KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
OLEH : PUTU ELVINA Komisioner KPAI
ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan UU No. 23/2002 dan UU No.35 th 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak
Tahap – tahap masa remaja (E. Hurlock) digolongkan menjadi 3 tahap yaitu : 1.
Masa pra remaja : 12 – 14 tahun , periode sekitar kurang lebih 2 tahun sebelum terjadinya pemasakan seksual yang sesungguhnya tetapi sudah terjadi perkembangan fisiologi yang berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin.
2.
Masa remaja awal : 14 – 17 tahun, periode dalam rentang perkembangan dimana terjadi kematangan alat – alat seksual dan tercapai kemampuan reproduksi.
3.
Masa remaja akhir : 17 – 21 tahun Berarti tumbuh menjadi dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik
Berhasil Gagal
Jumlah Keseluruhan Kasus ABH 2014
Penganiayaan/Pengeroyok an
Membawa Senjata Tajam
5%
3%
Aborsi
Korban Bunuh Diri 1%
0%
Kekerasan Psikis 3%
Kecelakaan Lalu Lintas Kekerasan Fisik
11%
14% Penculikan 1%
Kekerasan Seksual Pencurian
(Pemerkosaan)
11%
10%
Pembunuhan 6%
Perbuatan Asusila/Pencabulan/Sodo mi 35%
Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Korban 250
200
150
100
50
LK PR
0
Kekerasan Menurut Jenis Kelamin Pelaku 160 140 120 100 80 60 40 20 0
LK PR
Korban Kekerasan Dilihat dari Tingkat Pendidikan 180 160 140 120 100 80 60
Belum sekolah - TK
40
SD
20 0
SMP SMA
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
1
Tujuan Penerapan Restotative Justice?
Mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku anak (ABH). 2
Mengutamakan penyelesaian di luar Proses peradilan formal.
3
4
5
Menjauhkan anakdari pengaruh negatif Proses peradilan. Menanamkan rasa bertanggung jawab pada pelaku (ABH)
Menghindarkan ABH dari perampasan kemerdekaan
Mewujudkan kesejahteraan anak karena hakhak anak tetap terpenuhi, mis: pend, tidak dijauhkan dari keluarga, dll.
6
Tujuan Penerapan Restotative Justice?
7
8
Mendorong masyarakat berpartisipasi.
Meningkatkan keterampilan hidup anak sehingga anak bisa mandiri
PASAL 5 AYAT (1) UU SPPA: SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK WAJIB MENGUTAMAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.
Penyelesaian secara diversi
Mencegah stigmatisasi
Membatasi perkara anak masuk ke SPPA
Berperannya petugas non penegak dlm perkara anak
Meningkatnya partisipasi publik dlm penanganan perkara anak
Keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
(Kepolisian)
(Kejaksaan)
(Pengadilan)
Pelaksanaan Putusan
Pembimbingan
Pengadilan
Pasal 1, SPPA No.11 th.2012
Anak berkonflik hukum (diduga mlkkn tindk pidana)
Usia > 12 th < 18 th
Anak Korban (tindak pidana)
Usia kurang dari 18 th
Anak Saksi (tindak pidana)
(Pasal 1 UU SPPA)
Usia kurang dari 18 th
Anak berkonflik hukum belum/kurang 12 tahun == tindakan Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
Atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, p embimbingan di Instansi Pemerintah/LPKS (max 6 bln + 6 bln)
(Keputusan tindakan diputuskan oleh Penyidik, Bapa s, PSP)
Usia > 12 tahun < 14 tahun
Proses hukum berjalan, anak tidak ditahan
Usia > 14 tahun < 18 tahun
Anak dapat ditahan dengan dugaan tindak pidana yang ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
Penyidikan
Penuntutan
Persidangan
(Kepolisian)
(Kejaksaan)
( PN )
7 hari + 8 hri
5 hari + 5 hri
Penahanan tidak dapat dilakukan bila anak memperoleh jaminan dari ortu/wali/lembaga, bahwa anak tidak
melarikan diri, menghilangkan/merusak barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana
10 hri + 15 hri
Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Tindakan/Pidana
DIVERSI ? Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1 uu sppa)
MENGAPA DIVERSI ? - Mengurangi kekerasan - Mengurangi stigma/label - Mengurangi dampak negatif dari pemidanaan - Mengurangi beban administrasi peradilan pidana - Mengurangi beban finansial negara - Keberhasilan rehabilitasi lebih tinggi - Tingkat residivis lebih rendah
mencapai
perdamaian antara korban dan
Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: Kategori
tindak pidana; Umur Anak; Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;
Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun Bukan merupakan pengulangan tindak pidana Adanya “kesepakatan diversi” antara korban dan anak, kecuali: tindak pidana berupa pelanggaran Tindak pidana ringan Tindak pidana tanpa korban Nilai kerugian korban tidak lebih dari umr (upah minimum rata-rata) setempat
Ancaman pidana 7 tahun merupakan ancaman formal yang disangkakan atau yang nyata dilakukan? Makna pengulangan ? - anak yang telah beberapa kali melakukan tindak Pidana tetapi baru terungkap untuk pertama kali. - Bila kita beranggapan bahwa rj lebih efektif Diterapkan pada anak. Dapatkah rj diterapkan pada Anak yang gagal dalam pembinaan lembaga.
a. b. c.
d.
Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.
a. b. c. d.
e.
Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; Rehabilitasi medis dan psikososial; Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Dalam
hal suatu tindak pidana dilakukan Diversi, maka hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
Pengadilan
Negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan, melakukan penetapan untuk selanjutnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
Proses peradilan pidana dilanjutkan : a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan
Pengawasan pelaksanaan kesepakatan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses proses diversi hingga pelaksanaan kesepakatan.
Dalam
hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab.
Pejabat
yang bertanggung jawab wajib menindak lanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Pasal 93 uu sppa Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelindungan anak mulai dari pencegahan sampai Dengan reintegrasi sosial anak dengan cara: D. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak Melalui diversi dan pendekatan keadilan Restoratif.
KENDALA UMUM: - PERHATIAN THD ANAK – RENDAH - TIDAK/KURANG TERSEDIA SARANA ALTERNATIF. - PILIHAN: MENGHUKUM ATAU TIDAK SAMA SEKALI. - KEMAMPUAN UNTUK MELIHAT DALAM JANGKA PANJANG – TDK MELIHAT INSENTIF - SIKAP TOMA/TOGA THD ABH - SIKAP APH YANG LEGALISTIK
TERIMA KASIH
