KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
ASLI
IM I I S W Nomor: 3 9 1 /X I 1 /K I P PS M A / 2 0 1 1
K O M I S I IN FO R M A S I IM S VI RI-MM lil IK INDO NFS IA
I. 11)1 N I I I \>
[1.1 | Komisi Informasi l>usat yang memeriksa d:m memutus Sengketa Informasi l’ i Nomor: 391/X1I/KIP-PS-M A / 2 0 1 1 yang diajak;:: i - 11c 11 :
Nama
:
USM Koalisi Rakyat Untuk Hak atas \ i r ( K R l HA)
Alamat
: .11 M a m p a n g P r a p a ta n VIII Komplek Bappenas iilok R. 13, J a k a r t a Selat; 12790
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama
:
Perusahaan Daerah Air Minum (IM) A.VI) Provinsi DKI Jakarta
Alamat
: Jl. Penjernihan 11 Pejompongan Jak ari n.
selanjutnya disebut sebagai Termohon
| 1,2| I elah membaca surat permohonan Pemohon: 1elah mendengar keterangan Pemohon: l elah mendengar keterangan Termohon: I elah memeriksa bukti-bukti dan Pemohon du;; lermohun: I elah membaca kesimpulan Pemohon:
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 8 Februari 2012.
Kronologi [2.2] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta melalui surat bernomor 019/B/KIP/V/2011 tertanggal 31 Oktober 2011. Adapun informasi yang diminta: a. Kontrak Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PT. Palyja dan PT. TPJ/Aetra berikut amandemennya; b. Laporan Audit BPKP terkait Pelaksanaan Kerjasama PAM Jaya dengan Mitra Swasta c.
Proyeksi Keuangan yang digunakan dalam menetapkan besaran imbalan air
[2.3] Termohon melalui surat bernomor 581/DIV.T&P/X1/2011, tertanggal
8 November
2011 memberikan jawaban atas permintaan Pemohon dengan menyatakan bahwa informasi yang diminta tidak dapat diberikan karena telah diatur dalam perjanjian kerjasama (PKS).
[2.4]
Atas
Jawaban
tersebut,
Pemohon
mengirimkan
surat tanggapan
bernomor
021/B/KIP/V/2011 tertanggal 21 November 2011, yang pada intinya menolak surat jawaban Termohon dengan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: a.
Air merupakan domain publik dan tidak boleh berada dalam kerahasiaan sistem
b.
privat. Keharusan untuk terbuka atau transparan pada setiap Badan Publik yang dilakukan
c.
secara aktif Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta seharusnya tunduk pada sistem perundangan yang berlaku di Indonesia
[2.5] Menanggapi hal tersebut, Termohon melalui surat bernomor 599/DIV.T&P/XI/2011 tertanggal 25 Nopember 2011, menyatakan tetap pada sikapnya untuk tidak memberikan informasi yang dimintakan
2
[2.6] Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon dengan surat nomor 023/B/KIP/V/ 2011 Tertanggal 20 Desember 2011. [2.7] Pada tanggal 8 Februari 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat karena tidak ditanggapinya surat keberatan
[2.8] Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maka MPP menetapkan melalui Penetapan KIP RI Nomor 74/II/KIP-PNTP-MPPA/2012 tertanggal 22 Februari 2012 menetapkan menerima
permohonan sengketa informasi dan akan
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. [2.9] Pada 26 Maret 2012 dilakukan mediasi yang di hadiri kedua belah pihak dan di lanjutkan tanggal 9 April 2012 dilaksanakan mediasi. Namun mediasi dinyatakan gagal karena materi yang diminta oleh Pemohon oleh Termohon materi tersebut terikat dalam perjanjian kerjasama dengan mitra swasta (PT. Palyja dan PT. Aetra Jakarta) sebagaimana terdapat dalam Pasal 27.2b yang menyebutkan bahwa “Demi kepentingan pelaksanaan perjanjian ini, maka pengungkapan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak lainnya.” [2.10] Sidang ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012, 13 Juli 2012, 30 juli 2012, 28 Agustus 2012, dan 17 September 2012. Alasan dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.11] Termohon mengajukan permohonan Penyelesaian Segketa Informasi Publik karena permintaan informasi di tanggapi oleh Termohon tetapi permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.
[2.12] Tujuan Permohonan informasi adalah sebagai bagian dari misi Pemohon adalah pemenuhan
Hak Rakyat atas air dan penguatan kontrol dan akses
publik atas air.
Pengelolaan layanan air minum dengan model kerjasama Pemerintah - swasta telah menjadi fokus perhatian Pemohon sejak lama, dan terindikasi mengabaikan kepentingan publik.
3
Petitum , n 13] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesa,kan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor .4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon M ,0 14] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebaga, berikut: 1.
Bahwa Mediasi berlangsung 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mare, dan bulan April OOP Pada Mediasi bulan Maret. Termohon mengatakan belum bisa memberikan jawaban kontrak kerjasama antara PAM Jaya dengan pihak swasta karena membutuhkan waktu untuk berkoordinasi terlebih dahulu sebab harus membutuhkan persetujuan pihak lain untuk memberikan, dan hasilnya akan disampaikan pada Mediasi lanjutan. Sementara pada Mediasi kedua, pada tanggal 9 April, Termohon mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak swasta, yang hasilnya menolak untuk mempublikasikan kontrak kerjasama itu;
O
Bahwa apabila benar Termohon sudah melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan hasilnya tidak membolehkan untuk mempublikasikan kerjasama tersebut, maka Pemohon akan mempertanyakan bukti-bukti apakah benar PAM Jaya menanyakan kepada pihak swasta dan pihak swasta menolak;
Perjanjian Kerjasama 3
Bahwa kerjasama pengelolaan air di Jakarta ini menggunakan 2 (dua) mekanisme pembiyaan, yakni imbalan air dan tarif. Jadi pihak swasta dibayar untuk memproduksi, mendistribusikan dan melakukan penagihan. Yang kemud.an, akan ditentukan berapa per meter kubik yang akan dibayar.
4.
Bahwa sumber pembiyaannya adalah 100% dari pelanggan dengan menggunakan sistem purpose recovery, dan Badan Regulator juga menyatakan demikian sementara kualitasnya buruk. Makanya Pemohon perlu tahu apa asumsi penetapan tanf yang tertinggi, sehingga audit BPKP dibutuhkan karena terkait itu;
5.
Bahwa Presiden
Republik
Indonesia, Sosilo
Bambang Yudhoyono
pernah
mengeluarkan instruksi untuk melakukan renegosiasi kontrak-kontrak yang ttdak seimbang. Dalam rangka itulah Badan Regulator meminta BPKP melakukan audit 4
untuk melihat benar atau tidaknya penetapan tarif yang sedemikian besarnya dengan menggunakan asumsi-asumsi cara penghitungannya istilah International replicton dalam pengelolaan air, yakni pengembalian biaya swasta. Sekarang dipatok 22/o, padahal seharusnya menurut BPKP 14%. Dengan memakai rumusan BPKP bahwa seharusnya tarif tidak harus 7.000-an, tetapi diangka sekitar 4.000-an. Jadi dokumen BPKP itu saling terkait; 6.
Bahwa karena itu. Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner dalam Ajudikasi ini agar dokumen yang dimohon oleh Pemohon dinyatakan sebagai dokumen publik agar pelanggan bisa tahu, tidak sekadar KRUHA,
7.
Bahwa kerjasama yang dimohon oleh Pemohon yang sudah dinyatakan kembali kontrak kerjasama pertamakah ditandatangani pada Tahun 1997 tapi dengan konsorsium perusahaan yang berbeda dengan yang hadir sekarang, ada kontrak kerjamasa yang ditandatangani pada Tahun 2001,
8.
Bahwa Pemohon menilai ada indikasi mark up sementara ini, dan 100% kerugiankerugian ditanggung pelanggan. Makanya menurut Pemohon selain adanya UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik juga ada Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 059-059-060-063/PUU/II/2004 Perkara No 008/PUU/III/2005 bahwa dalam penentuan biaya-biaya dalam kinerja harus melibatkan pelanggan diawal. Selain undang-undang tersebut, Pemohon menilai sangat tidak layak apabila pelanggan 100% membiayai proyek kerjasama tersebut dan pelanggan tidak tahu asumsi tersebut;
9.
Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-undang Sumber daya Air, dikatakan bahwa Air adalah hak asasi manusia, dimana dalam Uji materi tersebut yang menjadi perdebatan adalah apakah air itu menjadi barang ekonomis atau tidak, berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitus menjelaskan bagaimana seharusnya layanan air itu disediakan oleh negara, yang mana dijelaskan bahwa PDAM tidak boleh mengambil keuntungan dalam operasionalnya. Kemudian, MK menjelaskan pada dasarnya pengelolaan air adalah rest commune harus dikelola oleh publik dan tidak masuk hukum privat jadi apapun itu harus diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat. Termasuk kalau kemudian Pemohon
melakukan
kerjasama dengan pihak lain maka itu juga harus diketahui oleh masyarakat banyak. 10. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 059-059-060063/PUU/1I/2004 Perkara No 008/PUU/III/2005 juga dinyatakan adanya prinsip 5
penggunaan membayar jasa pengelola sumber daya air, yang menurut Pemohon bahwa air bukan barang ekonomis tapi dengan prinsip itu warga negara atau pelanggan tidak boleh dibebankan tarif,
karena penentuan tarif itu tidak boleh
memasukkan ongkos produksi, 11. Bahwa Pemohon berpendapat terkait dengan cara hitung penentuan tarif antara imbalan untuk membayar air yang diproduksi dengan jasa operator swasta yang harus di bayar PAM Jaya dengan proyek full cost recovery. Sebenarnya sejak 2007 tarif tidak naik bukan karena adanya
affirmativaction dari Gu
action dari masyarakat dengan pertimbangan bahwa kwalitas air buruk, tidak satu pun target kontrak terpenuhi; Proyeksi Keuangan 12, Bahwa Pemohon pernah meminta informasi ke Badan Regulator terkait dengan proyeksi keuangan, tapi Badan Regulator tidak mempunyai data apapun. Sehingga surat dari Pemohon diteruskan kepada mitra swasta ataupun PAM Jaya. Sebenarnya audit BPKP yang kami maksud terkait proyeksi keuangan; 13. Bahwa tiap enam bulan ada penyesuaian tarif sebagaimana yang ditentukan dalam proyeksi keuangan supaya supaya menjaga balance antara biaya untuk membayar swasta dengan biaya yang didapatkan sehingga tarif seimbang, plus keuntungan. Seharusnya lebih tinggi tarif daripada imbalan tapi sejak 2007 berhenti, dan ini terus jalan. Makanya Pemohon perlu proyeksi keuangan dan akibat dari itu PAM Jaya mengalami kerugian. Sebagai Badan Publik otomatis kerugian itu ditanggung juga oleh masyarakat; 14. Bahwa karena untuk membuat proyeksi keuangan ada capec dan opec nya. Artinya asumsi item-item biaya operasional apa saja yang dibutuhkan termasuk juga capital expenditure yang dikeluarkan. Karena itu pada akhirnya akan menentukan besarnya imbalan dan berpengaruh terhadap besaran tarif yang ditanggung pelanggan. Belakangan juga ada audit BPK yang menyatakan bahwa asset awal PAM Jaya itu ada 1,4 dan sekarang minus 200 Milyar. Kerugian-kerugian publik bisa dilihat, jangan hanya rencana. Pemohon mengindikasikan kerugian itu terencana. Artinya memang selain ada mark up oleh pihak swasta juga ada pembiaran oleh PAM Jaya sebagai Badan Publik; 15. Bahwa sebelum proses Ajudikasi ini, pada Tahun lalu tepatnya bulan Februari, Pemohon sudah meminta informasi ke Badan Regulator, tetapi Badan Regulator tidak 6
mempunyai data apapun sehingga surat dari Pemohon diteruskan kepada pihak swasta dan PAM Jaya; 16. Bahwa KRUHA yang berdiri Tahun 2002 mempunyai misi utama pengelolaan air yang menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan lahirnya Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 tahun 2004, merupakan prasayarat tambang dunia. Kekhawatiran kami adalah air bisa menjadi barang ekonomi. Makanya soal swastanisasi air di Jakarta atau kerjasama Badan Publik PAM Jaya dengan mitra swasta ini dijadikan salah satu landasan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi
17
pada saat itu. Bahwa satu-satunya keputusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi kondisional konstitusional adalah Undang-undang Sumber Daya Air. Mahkamah Konstitusi menafsirkan dan menyatakan bahwa selama pengelolaan sumber daya air sesuai dengan tafsir MK maka itu konstitusional, tetapi apabila bertentangan maka tentu tidak akan terbuka pintu digugat kembali. Tadi Pemohon sudah mengatakan prinsip pengelolaan PAM Jaya adalah dengan keterbukaan, tidak dengan prinsip ekonomi tapi pengejawantahan tanggungjawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia.
18. Bahwa karena itu, Pemohon ingin membuktikan, karena beberapa tahun ini di Jakarta sudah mengarah pada privatisasi air. Privatisasi ini tidak ada dalam dokumen apapun dalam kebijakan di Indonesia, tidak seperti privatisasi BUMN dan sebagamya. Dan Pemohon berasumsi bahwa apa yang terjadi di Jakarta ini adalah privatisasi. Memang PDAM dan Mitra Swasta menyatakan bahwa ini bukan privatisasi tapi privat public partnership yang menurut Pemohon itu sama saja. 19. Bahwa berlandasakan banyaknya keluhan dari serikat pekerja PDAM yang dari awal menolak kerjasama ini karena banyak hal yang aneh dan banyak komplain dan pelanggan yang juga menjadi bagian dari Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air. Karena Pemohon
melihat beban terbesar ada di masyarakat miskin tapi mencari jalan
keluarnya juga sulit. Bagaimana orang miskin di Jakarta bisa mendapat hak atas air. Tadi juga disebutkan bahwa di Jakarta selain masalah-masalah lingkungan juga soal ketertutupan ini. Jadi untuk memperbaiki layanan air sebagai HAM ini butuh keterbukaan
data,
termasuk
keterlibatan
aktif masyarakat.
Pemohon
ingin
membuktikan bahwa indikasi-indikasi yang Pemohon temukan banyak pelanggaran dan Pemohon akan berproses di Mahkamah Konstitusi. Dan kontrak tersebut yang akan menjadi alat bukti Pemohon. 7
20. Bahwa karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner dokumen yang d> mohon Pemohon untuk dipublikasikan atau sebagai dokumen publik dengan dasar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 059-059-060-063/PUU/II/2004 Perkara No 008/PUU/III/2005 terhadap Undang-undang Sumber Daya Air, bahwa air adalah resi commune harus tunduk pada Undang-undang Dasar 1945 dan masuk domain hukum publik bukan hukum privat. Kemudian UU KIP dan UU Pelayanan Publik. 21. Bahwa surat penolakan PAM Jaya Nomor 58 tertanggal 8 November 2011 dan Nomor 599 atas penolakan berdasarkan klausul dalam kontrak. Termohon sudah sangat jelas menyampaikan bahwa PAM jaya harus tunduk pada UU KIP karena Termohon adalah Badan Publik berdasarkan modal atau pembiayaannya dari negara dan paska perjanjian kerjasama. operasionalnya diongkosi (dibiayai) oleh pelanggan. Jadi semua kerugian yang menanggung adalah pelanggan. Kalau ada selisih pada akhirnya ditanggung negara. Artinya dia harus tunduk pada hukum publik. 22. Bahwa dari tiga informasi yang Pemohon ajukan, yakni Kontrak Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PT. Palyja dan PT. TPJ/Aetra berikut addendumnya; Laporan Audit BPKP; dan proyeksi Keuangan yang digunakan dalam menetapkan besaran imbalan air karena semuanya terkait dengan memakai sistem full cost recovery. 23. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Sumber Daya Air, UU PA bahwa air itu adalah domain publik, domain Negara, HAM, dikuasai oleh negara dan dalam konteks otonomi daerah didelegasikan kepada Gubernur. Penanggungjawabnya adalah Gubernur. Dalam situasi ini harusnya ada persetujuan dari Gubernur. 24. Bahwa berkaitan dengan audit BPK tahun 2007 sampai 2008 yang dikeluarkan tahun 2009
jelas dinyatakan bahwa menurut BPK kontrak tidak sah karena tidak
ditandatangani Gubernur waktu itu. Tapi karena ada rekomendasi dan Presiden Soeharto dan penunjukan langsung, tidak lelang maka kontrak berlangung dan tertutup. Makanya banyak yang aneh. Apabila dibandingkan dengan privat public partnership atau kerjasama pemerintah dengan swasta di kota-kota lain di Indonesia atau luar Indonesia yang di Jakarta memiliki keunikan tersendiri karena terlalu banyak yang tertutup. Misalnya soal dalam kontrak disebutkan soal kompensasi bagi konsumen kalau mangkir. Tapi selama kontrak ditutup, konsumen tidak akan tahu. Hak pelanggan disembunyikan; 8
2S
Bahwa alasan Termohon awalnya adalah karena ada klausal dalam kontrak tap, kemudian dalam persidangan selanjutnya dikatakan ada uji konsekuenst. Termohon memerlukan hal tersebut antuk melihat dokumen tersebut apakah uj. konsekuenst dilakukan pada saat menolak atau karena adanya proses persidangan im. Termohon sudah melalui proses mediasi sebelum ajudikast itu. Harusnya dokumen-dokumen itu sudah ada dan jangan tanggalnya mundur semata-mata disiapkan karena proses mi.
26. Bahwa oleh karena itu. Pemohon tidak melihat alasan penolakan berdasarkan keterangan Termohon dengan mendasarkan pada perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta dimana disebutkan dalam Pasal 47 point 1 dan berdasarkan Pasal 17 huruf j UU K1P informasi tidak berdasarkan undang-undang dan sebagainya, maka Pemohon belum dapat menerima bila informasi yang d,mohon bersifat rahasia;
Surat-Surat Pemohon [2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: informasi kepada Direktur Utama P e r u s a to
Bukti P-l
Daerah Air Minum DKI Jakarta melalui surat bernomor 019/B/KTP/V/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ________ ____ _______________ . - j ^ j - ^ r i J ^ r S ^ i ^ T e r m o h o n nomor 581/D1V.T&P/XI/201 U tertanggal 8 November 2011.
__________ _______________
November 2011
2011
_____________________________ tertanggaf25 Nopember ^
_____________________________ _____ 2011, Tertanggal 20 Desember 2011
Bukti P-5
RI nomor AWT
Bukti P-6 3117.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 15 juli 2008, tentang Pengesahan Yayasan i. n yuuwij KRUHA * --
-------------------------- ------ ■ — ■ —■ —
Bukti P-7 Yayasan KRUHA. Bukti P - 8
Foto copy KTP atas nama Muhammad Reza
l3uktiT ^9
Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2012 9
BPK nomor 0 5 /U lP /X V I^ ^
Bukti P - 10
XVIII.JKT.3/01/2009, tanggal 23 Januari 2009. LHP atas Pendapatan Dan Biaya tahun buku 2007 dan 2008 pada PAM JAYA di Jakarta. pBukti P - 11
■frmTCopylCutipan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Putusan nomor perkara 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara nomor 008/PUU-III/2005
Bukti P -12 Bukti P - 13 [2.16]
Foto copy artikel KRUHA "FotoCopyBerita KOMPAS tanggal 27 November 2007 „_______— ------------— —
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Pemohon
meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut 1. Bahwa Mediasi memang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 26 Maret dan 9 April 2012, dan pada tanggal 26 Maret memang Termohon menyatakan bisa memberikan dokumen sebagaimana yang dimohon Pemohon, tapi karena terkait dengan klausul perjanjian kerjasama yang menyatakan kerahasian sehingga apabila PAM Jaya memberikan secara sepihak, Termohon akan disalahkan, 2. Bahwa ketika Termohon mengkoordinasikan dengan pihak swasta, Termohon tidak mendapat kepastian jawaban dari pihak swasta apakah diberikan atau tidak. Dan Termohon dalam Mediasi tidak pernah menyatakan menolak, tapi kami belum mendapat jawaban dari mitra swasta hingga tanggal 9 April tersebut sehingga Termohon tidak dapat memberikan; 3. Bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi berdasarkan permintaan Majelis Komisioner, dan informasi yang dimohon oleh Pemohon, Termohon coba sandingkan
10
dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan ,„formasi Publik, dan dari 35 poin atas pasal-pasal dalam UU K1P yang menyatakan iya dan tidak, ada 1 yang bisa dinyatakan ya. Artinya dari 35 poin itu hanya 1 (satu) yang tidak bisa dibuka; Perjanjian Kerjasama 4 Bahwa terkait dengan mekanisme pembiayaan sebagaimana yang dtsampatkan oleh Pemohon. Termohon perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa domain PAM Jaya adalah mengelola air kotor menjadi air bersih. Dinamika pengelolaan air kotor menjadi air bersih proses produksinya sangat bera, sekali. Mengapa air i,u menjad, mahal, bukan karena beban masyarakat ini tinggi tetapi memang kali i,u cukup rawan, dtsttu ada peran masyarakat bahwa masyarakat ikut membuang kotoran ke kali yang mengakibatkan instalasi produksi tinggi. Disitu sebenarnya yang sangat mempengaruhi harga; . 5 Bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa tarif di Jakarta tergolong tinggi. Termohon mengatakan tarif ini ada golongannya. Di Jakana tarif terendah adalah 1.050 dan tertinggi 12.550 untuk di wilayah Palyja. Kemudian yang dl Aetra ada satu pelanggan dengan menggunakan tarif khusus yakni pelabuhan yaitu 14.000. Jad. tanf ini ditentukan melalui Surat Keputusan Gubernur, kemudian diambil tarif rata-rata diantara tarif tertinggi dengan terendah yakni 7.000, dan tarif dari tahun 2007 t.dak naik sampai sekarang, karena itu sudah sesua, dengan Sura. Keputusan Gubernur. Termohon memisahkan antara tarif dan imbalan, 6 Bahwa PAM Jaya yang memberikan imbalan kepada kedua Mitra. Ketika Mitra memproduksi dan mendistribusikan ke pelanggan maka Termohon memberi imbalan per meter kubik. Kemudian hitungan imbalan. Supaya persoalan ini jelas, selama ,n, memang dianggap bahwa tarif rata-rala tinggi karena disebabkan imbalan. Sebetulnya imbalan ini konsekuensi yang dibayarkan kepada mitra ketika mitra telah berhasil menjual per meter kubik. Imbalan tidak berpengaruh kepada tarif, tetapi imbalan dibayar oleh tarif. Jadi mitra Termohon meng-collect kepada masyarakat/pelanggan dengan tarif yang variatif tadi, dari 1.050 sampai 12.550 tadi. Kemudian Termohon membayar mitra dengan tarif imbalan, 7. Bahwa Imbalan inilah yang terjadi peningkatan, di mdikaei tiap 6 bulan sehingga pernah dalam kurun waktu sekitar tahun 2002 terjadi imbalan di atas tarif; 8. Bahwa dari 3 (tiga) permohonan yang diajukan Pemohon tentang perjanjian kerjasama, audit BPKP dan proyeksi keuangan, untuk perjanjian kerjasama Termohon tidak dapat 11
memberikan karena dalam perjanjian kerjasama diatur mengenai kerahasman. Termohon khawatir apabila memberikan dokumen kerjasama akan dijadikan alasan mitra Termohon untuk menuntut PAM Jaya karena melanggar perjanjian kerjasama: 9. Bahwa landasan perjanjian kerjasama adalah harapannya terjadi transfer knowledge. Bagaimana caranya mitra swasta yang notabene-nya adalah asing bisa memberikan kontribusi bagi PAM Jaya dalam peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat; 10. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerjasama, Termohon di guidance oleh BPKP. Dimana disitu ada kaidah hukumnya, sehingga dalam penandatanganan kontrak tetap mengacu peraturan yang ditetapkan; 11. Bahwa dalam perjanjian ini mendasarkan pada peraturan perundangan yang sekarang sudah tidak berlaku yakni: 1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan diganti menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai sekarang berikut peraturan pelaksanaannya. 12. Bahwa Termohon mengadakan perjanjian kerjasama dengan dua swasta yaitu Palyja dan Aetra. Palyja itu menangani di bagian Barat dan Aetra menangani wilayah Timur. Isi perjanjiannya tidak berbeda. Untuk setiap perusahaan Termohon melakukan kerjasama dan Pasal kerahasiaan menjadi salah satu klausul di dalam dua perjanjian kerjasama tersebut, dan berdasarkan klausul kerahasiann itu,
maka keseluruhan
perjanjian kerjasama itu yang Termohon anggap sebagai rahasia; 13. Bahwa kenapa perjanjian ini dirahasikan, karena ada hal-hal yang bersifat komersial dan teknis yang diperoleh dari masing-masing pihak. Dilarang menggunakan informasi tersebut selain untuk tujuan-tujuan perjanjian kerjasama. Artinya informasi yang sifatnya komersial dan teknis Termohon menganggap satu kesatuan yang dirahasiakan; 14. Bahwa Perjanjian kerjasama itu saling berkaitan antara teknis, komersial sampai sumber daya manusia dan proyeksi keuangan jadi sehingga Termohon tidak bisa memberikannya; 15. Bahwa berdasarkan UU Pengairan dan UU Daerah sebagai dasar hukum dan dalam bagian akhir perjanjian ada mengenai klausul
kerahasiaan, maka Para Direktur,
Manajemen, dan sebagainya dilarang mengungkapkan dan itu sudah menjadi kesepakatan para pihak; 16. Bahwa terkait dengan Undang-undang Rahasia dagang, yang mana terdapat ketentuan mengenai informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang tidak bisa dibuka kepada pihak-pihak lain. Jadi apakah ini sesuai dengan perspektif UU Keterbukaan Informasi 12
t ’ ipu;Vi ke Derdata berdasar Undang-undang bisa berbeda pandangannnya, namun Ini lebih ke peraara
Rahasia Dagang; AUn
BZ
, terkait dengan audt, BPKP, Tetmohon menilat bahwa BPKP sehdtrt
Badan Publik, auditnya tentu bisa diakses Pemohon katena hasil « * > * « « “ tentunya sudah dipublikasikan oleh BPKP; dan pihak yang mennnta untuk dtlaku audit oleh BPKP adalah Badan Regulator sehingga u ^ -n y a ada d, Badan Regu a or dan Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta; i ’i a'i n v w tiriak masuk dalam daftar informas 18. Bahwa terkait dengan dokumen hasil audit BPKP, ttdak masua yang dikecualikan namun Termohon belum mendiskusikannya; „ Bahwa status Badan Regulator resmi diangkat oleh Gubernur dan yang menja t Mediator antara Palyja dan PAM Jaya dalam urusan pengelolaan arr berst masyarakat. Sehingga posis, Badan Regulator merupakan satu lembaga resm, yang diangkat melalui Surat Keputusan Gubernur; 20 Bahwa memang PAM Jaya mempunya,/oto copy basi, audtt BPKP, tap, kepem,., an ada di Badan Regulator sehingga Termohon bukan dalam pos.s, menyatakan apa a dokumen hasil audit BPKP bersifat terbuka atau tidak; 21. Bahwa yang paling terpenting asumsi kenangan-kenangan itu yang draudi, o e BP dan im era, kaitannya karena yang berwenang menjelaskan secara rtncr adalah Badan Regulator dilihat dari aspek kelembagaan. Perkiraan Termohon, p,hak Pemohon ,sa mengakses ke Badan Regulator secara formal.
22 Bahwa mengenai
Informasi proyeksi keuangan merupakan asums, se mgg
dikhawatirkan informasi yang bersifat prediksi dan asumsi maka Termohon t,da dapat membuka kepada publik karena bisa menimbulkan pemahaman keliru. Kemudian karena Termohon beketjasama dengan mitra asing d,khawatirkan bisa muncul -..fT-nsl nnhlik dan bisa berdampak pada hubungan antar negara atau hnhiingan luar negeri; 23 Bahwa dokumen proyeksi keuangan ini menjadi —
perjanjian kerjasama
dan tiap 5 (lima) tahnn sekali dilakukan C rashing. Dan pada tahun 2007 suda di-adenddum dan yang 2008 berlaku sampai 2012; 04 Bahawa untuk dokumen proyeksi keuangan ini, Termohon sudah melakukan up ' konsekuensi dan Pasal 17 UU KIP tidak masuk, tapi Termohon memiliki beberapa 13
pertimbangan yang .ain ^
^
^
.
i
i
»
,
«api ada
Termohon sadar dalam Pasal i pertimbangan lain.
ksi keuangan masuk dalam Pasal
21. Bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi, rna endapatan dan rekening , , nri KlP karena kondisi keuangan, aset, pen v 17hUrUfh Idak bisa diberikan karena d,sini ada kondisi keuangan dan bank seseorang tidak oisa pendapatan: ^ rahas,a dagang. Termohon mengambil 26. Bahwa berdasarkan kerahas.a kasus y ndenbaum melawan sebmih contoh untuk memudahkan p e m am ^ ^ J(muari , 919 berdasarkan Cohen yang diputus Mahkama
gun
; Lindenbaum untuk
gugatan perbuatan melawan
]639 d
Pasal 1369 b bahwa
membocorkan daftar pelanggan er asa Kewajiban menjaga rahasia - buruh wajib menjaga rahasia perusahaan m^ikan. 1603 Sub 9 atau KHU perusahaan majikan im juga dratur da am a
menjaga rahasia
Perdata. Cohen betdaiib bahwa perusahaan majikan, tidak ber a
^ g
memperluas pengertian bahwa melawan
^
hanya berkaitan dengan
u
da„ mel(mggar hak
bertentangan dengan kewajiban Hakim menumt .
t
subjektif orang lain yang dilindung, un ang un
^
ketelitian dan kehati-hatian harta benda dan epem anggota masyarakat daiam hukum tidak tertulis. - s 27. Bahwa dan contoh kasu , perjanjian perburuhan antara Lindenbaum
M anda
engan
^
dalam pergaulan Cohen
Maka
p
hukumnya ad a,h adanya
humhnva sehingga ketentuan Cohen
— — - — " 7 - . - r r . r _ a - n tidak ada hubungan perjanjran dengan Ltndenbaum P P untuk membocorkan informasi rahasia melanggar undang-undan t d k rert > . oatutan Ketelitia„ dan kehati-hatian ini diikuti badan peradilan d, ludones, . kepatutan. Ketel rahasia dagang adalah informasi yang 28. Bahwa dalam UU Rahasia uaga g mpmnnnvai nilai ekonomis -
-
dagang yaitu:
14
Pasal 3 ayat 1 bahwa Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Pasal 3 aya, (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Pasal 3 aya, (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifa, kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapa, meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Pasal 3 ayal (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga kerahasiaan maka informasi tersebut dianggap dijaga kerahasiaan dan dikualifikasi rahasia dagang. Pasal 13 Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. 29 Bahwa mendasar dari ketentuan yang disebut di atas tadi, maka Termohon berpendapat bahwa proyeksi keuangan yang diberikan oleh swasta atau mitra kepada PAM Jaya adalah merupakan informasi yang bernilai ekonomis dan d.pergunakan untuk kegiatan komersial. Proyeksi keuangan itu juga dijaga kerahasiaannya melalu, perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta dimana disebutkan dalam Pasal 47 point 1 bahwa para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh mformas, komersial dan teknis yang mereka miliki dan diperoleh dari masing-masing pihak serta dilarang menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini. Dan selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 47 pomt 2 bahwa masing-masing pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga tetapi dengan adanya persetujuan pihak yang lainnya.
15
30. Bahwa merujuk pada Pasal 17 huruf j UU KIP diatur pengecualian bag. mformas, publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan .„formasi Publik June,o Pasal 1. Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 tahun tahun 2000 proyeksi keuangan yang diberikan oleh Mitra kepada PT PAM Jaya berdasarkan perjanjian kerjasama adalah informasi rahasia yang ttdak boleh diungkapkan kepada umum oleh PAM Jaya tanpa persetujuan Mitra Swasta. 31. Bahwa Untuk informasi yang diminta mengenai perjanjian kerjasama dan audit BPKP, dan Peroyeksi keuangan. Termohon tidak bisa memberikannya karena dalam Pasal 47 poin 2 perjanjian kerjasama tersebut memuat informasi yang dikecualikan dan apabila perjanjian tersebut dibuka maka harus ada kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu antara Mitra dengan PAM Jaya [2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1Bukti T-l Bukti T-2 Bukti T -3
_____ ___ _____ _________ ro o O') Ik/fnrpt 7012 j Salinan surat Kuasa Khusus [Nomor: ou//uou.o t u t u „ -------------------------- j 1 Uji konsekuensi m jU K ^ s d ^ ^ ^
10 September 2012
[2.19] Menimbang bahwa Majelis melakukan pemeriksaan dokumen secara tertutup yang menghasilkan sebagai berikut: 1 Bahwa hasil audit yang di lakukan oleh BPKP terhadap proyeksi keuangan 2008-2022 dan hasil imbalan dasar baru hasil rebasing PT PALYJA periode tahun 2008-2012, nomor LAP-4413/PW09/4/2009, tanggal 11 Juni 2009 2
Bahwa hasil audit yang di lakukan oleh BPKP terhadap proyeksi keuangan 2008-2022 dan hasil imbalan dasar baru hasil rebasing PT AETRA periode tahun 2008-2012, nomor LAP-4770/PW09/4/2009, tanggal 30 Juni 2009
3. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terhadap proyeksi keuangan, BPKP merekomendasikan PAM Jaya untuk melakukan renegosiasi atas perjanjian PAM Jaya dan Aetra untuk memperoleh perjanjian kerjasama yang berkeadilan.
16
4. Bahwa menindak ianjuti hasil rekomendasai audit BPKP, pihak PAM Jaya dan Aetra sudah melakukan renegosiasi dan master agrement-nya sudah ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2012; 5 Bahwa berdsarkan hasil audit BPKP terhadap
proyeksi
keuangan, BPKP
merekomendasikan PAM Jaya untuk melakukan renegosiasi perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dan PT Palyja untuk memperoleh
perjanjian kerjasama yang
berkeadilan; 6. Bahwa menindak lanjuti hasil rekomendasai audit BPKP, pihak PAM Jaya dan PT Palyja masih dalam proses negosiasi perjanjian kerjasama dan sampai sekarang belum final; 7. Bahwa terhadap dokumen addendum perjanjian kerjasama_antara PAM Jaya dan PT Palyja masih dalam proses renegosiasi; 8. Bahwa terhadap dokumen perjanjian kerjasama terdapat 23 dokumen lampiran; 9. Bahwa terhadap dokumen addendum terdapat 10 dokumen lampiran. 3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut: Dasar Permintaan Informasi Tafsir MK terhadap UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air “Air merupakan Res Commune oleh karena harus tunduk kepada pasal 33 UUD 1945. Surat
dari
PAM
no
581/D1V.T&P/XI/2012
tertanggal
8
november
2011
dan
599/DIV/.T&P/XI/2011 Yang berisi tidak dikabulkan permintaan informasi kami mohon (penolakan) Lembaga pemohon dan termohon Pemohon merupakan lembaga yang jelas legal standingnya. Keputsan Menteri Hukum dan HAM RI AHU 3117.01 Termohon merupakan badan Publik Badan Publik Yang Harus Transparan: 1.eksekutif, 2.legislatif, 17
3.yudikatif, dan Ibadan lain
penyelenggaraan tugap
yang fangs,dan
y
vang sebagian atau seluruh dananya bersumber d a tt. gg Negara
dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negen. •a V, ,1, nk'l Takarta banyak sekali stake holder atau pihakDalam konteks pelayanan a,r bersrh d, “ J pihak yang terlibat. Pemer,ntah ^ ‘"S‘ ™ Jakarta, PAM Jaya, Badan Regulator serta PT
DpRD B
da„ pT Aetra adalah pihak-pihak yang yj
secara yuridis dan teknis terlibat secara langsung. Gubernur DK! Jakarta. Sebagai unsur eksekutif tertinggi di jenjang pemenntahan daerah, sekaligus sebagai pentihk atau setidaknya berperan sebagai pemegang saham pengend
,
Gubemur merupakan pejabat publik yang d,kena, kewaj.ban transparan dalam penye ,a layanan a,r bersih di Jakarta, haik dalam konteks UU No 14 Tahun 2008 maupun UU No 2 Tahun 2009, karena seluruh kegiatan operasionalnya termasuk kebutuhan rumah tangga y , dibiayai dana APBD. DPRD DKI Jaya. Sebagi entitas organisasi tersendiri yang menjadi bangunan organisasi Pemda DKI (dengan penopang utama Gubemur dan DPMI), lemb g legislatif ini tak b,sa d,abaikan dalam terwujudnya pelayanan air bersih d, Jakana. Mera hijaunya pelayanan air bersih di Jakarta akan dipengaruhi kebijakan dan pengawasan yan dilakukan DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga. Di antaranya melalu, pembuatan pera ura daerah (Perda) yang dilakukannya bersama Gubemur mengingat kegiatan dan keberadaannya juga dibiayai oleh anggaran pemerintah (APBD), maka DPRD DKI Jakarta masuk mep,ad salah satu badan publik yang harus bersikap transparan, termasuk dalam persoalan pelayanan air bersih. PAM Jaya. Secara resmi badan usaha milik daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomer 13 Tahun ,992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya). sebagai bada» usaha dengan ntodal yang berasal dari kekayaan „egara/pemerintah yang sudah dipisahkan, sempat mnncn, wacana bahwa PAM Jaya tidak termasuk 18
dalam kategori badan P -* '* » '” 1* Tahnn 2008 tentang Keterbukaan I
meski sebenarnya kalau ditilik pemerintah (APBD).
lebih jauh modal yang dipisahkan pun
^
^
^
Namun polemik itu tidak perlu terja i ji a asa
Publik, yang harus dipenuhi seperti tertera pada Pas
dlbaca, Meski
mengatur informasi
P
. lnJ No 05 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, secara tegas PAM Jaya Mengacu pada UU No h... t u disebut penyelenggara termasuk dalam kategori badan penyelenggara pe ayana masyarakat. ya„g diwajibkan nrenge.oia sistem informas, Pasal 5 Ayat (4) c secara tegas memasukan Penye ia,
usaha
bersumber dari anngaran pendapatan dan beianja negara dan
kekayaan daerah yang dtpisahk ,
^dihasilkan
u «
P
ditetapkandalam peraturan r « ^ und^ ^ ‘ osnnns Pasal 5 Ayat (4) huruf b yang men>ebutkan,
*
, dalam penjelasan UU ^ P
dalam keten,„an ini adalah
badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah yang mendapat
,asa yang dihasilkan oienoa n—
obligation),
-
sebagai contoh antara lam jasa pe ay
. Airlines> PT (Persero) Pelni,
dilakukan PT (Persero) Garuda Indonesia, (p PT Persero KA1, PT (Persero) DAMRI serta jasa penyedtaan atr ber
dilakukan oleh y g
perusahaan daerah air minum . BKP AM. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKUakaria No9S Tahun 200! yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur (Perg
)
tertanggal 27 April 2005 dengan nama Badan Regulator Perlayanan
mum
ir
-
J a k a r t a ditr.au dari sumber pendanaannya (dibiaya, tidak terkena kewajiban transparan jika dikaitkan dengan UU No 14 Tahun BRPAM punya niatan politik yang baik dengan mendeklarasikan diri dan aturan soal transparansi dan akuntabilitas, bukan saja untuk drnnya sendrn (BRP AM) ep ada dalam misinya, - Menjaga agar peiaksanaan Perjanjian Kerja Stuna memperhatikan hak dan kewajiban serta prinsip-prinsrp independent berkead.ian, 19
• transparansi
konsistensi
Aan dan
akuntabilitas akuntaouuas
sebagaimana s
mestinya
serta
dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik / masyarakat”, tapi juga untuk operator swas a a au KPS a ,r Bersih Jakarta, yakm Paiyja d » Aetra yang dtatur daiam
^
Peraturan BRPAM N o 2 Tahun 2007 tentang Mekanisme dan Prosedur
Transparans,
Pelayanan Air Jakarta. Sementara jika dipakai UU N o 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, keberadaan BRPAM bisa masuk dalam kategor, Penyelenggara (Pelayanan P u b » sebagatmana
,a
dalam Pasal
y
1 Ayat (2) yang menyebutkan "Penyelenggara pelayanan publ,
g
selanjutnya disebut Penyelenggara adalah seliap institusi penyelenggara negara, korpora lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegtatan pelaya publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegtatan pelayanan pu BRPAM
yang
dibentuk
sebagai
lembaga
independen,
termasuk
dalam
.
katego
Penyelenggara pelayanan publik, yang terkena kewajiban membuat dan mengumum an dvlaklumal Pelayanan”, seperti diatur dalam Pasal 22 UU 25 Th 2009 yang berbunyt: (1) Penyelenggara berkewajiban
menyusun
dan
menetapkan
maklumat
pelayanan
yang
merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuat r i ; i „ s,andar pelayanan sebagai dimaksud dalam Pasa, 21 dimana
—
standar pelayanan; (2) Maklumat pelayanan sebagaimana d,maksud pa a
ya (
dipublikasikan secara jelas dan luas.
AETRA. Perusahaan swasta ini mendapa, konsensi sebagai operator pelayanan air bersih di sisi Umur Sungai Ciliwung (Wilayah Jakarta Timur dan sebagtan Jakarta Utara an se ^g.an Jakarta Pusat) untuk jangka waktu 25 tahun (Efekuf terhitung sejak 1 Februar, 19 8 s januan 2023), Nama Aetra sendiri baru muncul setelah Thames Water seluruh sahamnya di PT Thames Pam Jaya. Saham TPJ diambil ahh oleh Aenat, (menguasai 95%) dan PT Alberta Utilities (menguasa. 5%) saham PT Tera ,7
eta
Pte U d ora p
Januari 2007. Aetra mengklaim sebelum masuk ke air perptpaan Jak arta,• “ *
berpengalaman menangani pelayanan air bersih di kawasan tndustrt. Keputusan
am
Water Overseas Limited melepas sahamnya di TPJ karena perusahaan yang bermark Inggris i,u ingin fokus di negaranya sendiri, padahal mereka sudah membangun jalan panjang I k
btsa I j a d , operator swasta yang menangani air perpiparm «
menggandeng PT Kekar Pola Ainndo (Sigit Harjoyudanto).
ames
menerjang regulas. (waktu itu) yang melarang swasta mengalola a,r bersth, namun sete a I L
o
. 1
dari jabatan pres,den, saham Sigit diambti-alih. Beiakangan, karena 20
kebijakan perusahaan induknya yang ingin memfokuskan kegiatannya di fnggris, Thames melepas sahamnya di TPJ. * * * » * * « * « * *»! — » ke*i a, m di s; 7 7 7 7 Z m yang menjadi mis, negara (pelayanan air bersih), Aelra Harus tunduk pada W No m
25 Tahun 2009
tentangPelayanan
PublikKhususn
Uarena posisi Aelra yang merupakan pihak yang hekerja sama dengan penyelengga Z
a
l puhllk
sebagaimana
diaturdalam Pasa, 15 W No 25 Tah
keberadaan, Identitas serta evaluasi kinerjanya menjadi bagian dari Maklumat Pelayanan yang wajib dipublikasikan. Berkait denga UU No 25 Tahun 2009 dalam konteks ke era Aetra ada ha, yang patut dipertanyakan apakah keberadaan Acuatico yang berbadan hukum Singapura bisa dibenarkan, mengingat Pasal ,3 Aya, (2) mengatur, "Prhak iatn sepe t yang diatur dalam A ,a, (1) -yakni p,hak yang menerima penyerahan tugas pelayanan pubhk harus berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan. Aturan lain yang mewajibkan Aetra bersikap transparan, adalah Peraturan Badan Z m a t o r Pelayanan Air Minnm DKI Jakarta Nomor »2 Tahun 2002 ten,an. Mekanisme dan Prosedur Transparansi Pelayanan Air Minum Jakarta,
asa
y
(,) meski "memakai judul Waktu Penyelenggaraan Kegiatan” dan dipettk dengan kahma Waktu Penyelenggaraan Kegiatan terdiri atas: (poin a sampai f, ternyata beris, kewap an L aksanakan instrumen transparansi sepert, pelaksanaan kegiatan kelompok k e ,a setahun sekali untuk membahas teknis transparansi, pertemuan FKPM dua kah setahun, temu pelanggan sekali setahun, sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, kunjungan j a n g a n s e a laporan kinerja operator pada media massa yang dilakukan tiap akh.r semester U kah setahun). PALYJA. Resminya bernama PT PAM Lyonnatse Jaya, sudah hadir sejak awal sebagai "Pihak lain" yang menerima penyerahan tugas pelayanan publik melalui kontrak dengan PAM Jaya yang efektif diakui per 1 Februari ,998. Palyja merupakan bag,an dar, Suez Environment, usaha Grup GDF Suez-Perancis yang bergerak d, bidang air, pelayanan im a dan lingkungan. Di PalHa, Suez
yang menguasai 51% saham, menggandeng anak
perusahaan Astra, Astratel, yang menguasai 49% saham; menangan, pelayanan a,r ers. L e la h bara, Sungai C iw ung yang ada di wilayah administratif DKI Jakarta. Semula
sebagian saham Palyja dimiliki oleh PT Garuda Dip,a Semesta milik Anthony Sal,m, namun setelah Soeharto turun nama perusahaan itu mulai dihilangkan. 21
Sebagai korporasi yang menangani kegiatan di sektor pelayanan pnblik yang menjadi misi negara (peiayanan air bersih), Paiyja tnndnk pada UU No 25 Tahnn 20 9 tentang Pelayanan Publik kbnsusnya Pasa, t Aya, ,2, dan Pasa, « . mengingat Pa,y)a bera pada posisi sebagai pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara pelayanan p» sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 25 Tahun 2009. Dengan begttu, keberada m identitas serta evaluasi kinerjanya menjadi bagian dar, Maklumat Pelayanan yang wajtb dipublikasikan. Paiyja juga terkena kewajiban bersikap transparan seperti diperintahkan Peramran Badan Re
,a o Peiayanan Air Minum DKI lakarta Nomer 02 Tahun 2007 tentang Mekamsme
Prosedur Transparanst Peiayanan Air Minum Jakarta. Pasa. 7 Ayat (1) mesk, memaka „> Waktu Penyelenggaraan Kegtatan" dan drpetik dengan kalima, Waktn Penyeienggara Kegiatan terdiri atas: (poin a sampai f, ternyata bertsi kewajiban melaksanakan msimmen transparansi seperti pelaksanaan kegiatan kelompok kerja setahun sekal. u"“ teknis transparanst. pertemuan FKPM dua kali setahun, temu pelanggan sekal, e,a sosialisasi ke kelurahan-keiurahan, kunjungan lapangan serta laporan kmerja operator p media massa yang dilakukan tiap akhir semester (2 kali setahun). Informasi yang dimohonkan a. Kontrak antara PAM Jaya dengan Paiyja dan Aetra berikut adendum b
Laporan audit BPKP terkait pelaksanaan kerjamasa PAM dengan Mitra Swasta
c. Proyeksi keuangan yang digunakan dalam menetapkan besaran imbalan air
Alasan Penolakan Informasi . Diatur dalam Pasal 47 tentang kerahasiaan. Pada klausul 47.1 Para Pihak, Pejabat, D„e u^ Pakar dan atau Karyawan dan agen masing-masing pihak wajib menjaga kerahastaan seluru informasi komersia, dan teknis yang mereka mi.iki dan pero.eh dari masing-masmg pihaL Serta dilartmg menggunakan informasi tersebut selain untuk tujuan-tujuan yang d.maksu dalam perjanjian ini kecuali untuk informasi yang dikategorikan sebagai : 1 Informasi yang telah dikuasai/dimiliki oleh satu pihak. Kecuali Jika sepatutnya e a diketahui oleh pihak tersebut merupakan informasi yang bersifat rahasta bag, p,ha lainnya. 2. Informasi yang telah diketahui umum pada saat pengungkapannya berdasar an perjanjian ini; dari 22
3. Informasi yang
setelah pengungkapannya berdasarkan perjanjian ini menjadi
informasi umum
penolakan yang disampaikan oleh termohon tidak memadai sebagar dasar
pasal 17 UU Keterbukaan Informasi? informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a Dapat menghambat proses penegakan hukum, b. Dapa, mengganggu kepentingan perlindungan Hak a,as kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. f
Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
g. Dapat mengungkapkan is, aha o,en„k yang bersifa, pribad, dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik), i Memorandum aiau sura,sura, antar Badan Publik atau intra Badan Pubhk, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi informas, atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan VndangUndang. 3. Apakah termohon sudah pernah melakukan uji konsekuensi atas klasifikasi rahasia 4 T^ansparans^pada lembaga-lembaga regulator penyediaan air minum di Jakarta masth ' minim Hal ini terlihat dari minimnya penerapan instrument instrumen transparans, yang digunakan. Akses terhadap berbagai dokumen publik seperu anggaran, pengeluaran dan kinerja penyediaan air minum masih sulit. 5 Sislem Regulasi Berdasarkan Kon.rak Mengakibalkan Monopoli informas,. Arsttektu hukum pelayanan air d. Jakarta yang bersifat contract-based regular,on, berpengaru ,„badan sulitnya akses informasi publik bahkan kontrak konses, send,n suit, u 23
,nUan van„ bersifat contract based regulatory dmeroleh publik. Sistem pengelolaan yang bersi menjadikan pihak yang terika, kontrak „ dalara regulasi penyediaan ai, minum. Klausul kerahasiaan dan rahas.a dag g kontrak rersehu, lebih jauh mengakibatkan para pihak —
oh —
,«
pada gilirannya cenderung mende.egitintasi hak public atas part,,pas, dan akse
6
‘«
a
n
mempublikasikan 7 informasi vital penyelenggaran air yang meliputi:
standar p e ^ a n , p e n y e t « * , H . * * « teracun, , tariff oemegang saham saat ini dan yang awn akuntansi perusahaan, penetapan tanJJ, pemeg g 7. t i t Hukum Transparansi dan Partis,pas, Publik ^ ^ Minum Berdasarkan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan Indone jaminan hukum atas transparansi dan akses informasi publik d a i - ta^ k elo la penyediaan layanan air minum yaitu: UUD 1945, UU No 14/200 ’ UU No 7/2004, UU No 8/1999, UU No 32/2009, PP Nomor»3 ^
^
Nomor ,6 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekeqaan Umum N o.294/PR ™ /
.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Badan Regula Pelayanan Air Minum DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2007 serta Dasar K .ns„,us,o„a. Jaminan hukum konstitusional mengenai transparansi dan akses infonnas, ditegas^n dalam Pasal 28F Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang menjam •.setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribad, dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informas, dengan meneaunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Meminta kepada Majelis Sidang Ajudikasi Gugatan di K,P untuk menyatakan b hwa I l a s i da Dokumen terkait Kontrak Kerjasama Antara PDAM DK, Jakada dengan h !
tL
dan PT. Palyja dalam pengelolaan Layanan A,r Minum sebaga, informas, dan
dukomentasi publik. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan 24
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4 ,1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah meng permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana d,atur Pasal
aya
huruf d dan huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (UU W ) J ™ » Pasal 3 ayat (1) j j t /A'! huruf h Peraturan Komisi Informasi aya, (2) huruf a, aya. 3 huruf c dan d, dan aya, (4) hurut b Pera,u Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informas, Pubhk (Perkr PPSIP), yaitu dengan alasan permohonan informasi
ditanggapi t.dak sebagamrana yang
dimohonkan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk
memeriksa dan
memutus
permohonan a quo', 2. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon. 2 Kedudukan hukum (legal standing) Termohon
Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4 3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 aya. (1) huruf a. Pasal 27 aya (1) huruf a, b, c, dan d, Pasa, 27 (2), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e UU ™
J
aya. (1). ayat (2) huruf a, ayat 3 huruf c dan d, dan ayat (4) huruf b, Pasal 4 (5) Perk, P pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4 4] Menimbang Pada tanggal 8 Februari 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat karena tidak ditanggapinya surat keberatan oleh Termohon. [4 5] Menimbang Termohon merupakan Badan publik tingka, propinsi, adapun Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016 di bentuk berdasrkan SK Gubernur D Jakarta Nomor 157 tahun 2012 tertanggal 26 Januari 2012 tetapi baru di lantik tanggal 15 Maret 2012. 25
[4.6] Menimbang berdasarkan Pasal Pasal 27 (2) UU KIP
Pasal 4 (5) Perk: P
[4, ] Menimbang babwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagamrana tersebut d: paragraf [2.12] dan [2.13] [4.8] Menimbang Pasal 2 ayat (j ) UU KIP yang b y h “Setiap Informasi Publik harus dapat p e ro le h seuap Pemo dengan
informasi Publik
cepat d » tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
, „f M n sampai dengan paragraf [4.8] maka majelis [4.9] Menimbang berdasar-an paragr • memeriksa dan memutus berpendapat Komisi Informasi Pusat berwenangb menerun , sengketa informasi a-quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (4 101 Memmbang bahwa —
(1) huruf d, huruf e, ^
. -
Pasa. 30 aya, 0 )
Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 aya ( ) Tahun 2010 tentang Standar huruf d dan huruf e Peraturan Kom.si Informasi om sa, 7 ayat ( 1) huruf c angka , ■p ,hlik (Perki SLIP] junctoP asal 1 angka 6, Pasal I ayat t Layanan Informas. Publ.k (P raerupakan Pemohon Informas, 5, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokokny mformasi pusat Publik yang telah mengajukan permohonan Informas, Pubhk kepa setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [ 4 . 11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permoho
1
utama Perusahaan
Pemohon mengajukan permohonan i n t o - ^ ^ Daerah Air Minum DKI Jakarta melalui sura, bernomor 019/B/K
^
3, Oktober 2011 W M *™ “ pp pa,yja dan PT. . Kontrak Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PT. Palyja d b.
Kerjasama PAM Jaya dengan Mi.ra
c. Proteksi Keuangan yang digunakan dalam menetapkan besaran imbalan air u SR1/DIVT&P/XI/2011, tertanggal 8 November 2. Termohon melalui surat bernomor • menyatakan bahwa ..f, iawaban atas permintaan Pemohon dengan m y 26
informasi yang diminta tidak dapat d,berikan karena telah diatur dalam perjanjian kerjasama (PKS).(Bukti P-2) 3 Mas Jawaban tersebut, Pemohon
, mengirimkan
surat
„r
tanggapan
(yri/b /KIP/V/2011 tertanggal 2, November 20U, yang pada intmya - o l a k su r, jawaban Termohon dengan drdasarkan pada beberapa pertimbangan antara lam.
P ' 3>
a.
Air merupakan domain publik dan tidak boleh berada dalam kerahasiaan
b, X
l l t u k
terbuka atau transparan pada setiap Badan Publik yang
dilakukan secara aktif c. Kontrak Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta seharusnya tunduk pad sistem perundangan yang berlaku di Indonesia 4
Menanggapi hal tersebut, Termohon melalui surat bernomor 599/ . I n g g l l 25 Nopember 2011, menyatakan tetap pada s.kapnya untuk „dak memberikan informasi yang dimintakan.
(Bukti P-4)
5. Pemohon mengajukan Keberatan kepada Termohon
eng
023/B/KIP/V/ 2011 Tertanggal 20 Desember 2011. (Buku 6 Pada^ tanggal 8 Februan 2012, Pemohon mengajukan permohonan penye.esata ' sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusa, karena tidak drtanggapmya sur keberatan, r4 ,21 Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam sura, permohonan
dengan bukti akta notaris pendtnan Yaysan KRUHA. ( * * (bukti P- 6),Identitas Diri dan surat kuasa
(bukti
■
dan buku P >y
^ g
tujuan pendirian KRUHA. [4 B , Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 14.10] sampai dengan [4.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuh, syara, kedudukan hukum ^ , a u ^ selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan
27
c . Kedudukan hukum (legal standing) T ' rm"h“"
^
>^
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan
(8)_Pasa, , angka (9)
angka (4), Pasal 1 angka (5), Pasal
Pasal 7, Pasa, 8 UU K l P ; - ,n P as. >
^ ^
^
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasa, 1
j ^
, pasa, , angka 5.
Termotlon Informasi Publik atau
Perki PPSIP yang pada
pendokumentasian, penyediaan,
pejabat yang bertanggung jaw dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
„ , 5,
—
—
-
—
* —
“
“ ' •“
tingkat propinsi.
U—
T
,
, r—
—
—
—
-
—
” * ' ™“
-
“
“
—
; : - ■ - « - " « kerjasama (PKS).fBuW P-2) 2. M“ ^
-
2“ N,^
s
T^
» - * - — ” ™“ ^ bemom0r 599/D1V,T&P/XI/2011
,
«tap pada sikapnya untuk «tdak
memberikan informasi yang dimintakan. (Bnktt
D. Pokok Permohonan [4.18] Menimbang bahwa dan lakta hu um,
h ai
serta bukti surat, Majelis tidak dibantah oleh
menemukan fakta hukum dan dalil-dalil bagl Pemohon dan Termohon Termohon, karenanya fakta hukum tersebut men)ad, hukum bag, Pe
p u b lik seba8a,mana d iura ikm
,
"
t e
m
p
u
h
upaya keberatan kepada Termohon sebagamtana
diuraikan dalam Duduk Perkara
28
E. Pendapa. Majelis [4.19] Menimbang pokok perselisihan mengena
Pemohon dan Termohon telah terkail dengan
dipertimbangjtwi oleh M ajelis Komisioner di paragraf SC^ Unn^ T j ^ | ^ 8 tCI^ al<
pokolt perkara Majelis Komisioner akan mempertimbangkan sebagar ber.
8
.
.pakal. Kontrak Perjanjian Kerjasanta antara PAM daya dengan PT. P a .ja dan PT. TPJ/Aetra merupakan informasi yang di kecualikan
se(iap pemsahaan Termoho„ mdakukan r
»
S
n
Z
.
kerahasiaan menjad, salah satu klausul di dalam dua perjanjian
telebut, dan berdasarkan klausu, kerahasiaan i,u, maka keseluruhan p e r b a n
kerjasama itu yang Termohon anggap sebagai rahasia,
'*
r
r
“
:
r
;
:
-
-
— komersial Proyeksi keuangan itu juga dijaga
«
- « ■ r
s
*
; r
s
s
kerjasama antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta dimana disebutkan, dalam
.
t
»
a
47 1 bahwa para pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informas, komers. 1 l a
yang mereka miiiki dan dtperoieh dari mastng-masing pihak serta d,.ran g
menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan yang dimaksud an perjajian ini. Dan selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 47.2 bahwa mastng-masing -
dapat mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada p,hak ketiga tetap,
2' bpr
—
undang-undang. Maka berdasarkan
ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 «ah„„ 2008 tentang Keterbukaan informasi Pubiik J»n«o Pasa, 1, Pasal 2, Pasa, 3 dan Pasal , 3 ,0 Tahun 2000 proyeksi keuangan yang diberikan o.eh M « kepada PT PAM Jay^ berdasarkan perjanjian kerjasama adalah informasi ra asia yang diungkapkan kepada umum oleh PAM Jaya tanpa persetujuan Mitra Swasta.
29
«—
„ a
.
—
= ■ :^
T
z
z
z
z
z
z
'z
z
z
z
- r r r r ': r r ,»
■ H * . . , O "< » )- ■ » - * — tersebut, M ahkamah Konstitus menjelask
, ^
a pDAM tidak boleh
itu disediakan oleh negara, yang m an
MK menjelaskan pada
mengambil keuntungan d a ^ " T c o m m u n e h aru s dikelola oleh pubhk dan dasarnya pengelolaan air a harus diketahui secara keseluruhan tidak m asuk hukum privat jadi apapu m elakukan kerjasam a
ketentuan hukum perdata, sebagaimana iatur p hukum publik konttak kerjasama tidak dapat bertentangan d e n ^ m
-«—»—,
dimana dengan ^ ^
——1“
memepertimbangkan bukti P -11 m eiijelaskanpa
lolaan air h aru s dikelola
— Termohon tidak relevan lagi.
—
* -
r: czzz——p"
lampiran addendum.
— 2 dan T -3
.
(4, 5] Menimbang Pasa, i , UU Komot H Tabun Publik menyebutkan ^ a h a l ^
z r" -
^
"
l
d—
-
dikeeualikan untuk diakses oleh seltap Orang
30
d^
°
c
!z
z
^
"
d^
" ^ .C tT ' X
d
^
Z
z
^ Z
Z
r
m"
k
p u m secarajelas dan ,egas'
l P«m
,a„* MtcuaUkan *.«*.
e I Z T e Z n l L kapasXas Pejpba< f u n g a l « " Z L p e j n g k c m k u a lir layanm b*> ™ » ****■
^
^
[427] Menimbang bahwa P a s . 9 huruf b Perki Nomor i Tahun 20i0 tentang SLIP, men>"
la k s a n a k a n « * » * » T
[4'281
M timbul apam
r,min U ^ <
r ln lh u n
menu,n ,
^ Z
P
k
^ X
Z
Z
Z
«*> *»
Z
Z
a
r
l Z
k
p
U arkan
Z
««“ < *» «
«
*"* " ’T ,
^
^
^
ftew rfar/^arfo membukanya atau sebaliknya.
m
, , f p, t tt t KTP vans menyebutkan “.Badan Publik wajib 791 Menimbang Pasal 11 ayat 1 huruf e UU K1F yang meny
l; i l
j
l
,— - * -
~
^
f m
iengan
pihak ketiga [4 30] Menimbang berdasarkan uraian da.am paragraf [ 4.20] sampa, Ha intinya Termohon da!am uji konsekuensinya « d ak m ifflb en k "" Pe" 'ela2aB ya"8 Pa rinci terkait dengan informasi yang dikeeualikan sebagaimana d, maksud dalam ^ T ------
u
Nomor ,4 tahun 200S, maka maie.is komisioner berpendapat bahwa .asan i tiHqV denaan mekanisme uji .ersebu. sangat ^ 0« KLrbukaan infomtas,
rrrrror:sr- pas.* _, T,»r
—
SUP adapun pertimbangan untuk adendum akan dipertimbangkan Majehs — dengan permohonan proyeksi keuangan.
31
Swasta merupakan informasi yang d. kecualik . , j;t [4311 Menimbang Bahwa terkait engan au sendir, merupakan Badan
rpk p
Termohon menilai bahwa BPKP pemoho[1 karena hasil audit
dan pihak yang memi„ta untuk dilakukan
tersebut tentunya sudah dipublikasl an o e ■ audit oleh BPKP adalah Badan Regulator sehingga user-nya ada d, Ba
Regulator dan g
Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta; (4 331 Menimbang Bahwa terkait dengan dokumen hasil audit BPKP tidak masuk daiam daftar informasi yang dikecualikan namun Termohon belum mendiskusikannya;
„ 331 Menimbang -
Z
^
'Z
^
-
"
s l 3b1
^
^
1
Regulator merupakan satu lembaga resmi yang diangkat
melalui Surat Keputusan Gubernur;
apakah dokumen hasil audit BPKP bersifat terbuka atau tidak,
t. * ,
■ » — , . . E* I —
“
/ih Vmnif a UU KIP Badan Publik wajib r4 361 Menimbang bahwa Pasal 11 ayat ( ) menyediakan Informasi Publik setiap ftjfy lify a n f di bawah a. daftar seluruh Informasi Publik yang oe termasuk informasi yang dikecualikan, [4 37, Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagamtana terurai dalam ^ a f [ 4 ^ ampai dengan Paragraf 14.34, Ma,ehs b e r d a p a t —
informas, pubhk dan
^
^
^
Repada
di kecuahkan
pemohon, adapun di dalam laporan hastl and,t BPKP terdap
yaitu proyeksi keuangan akan di pertimbangkan sebagar benkut.
32
Apakah Proyeksi Keuangan dan addendum perjanjian kerjosama yang d ^ n .k a o daian, menetapkan besaran imbaian air merupakan informasi yang d. kecuabkan
—
-
r
' dikhawatirkan .„formasi yang bersifat predtksi dan asumsi maka
k
“ 3
dapa, membuka kepada pub.ik karena bisa menimbu.kmr pemahaman kehrm Kemudian karena Termohon bekerjasama dengan mitra asing d.khawat.r an muncul mistensij)ublik^aii^isa^ei^am£ak_EadaJiui>unSaiL2I!f2iLfl££5f^-d Imhiintfiin luar negeri;
.
.
2.
kenangan ini menjadi — dan tiap 5 (lima) tahun sekali dilakukan rebrasMng. Dan pada tahun 2007 su di-adenddum dan yang 2008 berlaku sampai 2012;
3. Bahwa untuk dokumen proyeksi keuangan im, Termohon su a konsekuensi dan Pasal 17 UU H P tidak masuk, tapi Termohon meuukk. beberapa pertimbangan yang iain makanya oleh karenanya dalam Mediasi Term. m. masih menolak. Termohon sadar dalam Pasa, 17 tidak masuk pengecuahan, 4. S i a t —
' h L UJi konsekuensi, maka proyeksi keuangan m as^dalam i
-i ttit KTP Voppfi» kondisi keuangan, aset, p------ E------
Pasal .7 b .m f h angka T UU K1P, Karenajr ---------------- ' . . . ,1-n rpkpning
,
P
.
kmdisi
e„k hisa rtihrril <™rt>na disini ada kondisi - o r a n g tidnk bisa diPen n --------------------- -
*— — —
—
—
:
sebuah contoh untuk memudakan pemahaman. Dalam kasus Cohen yang diputus Mahkamah Agung Belanda pada Januar. gugatan perbuatan melawan hukum. Cohen m
e
n
y
u
a
p
“
membocorkan daftar pelanggan berdasarkan pasal 1639 d buruh wajib menjaga rahasia perusahaan majikan. Kewajiban menjaga rahasia perusahaan maj.kan ini juga diatur dalam Pasa, ,603 d * « . . «
»*
Perdata. Cohen berdalih bahwa Belanda hanya mewaj.bkan buruh - j a g a ra as L a h a a n maj.kan, t.dak berlaku bagi Cohen. Namun, Mahkama Agung Be memperluas pengertian bahwa melawan hukum tidak hanya berkahan de g bertentangan dengan kewajiban Hakim menurut undang-undang dan melanggar a I , ; , , f orang lain yang dilindungi undang-undang. Tetapi mencakup kepatutan. 33
ketelitian dan kehati-hatian harta benda dan kepemilikan orang lain dalam pergaulan anggota masyarakat dalam
hukum tidak tertulis.
Maka perbuatan Cohen
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 6 Bahwa dari eontoh kasus di atas, dapat ditarik garis hukumnya adalah adanya perjanjian perburuhan antara Lindenbaum dengan buruhnya sehmgga ketentuan undang-undang kewajiban si bumh menjaga informasi perusahaan mesktpun Cohen tidak ada hubungan perjanjian dengan Lindenbaum tapi perusahaan yang meyuap untuk membocorkan informasi rahasia melanggar undang-undang «dak tertulis ya.tu kepatutan. Ketelitian dan kehati-hatian ini diikuti badan peradilan di Indonesia. 7 Bahwa dalam UU Rahasia Dagang disebutkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum dihidang tekhnologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yaitu: Pasal 3 ayat 1 bahwa Rahasia Dagang mendapat perlmdungan apabd informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nila, ekonom,, dan d,jag kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Pasal 3 ayat (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi Z b u , hanya diketahui o,eh pihak iertentu aiau iidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Pasal 3 ayat (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat C l s i a a n i f rmasi iersebu, dapat digunakan untuk menjalankan kegtatan l u usaha yang bersifat komersia, atau dapa, meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Pasal 3 ayat (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik a Z p a r a pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut untuk menjaga kerahasiaan maka informasi tersebut d,anggap dijaga kerahasiaan dan dikualifikasi rahasia dagang Pasal 13 Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia atau mengingkar, kewajiban tertulis atau tidak ieriuhs untuk menjaga Rahasia Dagang ycing bersangkutan. 8 Bahwa mendasar dari ketentuan yang disebut di atas tadi, maka Termohon ' berpendapat bahwa proyeksi keuangan yang diberikan oleh swasta atau mitra kepada PAM Jaya adalah merupakan informasi yang bernilai ekonomis dan dipergunakan untuk kegiatan komersial. Proyek, keuangan itu juga dijaga kerahasiaannya melalui 34
perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan Mrtra Swasta dimana drsebutknn dalam Pasal 47 poin, 1 bahwa para pihak wajib menjaga kerahas.aan seluruh mformas, komersial dan teknis yang mereka miliki dan d,peroleh dan mastng-masmg p * * serta
dilarang
menggunakan
informasi
tersebut
untuk
tujuan-tuju n
dimaksudkan dalam perjanjian ini. Dan selanjutnya, d,sebutkan dalam Pasal
yang pom
2 bahwa masing-masing pihak dapat mengungkapkan informas, ^ kepada pihak ketiga tetap, dengan terlebih dahulu adanya persetujuan p.hak y g 9.
bI
Z
merujuk pada Pasal 17 huruf j UU KIP diatur pengecualian bagi infornmsi
publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Ma a er asar entu n Pasal .7 Undang-undang Nomor ,4 tahun 7008 tentang Keterbukamr .„formas, Publtk
Pasa, 1, Pasal 7, Pasa, 3 dan Pasa, 13 « u « „ m
o
30 Tahun 7000 proyeksi keuangan yang diberikan oleh Mura kepada PT PAM Ja berdasarkan perjanj.an kerjasama adalah informasi rahasia yang fdak bo diungkapkan kepada umum oleh PAM Jaya tanpa persetujuan Mrtra Swasta. ,0. Bahwa berdasarkan hasr, uji konsekuensi, maka proyeksi keuangan masuk da^ Pmal - e n ...... „»„ka 3 UU f ||f||r--------- M » //«n
pendapatan;
.
,
n Bahwa dokumen proyeksi keuangan ini menjadi addendum ped anj,a„ kerjasama d n ' tiap S (lima, tahun sekali dilakukan rebrashing. Dan pada Tahun 2007 sudah d,adenddum dan yang 2008 berlaku sampai 2012; ,4. 391 Menimbang berdasarkan pemeriksaan tertutup yang d, lakukan Majelis komisioner terungkap fakta: ,
Bahwa berdasarkan hasrl audit BPKP terhadap proyeksi keuangan, BPKP ' merekomendasikan PAM Jaya untuk melakukan renegosiasi atas perjanj.an P Jaya dan PT. Aetra untuk memperoleh peqanjian kerjasama yang berkead, am
2 Bahwa menindak lanjuti hasil rekomendasai audit BPKP. Termohon dan PT. Ae, a sudah melakukan renegosiasi dan mm,er ugreurem-nya sudah drtandatangan, pa a tanggal 5 Juni 2012; 3 Bahwa berdsarkan hasil
_ rpkp audrt BPKP terhadap proyeks, keuangan, B
merekomendasikan PAM Jaya untuk melakukan renegosias, perjanjran kerjasama 35
antara PAM Jaya dan PT Palyja untuk memperoleh
perjanjian kerjasama yang
berkeadilan; 4. Bahwa menindak lanjuti hasil rekomendasi audit BPKP, pihak PAM Jaya dan PT Palyja masih dalam proses negosiasi perjanjian kerjasama dan sampai sekarang belum final. 5. Bahwa Termohon masih dalam renegosiasi perjanjian kerjasama dan addendum-nya dengan PT Palyja; [4.40] Menimbang berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP, menyebutkan. "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Bada^ u^ ’ menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi atau Adapuan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP disebutkan: “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau ^ ' Z Z n u n Z k Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan unt pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: . , 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; , , , 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan. [4.41] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf [4.37] dan paragraf [4.38] bahwa Termohon dan PT Palyja masih dalam proses negosiasi perjanjian kerjasama dan sampai sekarang belum final maka Majelis Komisioner berpendapat informasi addendum dan nroveksi keuangan merunakan informasi yang di kecualikan sehingga informasi tersebut tidak wajib di berikan kepada Pemohon. Sehingga pendapat Termohon dalam paragraf [4.36] tidak relevan lagi untuk di jadikan pertimbangan dalam melakukan penolakan permohonan informasi. [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf [4.37] dan paragraf [4.38] Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terhadap proyeksi keuangan, BPKP merekomendasikan PAM Jaya untuk melakukan renegosiasi ulang atas perjanjian Termohon dan PT Aetra
untuk memperoleh
perjanjian kerjasama yang
berkeadilan dan menindak lanjuti hasil rekomendasi audit BPKP, pihak Termohon dan PT 36
Aetra
sudah
melakukan
« •* » “
ditandatangani pada tangga^
„ i ulang dan ^ ^
^
^
^
master nya sudah Komisioner berpendapat
dan pT AetIa yang terdapat dalam
proyeksi keuangan pe J 1 . vang *» heenalikan sehingga, dokumen hasil audit BPKP bukanmeiaB ato- mforjn -D S U i
[4 .4 3 ] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU K1P yang berbuny
[„formasi Publik
.■Setiap informasi Publik harus dapat diperoleh setrap P ™ dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana 5.
k e s im p u l a n
[,.!] Komis, informasi Pusat berwenang untuk memenksa, mengadth, dan mem
p
a quo. [5,2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonar
dalam perkara a quo. [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam perkara a tpia 6. AMAR PUTUSAN
Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon dalam perkara n <,uo adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian, [6 3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon: a. Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Termohon dengan PT. Aetra berikut amandemennya; 37
b. Kontrak Peijanjian Kerjasama antara Termohon dengan PT. Palyja tanpa amandemennya; c. Laporan Audit BPKP berikut proyeksi keuangan terkait pelaksanaan kerjasama Termohon dengan PT.Aetra, d. Laporan Audit BPKP terkait pelaksanaan kerjasama Termohon dengan PT.Palyja tanpa proyeksi keuangan. salinan dokumen konttak kerjasama yang dimohon oleh Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Rahman Ma’mun selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S Widyaningsih dan Amirndin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'a. 14 September 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Seuln 17 September 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon. Ketua Majelis
(Abdul Rahman Ma’mun) Anggota Majelis
.Anggota Majelis
(Henny S Widyaningsih )
(Amirudin) Petugas Kepaniteraan
S' ^ (Ramlan Achmad)
3«
~ : berdasarkan Undang-Undang No. r + Peraturan Komisi Informasi Nomui Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan
n 2(n0 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informas, Publtk.
Jakarta, September 2012
39
