Komponen Standar Pelayanan B. Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 3. Kompetensi Pelaksana Standar kompetensi adalah jenis dan kualifikasi petugas karantina dan tenaga pendukung lainnya. a. Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi
Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon memastikan tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan diinstruksikan ke seluruh personel yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan. b. Kompetensi Pelaksana Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon menetapkan : 1. 2.
Kompetensi personel yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan; Pelaksanaan pelatihan untuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi; 3. Penilaian keefektifan evaluasi kompetensi personel; 4. Personel yang relevan untuk pencapaian sasaran pelayanan; 5. Pemeliharaan rekaman sesuai pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.
FOTO/GAMBAR : TERLAMPIR
Komponen Standar Pelayanan B. Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 3. Kompetensi Pelaksana c. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon menyusun, menetapkan mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen pelayanan publik dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan. Untuk mengendalikan keefektifan dan keefisienan sistem pelayanan maka Kepala Balai dibantu oleh seorang coordinator pelayanan yang bertugas mengontrol kendali pelayanan yang dilaksanakan oleh sekuriti, front officer, customer serice/ pengelola pengaduan/Bendahara penerima PNBP. Berikut adalah skema organisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon. Koordinator pelayanan publik adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai untuk mengendalikan sistem pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon. Koordinator pelayanan publik mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya sistem pelayanan publik di Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Cilegon dan melaporkannya kepada Kepala Balai.
STRUKTUR ORGANISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON Manager Puncak Kepala Balai
Manager Administrasi Ka.Subag TU
Manager Teknis Kasie KT
Pjw. Dokumen Penunjukan Ka. Balai
Manager Mutu Kasie KH
Koordinator Pelayanan Penunjukan Ka. Balai
SMM ISO/SNI 9001:2008 Security
Front Office
Customer Service
PPID/Pengelola an Pengaduan
Bendahara Penerima PNBP
Komponen Standar Pelayanan B. Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 3. Kompetensi Pelaksana d. Kategori Kompetensi KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI Layanan
Sertifikasi
Sertifikasi
Petugas
Petugas
TOLOK UKUR
Dokumen Persyaratan
Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
Pengambil Sampel/Contoh
Laboratorium
Pendidikan
Min. SLTA
Min. SLTA Pertanian (Hama dan Penyakit), SLTA (Pert./Ipa/Biologi)
SLTA Pertanian (Hama dan Penyakit), SLTA (Pert./Ipa/Biologi)
Min SLTA, S1 Pertanian/ (Pert./Biologi), Kedokteran Hewan
Min SLTA, S1 Pertanian/ (Pert./Biologi), Kedokteran Hewan
Pelatihan
In House Training Pelayanan Publik
Diklat Dasar Teknis Karantina
Diklat Dasar Teknis Karantina
Diklat Dasar Teknis Karantina
Diklat Dasar Teknis Karantina
Diklat Khusus
Pelatihan IT
POPT Ahli/Trampil
Medik/Para Medik Veteriner
PPC
Laboratorium
Komponen Standar Pelayanan B. Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) 3. Kompetensi Pelaksana e. Jumlah Pelaksana Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon menyediakan petugas pelayanan dengan komposisi Petugas pendukung pelayanan terdiri dari: 1. Sekuriti/keamanan sejumlah 5 (tiga) orang ; 2. Front officer, terdiri dari pejabat fungsional paramedik sejumlah 9 orang dan fungsional Pengendali Pengendali Organisme Pengganggu (POPT) terampil sejumlah 7 (lima) orang; 3. Customer service/PPID adalah pejabat fungsional medik veteriner sejumlah 5 orang dan POPT Ahli sejumlah 5 orang; 4. Petugas Bendahara dan Pembantu Bendahara Penerima PNBP, sejumlah 6 orang; 5.Pengelola Pengaduan, terdiri dari Tim Kewasdakan dengan pejabat fungsional medik veteriner dan POPT Ahli; 6. Koordinator Standar Pelayanan Publik.
Foto/Gambar Terlampir
