarkan hasil penelitian LIPI tentang kesehatan terumbu karang yang menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di kawasan laut Desa Sikakap meskipun sangat potensial namun telah mengalami proses degradasi serius, terutama akibat ulah manusia yang masih melakukan praktek perusakan terumbu karang dengan penggunaan potassium untuk menangkap biota laut, menggali karang untuk fondasi bangunan dan penangkapan ikan dengan menggunakan

|

99

bom. Akibat degradasi ekologi terumbu karang telah menimbulkan berkurangnya stok ikan di daerah tersebut yang pada gilirannya bermuara pada penurunan tingkat kesejahteraan penduduk nelayan. Praktek perusakan ekosistem terumbu karang sulit dicegah antara lain kelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Nelayan lokal yang masih miskin pengetahuan dan miskin ekonomi dengan sendirinya tidak mampu bersaing dengan nelayan andon yang datang dari luar daerah seperti Sibolga, Bengkulu, Jakarta dan Jawa Tengah. Dari aspek sumberdaya manusia hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (58,5 % penduduk) masih berpedidikan SD ke bawah. Rendahnya kualitas penduduk tersebut terkait erat dengan daerah Pagai yang terisolir sehingga akses terhadap fasilitas publik juga terbatas. Tingkat kesejahteraan penduduk masih memprihatinkan dimana pada tahun 2007pendapatan perkapita penduduk di Sikakap sebesar Rp 196.445,- per bulan. Berdasar garis kemiskinan 1 $ US perhari sekitar 66 persen penduduk termasuk miskin dan jika garis kemiskinan dinaikkan 2$ US perhari penduduk miskin menjadi 94 persen. Pendapatan yang rendah juga terjadi pada pendapatan dari sektor kenelayanan terutama dilihat dari proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500 ribu/ bulan. Pada waktu musim kuat sekitar 88,9 persen rumah tangga mempunyai pendapatan dari sektor kenelayanan kurang dari Rp 500 ribu, sementara pada waktu musim gelombang tenang hanya sekitar 28,6 persen. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan kehidupan penduduk, tidak saja pada aspek peningkatan kemampuan ekonomi tetapi juga peningkatan pengetahuan, termasuk tentang pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Hal ini terkait erat dengan pengembangan kelembagaan ekonomi kelompok masyarakat dan peningkatan kemampuan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah daerah dapat membuat sistem pengelolaan yang juga bertumpu pada kemampuan dan partisipasi masyarakat. Praktek pemanfaatan sumberdaya laut yang tidak kondusif bagi kesehatan terumbu karang tersebut dapat diperkecil manakala ada pemahaman yang ditunjang dengan peraturan daerah dan adanya

100

|

alternative pekerjaan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses peningkatan pemahaman atau alih pengetahuan terkait erat dengan proses sosialisasi kepada khalayak luas. Sebagai respon atas isu kerusakan terumbu karang, Pemerintah Kabupaten telah membuat konsep Perda tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Sampai pertengahan tahun 2007, konsep Perda tersebut secara resmi belum menjadi keputusan Bupati Mentawai. Adapun program alternative pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain telah mulai digarap oleh Program COREMAP. Banyak kendala telah dihadapi dalam melaksanakan kegiatan program COREMAP di Desa Sikakap, dan ini merupakan pembelajaran untuk mengatasi persoalan yang timbul dan sekaligus menjadi masukkan untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik untuk tahun-tahun ke depan. Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman pelaksanaan kegiatan COREMAP antara lain: (1) COREMAP sebagai sebuah kebijakan lingkungan nasional, dalam operasionalisasinya di lapangan dihadapkan pada persoalan yang mendasar, yakni kekurangan dana yang sangat serius yang dialami oleh LPSTK, sehingga lembaga ini tidak bisa berjalan secara optimal. (2) Di tingkat desa, upaya penegakkan hukum terhadap pelanggar dalam hal ini para pelaku panambang pasir laut dan pengambil terumbu karang, pelaku pemboman dan pemotasan ikan, masih terkendala oleh belum adanya pijakan hukum berupa Perda. Acuan yang ada baru berupa SK Bupati tentang pelarangan pengambilan batu karang, penambangan pasir laut, kegiatan pemotasan dan pemboman ikan, dirasa masih kurang kuat oleh para aparat penegak hukum. (3) Kegiatan COREMAP yang betumpu kepada Pokmas, LPSTK, dan Fasilitator Desa, dihadapkan pada persoalan yang sangat serius menyangkut rendahnya kemampuan teknis penguasaan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan serta rendahnya kemampuan managerial. Hal ini berakibat lembaga tersebut tidak mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan.

|

101

(4) Pada tahap persiapan sosialisasi dan koordinasi terhadap pihakpihak terkait dirasakan sangat kurang memadai. (5) Dalam merumuskan program dan kegiatan COREMAP, masih cukup kuat terkesan bersifat Top-Down, dirumuskan oleh sejumlah kecil orang yang tergabung dalam LPSTK, kurang disosialisasikan, sehingga tidak mendapatkan pembahasan dan masukan publik secara luas. Konsultasi publik terhadap program-program kegiatan yang akan dilakukan dipandang perlu, agar setiap program yang dirumuskan mendapat dukungan luas masyarakat. (6) Harus disadari oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat apa pun bentuknya, pasti akan dihadapkan dengan permasalahan, hanya berat dan ringannya kadar persoalan yang membedakan. Dihadapkan pada persoalan tersebut, setiap petugas pelaksana kegiatan dituntut sikap kesabaran, ketegasan, sekaligus kearifan terlebih pada jajaran pimpinan. Hal ini penting, sebab dihadapkan dengan berbagai persoalan yang datang silih berganti petugas lapangan akan mudah merasa bahwa pekerjaannya tidak dihargai, tidak mendapat imbalan materi yang setimpal dengan pengorbanannya, akibatnya motivasi kerja petugas lapangan menurun. Untuk membangkitkan kembali motivasi kerja petugas lapangan perlu dorongan moral dan kearifan pimpinan dalam menyikapi persoalan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dipersalahkan. Dalam hal ini secara tidak terasa petugas lapangan akan memperoleh pembelajaran dari pimpinan dalam kaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks ini DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai kurang menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam melaksanakan program kegiatan COREMAP di Desa Sikakap. (7) Mekanisme penyaluran dana dalam bentuk barang (inatura) hanya akan menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap kejujuran petugas pelaksana kegiatan. Dalam hal ini secara transparan harus ditunjukkan dalam bentuk jumlah uang tunai terlebih dahulu kepada masyarakat binaan. Untuk menjamin

102

|

bahwa dana tersebut dibelanjakan sesuai dengan usulan kegiatan, maka petugas pendamping harus menemani masyarakat kemana belanja barang harus dilakukan, agar kelak bila barang yang sama diperlukan masyarakat tahu harga pasti, kualitas dan tempat membelinya. Mekanisme seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sebab uang berapapun jumlahnya menyangkut persoalan yang sangat sensitive.

6.2. REKOMENDASI Mencermati kegiatan program COREMAP di Desa Sikakap, ada kesan kuat bahwa program dan kegiatan COREMAP bersifat paket kegiatan yang sudah baku untuk dilaksanakan di setiap desa. Apa yang dilakukan di Desa Sikakap, kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan di Desa Tua Pejat dan di Siberut. Dengan cara dan pendekatan yang sama dalam penanganan program COREMAP, serta tingkat kemampuan SDM yang sama, maka apabila tidak ada perubahan strategi penanganan dan peningkatan kualitas SDM petugas pelaksana kegiatan akan mengalami nasib yang sama dengan output yang dialami Desa Tua Pejat. Paradigma lama dalam penyusunan program kegiatan COREMAP ditandai oleh penyusunan program yang bersifat topdown, penyeragaman (uniformitas) bersifat sentralistik, berorientasi proyek, dan jauh dari upaya yang mengedepankan berlakunya prinsip keswadayaan dan partisipasi luas masyarakat, di tingkat desa. Hal ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan otonomi daerah yang lebih mengedepankan azas demokrasi dan partisipasi luas masyarakat dalam setiap merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat. Minimnya perumusan program kegiatan COREMAP dari pembahasan melalui dialog konsultasi publik menunjukkan akan hal itu. Hal ini tentunya telah menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program COREMAP. Sungguhpun demikian, hal tersebut bisa dimaklumi mengingat keterbatasan dana yang ada pada pihak LPSTK sebagai roda penggerak kegiatan COREMAP di tingkat desa. Kelemahan yang mendasar ini tidak bisa berlindung

|

103

dengan dalih keswadayaan, oleh karena tidak semua kegiatan harus dijalankan dengan swadaya masyarakat. Akhirnya kegiatan COREMAP yang dirancang, cendrung kurang memperhatikan rambu-rambu sebagai pedoman dasar dalam kegiatan pembangunan masyarakat (Community Development) sebagaimana dikemukakan pada uraian yang terdahulu. Akibatnya kegagalan demi kegagalan mengiringi perjalanan kegiatan program COREMAP. Suatu perkembangan yang sesungguhnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Lalu langkah apa yang bisa dilakukan ke depan untuk dapat melanjutkan kegiatan ini ? Bertolak dari temuan penelitian rekomendasi yang bisa diajukan antara lain:

tersebut,

beberapa

(1)

Perlunya mengubah paradigma dalam merumuskan kegiatan COREMAP dengan mengedepankan azas partisipasi luas dan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, memperoleh komitmen masyarakat, menggali swadaya masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki program dan percaya diri masyarakat, serta memperoleh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

(2)

Dalam melakukan kegiatan, segi pembelajaran melalui pembuatan pilot proyek atau demontrasi plot yang berskala kecil jauh lebih bermakna daripada mengejar target proyek yang berskala besar. Dengan kegiatan demplot ini tekanan lebih diletakkan pada peningkatan penguasaan keterampilan bidangbidang kegiatan yang diprogramkan, sehingga akan memperlancar proses alih pengetahuan dan teknologi. Kelebihan dari kegiatan skala kecil ini adalah pada percepatan proses difusi atau penyebaran pembaharuan kepada masyarakat melalui proses imitasi (peniruan) atas keberhasilan kegiatan tersebut, sekaligus akan memperbaiki citra kinerja aparat pemerintah dimata masyarakat, tetapi sebaliknya kalau gagal hanya akan mengorbankan kerugian finansial dalam jumlah yang kecil, dan secara moral resiko kegagalan bisa diterima masyarakat karena sifat kegiatan yang masih dalam taraf uji

104

|

coba. Usaha skala besar hanya dimungkinkan setelah melalui tahap ini. (3)

Perlunya penyempurnaan konsep Perda Pengelolaan Terumbu Karang sebagai pijakan hukum kegiatan COREMAP. Agar tidak timbul keraguan lagi baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka perlu diexsplisitkan pasal menyangkut pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang, penambangan pasir laut, pemboman dan pemotasan ikan. Penguatan kelembagaan juga menyangkut peningkatan kemampuan managerial jajaran pengurus LPSTK, Fasilitator Desa, dan Pokmas. Hal ini penting, karena kegiatan COREMAP bertumpu pada kegiatan kelompok, dan sisi lain kita menemukan rendahnya kemampuan berorganisasi serta keterampilan penguasaan bidang-bidang kegiatan yang diprogramkan.

(4)

Untuk mengoptimalkan kegiatan COREMAP, perlu diupayakan pendanaan organisasi LPSTK. Sulit kiranya kegiatan COREMAP dapat berjalan secara optimal tanpa diberikan pendanaan yang memadai, mengingat besarnya peran yang diemban LPSTK sebagai roda penggerak program di lapangan.

(5)

Mekanisme penyaluran dana perlu diubah dengan cara kerjasama dengan lembaga keuangan ( Bank BRI) sebagai penyalur pinjaman lunak kepada masyarakat binaan. Berbagai jenis kegiatan ekonomi produktif yang memang layak untuk didanai, perlu mendapat prioritas pinjaman lunak.

(6)

Membaiknya kemampuan SDM aparat pelaksana, keterbukaan manajemen administrasi keuangan, merupakan prasarat dibangunnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah.

(7)

Kekurangpahaman tentang manfaat dan bagaimana cara memanfaatkan ekosistem terumbu karang akan mempunyai pengaruh langsung dengan sikap dan tingkah laku yang tidak kondusif terhadap kesehatan terumbu karang dengan segala akibatnya. Oleh karena itu proses sosialisasi oleh COREMAP

|

105

harus tetap digalakkan, antara lain melalui siaran radio amatir yang ada di Sikakap. (8)

106

Kabupaten Mentawai, khususnya kawasan Desa Sikakap mempunyai resiko tinggi akibat bencana gempa dan tsunami. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana gempa dan tsunami untuk daerah Kabupaten Mentawai perlu segera dipersiapkan, antara lain perlu menyusun Protap, ketersediaan anggaran dan stok kebutuhan pangan serta obat-obatan di kecamatan, melakukan latihan yang melibatkan stakeholders pemerintah daerah dan stakeholders pendukung dan melakukan gerakan menanam mangrove dan pelestarian terumbu karang. Hutan mangrove dan terumbu karang tidak saja bermanfaan untuk mengurangi resiko tsunami, juga sangat besar manfaatnya untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai.

|

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Mentawai. (2005). Laporan Akhir Penyusunan Revisi RTRW, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (2004). Analisis Pengembangan Profil Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Boyle, Patrick (1981). Planning Better Program, New York McGrow Hill Book Company. BPS. (2006). Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005. Charles Victor Barber, Suraya Afiff, dan Agus Purnomo ( 1997). Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan Di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Yogjakarta. Mead, Margaret(1970). “The Rights of Primitive Peoples”, dalam Cultures of the Pacific, T.G. Harding dan BJ. Wallace. New York : The Free Press. Paul B. Harton dan Chester L. Hunt(1990). Penerbit Erlangga Jakarta.

Sosiologi Jilid 2,

Reimar Schefold.(1985). “Keseimbangan Mentawai Dan Dunia Modern”. Dalam Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia, Yogjakarta.

|

107

SUMBER INFORMASI Kepala Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Petugas Fasilitator Kegiatan COREMAP Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala Dusun Sikakap Tengah, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala Dusun Saibaibai, Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ketua LPSTK Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jajaran Pengurus LPSTK, Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepala Kepolisian, POLSEK Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pokmas COREMAP Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ketua Pokmas Kepiting, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Utara – Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. PPL Perikanan Kecamatan Pagai Utara Kepulauan Mentawai.

- Selatan, Kabupaten

Staf DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, Petugas Penjaga Hatchery Desa Sikakap, Kecamatan Pagai Utara – Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyiar Radio Amatir Sikakap, Kecamatan Pagai Utara - Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

108

|

LAMPIRAN 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR ....... TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN MENTAWAl, Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pantai pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayahnya, mengandung keanekaragaman sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah serta negara secara keseluruhan; b. bahwa ekosistem terumbu karang sebagai bagian dari sumberdaya wilayah pesisir dan laut harus dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, dengan melibatkan peran serta masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang. Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

|

109

2.

Undanq-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

5.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

6.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

110

|

10. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai; 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan

Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776); 17. Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);

|

111

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 19. Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan

Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar

Koordinat Geografi Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211); 23. Keputusan

Presiden Nomor Pengelolaan Kawasan Lindung;

32

Tahun

1990

tentang

24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun

2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat; 25. Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP/10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu ;

112

|

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 27. Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakkan Peraturan Daerah; 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun

1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 1995 Nomor 6 Seri D); 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun

2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13); 31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun

2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2002 Nomor 13); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18

Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan.

|

113

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI dan BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah kabupaten sebagai penyelenggara pemerintah daerah;

3.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5.

Wilayah pesisir adalah kawasan peralihan, yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai pulau terluar ke arah laut lepas;

6.

Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem perairan yang terdiri dari berbagai jenis fauna dan flora laut yang umumnya didominasi oleh karang batu;

114

|

7.

Kawasan Konservasi Laut (KKL) adalah bagian dari wilayah pesisir yang meliputi perairan pasang surut termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawah, laut yang dilindungi, baik seluruhnya atau sebagian daripadanya;

8.

Daerah Perlidungan Laut adalah bahagian tertentu yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan desa untuk kepentingan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya;

9.

Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam Ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria yang hidup membentuk koloni yang terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae;

10. Terumbu Karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hematipik, ganggang berkapur dan organisme yang mensekresikan kapur; 11. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan. pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan serta pelestarian fungsi-fungsi ekoligisnya; 12. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal; termasuk nelayan dan bukan nelayan: 13. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan tata kehidupan seharihari didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya; 14. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang mempunyai tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan

|

115

yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, berada dan menetap di wilayah pesisir atau bagian laut tertentu; 15. Zona adalah bagian dari kawasan yang disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan utama untuk penggunaan tertentu; 16. Zonasi adalah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, merupakan upaya penetapan batas-batas fungsional peruntukan suatu ruang (pemanfaatan umum, konservasi, alur) sesuai dengan potensi sumberdaya, daya dukung dan prosesproses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan laut; 17. Penyelesaian secara adat adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat kebiasaan masyarakat setempat; 18. Pengendalian kerusakan terumbu karang adalah upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang melalui upaya penertiban dan penegakan hukum; 19. Pemangku kepentingan adalah perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kepentingan terhadap sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir; 20. Pemanfaatan secara non ekstraktif, adalah kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa lingkungan di ekosistem terumbu karang sebagai medianya. BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Terumbu Karang diselenggarakan atas asas-asas yang meliputi: a. Asas Keterpaduan; b. Asas Kelestarian;

116

|

c. d. e. f. g.

Asas Kearifan Tradisional; Asas Peranserta Masyarakat; Asas Desentralisasi Wewenang (urusan); Asas Kepastian Hukum; Asas Pembangunan Berkelanjutan. Pasal 3

Pengelolaan Terumbu Karang bertujuan: a. melindungi, mengkonservasi, memanfaatkan dan merehabilitasi sumberdaya pesisir dan laut serta fungsi-fungsi ekologisnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; b. memperbaiki mekanisme dan memperkuat kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkelanjutan; c. memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan masyarakat adat; d. meningkatkan kemampuan pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak-hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung jawab. Pasal 4 Sasaran yang ingin dicapai dalam peraturan daerah ini adalah : a. terwujudnya pengelolaan ekosistem sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; b. terciptanya mekanisme kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang secara adil, seimbang dan berkelanjutan; c. terwujudnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat; d. meningkatnya pengelolaan oleh masyarakat lokal melalui pengakuan hak tradisional, pemberdayaan masyarakat, dan penumbuhan rasa tanggung jawab.

|

117

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 (1) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan terumbu karang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi upaya-upaya : a. b. c. d. e. f. g. h.

perencanaan; pengelolaan; perlindungan; rehabilitasi; pembagian wewenang; pemberdayaan masyarakat pesisir;; penetapan hak dan kewajiban masyarakat pesisir; penetapan kawasan konservasi laut daerah (KKLD); i. pengakuan eksistensi hukum adat; j. peningkatan peranserta perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat; k. perumusan kerjasama antar daerah; l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; m. pengendalian pemberian izin; n. pembiayaan; o. penetapan jaminan lingkungan; dan p. penyelesaian sengketa. (2) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh ekosistem terumbu karang serta ekosistem terkait lainnya yang berbeda di dalam wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

118

|

BAB IV PERENCANAAN Bagian Pertama Umum Pasal 6 (1) Pemerintah daerah melakukan inisiatif penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dalam rangka pengelolan terumbu karang; (2) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang; (3) Pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bagian Kedua Rencana Strategis Pasal 7 (1) Pemerintah daerah wajib menyusun rencana strategis pengelolaan terumbu karang secara terpadu sesuai dengan kewenangannya; (2) Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat : a. b. c. d. e. f.

profil terumbu karang; visi dan misi pengelolan terumbu karang; tujuan dan sasaran pengelolan terumbu karang; strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran; program dan proses implementasinya; prosedur pengkajian utang, pemantauan dan evaluasi serta informasi lanjutan.

|

119

(3) Rencana strategis mengidentifikasikan indikator kinerja sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolan terumbu karang; (4) Rencana strategis disusun berdasarkan standar perencanaan yang konsisten, sinergis dan terpadu; (5) Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Bagian Ketiga Rencana Zonasi Pasal 8 (1) Rencana zonasi disusun berdasarkan rencana strategis, data fisik, ekologi dan sosial ekonomi serta kebutuhan para pemangku kepentingan setelah dilaksanakan konsultasi publik; (2) Rencana zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik dalam pengelolan terumbu karang; (3) Rencana zonasi disusun untuk jangka waktu 15 (limabelas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 9 Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 ayat (1) mengindikasikan: a. Kegiatan yang diperbolehkan; b. Kegiatan yang dilarang; c. Kegiatan yang memerlukan izin. Pasal 10 (1) Rencana zonasi ditetapkan perencanaan yang terdiri dari:

120

|

pada

kawasan-kawasan

a. b. c. d.

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); Kawasan Pemanfaatan Umum; Kawasan Pemanfaatan Khusus; Aluran Pelayaran.

(2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam rencana zona rinci.

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan Pasal 11 (1) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis, rencana zonasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang; (2) Rencana pengelalaan ditujukan untuk: a. membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat; b. menyediakan kriteria yang disepakati bersama untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan; c. menetapkan prosedur dalam proses perizinan; d. menciptakan tertib administrasi; e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana kegiatan; f. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin; g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan. (3) Rencana pengelolaan ditetapkan untuk setiap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

kawasan

(4) Rencana pengelolaan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

|

121

Bagian Kelima Rencana Aksi Pasal 12 (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana aksi sesuai kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai kebutuhannya dalam rangka pengelolaan terumbu karang; (2) Rencana aksi memuat tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, masalah-masalah yang harus ditanggulangi dan jadwal kegiatan termasuk pendanaannya; (3) Rencana aksi disusun 1 tahun sekali, rencana aksi dapat disebut rencana tahunan yang mempunyai visi lebih panjang sampai 3 tahun. (4) Rencana Aksi disyahkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB V PENGELOLAAN TERUMBU KARANG Pasal 13 (1) Pengelolaan terumbu karang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana zonasi; (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pendayagunaan sumberdaya terumbu karang; (3) Kegiatan pengelolaan terumbu karang wajib memperhatikan akses kepentingan masyarakat, ruang dan karakteristik pesisir dan laut; (4) Pengelolaan terumbu karang untuk tujuan observasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, wajib melibatkan

122

|

lembaga atau instansi daerah yang terkait dan/atau di bidangnya; (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh izin dari Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN Pasal 14 (1) Semua pernangku kepentingan berkewajiban untuk melindungi terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya; (2) Pengusulan kawasan yang dilindungi atau kawasan konservasi diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, setelah melalui kajian dari aspek teknis, sosial dan hukum oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi; (3) Semua pemangku kepentingan berkewajiban untuk mengawasi terumbu karang dan kawasan konservasi laut; BAB VII REHABILITASI Pasal 15 (1) Pemerintah daerah berkewajiban merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya yang telah mengalami kerusakan; (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang dipandang cakap dan berpengalaman dalam rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.

|

123

(3) Badan-badan atau lembaga donor asing dapat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang. BAB VIII PEMBAGIAN WEWENANG PENGELOLAN Pasal 16 (1) Pemerintah Kabupaten mengatur pembagian wewenang pengelolaan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa; (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi : a. inventarisasi, identifikasi, pencadangan terumbu karang dalam rangka penetapan prioritas pengelolaan; b. penetapan persyaratan yang akan diberlakukan pemanfaatan sumber-sumber perikanan karang;

pada

c. perlindungan dan pelestarian ekosistem terumbu karang yang khas sesuai dengan kewenangannya; d. pengelolaan data statistik perikanan karang; e. pendirian dan pengoperasian pusat data dan informasi tentang pengelolaan terumbu karang; f. pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan/usaha yang dapat diperkirakan berdampak negatif terhadap upaya pelestarian ekosistem terumbu karang; g. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan; h. penetapan status kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang sesuai dengan kewenangannya; i. mengesahkan/mengukuhkan peraturan desa tentang pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) skala desa.

124

|

(3) Pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (4) Kewenangan Pemerintah Desa meliputi : a. inventarisasi, pemberian nama, dan penentuan batas pengelolaan terumbu karang kewenangan pemerintah kabupaten; b. pengelolaan terumbu karang tertentu berdasarkan hak dan usul desa; c. penerbitan peraturan desa mengenai pengelolaan terumbu karang pada skala desa ; d. pengusulan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai DPL untuk tujuan konservasi flora, fauna atau habitat ; e. pelaksanaan kegiatan – kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang yang telah diserahkan wewenang pelaksanaanny oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa; f.

pelaksanaan wewenang tertentu dalam pengelolaan terumbu karang yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa;

g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten dalam rangka pengelolaan terumbu karang.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Pasal 17 (1) Pemberdayaan masyarakat perlu dirancang sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan;

|

125

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. pengembangan mata pencaharian alternatif; b. pengembanqan lingkungan;

teknologi

pengelolaan

yang

ramah

c. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan terumbu karang dan ekosistem yang terkait lainnya; d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang ekosistem yang terkait lainnya; e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarkat dari pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten digunakan untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang pada skala desa; f.

peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;

g. pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan bantuan keuangan yang tidak mengikat (dari pemerintah provinsi/kabupaten dan swasta) kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ekosistem yang terkait lainnya; h. peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan informal; i.

126

penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan terumbu karang ekosistem yang terkait lainnya;

|

j.

peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola ekosistem terumbu karang; dan

k. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Pasal 18 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan terumbu karang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masyarakat pesisir memiliki hak: a. hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas pengelolaan terumbu karang; b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan terumbu karang; c. hak untuk memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan terumbu karang; d. hak untuk mengetahui dan dilibatkan atas setiap usaha atau kegiatan pengelolaan terumbu karang; e. hak untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan yang merusak lingkungan terumbu karang. (3) Masyarakat pesisir berkewajiban: a. memberikan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan terumbu karang; b. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsifungsi ekologis terumbu karang;

|

127

c. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat pesisir untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan terumbu karang; d. mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang. Pasal 19 (1) Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat meliputi: a. perlindungan dan pemulihan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; b. pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan terumbu karang dalam lingkungan ulayat berdasarkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pengakuan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat; d. penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan terumbu karang secara formal maupun informal; (2) Pengeloiaan terumbu karang berbasis masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan terumbu karang. BAB X KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD) Pasal 20 (1) Pemerintah Kabupaten mengusulkan calon Konservasi Laut Daerah (KKLD) pada pemerintah .

128

|

Kawasan

(2) Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan setelah melalui hasil kajian ilmiah yang meliputi aspek teknis, aspek sosial ekonomi dan aspek hukum. (3) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dibagi menjadi 4 zona, yang meliputi : a. Zona Inti, merupakan kawasan perlindungan sumberdaya alam laut. Kawasan ini tertutup untuk kegiatan penangkapan ikan, kecuali guna keperluan penelitian dan setelah mendapat izin pengelola kawasan; b. Zona Pemanfaatan Terbatas yang diperbolehkan bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara tradsional oleh masyarakat setempat;. c. Zona Pemanfaatan umum yang pemanfaatan secara non – ekstraktif;

diperuntukkan

bagi

d. Zona Lainnya yang berada di luar zona pemanfaatan sesuai dengan karakteristik dan peruntukkannya (4) Status dan fungsi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21 (1) Zona inti seagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) haruf a diperuntukkan bagi : a. perlindungan mutlak habitat dan populasi sumberdaya ikan; b. penelitian; dan c. pendidikan (2) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi : a. perlindungan habitat dan populasi sumberdaya ikan

|

129

b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkunga dan terbatas baik jenis dan jumlah ; c. pariwisata dan rekreasi d. penelitian dan pengembangan e. pendidikan (3) Zona Pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c diperuntukkan bagi : a. perlindungan habitat b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; c. budidaya dan penangkaran yang ramah lingkungan d. pariwisata dan rekreasi (4) Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) diatus lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI HUKUM ADAT Pasal 22 (1) Ketentuan adat dan Kearifan Iokal yang masih berlaku efektif diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; (2) Kelembagaan adat diakui keberadaanya sepanjang masih efektif dan mendapat dukungan masyarakat.

130

|

BAB XII PERANSERTA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Pasal 23 Peranserta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan terumbu karang meliputi : a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan; b. membantu pemerintah kabupaten pendidikan, pelatihan, penelitian;

dalam

pelaksanaan

c. membantu pemerintah kabupaten dalam pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan; d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme diseminasinya. Pasal 24 Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat daiam pengefolaan terumbu karang meliputi: a. menyampaikan pendapat, saran, informasi dan laporan sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan; b. membantu peningkatkan kemandirian, kemampuan, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan; c. membantu melengkapi dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pengelolaan terumbu karang dengan tetap memperhatikan hak seseorang dan/atau lembaga.

|

131

BAB XllI KERJASAMA ANTAR DAERAH Pasal 25 (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten lain dalam pengelolaan terumbu karang di wilayah perbatasan kedua daerah; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU. BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASi Pasal 26 (1) Pembinaan ditujukan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan terumbu karang: (2) Pengawasan diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan; (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang. Bagian Kedua Pembinaan Pasal 27 (1) Pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan pendekatan yang sesuaidan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan terumbu karang;

132

|

(2) Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Pasal 28 (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, meliputi pemantauan, pengamatan lapangan, pemeriksaan dan evaluasi. (2) Masyarakat mempunyai hak dan wajib berperanserta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu; (3) Evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pengelolan Terumbu Karang sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam lima tahun.

Pasal 29 (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama Organisasi Pengelola wilayah pesisir dan laut Provinsi dan masyarakat; (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada instansi yang berwenang.

|

133

BAB XV PERIZINAN Bagian Pertama Umum

Pasal 30 (1) Kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya secara non ekstraktif dan jasa lingkungan lainnya di ekosistem terumbu karang melalui perizinan dengan memperhatikan sistem zonasi yang telah mempunyai kekuatan hukum; (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang dapat diberikan;

Bagian Kedua Sistem dan Mekanisme Pasal 31 (1) Pelaksanaan sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimakssud dalam pasal 30 ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan (2) Sistem dan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus disesuaikan dengan: a. Rencana zonasi dan Rencana Pengelolaan; b. Jaminan akses publik; c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan ekosistem terumbu karang; d. kualitas biogeofisik ekosistem terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat;

134

|

e. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan; dan f. rekomendasi teknis dari instansi terkait. (2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 32 (1) Setiap kegiatan pengusahaan pemanfaatan sumberdaya secara non ekstraktif dan jasa lingkungan lainnya di ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. kesesuaian dengan rencana zonasi. c. Cakupan dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan d. pertimbangan ilmiah. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan; b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan terumbu karang; dan c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan. (4) Proses pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

|

135

Pasal 33 (1) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditetapkan persyaratan tambahan kepada pemegang izin untuk : a. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan atau usaha; b. Mengakui, menghormati dan melindungi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; dan

hak-hak

c. Melakukan rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan. (2) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam surat izinnya

Pasal 34 Ketentuan mengenai persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Tindakan Administratif Pasal 35 Permohonan izin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan: a. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana zonasi dan rencana pengelolaaan; b. Tidak didukung bukti ilmiah; c. Memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelebihan.

136

|

Pasal 36 Pelanggaran terhadap persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan tindakan administratif berupa : a. b. c. d.

teguran lisan teguran tertulis pembekuan kegiatan dan atau usaha untuk sementara pencabutan izin Pasal 37

Ketentuan mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 38 (1) Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (2) Sumber pembiyaaan selain seperti dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pembiyaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

|

137

BAB XVII JAMINAN LINGKUNGAN Pasal 39 Pemangku kepentingan dan atau pemegang izin pengusahaan pemanfaatan sumberdaya secara non ekstraktif dan jasa lingkungan lainnya di ekosistem terumbu karang wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Pasal 40 Pemangku kepentingan usaha dan atau pemohon izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 diwajibkan untuk : a. Menyerahkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai rencana usaha dan atau kegiatannya;; b. Menyusun lingkungan;

rencana rehabilitasi dan atau perlindungan

c. Menyusun rencana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (1) huruf (a); d. Memperoleh dukungan atau pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan atau usaha yang direncanakan. BAB XVIII HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR Pasal 41 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (40);

138

|

(2) Pemegang HP3 atau penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan kerugian pihak lain wajib memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan biaya pemulihan; (3) Jumlah ganti rugi dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat antara penanggungjawab usaha atau kegiatan dan pihak yang dirugikan; (4) Instansi terkait yang membidangi bidang Kelautan dan Perikanan wajib memfasilitasi musyawarah untuk mufakat mengenai penyelesaian ganti rugi dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Ganti rugi dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Instansi terkait yang membidangi bidang Kelautan dan Perikanan yang bertindak untuk dan atas nama Bupati. BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 42 (1) Penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; (2) Instansi terkait yang membidangi bidang Kelautan dan Perikanan memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui upaya negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi atau upaya lain yang efektif; (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak berhasil, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

|

139

BAB XX SANKSI Pasal 43 Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Bupati. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

140

|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ditetapkan di Tua Pejat pada tanggal .................... BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, ttd (.................................... ........ ) Diundangkan di Tua Pejat pada tanggal ...................... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

ttd (............................ ......................... ) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ...... NOMOR...... ...

|

141

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR .................. TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. UMUM Potensi sumberdaya pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki arti yang sangat penting dan strategis baik dari segi ekologis, ketahanan pangan, ekonomi, pencegahan terhadap erosi, gelombang laut, badai, dan tsunami. Potensi tersebut mempunyai keanekaragaman biologis, sosial budaya maupun keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup fauna dan flora, sumberdaya fauna seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang dan krustasea sebagai sumber protein hewani, sedangkan sumberdaya flora seperti hutan bakau, rumput laut dan padang lamun. Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki potensi sebagai sumberdaya ekonomi utama untuk kegiatan perdagangan dan industri, sumber mineral, sumber energi, minyak dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya. Keindahan pantai dan terumbu karang dengan berbagai jenis biota lautnya mendukung pengembangan industri pariwisata pantai, bawah laut, dan surfing. Keberadaan sumberdaya pesisir dan laut telah membentuk budaya tradisional secara turun temurun, baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan. Akibat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (termasuk terumbu karang) yang tidak terkendali telah mengakibatkan

142

|

terjadinya degradasi ekosistem dan kualitas serta penurunan populasi biota yang terdapat di dalamnya. Kondisi demikian terjadi sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan, pertumbuhan penduduk, peningkatan sampah organik dan anorganik serta peningkatan kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan dan pertambangan. Dampak dari aktivitas tersebut dapat menurunkan nilai dan keberadaan sumberdaya pesisir dan laut, sehingga mengancam patensi ekonomi dan sosial budaya yang di kandungnya, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat pentingnya sumberdaya pesisir dan laut serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap baik dan lestari maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya. Penyusunan dan pemberlakuan peraturan daerah tentang pengelolaan terumbu karang merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan visi, agenda, prinsip dan tujuan bagi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keberadaan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan suatu kelembagaan dan proses administratif dalam Pengelolaan Terumbu Karang secara terpadu. Peraturan Daerah ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal Pengelolaan Terumbu Karang. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam membangun dan menetapkan programprogram pengelolaan terumbu karang. Pemberdayaan potensi masyarakat pesisir dan laut diwujudkan metalui penguatan kapasitas

|

143

masyarakat, keterpaduan kebijakan, pengelolaan berbasis masyarakat, kelestarian dan keberlanjutan, partisipasi masyarakat dan pengakuan hak-hak masyarakat pesisir dan laut, baik masyakat hukum adat maupun masyarakat tokal. Di samping itu Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan kelembagaan masyarakat yang dipandu dengan adanya kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir dan laut khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya. Kesulitan dalam penangkapan ikan di perairan pesisir dan laut dekat pantai akhir-akhir ini menjadikan masyarakat tersebut harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh. Hasil tangkapan nelayan akhir-akhir ini juga semakin berkurang. Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidupnya. Pengelolaan Terumbu Karang diarahkan untuk: a. peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; b. peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan; c. peningkatan marikultur dan jasa lingkungan; d. pemberdayaan masyarakat pesisir;

144

|

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah dan pengertian yang terdapat pada pasal ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pengertian atas Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Huruf a. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah suatu pendekatan Pengelolaan Terumbu Karang yang melibatkan dua atau lebih sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Huruf b. Yang dimaksud dengan asas pelestarian adalah daya dukung dalam upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain. Huruf c. Yang dimaksud dengan asas kearifan tradisional adalah asas yang mengakui kearifan ekologis masyarakat pesisir. Huruf d. Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah: e. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.

|

145

f. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir. g. Menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. h. Memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara adil. Huruf e. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah memberi peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelesaikan sendiri masalahmasalah iingkungan hidup yang terjadi di wilayahnya. Huruf h. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat melalui cara yang dapai dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir. Huruf i. Yang dimaksud dengan asas pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang, diterapkan agar: f.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati.

g. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang.

146

|

h. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah. Pasal ........ Pasal ......... ..................... dst ....................

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : ... TANGGAL ... ... ...

|

147

LAMPIRAN 2 Lampiran 5.1 Statistik pendapatan rumah tangga nelayan dari kegiatan kenelayanan dan non kenelayanan menurut musim, 2007 Musim Keterangan Mean Median Minimum Maximum N

Gelombang Kuat 466.250 307.500 60.000 3.750.000 36

Pancaroba 522.395 400.000 21.000 1.500.000 38

Gelombang tenang 949.504 982.500 172.500 2.866.667 42

Lampiran 5.2 Statistik persentase pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan terhadap total pendapatan di Sikakap, 2007 Musim Keterangan Mean Maksimum Minimum N

148

|

Gelombang Kuat 81,98 100 5,8 36

Pancaroba 85,36 100 5,8 38

Gelombang tenang 86,11 100 5,8 42

LAMPIRAN 3 Diagram Pengetahuan Responden Tentang Fungsi Ekologi Terumbu Karang, Desa Sikakap, 2007.

100% 90% 80% 70% 60% 50%

96%

40% 30% 20% 10% 4% 0% Pelindung pantai

Tidak tahu

|

149

LAMPIRAN 4 Diagram Persentase Jawaban Responden Tentang apakah mendengar istilah COREMAP, Desa Sikakap, 2007

Tidak Pernah Mendengar 29%

Pernah Mendengar Istilah COREMAP 71%

Sumber: Data dasar Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2007

150

|

LAMPIRAN 5. Istilah lokal Karang Pantai Bakau Laut dalam Laut dangkal Hujan Mendung Badai Gelombang Arus Ikan Arus kuat Arus lemah Cuaca buruk Cuaca baik Musim ikan Paceklik ikan Perahu Pancing Tripang Udang Gulungan pancing Langit Kepiting Manau Hutan Sampan Dayung Sungai Pasir putih Selatan

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Gadung Bebet kuat Bakat Kuaci makeru Kuaci makale Urat Mainim Maonu Borai, Maonu Rairai Iba Maroirai Malewak Manuasi katai Mairuk, Manua simeru Maigi iba Tak anai iba Abbak Kakabli Suwalo Tutu Lalaklak kabli Manua Laguk Bebeget Leleu Awak Luga Oinan Bugi simapulau Layaman

|

151

Utara Timur Angin timur Barat laut Tenggara Barat daya Gunung Bulan Lereng Bulan purnama Bulan gelap Pulau Bulan sabit Tanjung Pasir Ikan kembung Ikan tongkol Ikan tenggiri Ikan kakap Ikan kerapu

152

|

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Bare Skolaut Skolaut balek Usuk bugai Sikalaut kayaman Sikaulak Leku Laku Gilak Magatu Matagub Nusa Pinabela Jogog Muge Putput Ambu-ambu Tenggiri Sikapla Kurep