Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak

Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak Nurini Aprilianda Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : [email protected] Erny Herlin Setyorini Dosen Universitas Kartini Surabaya Abstrak Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tidak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Anak.Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, telah dibentuk UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut, pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip the best interest of the child dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah pembentukan UU Perlindungan Anak. Kata kunci : anak, bantuan hukum, perlindungan anak. Abstract Any children who are victims or perpetrators of criminal acts are entitled to legal aid. .To Realize the legal protection of children in the juvenile criminal justice system, has established the Law 11/2012 on Child Criminal Justice System in lieu of Law 3/1997 on Juvenile Justice. Under the Act, the provision of legal aid is based on Law 16/2011 on Legal Aid. However, the right to legal assistance is intended for the poor and not just for the Child (Article 1 paragraph 2 of Law Legal Aid). This arrangement needs to be examined and reorganized for the realization of legal protection which reflects the principle of the best interest of the child and the principle of non-discrimination in accordance mandate the establishment of the Child Protection Act Keywords: children, legal aid, child protection. Pendahuluan

kan dan peranan, yang menyadari

Perlindungan terhadap anak me-

betapa pentingnya anak bagi nusa

rupakan usaha dan kegiatan yang

dan

harus dilakukan oleh seluruh lapisan

Kepentingan terbaik bagi anak patut

masyarakat dalam berbagai kedudu-

dihayati sebagai kepentingan terbaik

117

bangsa

di

kemudian

hari.

118 bagi

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

kelangsungan

umat

penghormatan hak-hak anak di Indo-

manusia. Oleh karena itu, kita semua

nesia. Sebagai negara yang telah

selalu berupaya agar jangan sampai

meratifikasi KHA meletakkan KHA

anak menjadi korban kekerasan

sebagai salah satu sumber hukum

maupun anak terjerumus melakukan

dalam

perbuatan-perbuatan jahat atau per-

perundang-undangan yang terkait

buatan tidak terpuji lainnya, terma-

dengan anak.

suk juga melakukan tindak pidana.

anak Indonesia tanpa terkecuali

PBB

hidup

mengesahkan

pembentukan

peraturan

Ini berarti seluruh

Konvensi

memiliki hak untuk mendapatkan

Hak-hak Anak (selanjutnya disebut

perlindungan dari negara, termasuk

KHA) atau Convention on the Rights

di dalamnya anak yang berhadapan

of The Child (selanjutnya disebut

dengan hukum baik dalam posisi

CRC) untuk memberikan perlindu-

sebagai pelaku, korban maupun

ngan terhadap anak dan menegakkan

saksi.

hak-hak anak di seluruh dunia pada

Sebagai salah satu negara peserta

tanggal 20 Nopember 1989 dan

yang turut menandatangani KHA,

mulai mempunyai kekuatan memak-

sebelumnya Indonesia telah mem-

sa (entered in to force) pada tanggal

bentuk Undang-Undang Republik

2 September 1990. Konvensi ini

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

telah diratifikasi oleh semua negara

tentang Kesejahteraan Anak (Lem-

di dunia, kecuali Somalia dan Ameri-

baran Negara Republik Indonesia

ka Serikat.

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

Melalui

Keputusan

Presiden

Lembaran Negara Republik Indone-

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

sia Nomor 3143, untuk selanjutnya

1990 tanggal 25 Agustus 1990, Indo-

disingkat UU Kesejahteraan Anak).

nesia meratifikasi KHA. Konvensi

Pada Pasal 1 angka 1 huruf a UU

Hak Anak

Kesejahteraan Anak,

merupakan perjanjian

menyatakan

antara beberapa negara. Ratifikasi

bahwa “Kesejahteraan anak adalah

tersebut menimbulkan konsekuensi

suatu tata kehidupan dan peng-

yuridis dan politis bagi Indonesia

hidupan anak yang dapat menjamin

untuk

pemenuhan,

pertumbuhan dan perkembangannya

penegakan dan perlindungan serta

dengan wajar, baik secara rohani,

melakukan

Nurini Aprilianda : Pengaturan Bantuan Hukum...

119

jasmani maupun sosial. Kemudian

of the child’s parents, legal guar-

Pasal 1 angka 1 huruf b UU Kese-

dians, or family members” (Terjema-

jahteraan Anak menyatakan bahwa

han bebas : negara-negara peserta

“Usaha kesejahteraan anak adalah

akan mengambil semua langkah

usaha kesejahteraan sosial yang ditu-

yang layak untuk menjamin bahwa

jukan untuk menjamin terwujudnya

anak dilindungi terhadap semua

kesejahteraan anak terutama ter-

bentuk diskriminasi atau hukuman

penuhinya kebutuhan pokok anak”.

berdasarkan kedudukan, kegiatan,

Perlindungan terhadap anak teru-

pendapat yang dinyatakan, atau

tama yang terlibat dalam tidak

keyakinan orang tua anak, wali, atau

pidana juga melibatkan lembaga dan

anggota-anggota keluarga anak).

perangkat hukum yang lebih mema-

Undang-Undang

Pengadilan

dai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari

Anak dianggap sudah tidak sesuai

1997

mengesahkan

lagi dengan kebutuhan hukum dalam

Undang-Undang Republik Indonesia

masyarakat dan belum secara kom-

Nomor 3 tahun 1997 tentang Penga-

prehensif memberikan perlindungan

dilan Anak

Negara

khusus kepada Anak yang berhada-

Republik Indonesia Tahun 1997

pan dengan hukum. Atas pertimba-

Nomor

ngan tersebut, pada tanggal 30 Juli

pemerintah

(Lembaran

3, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

2012,

3668, untuk selanjutnya disingkat

Undang-Undang Republik Indonesia

UU Pengadilan Anak). Undang-un-

Nomor 11 Tahun 2012 tentang

dang Pengadilan Anak jika dilihat

Sistem

secara spesifik, sangat jelas mengacu

(selanjutnya disebut UU SPP Anak)

pada KHA.

sebagai pengganti UU Pengadilan

Pemerintah

Peradilan

mengesahkan

Pidana Anak

Article 2.2 CRC :

Anak, yang masih akan diberlakukan

“States parties shall take all

2 (dua) tahun kemudian terhitung

appropriate measures to ensure that

sejak tanggal diundangkan.

the child is protected against all

Pembentukan UU SPP Anak juga

forms of discrimination or punish-

dilatarbelakangi bahwa setelah meli-

ment on the basis of the status, acti-

hat kenyataan di Indonesia jumlah

vities, expressed opinions, or beliefs

anak yang berkonflik dengan Hukum

120 cukup


banyak.

tindak

tian Faisal (14 tahun) dan Budhri

pidana yang melibatkan anak-anak

M.Zen (17 tahun) yang diduga kuat

setiap tahunnya mengalami pening-

akibat penyiksaan anggota kepoli-

katan. Menurut data yang dihimpun

sian Polsek Sijunjung dan kasus

suara

tahun

sandal jepit AAL di Palu, seharusnya

2010/2011, sekitar 7.000 lebih anak

membuka mata Panitia Kerja (Panja)

yang berhadapan dengan hukum,

tentang begitu rentannya anak yang

6.726 anak sudah divonis, selebihnya

berkonflik dengan hukum dalam

dalam proses. Sementara pada tahun

menghadapi proses hukum.Pada titik

2008/2009, ada sekitar 4 ribu anak.

ini

merdeka,

Perkara

pada

pula

anak

seringkali

tidak

Kritik-kritik terhadap penyeleng-

didampingi atau tanpa kehadiran

garaan sistem peradilan pidana anak

orang tuanya, pekerja sosial atau

masih saja terus mengalir. Kalangan

pengacara sehingga risiko mengala-

masyarakat

bahwa

mi kekerasan dan intimidasi semakin

penyelenggaraan sistem peradilan

tinggi. Lebih jauh mereka juga

pidana anak dalam implementasinya

berpotensi menjadi korban penyalah-

masih jauh tercapai tujuan untuk

gunaan kekuasaan oleh individu-in-

dapat mewujudkan kesejahteraan

dividu yang berada dalam institu-

anak dan kepentingan terbaik bagi

si-institusi penegak hukum.

menyatakan

anak (the best interest of the child).

Suatu hal yang menjadi penting

Beberapa penelitian tentang pelaksa-

mendapatkan

naan peradilan pidana anak terdapat

anak yang berkonflik dengan hukum

fakta bahwa proses peradilan pidana

dalam UU SPP Anak adalah menge-

bagi anak, menimbulkan dampak

nai bantuan hukum. Setiap tahun tak

negatif pada anak.

kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak

Anak-anak rentan menjadi korban tindak

kekerasan

oleh

perhatian

terhadap

menjalani proses hukum karena

aparat

melakukan pelanggaran atau tindak

penegak hukum manakala ia ditang-

pidana. Sekitar 6.700 (enam ribu

kap dan ditahan, seperti : pemukulan,

tujuh

penyiksaan, atau tindakan lain yang

dikirim ke lembaga permasyarakatan

kejam dan tidak manusiawi. Nurkho-

dan tidak mendapatkan pendampi-

lis Hidayat mengemukakan, kema-

ngan Advokat selama menjalani

ratus)

orang

diantaranya


121

proses persidangandan didampingi

Prinsip ini merupakan penjabaran

oleh Pembimbing Kemasyarakatan

dari jiwa Deklarasi

atau pendamping lain sesuai dengan

1959, yaitu bahwa umat manusia

ketentuan peraturan perundang-un-

berkewajiban untuk memberikan

dangan.Dalam hal ini penting untuk

kepentingan terbaik bagi anak-

dikaji mengenai pengaturan bantuan

anak.

Hak Anak

hukum bagi anak yang terlibat dalam

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsun-

tindak pidana dalam peraturan perun-

gan dan perkembangan (the rights

dang-undangan di Indonesia.

to life,survival and development). Yakni

Pembahasan

negara-negara

pesertanegara-negara

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi

bahwa

Konvensi

peserta

akan menjamin sampai batas

Hak-Hak

maksimal kelangsungan hidup

Anak melalui Keppres No. 36 Tahun

dan perkembangan anak (Pasal 6

1990. Sehingga

ayat 2).

Indonesia terikat

secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Maksudnya

bahwa

pendapat

Anak, yakni:

anak, terutama jika menyangkut

1. Prinsip non-diskriminasi.

hal-hal yang mempengaruhi kehi-

Artinya semua hak yang diakui

dupannya, perlu diperhatikan dalam

dan terkandung dalam Konvensi

setiap pengambilan keputusan. Prin-

Hak-Hak Anak harus diberlaku-

sip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1

kan kepada setiap anak tanpa

Konvensi Hak-Hak Anak, “Nega-

pembedaan apapun. Prinsip ini

ra-negara peserta akan menjamin

tertuang dalam Pasal 2 Konvensi

agar anak-anak yang mempunyai

Hak-Hak Anak.

pandangan sendiri akan memperoleh

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (the

hak

untuk

menyatakan

panda-

best interest of the child).

ngan-pandangannya secara bebas

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3

dalam semua hal yang mempe-

ayat 1Konvensi Hak-Hak Anak.

ngaruhi anak, dan pandangan terse-


122

but akan dihargai sesuai dengan ting-

bantuan lain yang layak, dan juga

kat usia dan kematangan anak”.

berhak untuk menggugat keabsahan

Prinsip-prinsip yang terkandung

perampasan kemerdekaan itu di

dalam Konvensi Hak-Hak Anak

depan pengadilan atau penguasa lain

yang harus menjiwai setiap peraturan

yang berwenang, independen dan

perundang-undangan yang mengatur

tidak memihak, dan berhak atas

perlindungan

suatu keputusan yang cepat menge-

anak.

Konvensi

Hak-Hak Anak juga mewajibkan

nai hal tersebut).

adanya perhatian khusus bagi anak

Selanjutnya, The Beijing Rules

yang berada dalam situasi tertentu,

sangat dikenal di kalangan para

misalnya terhadap anak yang terlibat

aktivis pembela hak-hak anak karena

dalam tindak pidana (children in

untuk pertama kalinya secara detail

conflict with the law).

masyarakat internasional memiliki

Upaya melakukan perlindungan

ketentuan minimal bagaimana mem-

anak melalui hukum pidana juga

perlakukan anak-anak yang berhada-

harus memperhatikan prinsip yang

pan dengan hukum. Oleh sebab

tertuang dalam Konvensi Hak-Hak

itulah Beijing Rules juga disebut

Anak, khususnya yang dinyatakan

sebagai “Peraturan-Peraturan Mini-

dalam Artikel 37 dan 40 . hak anak

mum Standar Perserikatan Bang-

agar diberikan bantuan hukum diatur

sa-Bangsa mengenai Administrasi

dalam dalam Article 37.d CRC,

Peradilan Anak”.

bahwa :

disahkan melalui Resolusi Majelis

Every child deprived of his or her liberty shall have the right to chal-

Ketentuan

ini

PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985.

lenge the legality of the deprivation

Hal yang paling mendasar dari

of his or her liberty before a court or

The Beijing Rules salah satunya

other competent, independent and

mengatur

impartial authority, and to a prompt

hukum untuk anak yang berkonflik

decision on any such action (Ter-

dengan hukum. Hal ini sebagaimana

jemahan bebas : Setiap anak yang

diatur dalam Rule 15.1 The Beijing

dirampas kemerdekaannya berhak

Rules.

segera mendapat bantuan hukum dan

pentingnya

Rule 15.1 :

bantuan


Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to

123 sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat

(Terjemahan bebas : selama proses,

(1) UU SPP Anak, dalam setiap ting-

remaja/anak berhak untuk diwakili

kat pemeriksaan Anak wajib diberi-

oleh penasehat hukum atau mengaju-

kan bantuan hukum dan didampingi

kan permohonan bantuan hukum

oleh Pembimbing Kemasyarakatan

gratis dimana ada ketentuan untuk

atau pendamping lain sesuai dengan

bantuan tersebut di negara itu).

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara hak anak untuk mem-

Berdasarkan atas uraian tersebut

peroleh bantuan hukum di Indonesia

di atas, maka anak yang berkonflik

diatur dalam Pasal 18 UU Perlindu-

dengan hukum dijamin oleh negara

ngan Anak

bahwa

untuk mendapatkan bantuan hukum,

“Setiap anak yang menjadi korban

meskipun dari keluarga yang tidak

atau pelaku tindak pidana berhak

mampu secara ekonomi karena yang

mendapatkan bantuan hukum dan

menjadi rujukan bantuan hukum

bantuan lainnya”. Selain itu juga

untuk anak dalam UU SPP Anak

diatur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal

adalah Undang-Undang Nomor 11

40, dan Pasal 23 UU SPP Anak.

tahun

Pasal 3 UU SPP Anak menyatakan

Hukum(Lembaran Negara Republik

bahwa “Setiap Anak dalam proses

Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,

peradilan pidana berhak memperoleh

Tambahan Lembaran Negara Repu-

bantuan hukum dan bantuan lain

blik Indonesia Nomor 5248, selan-

secara efektif”. Pasal 40 UU SPP

jutnya

Anak menyatakan bahwa : (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum; (2) Dalam hal pejabat tidak melak-

Hukum), selanjutnya disebut UU

menyatakan

2011

tentang

disingkat

UU

Bantuan

Bantuan

Bantuan Hukum). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan


124

oleh pemberi bantuan hukum secara

pembentukan Undang-Undang Ban-

cuma-cuma kepada penerima bantu-

tuan Hukum ini…”

an hukum. UU bantuan hukum dilahirkan

Hak atas bantuan hukum adalah

sebagai upaya pemenuhan tanggung

hak asasi manusia, sebuah katalog

jawab negara dalam memberikan

hak dasar yang saat ini tengah men-

bantuan hukum kepada warganya.

guat promosinya. Bantuan hukum

Hal ini dapat dilihat dalam Penjelas-

berkembang

an Umum UU Bantuan Hukum, yang

konteks pembelaan korban pelangga-

menyatakan sebagai berikut :

ran hak-hak sipil dan politik, melain-

“….Penyelenggaraan pemberian Bantuan negara

Hukum merupakan

tidak

saja

dalam

kan juga menjadi salah satu metode

kepada

warga

dalam

upaya

untuk

hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

memenuhi dan sekaligus sebagai

promosi

dan

pembelaan

(ekosob).

implementasi negara hukum yang

Hak atas bantuan hukum di Indo-

mengakui dan melindungi serta men-

nesia memang tidak secara tegas

jamin hak asasi warga negara akan

dinyatakan sebagai tanggung jawab

kebutuhan akses terhadap keadilan

negara. Namun adanya prinsip persa-

(access to justice) dan kesamaan di

maan

hadapan hukum (equality before the

pernyataan bahwa Indonesia sebagai

law). Jaminan atas hak konstitusional

negara hukum seperti ditegaskan

tersebut belum mendapatkan perha-

dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan

tian

Ketiga

secara

memadai,

sehingga

di

hadapan

hukum

Undang-Undang

dan

Dasar

dibentuknya undang-udang tentang

Negara Republik Indonesia Tahun

Bantuan Hukum ini menjadi dasar

1945, yang berbunyi “Negara Indo-

bagi negara untuk menjamin warga

nesia adalah negara hukum”, menun-

negara khususnya bagi orang atau

jukkan bahwa hak atas bantuan

kelompok

untuk

hukum adalah hak konstitusional.

mendapatkan akses keadilan dan

Hak konstitusional tersebut juga

kesamaan di hadapan hukum. Oleh

dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)

karena itu, tanggung jawab negara

Undang-Undang

harus

yang menyatakan bahwa “Segala

orang

miskin

diimplementasikan

melalui

Dasar

tersebut,


125

warga negara bersamaan kedudukan-

pembayaran dari Penerima Bantuan

nya di dalam hukum dan pemerinta-

Hukum dan/atau pihak lain yang

han dan wajib menjunjung hukum

terkait dengan perkara yang sedang

dan pemerintahan itu dengan tidak

ditangani

ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28

dalam Pasal 20, dipidana dengan

D (1) menyatakan bahwa “Setiap

pidana penjara paling lama 1 (satu)

orang berhak atas pengakuan, jami-

tahun atau denda paling banyak

nan, perlindungan, dan kepastian

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

hukum yang adil serta perlakuan

rupiah)”.

yang sama di hadapan hukum”.

sebagaimana

Sehubungan

dengan

dimaksud

pemberi

UU Bantuan Hukum juga menga-

bantuan hukum, Penjelasan Pasal 18

tur tentang larangan dan sanksi

UU SPP Anak menyatakan bahwa

apabila Pemberi Bantuan Hukum

“Yang dimaksud dengan pemberi

menerima atau meminta pembayaran

bantuan hukum lainnya adalah para-

dari

Hukum

legal, dosen, dan mahasiswa fakultas

dan/atau pihak lain yang terkait

hukum sesuai dengan Undang-Un-

dengan perkara yang ditanganinya.

dang tentang Bantuan Hukum”.

Penerima

Bantuan

Hal ini sebagaimana diatur dalam

Dengan

demikian,

bantuan

Pasal 20 (mengatur larangan) dan

hukum dapat diperoleh dari dari

Pasal 21 (mengatur tentang ketentu-

Lembaga Bantuan Hukum (LBH),

an pidana). Pasal 20 UU Bantuan

organisasi

Hukum menyatakan bahwa “Pem-

memberi layanan bantuan hukum

beri Bantuan Hukum dilarang mene-

berdasarkan UU Bantuan Hukum,

rima atau meminta pembayaran dari

Advokat,

Penerima Bantuan Hukum dan/atau

mahasiswa fakultas hukum. Parale-

pihak lain yang terkait dengan perka-

gal adalah gambaran pekerjaan yang

ra yang sedang ditangani Pemberi

membantu pengacara dalam peker-

Bantuan Hukum”.

jaannya dan istilah ini dipakai di

Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan bahwa :

kemasyarakatan

paralegal,

dosen,

yang

dan

beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukan pengacara, bukan juga petu-

“Pemberi Bantuan Hukum yang

gas pengadilan dan oleh pemerintah

terbukti menerima atau meminta

sendiri paralegal tidak diijinkan


126

untuk berpraktek hukum. Paralegal

gagasan Adnan Buyung Nasution

adalah pembantu pengacara yang

dalam Kongres Peradin ke III tahun

berpraktek dalam melayani klien

1969, tanggal 28 Oktober 1970,

dalam masalah hukum. Untuk bebe-

secara resmi berdiri LBH Jakarta

rapa negara seperti Amerika Serikat,

diikuti dengan pendirian LBH di

para ahli hukum mengakui paralegal

kota-kota lain. Selanjutnya dibentuk

adalah profesi yang berada langsung

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

di

Indonesia

bawah

Negara

supervise

Inggris

pengacara.

Raya,

paralegal

(selanjutnya

disingkat

YLBHI), untuk mengkoordinasikan

didefinisikan dengan profesi bukan

keseluruhan kerja LBH.

pengacara tetapi mengerjakan peker-

suatu kasus yang dapat ditangani

jaan

oleh LBH atau YLBHI, salah satunya

legal

terlepas

siapa

yang

mengerjakannya. Tidak ada definisi

adalah

yang konsisten mengenai paralegal,

hukum.

tidak

mampu

Kriteria

dan

buta

seperti peranan dan pekerjaan, status,

Upaya pemerintah Republik Indo-

syarat dan kondisi kerja, training,

nesia untuk meningkatkan perlindu-

peraturan-peraturan

apapun

ngan hukum terhadap anak yang

harus

berhadapan dengan hukum terus

sehingga

setiap

atau yuridiksi

memandang secara individual. Selanjutnya, menurut Penjelasan

dilakukan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya :

Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum,

1. Keputusan Menteri Negara Pem-

yang dimaksud dengan mahasiswa

berdayaan Perempuan dan Per-

fakultas hukum termasuk juga maha-

lindungan Anak Republik Indone-

siswa dari fakultas syariah, perguru-

sia Nomor 73 Tahun 2012 tentang

an tinggi militer, dan perguruan

Pembentukan Kelompok Kerja

tinggi kepolisian.

Pelaksanaan Keputusan Bersama

Sebagai

bentuk

perlindungan

hukum terhadap warga negara dari

tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

keluarga miskin yang tidak mampu

2. Keputusan Menteri Negara Pem-

membayar Advokat, di Indonesia

berdayaan Perempuan dan Per-

didirikan Lembaga Bantuan Hukum

lindungan Anak Republik Indone-

(selanjutnya disingkat LBH). Atas

sia Nomor 99 Tahun 2012 tentang


Pembentukan

Panitia

Antar

Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Kementerian Penyusunan Ran-

Bantuan

cangan

Presiden

bahwa setiap orang termasuk

tentang Rencana Aksi Nasional

anak yang berhadapan dengan

Perlindungan,

hukum

Peraturan

Perempuan

Pemberdayaan

dan Anak

dalam

Penanganan Konflik; 3.

127

menyatakan

berhak

memperoleh

konsultasi hukum, memberikan kuasa

Kesepakatan Bersama antara

Hukum,

diwakili,

didampingi,

dibela untuk kepentingan hukum

Kementerian Pemberdayaan Pe-

bagi

rempuan dan Perlindungan Anak

dengan hukum.

Republik

dengan

Berdasarkan uraian tersebut di

Perhimpunan Advokat Indonesia

atas dapat dijelaskan bahwa hak

Nomor : 08/Set/MPP-PA/D.IV/

Anak untuk memperoleh bantuan

04/2012 dan Nomor : 003/PERA-

hukum diatur dalam UU Bantuan

DI-DPN/MOU/IV/2012 tentang

Hukum. Namun demikian hak atas

Penanganan Anak yang Berhada-

bantuan hukum tersebut diperuntuk-

pan dengan Hukum.

kan bagi orang miskin dan bukan

Kesepakatan

Indonesia

Bersama

antara

hanya

anak

untuk

yang

berhadapan

Anak.

Hal

ini

Kementerian Pemberdayaan Perem-

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

puan dan Perlindungan Anak Repu-

1 angka 2 UU Bantuan Hukum,

blik Indonesia dengan Perhimpunan

bahwa “Penerima bantuan hukum

Advokat Indonesia tersebut di atas,

adalah orang atau kelompok orang

yang telah ditetapkan dalam hal

miskin”. Selain itu, bentuk Kesepa-

“mempertimbangkan” adalah :

katan Bersama antara Kementerian

a. Bahwa setiap anak yang berhada-

Pemberdayaan

Perempuan

dan

pan dengan hukum berhak men-

Perlindungan Anak Republik Indo-

dapatkan perlindungan khusus

nesia dengan Perhimpunan Advokat

sebagaimana yang diamanatkan

Indonesia sebagaimana tersebut di

oleh Undang-Undang Nomor 23

atas, juga hanya merupakan kesepa-

Tahun 2002 tentang Perlindungan

katan yang tidak ada akibat hukum-

Anak;

nya

b. Bahwa menurut Undang-Undang

bila

tidak

dilaksanakan.

Bagaimana implementasinya, belum

128


dapat dibuktikan apakah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Anak. Penutup pemberian bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam UU SPP Anak mengacu pada UU Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak saja (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya anak yang berasal dari keluarga miskin saja. Pengaturan tetang bantuan hukum harus memperhatikan prinsip prinsip the best interest of the child dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah KHA dan pembentukan UU Perlindungan Anak. Daftar Rujukan Eugenia Liliawati Muljono.1998. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Harvarindo. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat

Indonesia Nomor:08/Set/MPP -PA/D.IV/ 04/2012 dan Nomor : 003/PERADI-DPN/MOU/IV/ 2012 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) Standart Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beiing Rules) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Internet : Jazuli, “Perlindungan Anak Jangan Sekadar Teori”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/01/16/106 930/Jazuli-Perlindungan-AnakJangan-Sekadar-Teori. LBH, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”, http://www.saepudinonline.wordpress.com/lbh. Rico Afrido, “Panja RUU SPPA Dinilai Tak Peka”, http://www. post.indah.web.id/panja- ruu-sppa-dinilai tak peka. Yayasan Pemantau Hak Anak, Childrens Human Rights Foundation,


“Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, http://www.ypha.or.id/web/

129 wp-content/upsloads/2011/04/ anak-yang-berhadapan-denganhukum-dalam-perspektif-hukum-ham-internasional3. pdf

Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak

Recommend Documents