PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENGEMBALIKAN HAK-HAK ANAK PADA ANAK-ANAK TERLANTAR
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh: MUHAMMAD MARTIN NIM. 1112044100044
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1438 H / 2016 M
ABSATRAK Muhammad Martin, 1112044100044, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar (studi kasus KPAI Jakarta). Konsentrasi Pradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatuallah Jakarta, 1437 H/ 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar. Hal tersebut tidak jarang menjadikan anak sebagai korban dari penelantaran terhadap keluarganya. Ketika hal tersebut terjadi peran serta lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terhadap perlindungan anak sangat diperlukan guna memberikan perlindungan dan menjaga hak-hak anak yang seharusnya didapatkan didalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak KPAI dan skunder terdiri dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawanncara dengan KPAI dan studi dokumen yang merupakan data informasi, tulisan ilmiah. Analisa data dalam melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis deskristif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, didalam hukum positif dan hukum islam seorang anak berhak mendapatkan asuhan yang layak dari orang tuanya, mendapatkn penddikan yang baik, dan berhak mendapat hidup yang layak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak seharusnya hidup dengan layak dan terpenuhi hak-haknya, akan tetapi dalam faktanya hak-hak tersebut tidak didapatkan oleh anak dan anak hidup terlantar, faktor tersebut adalah ekonomi, masalah ekonomi masih menjadi penyebab tertinggi hilangnya hak-hak anak sehingga anak hidup terlantar, perceraian, orang tua yang sibuk kerja, kasih sayang tidak didapatkan secara utuh dari orang tua. Adapun peran KPAI dalam mengembalikan hak-hak anak terlantar adalah dengan melimpahkannya kepada LPSA dan Panti Swasta untuk dirawat agar mendapat hidup yang lebih layak, dan dalam memenuhi hak pendidikannya, KPAI berkerja sama dengan Dinas Pendidikan lalu untuk menjamin hak kesehatannya KPAI berkerja sama dengan Dinas Kesehatan. KPAI sebagai lembaga yang diberi wewenang dalam ranah pengawasan perlindungan hak anak khususnya anak terlantar, masih belum optimalnya yang disebabkan keterbatasan kewenangan yang tidak sebanding dengan ekspetasi kerja, sulitnya pembangunan KPAD disetiap provinsi dan keterbatasan anggaran. Kata Kunci Pembimbing Daftar Pustaka
: Hak, Anak, Terlantar, KPAI. : Hj. Hotnidah Nasution, M.A. : Tahun 1990 sampai Tahun 2015.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang dengan rahmat dan hidayah-Nya selalu memberikan kekuatan iman dan islam, sehingga setelah melalui proses yang panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitia ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad saw, yang telah membawa dan menyempurnakan agama isalam sebagai penyelamat umat manusia di muka bumi ini dan akhirat kelak. Dalam menyelesaikan penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan motivasi, saran dan kritik yang membangun. Maka, sudah barang tentu menjadikan suatu kewajiban bagi penulis untuk menghaturkan terimakasih yang setinggitingginya kepada: 1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif hidayatuallah Jakarta Dr. Asep saepudin jahar, MA serta staf-stafnya. 2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., dan Arip Purkon, MA., Ketua program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (SAS) Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Jakarta. 3. Dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik Hj. Hotnidah Nasution, M.A yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penelitian ini.
4. Salam hormat seiring doa penulis haturkan kepada kedua pelita yang selalu menerangi tiap langkah dalam hidup ini, ayahanda tercinta H. Mansyur dan ibunda Hj. Ukaesih, terimakasih atas doa dan limpahan kasih sayangnya. 5. Kakak tercinta Marsitoh S.Thi dan Marini S.H serta Mariyam A.Md.Kep, terimakasih atas dukungan, motivasi serta doa selama ini. 6. Keponakan tercinta Sukma Melati, Muhammad Faqih, Lintang Marelda, Tirta Khalis Azrak, dan Faris Janwar hadirnya ananda menjadi semangat dan motivasi dalam hidup ini. 7. Terimakasih untuk KH.Zainuddin Ma’shum Ali selaku kepala pengasuh pondok pesantren Al-hamidiyah depok yang selalu mendo’akan dan untuk ustadz Ashri Azhari dan Ustadz Sarwani yang selalu mendo’akan dan memberi motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 8. Teman-teman seperjuangan, Muhammad Ilham Fuadi, Rivaldi Fahlepi, Ahmad Faiq, Sufyan Zulkarnain, Lutfan Adly, Ziyad Mubarok, Rahmat Muhajir, Hilmi Afif Arifqi, Sulaiman, Ilham Harsya, Fadli Azami, Malik Shofi, Ahmad Fauzi, Nauval Hafidz, Syaul Haq, Putri Shafwatil Huda, Nanik Maulida, Sarifah Dacosta, Itmam Huda, dan teman-teman seluruh Pradilan Agama A dan B, teruslah semangat dan teruslah menggapai cita-cita kalian. 9. Sahabat-Sahabat gokil M.Abrar Zulsabrian S.H, M.Fadli Rahman S.Si, M.Rizky Faray S.H, Achmad Sanjaya, M.Ramdhani S.Sos, Ahmad Mujiyaki, Zahri Amrillah, Afiq Zaki Lubis S.H, Huzainah Asroriyah, Avisa Yufajilan
yang selalu memberi motivasi, saran, doa, dan menerima keluh kesah semoga kalian tetap ada sampai akhir hayat dan disatukan kembali disurganya. 10. Keluarga Besar CABUTIF (Campuran Budaya Otomotif) yang telah memberikan bantuan semangat dan doa selama ini. 11. Keluarga Besar MAKTAH (Majelis Kopi Tahlil) yang selalu memberikan doa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. 12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini penulis haturkan terimakasih semoga kebaikan kalian menjadi amal sholeh dan dilipat gandakan pahalanya oleh ALLAH SWT. Akhirnya kepada ALLAH SWT juga lah penulis serahkan segalanya serta panjatan doa dan semoga amal kebaikan mereka diterima oleh-Nya. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik disisi ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA.
Jakarta , 09 September 2016
Penulis
DAFTAR ISI HALAM JUDUL ........................................................................................... PERSETUJUAN BIMBINGAN ................................................................... LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... ABSTRAK ..................................................................................................... KATA PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. BAB I
i ii iii iv v viii
Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ....................................... 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 9 D. Metode Penelitian .................................................................... 10 E. Review Studi Terdahulu ........................................................... 11 F. Sistematika Penulisan ............................................................... 12 BAB II Tinjauan umum tentang hak anak A. Pengertian Hak Anak dan Anak Terlantar ............................... 14 B. Hak-hak anak dalam Hukum Islam ......................................... 23 C. Hak-hak anak dalam Hukum Positif ........................................ 35 D. Hak-hak anak terlantar ............................................................. 42 BAB III Gambaran Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia A. Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia ........................... 46 B. Sususan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia ....... 50 C. Tujuan berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia ....... 53 D. Hambatan Komisi Perlindungan Anak dalam menanggulangi masalah anak ............................................................................ 56 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Indonesia ............................................................................. 60 B. Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan Hak-hak anak Terlantar ................................. 69 C. Kontribusi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak-anak terlaantar ................................................. 76 D. Analisis penulis ........................................................................ 79 BAB V Penutup A. Kesimpulan .............................................................................. 82 B. Saran-saran .............................................................................. 85 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 86 LAMPIRAN
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat. Oleh karena itu agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.1 Terhadap persoalan seputar hukum nikah, ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetukan kedudukan hukumnya. Secara umum ada pendapat tentang hukum nikah seperti sunnah menurut kelompok jumhur dan wajib menurut golongan zahiriyah. Kelompok pengikut mazhab Malik yang belakangan memerinci kedudukan hukum nikah berdasarkan kondisi, yaitu hukum wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lainya dan dapat juga berhukum mubah bahkan haram, tergantung pada keadaan masing-masing sesuai kemampuan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.2 Tujuan Nikah adalah agar setiap pasangan suami istri dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah. Yang dapat melaksanakan tugas kekhalifaan dalam pengabdian kepada Allah SWT , yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya. Diadakannya akad nikah adalah dengan niat untuk selama-lamanya hingga
1
Djedjen Zainuddin & Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam Fikih, ( Semarang : Pt.Karya Toha Putra, 2008 ), Hal. 66. 2
Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikaahan, ( Jakarta : Pt. Prima Heza Lestari, 2006 ), Hal.7.
1
2
suami istri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas.3 Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hadannah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Hadhannah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain hal memelihara, mendidik,mengatur, mengurus segala kepentingan urusan anak-anak yang belom mummayiz. Hadannah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakan anak itu di pangkuanya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hadannah di jadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Para
ulama
fikih
mendefinisikan
hadannah
sebagai
tindakan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang 3
Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer , ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010 ), Hal. 167.
3
menjadikan kebaikanya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.4 Para fuqaha mengartikan hadhannah
sebagai upaya menjaga anak
lelaki kecil, atau anak perempuan kecil atau anak yang memili gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, mengembangkan kemampuannya, melindungi dari segala sesuatu yang menyakitinya Hukum hadhannah atau mengasuh anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan adalah adalah wajib, karena jika diabaikan dapat merusak anak dan membuatnya terlantar.5 Menurut Muhammad Ibnu Ismail Al-san’ani, hadhannah adalah memelihara anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan.6 Para ulama sepakat hukum hadhannah, menddik dan merawat adalah suatu kewajiban. Tetapi mereka dalam hal itu, apakah hadhannah ini menjadi hak hak orang tua terutama ibu atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhannah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama , hadhannah itu
4
Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 215-217 5
Sayyid sabiq, Fiqih sunnah jilid 2, penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-I’tishom, 2008),
6
Sayyid sabiq, Fiqih sunnah jilid 2, penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-I’tishom, 2008),
h 529.
h 527.
4
menjadi hak bersama antaraorang tua dan anak. Bahkan menurut Wahab AlZuhailiy hak hadhannah adalah hak yang bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.7 Mengasuh anak-anak yang masih kecil (Hadannah) hukumnya wajib, sebab mengabaikanya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pendidikan anak juga merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam keluarga. Orang tua berkewajiban mengarahkan anak agar mereka menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak, mulia, seperti patuh dalam melaksanakan kewajiban agama dengan baikagar terhindr dari dosa dan maksiat. Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai sampai anak tersebut mampu berdiri dengan sendirinya tanpa menghrapkan bantuan orang lain. Dasar hukum hadhannah tertera sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqoroh ayat 233.
7
Abd. Rahman Ghazali, Fikih Islam,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.
5
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(AL-Baqoroh 233) Pada ayat tersebut Allah mewajibkan kepada kedua orang tua untuk memelihara anak mereka dan ibu wajib menyusukannya selama 2 tahun. Dan bapak wajib menafkahkan ibu.8 Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek diantaranya pendidikan, kesehatan dan segala aspek kebutuhan yang melekat pada anak. Ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan istri untuk membantunya bila suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan Saling membantu antara suami dan istri untuk memelihra anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab istri kepada anak-anaknya sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 diantarnya: Pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 8
Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 392
6
ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat bderdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oramg tua terputus. Pasal 46 ayat (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang wajib. Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas tahun) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Sebagaimana setalah melakukan pernikahan seorang pria (kepal rumah tangga) wajib memenuhi kebutuhan anggota keluarganya dalam (menafkahi). Nafkah berasal dari bahasa arab ( نفقة- )نفق – ينفقyang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang.9 Sedang menurut istilah nafkah adalah diartikan sebagai belanja untuk hidup berupa uang pendapatan. Nafkah adalah yang dikeluarkan kepada keluarga (wanita,anak), seperti makan, pakaian, harta dan lain sebagainya. Sedang menurut istilah adalah suatu kewajiban suami memberian suatu pekerjaan (nafkah) kepada istri dan anakanaknya.10 Pada dasarnya setiap suami yang telah berkeluarga wajb hukumnya memberikan nafkah kepada kesetiap anggota keluargnya, didalam terminology fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeuarkan seseorang, terhadap sesuatu yang sudah menajdi tanggungannya meliputiputi biaya kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pemebrian nafkah oleh seorang kepala keluarga merupakan tanggunggung jawab yang harus terus melekat daam keadaan apapun untuk diberikan untuk pertumbuhan anak sampai ia dewasa atau bisa hidup sendiri.11 9
Amad warson Munawir, Al-Munawir :Kamus Arab- Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbitan Univesitas Indonesia 1996),h 147. 10
Ibrahim Muhammad al-jamal, Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah , (Jakarta , PT Multi Kreasi Singgasana , 1991 ), h. 155. 11 Ibrahim Muhammad al-jamal, fiqh Al-Marah, al-Muslimah , h. 115.
7
Wahab Az-Zuhaili menafsirkan kata nafkah adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga kepada setiap anggota keluarganya, agar setiap kelurga dapat merasakan rezeki yang berikan oleh Allah, supaya hidup dalam berkecukupan. Setiap anak wajib merasakan nafkah yang diberikan oleh orang tuanya baik kecil maupun besar,12 karena itu sumber awal untuk pemunuhan hakhaknya agar setiap anak merasakan hidup dengan baik dan layak. Didalam hukum positif Indonesia, permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kewajibannya. Dan dipetegas oleh KHI pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a). nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak. c). biaya pendidikan bagi anak. Keberadaan nafkah tentu
mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera.
Sebagai mana yang diketauhi, anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai ketentuan konvensi Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan presiden Nomer 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip
12
Wahab Az-Zuhaili, Fiqih Isalam Adilatahu jilid 10. Penerjemah abdul hayyie alkattimi (Jakarta gema insani, 2011), h.94.
8
umum perlindungan anak,yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsugan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.13 Setiap anak yang lahir pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, dalam beberapa kesempatan perseteruan yang dihasilkan dari orang tuanya dan faktor-faktor lain menjadikan anak sebagai korban ketidak perdulian,hal ini menyebabkan terlantarnya hak-hak anak yang seharusnya mendapatkan kesejahtraan harkat dan martabat anak. Akan tetapi, hingga keluarnya
undang-undang
perlindungan
anak
dan
sampai
sekarang
pemenuhan hak anak masih jauh yang yang di harapkan. Hal ini dapat dilihat dari situasi dan kondisi anak Indonesia yang terlantar. Maka oleh sebab itu peneliti mengambil judul skripsi ini : “PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENGEMBALIKAN HAK-HAK ANAK PADA ANAK TERLANTAR”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada seputar peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang terletak di Jalan Teuku Umar, No. 10 menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar.
13
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,( Semarang : Pt. Citra Aditya Bakti,2015 ), Hal. 1
9
2.
Perumusan Masalah Beberapa kasus penelantran yang terjadi di Indonesia menunjukan bahwa tingkat kesejateraan anak dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapakan. Hal ini dapat dilihat pada anak-anak yang terlantar di Indonesia, yang di sebabkan beberapa faktor-faktor dan perseteruan yang terjadi di keluarganya. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah : 1.
Apa hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
2.
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kasus pertelantaran anak di indonesia ?
3.
Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak yang terlantar.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu : 1. Mengetahui Hak-hak anak yang terlantar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anakanak terlantar di Indonesia. 3. Mendapatkan gambaran tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak yang terlantar.
10
2.
Manfaat Penelitian 2.1 Manfaat Akademis Penelitian ini memberikan kebermanfaatan dalam menambah kajian tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak-anak yang terlantar. 2.2 Manfaat Praktis Dalam konteks praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil perbaikan yang lebih baik bagi pelaksanaan perlindungan anak- anak yang terlntar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
D. Metode Penelitian 1.
Pendekatan Penelitian Pendekatan
yang
digunakan
adalah
pendekatan
kualitatif.
Pendekatan kualitatif menurut Creswell (2007) merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena peneliti ingin mengeksplorasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak-anak terlantar. 2.
Sumber Data a. Data Primer
11
- Hasil wawancara dengan KPAI. b. Data Skunder - Buku,jurnal,peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a) Wawancara dilakukan dengan KPAI. b) Studi Dokumen, merupakan metode pengumpulan data dan informasi dari buku dokumentasi, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber tulisan lainnya. 3.
Model Analisis Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu salah satu model analisis data dimana peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara/interview dan studi kepustakaan Dalam hal teknis penelitian, peneliti mengacu pada buku pedoman Penelitian skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012
E. Review Studi Terdahulu Dari beberapa skripsi yang terdapat di fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang peneliti tulis. Antara lain :
12
a) Peneliti yang bernama Hilman Reza dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” tahun 2014 hanya membahas mengenai peran Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) terhadap anak korban kekerasan seksual, tidak membahas mengenai hak-hak anak korban perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. b) Peneliti yang bernama Imaniah, Ifada dengan judul “Kinerja Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Indonesia” tahun 2009 yang hanya membatasi pada kasus perdagangan anak di Indonesia. c) Peneliti yang bernama Trisna Laila Yunita dengan judul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” tahun 2008 yang hanya membatasi pada hak asuh anak dan lembaga yang dijadikan tempat penelitian adalah KPAI. Dari penelitian – penelitian di atas, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian tentang peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak-anak terlantar. Sesuai dengan yang akan peneliti lakukan dalam bentuk skripsi.
F. Sistematika Penelitian Untuk memudahkan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab, yaitu :
13
Bab I
Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review studi terdahulu dan sistematika Penelitian.
Bab II
Tentang perkawinan dan hak-hak anak terlantar, mencakup pengertian perkawinan dan mencakup pengertian hak asuh anak.
Bab III
merupakan eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, profil serta susunan pengurus Komisi Perlindungan Anak Indoensia, dan tujuan berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Bab IV
Hasil penelitian dan pembahasan mengenai hak-hak anak dalam hukum islam dan hukum positif, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penelantaran anak di Indonesia, peran serta komisi perlindungan anak Indonesia terhadap anak-anak terlantar dan implementasi peran komisi perlindungan anak Indonesia terhdap anak-anak terlantar.
Bab V
Merupakan bab terakhir dari Penelitian skripsi ini, terdiri dari analisi penulis, kesimpulan dan saran-saran.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK
A. Pengertian Hak Anak dan Anak Terlantar 1.
Pengertian Pengertian Hak dan Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki
arti salah satu nya adalah “kewenangan” dan ini satu sama lain saling berkaitan dengan mempunyai arti yang sama.1 Maka hak dan anak tidak bisa dipisahkan karena kedua nya saling berkaitan, anak tidak bisa hidup tanpa hak. Dan hak tidak akan jelas bila tidak ada anak sebagi objek nya, karena anak dalam kandunganpun sudah mempunyai hak, mulai dari hak si cabang bayi dinyatakan sehat oleh dokter sampai akhir nya anak itu lahir kedunia. Hak anak adalah yang harus didapatkan oleh seorang anak tanpa anak itu harus meminta, untuk kelangsuangan tumbuh kembangnya seorang anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak anak tersebut mencakup non diskriminasi, kepentingan bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak (UU Perlindungan anak Bab I Pasal 1 No.12 dan Bab II Pasal 2).2
1
Departemen Pendidikan Nasional, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)h.43. 2
Mohammad Taufik Makaro, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h, 104.
14
15
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan seblum lahir.
3
Didalam kamus Besar Bahasa
Indonesia hak memiliki kewenangan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.4 Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat seutuhnya . Hak Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Hak asasi anak bahkan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi khusus. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung pada keluarga dan lingkungannya, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran maupun kesejahteraannya 5. Perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut menjadi dewasa, ia akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya serta akan mengaplikasikan hak-
3
Pengertian Hak online, Akses pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Pukul 09.00 WIB
4
Departemen Pendidikan Nasional, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)h.43. 5
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : 2007, Restu Agung), h. 1.
16
haknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, anak yang telah dewasa tersebut akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat, baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara6. Definisi anak dipahami berbeda dalam setiap disiplin ilmu, sesuai pandangan dan pengertian masing-masing dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kanndungan.7 Dan didalam KUHP Perdata pasal 2 disebutkan bahwasannya anak adalah yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati setelah dilahirkan, dia dianggkap tidak pernah ada.8 Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan hukum anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian tersebut meliputi pengelompokan dari pengertia sebagi berikut: a.
Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana dietakan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dala arti anak sebagai subjek hukum yang seharusnya 6
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, h. 4.
7
Prabowo, Budy, Anak-anak Korban Tsunami Mereka perlu Perlindungan Khusus, (Media Prempuan Edisi No.6 Biro umum dan Humas Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004, Hal. 11-14. 8
Burgerlijk wetbook voor Indonesia. Kitab Undang-undang KUHP perdata, h. 2.
17
bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata krena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa. b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pengertian
anak
menurut
pasal
34
Undang-undang
1945
mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan setatus amak dalam bidang politik, karena menjad dasar kedudukan anak, dalam pengertian kedua ini, yaitu anak adalah sebagai subjek hukum dari system hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dilindungi, dibina untuk mencapai kesejahteraan. c. Pengertian Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Anak adalah seorang manusia yang dibawah 21 tahun dan belum menikah dan anak adalah mahluk social seperti hal nya orang dewasa. d. Pengertian Anak Menurut Psikologi Anak adalah individu yang berusia 3-11 tahun. Diatas 11 tahun anak adalah individu yang sudah dewasa. Selain didasarkan dengan perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah dewasa, perbedaan dilihat dengan perkembangan kognisi dan moral individu.9
9
LBH Jakarta , Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (LBH Jakarta: Jakarta, 2012), hal. 12.
18
e. Pengertian anak dalam islam. Anak adalah merupakan mahuk yang dhaif dan mulia, yang keberadaan nya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan proses melalui penciptaan Dan dari uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan, pengertian hak anak adalah bagian dari integral dari hak asasi manusia yang merupakan instrument berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak. sedang menurut pengertian yang lain hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara.10 Anak agar bisa menjadi generasi penerus keluarga dan bangsa yang kuat, maka hak-hak mereka haruslah dilindungi oleh pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga negara. Kata anak terlantar, terdiri dari kata anak dan kata terlantar. Dari uraian sebelumnya, anak menurut Undang-undang perlindungan anak adalah sebagai manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.11 Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak
10
Rika saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)h, 16. 11 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
19
tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.12 “fakir misikin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Negara dalam hal ini pemerintah melalui lembaga-lembaganya untuk menjamin bahwa anak terlantar harus dipelihara dan dijamin kelangsungan hidup serta masa depan anak memang harus dimiliki oleh setiap elemen bangsa. Kata terlantar mengandung arti tidak terurus atau tidak terpelihara.13 Sedangkan kata penelantaran sebagai kata kerja berasal dari kata lantar yang berarti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.14 Maka dari beberapa rumusan definisian dan kata terlantar tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah seseorang yang secara umum berusia dibawah delapan belas tahun atau ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena suatu sebab tidak diberikan pemeliharaan yang layak, tidak terurus, dan terbengkalai sehingga hak-hak nya tidak terpenuhi. Menurut Undang-undang perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual hingga social.15 Sedangkan menurut Kementrian Sosial, anak terlantar adalah 12
Undang-undang RI Nomer 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak
13
M. B Ali dan Dedi, Kamus lengkap Bahasa Indonesia. H.46
14
W.J.S Poerwadarminata, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h.
15
Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
564
20
seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalamai perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Hal yang lazim terjadi pada anak terlantar antara lain: a. Berasal dari keluarga fakir miskin b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya hingga hak-hak nya.16 Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar
yang dikelurkan oleh dinas social Provinsi Jawa Timur
disebutkan bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar hingga hak-hak nya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya.17 Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena sudah tidak lagi memiliki orang tua atau kedua orang tuanya, tetapi, pengertian disini adalah ketika hak-hak anak, untuk tumbuh kembangnya secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak 16
Lampiran Mentri sosial Republik Indonesia tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial Online: Akses pada: http://datascience.or.id/2015/08/02/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumahsinggah-adakah-upaya-agar-pembinaan-yang-menyeluruh/. Tanggal 17-8-2016. Pukul 01.00 WIB 17
h.212
Bagong suyatno, Masalah Sosial Anak, (Jakarta : Kenana Prenada Media Grup, 2010),
21
dikehendaki seperti mereka umumnya sangat rawan untuk ditelantarakan dan bahkan diperlakukan salah (child abouse). Pada tingkat ekstrime, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya seperti membuangnya di hutan, diselokan, di tempat sampah, dan sebegainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.18 Dalam ajaran islam melalaikan anak adalah salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan, walaupun tidak dijelaskan secara mendetail mengenai anak terlantar, namun konsep perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak juga disebutkan dalam Al-qur’an. Dalam islam, perlindungan terhadap hak-hak anak adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan khususnya oleh kedua orang tua karena anak merupakan titipan ALLAH SWT yang dapat menjadi penyenang hati. Hal ini terdapat dalam surah Al-Furqon ayat 74
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Furqon: 74) Artinya:
Selain itu, anak merupakan amanah yang dititipkan oleh ALLAH SWT kepada orang tua, hal ini terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 27
18
Bagong suyatno, Masalah Sosial Anak, h.213.
22
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.(QS Al-Anfaal:27) Artinya:
Selanjutnya kewajiban pemeliharaan anak sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS At-Tahrim:6) Artinya:
Ditegaskan pula bahwa anak merupakan bagian dari cobaan yang harus dilalui oleh kedua orang tua. Jika orang tua berhasil memelihara anak dengan baik maka tentu pahala yang besar yang akan diperoleh. Namun sebaliknya, jika anak tidak dipelihara dengan baik ditelantarkan, maka dosa yang akan diperoleh sebagaimana yang disebutkan didalam surah Al-Anfal ayat 28
23
Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.(QS Al-Anfal 28) Artinya:
Pada ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasannya tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah.19 Yaitu hak-haknya yang tidak terpenuhi sehingga rentan terjadi anak terlantar. Didalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS An-Nisa 9)
Maka
berdasarkan
penjelasan
ayat-ayat
diatas
dapat
diketahui
bahwasannya tindakan yang mengakibatkan anak terlantar sehingga tidak terpenuhui hak-hak dan kebutuhan dasarnya merupakan tindakan yang dilarang. Anak adalah amanah yang diberikan kepada orang tua sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.
B. Hak-hak anak dalam hukum islam Setelah anak lahir, Islam telah memeberi ketetapan bagi orang tua atau yang bertanggung jawab agar menegakkan hak-haknya karena hal itu akan
19
Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir, (Pustaka Ibnu Katsir, 2008),h 600.
24
memeberikan pengaruh positif pada proses tumbuh kembang seorang anak itu nanti. Sebagaimana ditegaskan didalam Al-Qura’an surat An-Nisa ayat 9
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa 9)
Dimasa kanak-kanak merupakan masa dimana pertama kalinya kehidupan manusia di alam dunia ini, yang berawal dari sejak lahirnya dan berakhirnya pada saat ia mencapai umur dewasa atau akhil baliq. Oleh karenya pada masa itu merupakan masa yang sangat vital untuk arah yang sangat vital bagi kehidupan manusia di dalam mengembangkan potensipotensi yang ada pada diri manusia itu sendiri. Oleh kerena itu, orang tua sangat dituntut untuk dapat memahami karakter dari anaknya pada masa perkembangannya, memenuhi hak-hak anaknya dan kemudian mengusahakan suatu lingkungan pendidikan yang dapat memupuk seluruh aspek perkembanganya secara optimal. 1.
Hak untuk hidup Islam melarang keras pembunuhan yang terjadi pada anak dengan alasan apapun, baik itu karena kemiskinan, ancaman kemiskinan atau gairah yang berlebihan akan suatu kehormatan. Pada zaman jahiliyah beberapa anak perempuan dikubur secara hidup-hidup karena kemiskinan atau untuk melindungi keluarganya dari akibat perilaku yang buruk dan
25
memalukan.20 Di dalam ayat-ayat Al Quran Allah mengecam perbuatan mereka dan menetapkannya sebagai dosa besar, lebih lagi bahwasanya Allah menegaskan bahwa Dialah yang akan memeberikan rezeki kepada anak-anak maupun orang tuanya. Menurut pandangan Quraish Shihab, karena sedemikian murkanya Allah terhadapat pembunuhan atas anak yang tidak berdosa, sehingga Allah menjelaskan dengan pristiwa-pristiwa kiamat dan Al Quran menguraikanya dengan sebuah pertanyaan بأ ي ذنب قـتلت ؟
karena dosa
apakah dia (anak perempuan) dibunuh (dikuburkan hidup-hidup)”. (QS. Al-Tawakir [81] : 9)
Artinya: Karena dosa apakah dia dibunuh
Ayat ini tidak mempersoalkan siapa yang membunuh, untuk mengisyaratkan akan kemurkaan Allah sehinga pelaku tidak wajar untuk di ajak berdialog dengan Allah.21 2.
Hak perlindungan terhadap anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hak asuh anak dibawah umur dalam pasal 105 : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya 20
Rahim Umran & M. Hasyim, Islam Dan Keluarga Berencana, (Jakarta : Lentera, 1997)
21
Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, (Jakarta : Lentera Hati, Vol. 14, 2003) h. 213.
h. 36.
26
sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Biaya pemeliharaanya di tanggung oleh ayahnya”22. Dalam kompilasi bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut: 1.
Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2.
Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluarpegadilan.
3.
Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban apabila kedua orang tuanya meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2] : 233) Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 22
Basiq Djalil, Pernikahan Lintas Agama, (Jakarta: Qalbun Salim, 2005), h. 58.
27
ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2] : 233 )
Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada pada tulang punggung suami sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana pun di dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu hal yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, sama dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya23. 3.
Hak waris Salah satu perintah Allah kepada orang tua adalah memberi warisan kepada anak-anaknya. Firman Allah Swt.
23
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000), h. 189.
28
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separu harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa [4] : 11)
Di sisi lain, Rasulullah Saw membatasi jumlah wasiat harta hanya sepertiga dari harta dengan tujuan agar kehidupan anak-anak kelak lebih terjamin dengan bekal harta yang cukup. Tentunya bekal harta ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat bermanfat bagi hidup anaknya
29
dimana untuk menjamin masa depan anak walaupun oarang tuanya sudah tidak ada lagi. Islam pun menetapkan bahwa janin mempunyai hak waris namun hak warisya belum sempurna sebelum ia lahir, apabila anak telah lahir dan nampak ada tanda-tanda kehidupan pada dirinya ia telah mempunyai hak waris yang sempurna. Rasulullah Saw. Bersabda:
“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw.. Bersabda jika bayi bersuara maka berhak mendapatkan warisan” (HR. Abu Dawud)24.
Seorang anak belum mampu untuk mengurusi hartanya sendiri, maka kepengurusan harta benda anak tersebut tentunya diserahkan kepada ayah atau walinya. Hal tersebut dilakukan hingga anak itu dewasa atau sudah memiliki kemampuan untuk mengelola harta bendanya sendiri. 4.
Hak nasab dan nama yang baik Penetapan nasab merupakan salah satu hak seseorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memeberikan dampak terhadap kepribadian masa depan anak.25 Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban untuk merefleksikannya dalam masyarakat dengan demikian diharapkan anggota masyarakat nasabnya menjadi jelas. Karena pemusnahan nasab 24
25
Kitab Jamiul Ahadis, (Mesir: Mesir 3 Hijriyah). No. 12265
Kautsar Muhammad, Al Mainawi, Huquq Altifi Fi Al Islam, (Riyadh: Ammar Press, 1414 H), h. 49.
30
akan menjadikan seseorang rendah di mata orang lain dan kemungkinan akan dicaci maki karena tidak jelas asal usulnya. Selain itu dengan tidak jelasnya nasab tersebut di khawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah islam mengharamkan untuk menisbatkan seseorang terhadap orang lain yang bukan ayahmya dan diharamkan untuk memusnahkan nasab dari pihak sang ayah. Oleh karena itu akan dapat menimbulkan fitnah dan mafsadah yang besar serta merupakan penghancuran terhadap sendi-sendi keluarga. 5.
Hak perlindungan duniawi dan ukhrawi Pada abad ke 14 Allah Swt sudah mempringatkan agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, tidak hanya lemah dari segi materi atau hal-hal keduniaan tapi juga tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah iman. Firman Allah Swt..
Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4] : 9)
Pada ayat tersebut tidak hanya terbatas pada kelemahan fisik atau jasmani dikarenakan kekurangan gizi, kesehatanya yang kurang terjamin atau cacat tubuh. Akan tetapi juga dapat di pahami dengan kekurangan harta benda atau kemiskinan sehingga anak tidak dapat memperoleh
31
pendidikan yang maksimal atau tidak memperoleh tempat hidup yang layak
sehingga
kehidupan
anak
tersebutmenjadi
terlantar
dan
mengantarkannya menjadi anak yang hidup di jalan dan menjadi beban masyarakat. Islam telah menciptakan hak asasi anak ketika masih di dalam air mani ayahnya dan rahim ibunya. Dimana yang memeliki keberadaan dalil atas hal itu kita bisa dapatkan bahwasanya dari ajaran-ajaran islam sendiri mendorong umatnya untuk memilik keturunan dengan melakukan perkawinan yang resmi dan islam juga menganjurkan supaya agar memperbanyak keturunan dan memakruhkan pembatasanya. Bahkan kita bisa mendapatkan al-Quran menilai anak itu sebagai hiasan hidup di dunia. Allah berfirman yang artinya “ harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia’26. Anak juga akan menjadi penolong orang tua di saat butuh dan keperluan mendesak. Imam Ali Zainal abidin as salah satu kebahagiaan bagi seorang pria ialah disaat memiliki anak yang membantu mereka. Anak juga akan mewarisi sifat-sifat yang ada dari kedua orang tuanya, dimana melalui seorang anak lah orang tua menurunkan sifatnya sendiri, pemikiran dan moral mereka dalam proses berlangsung pewarisan aspek sepiritual bagi eksistensi mereka. Dapat disimpulkan bahwa islam sebagaimana al-Quran dan sunnah dengan arti yang lebih luas yaitu ucapan dan prilaku serta sikap para imam terdahulu membahas
26
Markaz Al-Risalah, Hak-Hak Sipil Dalam Islam, Cet-1, (Jakarta: 2005), h. 46.
32
pentingnya mendidik seorang anak. Dengan kata lain memperhatikan anak-anak dari ketiadaan menuju keberadaan hingga kehidupan terus berlangsung dari generasi sampai allah mewariskan kepada penghuninya. Adapun sebagai berikut: 1.
Dipilihkan ( calon ) ibunya Seorang anak sebelom lahir kedunia memiliki hak lain dari ayahnya yaitu dia harus memilihkan seorang ibu yang soleh bagi anaknya kelak nanti ketika sudah lahir karena bakal calon akan dititipkan kepadanya. Sains juga mengatakan bahwa sifat bawaan secara fisik dan spritual akan berpindah melalui proses reproduksi. Termasuk hal yang penting hendaklah seorang calon istrinya yang memeliki nasab yang baik. Islam juga mewasiatkan seorang ayah agar memilih ibu anak-anaknya dari golongan orang yang beragama dan beriman sebagai filter yang aman dimana untuk mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan27
2.
Hak anak setelah dilahirkan Hak hidup, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan memilik hak hidup. Oleh karenanya ini syariat sama sekali tidak membolehkan kedua orang tua untuk memadamkan buah hatinya, baik hatinya, baik dengan atau dibunuh atau di aborsi. Islam telah mengecam keras kebiasaan mengubur anak hidup-hidup yang sempat menyebar di zaman Jahiliyah. Al-quran menanyakan dengan
27
Markaz Al-Risalah, Hak-Hak Sipil Dalam Islam, h. 67.
33
penentangan dan ancaman apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah mereka dibunuh? al-quran menganggap bahwa hal itu adalah kejahatan dalam terpaksa.28 Perlu kita jelaskan di sini bahwa imam Ja’far telah membalikan pandangan diskriminatif yang mengungulkan kaum laki-laki dari pada perempuan selaras dengan pandangan religius yang luas yaitu bahwa anak laki-laki itu adalah nikmat dan anak perempuan itu sebagai kebaikan. Dimana Allah akan menanyakan nikmat tersebut dan memberikan pahala terhadap kebaikan tersebut. 3.
Hak anak untuk memperoleh nama baik Sebagian orang memeliki nama yang indah yang mengandung ketinggian makna dan melahirkan kebahagian. Nama-nama akan membawa kita terhadap seseorang yang memiliki nama tersebut bagaikan doa dari orang tua untung anak supaya kelak sang anak bisa mudah dikenal oleh orang lain dan bisa bersosialisasi, dan sebagian lain malah memilih nama yang jelek yang tidak bermakna sama sekali, ketika anda mendengarnya akan merasa jengkel dan muak. Sejatinya pengaruh psikologis dan sosial dari nama yang kita berikan kepada anak-anak kita nanti. Berapa banyak dari mereka dengan nama yang jelek membuatnya tidak bisa tidur malam dan
28
Markaz Al-Risalah, Hak-Hak Sipil Dalam Islam, h72.
34
tidak tenang di karenakan cemoohan yang diterimanya dari masyarakat. Islam sebagai salah satu agama yang menuntun proses perubahan terbesar tetap memberikan perhatian khusus terhadap masalah dalam pemberian nama dan Nabi Muhammad Saw melakukan perubahan nama-nama yang jelek atau nama-nama yang bertolak belakang dengan aqidah tauhid. Islam menangapi atas hak seorang anak terhadap ayahnya memberi nama untuknya nama yang bisa diterima.29 4.
Hak pendidikan dan pengajaran Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya masa-masa awal anak merupakan masa penentuan dalam kehidupan selanjutnya. Atas dasar ulama menekankan pentingnya sebuah pendidikan di masa awal pertumbuhannya khususnya dibidang pendidikan dengan cara memberikan pendidikan sopan santun yang baik.
5.
Hak keadilan dan persamaan Di dalam kehidupan anak laki-laki maupun perempuan pasti akan timbul di antara mereka sebuah pertengkaran dimana hal ini menyebabkan salah satu dari mereka menjadi sakit hati yang kelamaan bisa menjadi dendam di antara mereka. Anak-anak mempunyai persaan yang sangat sensitif dan ketika mereka merasa bahwa orang tuanya lebih mengutamakan saudaranya yang lain akan
29
Markaz Al-Risalah, Hak-Hak Sipil Dalam Islam, h74.
35
timbul rasa iri di dalam hatinya. Oleh karenanya sudah seharusnya orang tua berbuat adil dan memberikan rasa nyaman kepada mereka tali persaudaraan di antara saudara antara keluarga, kalau tidak maka perselisihan dan pertengkaran akan selalu ada pada dirinya dan hati mereka.
C. Hak-hak anak dalam hukum positif Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea IV menyatakan bahwa, tujuan dari dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa indonesia berarti baik laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Melindungi disini berarti memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertangungjawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Oleh karenanya anak-anak ini membutuhkan kita untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik sebagai masa depan bangsa.30 Anak merupakan manusia kecil yang tidak mampu unuk melindungi dirinya sendiri terhadap segala hal yang dapat mengancam kehidupannya bahkan mengancam masadepanya. Untuk itu perlu diingat bahwa anak adalah 30
2011, h. 1.
Jhon Gray, Ph.D., Children Are From Heaven, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
36
cikal bakal penerus kehidupan bangsa dan negara, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan dalam memikul tanggung jawab yang sangat mulia nanti. Maka dari itu sudah menjadi suatu kewajiban pokok yang harus dilakukan oleh orang tua, masyarakat bahkan negara untuk mengoptimalkan
perlindungan
terhadap
anak
dalam
segala
aspek
kehidupanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya sarana kelembagaan dan peraturan yang dapat menjadi acuan dan sarana di dalam mengimplementasikan hal tersebut. Dengan hal tersebut, maka pada tanggal 22 oktober 2002 telah disahkan undang-undang tentang perlindungan anak oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri.31 Undangundang No 23 Tahun 2002 diamandemen dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Bab I, memuat tentang ketentuan umum (pasal 1); Bab II, memuat tentang asas dan tujuan (pasal 2-3); Bab III, memuat tentang Hak dan Kewajiban Anak (pasal4-19); Bab V, memuat tentang kedudukan anak (pasal 27-29); Bab VI, memuat tentang kuasa asuh (pasal 30-32); Bab VII memuat tentang perwalian (pasal 33-36); Bab VIII memuat tentang pengasuhan dan pengangkatan anak (pasal 37-41); Bab IX memuat tentang penyelengaraan perlindungan anak (pasal 4271); Bab X memuat tentang peran masyarakat (pasal 72-73), Bab XI memuat
31
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
37
tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (pasal 74-76), Bab XII tentang ketentuan pidana (pasal 77-90), Bab XIII ketentuan peralihan (pasal 91) dan Bab XIV penutup (pasal 92-93).32 Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang No 23 tahun 2002 yang di amandemen
dengan
Undang-undang
No
35
Tahun
2014
Tentang
Perlindungan anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2). Perlindungan anak yang ada di dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak – hak anak dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan:
Anak berhak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Diatur dalam pasal 4: “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
32
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
38
Setiap anak berhak mendapat jaminan identitas dan kewarganegaraan. Diatur dalam pasal 5: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
Setiap anak berhak beribadah sesuai agama yang dianutnya dan berfikir, berkreasi. Diatur dalam pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”
Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya serta dibesarkan dan anak berhak mendapat asuhan dari orang lain apabila anak tersebut terlantar. Diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri” dan dalam ayat 2 “Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lainsesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.”
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mental, spiritual. Diatur dalam pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
39
Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Diatur dalam pasal 9: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”
Setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya lalu mendapat informasi, mencari dan menerima. Diatur dalam pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan seusianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain, berkreasi. Diatur dalam pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirhat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.”
Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapat rehabiltasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Diatur dalam pasal 12 : “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosail, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
40
Setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak lainnya berhak mendapat tanggung jawab dari perlakuan tidak baik. Diatur dalam pasal 13: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskrimanasi b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual c. Penelantaran d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan f. Perlakuan salah lainya
Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum tertentu yang menyebabkan pemisahan anak dan orang tua secara sah demi kepentingan anak. Diatur dalam pasa 14: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan tidak baik seperti penyalahgunaan politik, kerusuhan sosail, kekerasan, peperangan. Diatur dalam pasal 15: “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
41
a. penyalahan dalam kegiatan politik b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata c. Perlibatan dalam kerusuhan soisal d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan e. Perlibatan dalam peperangan
Setiap anak berhak mendapat perlindungan, dari penganiayaan serta kekerasaan lainnya dan setiap anak berhak memperoleh kebebasan hukum dan penangkapan bagi anak yang terkena hukuman pidana hanya bisa dipidanakan abila ada hukum yang berlaku. Diatur dalam pasal 16 ayat 1,2 dan 3: “1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiaayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3. Penangkapan, penahanaan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.” Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib di
lindungi, di majukan, di penuhi, dan di jamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan oleh negara. Hak anak dapat di bangun dari pengertian secara umum kedalam pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh hukum kepada anak yang bersangkutan. Setiap anak berhak untuk mendapat hidup, tumbuh, berekembang, dan berpartisipasi secara wajar
42
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.33
D. Hak- hak anak terlantar Undang-undang dasar 1945 sebagai basic law atau norma hukum tertinggi di Indonesia telah memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan perindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan dari setiap hak manusia yang melekat pada tiap-tiap diri. Didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara” karena mereka berhak untuk hiduplayak. Bentuk
hak
asasi
manusia
tersebut
penting
untuk
menjamin
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak, karena anak terlantar juga sama dengan kebanyakan manusia yang lebih beruntung dari padanya dalam permasalahan hak-haknya sebagai anak, tidak ada beda dan diskriminasi. Dengan dijaminnya perlindungan anak terlantar oleh negara, maka seharusnya
sudah
sepatutnya
anak
yang
kurang
mampupun
tetap
diperhatikan. Sebetulnya hak yang melekat pada anak terlantar itu sama saja seperti anak yang lebih beruntung darinya. Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang jelas menegaskan pada pasal 4 “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berekmbang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 33
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 6
43
dari kekerasan dan diskriminasi” didalam pasal tersebut jelas bahwasannya kesamaan dalam melakukan perlindungan kepada anak dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Berikut adalah persamaan hak anak terlantar dan anak yang lebih beruntung berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak :34 Anak beruntung
Anak terlantar
Hak untuk Hidup
Hak untuk hidup
Hak untuk bermain
Hak untuk bermain
Hak untuk beristirahat
Hak untuk beristirahat
Hak untuk memanfaatkan
Hak untuk memanfaatkan
waktu luang
waktu luang
Hak untuk berpartisipasi
Hak untuk berpartisipasi
Hak untuk bergaul dengan
Hak untuk bergaul dengan
anak sebaya
anak sebaya
Hak untuk menyatakan dan
Hak untuk menyatakan dan
didengar pendapatanya
didengar pendapatanya
Hak untuk dibesarkan dan
Hak untuk dibesarkan dan
diasuh oleh orang tuanya
diasuh oleh orang tuanya
sendiri
sendiri
Hak berhubungan dengan
Hak berhubungan dengan
orang tuanya bila terpisahkan
orang tuanya bila terpisahkan
34
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pedoman Perlindungan Anak Indonesia, h.77.
44
Hak untuk beribdah menurut
Hak untuk beribdah
dengan agamanya
menurut dengan agamanya
Hak anak atas nama, identitas,
Hak anak atas nama,
kewarganegaraan
identitas, kewarganegaraan
Hak untuk pendidikan dan
Hak untuk pendidikan dan
pengajaran
pengajaran
Hak untuk mendapat
Hak untuk mendapat
informasi sesuai dengan
informasi sesuai dengan
usianya
usianya
Hak atas pelayanan kesehatan,
Hak atas pelayanan
jaminan sosial,
kesehatan, jaminan sosial,
Hak kebebasan sesuai dengan
Hak kebebasan sesuai
hukum
dengan hukum
Hak untuk mendapat bantuan
Hak untuk mendapat
hukum dan bantuan lainnya
bantuan hukum dan bantuan
apabila anak menjadi korban
lainnya apabila anak
atau pelaku tindak pidana
menjadi korban atau pelaku tindak pidana
Hak untuk mendapat
Hak untuk mendapat
perlindungan diskriminasi
perlindungan diskriminasi
Hak untuk mendapat
Hak untuk mendapat
perlindungan eksploitasi,
perlindungan eksploitasi,
ekonomi, seksual dan
ekonomi, seksual dan
45
penelantaran
penelantaran
Hak untuk mendapatkan
Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari kekejaman,
perlindungan dari
kekerasan dan penganiayaan
kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
Hak untuk mendapatkan
Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari ketidak
perlindungan dari ketidak
adilan
adilan
Hak untuk mendapat
Hak untuk mendapat
perlindungan dari
perlindungan dari
penyalahgunaan dan kegiatan
penyalahgunaan dan
politik
kegiatan politik
Hak untuk mendapatkan
Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari perlibatan
perlindungan dari perlibatan
dalam sengketa bersenjata
dalam sengketa bersenjata
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
A. Profil Komisi Perlindungan Anak Indoneisa Keikutsertaan Negara Indonesia dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dalam siding umum PBB pada tahun 1989 menunjukan bahwa pemerintah Indonesia menjamin kesejahteraan anak. Diratifikasinya konvensi tersebut melalui kepperes No. 36 Tahun 1990 menunjukan bahwa keseriussan bangsa ini pada saat itu. Dalam perjalanannya, sebelum KPAI berdiri seperti saat ini, rangkaian sejarah tentang upaya perlindungan anak di Indonesia telah dibentuk. Hal tersebut berawal dari rangkaian siding umum PBB pada tahun 1989, tepat nya pada tanggal 20 November 1989, Majelis umum PBB telah menyesetujui dan mengesahkan rumusan-rumusan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang dikenal dengan sebutan Convention On The Rights Of The Child (CRC) termasuk di ikuti oleh delegasi pemerintahan Indonesia yang ikut aktif dalam merumuskan dan mendatatangani kesepakan tersebut. Dalam dokumen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) secara garis besar di bagi atas tiga bagian dengan pasal 54, karena itu KHA merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan dari Deklrasi Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Right PBB – 1984). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya
46
47
perlindungan hak-hak anak merupakan perlindungan terhadap hak-hak anak berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).1 Hingga dibentuknya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan usaha sinkronsisasi konvrensi hak anak (KHA) dan berbagai perjanjian internasional lain dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pada akhirnya kedua Undang-undang Perlindungan Anak tersebut melahirkan lembaga baru bersifat independen yang bergerak didalam masalah anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI. Didalam pasal 74 Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa: 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak Indonesia dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen 2. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga yang sejenis untuk membantu pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak didaerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga Negara yang bersifat independen, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang tersebut disahkan 1
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak. (Jakarta: KPAI, 2015), hal. 9
48
oleh siding paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, Presiden menerbitkan KEPRES Nomer 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.2 Nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dipilih berdasarkan Komnas Perlindungan Anak yang setara dengan nama Komnas dan Komnas Perempuan, karena dibentuk berdarkan keputusan presiden telah terlebih dahulu dipakai oleh lembaga swadaya masyarakat yang pembentukannya dilakukan oleh akta notaris. Ketika dalam pembahasan RUU perlindungan Anak, diantara PANSUS DPR dan wakil pemerintah disepakati menggunakan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Pasal 74,75 dan 76 dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang komisi Perlindungan Anak, yang disahkan pada pada tanggal 20 Oktober 2002. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilakukan melalui KEPRES No. 77 Tahun 2003, dan pengangkatan anggota Komisi Perlindungan Anak Indoensia Berjumlah 9 orang dan tidak boleh lebih dan juga kurang, yang dipilih mewakili unsur yang tercantum
2
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak. (Jakarta: KPAI, 2015), hal.1
49
dalam UU yang dipilih dan diangkat berdasarkan persyaratan prosedur yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.3 Bedasarkan ketentuan di atas, maka Status Komisi Perlindungan Anak Indonesi sejajar dengan lembaga komisi-komisi milik Negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Penyiaran Indonsia (KPI), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) serta Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Dapat dikatakan bahwa kedudukan KPAI dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga pengawas pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif sebagai pelaksana kebijakan. Kedudukan KPAI sebagai lemabaga negara pengawas bukan sebagai lembaga
pelaksana
teknisperlindungan
anak
dikarenakan
sebenarnya
Indonesia sudah memiliki lembaga-lembaga teknis dalam hal perlindungan anak. Untuk membuat suatu kebijakan sudah ada lembaga eksekutif melalui Kementrian Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan apabila pelanggaran terhadap hak-hak anak sudah ada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan guna menangani kasus tersebut. Keberadaan KPAI sebagai lembaga independen menjadi sangat penting karena lembaga-lembaga yang sudah ada tidak mampu menjalnkan fungsinya sebagaimana mestinya. Atas dasar tersebut maka lahirlah lembaga baru yang
3
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak,(Jakarta: KPAI, 2006), hal. 3
50
khusus bergerak dalam hal perlindungan anak Indonesia agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya. Kewenangan yang dimiliki KPAI di bidang pengawasan tentu bertuajan agar mampu berperan optimal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak. Sebagai komisi Negara yang independen, harus bebas dari intervensi dari berbagai pihak dalam rangka pemenuhan hak dasar perlindungan secara nasional dan daerah. Dengan kata lain setiap Anggota Komisi Perlindungan Anak Indoensia baik secara individu maupun kelompok memiliki resiko dalam menjamin Hak-hak Anak. B. Susunan Pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pemilihan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak awal telah di atur dalam Undang-undang dalam Pasal 75 ayat (2) dari UU No. 23 Tahun 2002 bahwa keanggotaan Komisi Perlindungn Anak Indonesia berdasarkan dari unsur masyarakat agar dapat menggambarkan sifat ke independenannya. Karena itu tidak ada unsur wakil yang dominan (memiliki wakil lebih dari satu orang). Status kesejahteraan itu diformulasikan secara tegas dalam keppres No. 95/M tahun 2004 tentang pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan menyebutkan nama dan wakil, tanpa disebutkan posisi dan jabatan sebagai ketua, wakil ketua atau sekretris, setiap oaring hanya disebutkan sebagi anggota. Karena itu siapapun yang terpilih dan di beri mandat oleh anggota sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris maka kedudukan tersebut bukan memimpin yang memiliki otoritas lebih tinggi tetapi lebih berfungsi sebagai coordinator pengaturan pembagian tugas diantaranya anggota. Dengan Dengan demikian jabatan atau posisi
51
tersebut tidak bersifat steructural seperti organisasi yang dikenal selama ini. Kepemimpinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia lebih bersifat kolektif Kolega bukan hierarkis steructural dengan system organisasi tersebut “Flas Organization Model” . Dalam rangka ketentuan tata tertib tersebut maka setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiiki wewenang untuk melakukan tindakan mengirim surat atau lain sebaginya dalam rangka memberikan perlindungan untuk kepentingan dari anak, dengan tetap memberi laporan dan informasi kepada anggota lain nya segera mungkin. Adapun keorganisasian Komisi Perlindungan Anak Indonesia 75 ayat (2) : Keanggotaan KPAI sebagai mana yang dimaksud dalam didalam pasal (1) terdiri dari unsur a). Tokoh Agama; b) Pemerintah; c) Organisasi Sosial; d) Tokoh Masyarkat; e) Organisasi Kemasyarakatan f) Organisasi Profesi; g) Lembaga Swadaya Masyarakat; h) Dunia usaha; i) Kelompok Masyarakat yang Perduli Terhadap Anak.4 Mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Komisi perlindungan Anak Indonesia telah diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 75 ayat (3) :5 “Keanggotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagi mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat dan diberhentikn oleh presiden dan mendapat pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) tahun kali masa jabatan.
4
Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No.23 Tahun 2002, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.27 5
Undang-Undang Perlindungan anak, UU RI No.23 Tahun 2002, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.27
52
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , dengan anggota 9-10 orang. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia saat ini adalah Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA. Yang langsung diberi mandat oleh Presiden. Adapun susunan Struktur dari Komisi Perlindungan Anak Indonsia sebagai berikut : STRUKTUR KEORGANISASIAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Ketua
: Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
Wakil ketua 1 (satu)
: Putu Eva
Wakil Ketua 2 (dua)
:Susanto, MA
Sekretaris
: Rita Pranawati, MA
Anggota
: Dr. Budiharjo, M. Si Dra. Maria Ulfa Ansor, M.Si Erlinda Maria Advanti, SP DR. Titi Haryati, M,Pd. GAMBARAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
6
Singkatan
: KPAI
Didirikan
: 20 Oktober 2002
Dasar Hukum Pendirian
: Undang-Undang No 23 Tahun 2002
Sifat
: Independen.6
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Online Sitius Resmi KPAI, Akses pada https://www.google.com/search?q=Keorganisasian+Komisi+perlindungan+Anak+indonesia&ie=u tf-8&oe=utf-8. Pukul 21:00 WIB.
53
C. Tujuan Berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Salah satu tujuan dari berdiri nya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena Negara ingin menjamin Perlindungan Anak dari hal-hal yang tidak baik bagi anak, dikarenakan Anak adalah aset bangsa yang paling berharga. Dan menjadikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pusat pelopor untuk menyuarakan kepada masyarakat untuk membela kepentingan bagi anak, agar selalu memberikan perlindungan kepada anak baik fisik, mental, ekonomi yang rentan terhadap kekerasan eksploitasi. Dan ini tertuang dalam pasal 76, huruf a,b,c,d,e,f,g dari UU No.23 Tahun 2002 Yang di Amandemenkan kepada UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan dari berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah :7 a. Melakukan pengawasaan terhadap pelakasaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. b. Memberikan
dan
usulan
dalam
perumusan
kebijakan
tentang
penyenggalaraan perlindungan anak. c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. 77
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 240.
54
g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tantang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.8 Berdsarkan tujuaan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi ideal anak Indonesia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, ceria dan terlindungi. Disamping terdapat juga visi Komisi perlindungan Anak Indonesia yaitu terjamin terpenuh dan terlindunginya hak-hak Indonesia , visi tersebut meliputi dua sapek: a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutamkan promosi dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak anak tanpa meninggalakan upaya refresif dan kuratif. b. Komisi
perlindungan
Anak
Indonesia
berupaya
mengayomi,
melindungi, memenuhi Hak-hak Anak termasuk upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak dengan keluarga dan lingkungan, untuk dapat mewujudkan visi tersebut KPAI harus mampu menjadi lembaga Negara yang independen, terpercaya, dan melindungi Hak-hak Anak baik di dalam maupun luar lingkungan rumah tangga. Adapun untuk mewujudkan visi diatas maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki sejumlah misi.9 Adalah sebagai berikut: a. Menyadarkann semua pihak terutama orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara akan pentingnya perlindungan Hak-hak Anak. 8
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 240. 9
Komisi Perlindungan Anak Indonesia , Lembaga Negara Independen unruk Perlindungan Anak. (Jakarta:KPAI 2015),hal 24.
55
b. Menyadarkan Anak sendiri akan Hak-hak nya. c. Melakukan pengkajian, penalaahan, dan penelitian terharhadap berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program penyelenggaraan, perlindungan anak ditingkat pusat dan daerah. d. Menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi terhadap kasuskasus pelanggaran hak-hak anak. e. Membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan hak-hak anak. f. Mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaa perlindungan anak. g. Melakukan pengawasaan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. h. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga donor tingkat nasional dan internal dalam pelaksanaan perlindungan anak. i. Memberikan saran serta masukan kepada pemerintah (presiden) dan berbagai pihak dalam meningkatkan perlindungan hak-hak anak. Fungai dan wewenang KPAI adalah diluar wilayah penyelenggaraan negara dalam artian eksekutif. KPAI adalah lemabaga yang bersifat independen. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau admnistratif. KPAI tidak menajalanakan pelaksana teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dann KPAI juga tidak seharunya menggantikan fungsi advokasi individual manyarakat yang pada prakteknya
56
dijalankan oleh organisasi kemsyarakatan dan non pemerintah, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang dan penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai wewenang untuk memberikan wewenang untuk memberikan penanganan sementara dan untuk selanjutnya melimpahkan kepada instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak. D. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menanggulangi masalah anak Sebagai komisi Negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang bersifat independen agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan-kepentingan lain diluar kepentingan terbaik bagi anak. Sejak didirikannya KPAI melalui Undang-undang No.23 Tahun 2002 hingga saat ini, KPAI mengalami beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Dalam melakukan pengkampanyean kepada pihak terkait seperti pemerintah, aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, serta umum nya kepada masyarakat luas dalam rangka mensosialisasikan bahwa kepentingan untuk tumbuh kembang seorang anak tetap harus dijaga. Hal yang dihadapi oleh KPAI tidak semudah membalikan telapak tangan, karena usaha semaksimal mungkin tetap harus dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, berkarakter serta pintar. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang anak, KPAI sering kali menemukan hambatan dalam hal penegakan hukum terhadap kasus yang menerpa anak.
57
Sebagai lembaga yang khusus bergerak dibidang anak, KPAI juga sering kali mensosialisasikan terhadap perlindungan anak kepada seluruh masyarkat Indonesia, akan tetapi sering kali masyarakat Indonesia masih kurang perduli terhadap perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat wawancara dengan narasumber: KPAI seringkali terhambat dengan proses penegakan hukum yang lamban dilakukan oleh pemangku penegak hukum.10 Sebagai lembaga yang bergerak dibidang anak, KPAI sering menuturkan bahwasannya dari 34 provinsi yang ada di Indonesia baru 28 yang baru ada KPAI nya disetiap provinsi, dan ini yang menjadi hambatan tersendiri bagi KPAI terhadap perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat wawancara dengan narasumber: Dalam rangka pengawasan terhadap perlindungan anak di Indonesia, KPAI mengakui dalam hal ini negara kurang mampu dalam permasalahan mendukung untuk ada KPAD disetiap daerah karena keterbatasan anggaran, walaupun sebagaian sudah ada namun dari 34 provinsi yang ada di Indonesia baru ada 28 KPAD nya, dan ini sangat menghambat dalam menegakan pengawasan terhadap anak. Dan ini yang menjadi hambatan tersendiri bagi KPAI, namun dengan penuh semangat yang diamanatakan oleh undangundang, menjadi motivasi terdesendiri bagi KPAI dalam rangka menjadikan anak Indonesia tanpa masalah. Akan tetapi kami selalu berusaha mendorong negara untuk hadir dalam rangka mensosialisasiakan perlindungan anak.11
10
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00 11
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
58
Dari kewenangan KPAI sesuai pasal 78 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelanggaraan perlindungan anak. Dari beberapa perkara yang masuk dalam KPAI, terdapat salah persepsi mengenai kewengan KPAI dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak. Hal ini dapat dilihat dari wawancara narasumber yaitu : KPAI punya wewenang dalam mengatasi anak terlantar di Indonesia, namun dengan artian kita harus tahu terlebuh dahulu tugas dan fungsinya. KPAI itu bukan menyelesaikan masalah tapi hanya memberi pengawasan setiap ada kasus pada konteks ini anak terlantar. Sebagai lembaga pengawasan jika terjadi penelantaran anak, bagaimana KPAI beperan dengan mencarikan stake holder untuk merawat anak terlantar kepada pihak terkait dalam hal ini dinas sosial dan lain-lainnya sebagai mana kita bermitra dengan pihak terkait.12 Jadi terdapat banyak salah persepsi bagi sebagian masyarakat luas bahwa KPAI didirikan untuk menyelesaikan masalah anak, tetapi hanya lebih bersifat memberi solusi kepada pihak stake holders. Hal demikian dirasa oleh
12
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
59
banyak masyarakat bahwa KPAI tidak terlalu berperan jika hal itu hanya sebatas pencarian solusi ketika terjadi kasus yang ada khusus nya anak terlantar.13
13
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Indonesia Anak sebagai seorang yang masih dapat dikatakan rentan baik karena factor psikologis yang belum matang atau karena fisiknya yang lemah sangat membutuhkan bantuan dari orang dewasa disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun sangat disayangkan sering pula oarang dewasa yang diharpakan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang justru melakukan tindakan yang tidak sesuai sehingga menyebabkan anak menjadi terlantar. Kasus-kasus penelantaran anak di Indonesia yang sering terjadi sudah seharusnya di selesaikan secara sungguh-sungguh karena apabila tidak akan menyebabkan anak itu sendiri rusak fisik, mental, jasmani dan rohaninya, karena seorang anak adalah aset bangsa yang sangat berharga untuk melanjutkan regenerasi selanjutnya. Ini sesuai dengan undang-undang yang memang Negara sendiripun menjamin “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara” bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.1 Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang disebut
1
Alghifari, Mengawal Perlindungan Anak, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), h. 23.
60
61
anak terlantar adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan juga sosial.2 Masalah keterlantaran yang dialami oleh anak-anak semakin meningkat. Keterlambatatan terjadi karena kelalaian dan ketidakmampuan orang tua dan keluarga dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan jasmani, rohaninya maupun sosialnya tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin Nampak dalam situasi terbatasnya atau minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat. Padahal upaya perlindungan anak sudah seharusnya dilakukan tepatnya ketika anak masih dalaam kandungan. Bila melihat kebelakang permasalahan anak terlantar sanagatlah serius, data badan pusat statistik (BPS) dan pusdatin mencatat dari tahun ketahun jumlah anak dengan berbagai permasalahannya semakin meningkat. Tepatnya pada tahun 2008 tercatat sebanyak 2.250.152 anak terlantar, pada tahun 2009, jumlah anak terlantar berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309 dan pada tahun 2010 jumlah anak terlantar berdasarkan data berjumlah 3.390.400. Kementrian sosial Republik Indonesia mencatat jumlah anak terlantar yang ada di Indonesia sampai saat ini terbilang banyak, ini sesuai dengan table yang dikeluarkan oleh kementrian social dalam kurun waktu 2015 :3
2
Eni Suharti, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.17. 3
Lampiran Mentri sosial Republik Indonesia tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial Online: Akses pada: http://datascience.or.id/2015/08/02/pembinaan-anak-jalanan-keberadaan-rumahsinggah-adakah-upaya-agar-pembinaan-yang-menyeluruh/. Tanggal 17-8-2016. Pukul 01.00 WIB
62
Data Kemernterian Sosial tahun 2015 Kategori Jumlah Anak Terlantar 3.488.309 Balita Terlantar 1.178.824 Anak Rawan Terlantar 10.322.674 Sumber : Lampiran Mentri Sosial RI bidang pendataan dan pengelolan data tentang kesehajteraan sosial. Menurut Soetarso (2004)4. Seorang pakar, permasalahan anak terlantar tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal seperti berikut : a. Berlangsungnya kemiskinan structural dalam masyarakat. b. Semakin meningkatnya gejala ekonomi upah serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. c. Terbatasnya tempat bermain untuk anak karena pembangunan yang tidak mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan untuk anak Dalam buku yang berjudul “Masalah Sosial Anak” yang ditulis oleh bagong suyatno dan lestari basuki (1999) mengemukakan bahwa penyebab terjadinya penelantaran anak adalah: 1. Orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung menurunkan pendidikan tersebut kepada anak-anak nya. 2. Kehidupan yang penuh stress dampak dari perekonomian yang lambat sehingga menyebabkan setiap kepala keluarga menanggung beban. 3. Keluarga yang cenderung keras akibat himpitan ekonomi sehingga sering menimbulkan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
4
Soetarso (2004) Praktek Pekerja sosial, Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteran
63
4. Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial dari akibat situasi krisisekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan sehingga meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya terjadi penelantaran anak.5 Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam siatuasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesahatan yang memadai, memaksa anak untuk melakukan ngemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.6 Penelantaran anak termasuk penyiksaan pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi, maupun sosial. Sebab lain terjadinya
penelantaran
anak
adalah
dimana
orang
dewasa
yang
bertangungung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik ( gagal untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, kebersihan), emosional (kegagalan memberikan pengasuhan serta kasih sayang), pendidikan (kegagalan dalam mengenyam bangku sekolah), kesehatan (kegagalan untuk mengobati anak).7 Sedangkan menurut Undang-Undang yang termasuk tindakan yang menyebabkan penelantaran anak yaitu: 5
Bagong suyatno , Masalah Sosial Anak, h.31.
6
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006)h.37
7
Dewi hapriyanti, Jurnal Ilmiah, Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Mataram 2013, h.3
64
a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (pasal 1 butir 6 Undang-undang Perlindungan Anak). b. Tindakan atau perbuatan mengakibatkan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagai mana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Anak. c. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undangundang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Selain bentuk-bentuk diatas, sebab yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah : a. Anak Terlantar biasanya berusia 5-18 tahun. b. Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir di luar nikah, kemudian mereka tidak ada yang mengurus yang disebabkan orang tua mereka tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkan. c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tua nya atau keluarga besarnya. d. Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu
keluarga
miskin
akan
menelantarkan
anaknya.
Tetapi
bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan
65
ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anak menjadi terbatas. e. Anak yang berasal dari keluarga broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang tengah hidup dari kondisi keluarga yang bermasalah.8 Didalam buku Rika saraswati yang berjudul Hukum Perlindungan Anak di Indonesia disebutkan bahwasannya penyebab pengabaian, penelantaran anak disebabkan factor berikut : 1. Cara mengasuh menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi Pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau pendekatan otoriter. Jenis pengasuhan ini memberi penagalam kepada anak tentang kekerasan 2. Kemiskinan yang Berdampak Urbanisasi, perubahan Gaya Hidup, dan perubahan Harapan terhadap Kualitas Hidup Kemiskinan jelas telah menghambat kesempatan dan cita-cita anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai denagan keinginannya. Pemerintah yang tidak mampu memberi kesempatan kerja kepada para orang tua akan berdampak pada anak-anak, diantaranya anak berhenti sekolah, setelah berhenti sekolah anak akan aktif hidup di kehidupan liar sehingga menyebabkan anak tesebut terabaikan.
8
Bagong Suyatno, Masalah Sosial Anak, h. 216
66
3. Nilai-nilai dimasyarakat yang eksploitatif (Nilai Anak Sebagai Komoditas) dan diskriminatif Masih ada orang tua di masyarakat yang menganggap anak adalah hak miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan. Namun disisi lain, anak selalu di tuntut untuk memenuhi kewajibannya, seperti harus menghormati kedua orang tuanya, menghormati gurunya. Hal ini menunjukan bahwa anak sering masih dipandang sebgai kelompok yang tidak pernah dianggap secara sosial, kultural, atau secara legal. Akibatnya anak menajdi renatan terhadap segala macam kekerasan (fisik, pskis, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi serta pelecehan) yang
pada
hakikatnya
merupakan
bentu
pelanggran
terhadap
pelanggran hak asasi manusia. 4. Sistem Hukum yang tidak mendukung Perlindungan Anak Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, namun perlindungan hukum bagi anak masih rendah dan sangat jauh dari harapan. Pada dasarnya penelantaran anak merupakan tindakan pidana yang jelas di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB XII ketentuan pidana pasal 77 setiap orang yang melakukan tindak penelantaran terhdap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahu dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seartus juta rupiah).9
9
Rika saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, h.27-28
67
Penyebab anak terlantar di Indonesia menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah: 1. Ekonomi Dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang ada pada saat ini, sepertinya Negara harus lebih
cepat
dalam membangun
perekonomiannya bila tidak ingin kasus tentang anak dalam hal ini anak terlantar itu tidak ada lagi. Dalam hal ini pemeritah (KPAI) mengakui bahwasannya permasalahan anak terlantar cukup banyak di Indonesia dan akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu selama ekonomi Indonesia tidak membaik, karena anak yang berasal dari keluarga miskin, rentan terhadap kasus penelantaran anak, karena kebutuhan hak-hak yang melekat pada anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Dan dari dampak kemiskinan yang mengakibatkan anak tersebut hak nya tidak terpenuhi dengan baik akan menyebabkan anak tersebut terlantar, dan biasanya anak yang terlantar akan menimbulkan kasus baru seperti kekerasan seksual, memanfaatkan anak yang terlantar untuk disurh ngamen, tracficking, dan yang parahnya lagi adalah memanfaatkan anak yang terlantar untuk dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk di ambil salah satu organ tubuhnya. Dan ini adalah sebagin kasus dari dampak terlantarnya anak. 2. Perceraian Dampak dari perceraian orang tua berimbas kepada anak nya itu sendiri, karena pada dasarnya anak itu harus ikut dengan ibu nya, akan tetapi seorang ibu yang tidak mampu merawatnya dengan baik yaitu
68
dengan tidak terpenuhi hak-haknya maka akan menyebabkan anak tersebut terlantar. karena diera modern seperti saat ini percerain adalah hal yang sangat mudahnya dilakukan oleh orang tua, mereka tidak memikirkan nanti kedepannya bagaimana dampak dari percerian tersebut kepada anak-anaknya. 3. Kurangnya perhatian Setiap anak sejatinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan tetapi bila seorang anak dalam hal perhatian saja, seorang anak tidak mendapatkan nya, maka seorang anak
akan
mencari
perhatian
kepada
yang lain
untuk
bisa
memperhatikan dirinya, dan dari dampak kurangnya perhatian yang anak itu dapatkan dari orang tuanya akan menyebabkan anak tersebut terlantar. kehidupan diera modern seperti saat ini khususnya di kotakota besar yang ada di Indonesia biasanya menjadikan orang tua sibuk dalam kehidupan mencari nafkah dan pasti anak akan selalu ditinggal oleh orang tuanya, dari kesibukan orang tua diluar pastinya ada keterbatasan kasih sayang yang didapati oleh anak dari orang tuanya, maka berdampak kepada terlantarnya anak. 4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Biasanya setiap TKI yang bekerja diluar negri akan lama meninggalkan sanak family nya termasuk anak-anaknya, disini menyebabkan anak akan kurang kasih sayang dari orang tua nya yang akhirnya menyebabkan anak itu terlantar.
69
5. Orang tua yang sibuk kerja Setiap anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, bila mana orang tua terlalu sibuk akan pekerjaan nya dapat mengakibtkan anak itu lepas perhatian yang baik dan dapat mengikuti pemikiran liar anak itu sendiri yang berakibat fatal dan membuat betah anak hidup diluar sehingga dia dikata anak terlantar. 6. Bukan hanya materi tetapi kasih sayang orang tua yang diperlukan. Setiap yang miskin belum tentu anak nya terlantar, disini karena sifat orang tua yang mengajarkan kehidupan kepada anaknya. Bila mana sudah karna factor kemiskinan dan tidak adanya perhatian itu berimbas kepada anak, yang pada akhirnya menyebabkan anak itu terlantar bahkan kadang yang kaya tidak menjamin untuk anaknya mendapatkan perhatian dari orang tuanya.
B. Upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak terlantar Dari dari data yang didaptkan di KPAI jumlah anak terlantar yang dilakukan pengawasan sebagai berikut:
70
NO
1
Kasus yang dihadapi anak
Anak Terlantar (Anak Penyandang masalah kesejahteraan sosial)
Pengawasan yang dilakukan KPAI
Tahun 2011
2012
2013
2014
Jumlah 2015
2016
92 79 246 191 174 148 930 kasus kasus kasus kasus kasus kasus
√
Sumber data: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2016.
Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI dalam menangani anak terlantar sudah cukup maksimal, dan terbilang masih bisa ditangani. Akan tetapi bila menangani secara nasional KPAI masih butuh bantuan dari negara dalam membantu meredam berbagai permasalahan anak, khususnya anak terlantar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak terlantar, akan tetapi KPAI hanya melakukan pengawasan terhadap anak terlantar yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya anak terlantar adalah kewenangan Negara yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak terlantar. Disini KPAI hanya wengawasi dan menerima pengaduan dan merekomendasikan setiap ada permasalahan anak terutama tentang anak terlantar. Berikut adalah data table yang didapatkan dari KPAI mengenai anak terlantar:
71
TAHUN NO 1
BIDANG
2011
2012
2013
2014
2015
2016
92
79
246
191
174
148
ANAK TERLANTAR
Sumber: KPAI Upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak terlantar adalah dengan bekerja sama dengan mitra terkait. Apabila anak ini terlantar maka KPAI harus behubungan dengan dinas sosial untuk merawat anak itu di Lembaga Perumahan Sosial Anak (LPSA) berikut data anak terlantar yang dirujuk ke LPAS: No
Kasus Anak
1
Anak Terlantar LPSA dan Tahun 2011 panti sebanyak 92 kasus asuahan non terhitung dari 01 pemerintah Januari sampai dengan 29 Desember.
2
3
4
Rujukan
Anak terlantar Tahun 2012 sebanyak 79 kasus Tehitung dari 01 Januari samapai 28 Desember
LPSA dan pantiasuhan non pemerintah
Anak terlantar Tahun 2013 sebanyak 246 kasus terhitung dari 01 Januari samapai 29 Desember
LPSA dan pantiasuhan non pemerintah
Anak terlantar Tahun 2014 sebanyak 191 kasus terhitung dari 01 Januari samapai 29 Desember
LPSA dan pantiasuhan non pemerintah
Jumlah di LPSA
Jumlah di Panti Swasta
82
10
79
−
200
46
191
−
72
5
6
Anak terlantar Tahun 2015sebanyak 174 kasus terhitung dari 01 Januari samapai 29 Desember
LPSA dan pantiasuhan non pemerintah
Anak terlantar Tahun 2016 sebanyak 148 kasus terhitung dari 01 Januari sampai −
LPSA dan pantiasuhan non pemerintah
100
74
148
−
Sumber: KPAI Sedangkan Hak pendidikannya KPAI sendiri bekerja sama dengan dinas pendidikan yang nanti menentukan kemauan sianak ingin bersekoalah dimana. Lalu untuk kesehatannya KPAI bekerja sama dengan dinas kesehatan yakni untuk menjamin kesehatan anak itu sendiri. Dan untuk keuangan sianak untuk membli pakaian sekolah, alat tulis dan apa yang anak itu inginkan ada yang nama nya PEKSOS (pekerja sosial) dari sini sianak bisa mendapat uang untuk keperluan nya.10 Sejauh ini tindak lanjut (follow up)
yang KPAI
lakukan pengawasan terhadap lembaga terkait masih berlangsung sampai masih adanya kasus anak terlantar baik yang sudah di tempatkan ke mitra terkait maupun anak yang masih terlantar dimasyarakat, pengawasan terhadap anak terlantar yang sudah dititipkan ke mitra terkait, masih perlu pengawasan, karena apakah anak tersebut yang sudah dititipkan dipenuhi haknya dengan baik disana, setiap harinya KPAI selalu melakukan koordinasi terhadap anak terlantar yang sudah dititipkan kepada mitra terkait. 11
10
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00 11
Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
73
Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanya sebagai pengawas diantara tugas utamanya, justru Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini mencari tahu setiap kasus yang dihadapi oleh setiap anak dengan cara mencari informasi langsung terjun kemasyarakat, apabila ada kasus seputar anak khususnya anak terlantar, KPAI langsung menemui anggota keluarganya anak tersebut, agar anak tersebut dirawat dengan baik. Diera modern saat ini perlakuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tidak begitu memperhatikan segi hak dasar anak, anak yang masih kecil dibiarkan saja dengan tidak memperhatikan pendidikannya, kesehatannya dan kasih sayangnya. Komisi
Perlindungan
mensosialisasiakan
Anak
Indonesia
selalu
berupaya
kepada seluruh lapisan masyarakat agar pentingnya
melakukan perlindungan kepada anak sejak dini dan mendorong pemerintah agar bisa lebih serius dalam meningkatkan perlindungan anak. Meningkatnya berbagai bentuk penelantaran dan pelanggaran hak anak di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun ini, menunjukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua telah gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan , pemenuhan dan penghormatan hak anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Negara dan diberi tugas untuk mengupayakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak anak di Indonesia. Sadar benar mempunyai banyak keterbatasan menghadapi berbagai peristiwa.
dalam
74
Sebagai
amanah
anak
harus
dijaga
dan
dilindungi
segala
kepentingannya, fisik, psikis, intelektualnya, hak-haknya harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lilalamin), islam memberikan perhatian secara kusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha’ ha) mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal lagi bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Dalam Al-qur’an pun Allah menyebutkan bahwasannya anak merupakan titipan yang Allah berikan kepada manusia untuk senantiasa merawatnya, sebagaimana Allah berfirman didalam surah Al-Anfal ayat 27
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.(QS Al-Anfal 27) Dan keawajiban manusia untuk memelihara anak dijelaskan didalam Al-Qur’an surah At-Tahrim ayat 6
75
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS At-Tahrim 6) Lalu dipertegas kembali oleh Allah untuk tidak meninggalkan kesehajteraan anak yakni hak-haknya agar tidak menjadikan anak tersebut menjadi anak terlantar. Sebagai mana firman Allah didalam surah An-Nisa ayat 9
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS An-Nisa 9)
Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan, dimana anak adalah aset berharga keluarga, Negara juga bangsa. Sebenernya Negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam perakteknya masih belum maksial. Disinilah peran dari lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam hal ini perlu ditonjolkan mengingat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat
76
terhadap hak anak itu sendiri. Bagaimana KPAI memberikan perlindungan terhadap anak, inilah yang menjadi kajian sentral dalam tulisan ini.12 Perlindungan yang diberikan oleh KPAI itu sendiri yaitu untuk memberikan hak dasar anak sebagai mana mestinya, bukan berarti KPAI lepas tangan begitu saja dalam mengembalikan hak-hak aanak terhadap anak terlantar. Akan tetapi KPAI berperan untuk bisa mengembalikan hak anak terlantar secara utuh dengan bermitra dengan lembaga pemerintah lain nya maupun non pemerintah seperti rumah singgah swasta yayasan sayap ibu untuk bisa anak itu hidup normal sebagaimana anak lain nya yang bernasib lebih beruntung. Dampak dari terlantarnya anak itu sendiri adalah anak bisa diperjual belikan oleh pasal gelap dari oknum yang tidak bertanggung jawab, anak bisa diambil organ tubuh nya untuk diperjual belikan dan ini hanya sedikit dari sebegitu banyaknya dampak dari terlantar nya anak. C. Kontribusi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak terlantar Untuk menjadikan generasi anak-anak Indonesia yang bebas dari setiap permasalahan, dengan cara mengkampanyekan dan mensosiallisasikan kepada seluruh orang tua agar menjadikan anak itu sebagai aset berharga yang harus dirawat tumbuh kembangnya agar kelak menjadi generasi yang sehat, intelek untuk meneruskan cita-cita bangsa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberikan pengawasan terhadap setiap permasalahan yang dihadapinya kususnya anak terlantar agar
12
Hasil wawancara dengan ibu Popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
77
mereka layak hidup normal bak anak yang lebih beruntung. Dengan cara bermitra dengan pihak-pihak terkait agar kelak anak itu bisa hidup normal dengan hak-hak nya yang terpenuhi. KPAI dalam hal ini memberikan perhatian khusus terhadap anak terlantar dikarenakan dampak dari anak terlantar ini bisa berujung dengan muncul nya kasus-kasus baru seperti trafficking dan lain sebagainya. Maka itu orang tua diharapakan untuk bisa menjaga anak dengan baik dalam kondisi apapun agar hak-hak mereka bisa terpenuhi dengan baik. 13 Kontribusi Komisi Perlindunagan Anak Indonesia dalam seputar masalah anak dan perlindunagan anak memberikan hal positif dalam memberikan perlindungan anak di Indonesia. Sebetulnya permaslahan yang menimpa anak khususnya, sudah banyak lembaga lain yang bergerak untuk membantu dari setiap permasalahaa anak, akan tetapi lembaga lain yang bergerak didalam permasalahana anak seperti kepolisian, kementrian, tidak bisa secara tuntas dalam memberikan penanganan terhadap masalaha anak. Maka KPAI hadir di perlembagaan Indonesia yang bertujuan melaksanakan perlindunagan anak Indonesia dan memberikan hal manfaat terhadap penyelenggaraan perlindunagana anak Indonesia. KPAI sebagai pihak pengawas sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai contoh, tetapnya pada saat penggusuran kampong pulo, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta saat itu, KPAI hadir dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak dari korban penggusuran, na’as nya pada saat pemantauan yang dilihat oleh KPAI, terlihat banyak anak yang
13
Hasil wawancara dengan Ibu Popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
78
hidup terlantar disekitaran kampong pulo, atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya, melihat kejadian seperti itu KPAI bersama tim langsung menanyakan langsung kepada kedua orang tua yang telah menelantarkan anaknya tersebut. Setelah melakukan diskusi terhadap orang tua yang anaknya terlantar, orang tua dari sipenelantar tidak sanggup dan mampu untuk mengurus anak nya. Maka dari itu untuk kebaikan anak tersebut KPAI menanyakan kepada kedua orang tua sipenelantar anak untuk bisa anak ini, pihak KPAI yang merawat, setelah ada mou antar KPAI dan orang tua sipenelantar anak, maka anak yang terlantar tersebut bersedia dirawat oleh KPAI. Setelah itu KPAI langsung membawa anak tersebut ke karantina yang berada dikantor KPAI, serta pemulihan psikis anak tersebut. Setelah anak tersebut sudah terbiasa dengan kehidupan yang baru, maka KPAI langsung memberi tahu pihak terkait dalam hal ini LPSA untuk dirawat disana. Dengan catatan anak tersebut dirawat dengan waktu yang tidak ditentukan, seandainya orang tua dari sipenelantar anak tersebut ingin membawa pulang kembali anaknya, maka di persilahakan, dan orang tua anak tersebut bisa kapan saja menjenguk anak tersebut.14 Bila melihat persoalan diatas, KPAI sebagai pihak pengawas atas setiap terjadinya persoalan anak sudah menjalankan fungsinya sebegaimana mustinya. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang anak KPAI
sudah
seharusnya banyak memberikan kontribusi sebagaimana mestinya. Mentri sosial RI, Khofifah indar parawansa menyebutkan bahwasannya jumlah anak terlantar di Indonesia masih banyak terjadi. Khofifah menuturan ada 4,1 juta jiwa anak terantar diseluruh Indonesia, diantaranya 5900 anak ada yang 14
Hasil wawancara dengan Ibu Popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00
79
menajdi korban perdagangan manusia, 3600 anak bermasalah dengan hukum, dan 1,3 juta balita terlantar serta 34.000 anak jalanan.15 Dapat disumpulkan bahwasannya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya masih belum efektif dalam penanganan masalah anak terlantar. Indonesia sudah memiliki sederet aturan hukum untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990, Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteran Anak. Lalu muncul kembali Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak setelah itu diamandemenkan menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, seharusnya sudah dapat menjadikan rujukan untuk benar-benar menjadikan anak Indonesia bebas dari berbagai masalah. D. Anlisis penulis Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak akibat dari penelantaran anak, akan tetapi Negara lah yang mempunyai hak atas perawatan nya, KPAI hanya mengarahi apabila ada anak yang terlantar agar segera ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini kementrian beserta lembaga nya agar anak itu langsung ditangani dengan baik. Tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah menerima pengaduan dari masyarakat, mengawasi, akan tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak menangani masalah terebut secara langsung melainkan
15
Detik.com 16 19 juli 2016, “ mensos: Jumlah anak terlantar Indonesia adaa 4,1 juta, diakses pada 15 agustus 2016.
80
melimpahkan masalah tersebut kepada kementrian dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah tersebut. Seorang anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan perhatian sebagai mana yang ditegaskan oleh hukum positif dan hukum islam. Hak-hak tersebut melekat pada anak bukan pada orang tua atau siapapun. Pada dasarnya menurut hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwasannya permasalahan anak terlantar yang ada di Indonesia sangatlah banyak, ini sebagai mana yang di utarakan oleh berbagai pihak, mulai dari narasumber yang berada di KPAI dan pejabat negara ini yang mempunyai wewenang bertindak mengurus permasalahana anak terlantar yang ada di Indonesia, akan tetapi tingkat keseriusan pemerintah dalam hal menuntasakan permasalahan anak terlantar masih belum sesuai target yang diharapkan. KPAI sebagai lembaga negara yang bersifat independen sudah banyak melakukan gerakan pengkampanyean terhadap perlindungan anak di Indonesia Permasalahan ekonomi yang mendera bangsa Indonesia masih menjadi factor terbesar dalam menghasilkan anak terlantar. Penulis memahami bahwasannya yang berhak bertanggung jawab atas permasalahan anak khususnya pada anak terlantar adalah Negara sebagimana bunyi pasal 34 ayat (1) undang-undang 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Karena hakikatnya setiap anak itu berhak mendapatkan hidup yang layak beserta hak-haknya yang terpenuhi, dengan begitu anak dapat tumbuh dengan baik.
81
Pada dasarnya menurut hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwasan nya KPAI berupaya agar permasalahan anak terlantar itu tidak ada lagi, akan tetapi lemahnya Negara membuat permasalahan anak itu seperti tidak ada habisnya, dalam hal ini KPAI menyadari bila memang permasalahan anak terlantar ingin terhapusi di Indonesia harus didorong dengan anggaran yang memadai, tetapi melihat kondisi ekonomi negara yang tidak setabil membuat keterbatasan ruang gerak dalam menangani permasalahan anak, bayangkan dari 33 provinsi yang ada di Indonesia baru 28 yang ada KPAI nya disetiap daerah, dan ini patut di kritisi, bahwasannya dalam hal ini Negara seperti tidak mampu, sedangkan selama dunia masih berputar pasti akan ada terus permasalahan yang ada, dan ini tidak di topang dengan lembaga yang bergerak independen dalam mengurusi anak.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil kajian dan analisi penulis terhadap penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Didalam hukum positif anak berhak mendapatkan hak berupa, anak berhak tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Setiap anak berhak mendapat jaminan identitas dan kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah sesuai agama yang dianutnya dan berfikir, berkreasi. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya serta dibesarkan dan anak berhak mendapat asuhan dari orang lain apabila anak tersebut terlantar. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mental, spiritual. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya lalu mendapat informasi, mencari dan menerima. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain, berkreasi Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain, berkreasi. Setiap anak yang menyandang cacat berhak mendapat rehabiltasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan sosial. Setiap anak yang diasuh oleh orang tua, wali, atau pihak lainnya berhak mendapat tanggung jawab dari perlakuan tidak baik. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum tertentu yang
82
83
menyebabkan pemisahan anak dan orang tua secara sah demi kepentingan anak. Dan didalam hukum islam anak berhak mendapatkan hak berupa, Hak untuk hidup. Hak waris. Hak nasab dan nama yang baik. Hak perlindungan duniawi dan ukhrawi. Dipilihkan ( calon ) ibunya. Hak anak setelah dilahirkan. Hak anak memperoleh nama baik. Hak pendidikan dan pengajaran. Hak keadilan dan persamaan. 2. Faktor penyebab terjadinya penelantaran anak A). Ekonomi Dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang ada pada saat ini, sepertinya Negara harus lebih cepat dalam membangun perekonomiannya bila tidak ingin kasus tentang anak dalam hal ini anak terlantar itu tidak ada lagi. B). Perceraian Dampak dari perceraian orang tua berimbas kepada anak nya itu sendiri, karena pada dasarnya anak itu harus ikut dengan ibu nya, akan tetapi seorang ibu yang tidak mampu merawatnya dengan baik yaitu dengan tidak terpenuhi hak-haknya maka akan menyebabkan anak tersebut terlantar. C). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Biasanya setiap TKI yang bekerja diluar negri akan lama meninggalkan sanak family nya termasuk anak-anaknya, disini menyebabkan anak akan kurang kasih sayang dari orang tua nya yang akhirnya menyebabkan anak itu terlantar.Orang tua yang sibuk kerja Setiap anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, bila mana orang tua terlalu sibuk akan pekerjaan nya dapat mengakibtkan anak itu lepas perhatian yang baik dan dapat mengikuti pemikiran liar anak itu sendiri yang berakibat fatal dan membuat betah anak hidup diluar sehingga dia dikata anak terlantar. D). Bukan hanya materi tetapi kasih sayang orang tua yang diperlukan.Setiap yang miskin belum tentu anak nya terlantar, disini
84
karena sifat orang tua yang mengajarkan kehidupan kepada anaknya. Bila mana sudah karna factor kemiskinan dan tidak adanya perhatian itu berimbas kepada anak, yang pada akhirnya menyebabkan anak itu terlantar bahkan kadang yang kaya tidak menjamin untuk anaknya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. 3. Peran KPAI untuk mengembalikan hak-hak anak terlantar adalah sebatas pengawasan, dalam artian KPAI bertindak bila ada kasus anak terlantar. KPAI hanya mencarikan solusi apabila ada anak terlantar,, agar anak terlantar tersebut tidak terlantar lagi, yaitu dengan melimpahkan kepada mitra terkait yaitu LPSA untuk dirawat disana, dan untuk pendidikannya KPAI bermitra dengan Dinas pendidikannya dan untuk menjamin kesehatan anak terlantar tersebut KPAI bermitra dengan Dinas Kesehatan.Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak terhadap anak terlantar, akan tetapi KPAI dalam hal mengembalikan hak yang hilang pada anak terlantar dengan melimpahkan kepada lembaga-lemabaga terkait untuk bisa merawatnya sebagaimana anak yang lebih beruntung. KPAI berperan adalah dengan mengawasi dan memberi masukan sejauh mana lemabaga-lembaga terkait merawatnya dan mengawasi situasi anak diindonesia dengan setiap permasalahannya. Peran KPAI hanyalah sebatas pengawasan, akan tetapi bukan dalam artian KPAI tidak bertindak apabila ada kasus pada anak khususnya anak terlantar. KPAI hanya mencarikan solusi apabila ada anak terlantar agar anak tersebut tidak terlantar lagi, yaitu dengan menyerahkannya kepada mitra terkait yaitu LPSA untuk rumah singgahnya dan untuk pendidikannya KPAI
85
bermitra dengan Dinas Pendidikan dan untuk kesehatannya KPAI bermitra dengan Dinas Kesehatan. B. Saran Selain beberpa kesimpulan yang diuraikan penulis diatas, penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan mengembalikan hak-hak anak pada anak terlantar: 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia diharapkan lebih aktif lagi dalam menangani kasus anak terlantar walaupun dengan fasilitas yang amat minim akibat tidak berdayanya Negara, agar permasalahan anak terlantar bisa tuntas dan tidak ada lagi di Indonesia. 2. Kepada
masyarakat
diharapkan
meningkatkan
kesadaran
akan
pentingnya perlindungan anak, apabila ada anak yang terlantar bisa dibantu dengan membiayainya dalam hal apapun, memahami peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan anak, dan perduli terhadap pelanggaran dan upaya pemenuhan hak anak dan apabila ada kasus terhadap perlindungan anak agar segara dapat melaporkan kepada lembaga peduli perlindungan anak atau aparat pemerintah. 3. Untuk setiap orang tua diharapkan lebih serius dalam menangani anak dalam kondisi apapun, jangan sampai akibat ada factor tertentu nasib anak, jadi terlantar dengan tidak terpenuhi hak-haknya. 4. Diharapkan Negara lebih serius dalam menangani anak terlantar jangan sampai anak menjadi korban, dan tidak bertambah lagi kasus pada anak, khusunya anak terlantar.
DAFTAR PUSTAKA
Abas, Ahmad Sudirman, Pengantar Pernikahan, Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006. Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : 2007, Restu Agung Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Cet-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000 Ahmadi, Muhammad Ahmadi & Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Ciputat : Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah, 2010. Alghifari, Mengawal Perlindungan Anak, Jakarta: LBH Jakarta, 2012 Al-jamal Muhammad Ibrahim, Fiqh Al-Mar’ah al-Muslimah , (Jakarta , PT Multi Kreasi Singgasana , 1991 ) Al-Risalah, Markaz, Hak-Hak Sipil Dalam Islam, Cet-1, Jakarta: 2005 Ayyub Hasan Abd, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) Az-zuhaili Wahab, Fiqih Isalam Adilatahu jilid 10. Penerjemah abdul hayyie alKattimi (Jakarta Gema Insani, 2011) Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rineka Cipta,2008. Budy, Prabowo, Anak-anak korban tsunami perlu perlakuana khusus, (Media perempuan Edidi No.6 Biro Umum dan Humas Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004 Departemen Pendidikan Nasional, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Departemen pendidikan Nasional, kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Detik.com 16 19 juli 2016, “ mensos: Jumlah anak terlantar Indonesia adaa 4,1 juta, diakses pada 15 agustus 2016. Dewi Hapriyanti, Jurnal Ilmiah, Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Mataram 2013, h.3 Djalil, Basiq, Pernikahan Lintas Agama, Jakarta: Qalbun Salim, 2005
86
87
Ghazali Rahman Abd, Fikih Islam,(Jakarta: Kencana, 2006), Gray. Ph.D, Jhan., Children Are From Heaven, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Hasil data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2016. Hasil wawancara dengan ibu popy selaku narasumber di KPAI Jakarta 2 september 2016 jam 14.00 Hasil wawancara dengan Ibu popy selaku narasumber di KPAI menteng Jakarta, tanggal 2 september 2016 jam 14.00 Hasil wawancara ibu popy di KPAI menteng Jakarta 2 september 2016 jam 14.00 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Jakarta : PT. Darul Falah, 2008. Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2006 Kharlie, Achmad Tholabi & Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Kitab Jamiul Ahadis, Mesir: Mesir 3 Hijriyah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen unruk Perlindungan Anak. Jakarta:KPAI 2015 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak. Jakarta: KPAI, 2006 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak, Jakarta: KPAI, 2006 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak. Jakarta: KPAI, 2015 LBH Jakarta , Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum LBH Jakarta: Jakarta, 2012 LBH Jakarta, Mengawal Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum, LBH Jakarta: Jakarta, 2012
88
M. B Ali dan Deli , Kamus lengkap bahasa Indonesia , Bandung: Penabur Ilmu, 2009 Makaro, Taufik Mohammad, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Rineka Putra, 2013. Muhammad, Kautsar, Al Mainawi, Huquq Altifi Fi Al Islam, Riyadh: Ammar Press, 1414 H Mulyono, Model Pengembangan Anak Dalam Perlindungan Khusus. (Laporan Penelitian Pada Konfeksi Nasional Kesejahteraan Sosial Ketiga), DNIKS, Bukittinggi, Thn.67 Munawir Warson Amad, Al-Munawir :Kamus Arab- Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbitan Univesitas Indonesia 1996) Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomer 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1b angka 1 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Prabowo, Budy, Anak-anak Korban Tsunami Mereka perlu Perlindungan Khusus, (Media Prempuan Edisi No.6 Biro umum dan Humas Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004 Sabiq, Sayyid, Fiqih sunnah jilid 2, penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-I’tishom, 2008) Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Semarang : PT. Citra Aditya Bakti, 2015. Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Aditya Bakti, 2009
Citra
Sayyid sabiq, Fiqih sunnah jilid 2, penerjemah Asep Sobari (Jakarta Al-I’tishom, 2008) Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Shahih Ibnu Katsir, Pustaka Ibnu Katsir, 2008 Shihab, Quraish, Tafsir Al Mishbah, Jakarta : Lentera Hati, Vol. 14, 2003 Sholeh, Asrorun Ni’am, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Di Dalam Keluarga, Jakarta : Graha Paramuda, 2008.
89
Soetarso (2004) Praktek Pekerja sosial, Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteran Suhartini, Eni, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Sumarno, M Ibnu, Anak Jalanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Jakarta : 2011, Prenada Suyatno, Bagong, Masalah Sosial Anak, Jakarta : Kenana Prenada Media Grup, 2010 Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2009) Tim Penyusunan Pusat Pertimbangan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka, 1991 Tommy, Penanganan Anak Jalanan melalui pendekatan komprehensif, www.sdc.depsos.go.id. diakses tanggal 25 September 2015 Umran, Rahim & M. Hasyim, Islam Dan Keluarga Berencana, Jakarta : Lentera, 1997 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No.23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 Undang-Undang Perlindungan anak, UU RI No.23 Tahun 2002, Jakarta : Sinar Grafika, 2009 W.J.S Poerwadarminata, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1976 Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000 Yanggo, Huzaimah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010. Zaiunuddin, Djejen & Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam Fikih, Semarang : PT.Karya Toha Putra, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Akses Pada: http://artikata.com/arti335802-komisi.html Tanggal 20 oktober 2015. Pukul 17.45 WIB
90
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Online Sitius Resmi KPAI, Akses pada https://www.google.com/search?q=Keorganisasian+Komisi+perlindungan +Anak+indonesia&ie=utf-8&oe=utf-8. Pukul 21:00 WIB. Lampiran Mentri sosial Republik Indonesia tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial Online: Akses pada: http://datascience.or.id/2015/08/02/pembinaan-anak-jalanan-keberadaanrumah-singgah-adakah-upaya-agar-pembinaan-yang-menyeluruh/.Akses pada Pukul 01.00 WIB Pengertian Hak online, Akses pada: https://id.wikipedia.org/wiki/Hak. Pukul 09.00 WIB
