Maria Ulfah Anshor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Disampaikan pada Workshop Pengarusutamaan Gender
dan Anak di PTAI, Diselenggarakan oleh PSGA UIN Jakarta, 2 Oktober 2014
KEDUDUKAN KPAI
(ps
74)
KPAI merupakan Lembaga Negara
Independen yang dibentuk oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.
2
PERAN, TUGAS DAN FUNGSI KPAI (ps 76) •
•
•
melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
3
Landasan Perlindungan Anak
Landasan Yuridis
Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV pasal 28b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 5
Landasan Yuridis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dll 6
Perlindungan Anak adalah Pemenuhan Hak Anak Komitmen Global sebagai konsep dasar yang disepakati dunia
• Konvensi Hak Anak • • • •
MDGs 2015 World Fit for Children 2015 Komite Anak Dunia, Komite Anak ASSEAN, ICPD Cairo 1994
Strategi Nasional dan operasional • Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB. • Keppres 77 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) • PNBAI 2015, Anak Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak mulia,
terlindungi
• Indonesia Sehat 2010 • RPJM 2004-2009 KIB 1 dan 2009-2014 KIB 2
Strategi Nasional dan Operasional Peraturan Pemerintah no.4/2006 ttg Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB. Keppres 77 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) RPJM 2004-2009 KIB 1 dan 2009-2014 KIB 2 Keppres 59/2002 ttg RAN dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Permen PP & PA no. 11/2011 ttg Kebijakan Pengembangan Kab/kota Layak Anak. Permen no.2/2010 ttg RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Permen PP & PA no. 4/2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Permendiknas no. /2010 ttg RAN Pendidikan Karakter 2010-2014 Kepmenkes no. 126/Menkes/SK/IX/2009 ttg Pedoman Penata Laksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. dsb
RPJM2009-2014 World Fit For Children
Kota layak Anak Sistem Perlidungan anak
(UNGGAS 27-2000)-PNBAI 2015;Kes.Dik,Perlindungan Anak MDGs 2000(UN).HIV/AIDS HDI/IPM/RPJM/Indonesia sehat 2010, UUD 45, UU no. 39/1999 HAM; UU NO 23/2002 PERLINDUNGAN ANAK ; UU no 36/2009 kesehatan
CRC 1989/ratifikasi KHA Keppres 36-90
Konvensi Hak Anak Ditetapkan PBB tahun 1989 Diratifikasi Kepres 36 tahun 1990 Terdiri dari 54 Pasal dan 8 kluster Prinsip utama ; Non diskriminasi, the best interest for the children, Yang utama adalah :
Tumbuh Kembang (Growth Development), Kelangsungan Hidup( Child Survival), (Kesehatan) anak (Child Health) Perlindungan khusus (Children Need Special Protection;
Partisipasi anak (CP) dan identitas, hak sipil dan
kebebasan, pengasuhan alternatif, pendidikan, sosial, agama
Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak dlm Undang-Undang no. 23/2002 pasal 2 Kepentingan terbaik bagi anak
Kelangsungan Hidup dan tumbuh Kembang
Nondiskriminasi
Partisipasi
11
Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Disahkan pada 22 Oktober tahun 2002 Terdiri dari 14 bab dan 93 Pasal dan 5 klaster: Agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus. Perlindungan anak berasaskan Pancasila, berandaskan UUD RI 1945, serta prinsip-prinsip dadar Konvensi Hak Anak; a. Non diskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.
DEFINISI ANAK UU no. 23/2002 ttg PA Seorang manusia yang
sedang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sebelum berumur 18 tahun termasuk janin dalam kandungan Mencantumkan batas usia minimal, bahkan sejak janin dalam kandungan.
CRC Pasal 1 CRC : anak adalah setiap
manusia yang berumur dibawah 18 tahun, kecuali oleh Undangundang (negara) yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Dengan rumusan ini CRC tidak menentukan usia batas awal usia anak (start of childhood), tetapi menentukan batas akhir usia anak (end of childhood), dengan mempertimbangkan situasi domestik (belief, culture, dsb)
Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA)
Pendidikan
Agama
PUHA Kesehatan
Sosial
Keluarga
Hak sipil
Perlindungan Khusus 1 (ABH)
Perlindungan Khusus (Pornografi&NAPZA)
Perlindungan Khusus (Trafficking) 15
Strategi Pengarusutamaan Hak Anak di PTAI 1. Membentuk/Memperkuat kelembagaan dan
studi/ prodi Perlindungan Anak di PTAI 2. Mengadvokasi harmonisasi peraturan perundang-undangan dan Perda, Pergub, Perbup, perwakot terkait perlindungan anak. 3. Mendorong Pengarusutamaan perlindungan anak ke dalam seluruh kebijakan menuju Indonesia Ramah Anak, Kota ramah Anak (KLA), Kecamatan ramah Anak, Desa ramah Anak, Komunitas ramah anak, Keluarga Ramah Anak.
Memperkuat Kelembagaan dan Studi/ 1 Prodi Perlindungan Anak di PTAI Meningkatkan koordinasi dengan semua pemangku
kepentingan dalam upaya mendirikan/mengembangkan lembaga kajian anak di lingkungan PTAI (prodi PA?). Adanya koordinasi lintas sektoral dalam pelaksanaan kajian anak yang melibatkan stake holder di lingkungan PTAI, UIN maupun lintas PT dan pemerintah daerah. Mengembangkan role model untuk rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan memanfaatkan jaringan kemitraan strategis bersama stake holder terkait. Penyediaan database layanan pengaduan masyarakat di lingkungan PTAI berbasis IT yang dapat diakses oleh semua stake holder terkait. 17
2
Mengadvokasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait anak
Memperkuat telaah (review) terhadap berbagai kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di berbagai level. Mengupayakan dukungan politik, mendorong pembentukan kaukus Parlemen untuk Perlindungan Anak dan forum sejenis di berbagai level. Mendorong adanya harmonisasi ketentuan perundang-undangan agar terwujud upaya perlindungan anak yang efektif dan komprehensif. 18
Mendorong Pengarusutamaan 3 Perlindungan Anak di semua sektor Mendorong kebijakan-kebijakan dengan perspektif
perlindungan anak dalam semua sektor pembangunan. Mendorong pengarus utamaan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, dengan PUHA untuk kepentingan terbaik bagi anak di semua level. Mengopti malkan peran (Tri Dharma PT) pengabdian masyarakat untuk penyadaran komunitas masyarakat yang ramah anak dengan melibatkan partisipasi anak. Melakukan gerakan STOP KEKERASAN pada anak. 19
STOP Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
Kekerasan Terhadap Anak Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, sosial dan atau penelantaran anak.
Kekerasan Berbasis Gender Kekerasan dapat terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam masyarakat patriarkhis, anak perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dari pada anak laki-laki. Diskriminasi terhadap anak perempuan dapat menimbulkan kekerasan yang kompleks pada anak perempuan. Belum ada data yg terpilah tentang KTA.
DISKRIMINASI & KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK
•RELASI KUASA •CARA PANDANG BIAS GENDER •PENANGANAN BIAS GENDER •DAMPAK YG KOMPLEKS •PEMULIHAN LEBIH LAMA
Macam-Macam Kekerasan Kekerasan Fisik
Kekerasan Psikis Kekerasan Seksual Kekerasan Sosial Kekerasan / eksploitasi
ekonomi
Tempat Terjadinya Kekerasan Lingkungan kekerasan menurut Study on Violence Against Children Outline terbagi menjadi 5 (lima) yaitu: Kekerasan di lingkungan rumah dan keluarga (Violence in the home and family); Kekerasan di lingkungan sekolah dan lingkungan pendidikan (Violence in school and education settings);
Tempat Terjadinya Kekerasan Kekerasan di dalam Institusi lain, seperti perawatan/pengasuhan termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (Violence in other institusional settings, orphanages, including children in conflict with the law); Kekerasan di komunitas dan jalan (Violence in the community and on the streets); Kekerasan di lingkungan kerja (Violence in work situation).
Pendekatan Membangun sistem (SBA)
PENDEKATAN: MEMBANGUN SISTEM (Sistem Building Approach) Content
Gap
Gap
PUHA Culture
Structure Gap
Content
•UUD 45, UU PA sbg payung hk), •Tumpang tindih; UU Perkawinan, Sisdiknas, Ketenaga Kerjaan, dll blm berorientasi pada PUHA secara sistemik
PUHA Culture •Kesadaran masyarakat terkait PA masih rendah, •sekolah, madrasah, pesantren, panti, Ortu, masy/ lembaga masy/ Lsm, sektor bisnis, profesional dll belum semua memiliki perspektif PA
Structure •Pelayanan PA belum komprehensif, •koordinasi litas sektor lemah, SKPD menjalankan kebijakan msg2/ ego sektor, •belum ada data situasi anak yg lengkap, •Aparat Penegak Hukum belum sepenuhnya memiliki perspektif PA
Rekomendasi Mendorong program studi PA di semua PTAI Mendorong terwujudnya PUHA dan
perlindungan anak secara sistemik, meliputi isi hukum (content of law), struktur hukum (structure of law) dan budaya hukum (culture of law). Mendorong upaya pencegahan dan penanganan penghentian KTA secara komprehensif di berbagai level oleh semua pemangku kepentingan. Menyediakan layanan bantuan penanganan korban KTA di lingkungan PTAI yang mudah diakses oleh masyarakat (korban) di semua level hingga tingkat komunitas, di perkotaan dan perdesaan.
Rekomendasi Mendorong
terwujudnya pengarus utamaan perlindungan anak (child mainstreaming) dalam pembangunan lintas sektoral di pusat dan daerah. Mendorong ada gerakan masyarakat untuk pencegahan dan penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di tingkat komunitas.
Terima kasih
Dialog Ani Rufaedah (STAINU) Pengkhususan kelas/sekolah yang memberikan kesempatan bagi anak yang hamil Sekolah yang memberikan kesempatan anak yang hamil akan mendapatkan stigma Aborsi yang dialami anak, dan bagaimana prespektif orang tua Dr. Rustina (IAIN Palu) Budaya malu kendala yang menjadi tantangan di Sulawesi Selatan. Ex: anak hamil di luar nikah “perang darah”. Rasa dendam yang tinggi bagaimana merubah mindset Perempuan PNS, laki-laki saudagar/berdagang
Dra. Dewani (IAIN lampung) KPAI melihat anak-anak jalanan, cara mendampingi agar tidak menjadi anak jalanan? KPAI mengadvokasi kasus JIS
Umdah (IAIN Serang) Sekolah yang menampung anak yang hamil sekolah buangan Sekolah yang menampung bukan memberikan pembinaan, tetapi malah memperkuat dan menularkan Kasus anak yang tawuran, guru dan ortu tidak tahu. Pihak pemerintah harus kuat mmebentengi Afni (UHAMKA) Akte lahir anak pada anak jalanan, terlewat Aborsi korban kekerasan seksual program AGI Informasi langkah-langkah yang harus dilakukan terkait revisi UU PA.
