Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

42459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf


42459.pdf

BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Musi Rawas 1.

Keadaan Geografis Kabupaten Musi Rawas yang Juga dikenal dengan sebutan "Bumi

Silampari "lbukotanya berada di Muara Beliti. Secara administrasi Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 14 kecamatan, yang terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 199 wilayah, terdiri dari 186 wilayah desa

dan 13 wilayah kelurahan. Berdasarkan Rencana Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW). Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2019, Kabupaten Musi Rawas termasuk kedalam wilayah pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Bagian Barat yang berfungsi sebagai lumbung pangan, daerah pengembangan sektor perkebunan, pengembangan sektor energi. Kabupaten Musi Rawas diharapkan mampu berperan sebagai penggerak perekonomian Sumatera Selatan bagian barat yang berbasis sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, petemakan dan perikanan serta kehutanan), pertambangan dan penggalian serta sektor-sektor lain yang mulai berkembang di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan memiliki luas wilayah 635.717,15 hektar atau 6.357,17 Km2, berada di bagian barat Provinsi Sumatera Selatan tempat pertemuan hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Bakauheni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalan lintas antar Provinsi yang menghubungkan Kota

39 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

Palembang dengan Bengkulu, baik melalui Sekayu maupun Labat. Kabupaten Musi Rawas berbatasan dengan beberapa daerah yaitu: Bagian utara

berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Bagian selatan

berbatasan dengan Kabupaten Labat dan Kabupaten Empat Lawang;

Bagian barat

berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu;dan

Bagian timur

berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. GAMBAR4.1 PETA KABUPATEN MUSI RAWAS

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil, 2016

2. Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 berjumlab 404.587 jiwa, terdiri dari 208.849 laki-laki dan 195.738 perempuan yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Megang Sakti berjumlah 55.114 jiwa atau 13,62 persen dari penduduk kabupaten, diikuti Kecamatan Muara Lakitan berjumlah 47.243 jiwa atau 11,68 persen, dan Kecamatan Tugumulyo berjumlah 46.460 jiwa atau 11,48 persen. Sedangkan 40 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

kecamatan dengan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut yang beijumlah 13.437 jiwa atau 3,32 persen.

3.

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas memiliki luas wilayah 635.717,15 hektar atau

6.357,17 Km2 yang didiami penduduk sebanyak 404.587 jiwa, terdiri dari 208.849 jiwa laki-laki dan 195.738 jiwa perempuan. Penduduk tersebar di 14 wilayah kecamatan, yang terdiri dari 186 desa dan 13 kelurahan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, K a b upat en M USI. Rawas, T a h un 2015 Kode Wilayah

Laki-laki Kecamatan

16.05.01 Tugumulyo

Perempuan

N

Ofo

N

%

23.698

11,35

22.762

11,63

Jumlah

%

46.460

11,48

Muara 11,78 22.651 24.592 11,57 47.243 11,68 Lakitan Muara 16.05.03 10,82 20.788 22.590 10,62 43.378 10,72 Kelin2i 16.05.08 Jayaloka 4,09 8.534 4,05 16.454 4,07 7.920 16.05.09 Muara Beliti 13.306 6,37 6,50 26.022 6,43 12.716 STL.Uiu 17.174 8,22 8,13 33.083 8,18 16.05.10 15.909 Terawas 16.05.11 Selangit 4,69 19.044 9.790 4,71 9.254 4,73 Megang 13,69 26.532 13,55 55.114 13,62 16.05.12 28.582 Sakti 3,71 3,66 14.994 16.05.13 Purwodadi 7.652 7.342 3,75 7,84 7,80 16.05.14 BTS. Ulu 16.370 15.192 7,76 31.562 TP. 16.05.18 3,27 3,37 13.437 3,32 6.839 6.598 Kepungut Sumber 4,48 4,48 18.138 4,48 16.05.19 9.360 8.778 Barta 6,28 6,39 25.623 6,33 16.05.20 Tuah Negeri 13.118 12.505 3,47 3,47 14.035 3,47 16.05.21 SukaKarya 7.244 6.791 208.849 100,00 195.738 100,00 404.587 100,00 Jumlah Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2015. 16.05.02


42459.pdf

Pada tabel 4.1 di atas nampak: bahwa jumlah penduduk lak:i-lak:i lebih banyak: dibanding jumlah penduduk perempuan, gambaran ini terlihat merata diseluruh kecamatan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Megang Sakti sebanyak: 55.114 jiwa (13,62 %) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebanyak 13,437 jiwa (3,32 %).

4.

Kepadatan Penduduk. Kabupaten Musi Rawas tergolong kabupaten yang penduduknya tidak

padat, dengan luas wilayah 6.357,18 Km2 didiami penduduk sebanyak 404.587 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 63,64 jiwalkm2 atau dengan kepadapat ratarata antara 64 jiwa sampai dengan 65 jiwalkm2 •

Tabel4.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kab upa t en M USI. Rawas, T a h un 2015 Luas Jumlah Kepadatan Kecamatan Wilayah Penduduk Penduduk (Km2) Tugumulyo Muara Lakitan Muara Kelingi Jayaloka Muara Beliti STL. Ulu Terawas Selangit Me2an2 Sakti Purwodadi BTS. Ulu Tiang Pumpung Kepungut Sumber Harta Tuah Negeri

46.460 47.243 43.378 16.454 26.022 33.083 19.044 55.114 14.994 31.562

67,71 1,963,54 645,82 160,46 175,63 596,92 717,34 399,78 63,26 751,54

686,16 24,06 67,17 102,54 148,16 55,52 26,55 137,86 237,02 41,94

13.437

326,42

41,16

174,77 103,78 18.138 97,26 263,45 25.623 115,49 121,53 14.035 SukaK~a 63,64 6.357,18 404.587 Jumlah Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Tahun2015. 42 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat tingkat persebaran penduduk pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Penduduk menyebar tidak merata, di Kecamatan Tugumulyo merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 686,16 jiwafkm2, kemudian disusul Kecamatan Purwodadi dengan kepadatan penduduk sebesar 237,02 jiwafkm2 • Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Purwodadi merupakan daerah berkembang, daerah pertanian penghasil beras dan sebagai lumbung pangan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Kecamatan Muara Lakitan merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya paling rendah sebesar 24,04 jiwafkm2•

Gambar4.2 Kepadatan Penduduk (jiwalkm2) menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2015 Gambar 4. 2 Kepadatan Penduduk Uiwa/km2 ) menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2015 115,49

Tuah Negeri ~~-- • 97,26

174,77

TP. Kepungut . . 41,16 -

41,94

Purwodadi _ : - - - - - 237,02 137,86

Selangit .. 26,55 MuaraBeliti

-

55,52

148,16 102,54 Muara Kelingi ~ 67,17 -- 24,06

_,

Tugumulyo :~ ..........- - - - - - - -...- -......... ____ 400,00

200,00

600,00

686,1~800,00

Sumber : Disdukcapil Kab. Musi Rawas 2016

5.

Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah

penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan


42459.pdf

jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk atau yang dikenal dalam istilah Lahir Mati Pindah Datang (LAMPID). Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan proyeksi jumlah penduduk di masa depan.

Tabel4.3 Angka Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan, Kabupa t en M USI. Rawas, T a h un 2014 - T a h un 2015 Jumlah Angka Jumlah Kecamatan Penduduk Tahun Penduduk Pertumbuhan Penduduk (o/o) 2014 Tahun2015 45.423 46.460 2,28 Tugumulyo Muara Lakitan

46.056

47.243

2,58

Muara Kelingi

41.911

43.378

3,50

Jayaloka

16.068

16.454

2,40

Muara Beliti

25.094

26.022

3,70

STL. Ulu Terawas

32.304

33.083

2,41

Selangit

18.732

19.044

1,67

Megang Sakti

53.606

55.114

2,81

Purwodadi

14.675

14.994

2,17

BTS. Ulu

30.558

31.562

3,29

13.218

13.437

Sumber Barta

18.672

18.138

-2,86

Tuah Negeri

27.298

25.623

-6,14

SukaKarya

14.597

14.035

-3,85

398.212

404.587

1,60

Tiang Pumpung

1,66

Kepungut

Jumlah

Sumber: Data Konsolidasi Semester II Tahun 2014 dan Tahun 2015, Pusat Database Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.


42459.pdf

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2014-2015 sebesar 1,60 persen. Yang artinya antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penduduk Kabupaten Musi Rawas mengalami penambahan sebesar 1,60 persen. Pertumbuhan penduduk terbanyak ada di Kecamatan Muara Beliti yaitu sebesar 3, 70 persen, diikuti kecamatan Muara Kelingi yaitu sebesar 3,50 persen. Yang menarik dan perlu diperhatikan adalah adanya pertumbuhan penduduk minus (-) terdapat di kecamatan Tuah Negeri, kecamatan Suka Karya dan kecamatan Sumber Harta. Hal ini bukan hanya disebabkan adanya Lahir Mati Pindah Datang penduduk (LAMPID), tetapi juga karena adanya penyempurnaan sistem konsolidasi dan pembersihan terhadap data anamoli dalam SIAK antar kabupatenlkota seluruh Indonesia. Terhadap persentase pertumbuhan penduduk yang tidak wajar (minus) tersebut, perlu dilakukan analisa/penelitian lebih lanjut.

B.

Gambaran

Umum

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kabupaten Musi Rawas 1. Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas adalah : "Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Terciptanya Akurasi Data Dan Informasi Kependudukan" Sedangkan untuk Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas adalah : 45 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

1. Memberikan pelayanan pnma untuk pemenuhan hak dasar penduduk dengan memberikan identitas dan perubahan status kependudukan dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan. 2. Menyediakan dan mengembangkan informasi kependudukan secara akurat, lengkap dan up to date untuk kepentingan publik dan pembangunan. 3. Meningkatkan SDM Aparatur di bidang pengelolaan administrasi kependudukan.

(Sumber:

http://www.disdukcapil.musirawaskab.go.idlvisi-dan-

misi.html#ixzz41MxbnxUN)

2. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, untuk menjalankan fungsinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas memiliki susunan organisasi yang sebagai berikut: I. Kepala Dinas 2. Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , membawahi : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perlengkapan 3. Bidang Kependudukan, membawahi :


42459.pdf

a. Seksi Pendaftaran Penduduk b.

Seksi~u~iPenduduk

c. Seksi Penduduk Rentan 4. Bidang Pencatatan Sipil a. Seksi Kelahiran dan Kematian b. Seksi Perkawinan dan Perceraian c. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Pembatalan Akta

5. Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil a

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi

b. Seksi Pengolahan Data Kependudukan,

Catatan Sipil dan

Pelaporan c. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Bidang Perencanaan dan Evaluasi a. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Data Penduduk b. Seksi Ananlisis Dampak Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Seksi ~onitoring, Evaluasi dan Dokumen~i 7. UPTD 8. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Togas Pokok, Fungsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada


42459.pdf

Bupati memalui Sekretaris Daerah. Untuk melak:sanak:an tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal4 DISDUKCAPIL menyelenggrakan fungs : a. Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan catatan sipil. b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil c. Pelaksanaan urusan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil-. d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil pengolahan data dan informasi penatausabaan DISDUKCAPIL. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.

Akta Kematian

1.

Dasar Hukum Pelaporan Kematian : Dasar hukum dari pelaporan kematian adalah sebagai berikut :

1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

Tentang

Administrasi

Kependudukan 3-} Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil.


42459.pdf

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipi1 di Daerah 5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Npmpr

19

2009

Tahun

Penyelengaaran

Administrasi

Kependudukan.

2. Manfaat Aida Kematian Manfaat dari pentingnya membuat Akta Kematian adalah :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. 2. Bagijanda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.

3-. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya 4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

3. Prosedur PeJayanan Akta Kematian Berikut langkah-langkah prosedur pelayanan Akta Kematian : 1. Mengisi Formulir F-2.31 dan F-2.32 secara lengkap termasuk mengisi

Pelapor, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diketahui oleh lurah/ Kades


42459.pdf

2. Melapirkan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/ Rumah Sakit/ Para Medis 3. Melapirkan Fotocopy KK yang di DTO Kepala Disdukcapil 4. Melampirkan Fotocopy KTP 5. Melampirkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah 6. Fotocopy Akta Kelahiran 7. Pencatatan kematian dilakukan di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

D. Hasil dan Pembahasan Penelitian 1. lmplementasi Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependuduka di Bidang Akta Kematian di Kab. Musi Rawas Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan, dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri dari 4 Indikator sesuai dengan Teori Implementasi menurut Edward Ill, yaitu:

a. Komunikasi Komunikasi sebagai salah satu indikator suksesnya sebuah implementasi program sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kelancaran koordinasi antara pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini komunikasi yang baik hams terjalin antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan masyarakat di


42459.pdf

Kabupaten Musi Rawas. Dalam teori Edward III Aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu komunikasi adalah :

1) Transmisi Transmisi d isini dimaksudkan untuk melihat bagaimana informasi mengenai Akta Kematian yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini peneliti mewawanearai: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Bapak RI), yakni : " ... Sudah ada, untuk Informasi yang kami berikan kepada masyarakat, yaitu di media Cetak Musi Rawas Expres, leaflet, dan secara keliling di tiap kecamatan. Mengapa kami perlu menginformasikan kepada masyarakat, agar sistem Administrasi kependudukan menjadi teratur dan akurat ..."(Wawancara, 22 Maret 2016)

Wawancara Peneliti dilanjutkan dengan Kepala Bidang Info Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Bapak 1N), sebagai berikut : " ... Kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat, di Koran Musi Rawas Ekspres pada halaman pertama, pembagian leaflet kepada masyarakat, secara keliling dan pembagian Banner pada tiap kecamatan, disana kami hampir setiap hari memasang iklan Pencatatan Sipil dan Program E-KTP secara bergantian..." (Wawancara, 22 Maret 2016)

Untuk mendapatkan Info lebih dalam, peneliti kembali mewawancara Kepala Bidang Pencatatan Sipil (Ibu RM), yakni : " .. .Iya benar sudah ada, kami menginformasikan tentang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat melalui media cetak, pembagian leaflet, pembagian Banner dan langsung turun keliling ditiap kecamatan kemudian kami juga selalu menghimbau masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Disdukcapil Kab. Mura untuk menginformasikan


42459.pdf

kepada tetangga atau keluarga bagi yang belum memiliki Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil untuk segera dapat membuatnya dengan gratis ... " (Wawancara, 22 Maret 20 16)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti melanjutkan wawancara kembali kepada Kasi Kelahiran dan Kematian (lbu RA), yaitu:" ... Pihak kami memang sudah memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai pencatatan sipil, tetapi jika dikhususkan untuk Akta Kematian saja tidak ada, karena Akta Kematian itu sudah termasuk dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil..." (Wawancara 22 Maret 2016) Kemudian Peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadapa informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. kondisi tersebut selanjutnya disampaikan oleh masyarakat/Bapak Bustaman, sebagai berikut :" ... saya tidak tabu, karena saya jarang sekali membeli koran, kalau untuk mengikuti pelayanan keliling Akta Pencatatan sipil saya juga tidak mengikuti karena saya tidak mendapatkan informasi..." (Wawancara, 22 Maret 20 16) Selanjutnya wawancara dengan masyarakat/Bapak Zainul, didapatkan informasi: " .. .lya saya tahu, saya sering melihat di Koran Musi Rawas Ekpres iklan tersebut, hampir setiap saya membaca koran saya melihatnya dan saya pemah melihat Disdukcapil turun langsung ke Kecamatan saya. Menurut saya pihak Pemerintah Disdukcapil sudah cukup baik dalam memberikan informasi mengenai Pencatatan Sipil dan memang perlu karena untuk mengingatkan masyarakat agar tertib administrasi kependudukan, ya saran saya terns dipertahankan saja..." (Wawancara, 22 Maret 2016)


42459.pdf

Kemudian Wawancara selanjutnya dengan masyarakat/ Bapak Muis, disampaikan :" ... Saya pemah melihat infomasi tersebut di Koran, Banner tentang Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil di Kantor Kecamatan sewaktu saya ada urusan di kantor Camat tetapi info tersebut menyeluruh mengenai Kependudukan dan

Pencatatan Sipil bukan khusus Akta Kematian... "(Wawancara, 22 Maret

2016}

Tabel4.4

p eny:al uran I n fjonnas1·pencatata n s·lplil 01eh

n·ISd uk:cap1il Kab upaten M USI· Rawas Keterangan

No

Uraian

I

Penyaluran Informasi

2

Informasi berupa apa

3

Informasi mengenai apa

Ada, informasi mengenai Pencatatan Sipil I. Media cetak (Koran Musi Rawas Ekspres) 2. Leaflet 3. Banner 4. Pelayanan Keliling pada tiap Kecamatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Data Primer (diolah), tahun 2016 Dari Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil telah memberikan Informasi kepada masyarakat berupa Media Cetak (Koran Musi Rawas Ekpres, Leaflet, Banner, dan Pelayanan Keliling pada tiap Kecamatan. Inromasi tersebut mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan data-data diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten

Musi

Rawas

telah

menyalurkan

informasi

mengenai

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mereka melakukan penginformasian tersebut melalui iklan di Koran, pembagian Leaflet, pembagian Banner, turun langsung keliling ke tiap Kecamatan, dan komunikasi secara langsung ketika masyarakat sedang mengurus keperluannya di Disdukcapil Kab. Musi Rawas. Tetapi


42459.pdf

informasi yang diberikan Disdukcapil tersebut tidak: dikhususkan mengenai Akta Kematian, sehingga masyarakat tidak fokus dengan Akta Kematian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan Informasi secara luas dalam artian informasi yang diberikan adalah mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyaluran

informasi

Pencatatan

Sipil

oleh

Disdukcapil

kepada

masyarakat mengenai kependudukan dan pencatatn sipil dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar4.3 lnformasi Pencatatan Si il Oleh Disdukca il

Pelayanan Keliling

Banner

Sumber: Data Skunder (diolah), tahun 2016 54 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

Berdasarkan

Gambar

4.3

di

atas

menunjukkan

bahwa

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil telah memberikan informasi kepada masyarakat, dalam bentuk koran Musi Rawas Ekspres, leaflet, Banner, dan Pelayanan Keliling. Penyaluran informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Musi Rawas sebenarnya sudah cukup baik, tetapi yang menjadi kendala dari masyarakat dalam penyaluran informasi ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak terlalu perduli dengan informasi yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, didapat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat bahwa masih ada yang belum mengetahui dengan adanya informasi tersebut. Kemudian dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tetapi tetap saja acuh karena dipikir Pembuatan Akta Kematian tidak peting karena belum diperlukan, kendala selanjutnya masyarakat yang sudah mengetahui informasi tetapi

mereka malas menginformasikan lagi kepada

tetangga atau keluarganya. Ketersediaan penyaluran infomasi sangat penting agar terlaksananya kelancaran suatu program dibuat. Informasi mengenai Akta Kematian menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menertibkan administrasi kependudukan yang saat ini masih kurang teratur. Jika sebuah informasi yang disediakan oleh pemerintah dapat diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan dengan baik, sudah mungkin dipastikan sebuah progam dapat terlaksana dengan baik. Kemudian salah satu hal penting dalam sebuah informasi adalah ketepatan dalam pemberian informasi, jika sebuah informasi yang


42459.pdf

diberikan tidak tepat dalam artian terlalu luas maka sulit diterima oleh masyarkat karena menjadi tidak fokus. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian Informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah menyalurkan informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan ini informan juga memberikan pemyataan bahwa tidak ada informasi khusus mengenai Akta Kematian karena Akta Kematian sudah termasuk di dalam Pencatatan Sipil dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui dengan

Informasi

yang telah diberikan oleh pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

2) Kejelasan Dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana kejelasan informasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan lnformasi mengenai Akta Kematian kepada masyarakat. Adapun wawancara dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Info Dukcapil Kabupaten Musi Rawas (Bapak TN), sebagai berikut :"... Menurut saya sudah cukup menarik dan jelas, kami memberikan informasi tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan wamanya pun sesuai dengan Akta yang kami terbitkan... " (Wawancara, 22 Maret 20 16)


42459.pdf

Selanjutnya Peneliti juga mewawancara1 Kabid Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Ibu RM), yakni : " .. .lnformasi yang kami berikan pada koran, banner, dan spanduk berupa himbauan dan contoh gambar Dokumen kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang kami terbitkan, disana kami sesuaikan dengan warna Akta sesuai dengan yang diterbitkan dan informasi secara keliling ditiap kecamatan kami menjelaskan kepada masyarakat ... " (Wawancara, 22 Maret 2016) Kemudian untuk medapatkan informasi tambahan peneliti mewawancarai Kasi Kelahiran dan Kematian (lbu RA), yakni :"... Disana kami menggunakan bahasa indonesia, agar bisa dimengerti oleh seluru kalangan masyarakat, karena di Kabupaten Musi Rawas tidak hanya satu bahasa daerah, tertapi bermacammacam ..." (Wawancara, 22 Maret 2016) Selanjutnya guna mengetahui apakah masyarakat mengerti dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Peneliti kembali mewawancarai Masyarakat/Bapak Okwan, sebagai berikut: " .. .lya saya tahu tentang lnformasi yang diberikan oleh Dinas K.ependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, menurut saya informasi yang diberikan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas melalui media cetak kurang jelas, seharusnya informasi tersebut menjelaskan juga apa saja persyaratan yang diperlukan saat akan membuat Akta Kematian dan bagaimana prosedur pembuatan Akta Kematian, jadi kami tidak perlu bolak-balik hanya untuk melengkapi keperluan saja..." (Wawancara, 22 Maret 2016)

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan

oleh peneliti,

berikut data daftar kekurangan persyaratan pembuatan Akta Kematian :


42459.pdf

NO

Tabel4.5 p _ '8 tar Kku Df1 e ra1123n ersyaratan p embuatao Akta Kematiao Bulan Kekurangan Keterangan

1. Fotocopy KTP 2. ForocopyKK 3. Fotocopy Akta Nikah 4. Fotocopy Akta Kelahiran 2 Februari 2015 3 Admistrasi 1. Surat Keterangan Dokter 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Akta Kelahiran 3 Maret 2015 2 Administrasi 1. Fotocopy Akta Kelahiran 2. Fotocopy Akta Nikah 4 April2015 3 Administrasi 1. Surat Keterangan Dokter 2. Fotocopy Akta Nikah 3. Fotocopy Akta Kelahiran 2 Administrasi Mei 2015 1. Surat Keterangan Dokter 5 2. FotocopyKK 1. Surat Keterangan Dokter 2 Administrasi Juni 2015 6 2. Fotocopy Akta Nikah 3 Administrasi 1. Fotocopy KTP Juli 2015 7 2. Fotocopy Akta Nikah 3. Fotocopy Akta Kelahiran 2 Administrasi 1. Fotocopy KTP 8 Agustus 2015 2. Fotocopy Akta Kelahiran September 2015 4 Administrasi 1. Surat Keterangan Dokter 9 2. FotocopyKK 3. Fotocopy Akta Nikah 4. Fotocopy Akta Ke1ahiran 2 Administrasi 1. Fotocopy Akta Nikah 10 Oktober 2015 2. Fotocopy Akta Kelahiran 4 Administrasi 1. Fotocopy KTP 11 November 2015 2. FotocopyKK 3. Fotocopy Akta Nikah 4. Fotocopy Akta Kematian 2 Administrasi 1. Fotocopy KTP 12 Desember 2015 2. Fotocopy Akta Ke1ahiran Sumber: Disdukcapil (Data Skunder diolah Peneliti), 2016 1

Januari 2015

4 Administrasi

Dari tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan secara keseluruhan/global bahwa dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 rata-rata masih banyak masyarakat yang kurang lengkap dalam memberikan persyaratan untuk proses pembuatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


42459.pdf

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan beberapa informasi yang didapat dari informan mengenai kejelasan informasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat. Menurut pihak Disdukcapil mereka memberikan informasi sudah cukup jelas kepada masyarakat. Dalam pemberian informasi tersebut berupa himbauan dan contoh gambar Aktaakta Pencatatan Sipil, kemudian bahasa yang digunakan cukup mudah dimengerti oleh masyarakat, selain itu informasi juga dilakukan secara langsung yakini secara keliling pada tiap kecamatan dan secara langsung bertatapan muka kepada masyarakat. Tetapi lain halnya berdasarkan wawancara yang diterangkan oleh salah seorang masyarakat yang menjadi informan peneliti, bahwa informasi yang didapatkan dari leaflet, media cetak dan spanduk kurang jelas karena didalamnya tidak tertera bagaimana prosedur pembuatan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pembuatan Akta Kematian. Kejelasan sebuah informasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, jika informasi yang diberikan tidak jelas dan sulit dimengerti oleh masyarakat, maka kecil kemungkinann sebuah kebijakan dapat diterima dengan baik. Sebaliknya jika sebuah informasi yang diberikan jelas, terinci, dan tersusun sudah tentu masyarakat dapat menerima dan sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu informasi yang jelas harus memiliki kelengkapan yang baik, hamsla benar sesuai dengan prosedur, hams akurat dengan tujuan utama dari penyelenggaraan suatu kebijakan, dan informasi hams bermanfaat. Jadi dapat dikatakan informasi akan menjadi sempurna jika informasi tesebut Jelas.


42459.pdf

Berdasarkan data-data dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang telah diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurang jelas karena tidak disertai dengan penjelasan persyaratan yang diperlukan dan bagaimana prosedur pembuatan Akta Kematian. 3) Konsistensi

Dalam hal konsistensi peneliti ingin mengetahui seberapa konsistennya pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan Informasi kepada masyarakat. Lebih lanjut peneliti mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Bapak RI), yaitu :" ...Kami tidak memiliki batasan waktu untuk memberikan Informasi

kepada masyarakat, karena Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akan ada habisnya, jadi kami akan terns memberikan informasi kepada masyarakat..." (Wawancara, 22 Maret 2016) Selanjutnya peneliti kembali mewawancarai Kepala Bidang Info Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Bapak TN), yakni :"... Untuk waktu penginformasian yang kami berikan kepada masyarakat itu telah disesuaikan dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk jangka waktu 1(satu) tahun, jadi menurut saya ini sudah cukup efektif..." (Wawancara, 22 Maret 2016) Wawancara lanjutan peneliti lakukan kepada Kepala bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Ibu RM), yakni : " ...kami sudah cukup konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena memang untuk kegiatan penginformasian telah dibuatkan kegiatan yang sudah direncanakan, dan saya rasa untuk


42459.pdf

memberikan informasi kepada masyarakat mungkin tidak akan ada babisnya karena seperti halnya pencatatan sipil juga tidak ada habisnya... " (Wawancara, 22 Maret 20 16)

Se1anjutnya peneliti mewawancarai Kasi Kelahiran dan Kematian ( Ibu RA), sebagai berikut: " ... sampai saat ini kami terns memberikan informasi kepada masyarakat, informasi bukan hanya di media cetak, secara keliling, pembagian leaflet~ dan Banner. Kami juga selalu memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat yang sedang mengurus keperluan di kantor Disdukcapil ini agar masyarakat yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil segera membuat Akta Pencatatan sipil khususnya Akta Kematian bagi keluarganya yang telah meninggal karena Akta Kematian ini sedikit penerbitannya dibadingkan Akta Kelahiran, dimana tingkat kelahiran dan kematian tidakjauh beda persentasenya..." (Wawancara, 22 Maret 2016)

Tabel4.6 Waktu Penyaluran Informasi Pencatatan Sipil Oleb n·mas K epend u d ukan d an c a t at an s·lplu Kab upat en M USI· Rawas No 1

2

Informasi MediaCetak (KoranMusi Rawas Ekspres) Leaflet

Jumlah/ Jangka Waktu Keterangan 100 kali penerbitan I Koran Musi Rawas Ekspres tahun 1000 lembar/ tahun

3 Banner 14lembar/ Tahun 4 Pelayanan Keliling 12 kalil Tahun Sumber : Disdukcapil (Data Skunder diolah), 2016

Kepada seluruh masyarakat Kepada tiap Kecamatan Kepada tiap Kecamatan

Pada tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas telah cukup konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat diantaranya: Pertama pada Media Cetak (Koran Musi Rawas Ekspres) dengan jumlah 100 kali penerbitan/tahun. Kedua pada Leaflet dibuatkan 1000 lembar/tahun untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat. Ketiga melalui Banner dibagikan kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten


42459.pdf

Musi Rawas yakni 14 Kecamatan pertahunnya. Dan Keempat melalui pelayanan Keliling yang dilakukan 12 kaliltahun atau setiap bulan pada tiap kecamatan di seluruh Kabupaten Musi Rawas. Pada Indikator konsisten ini peneliti telah mewawancarai 4 informan untuk mengetahui seberapa konsistennya Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas telah cukup konsisten dalam memberikan informasi melalui (pembagian leaflet, secara keliling, media cetak dan Banner) kepada masyarakat karena telah disesuaikan dengan dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untukjangka waktu 1 (satu) tahun, dan pemberian informasi secara langsung pun terus-menerus dilakukan oleh pihak Disdukcapil kepada masyarakat yakni pada saat ada masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas kami memberikan informasi dan menghimbau agar masyarakat yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil segera membuat khusunya Akta Kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal, dan mengimformasikan kembali kepada tetangga atau keluarga yang belum berpartisipasi mengenai administrasi kependudukan. Konsistensi dapat diartikan juga sebagai ketetapan. Dalam hal ini yang mgm sedikit dijelaskan adalah konsistensi informasi yang diberikan kepada masyarakat. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan hams konsisten. Walapun informasi yang diberikan sudah terlaksana dan jelas tetapi jika tidak konsisten atau berubah-ubah, maka informasi tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan 62 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

perintah dengan baik. Disisi lain informasi yang tidak konsisten membuat masyarakat mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat, karena mengenai penginformasian yang diberikan kepada masyarakat memang sudah ada kegiatannya dan seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa pencatatan sipil tidak ada habisnya jadi informasi akan terus menerus diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

b. Sumber Daya Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturanaturan

suatu

kebijakan,

jika

para

personil

yang

bertanggung

jawab

mengimplemetasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijkan yang dimaksud anatara lain mencakup:

1) Staf Staf adalah orang yang membantu pimpinan dalam melancarkan tugastugas disuatu organisasi. Fungsi utama ialah memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran serta para staf operator dan pelayanan.


42459.pdf

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami mewawancarai Kabid Pencatatan Sipil (lbu RM), untuk mengetahui Staf yang ada di Disdukcapil, sebagai berikut:"... Staf yang kami miliki sudah cukup, mereka memiliki tugasnya masing-masing secara terinci, tetapi untuk kemampuan masih sedikit kurang tetapi akan terns ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan mengoprasikan data kependudukan dan pencatatan sipil..." (Wawancara, 23 Maret 20 16) Selanjunya peneliti mewawancarai Kasi Kelahiran dan Kematian (Ibu RA), yakni : " ... Kami sudah memiliki staf pelayanan dan operator mengenai kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi untuk staf khusus membuat Akta Kematian sendiri tidak ada karena mereka sudah termasuk dalam Staf Pencatatan Sipil..." (Wawancara, 23 Maret 2016) Kemudian peneliti juga mewawancarai Staf Operator dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Musi Rawas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (Bapak SH), yaitu :" ... Prosedur pembuatan Akta Kematian sudah tertera pada SOP pembuatan Akta Kematian, kendala yang kadang kami temui adalah masih banyak masyarakat yang kurang membawa persyaratan saat akan membuat Akta Kematian, untuk biaya pembuatan Akta itu Gratis ... " (Wawancara, 23 Maret 2016)

Selanjutnya untuk mengetahui informasi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas kepada masyarakat, peneliti mewawancarai Masyarakat/ lbu Evi, yakni :" ... Saya membuat Akta Kematian karena untuk mengurus hak ahli waris, Pelayanan yang diberikan oleh staf yang ada dicapil sudah lumayan baik, kalau kendala sampai


42459.pdf

saat ini hanya terkendala dengan jarak tempuh dari rumah saya ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, kalau untuk biaya saya tidak diminta oleh staf di capil, tetapi saya kadang memberikan seikhlasnya kepada stafyang membantu saya..." (Wawancara, 23 Maret 2016) Tabel4.7 Daftar Nama Operator dan Teknisi Perangkat Keras SIAK, Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 No Nama Jabatan Status Pendidikan Kepegawaiam 1 Andika Rama Putra Teknisi Perangkat SIAK dan KTP-e1 Tenaga Honorer SMA 2 Supriadiffihnan,ST Operator SIAK dan Pendaftaran Tenaga Honorer Sl Penduduk 3 Makmur, ST Tenaga Honorer Sl Operator SIAK dan Pendaftaran Penduduk 4 Wendi Operator SIAK dan Pendaftaran Tenaga Honorer SMA Penduduk ~ri Hartati, SE Operator SIAK dan Pendaftaran Tenaga Honorer Sl 5 Penduduk 6 Operator SIAK dan Pendaftaran IKartika Sari Tenaga Honorer SMA Penduduk Operator SIAK Pencatatan Sipil 7 Tenaga Honorer Sl ~ugianto, S.Pd Operator SIAK Pencatatan 8 Sipil Tenaga Honorer SMA !Refi Triana 9 Operator SIAK Pencatatan Sipil Tenaga Honorer SMA ~herli lndirani 10 ~a,S.Kom Operator SIAK Pencatatan Sipil Tenaga Honorer Sl Tenaga Honorer Sl 11 IErlis Oktovianti, SE Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tenaga Honorer S1 12 iMeliza Tentasari, S. Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk ~OS Tenaga Honorer SMA Petugas Pelayanan Pendaftaran 13 Yunani Yunitasari Penduduk Tenaga Honorer Dill 14 ~urul Za'diyah, A.Md Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tenaga Honorer S1 15 !Khoirun Pratiwi, SE Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tenaga Honorer S1 16 Sugianto Adi Saputra, Petugas Pelayanan Pendaftaran SE Penduduk Tenaga Honorer SMA Petugas Pelayanan Pendaftaran 17 ~etson Robi Penduduk Tenaga Honorer Sl Petugas Pe1ayanan pencatatan Sipil 18 IDesi Novilia, S.Pd Tenaga Honorer SI Petugas Pelayanan pencatatan Sipi1 19 Elni Mura Hati, SE Tenaga Honorer SMA Petugas Pelayanan pencatatan Sipil 20 }'au_pika Tenaga Honorer SMA Petugas Pelayanan pencatatan Sipil 21 Napsiah Tenaga Honorer Dill 22 ~indung Akbar A.Md Petugas Pelayanan pencatatan Sipil Tenaga Honorer Sl Petugas Pelayanan pencatatan Sipil 23 l£friyansyah, S.lp

Sumher : Disdukcapil Kab. Musi Rawas, 2016


42459.pdf

Dari tabel 4. 7 diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup memadai dalam memiliki staf Operator dan Teknisi Perangkat Keras SIAK, Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk: dan Pencatatan Sipil, terlihat dari jumlah sudah cukup memadai, untuk: pendidikan ada yang tamatan 81, Dill dan S~

tetapi untuk: status kepegawaian seluruh staf meruapak Tenaga Honorer.

Gambar4.4

Sumber : Dinas Kependuduk:an dan Catatan Sipil, 2016

Pada Gambar 4.4 di atas terlihat Staf staf Operator dan Teknisi Perangkat Keras

S~

Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk: dan Pencatatan Sipil

sedang mengerjakan tugasnya masing-masing. Dari beberapa data-data diatas dapat dianalisis bahwa para staf yang ada pada Dinas Kependuduk:an dan Catatan Sipil sudah cukup memadai, mereka memiliki tugas secara terinci untuk: masing-masing, dilihat dari pendidikan juga mereka sudah cukup baik ada yang 81, DID dan SMA. Sedangkan untuk: status kepegawaian mereka seluruhnya adalah Tenaga Honorer, tidak ada stafyang PNS. Seluruh staf ini merupakan staf sebagai Operator dan Teknis Perangkat Keras


42459.pdf

SIAK, Petugas Pelayanan Pendaftaran tetapi tidak ada dikhususnya sebagai staf pelayanan Akta Kematian. Kemudian dalam hal kemampuan untuk melaksanakan tugasnya masih ada beberapa staf yang harus meningkatkan kemampuannya, hal

ini berdasarkan kaeterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebebkan oleh kurangnya kecakapan yang dimilki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, maka diperlukan tenaga-tenaga profesional yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam artian memahami prosedur implementasi program yang dilakukan. namun disisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa staf yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dalam kemampuannya, selanjunta yangmenjadi kendala tidak ada stafkhusus dalam melayani pembuatan Akta Kematian.

2) Informasi Dalam hal ini informasi yang dimaksud peneliti adalah mengenai Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas kepada para pelaksana Program Akta Kematian. Sebagaimana wawancara dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:


42459.pdf

Wawancara yang dilakukan adalah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Bapak RI), yaitu : " ... Sosialisasi sudah kami lakukan, yakni sosialisai mengenai kependudukan, untuk tempat sosialisasi kami lakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengapa kami melakukan sosialisasi karena untuk mengingatkan petugas registrasi supaya dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif serta berpartisipasi mensukseskan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ... " (Wawancara, 24 Maret 20 16)

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (lbu RM), yaitu : " ... Sosialisai yang kami lakukan adalah sosialisasi mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sosialisasi tersebut dilakukan pada Tanggal 9 November 2015, peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah para Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, Petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan dan Petugas Registrasi Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas, untuk pelaksanaan kami adakan 1 minggu dibagi setiap Kecamatan... " (Wawancara, 24 Maret 20 16)

Kemudian untuk mendapatkan informasi lanjutan peneliti kembali mewawancarai Kasi Kelahiran dan Kematian (lbu RA), yakni : " ... Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas adalah Sosialisasi secara menyeluruh tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kalau dikhususkan Sosialisasi mengenai Akta Kemtian tidak ada karena Akta Kematian sudah termasuk di dalam Pencatatan Sipil..." (Wawancara, 24 Maret 2016) Selanjutnya Peneliti

juga

melakukan

wawancara

Pemerintahan selaku Petugas Registrasi Kelurahan (Bapak HS):

Kepada H •••

Kasi

Saya

pemah mengikuti sosialisasi yang di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil

Kabupaten

Musi

Rawas,


Sosialisasi

tersebut

mengenai

42459.pdf

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi kalau lebih mendalam mengenai Akta Kematian tidak terlalu dijelaskan... " (Wawancara, 24 Maret 2016) Selanjutnya guna melihat sejauh mana sosialisasi dilakukan peneliti mewawancarai Ketua RT (Bapak ME), yaitu :" ... Saya tidak pemah mengikuti Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Capil, saya mendapatkan informasi penting hanya dari Lurah dan Perangkat Kelurahan, itu juga informasi mengenai Kependudukan dan Catatan Sipil bukan khusus megenai Akta Kematian ... " (Wawancara, 24 Maret 2016) Tabe14.8 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oleh n·mas K epend u dukan d an C a t a t an s·I piil Kabtq!_aen t M USI. R awas No Peserta Bentuk Sosialisasi Tempat 1 Kasi Pelayanan Umum Sosialisasi Kebijakan Dinas Kependudukan Kecamatan Kependudukan dan dan Catatan Sipil pencatatan Sipil Kabl!P_aten Musi Rawas 2 Petugas Registrasi Sosialisasi Kebijakan Dinas Kependudukan Kecamatan Kependudukan dan dan Catatan Sipil pencatatan Sipil Kabl!£_aten Musi Rawas 4 Petugas Registrasi Sosialisasi Kebijakan Dinas Kependudukan Kelurahan Kependudukan dan dan Catatan Sipil pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Petugas Registrasi Desa Sosialisasi Kebijakan Dinas Kependudukan 3 Kependudukan dan dan Catatan Sipil pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Sumber: Data Skunder (diolah), 2015 Dari tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil

telah

menyelenggrakan

Sosialisasi

tentang

Kebijakan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diikuti oleh beberapa peserta diantaranya : Kasi Pelayanan Umum, Petugas Registrasi Kecamatan, Petugas Registrasi Kelurahan, dan PetugasRegistrasi Desa se Kabupaten Musi Rawas.


42459.pdf

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas melalui telah melaksanakan sosialisasi, sosialisasi tersebut diselenggrakan pada tanggal 09 November 2015 bertempat di Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas, Sosialisasi yang diselenggrakan adalah mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada sosialisasl khusus mengenai Aleta Kematian. Peserta yang hadir dalam Sosialisasi adalah Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, Petugas Registrasi Kecamatan, Petugas Registrasi Kelurahan, Petugas Registrasi Desa, tetapi untuk Ketua RT dan masyarakat tidak diikutsertakan dalam Sosialisasi tersebut. Sosialisasi sebagai salah satu indikator suksesnya sebuah implementasi program, karena sangat diperlukan dalam meningkatkan kelancaran koordinasi antara pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi-infromasi yang penting utnuk kelancaran sebuah program.

Gambar4.5

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015


42459.pdf

Dari gambar 4.5 di atas terlihat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang mengadakan Sosialisasi kepada para Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, petugas registrasi Desa, petugas registrasi Kelurahan dan petugas registrasi Kecamatan. Sosialisasi mengenai sebuah program adalah hal penting terutama bagi kebijakan-kebijakan baru kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalanpersoalan teknis. Para pelaksana kebijakan harus dijelaskan bagaimana prosedur kebijakan dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana implementasi kebijakan mempunyai beberpa konsekuensi secara langsung, yaitu : tanggung jawab yang seharusnya dijalankan secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi tepat waktunya. Dan ketidakefisienan sebuah informasi penting mengenai pelaksanaan. Dari Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi telah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi jika dikhususkan mengenai Akta Kematian belum ada. Dan yang mengikuti sosialisasi itu adalah para Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, Petugas Registrasi Kecamatan, Petugas Registrasi Kelurahan, dan Petugas Registrasi Desa Se Kabupaten Musi Rawas,

akan tetapi para Ketua RT dan masyarakat tidak diikutsertakan dalam sosialisasi. 3) Wewenang a) Pemberian Wewenang kepada petugas Pelaksana Wewenang dalam hal ini diartikan sebagai kewenangan yang diberikan atasan kepada bawahan, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apa saja


42459.pdf

kewenangan yang diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Kelurahan. Maka dari itu peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pencatatan Sipil (Ibu RM), sebagai berikut : " ... Kami memberikan kewenangan langsung kepada pihak Kelurahan/ Desa untuk membuatkan keterangan kematian melalui pengisian blangko F-2.31 dan F-2.32 yang diketahui oleh Lurah/ Kades dan jika Lurah tidak sedang berada di Kantor dapat diwakilkan dengan Kasi Pemerintahan/ Sekdes selaku Petugas Registrasi Kelurahan!Desa. Kemudian setiap tahun kami juga memberikan BIP (Buku lnduk Pegawai) gunanya adalah untuk melihat data kependudukan yang terjadi di daerah tersebut. .." (Wawancara, 28 Maret 2016) Selanjutnya Peneliti mewawancarai Kasi Pemerintahan Selaku Petugas Registrasi Kelurahan (Bapak HS), yakni :"... Blangko memang telah diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu Blangko Surat Keterangan Kematian F-2.31 dan F-2.32 dan BIP (Buku Induk Penduduk) mereka memberikan kepada kami setiap awal tahun... " (Wawancara, 29 Maret 2016)

Tabel4.9 K ewenangan n·IS d uk cap1n d a1am h a1 Akta K ematian Keterangan NO Uraian 1 Kewenangan Oleh Dinas Sudah ada kewenangan Kependudukan dan Catatan Kabupaten Sipil Musi Rawas 2 Diberikan kepada Kelurahan dan Desa Blangko Surat Keterangan Kematian F3 Kewenangan Berupa 2.31 dan F-2.32 dan BIP (Buku Induk Penduduk) 4 Kapan diberikan Setiap awal tahun . Sumber: Data Primer (d10lah), 2016 Dari tabel 4.9 di atas diterangkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah memberikan kewenangan langsung kepada pihak Kelurahan dan Desa


42459.pdf

berupa Blangko Surat Keterangan Kematian F-2.31 dan F-2.32 dan BIP (Buku Induk Penduduk), diberikan setiap awal tahun. Wewenang pada penelitian ini merupakan kewenangan yang diberikan Disdukcapil kepada Kelurahan/ Desa selaku petugas Registrasi Akta Kematian. Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kewenangan langsung

kepada

Kelurahan telah ada yaitu berbentuk blangko F-2.31 dan F-2.32 yang diberikan setiap tahun oleh Dinsdukcapil Kab. Musi Rawas pada blangko tersebut Petugas Registrasi Kelurahan melakukan pengisian blangko F-2.31 dan F-2.32 dan selanjutnya ditanda tangani oleh Lurah/ Kades, kemudian selanjunya dilakukan pendataan di Kecamatan dan terakhir proses penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil. Salah satu sumber yang cukup penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program keprogram lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Namun demikian, dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat. Bila wewenang formal tidak ada, atau sering disebut sebagai wewenang diatas kertas, seringkali disalah mengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Padahal keduanya mempunyai perbedaan yang cukup substansial. wewenang diatas kertas ataupun wewenang formal adalah suatu hal, sedangkan apakah wewenang tersebut digunakan secara efektif adalah hal lain. Dengan demikian bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.


42459.pdf

Berdasarkan data-data dan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Kepdudukan dan Catatan Sipil telah memberikan kewenangan kepada Kelurahan berupa Blangko Surat Keterangan Kematian F-2.31 dan F-2.32 yang diketahui oleh Lurahl Sekdes dan BIP (Buku Induk Penduduk) yang digunakan sebagai acuan data kependudukan didaerah tersebut

2)

Kerjasama dengan Instansi Lainnya. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana hubungan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dengan Para Pihak Instansi Lainnya mengenai Program Akta Kematian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Bapak Rl) :" ... untuk sampai saat ini belum ada kesepakatan secara resmi kepada pihak Instansi laiinya yang dimaksud ..." (Wawancara, 28 Maret 2016) Selanjutnya wawancara kepada Kepala Bidang Info Dukcapil (Bapak TN) , sebagai berikut: " ... Kalau untuk kerjasama dengan pihak Instansi lainnya itu sudah diatur oleh pusat yaitu Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan ini mencakup data kependudukan dan pencatatan sipil,darr daerah hanya mengikuti aturan pusat tetapi jika dikhususkan untuk Akta Kematian belum ada, dan kami daerah pun sampai saat ini belum mengadakan kerjsama dengan pihak Instansi lainnya... " (Wawancara, 28 Maret 2016)

Untuk mengetahui lebih mendalam peneliti kembali mewawancarai Kasi Kelarihan dan kematian (lbu RA), yakni:" ...kami sudah membuat MOU itu baru Akta Kelahiran saja dengan pihak Sekolah, tetapi kalau untuk Akta Kematian


42459.pdf

sendiri belum ada Mou secara resmi yang kami buat untuk pihak Instansi lainnya. (Wawancara, 28 Maret 2016) Berikut Tabel Kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pihak Instansi lainnya :

Tabel4.10 Kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan . daIam Program Aida Kematian Pihaklnst ansi. L amnya NO Uraian Keterangan 1 · Sudah ada kesepakatan Belurn ada kerjasama secara resmi dengan pihak Instansi Lainnya 2 Dasar aturan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Sumber: Data Primer (diolah), 2016 Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa belum ada kesepakatan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dengan Pihak Instansi Lainnya. Untuk sedikit dijelaskan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Instansi lainnya adalah pihak yang berkaitan dengan Akta Kematian misalnya Asuransi, Perbankan, Pengadaian dan Leasing, dll. Berdasarkan data-data yang didapatkan adalah belum ada kewenangan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dalam hal kesepakatan dengan kepada pihak Instansi lainnya dalam hal ini pihak Asuransi, Perbankan, Pengadaian, Leasing, dll. Kerjasama sebenarnya telah ada dari Pusat yaitu Direktorat Fasilitas dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan tetapi ini mencakup semua data kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi tidak khusus mengenai Akta Kematian.


42459.pdf

Para pelanggan dari pihak Instansi lainnya, ketika dalam penyelesaian hal yang bersangkutan waris setiap urusan yang syaratnya dipermudah terutama dalam urusan kematian. Ini dikarenakan tidak teijadinya kesamaan presepsi bersama antar pihak instasi lainnya yang berkaitan dalam urusan akta kematian akan pentingnya akta kematian sebagai landasan hukum dari suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. keijasama Jadi disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini belum mengadakan keijasama secara resmi kepada pihak instasi lainnya dalam hal program Akta Kematian.

4) Fasilitas Sarana dan Prasarana Fasilitas tentunya sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui

Sarana dan Prasaran Fasilitas yang ada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam program Akta Kematian. Dalam pelaksanaannya peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh pemakaian atau penggunaan sarana dalam pembuatan Akta Kematian, oleh karena itu peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pencatatan Sipil (lbu RM), sebagai berikut :" ... Sarana yang kami miliki sudah cukup baik karena tidak fokus pada satu alat saja karena telah dipisah dengan tanggung jawab masing-masing dari setiap stafyang ada..." (Wawancara, 30 Maret 2016) Wawancara lanjutan peneliti lakukan kepada kasi kelahiran dan kematian (lbu RA) adalah :"... Sarana yang dimiliki sudah memadai, sampai saat ini tidak 76 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

ada kendala untuk sarana yang kami miliki, proses penerbitan akta pencatatan sipil dan pendataan kependudukan sampai saat ini beJjalan lancar-lancar saja..." (Wawancara, 30 Maret 2016) Untuk mendapatkan informasi lebih peneliti mewawancarai staf operator dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(lbu CP) :"... Sarana yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai dan baik saat kami operasikan... "(Wawancara, 30 Maret 2016) Berikut rincian Sarana Fasilitas · Pendukung pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kabupaten Musi Rawas :

Tabe14.11 Sarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Akta Kematian Pad a n·mas K epend u d u kan d an C a t a t an s·lpl"I Kab upa t en M USI. R awas NO NAMAPERANGKAT JUMLAH l l Server 2 3 UPS Desktop PC Monitor Finger Print 5 Smartcard Reader 6 Signature Pad 7 Harddisk Ekstemal 8 Kamera Digital 9 10 Tripod Iris Scanner 11 12 Digital Scanner .. Sumber : Dmas Kependudukan dan Catatan Stptl, 2016 3 4

2 3 2 2 2 1 2 2 2 1

Tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa sarana dalam proses pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai dengan adanyan kelengkapan dari alat-alat tersebut.


42459.pdf

Berikut gambar Sarana Fasilitas pendukung Pembuatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas :

Gambar4.6

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016 Gambar 4.6 diatas menunjukan sarana fasilitas pembuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai.

Selanjunya untuk mengetahui bagaimana prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil peneliti mewawancarai Kabid Info Dukcapil (Bapak TN), yaitu : " ... Prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup memadai dan bagus, karena telah disiapkan berbagai ruangan dengan fasilitas perbagian di masing-masing bidang..." (Wawancara, 30 Maret 2016), Kemudian peneliti mewawancarai Masyarakat, untuk mengetahui prasarana ruang pelayanan pada saat sedang mengurus keperluan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Ibu Sumarsih), yaitu :"... Kantor pada Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil sudah cukup bagus,


42459.pdf

selain bersih juga rapi, kemudian ada Ac juga, jadi kami yang datang dari jauh dengan mengendarai motor ketika masuk ke ruangan pelayanan ini terasa sangat sejuk dan nyaman..." (Wawancara, 30 Maret 2016) Berikut Gambar Prasarana Fasilitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas : .

Gambar4.7

Sumber: Dinas Kependudukan dari Catatan Sipil, 2016 Dari gambar 4. 7 di atas menunjukkan bahwa prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup memadai. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan, bahwa dalam pelaksanaan proses pembuatan Akta Kematian telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan dari data-data bahwa sarana yang dimiliki oleh .Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah ·memadai dalam proses pembuatan Akta kematian. Selanjutnya untuk prasarana selain mendapatkan data peneliti juga langsung melakukan observasi terhadap pelaksanaan Akta Kematian. Sarna seperti halnya sarana, prasarana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


42459.pdf

Kabupaten Musi Rawas telah menunjang secara penuh dengan kondisi yang baik untuk proses pembuatan Akta Kematian bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dari yang namanya kebutuhan dan juga membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mecapai tujuan. Sedangkan prasaran adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggranya suatu proses. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses uapaya yang dilakukan didalam pelayanan publik. Karena apabila keduanya tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Fungsi utama sarana dan prasaran adalah : mempercepat peroses pelaksanaan pekeijaan sehingga dapat menghemat waktu, hasil keija lebih berkualitas dan teijamin, mempermudah pekeijaan, dll. Tentunya sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana Fasilitas yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup memadai dan Cukup baik dalam penggunaannya untuk kepengurusan Akta Kematian. c. Disposisi

Disposisi merupakan Tindakan atau lanjutan dari pimpinan kepada bawahan yang berupa memo atau perintah yang menjelaskan tentang pekeijaan apa yang seharusnya dikerjakan dan siapa penanggung jawabnya sesuai keinginan pimpinan. Dalam teori Edward III di dalam dimensi Disposisi ada 2 (dua) indikator yang mendukung keberhasilan pelaksanaan dalam implementasi adalah :


42459.pdf

1) Pengangkatan Birokrasi Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengangkatan birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan Keputusan untuk para petugas Registrasi program Akta Kematian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Bapak Rl), yakni :"... dalam memberikan tugas kami membuat Surat Keputusan (SK) untuk para pelaksana, seperti Petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan, Petugas Registrasi Kecamatan dan Staf Pelayanan dan Operator pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..." (Wawancara, 30 Maret 2016) Selanjunya Untuk mendapatkan Informasi lebih dalam peneliti kemudian mewawancarai Kepala Bidang Pencatatan Sipil (lbu RM), sebagai beikut : " ... untuk penunjukan petugas registrasi sudah diatur dalam SK yang diberikan kepada para petugas Registrasi Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, baik untuk PNS dan Non PNS, dan untuk petugas operator dan pelayanan di Dinas Kependudukan Capil juga telah di buat SK nya. Untuk SK penunujukan tersebut selama tidak ada perubahan akan terns dipakai sebagai acuan..." (Wawancara, 30 Maret 2016)

Guna mengetahui lebih lanjut peneliti kembali mewawancarai Kasi Kelahiran dan Kematian (Ibu RA):" ... SK telah kami buat, namun SK tersebut merupakan

petugas

kependudukan

yakni

mencakup

semua

administrasi

kependudukan bukan dikhususkan untuk Akta Kematian..." (Wawancara, 30 Maret 2016)


42459.pdf

Tabel4.12 Pengangkatan Birokrasi oleh Dinas Kependudukan dan cat at an s·tpn da1am ha1Pencatatan s·ipl·1 Keterangan No Uraian Apakah ada surat penunjukan tugas Sudsh ada surat penunjukan 1 Tugas Surat berbentuk Surat Keputusan (SK) Kepala 2 Disdukcapil Siapa saja yang diberikan petugas Registrasi Desa, Petugas 3 Registrasi Kelurahan, dan Petugas Registrasi Kecamatan Mengenai petugas kependudukan yakni 4 mencakup semua administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sumber: Data Skunder (diolah), 2016 Dari tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuatkan Surat Keputusan (SK) kepada para petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan, dan Petugas Registrasi Kecamatan tetapi SK tersebut mengenai semua administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bukan khusus mengenai Akta Kematian. Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

informan

diatas,

bahwa

pengangkatan birokrasi dalam hal ini pemberian Surat Keputusan untuk petugas pelaksana Akta Kematian sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK). SK tersebut diberikan kepada para petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan, dan Petugas Registrasi Kecamatan. Pemberian SK ini dimaksudkan sebagai acuan Disdukcapil dalam memberikan tugas kepada para Petugas Registrasi agar dapat melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, diantaranya: membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah keijanya, mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa/kelurahan, melakukan


42459.pdf

verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap yang dilaporkan oleh penduduk, melakukan veriftkasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk, melakukan pencatatan dalam Buku Harlan, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk, melakukan pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan, sebagai penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan, dan menyampaikan laporan bulanan basil pelaksanaan tugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Selanjunya untuk para petugas operator dan pelayanan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas juga sudah dibuat Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan operator dan teknisi perangkat keras SIAK, petugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sarna halnya dengan SK yang diberikan kepada para petugas registrasi diatas ialah untuk memberikan rasa tanggung jawab yang kuat dalam melaksanakan tuganya. Sikap buruk yang dimiliki oleh pelaksana menimbulkan hambatanhambatan yang nyata terhada implementasi kebijakan. yang menjadi persoalan adalah hila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan pejabat dengan rasa tanggungjawab. Terlebih bila pengangkatan birokrat tersebut

semata-mata untuk kepentingam pribadi,

maka besar

kemungkinan akan menghancurkan kebijakan itu sendiri. Maka dari itu pengangkatan seorang birokrasi harusla memiliki beberapa penilaian yang baik,


42459.pdf

salah satu contoh memiliki sifat yang jujur dan idealis. Karena kejujuran dan keidealisan adalah kunci awal dari kesuksesan program itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat Surat Keputusan (SK) untuk para Petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan dan Petugas Registrasi Kecamatan. Dan untuk penunjukan petugas pelayanan dan Operator pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil juga sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK) nya. Tetapi Surat Keputusan (SK) tersebut mencakup administrasi kependudukan bukah khusus mengenai Akta Kematian.

2) Insentif Insentif merupakan salah satu teknik: yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Untuk

mengetahui

bagaimana

insentif

yang

diberikan

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam program Akta Kematian, maka peneliti mewawancarai Kabid Pencatatan Sipil (lbu RM) : " ... Insentif tambahan untuk para Petugas Ragistrasi telah ada tetapi itu hanya terealisasi pada tahun 2014 dan dibagikan setiap bulan, sedangkan untuk tahun 2015 insentif telah dihauskan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena dianggap telah dianggarakan di ADD (Alokasi Dana Desa). Inilah salah satu penyebab jumlah pembuat Akta Kematian menjadi meurun karena jarangnya petugas registrasi melaporkan data kependudukan termasuk laporan kematian kematian... " (Wawancara, 30 Maret 2016)


42459.pdf

Selanjutnya

untuk

mengetahui

informasi

lebih

lanjut

peneliti

mewawancarai Kasi Pemerintahan Kelurahan Terawas/ Petugas Registrasi (Bapak HS), sebagai berikut: " .. .lya memang ada pada tahun 2014 kemarin pihak Capil memberikan Insentif sebesar Rp. 150.000,- setiap bulan ketika saya melaporkan data kependudukan termasukla peristiwa kematian. Tetapi pada tahun 2015 insentif telah dihapus, karena dianggap sudah masuk di ADD (Alokasi Dana Desa), sedangakan untuk kelurahan sendiri tidak ada ADD jadi saya minta ke siapa. makanya sekarang saya sudah malas mekaporkannya ke Disdukcapil, apalagi kantor saya adalah Kelurahan Terawas Kecamatan Ulu Terawas sangat jauh kira-kira 1,5 jam perjalanan sekali pergi menuju Disdukcapil, ... " (Wawancara, 30 Maret 2016)

Berikut daftar jumlah penerima insentif petugas registrasi kependudukan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2015 :

Tabe14.13 I nsen tif P etu1gas R egiS1 . t ras1. K epen d u dukan t a h un 2014 No Kecamatan Jumlah Petugas Besaran Honorer/bulan Rp. 150.000,-/petugas 1 Tugl)lllu}yo 18 Orang Rp. 150.000,-/petugas 2 Muara Lakitan 20 Orang Rp. 150.000,-/petugas 21 Orang Muara Kelingi 3 Jayaloka Rp. 150.000,-/petugas 4 13 Orang Rp. 150.000,-/petugas Muara Beliti 12 Orang 5 Rp. 150.000,-/petugas 13 Orang STL Ulu Terawas 6 12 Orang Rp. 150.000,-/petugas Selan_git 7 18 Orang Rp. 150.000,-/petugas 8 Megang Sakti 11 Orang Rp. 150.000,-/petugas Purwodadi 9 Rp. 150.000,-/petugas 19 Orang 10 BTS Ulu 10 Orang Rp. 150.000,-/petugas 11 TPK Rp. 150.000,-/petugas 10 Orang 12 Sumber Harta Rp. 150.000,-/petugas 11 Orang 13 Tuah Neg_eri Rp. 150.000,-/petugas 8 Orang 14 SukaKarya Sumber: Disdukcapil (Data Skunder diolah), 2014 Pada Tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa para petugas Registrasi Kependudukan pada setiap Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas mendapatkan insetiftambahan sebesar Rp. 150.000,-/petugas setiap bulannya.


42459.pdf

Setelah melakukan wawancara dan observasi bahwa diketahui pemberian insentif oleh Disdukcapil Kab. Musi Rawas kepada petugas Registrasi Desa, kelurahan, dan Kecamatan sebelumnya di Tahun 2014 diberikan untuk setiap para petugas registrasi yang datang melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tetapi kemudian pada Tahun 2015 dihapus, ini menyebabkan para petugas Registrasi Akta Kematian yang ada di Kelurahan/ Desa dan Kecamatan malas untuk datang melaporkan peristiwa kependudukan termasuk data kematian ke Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas, apalagi dari beberapa Kelurahan!Desa jarak untuk menuju ke Disdukcapil terbilang cukup jauh. Ini mengakibatkan data kependudukan di tingkat Kelurahan khususnya data kematian menjadi tidak akurat karena mereka hanya menerima laporan dan mencatat di kantomya saja. Dan terlihat dari tabel 1.1 data Proporsi Penerbitan Akta kematian di Tahun 2014 ke Tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan. Salah satu teknik untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif. Oleh karenanya pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif

oleh

para

pembentuk

kebijakan

besar

kemungkinan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keutungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Tujuan dari pemberian insentif adalah sebagai penyemangat menyelesaikan pekerjaan, memambah disiplin pegawai, bekerja lebih kreatif, dll.


42459.pdf

Dari data-data di atas dapat disimpulkan untuk insetif, pada tahun 2014 memang telah dianggarkan insetif bagi para Petugas Registrasi yang mengantarkan laporan kematian, tetapi untuk tahun 2015 insentif tersebut telah dihapus, inilah penyebab pembuat Akta Kematian menjadi menurut karena jarang para petugas registrasi melaporkan peristiwa kematian. d. Stuktur Birokrasi Menurut Max

Weber, Pengertian

Birokrasi adalah

suatu

bentuk

organisasi yang penerapannya berhubu/ngan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional o1eh berbagai macam peraturan.Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu peke:Jjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Struktur birokrasi merupakah salah satu hal penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan hams dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik. 1) Standar Operating Prosedurs (SOPs)

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana Standar Operasional Prosedur yang dilakukan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan Program Akta Kematian : Untuk mendapatkan informasi mengenai SOP, peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pencatan Sipil (lbu RM), yakni : " ... SOP lnengenai Akta Kematian ada, pertama dimulai dari pemohon yang datang ke kantor lurah membawa semua persyaratan yang telah


42459.pdf

ditentukan kemudian di kantor lurah petugas registrasi mengisi blangko yang tersedia dan ditandatangani oleh Lurah selanjunya pemohon ke kantor Camat untuk melakukan perekaman data dan terakhir pemohon membawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera diproses pembuatan Akta Kematian oleh petugas dengan jangka waktu 3 hari kerja. Sop ini sudah dijalankan sejak tanggal pembuatannya..." (Wawancara, 30 Maret 2016)

Untuk mengetahui informasi bagaimana proses pembuatan Akta Kematian lebih dalam peneliti mewawancarai salah seorang staf pelayanan pada Disdukcapil Kab. Musi Rawas (Ibu CP), yaitu : Untuk proses pembuatan Akta Kematian sudah ditetapkan dari SOP, untuk garis besar sedikit saya jelaskan, setelah masyarakat membawa semua persyaratan yang telah ditentukan kemudian kami memveriftkasi data, apabila prosedur telah sesuai kami langsung memproses pembuatannya, untuk proses pencetakannya harusnya 1 (satu) hari sudah bisa selesai tetapi karena Akta Kematian memerlukan tandatangan pejabat berwenang dan kadang pejabat berwenang sedang ada urusan diluar kantor, maka kami biasanya menjanjikan kepada masyarakat waktu selama 3 (tiga) hari dalam penyelesaian Akta Kematian ini ...." (Wawancara, 30 Maret 2016)

Selanjutnya guna mengetahui bagaimana penilalian proses pembuatan Akta Kematian bagi masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat yang sedang

membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ibu Mursidah), sebagai beikut: " ... Prosesnya menurut saya tidak terlalu rumit, sama halnya seperti mengurus akta kelahiran, tetapi sedikit saran saya kalau bisa pencetakan Akta Kematian jangan memakan waktu terlalu lama sampai 3 hari, karena contoh saja seperti saya jauh-jauh dari Kecamatan Megang Sakti untuk ke Capillumayanjauh kira-kira 1 jam perjalanan, kalau bisa dibuatjadi 1 hari saja jadi saya tidak susah bolak balik kesini ... " (Wawancara, 30 Maret 2016) Berikut

alur prosedur pembuatan Akta Kematian pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas :


42459.pdf

Gambar4.8 Alur Prosedur Pembuatan Akta Kematian Pemohon

D Kelurahan/ Desa

D Kecamatan

D DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATAlAN SIPIL KAB.MUSI RAWAS

[ Petugas Registrasi Disdukcapil

)

[

Kepala Disdukcapil

..______Op_e_ra_t_or_s_IAK _ _ _ _ _--'}

(

Kepala Bidang Pencatatan Sipil

----------n--------______.1 ~

n

[____K_a_s_i_K_e-lah-ir_an_d_an_K_e_m_a-ti-an---.]

df

( Penerbitan Akta Kematian

Sumber: Data Skunder (diolah), 2015

Gambar 4.8 di atas menjelaskan alur prosedur pembuatan Akta Kematian yang dilakukan di Kabupaten Musi Rawas.


42459.pdf

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pencatatan Sipil bahwa prosedur pembuatan Akta Kematian telah disesuaikan dengan standar operasional prsedur (SOP) yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Selanjunya dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa proses pembuatan sebenarnya tidak rumit, yang menjadi kendala adalah waktu penerbitan Akta Kematian yang memakan waktu selama 3 (tiga) hari kerja, jadi untuk menyelesaiakan pembuatanAkta Kematian mereka hams mengulang kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas beberapa hari selanjutnya, kebanyakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas juga terkendala dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari beberapa kecamatan, ini la yang meyebabkan masyarakat malas melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah sebuah proses sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah program SOP sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan sebuah program, adapun kegunaan dari SOP adalah: memperlancar pekerjaan, mengarahkan sebuah proses, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjan, memperjelas alur tugas, melindungi dari kesalahan administrasi, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi-fungsi tiap posisi dalam organisasi, memastikan pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung dalm berbagai situasi, dll. Dilihat dari banyaknya krgunaan SOP jadi dipastikan sebuah pelaksanaan kebijakan tidak bisa terlepas dari SOP. Dari data-data dan analisis yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat SOP dalam pelaksanaan Akta Kematian, tetapi masih terdapat permasalahan yang dialami 90 Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

oleh masyarakat dalam proses pembuatannya yang memakan waktu 3 (tiga) hari ketja.

2) Fragmentasi Fragmentasi pada penelitian ini ingin melihat bagaimana tanggungjawab dari kegiatan yang dibuat oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelaksanaan Program Akta Kematian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Bapak Rl), yakni :"... Pertanggungjawaban untuk Akta Kematian ada, kami membuatnya dalam bentuk laporan dan setiap bulan kami laporkan kepada provinsi..." (Wawancara, 30 Maret 2016) Untuk

mendapatkan

informasi

lebih

lanjut

peneliti

selanjunya

mewawancarai Kepala Bidang Pencatatan Sipil (Ibu RM), sebagai berikut : " ... Laporan pertanggungjawaban mengenai Akta Kematian memang setiap bulan kami buat dan kami kirim kepada Disdukcapil provinsi setiap tanggal 28 pada bulan betjalan, itu berdasarkan dari Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan..." (Wawancara, 30 Maret 2016)

Wawancara lanjutan peneliti lakukan kepada Kasi Kelahiran dan Kematian (Ibu RA), yaitu :"... semua laopran kependudukan dan pencatatan sipil kami buat sesuai dengan format yang ditetapkan, dan selanjutnya kami kirimkan kepada Disdukcapil Provinsi setiap akhir bulan..." Untuk

lebih

jelas

peneliti

menyajika

pertanggungjawaban dalam bentuk tabel, sebagai berikut :


mengenai

laporan

42459.pdf

Tabel4.15 La oran Pertan n ·awaban No

1 2 3 4

Ada

Dilihat dari tabel 4.15 diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepad Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setiap tanggal 28 bulan berjalan, dan melaporkan semua data kependudukan. Setelah

didapatkan

dari

hasil

data-data

diatas

bahwa

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas telah membuat laporan pertanggungjawaban, selanjutnya laporan pertanggunjawaban tersebut dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi pada tanggal 28 pada bulan berjalan hal ini didasari dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggungjawab yang ada diantara mereka. Dalam sebuah pelaksanaan sebuah program laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan kependudukan dan catatan

sipil.

dalam

setiap

pelaksanaan

sebuah

kebijakan

pertanggungjawaban harus dimiliki oleh setiap pembuat kegiatan.


laporan

42459.pdf

Dari hasil data-data dan analisis dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat Laporan Pertanggungjawabannya melalui pelaporan bulanan yang diserahkan kepada Provinsi. E. Pembahasan Penelitian

Pada sub bab ini, penulis akan membahas proses implemenatsi kebijakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Teori Edward III yang yang merujuk kepada 4 (empat) variabel diantaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut diyakini oleh Edward sebagai syarat menuju keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dari hasil data primer dan data skunder yang didapatkan oleh peneliti, maka diantara keempat variabel tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. 1. Komunikasi

a. Transminsi Menurut Teori Edward III penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication). Penyaluran Informasi mengenai Akta Kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas adalah penyaluran informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan ini masih ada beberapa kendalan diantaranya tidak ada informasi khusus mengenai Akta Kematian karena

Akta Kematian sudah termasuk di dalam Pencatatan Sipil dan kendala selajutnya masih ada masyarakat yang belum mengetahui dengan Informasi yang telah


42459.pdf

diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. b. Kejelasan Menurut Edward III didalam Teorinya menyatakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (Street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua) tidak kejelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi ada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang ditetapkan. Dari hasil data-data dan analisis yang didapatkan oleh peneliri bahwa informasi yang telah diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurang jelas karena tidak disertai dengan penjelasan persyaratan yang diperlukan dan bagaimana prosedur pembuatan Akta Kematian. c. Konsistensi Faktor ketiga dalam komunikasi menurut Edward III adalah Konsistensi. Pemerintah yang melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana. Jadi jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.


42459.pdf

Disduk:capil telah cukup konsisten dalam memberikan informasi melalui (pembagian leaflet, secara keliling, media cetak dan Banner) kepada masyarakat karena telah disesuaikan dengan dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan pemberian informasi secara langsung pun terus-menerus dilakukan oleh pihak Disduk:capil kepada masyarakat yakni pada saat ada masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Disduk:capi kami memberikan informasi dan menghimbau agar masyarakat yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil segera membuat khusunya Akta Kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal, dan mengimformasikan kembali kepada tetangga atau keluarga yang belum berpartisipasi mengenai administrasi kependuduk:an.

2. Sumberdaya

a

Staf

Menurut Edward III Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam impelmentasi kebijakan salsh satunya disebebakan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, maupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan julah staf dan impelentor saja tidak cukup, tetapi diperluk:an juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperluk:an (kompeten) dalam mengimplenentasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Para staf yang ada pada Dinas Kependuduk:an dan Catatan Sipil sudah cuk:up memadai, mereka memiliki tugas secara terinci untuk: masing-masing, dilihat dari pendidikanjuga mereka sudah cukup baik ada yang SI, Dill dan SMA. Sedangkan


42459.pdf

untuk status kepegawaian mereka seluruhnya adalah Tenaga Honorer, tidak ada staf yang PNS. Seluruh staf ini merupakan staf sebagai Operator dan Teknis Perangkat Keras SIAK, Petugas Pelayanan Pendaftaran tetapi tidak ada dikhususnya sebagai staf pelayanan Akta Kematian. b. Informasi Menurut Edward III dalam impelentasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas melalui telah melaksanakan sosialisasi, sosialisasi tersebut diselenggrakan pada tanggal 09 November 2015 bertempat di Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas, Sosialisasi yang diselenggrakan adalah mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada sosialisasi khusus mengenai Akta Kematian. Peserta yang hadir dalam Sosialisasi adalah Petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan, Petugas Registrasi Kecamatan, dan Ketua RT dan masyarakat tidak diikutsertakan dalam Sosialisasi tersebut. c. Wewenang Menurut Edward III pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi


42459.pdf

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para impelementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses impelentasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain , ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering teijadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Wewenang pada penelitian ini merupakan kewenangan yang diberikan Disdukcapil kepada Kelurahan/ Desa selaku petugas Registrasi Akta Kematian dan kewenangan kepada pihak Instansi lainnya Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa kewenangan langsung

kepada Kelurahan telah ada yaitu

berbentuk blangko F-2.31 dan F-2.32

yang diberikan setiap tahun oleh

Disdukcapil Kab. Musi Rawas pada blangko tersebut Petugas Registrasi Kelurahan melakukan pengisian blangko F-2.31 dan F-2.32 dan selanjutnya ditanda tangani oleh Lurah/ Kades, kemudian selanjunya dilakukan pendataan di Kecamatan dan terakhir proses penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil. Kemudian dalam hal kewenangan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana hubungan antara Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kab. Musi Rawas dengan Pihak Instansi lainnya. Untuk sedikit dijelaskan pihak Instansi lainnya adalah pihak yang berkaitan dengan Akta Kematian misalnya Asuransi, Perbankan, Pengadaian dan Leasing, dll. Berdasarkan data-data yang didapatkan adalah belum ada kewenangan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dalam hal kesepakatan dengan kepada pihak Instansi lainnya dalam hal ini


42459.pdf

pihak Asuransi, Perbankan, Pengadaian, Leasing, dll. Kerjasama sebenamya telah ada dari Pusat yaitu Direktorat Fasilitas dan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan tetapi ini mencakup semua data kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi tidak khusus mengenai Akta Kematian.

d. Fasilitas Dalam Teori Edward Ill menjelaskan bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam impelentasi kebijakan. Impelentor mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka impelentasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan, bahwa dalam pelaksanaan proses pembuatan Akta Kematian telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan dari data-data bahwa sarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memadai dalam proses pembuatan Akta kematian. Selanjutnya untuk prasarana selain mendapatkan data peneliti juga langsung melakukan observasi terhadap pelaksanaan Akta Kematian. Sarna seperti halnya sarana, prasarana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas telah menunjang secara penuh dengan kondisi yang baik untuk proses pembuatan Akta Kematian bagi masyarakat.


42459.pdf

3. Disposisi a. Pengangkatan Birokrat Menurut Edward III, disposisi atau sikap pelaksanan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanankan kebijakan-kebijakna yang di inginkan oleh pejabat pejabat tinggi, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelasanan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dediskasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Bahwa pengangkatan birokrasi dalam hal ini pemberian Surat Keputusan untuk petugas pelaksana Akta Kematian sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK). SK tersebut diberikan kepada para petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan, dan Petugas Registrasi Kecamatan. Pemberian SK ini dimaksudkan sebagai acuan Disdukcapil dalam memberikan tugas kepada para Petugas Registrasi agar dapat melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab, diantaranya: membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah

keijanya,

mengelola

dan

menyajikan

data

kependudukan

di

desa/kelurahan, melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap yang dilaporkan oleh penduduk, melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk, melakukan pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk, melakukan pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan,

sebagai penghubung dalam penyampaian dan


42459.pdf

pengambilan Dokumen Kependudukan, dan menyampaikan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Selanjunya untuk para petugas operator dan pelayanan pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas juga sudah dibuat Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan operator dan teknisi perangkat keras SIAK, petugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sarna halnya dengan SK yang diberikan kepada para petugas registrasi diatas ialah untuk memberikan rasa tanggung jawab yang kuat dalam melaksanakan tuganya. b. Insentif Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankna untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insetif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insetif oleh para pembuat kebijakan mempemgaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Bahwa diketahui pemberian insentif oleh Disdukcapil Kab. Musi Rawas kepada petugas Registrasi Desa, kelurahan, dan Kecamatan sebelumnya di Tahun 2014 diberikan untuk setiap para petugas registrasi yang datang melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tetapi kemudian pada Tahun 2015 dihapus, ini menyebabkan para petugas Registrasi Akta Kematian yang ada di Kelurahan/ Desa dan Kecamatan malas untuk datang melaporkan peristiwa kependud ukan termasuk data kematian ke Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas, apalagi dari beberapa Kelurahan/Desa


42459.pdf

jarak untuk menuju ke Disdukcapil terbilang cukup jauh. Ini mengakibatkan data kependudukan di tingkat Kelurahan khususnya data kematian menjadi tidak akurat karena mereka hanya menerima laporan dan mencatat di kantomya saja. Dan terlihat dari tabel 1.1 data Proporsi Penerbitan Akta kematian di Tahun 2014 ke Tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan. 4. Struktur Birokrasi a. Standar Operating, Prosedurs (SOPs) Adalah suatu keinginan rutin yang memungkinkan para pegawai (satu pelaksanan kebijakanl administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. Prosedur pembuatan Akta Kematian telah disesuaikan dengan standar operasional prsedur (SOP) yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Selanjunya dari basil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat menjelaskan bahwa proses pembuatan sebenamya tidak rumit, yang menjadi kendala adalah waktu penerbitan Akta Kematian yang memakan waktu selama 3 (tiga) hari kerja, jadi untuk menyelesaiakan pembuatanAkta Kematian mereka harus mengulang kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas beberapa hari selanjutnya, kebanyakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas juga terkendala dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari beberapa kecamatan, ini la yang meyebabkan

masyarakat

malas

melakukan

pengurusan

Kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas.


Administrasi

42459.pdf

b. Fragmentasi Menurut Edward Fragementasi adalah upaya penyebab tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas telah membuat laporan pertanggungjawaban, selanjutnya laporan pertanggunjawaban tersebut dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi pada tanggal 28 pada bulan berjalan hal ini didasari dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Laporan Reguler Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan.


42459.pdf

BABV KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Sebagaimana analisis yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dengan informan dan data yang didaptkan, maka dapat diketahui bahwa Impelementasi Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan dibidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 1. Komunikasi sudah be:tjalan sebagaimana mestinya melalui penyaluran yang diberikan secara terus-menerus. Tetapi penyaluran informasi tersebut belum terlalu jelas karena tidak khusus mengenai Akta Kematian dan tidak mendetail. Disdukcapil sudah cukup konsisten dalam memberikan informasi. 2. Sumber Daya diantaranya Staf pada Disdukcapil sudah cukup memadai untuk jumlah tetapi dalam kemampuan masih kurang. Selanjutnya Informasi yang diberikan kepada para pelaksana sudah dilakukan melalului sosialisasi tetapi tidak khusus mengenai Akta Kematian. Kemudian Kewenangan telah diberikan kewenangan kepada Kelurahan. Dan untuk ke:tjasama dengan pihak intansi lainnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum mengadakan ke:tjasama. Dan terakhir Fasiltas Saran dan Prasarana pada Disdukcapil sudah cukup memadai. 3. Disposisi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah membuat SK untuk para Petugas Registrasi sudah dibuatkan Surat Keputusan (SK). Untuk Insentif pada tahun 2014 memang telah dianggarkan insetif bagi para Petugas


42459.pdf

Registrasi yang mengantarkan laporan kematian, sedangkan untuk tahun 2015 insentif tersebut telah dihapus. 4. Struktur Birokrasi, telah tersedia SOP dalam pembuatan Akta Kematian tetapi masih terdapat permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam proses pembuatannya yang memakan waktu 3 (tiga) hari kerja. sedangkan untuk Fragmentasi Disdukcapil telah membuat Laporan Pertanggungjawabannya melalui pelaporan bulanan yang diserahkan kepada Provinsi.

B. SARAN Sebagaimana Kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Penyaluran informasi harus lebih mendalam kepada lapisan masyarakat dan dibuat informasi khusus mengenai Akta Kematian. Informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sebaiknya lebih diperjelas dengan memberikan informasi bagaiman prosedur pembuatan dan persyaratan apa saja yang diperlukan saat membuat Akta Kematian. 2. Harus lebih mmeningkatkan kemampuan Staf pada Disdukcapil dengan memberikan pelatihan. Pemberian informasi kepada para pelaksana melalui Sosialisasi harus lebih mendalam misalnya dikhusunya mengenai Akta kematian dan pelaksanaanya juga harus mengikutsertakan para Ketua RT dan hila perlu sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai tertib administrasi khususnya Akta Kematian. Agar dapat segera melakukan kerja sama atau kesepakatan secara resmi kepada pihak instansi lainnya


42459.pdf

menyakut tentang Akta Kematian, sehingga tidak akan terjadi lagi penyederhanaan dokumen oleh para pihak instansi lainnya. 3. Untuk pemberian Surat Keputusan (SK) penugasan sebaiknya dibuatkan petugas khusus untuk mengangani program Akta Kematian, agar lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Seharusnya pemberian insentif terus diberikan, supaya para pelaksana mempunyai semangat untuk terus melaporkan peristiwa kematian kepada Disdukcapil kabupaten Musi Rawas.


42459.pdf

DAFTARPUSTAKA A. Buku-Buku Abdurrani, H. (2010). lmplementasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitang : Program Pasca Srujana Universitas Terbuka Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?. Jurnal Administrasi Publik, Vol.l, No.1, 1-3 Arikunto, Suharsimi. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Dipahandi, Aria (2009). Aspek Hukum Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon : Program Pasca Srujana Universitas Diponegoro Dunn, Wiliam N. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Fajarsari, Yuliastuti. (2010). lmplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta : Program Pasca Srujana Universitas Sebelas Maret Gunawan, Imam. (2014). Metode Penelitian Kualitatif(I'eori dan Praktik), Jakarta : Bumi Aksara

Hidayat, Wimmy Dhanna. (20 13 ). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tanjung Pinang : Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta Moleong, Lexy J. (20 11 ). Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung.PT Remaja Rosdayakarya. Musanef, 1996, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta:


42459.pdf

PT. Gunung Agung. Nazir, Moh. (20 11) Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia Nugroho. R 2007. Ana/isis Kebijakan Publik Dalam Pengambilan Keputusan. Jakarta: Amelia Press Patilima, Hamid (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Rusli, Said. 2012. Pengantar llmu Kependudukan. Jakarta: LP3ES. Saleng, Anriany (2012). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 di Kabupaten Takalar : Program Pasca Srujana Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Siagian, Sondang P. 1997. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Subarsono. (2012) Ananlisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :Pustaka Pelajar Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta Wahab, Solichin Abdul. (2016) Ana/isis Kebijakan. Jakarta : PT. Bumi Aksara Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Buku Seru

B. Perundang-undangan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil.


42459.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil diDaerah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 Penyelengaaran Administrasi Kependudukan.

C. Website http://www.disdukcapil.musirawaskab.go.idlvisi-dan-misi.html#ixzz41MxbnxUN www. JDIH Kabupaten Musi Rawas.Go.id http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-birokrasi.html http:/I globallavebookx. blogspot.co.id/20 15111 /pengertian-administrasikependudukan.html


42459.pdf

PEDOMAN WAWANCARA NO FOKUS PENELITIAN 1 Komunikasi

INDIKATOR

1) Transmisi (Penyalura informasi kepada masyarakat)

SUMBER INFORMASI 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DAFTAR PERTANYAAN

1) Apakah telah ada Informasi pemberitahuan mengenai Akta Kematian kepada msyarakat? ~) Jika ada, mengapa Disdukcapil memberikan informasi tersebut?

2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil

1) Informasi seperti apa yang diberikan oleh Disdukcapil kepada masyarakat mengenai Akta Kematian?

3) Kepala Bidang Info Dukcapil

1) Apakah sudah ada informasi yang diberikan oleh Disdukcapil kepada masyarakat? ~) Informasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat? ~) Kapan Disdukcapil memberikan Informasi kepada masyarakat? ~) Dimana Disdukcapil memberikan Informasi kepada masyarakat?

4) Kasi Kelahiran dan Kematian

1) Apakah ada Infromasi khusus mengenai Akta Kematian?

JENISDATA

1) Wawancara 2) Observasi

--


------

42459.pdf

2) Kejelasan Kejelasan pemberian Informasi o1eh Disdukcapil kepada msyarakat

5) Masyarakat

1) Apakah anda tahu dengan Infromasi yang diberikan oleh Disdukcapil? 2) Jika tahu, kapan anda melihatnya? 3) Dimana anda melihatnya?


1) Apakah Informasi yang diberikan Disdukcapil sduah cukup menarik?

2) Kepala Bidang Pencatatn Sipil

1) Apakah Informasi yang diberikan Disdukcapil sudah cukup dimengerti oleh masyarakat? 1) Apakah menurut anda informasi yang diberikan Disdukcapil mudah dimengerti oleh masyarakat?


1) Wawancara 2) Observasi 3) Data Skunder

4) Masyarakat

- - - - - - L___


1) Apakah anda mengerti dengan informasi yang diberikan Disdukcapil? 2) Apakah Informasi yang diberikan oleh Disdukcapil sudah cukup jelas? 3) Menurut anda apakah perlu dilakukan penginformasian terse but? 4) Mengapa perlu dilakukan penginformasian tersebut? 5) Apa saran anda dengan adanya informasi tersebut?

42459.pdf

3) Konsistensi Tingkat konsistensi informasi yang diberikan kepada masyarakat

2

Sumberdaya

1) Staf Staf Operator dan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil


1) Kepala Disdukcapil

1) Berapa lamajangka waktu informasi yang diberikan Disdukcapil kepada masyarakat?


1) Berapa lama waktu Pengimformasian yang berikan Disdukcapil kepada masyarakat? 2) Apakah waktu penginformasian kepada masyarakat yang Disdukcapil berikan sudah cukup efektif?


1) Apakah Disdukcapil konsisten dalam memberikan informasi kepada masyarakat?


1) Apakah informasi yang diberikan Disdukcapil dilakukan secara terusmenerus?


1) Apakah Staf pada Disdukcapil sudah cukup memadai? 2) Bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Staf pada Disdukcapil? 3) Apakah ada Stafkhusus yang menangani masalah Akta

1) Wawancara 2) Observasi 3) Dokumentasi 4) Data Skunder

1) Wawancara 2) Data skunder 3) Dokumentasi

I I

I

42459.pdf

Kematian?

--------- -

2) Informasi Sosialisasi yang diberikan kep13.4~ para


4) Data Skunder


1) Apakah Disdukcapil memiliki staf khusus yang menangani kepengurusan Akta Kematian?

3) Staf Operator dan Pelayanan Disdukcapil

1) Bagaimana proses pembuatan Akta Kematian? 2) Berapa lama proses penerbitan Akta Kemtian? 3) Apakah ada kendala saat proses pembuatan Akta Kematian? 4) Apakah ada biaya untuk pembuatan Akta Kematian?

4) Masyarakat

1) Mengapa anda membuat Akta Kematian? 2) Apakah staf pelayanan saat anda membuat Akta Kematian baik dalam memberikan pelayanan? 3) Apakah ada kendala saat anda membuat Akta Kematian? 4) Apakah ada biaya ketika anda membuat Akta Kematian?

1) Kepala Disdukcapil

1) Apakah pihak Disdukcapil sudah pemah menyelenggrakan sosialisasi? ----

-------

1) Wawancara

42459.pdf

pelaksana Program Akta Kematian


2) Dimana sosialisasi dilaksanakan? 3) Mengapa sosialisasi perlu diselenggrakan? 2) Kabid Pencatatan Sipil

1) Apakah Disdukcapil telah menyelenggarakan Sosialisasi mengenai Akta Kematian? 2) Sosialisasi seperti apa yang diselenggrakan? 3) Kapan Sosialisasi diselenggrakan? 4) Siapa saja yang hadir dalam kegiatan sosialisasi?


1) Apakah Disdukcapil telah menyelenggrakan sosialisasi mengenai Akta Kematian?

4) Kasi Pemerintahan/ Petugas Registrasi Kelurahan

1) Apakah anda pemah mengikuti sosialisasi yang diselenggrakan oleh Disdukcapil? 2) Jika pemah, sosialisasi seperti apa yang anda ikuti? 3) Apakah sosialisasi tersebut dikhususkan mengenai Akta Kematian?

5) KetuaRT

1) Apakah anda pemah mengikuti sosialisasi mengenai Akta

2) Data Skunder 3) Dokumentasi

42459.pdf

Kematian yang diselenggrakan oleh Disdukcapil? 2) Bagaimana anda mengetahui informasi mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mengenai Akta Kematian? 1) Wawancara 3) Wewenang - Pemberian Wewenang kepada petugas Pelaksana

- Kerjasama dengan pihak Instansi lainnya

1) Kabid Pencatatan Sipil

1) Kewenangan seperti apa yang diberikan oleh Disdukcapil kepada pihak Kelurahan/Desa dalam program Akta Kematian?

3) Dokumentasi

2) Kasi Pemerintahan

1) Apakah Disdukcapil memberikan wewenang langsung kepada kelurahan mengenai Akta kematian? 2) Jika ada, berupa apa wewenang tersebut?

4) Data Skunder

1) Kepala Dukcapil

1) Apakah sudah ada kerjasama dengan para pihak Instansi lain?

1) Wawancara

2) Kabid Info Dukcapil 1) Apakah sudah ada kerjasama dengan para pihak instansi lainnya? 3) Kasi Kelahiran dan Kematian


2) Observasi

1) Apakah sudah ada kerjasama dengan para piha instansi lain khsus mengenai Akta Kematian)?

42459.pdf

4) Fasilitasi Sarana dan Prasaran pada Disdukcapil

1) Kepala Bidang pencatatan Sipil

1) Bagaimana dengan Fasilitas yang dimiliki Disdukcapil?


1) Bagaimana dengan fasilitas sarana yang dimilki oleh Disdukcapil dalam penerbitan Akta Kematian?

3) Staf Operator dan Pelayanan Disdukcapil

1) Apakah fasilitas sarana yang dimiliki oleh Disdukcapil sudah cukup memadai?

1) Wawancara 2) Observasi 3) Data Skunder 4) Dokumentasi

4) Kabid Info Dukcapil 1) Bagaimana dengan fasilitas prasarana yang dimiliki oleh Disdukcapil? 5) Masyarakat 1) Bagaimana dengan Fasilitas prasarana yang ada ada di Disdukcapil? 3

Disposisi

1) Pengangkatan Birokrasi 1) Kepala Disdukcapil Surat Penunjukan Petugas Registrasi

2) Kabid Pencatatn Sipil


1) Apakah sudah ada surat penunjukan untuk para petugas pelaksana Akta Kematian? 2) Jika ada, berupa apa surat penunjukan tersebut? 1) Apakah ada surat penunjukan untuk petugas pelaksana kebijakan?

1) Wawancara 2) Dokumentasi

42459.pdf

2) Siapa saja yang diberikan surat penunjukan tugas tersebut? 3) Sampai kapan surat penunjukan tersebut berlaku untuk para pelaksana kebijakan?

3) Kasi Kelahiran dan kematian 2) Insentif

1) Kabid Pencatatan Sipil

1) Apakah ada surat penunjukan tugas untuk para petugas pelaksana program Akta Kematian? 1) Apakah ada insentif tambahan untuk pra petugas Registrasi? 2) Siapa saja yang diberikan insetif? 3) Kapan diberikan insentiftersebut?

1) Wawancara 2) Dokumentasi 3) Data Skunder

2) Petugas Registrasi Kelurahan

1) Kapan anda melaporkan peristiwa kependudukan khusunya peristiwa kematian kepada Disdukcapil? 2) Apakah ada insentif tambahan yang diberikan Disdukcapil setiap anda melaporkan peristiwa kematian? 3) Jika ada, berapa besarannya? 4) Kapan Disdukcapil memberikannya? 5) Bagaimana cara Disdukcapil memberikannya? --------------


42459.pdf

4

Struktur Birokrasi

1) SOP Prosedur pembuatan Akta Kematian

2) Fragmentasi Laporan pertanggungjawaban Akta Kematian

1) Kabid Dukcapil

1) Adakah SOP mengenai Akta Kematian? 2) Jika ada, bagaimana prosedurnya? 3) Sejak kapan SOP mengenai Akta kematian dijalankan?

2) Masyarakat

1) Apakah proses pembuatan Akta kematian terlalu rumit?

1) Kepala Dinas

1) Apakah ada surat pertanggungjawaban dari Disdukcapil mengenai Akta Kematian? 2) Jika ada, Bagaimana bentuknya? 3) Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban mengenai Akta Kematian?

2) Kabid Dukcapil

1) Apakah ada surat pertanggungjawaban dari Disdukcapil mengenai Akta Kematian? 2) Jika ada, Bagaimana bentuknya? 3) Bagaimana prosedur pelaporan pertanggungjawaban mengenai Akta Kematian? -----




42459.pdf

DOKUMENPELENGKAF

,.

Penulis Bersama Bapak H. Rudi Irawan, S.Sos, M.Si (Kepala Disdukcapil Kabupaten Musi Rawas)

Penulis Bersama Ibu Hj. Rusana Mulawati, S.IP, M.Si (Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas)


42459.pdf

Penulis Bersama Bapak: Tanang, SE (Kepala Bidang Info Dukcapil Kab. Musi Rawas)

Penulis bersama Ibu R. Ayu Rahma, S.Sos (Kasi Kelahiran dan Kematian) dan Ibu Sri Murniasih, SH, M.Si ( StafDisdukcapil Kab. Mura)


42459.pdf

Contoh Ak:ta Kematian


..... -......... .__

~

42459.pdf KEMENTERIAN RlSET, TEKNOLOGI, DAN PEND!D!KAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palcmbang JL Sultan Mull3mmad Mansyu1, Kcc. Ilir Barat I. Bukit Lama. Pakmhang

UNIVERSITAS TERBUKA

Nom or: ~ /UN3!.28/LL/20 16 · Lamp. Hal. : Pcm10honan Izin Pengumpulan Data Pcnelitian

Yth.

~(I

I YJ

Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimik 07 I I --1-1390:2 E-mail: [email protected] id

Palembang, 17 Fc:bruari 2016

: Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kab. Musi Rawas

Sehuhungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhi1 Program !\'!agister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilm:.~ Administrasi Bidang rvlinat Ac!ministrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar KotaLubuklinggau. kami sampaiakan balnva mahasiswa atas nama: : Pratiwi Ayu Putri Nama : 500632634 N!M : Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Judul Administrasi Kependudukan di Bidang Akta Kematian di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumsel Pembimbing : 1. Dr. Andries Lionardo, ~v1.Si 2. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D Hermaksud akan melakukan sur\"l::y at<:u pengumpubn data penelitian TAPl\·1 tcrsebut.

sesu~11 ckng~111

1udul

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perker.annya dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kahupaten Musi R.1vvas untuk dapat mengizinkan mahasiswa terscbut untuk mengadakan pengumpulan da~a. Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut.Atas pcrhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimabsih.

Tcmbusan: I. Pembantu Rektor I dan III 2. Direktur PPs 3. Dosen Pembimbing 4. Mahasiswa Ybs


42459.pdf

BUPATI MUSI RAWAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEHYELENGGA.RAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKA.N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang :a.

bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ketentuan pengenaat! denda administrastif hanya dikenakan kepada penduduk atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan belum mengatur pengenaan denda administratif kepada penduduk atas keterlambatan pelaporal! per~stiwa penting;

b

bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan optimalisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka ketentuan mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 CJS9 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

Mengingat

Page I of 5 Pada Adminduk


42459.pdf

5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indcmesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bcberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomcr 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka'1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1Un 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No;nor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 736); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemcrintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcmcrintahan Oaerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarar1 Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Pcraturan Presiden Nomor Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil;

25 Tahun Pendaftaran

2008 tentang Penduduk dan

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan;

tcntang

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Ol-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Page 2 ?erda Admmdui


or S

42459.pdf

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 1q Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lem bar an Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERW.AKILA.N RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dan

BUPATI MUSI RAWAS MEMUTUSK.hN :

Menetapkan : PEaATL~ DAERAH T~TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABtJ""PATEN MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI K~PENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19), diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal baru, ycdmi Pasal 121 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121 A ( l) Pelaporan peristiwa penting yang mclampaui batas waktu dikenai denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai: a.

Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

b.

Lahir Mati yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Lahir Mari dikenakan dcnda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

PJgc 3 of 5 Perda Admmdul:


42459.pdf

r

Kt>matian yang dilaporkan melampaui batas wZtlctu 30 (tiga puluh) hari seJak tanggal Kematian dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

d.

Perkawinan yang dilaporkan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkav,rinan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);

e.

Pembatalan Perkawinan yang dilaporkan rnelampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

f.

Perceraian yang dilaporkan melampaui batas waktu 60 (enam puluhJ hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

g.

Pembatalan Perceraian yang dilaporkan rnelampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu mpiah);

h.

Pengangkatan Anak yang cl.ilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan rengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. :__o.OOO,- (lima puluh ribu rupiah);

1.

Pengakuan Anak yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengakl1an Anak oleh Ayah Biologis dengan disetujui Ibu, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah);

J.

Pengesahan Anak yang dilaporkan melampaui bat as waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah Ibu melakukan Perkawinan dan mendapat Akta Perkawinan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);

k.

Perubahan Nan1a yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga pulu:-.) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif scbesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

L

Perubahan Status Kewarganegaraan yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

m. Peristiwa Penting lainnya yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

f'C'rda Admmdu);


42459.pdf

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangzm Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pad a tanggal 4 Des ember 20 13

BUPATI MUSI RAWAS,

dto RIDWAB MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal4 Desember 2013

SEKRETA!US DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAB,

dto H. ISBANDI ASRYAD, S.H., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580917 197902 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan asllnya DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS Kepala Bagian Hukwn

SEKRETARL~T

MUKHLISIN SH, MH. Pembina NIP. 19700623 199202 1 003 I

I'Jgc 5 of5 Perda Adnundui


F_)t-=MERINTAH KABUP.ATEN MUS! R!','-"· . '

42459.pdf

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATA-f/\N .3)PIL Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas Kode Pos: 31661 Telepon (0733) 4540030 Faximile (0733) 4540025 Laman www.disdukcapilmusirawas.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: /KPTS/DKCS/2015 TENTANG PENETAPAN PESERTA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kehijakan Kependudukan kepada Petugas Registrasi Desa, Petugas Registrasi Kelurahan dan Petugas Registrasi Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas, maka perlu menetapkan Peserta Sosialisasi Kebijaka11 Keper.dudukan Tahun 2015. b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan scbagait1ana dimaksud dalarn huruf a, perlu ditetapkan dengan Kq:. Jtusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catat?D Sipil Kabupaten Musi Rawas. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara RI 5373); 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sioil:

42459.pdf

6. Peraturan Pres!den 26 Tahun. 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tcn.tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Ncmor 19 Tanun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 ten tang Perubahar. t\.tas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahc :1 2009 (Lembaran Daer8h Kabupate!1 Musi Rawas Tahun 2) l3 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun AnggaraJ1 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Bel311ja Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 5); 13. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Menetapkan Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2015, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

: Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan dan Operator SIAK Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka Kecamatan, serta Sekretaris Desa dan Sekretaris Kelurahan. KEDUA

42459.pdf

KETIGA

: Peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2015 diberikan uang transport yang besarannya sebagaimat:.a tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 melalui Anggaran . Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, kode kegiatan: 1.10.1.10.01.15.12.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desem ber 20 15, dengan keten tuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagairnana mestinya, apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti, pada tanggal, Oktober 2015. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. MUSI RAWAS,

H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197204021997031008 Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Iaporan) 2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau; 3. Kcpala Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti; 4. Anggota Panitia Pelaksana Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.


42459.pdf

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Ra,xas Nomor : /KPTS/DKCS/2015. Tanggal : Oktober '10 ~ 5. DAFTAR NAMA PESERTA DAN BESARAN UANG TRANSPORT PESERTA SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN TAHUN 2015 ~Jabatan

NO. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 ,------· 9 10 ,

,

ll.

12 13 -------

-~

Besaran Uang Transport (Rp.)

Unit Kerja

Struktural/ Fungsional

3

2

4

--------1

Sekretaris Camat Kantor Camat Tugumulyo Kasi Pelayanan Umum sda Operator SIAK-----~------t-------sd_a__ Kecamatan

60.000,Kantor Kelurahan B. Srikaton 60.000,----Kantor Desa Surodadi 60.000,------+--===-=~~:....::...cc.::__=...::..::::_-=-.==---=~=----------------1c----------60.000,Kantor Desa Tegal Reio 60.000,Kantor Desa Trikoyo

Sekretaris Lurah Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa -------------- -----·---Sekretaris Des a

-~----~---

~--~-------~--~

---~----

----

60.000,60.000,-

--------

---------------------------

Kali_beniJ]_g _________~l-----6__o __._O_Q_O_,_-__ _ Widodo 60.000,- - - - ----+-------------! Wonokerto 60.000,Nawangsasi _____ 60.000,----------t 60.000,-~i3.11to_I_Qesa~l!~()rnl1lyo __ Kantor D~sa Wukirsari 60.000,---Kantor Kantor Kantor Kantor

Desa Desa Desa Desa

------

~

-----

-

--

---

---

-----~-------~------

-- 14 Sekretaris D~sa_~---- ___ _ _ __ Kantor Desa_B_g_adir~j.Q __ -~ _ ~-- ----~~-0_.0()9__ ,- ~--- ~~ ...§.t:kr~!Cllj_s];)<:_l:>ct____ __ __ _ _K~tor Des9: Dwi )_0Y~ __ ________?O ·29_().c::____ __ _ 16 Sekretaris Desa Kantor Desa Siti Hario 60.000,- - - - - - - - - - ~---- -',!_ _ _ _ _ _ --~---~- ' - - - - - - - - - - - Sekreta..ris -------Desa Kantor Desa Mataram 60.000,r-----17 - t----------------------- --------------------- ------- ------ ·----- ---- ----------18 Sekretaris Desa Kantor Desa Tambahasri 60.000,~. . --~ ---~_:..::_'---_:: -~~=...::-=--=-:.=-=-=-=--=------- - - + - - - - - - - - - - - - ' - - - 19 Sekretaris Desa Kantor Desa WonoreJ·O 60.000,-Kantor Dcsa Sidoharjo __ ,_ 60.000,20 Sekretaris Desa t-----t---Kantor Desa Triwikaton 60.000,21 Sekretaris Desa -·------------~--~------

----~-------

-~--------~--

~-----------+-------~---~

~--+-----------------

22 Sekretaris Carnat Kantor Camat Muara Lakitan -------·---------·· -23 Kasi Pelayanan Umum sda r------r---------- ------------------ 24 t---------Operator SIAK Kecamatan sda ·-- -------·------------ -

----·

60.000,60.000,- -----60.000,- - - --------- - - -

25 Sekretaris Lurah r-- - ----

-----

60.000,- -

------

~

-------------------~------- -·--+--~----·---~-----

---~

-----~--

~----------

------~

~--

-- ----

---------~----------

----------~------~

Kantor Kclurahan Muara Lakitan -- ----------- ----- - - -

--~

~--~----------~-

- --

t--~~- _Se!<-_rt:~alj~_Qes~ _ ______ _

27 28

Sekretaris Desa Sekretaris Desa r---~-?-~ekr_~tar!s Desa 1--30 Sekretaris Desa 31- Sekretaris Desa t--· - - - -32 Sekretaris Desa 33 Sekretaris Desa t-------t---34 Sekretaris Desa 35 Sekretaris Desa 36 Sekretaris Desa 1-----f--------f--37 Sekretaris Desa

---~--~----

_ IS_~~~Desa Tr!~~-!1--~~----- __60.0_00,- ___ __ ____ Kantor Desa Seman~--- ___ _?0.0~()0,---~------~- _____ Kantor Desa Anyar_ _ _ _ _ _ _ ~-60.()_0 ___ 0'--,-------J -~---- ___ Kantor Desa Muara Rengas f----_i>O.OOO,- ___ _ __ . _ .. K~tor Desa Suf!_gai Pinan_g_ ______6~~_()()0,- __ Kantor Desa Semeteh 60.000,----- - - - - - - - - - - - ------ ------- --- ---------------- ------Kantor Desa Prabumulih II 60.000,60.000,Kantor Desa Prabumulih I -- - - - - - - - - - - - - 60.000,Kantor Desa Lubuk Pandan --------· ---~---

!----+-~~_::__~__::'---~----

-----~-

-1-------~-----

Kan tor De sa _!lelita_,J~~-----+----6_0_._o~o__O_:_,-__ _ ---

-- --

_______

__ IS~!~ Desa Sido ~_u]~------ ----~O.()QQ~ _ __ Kaptor Desa

60.000,-_ Marg~!3aru _________________

---

t---3_8_t--S_e_kr_e_t_an_·s_D_e_sa _ _ _~-~-~-- __ Kantor Desa Pending_an _ f - - - -60.000,- - - - - - - - - - ---Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka 60.000,- - - ,__39_--+_S_e:__kr_e_tan_._s_D_e __s_a_________ _Kantor Desa Bumi_~_ctkmu£.)aya_-+-------40

~lrrP~

Tf--4----~---'•--"

... ~

r-.--...-..

-

42459.pdf

_§~!g-~taris Carn9:~~~-~~~ -~-----~- ~anto~~<:_:~atrvr~c:tE:9:_l(~e__~_g!~~

45 46 47

-~
~ ~--

-~~-()~Q:900_L _ ~

60.000,60.000,-

sda sda

~---~-o----------~----~~---~----~----~~-------~--+---~---~------

48

Sekretaris Lurah

Kantor Kelurahan Muara Keling:i

49

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris

Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor Kantor

~()_

,

-

51 52 53 54 55 56

-~--

57 1- 58

59

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

_ _ _: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

60.000,-

DesaBini~-~------------ ~~---~-6 __0__.0_0_0_,-__ ~ Desa Pulau Panggung 60.000,---t-------·Desa Tanjung Lama 60.000,Desa Mandi Aur 60.000,Desa Lubuk Tua 60.000,Desa Mambagg 60.000,~----~----~--~~Desa Bingin Jun,..,,t 60.000,Desa Tu Sempurna 60.000,lfSU.

Sekretaris Desa=--------+-=-:K=an=::-...ct=o=-:r-=D=--e=-:s=-:a~M_ar_~.<.L._g
~-~2__ . Selu-_~!aris ~6_l__S~kr~t.rris 62 SekretarJ~ 63 Sekret.~ris 64 _Sekr_e_taris 65 Sekretaris

Desa ------~~antor De~
-~-~-- 6()_.00~-=--~-~------~~()_:_()_00,=~~ ~ _ 60.000,60.000,-

q~~.?:~~-~---~-- __ Kant9!"_Q~e~~C_l T~~l!.
-~- 60_._0()()_,::: ~-~ _ 60.000,-----------

----~~----

-

-~-

·-·

~------~

_6_6_ Sekret_an_._s_D __ ~e-~s_a_~-------~1--K_an_t_or_Dc:~a 1YJ~gan_J9:.Y...:..a:_______+-__6_0_.0_0_0~,-----60.000,67 Sekretaris Des-a Kantor Desa Lubuk Muda ---60.000,68 Sekretan_·s_D_e_s_a________I----K_a__ n ~or Des a Suka Menang

-~-------'-----1

~--

_ ~.2_ _Sekretaris Camat 70 71

Kantor C~~~}~ay'-l:!()~a---~~--~- ~----60.000 1_::_____ _ sda 60.000,sda 60.000,-

Kasi Pelayanan Umum Operator SIAK Kecamatan

- - t--------

-

~~-

-~------

~-------

~-~--~~-·------~---~----

- 7_?:_ Sekrctaris Lurah 73 Sekretaris Desa 74 Sekretaris Desa f------~-~-

------~~--~---·---------

---~--~-~--~~-----~--

__ --~-

-~---

-----~

-~

--·~-

~-

~.

----

--

--

---~-

---------'---~

----

--~------

-~~~---

Kant~~~L ~argCl_}l!_Qggal_ ~---- _~ ---~_{?0.()_90,- __ _

Kantor Desa Giri Yoso Kantor Desa Kertosono

~1----------~--~--~--

-~--

-------

--~~·-

---~-~~-~~- --~---

-----

~-

--~~ ~---

60.000,60.000,------ ----------~-~-~-------~--~--

75 Sekretaris Q_~sa _____ ~-- _JS~!S>£_!)~~<3.Marg_S>y()_~O _ ~~- ~ --~~?_0.000,~---~-76 ~etaris Desa _______~-~- _JSan!()I__l)_e_s_Cl_!3u~i___I3~jo ---~~-~---- _____ ()2_:_002__,__:-____ 77 Sekretaris Desa Kantor Desa Sidodadi 60.000,-------------------------- f--·--------1 --~--

__TF}__ 79 80

Sekr~e~aris Desa_________ ~ _ Kan_!9_r__J:)_~s~_¥arga 1'_~L__

Sekretaris Desa Sekretaris Oesa

81 Sekretaris Desa 82 Sekretaris Dcsa 1----t--------------------

____

Kantor Desa Sukowono Kantor Desa Purwodadi ---~--------

-~----------------

Kantor Desa__p_on_?rej~----- _ Kantor Desa Ngestiboga --r----------·------- - - - - - - - --~

____69_.()_00,- _____ 60.000,60.000,-

1------- - - - - - - -

60.000,60.000,-

----~-~-----~-----

1----8_3--+_S_e_kr __etaris Dcsa______ _ Kantor Desa ~g~sti}:)~a II____ _ __ 60.000,L_8_4_L..:.S...:...ekr==-e=-t=an=-=-:·s:_D=--:.e_s~a_ _ _ _ _ __L_K..:..an.:.___t...:...o_r_D_e_s_a_N~ gles tikarya 6 0. 000,-


--

42459.pdf

i

1\~~~Sekretaris C~at ·----~I =~t:r Cam_a~l\1-~_u_ar_a_~_e_l~; ~- -~~~

, 36 , Kasi Pelayanan Umum 87

-- -

----

-

Operator SIAK Kecamatan -· ---~------

f--~~--:_0_0_,-

:__-

sda

---

-

----

- - · - ----------- --------

--

--

60 000,-

sda ------------

-~--

-

60.000,-- -----------60.000,60.000,- --. 60.000,60.000,-

-

--

-~

88 Sekretaris Lurah Kantor Kel. Pasar Muara Beliti 89 Sekretaris Desa ___l{_~!Q!" _I)_e::;a PCQ§LI?-g_ ___ _ -90 Sekretaris Desa Kantor Desa Muara Beliti Baru ----+-~~~--~~--------------~~~~-~~ 91 Sekretaris Desa Kantor Desa Mana Resmi 92 +-~~__kr_e_tan_._s_D_e_s_a__ ~ ___________ Kantor Des a !:3_!-lmi ~ng_____ _ ____6_0_.0_0_~,__::-_ _ 93 Sekretaris Desa Kantor Desa Suro 60.000,94 Sekretaris Desa Kantor Desa Tanah Periuk I 60.000,60.000,Kantor Desa Ketuan Jaya 9 5 Sekretaris De sa 60.000,Kantor Desa Air Satan 9 6 Sekretaris Des a 97 Sekretaris Desa Kantor Desa Durian Remuk _____ 60.000,___9_8__+_S_e_kr __e_t_an_._s_D __e_s_a_____________1 _K_an __t_or De sa Satan Indah J aya__ '-- 60. 00_0_:_,-____ 99 Air Lesing Kantor Oesa Air Lesing 60.000,-

l-------t--'--=-.::....::..:.:c_:__--=--"-:.__:_-----·-~-----+--=-=-=-=-:...::_-=-....::....::..c..:........:_:_==....::....::..:..::::::..::::.::=.-.

-

----~-----------1

100 Sekretaris Camat Kantor Camat STL. Ulu Terawas 60 000 ~-=-=-~~~f---~~-~~,-----~ _1_01___ ~asi Pelayanan __Dm_~~- ________________ sd~--- __ _ __ ~ ~ __6_Q_:QQO,.:=___ Operator SIAK Kecam8.tan sda 60.000,102 ___ .___________________________ --------- - - - - - - · 103 Sekretaris Lurah 60.000,Kantor Kelurahan Terawas } Q_~_ ~__e_kr __e_t_an_._s_D __e_s_l~---------------~--- _Kantor Des a Sum ber Kcg:y_O,_-----·~ ----Kantor Desa Sukamerindu 60.000,108 Sekretaris Des a 1_~9 _ _§ekr __e_tan __·s__D_e_s_a__________~ Kantor Desa Paduraksa ~- ~---- ____ 60.000,110 Sekretaris Desa Kantor Desa Sabat 60.000,- - - -

~4--------------------------4-

----------------------~----

--~-

-

-----------~------

---------+--'---'-------~----===-..:.~:::..::_::::.c.c.__~···~---~-

~-·-

::t~:2::~: ~~::----=~=~~!~:;:-t~~~~ -=- _ 114 _Se~~tar:i~Des_a_______ ~ Sukaraya Baru _!_1~()___ Segetaris C_~~t___

_____Kant~~_Qesa ~osg<:)_r_~-~Kantor Desa Sukarava Baru

~ ____ -~~to!:__g~_clt_§~!;:mgi! _ 117 Kasi Pelayanan Umum sda 1 - - · - - t----· 118 1--Operator SIAK Kecamatan- - ----1-----sda - - - -

_

_

r ~-~~r-~~ ~_6o.qp_9_,.::_

____ _

60.000,~ _

60:00Q_,~. __ _

60.000,60.000,-

---f.----·------------~--------~--· -~----1-------~---_:_-----1

----~--~.

-··--·---·-··--------·---~-

~_.!_~~9

Sekretaris Lura.h ____ . Kantor Ke1urahan Se1angg ___ ~-- ___ -~()_.000~-_120_ ,_Sekretaris Desa _ -~-- K
Sekretaris Des~----.----~ Kantor Desa Karar1g£an~~g______69_:000,_~-Sekretaris Desa Kantor Desa Muara ---Nilau.. --------60.000,·----. '-----127 Sekretaris Desa _ Kantor Desa Perabu Men~_g ___ ---~9_:_000_,_:_ ___ Kantor D~sa Taba Rena 60.000,128 Sekretaris Desa ·--------Kantor Desa Taba Gindo 60.000,129 Sekretaris Desa -- - - - · ·-· -Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka 60.000,Kantor Desa Lubuk Ngin Baru 130 Sekretaris Desa 125 126

~----+---------------~------

-~·---------~ ----~---·

42459.pdf

r----y-------~-----------.---------------

1

2

-------~--.-----------~

3

!

4

13 1

Sekre--;ar~- ~~~~-t- - ~-~~- _=lKan tor ;-alll_~t -~~e-g~g SCllc_!i__~--~--+---_-__-_6~0~--_0-_0-~0~~,--_-_ _

132

Kasi Pelayanan Umum

· ~

60.000,-

scb

-

~-------------

----~---'-----1

133 _9p~~~~()_X::_s~_"l(~_c:~a~~- _____________ ----~d':l_ _ _ -~-- __ 60.0_0_9_,_~ ~~__!34 §~!rrc:!_Gl!i~_L_u_r:_C!Q _ ____ ___ __ -~~.!Q.!"_!<elur~~ Meg§:I1g_S~!:!_ ________ _6q~QQQ,= __ _ _135~ -~e-~et_arisQ_~-~A -~ K~!()r:Q~~~-~-uC1ra Meg3_11g ___6Q._OO~,~ __ _ 136 Sekretaris-Desa Kantor Kel. Meg~g Sakti II 60.000,r--1----------------i---------1---13_7--+_S_e_kr_e_tan_._s_D_e_s_a_ _ _ _ _~--+--K_an_t_or_D_e_s_a_M_e-'-'--g:atl:K§ak:ti III 60.000,1~~ _Sekretaris__Qesa________ Kantor Desa M~g~_g__S~ti [Y~-- r-----6_0_.0 __0_~_=-__ _ 139 Sekretaris Desa Kantor Desa Jajaran Baru 60.000,140 Sekretaris Desa Kantor Desa Sumberrejo 60.000,141 Sekretaris Desa Kantor Desa Rejosari 60.000,142 Sekretaris Desa Kantor Desa Mekar Sari 60.000,143 Sekretaris Desa Kantor Desa Campur Sari 60.000,144 Sekretaris Desa ---- _Kantor Desa Tegal Sari __________ 60.000,145 Sekretaris Desa Kantor Desa Marg~ Puspita --,---- 60.000,146 Sekretaris Desa Kantor Desa Megang Sakti V 60.000,---l 147 Sekrcta.ris Desa Kcmtcr DesaPag<:~r A_yu 60.000,148 Sekretaris Desa - ~ ~~~Cl_rj:?esa K?:!}'_~-~~!J~-----1-~~60._1!00,- ___ --------149 Sekretaris Desa Kantor Desa Wonosari 60.000,·-~~-----+--------~-------

:~f -~-:-:-~-::--:-:-~-:!!~---~---- --~:-;~6~~!1~~~i~-~~

~----152 Sekretaris Desa 153 154

---

----

---------_-J

Sekretaris Desa Sekretaris Lurah

---------------------------------------------

155 Sekretaris Camat 156 Kasi Pelayanan Umum 157 Operator SIAK Kecamatan 158 Sekretaris Lurah 159 Sekretaris Lurah 160 Sekretaris Desa ---- ·-------161 Sekretaris Desa -----------162 Sekretaris Desa ------·------

-~-

}L_ ·r--·Kantor Desa Muara Megan_g I~-[-

~:; ~~ ~~~~~:~;:;r;:;;;,g-u bi-

---~6~Z6~ ~=-~~. 60.000,-

1-- ~~ 6~6~-

Kantor Camat Purwodadi I --------- - - - - · sda sda Kantor Kelurahan Purwodadi ---------- -

,___ . c _ - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- >------ ·--

60.000,60.000,60.000,60.000,-

---~~---'--~--

f~~---t-----~~------------ ---~--- --~-------~---~---·-

----~----~

---------~---~--~--

------

~----------

-~6_3__S_e_~~t_an_·s_[)_~~~---- ___ ____

164

Sekretaris Desa

165 166 167 168

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris

---C-------~-----~-------------------~------

-----~---------~----~

~-

..

--~----

~-------

Kantor Kelurahan 1\J~gt-ln _ljarj_Q__ __ 60.00~~---~- _l(an!-or D_es~~~gun S_arj___ _ _ ___ 6_<:)_-QQ_Q_..::_~-Kantor Desa Kerto Sari 60.000,60.000,_ !<_Cl!1t.2_r [)_c:sa _l\1.~~ih~j-~_ __ Kantor Desa K~adadi --t------ --·--

__ _ _ ___60.9_2_0__,_.=_~---60.000,-

---~---·-----------~-------

D~_sa ___________ K~torpesa Rejos~---------

Desa Desa Desa

---

60._QOq__,-___ _ _ ~~tor_Desa Sadar K~~---~- ___60.0 __0_0_,_-_~i Kanto!__!)~sa Purw_~~~----- ___ 60.000,Kantor Desa Tri Karya 60.000,c__ _ _ _

169 Sekretaris Camat ~c-Kanto_r_Cam_a_tB_T_S_. ~!._u__________-+-___ 60. 000,_-_ _ sda 60.000,170 Kasi Pelayanan Umum -----------sda 60.000,171 Operator SIAK Kecamatan 172 Sekretaris Lurah _ -~- ~~!Qr Kelurahan_ !3?-TI~n ~.
f------+-------=:---------~--r-------

---------+------~-

.--.. -·"··--~~-·~=-=:-=-=.::=====~==~-

42459.pdf

1

-

3

2----------~~-----

,_178~ -s--~~1rr-__-_e;-_t_an ___s___D _____ ~~~--

--__ -=---1-K~tc~;

!?21_

.

Se_gc_~~-~pes_a

·-.

_ __

-····--

--

r:);~;~~gk~T~~-i~
1. Ka.~tor Des~~ Sad'l ----,-----.. .

4

~----

.

-

.

···-----~--

...

··-·--

..

60.000,-

~---~~-~---

_l_80_ -~S_e_kr_e_t_~D_·s_J;)~s_a ___ -----~----~ant9r D~_~Cl__Iambaf1~ ________ -~-60.0()~~-'181 Sekretaris Desa Kantor Desa Pelawe 60.000,-· ---182 Sekretaris Desa Kantor Desa Lubuk Pauh 60.000.·----

---

-~~3___?_~!sre1;¢-s ~~-~_<:l__ _ -----~--- Kan!9r _[)~~.Cl_Tr!_~~<:l______ __ -~---·60.000,- !8~~ -~~.!
185 186 187 c--· 188

-·- -----

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris

Desa Desa Desa Desa

--~---------- ---~------~---

Kantor Kantor Kantor Kantor

Desa Suka Makmur Desa Raksa Budi Desa Kota Ban1 Desa Tri Mukti

--- ··- ~--·--- --------------- ·--------- -

60.000,60.000,60.000,60.000,-

-·f.-------~~----··--·-··

__1~8~9--+__S_e~kr_e~tan_·~s_D __e~s_a_ _ _ _ _ _----11-K_an--'-to~r_D_~e:....:sc...:.a~M~e:.=.k=ar=--=J:....:a::..iy~a------+--6_0_._0_0_0.:_,-~-~--190 Sekretaris Desa Kantor Desa Sembatu Java 60.000,191

Kantor Camat Tiang Pumpung Kepungut

Sekretaris Camat

f------+--~~~--~----------~-+-=:.:._:_~.....::.:~~=----------------

60.000,-

-----+-------------

192 Kasi Pelayanan Umum sda ----4---------193 Operator Sli'.K Kecamatan sda 194 Sekretaris Desa Kantor Desa Lubuk Besar -----c-.. · - - - - - - - - · - - - - - -

60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,------ -60.000,60.000,-+------.c____ . 60.000,~-+->----···--__6_o_._o~o~o_c'~--__ _

-------~ 1--------~----

IHi~ ~~~::;~~;:----

t

-- ~-:;;:~~~~~;~;;~~~~:_=

~l-?2.___§ekretaris Des-a 198 99

Sekretaris Desa Sekretaris Desa

l~29~ ~s~hct.~-;-D~~~-201 202 203

=.

Kantor Des·1 Rantau Serik Kantor Desa Muara Kati Lama Kantor Desa Ma Kati Baru I

--------- -K~o~-6~~~-M-;J{;tis~-~r_--________

Sekretaris Desa

Kantor Desa Kebur 60.000,~~:.::::~=-=-=---------- -----+-------'-·-Kantor Desa Simpang Gegas Temuan 60.000,-

f-----~--

Sekretaris Desa - - - - - · - - · - - - · - - - - - - - - · - - - - · · - - · · - --· Sekretaris Desa Kantor Desa Kebur Jaya

------ ···-·· + - - - - - - - - - - - --

60.000,-

Sekretaris Camat Kantor Camat Sum}:)_e_r_H_
204 205 ------206 207

- · - -

-

----.--

-------~---~-----

---------~--- -~~~----

-·.

·--

-~--

··--·

-~--

----------'f---------~

----

--------~----

--

210 211 212

1-"

Sekretaris Desa Sekretaris Desa Sekretaris Desa

.}~!l_~ekretaris 1-~.J.i_ Sekretaris 215 Sekretaris 216 Sekretaris

Des~-- ---------~ Desa ----------~Desa____ Desa

Kantor Desa Jambu Rejo 60.000,-- - - - · · · - - - - - + - - - - - - - - - - - Kantor Desa Sumber Sari 60.000,-+-------'----- Kantor Desa Suka Mulya 60.000,Kant~_r_ [)~~~ Suka -l_a_y[i_~ _______ ·+------ 60.000,~-_KantorQesa Mad3I1g__ ____ -1-~___§0.000_,_~~ _ Kantor _Q~_~a Sukaram!_-l_ay(l __ __ 60.000,_:: ___ _ Kantor Desa Sumber Asri 60.000,-

~--+--~~~~--~-----------+------------~~~~~------~~--------~----

2-!l__J?ekretaris Camat ------.~--~- Kap_!o_I C
2 20 Sekretaris Des a Koleksi Universitas 221 Perpustakaan Sekretaris Desaterbuka

Kantor D~_e::..:s::..:a=-=B~an:::::.:..~tP::.::Jr-=e~s:_________--+---6~0~·~0~0~0.....:':__-__ _ Kantor Desa Jaya Tungg_91~----+----6_0_.0_0_0__,_::_~ ('..(\ (\(\(\

-

42459.pdf

-

~-~i

h225

Sekretaris --Desa ---- ··-- - . Sekretaris Desa -------- -----·Sekretaris Desa --- ---------'228 r--· Sekretaris ---·-·-······· Desa ------ -- ------·· --1229Sekretaris Desa . ---- ·- -- . ------------- ------------ -----230 Sekretaris Desa

li~(

--- ···---

-

---~-------·---

~~

---------~-

~

-----

---

231 232 ---233 234 235 236 237 238 ------239 240 I 21-1

---r-

--~ j [:~~~ ~::~~~;:!~g=--·

2

-

------

-

-

-~

4 60.000,------------- .. 6fl.OOO,------------60.000,-- ----·----- ----60.000,------ ... 60.000,60.000,-

-~----~--~---~

~

-

Kantor Desa Lubuk Rumbai ------"------ ---- --·---- -·-Kantor Desa Air Beliti -------------------~

+-

~

~-

-

I<.antor De?a ~l:)_?n J~y~_ Kantor Desa Bamasko

------···-

------

-

----

Sekretaris Cam at Kantor Camat Suka Karya Urn urn Kasi Pelayanan --------------------sda --··----------Operator SIAK Kecamatan sda -· Sekretaris Desa Kantor Desa Sukowarno ----------Kantor De sa Sugih W aras Sekretaris Desa Sekretaris Desa Kantor Desa Bangl_m Rejo Sekretaris Desa . K~tor Desa Ciptodadi Sekretaris Desa Kantor Desa Sukarena --Sekretaris Desa Kantor Desa Yudha Karya Bh~i_ - · Sekretaris Desa Kantor Desa Rantau Alih --t---Sekretaris Desa I Kantor Desa Ciptodadi II --------

---

~

-~-

-

~

~

----

60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,60.000,-

--------~----------

---~----------

-~--------·

~---

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATn.TAN SIPIL KAB. MUSI RAW AS,

H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 197204021997031008


..

----·

PEfvH:F~I~lTAH

KABUtJATEN f\JlUSl RAVV/~S Dl~·li\S l
42459.pdf

l
Bl::UY!- 3:1661.

Kl::P!HIJ~;AN

I<EPJ\LP-,

DI~AS

KEPENDUDUKAN DAN CAT A TAN SIPIL I
PE:'It=l,\::Jc N PE_'_tJ(;A:; RESISTRASl '
Hen-rnb2ng

·a.

MUSI

RJ\V\1,~.:3,

hahva tJntcJk mEiaf:sanc;kan k:~{eil uan ·:liktum KEDUA dan dikturn f<ELI!Ju~. KP-puruse::n r3upc·ti ~1usi RJNas ~lomor 145/KPTS/DKCS/2014 1f!l1t1~tugas Rr;0istrcsi Kependudukan cl1 •:ngk2t r: ·f!s., +>. u:-'1 h 31i. iJ2r.~va

3nr;g3r<:n bi;oya hJ:Icrariurr: :l:Jn uCJng J;1S8 Petuqas i:~r?:J1.3r(JSi i< 8W~·lC!Ud!_ kan di Ot:sa/~~durahal~ di;Jet•c rlkan pacla .A.r:gq::.nan ;)ir.ac-: i< ep,~:dudU<ar d
C.

harw::l h•=rcasal-kan pertirncangan seoc.gairnana dimaksud dalam huruf a dan :w,-tJf '::l, mai':a ,JenLn.ukan f)etu~1as Registrasi Kependudukan di [•esa/IZ8.urahan T:;hur, 2(.14 oerlu ditetapk::Jn dengan Kepurusan Kepaia l~·i1c.:-. KE-pt?ndudui(an dan Catatan Sipii Mu~;i Rc:.was

1_

I_ ncJ 3 r,£!- .J:· danH ~·brnor ; 8 -~ ahur1 1959 t(~ntang Pernb;:;r!tukei: 1 U
:2 _

f\lornor 3 3 Tahun 20~t, tertang Perimbangan Keuangan antar3 f=>~werintah Pusat dar: PemP.rintahan Daerah (Lembar.sn r-Jegara Rl -ra"'lurl 2004 1'-lomor l 26. TaPl,);3han LembC~ga Negara Rl Nomor

I }nd3r.n-:.J: dang

443!3); Unciang-dr~d2ng

3_

N::-.mor 23 Tc:.run ::006 tentang Adm1n1strasr l<ependl!dt"kar, (t_9m!Jar;w Neg31a Rl Tahun 2006 NolllOI 124_ T2mbc:1h<m L__smb::Jrc:.l 1\):;qa'a Rl ,'Jorr.o 46/4) seba9a1mc-ma telah tliub:::t· :lt~1q2 'l l_lndar:g-Undang t~t)mor 24 Tahun 2013 tentang t-=erul~
-~.

F'erc:;1ur;3l Perner,nt<:1h !\JJmor 37 l2.hun 2007 tentc-mg Wei."lksanaan Und3r.9-'Jrdan!J N.:1mor 23 T2~ un :!0013 tentang Administrasi l<ependudL:kan (Lembaran i'legara Rl Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan LEmb2r3n Negara Rl Norror L 736).

-

F'er~liL•r:n Pe,-nerint; h I' onnr 33 : ahur: 2007 tentang Pembagian I_ ru~.::m F'er'1e(ntahar' ant:1ra =>emP.rlnlclh. F·emerintahan Daera'l Provinsi

dan Pt:rre'- nt:3'lar· D :1erat· l
!::.er<·IL:r;n ~'re~iden ~lomor 25 T2hu:1 2008 ~:entang Persyaratan d2n Tata (am p,:-nd;lft;l'<m Pendudul< dan Pencatatan Sip II;


- 1-

42459.pdf

7

Peraturan Menteri Dalam hleqeri Nomcr 11 Tahun 2010 tentang Pedomzm !~endataan da;1 F'enerb1tan Dckumen Kependudukan Bag1 Penducluk Rentan Ad;ninistrasi Kependudukan;

8.

Per8tur:1:1 Men~e~i Dalarn hJegeri Nomcr 18 Tahun 2010 ter;~ang 1:-edonwn Pengan·]katan dan Pemberhentic:n Serta Tugas Pokok PeJabat l::lencatatan Sipil dan Petuqas Registrasi;

9

Peraturan Menteri Dalam N9geri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digur.akan Oalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10 Peraturan Menteri 03lam hlegeri Nomor E;s Tahun 2012 tentang Tata Carel Pelaporan Penyelenggaraan Admmist:asi Kependudukan: 11 Perc.turan Daerah Kabup2ten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerJa Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2): 12 Peraturan Daerah Kabupc:1ten Musi Ra~~vas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten t.;lusi Rawas Tahun 2009 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Puaturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang PenyelengQaraan Administrasi KependL:dukan (Lembaran Daerah Kab!Jpaten Musi Rawas Tahun 2013 1\lomor 7); 13 PerE>turan DAas Nomor 14 Tahun 2013 tent<'!ng Anggman Per.dEpatan dan Bela11ja Daerah Kabup<:Jten Musi Rawas Tahun Ang~1man 2014 (Lembar<m Daerah Kabupaten Musi l~awas Tahun 2013 Nomor 14); 14 Peratur;m 8up3ti Musi Rawc.s Nomor 34 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Te1hun Anggaran 2014 (Benta Daerah Kabupaten Mus1 Rawas Tahun ?013 Nomor 316). 1:, Peraturan Bupati IAusi 1=<.awas f\Jomor 39 Tahun 2013 tentang PenJabaran Anggaran Penc
f<.ESA.TU

lo.·1enetaokan Pe"ug
KEDU1\

Petugas Registrasi f(ependudukan di D·:!sa/Kelurahan Tahun 2014 sebagaim<ma dirnaksud pada diktum KESATU terdiri dari Sekretaris Desa, Sekretaris Kelurahan dan Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Des a

KET'GI\

F\:;tug8s R:gistrasi }\ependudukan di D<9sa/Kelurahan Tahun 2014 seba9a1m;:ma dill'ak~;ud pada diktum KEDUA dengan susunan C·ersonelian';a y~mg be-asal clari Pegc:lVIai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana :·;rcantLPl d31ar·l Kok•m ::: (dua) Lampiran I Keputusan ini -dan yang jerasal dari Tenaga K~:rja Nc•n PNS sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 (dua) Lampiran II Keputusan ini.


42459.pdf


42459.pdf

. Nr1 .

Nama )e:u13s Registrasi

_,ab;;tc.n

l-1---1--------)

I __ l

_ _

____

---=

~

JJ

' .'l.im<,j i:; rc i

1 ..

4}

S J~i!r) __ _ .

..•

44?_1 ___

·.·.~n- - ~-~-J-_nl.___3a,'JOto·_i_ -· -·--.

I

.. '

1.

i . 1\3 f-I

1

-----

31

3 --~--------: ~:ekrl!!ari:; D.osc: 1\ art a Sakti

--"------

- -

..

Besaran Honorarium/ Bulan (Rp) 4 __________ ---·----'---' Rp150000,-

·- ------

__

-

Rp 150 000,-·--·

~;ekre_tarisQesaE~Iii~-~-~_ta_

_ .

E v1:; Su1<1rd1

- ---

--··· .. f ·-·

Rp 150 000.Rp 150 000.Rp 150 000.-

f

Sekretans Desa Karya Tela_dar:

~~!_ ~~~:~;2 _______--- -- ~::~;~~:~~~~::;;r~~:~:~ ~:::--=~~---=-1----~~-~~~-~~~:: I\!. ] Kecamat;m J< ~'aioka

i ~:;:~~l~ :~ ~~~~;~~1.. ·4~] N~-~~:n.· .. 51 ! 52

1

--- -~ -r~:-tf~j;;::t!t~~:~ft~~;-ga.J~~~a_l_- -:~-~-~--·~fi ~f666~:·· i ··· [ -!~:~~:i~;:::6:::~~~~:l~~-i . . · · ~~ii~~~~:: . I ·-

!:~krt:t;ri~.§~s<~~~~~~X~~~:.:.·

- -·-

: __ .. ~? l?O

.... -.........

r·~ ~k~et~~~~:-Desc· F~~~~d~di -··

J\''c

i z~~kl l3U-rll 151121

.. :·_ -

I ~'ekrPt3~1~. Desc [·o-noreJO

-

-

R~ 150 000-

- -

Rp 150 000 -

-IJ~ ~~;~;t;~1~ara BeiJti--T - - - - - - ------------~

5\

R~C ~~,;r ~~~: ~;-\:;M ~;~-

51

S Jba1d1

5) ' .'\ Nc•IIICii

--

-1f~~ ;>:)nlf:flnta·;;'l ~:el Ps Muara Bell!'

! !:ekr•:tar". Des2 Fed an\) . ~:ekrHan~

1

Dese:

~lar1a

Rp 150 oc)O, _- i

_

Rp 150 000- ·

Resm,

,

Rp 150 000 -

+..

Rp 150 000.-

f

1

61

Badru~;~,;~--

.. ········-- -

-------

... -\,~J-~;C;~~:t,:~S< IJ!~-f;I'~~;S -6,-. ,-o;;;

r

-·- L

Rp.150000.-

-TSekrrt~:.-De~~;~~~~~~~~-~-- -==--=~=-=-(--=______:; ~~; ~~~,-

"''""',;;I ;,:;;;:-,xc; ---- J,.;,,,.,;c;-,

Kelc elm' Te
~

[Jy~rc:tan~. Desc- ~urn~er Kar:a : ~:ekrdam. Des< ~ uk::JreJO

. . ...

.... I ~~~krdari:.O"~so ~~k~k~~~

S ta~su! rlami

~~~::.

Ro 150 000,-

.

1 Se~retan:, De sa 1\•gestJboga I

53 I A'anvn

i

__..

----------------------------------------------------

Sekretans D_e.s_a _F~!rans Jaya

- -1fl I :i.l ~::~:;'-·· s ;,;0

1-

~)trukturai/FLngsion

... ~ . . . . . .

-

----·-

-....

~)ekrdan~;

----------

--

---

... _

Des2

_._,

~ri

_________

_.

- ----

Rp 150-000'Rp 150 000,Rp 150 GOO.·

- -.

Rp.150.000,.....

Mu\yo

------------·-------------------·

------

------

-

--------- ---

--

• 2ek;c:taris Desa Suka Merindu I···· .. - .... ·····-··· i ~: ekrrtan~; Desc: Faduraksa j

r

2ekrctan:; Des< Eabat --

-

. - -. - - -- -

! !:ekrr·t3ri'; Ces2 Fas2nan

i ~:ekrvt3ri:; Dese: ~ ukaraya

SJdirTc-n Ho-r:ire ·· ·· ·

I ~:ekrc:t~~i:; [)~~c: ~~k~-M~~~

······

. K~~~~~ ~G~~it ~ ====-~~

M~hc:lll~~ T11S;

..

JSe~rc:t~~~,g~.s~ Lu~~k__ ~gin i

A i P(lhim 7)

-'\;n

n

3 JStCn11 llb
=-=

~~ekrH3ri~; Desc.l\ar;al Me\ima11g

... i ~:ekrf.tari:.D~~a T~b~T-~ngan . 1

~: ekrP.tari~; Des<: 1aba Rern3r11f ~;ekrr:tari~;

E rr,nro

n

U11;n 8;1r ur.

~:ekrf:!::~ri~:

8 l.

8 Jstc:mi

~:e~rr·ta~i~. Des~'

8i

:5•.3111


!:ekit:\3ris Desa -·-·

.

... _ .

l

·---~---

~!uara

--

..

Rp 150 000.-

Rp 150 000.-

Nilau

----------

Rp 150 000.-

8esa Frabu Menan~1

Rp 150 000.-

Taba Rena

Sr.krdari:. Desc Taba Gmdo

Rp 150 000.- j Rp 150 000.Rp 150 000 Rp 150000,-

De sa I< arang Pan]g ung

n

r, J3 ra .

Rp 150 000. i

· ············ - ··· · _____RP_~~o ooo.:_] =======----=~_-~-:-·--~-----i

·· __U~krd;ri; De;~ -~;~~g~r;-

I

_l_

Rp 150 000

42459.pdf

..;.~biltan ~)trJkturai/FL

f\lc;ma )e:u j% Re:rstra;i r-------.-- - - - - - -

~

.i

-1

-

-----------------------·--·-----~--~-

-;·--------~------------.--_3_._

---

i Kecarnc:till M~J<.ng 3akli

: Vl:l.

I

--

4

I

J;J i,;~~:;i?'t",

[ 851

.....

J?~_kr_et~rl~ C~sc~l~~~~~ ?_akti

'

········· .. ............. ...........

8 7 i Julii'Hl311

9}

~ekret3ris

Des< t\lek ar Sarr

:

IV

----------------

i SJbaroi J S Jpr.

Rp.150 000,-

Sekretaris Desa t-.larga Puspita

[

f:iy'J10(3

S~k~e-ta.~:; ~:~~:~:~~~~~~~~·~~kti v::·

Rp.150.000,-

~ekretari:;

Rp 150 OOO,-

Des2 f<ar1a Mulya

. Sekret3ri'; Desc- VJonosan

9+ 'Ainnc

Rp.150 000.·

--1-

i ;cekrd3ri:. KerUiaharr Talang UC~r --- - - - - - - - - - - - - -

91, Axlu Svtku

~

-

i{2camc;t:Jn Pr1 wodaci

.

Rp.150000, ··-----:----------.

···- ·- _____ L--------~-·· ~--··-;

Sekretarr:; 1\elural!an Purwodadr

I

SekrPt3n:;. Ke!l!rahan Mangun HarJO . . ...

,.r

Cesz Ean gun Szrr;

~: ekrc~tan~;

,

~:ekretaris

Desa Sadar Karya

····-· ..... ···--·-·-·· ·- ···-··---------··-

SekrctarisDesa Fu~Na~arya : ~: ekrr:t3ri:; Des2 Tri f~arya

I

......... l ........ ··················l···············Rp 150000,Rp.150.. 000,-

----------

..J _________ ---·-----;:laf 1:eiu1 ahan 3< ngun Jay a -

--

··-···--···-

~:ekretari:; .. . , ...

"""

--·-·--------------

·-·--

..........

....

Desa Su:1gai Naik - -----------·-

--~---

: ::ekrr:tan:; Des2 r=a~~.k~lan Taium Lam3 Z<JI Efe 1d .ll, Y1ni

~~

111\

P3Jii~Jdir~..

111~·

'!I all) u P

t

I ~-··

-··-···

Sekrdaris Des2 Cn Kembang Baru

~ekretaris

-----

-··. --·-·t!-----~- --~-:l

Des2 kembang Tan:ung

-··-········-

Rp 150 000,- : Rp 150 ooo.-

,.'

· ~:P.krntansDes2 t\larjr~~qo

i

I

I ~:ekmtaris Des2 Tega I Sari ...... ···r··· .......... ··········· ·- ......................... -

91 9 2. ! A·scl<~n

111 11?

1

:J :s~k~!~t~ri;; ~~.s< c~~1p~r-~·a.r1 .· ·

s 3m~ ul B lh i

9)

Des;:. F ejoSdl i

I

~P 1~~ ooo.···-·Rp.150000,- Ii Rp.150.000,- I

.. ...

.... ... .....

..

~:ekrr~t3'i:;

i

---------··-- ---

.8~~ NJr·Jdi·~ f.;)\\ <11 ---------1

.... ~P.1.~~000,-

~ekrd3ri:; Desc= J3Jaran Baru

8 3-i T:lufan Pt tr
81 I

·

1

. J~::;:::;:: ~::: ~::~;~;i;: :~,

Sali~ll~

·---,

··-------+----·-··--~-~. ---~---j

-821 SJsii
r

'

-

- ·-!Besaran Honorariumil ' Bule>n (Rp) ·

ngsion 11

Rp.150 000,.............

I

Rp.150 000,- I ...... Rp.150.000,- I

1 : ~::::: l

Rp.1SO 000, Rp 1SO 000.

~:ekr::tan:;

De:;c= 5 adu

~:ekrl'tan:.

Des<.. Tamban<:Jan -

Rp 150 OOD.-

..

': ~:ekrctan:. De:;2 Fel
Rp.150000,-

::ekrdan:.De.3cl~u~Jk ~auh I ~:~.kr.ctarrs ~.e_s_a_!~.J~t~.......

I

:.

...

...... ..... ...

.

~ ~ i ~,;~!':n "''"' ~= ~ !~:~~;~;::~~ ~;~,t~~]a,~sP , ) I. Kecarnc;t;m 1i3nf1 Purrlpt;nf) "epungut (TPK) 11 7-j \if~rkE~ ~:ekrc:l~ri;; Des2Lub:;k'Bes~~~-- -- ·----- -----

-- --.

113

! s 1~.~,;~jj

; !1

l

-: i ~~ek;ct~n:. Oe;2 E~tll El~~d~ng

12}

0. nr utlli J;1snaw::t

, ;:ekrd3ri:. Des a Fan tau Bing;n ;:ekretaris Desa 1\luara Kati La11a

1~ 1.

tvin'c H<:c 1

122

-\)9~:_23~·i ____ ~--------~::_ekrd~:;Desc;~lu
r

.l~ .•.••.

--R;1so 000.·· Rp 150 000 Rp 150 000 Rp.150 000,Rp.15C.OOO,-

-------·-···-··--.

l __ ____r:?e___1__:>~ ODO.~

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka ·--~~.-·- ----~----~---

...... ----··

~-----

42459.pdf

- - - - -·- ---------

N-J

N2ma 'e:up~ Re~1strao;i

------ -----

------------,

- - - - --

.

·---------r··· - - - - - - - - - - - - - - - --

.

, Jbatan !>tr JkturaiiFLngsiOnll

1

:·1-j··---===~~~~~====~:=='--=-==··==~-}--=~----=· ----- -~ Xi. :.<=carn;t•n tttd

'

~:llli'l•:r

[ 123

I

i ~;~i~h- __~ ~- - ---~~-~~-~--~ :~-rs~_kre}~s~e~~~~1ansu_rnb~~Ha~a-~-~---

0

~~: I ~~:t~r~:~:ICIIl

Rp.150 000,-

- - -~-~:-~;:i:~:~-6:::i~;:~~~~~a

Rp 150 000,Rp150000,-

i,____ 12S- ! M~ota~an--- -- -- - ·rf:.~kit:t~r~~ D~so·S~k~--M~I-y~T ____ ---------------,--------~--

: Xlli 1\ecam<:tzm T11a'1 Neqeri

'

A;ihc:ti

~ekretari:;

Des2 Eanpres

..... 1 .............. -------- ------------------------

i ~)ekretari~; Desc Jaya Tung·~al

1skanda:

---1---------- ............. ---------------------

131

8 3r•:ta

:V. Haotl ------

XI/.

Kecamc;t,,n ~.,,

13 3

i_V\'~IJ 1d K :ll) 2Cd _

t3

____ _

_1_Se_kretan:. DesE Petun_an_g__ __ ___ ! !:ek.retanc.-Desc: Lubuk Rumoa. - - - -----+------------

f(al ya

~-

;

__ __ ___ _ __ __ -~_p !50 000,_ Rp 150 000,-

3

__

_____ _

131 ! A-1us SEti 1w3r 13-) • r, is ~-Uf11( m) 133

H~l)~~--

i

1

Rp 150 000,

j.

------ -- -- -

_________ i_

!;ekrd::m:; Des< Ciptodadi !:ekn,tari:; Des c. Sukarena __ ________

Rp 150 000,-

----- ----------

--I --- ---- -- -------- -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!: ekreta_r~:. Des_:; E an gun ReJo __

Rp 150 000. ,_

Rp 150 000,-

---------------- ..

_ ___ -------~---

·-·-·- _____

--------

S3ipL•din __ _ ______ ___ __ _ _ _j__S~_kre_tarl:: ~~_s_2 S~~~-~~lya 839 ,aya Prm::l"' 1-Sekret~ns Desc-: Jaya Bakti

132

Rp 150 000,------------------

----------~-

i --. --+---~------ ----!

;

Besaran Honorarium/ , Bu:an (~--~

1

_

_f_ I

'

!:ekrr:~~:-~s<-_'r'u_cJ~~ Karya_tl~~k!!_ _______ j

Rp 150 000, Rp.150 000, Rp 150 000 -

_______ ~p

I

1~0~00~-

KI::PALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. H. DI.~N CHANDERA, M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19710110

1~192011

001.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka ~------~--~·------~·-------

---·--·---

42459.pdf

LA~1PiRAN

!I

KEPLITUSAN KEPALP OINAS KEPENOUOUKAN DAhl CA._i_flT AN SIPIL KABLIPATEN MUS I RAW AS

NOf.t10F<

/KPT 3/0KCS/20 14

T;\~ICC0.,L

DP.FT;H ri/\MI\

Pl~fl:GAS F~ECISTRASI

'l!\~IC:;

KEPENDUC,UKAN TAHUN 2014 r:EP.NCGOTAANNYA DARI NO~J PNS

---------------·-r-Narra 'et•Jgas ~~ef]J :;rrafi I

~0 I~-

l

-----------~~--~-

) i S Jk:rlO

0

I { Jli:lllS llliiO : ,..... ! , ._ i ::> 3n nJ_____ _ ! 5 I S 1ari.udir ' .... ····j· -· --········ .. ----...

Besaran Uang Jasa/ Bulan Rp 4

Jaha'an Struktural/Fung!;ional

3_

Sekletar;s O.::sa Widodo

tl

s~k,~ta_li_s O::sa_~g~~ireJO_ ......... - ---·. ---

;r------3.1 ----------------------T i i\(IUSti 1a --· :<~camot<m

YJltan~y~ 1

~~1etaris ~os~!nd_a_{l_g_Laya __

___

·~

.;_

Rp 150 000,Rp 150 000,Rp150000,-

:

,

l

Rp 150 000.. :

\ - - - - - - - - - - -:

iSek1 etans 0 ~sa Pelila Ja;a

3. i DJci

Rp 150 000,-

----------------------+1--

--------------+- - - -

..

r.

------------r-

MJcra L<:l.il "'

--j· ------------

__ l.j

i

_ __ ..

--

R;J 1~0 000,Rp 150 000,-

Sek1etar:s D:osa~1d_~~~~~o_ ..................... [_ . Kat:r Pemaint< han Des a Tc:wikalon

- --

1

'1.

----------------

------- --

f

Sckreta:rs 9~S
i i'lJ.cli1o ~ ?J<'

i

2!JH

I ---~~O~QO_O,__

-~!:~l f<~-~~;~t;~~;~1J:;~~~~~~~~~i~ ____________________________[ __________ _

~ i ~~~~~:~r~; r

I ~:t::;:;:: 6:::: C~n~::< Tt·~

---l

1

I

1\ \0NI~>Ui1lcntl I

~ ~ ~~\;,:~r~'i 1

: Se~1 ctar~s 0 osaT_e_muan Sar1

i

Rp. 150 000.

Sek1etar~s O~sa Mekc:r San

J

Rp 150 000,Rp 150 000,Rp 150 000 -

•.

____ _ ___ Sekletaris 0%a Lubuk Muda Sekretaris oosa Suk~ ~~~~-a~g - --------- - - .. ----~-=-~

l N]2dim;;r

1'5

------- ·-r Scl1 etaris oosa Giri Yo~Z -- ........ .........

- ·--

- - ---

--·

Sek1 etaris 0 ::S
1 .. .. -- t··

Sidodad~

j

?ek:etar~s ~~s_a~~~~~~~ogall____ KaL:r Pemr:rintc:han Oesa Ngesti l(arya

S 3rip Jdin

r-- -_--- -~

Rp 150 000,Rp150000. Rp.150 000.-

ti -

- ---

I

Rp 150 000.- '

- f.

Sek1etaris D::sa Bumi Re:o ----- ........ . ................... ..

N3nang 1-:ery;:rt:

I

·r

------ -------- ----------

1!. I A)u :;era'r

_1,/J K~c~~~2~~~~~~)·:a_'~ka __

~~ ~ ~~ ~~~-:

l

·- --

Rp 150 000,-

~~~~~i1~~1~ar;BE~i~i~~~·---- --===-~~~=-~~==~~-~--~--=]-~-~ ---=Rp1SOOOO.----~ -~ ' fVut!c.rnrn,lcl

n' rrnn

1

\1.

-

-~~-----

;, ~; I~,:~:::: '. . __?~:J-~~~·_§_;i( n~~

-----

_ ~Sek eta"s 0 osa S"'"'"' Bac"

. -.~;~;i~;;'~!~!~:::g~~"~

_ _________ ___


Rp150000, Rp 150 000 -

I

Rp 150 000.-

i

Rp150000-

SekletansD;s;JAirlesin:J

I K~carn
h~ :~;~,~~i,,,,~git ~- ~ ~

KaL · Pem·:rintc:.han Oesa Ounan l;:emuk

I Kav pem•·m1tahan Desa Satan lr,dah Jaya

: NJr:nan·;,CJr

:?1 i .~iaCurnHl',y.\1

I

1

KaL, Urwn OESa Bumi Agung

S3np.1din r\.3swari 1

~

.

Sek r etans 0 osa Muara 381itl GarL

\1

-------

_

1

1

---------~j

-------~---- ~P 15QOO_o.~ i

- - ---~Pp :1~1~~ I

~~r~<~rr~han Desa LubukJIQ_~_n_Ba~u

·

Rp 150900.- j

42459.pdf

,

~o

- --- Na~ ~- ~~;'J~'~-;~~:~I;':~a~ ~-~abatan

r-__lj~==-==-=~----~-~-L-~=----=~==-L 'Vl'l.':{::carnc,t:m~1;:cng3a';·:

;_ ----- -- -~-

- - ·-- -- ---

2l .. ~.JUS Ut )I

~'::~~: ~

..... •··••••••••· .

~ - S N.'lto 3S_J. T.~~;~,j~ -~ __ _

·- .. --

3 ~ l·fT•,;rr~-~-

Plll\odac i

33 3l

I ~~flnldi

..

- R.p 150 000,- I

l . :: ~ !H~~ •

Y"

s~-~ -

Rp 150 000,Rp 150 000,-

~p 15o~qo.

~ ~

~P 1500~~~- i Rp 150 000,-

J

1 ....

S~klet:ans O?Sd Raksa Bddl

____ ·_-.

......

Sek; etans 0 2S<J RantaL

r

Rp 150 000,Rp 150 000,-

,

...j -

Rp 1SO 000-

.... ~·····

Rp 150 000,-

i

~-----------------~-·---r-·-

',\ a~;ima:l

KaL:·

3 Jnptc

Sek1 etans 0 ::s<J Suka Jay a

Rp 150 000,i

I

R;:> 150 000,

T

Rp 150 000. Rp 150 000

Sek1 etaris 0 ::sJ Suka~ami

i

Rp 150 000.-

Sek1e!Jris O~sa Sumber ."'sri

f

L__ _

- - - - - -- ---- - - - - - - - - - - -

Rp 150 000,-----

l

--------

Sek1etaris O~sa Dhanm 3a~tl

I) Oilli

---~------

'

'

Rf) 150 000.

Sek! etaris 0 ~s;1 Remayu

!

Rp150000,

Sek 1et;:;ris D::sa Air Bel;ti

l·

Rp 1~0 000.

51 : P3ij'li1

Kas i Pemui11tahan Oesa Leban Jay a

I

';)

KaL,·

"t'

i_ISI

Pern<~~intCI~an Oes~_§_ama~c~ _____

K=cam2tm S11\a Karya PilN---;---

-

I

5) : 3 Jka no 53· /\)du:t'l'li

~~~:~ 1:1~;ld ~·~

Rp 150 000. ·---- ----

f

------

:J ;nli:m:o

-~---1

Oesa Sumbe1 Sari

Sekretaris O~sa Madang

n< r1

3 rCJn)

i

Pem·:ri~,tc:han

~ ~ ~ ~ .~ =~- . . ~tt::{-~-;;: t:::::~~~r{;1~~-~

N3r.anq L Jln:; S·iya·;__ . ___ ------~-

~~~~ ~_taris D::sa ~~~tiluf11h

Rp 150 000 -

__

£~~15_0000.-

---- -~-1-- :~<~ ~~~.:

_

t

Rp 150 000,-

§~~retari~ ~::~1 Ciptoda~~~~- _ _ _ _ L~-- Rp ~~~Q09 i<EPALA DINt-S KEPENDUDUKAN DAN C.\TATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS.

D. s. H. DIAN CHANDERA, M.Si Pt~mbina


I

l

Rp 150 000.

---------------·----------K=camatln S11 Tiller HJ1t1 rl ::r.drik Axi
~; I

1

R;:>150000,·1

~.e;1k

~~kr~_ta_r1s g::~J -~irT]p~ng Gegas Temuan Sek1etaris O::sa Kebur Jaya

--

i

L_

_S~kl~ta.ns~::s;;Tr~0uk.tl ____ -·--~~-·

-----....... S~kr~-t-~-;i~ D~sc~ Kebur ·------·-··-· .................

K::camc;t;,n Tllll- -tleq•Hi -----

l

··--Rp150.000,~- 1

I

) I.· ~=carmt.tn TiH·~J Pur,Jf•Ln~J :<epungut (TPK)

R::r-1~a ;\~

1

1

-- --~~ T

Sek1etans D::sd Kota Bar·J

.1) : :om:

4\.; "'jus'N·y1k11

Rp 150 000 .~- i

- ~-

-- -

~

I

-~-- -s;kletar;;-o::saMu_ly~H:~~;----------r-----Rp-1s-ooo().~j Sek1etJnsO~saSukaMakmur Rp150000- I

- ----

41! Aldnansy3h 4)

-

I .3 3nmar I \ ~~~~~~----- ----------~~~letans_Q~~~eJ~san

~

J

-------- -------

:~~<~~;~-~-f;~i~t~~~~-~~s~ r0~~ra t1i~gang I_ --~-~~ i Pe~:_r:Jntc;.harl__~~~ M1!lyo~;~r~----- - ·- -

_____ __[ Sek1~tans g~sJ Pagar Sc:1n Sekretans 0 ::sa Karyadad1

-4~-'VT~;~~-

Bula~ (Rp)-

-~-~------+----

i~t£::·~~::h~~~~;r8::~:,''

---- ---- --- - Sekr~~~~:;~;0<erto

37 : A·1ef ~U3Jl3l

'

-~-~~----

s~~~~ta_n~ g~sa Sumber l~eJO

-- - - ---

K~carn<;tm

UJ

~~~ ~~In :~l·llc~~~ o~~~ a lv~8ga;·,~ Sak\1 I! I

__

--31

IC ~

3- _____________ __[

-r ------

1·)

:: :" , , ;h

BesaranUang-JasaTl

1

.. - --- --

S;ha:li

Struktural/~:n~s~;~~~- ------~

Tingkat I

NIP.19710110 1!192011 001.

42459.pdf

D2tu~a~;

Rc:gistrasi f(ependudukan di D·~sa/Kelurahan Tahu11 2014 dimaksud pad<:t Dikturn KESATU diberikan honorarium/uang asa tenaga kerja setiap bulan dengan uraian sebagai berikut

:0eba~1airn3na

P2turps Registrasi Keoendudukan yan.:J keanggotaann'/a dari PNS dtbertkan honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dai<:1r1 Kolorn 4 (empat) Larnpirar, I Kepu~usan ini

L.

p,3tuqas Registrasi Kep~~ndudukan yang keanggotaannya dari Non Pf\iS diberil
~;egalc. bic:1y2 yang timbul 2k;bat ditetapkanr,ya Keputusan ini dibebankan .:Jada Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Kabupaten Mus1 Rawas l;Jhun 2J14 me!altJi /\ngg1ran Dinas f<ependudukan dan Catalan Sipil V.abupaten ['.,us.i Rawas pa'Ja. kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik [)alam Bida1~9 Kependudukan, Kode Kegiatan: 1.10.1 10.01 15.08

Keputus8n ini rr.ulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan '<e'entuan bahwa sel;Jala sesuatunya akan diadakan perubahan dan cerbaikan ~ebagaimc:na rn·~stinya, apabil;l dikemudian hari ternyata ;:ddapat <~k;:liruan clalam ~::eputusan illi. [)i1etapkan ul ~ad<:1

Mua~a

tanggal,

Beliti, 2014

I'TPALA DINAS ~CEPENDUDUKAN DAN CJ,TATAN SIPIL I
[lrs. H. DIAN CHANDERA, M.Si Pembina Tingkat I

w=>.197101·1o

r em'JUSctn f<epulu:-;:;<11 ini ·J 2 3 4 :~

19~12o11

disampai~~an kepada Yth : Eurari i'vlus1 Gav-es (;eb3gai lapor<m) l:)spektur K:1tu::uten [1/usi Faw:>s; k epr1:a DincJs P f'KAD K<1hupaten Mu~.i Raw<:1s kepala t3ag•etl rlukum Setda Kabupaten Musi Rawas; dan 1\lasmg-ma~.ir ~J -.;ar,g bel~a;-;gkutar..


oo1

42459.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jalan SulaimanA.min Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Ravvas Kode Pos • 31661 Telp (0733) 4540030 Faximile (0733) 4540025 Laman www.disdukcapilmusirawas.org

KEPUTUSAN KEPALA DIN AS KEPENOUOUKAN DAN CAT AT AN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR • I

*f /KPTS/DKCS/2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL NOMOR 20/KPTS/DKCS/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELA.YANAN KELILING AKT,A PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015

KEPALA. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS, Menimbang

Mengingat

• a.

bahwa dalam rangka rnenir.gkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Catatan Sipil bagi setiap penduduk dan upaya memberikan perlindungan hak-hak sipil yang berkenaan dengan penerbitan dokumen pencatatan sipil, perlu memberikan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil ke Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;

b.

bahwa untuk melaksanakan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelayanan Ke!illng Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015;

c.

bahwa pembentukan Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

• 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl T2hun 2004 NCJmor 126, Tambahan L.embaga Negara Rl Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran ~.:!gara Rl Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Ne~ara F<-1 Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5475);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 55R7) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 246, Tambar.an Lembaran

Negara Rl Nomor 5589):


42459.pdf

5.

6.

Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Ltmbaran negara Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a hun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerir.tah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4737); 7.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan 8\..lku yang digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tallun 2011 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas l'lomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Cinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratu;an Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 7); Peraturan Daerah KabupatP.n Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendaratan ran Belanja Oaerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Ncmor 13); Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nornor 231); Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2015;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 41 Tahun 2014 tentang Penuiljukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015. Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

di

42459.pdf

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

Merubah Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015. dengan susunan keanggotaan terdiri dari· Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 13 orang dengan perbahannya menjadi 15 orang, sebagaimana tercanturn dalam Kolom 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini dan Tenaga Kerja Honorer (Non PNS) berjumlah 10 orang dengan perubahannya menjadi 11 orang, sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 (dua) Lampiran ll Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas: a. b.

c.

d.

e. f.

g. h.

KETIGA

membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipii (pelayanan dilakukan secara mobile); melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan perangkat Desai Kelurahan/Kecamatan dan lnstansi terkait dengan pelaksanaan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil; menerima, meneliti formulir dan berkas persyaratan pencatatan peristiwa penting yang meliputi: kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian; melakukan perekaman data pencatatan peristiwa penting yang meliputi : kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian ke dalam database kependudukan SIAK; melakul
Merubah diktum KETIGA Kepu~.J:::.an Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mu..;i Rawas Nomor : 20/KPTS/DKCS/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang semula berbunyi »Dalam melaksanakan tugas Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015 diberikan honorarbm/uang jasa tenaga kerja selama 9 (sembilan) bulan", dengan perubahannya menjadi "Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015 mendapatkan honorarium selama ·11 (sebelas) bulan", dengan uraian sebagai berikut: 1. Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil yang keanggotaannya dari PNS diberikan honorarium yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini 2.

KEEMPAT

Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil yang keanggotaannya dari Non PNS diberikan uang jasa tenaga kerja yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Kolom II lampiran I (nomor urut 11 dan12) dan Kolom 2 (dua) lampiran II (nomor urut 11), mendapatkan honorarium selama 2 (dua) bulan, dengan hor.orarium perbulan sebesar Rp 300.000,-


42459.pdf

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Oitetapkan di Muara Beiiti, pada tanggal, 1.1-- tr- 2015. KEPENDUDUKAN DAN KABUPATEN MUS! RAWAS,

Tembusan disampaikan kepada, Yth.: 1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan) 2. lnspektur Kabupaten Musi Rawas; 3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kaburaten Musi Rawas; 5 Masing-masing yang bersangkutan.


42459.pdf

LAMP!RAN I : KEPUTUSAN KEPt\LA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : t~i /KPTS/DKCS/2015. TANGGAL : ,,_ - ,,_ 2015.

SUSUNAN TIM PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015 YANG KEANGGOTAANNYA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

NO

JABATAN STRUKTURAUFL'NGSIONAL

1

2

BE SARAN JABATAN DALAM TIM HONORARIUM/ BULAN (RP) 3 4

----------------~------~-----4----~--~

1. Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil ---~

Pengarah

700.000,-

--------r------------~~------~

2. Sekretaris Dinas Dukcapil

----·-- -·-

3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil

Penanggungjawab

650.000,-

Ketua

550.000,-

+----------~---:....:........-

-----------

4. Kepala Bidang Perencanaan

--+------·-----!

-------------·--~--------j

Sekretaris

450.000,-

5. Kepala Seksi (Kasi) Kelahiran dan Kematian

----- ·-------------

6. Kasi Perkawinan dan Perceraian

L--~~-!'snahwati,

S.Sos (Staf Dinas Dukcapil)

141 Desty Melyani, SE

~15

M;rtin Decker, A.Md. (Staf Dinas


300.000,300.000,-

Du~capil)

300.000,-

42459.pdf

LAMPIRAN II · KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN fv1USI RAWAS NOMOR t~i/KPTS/DKCS/2015. TANGGAL I)..~ II/ 2015.

SUSUNAN TIM PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPlL NON PNS TAHUN 2015 -

NO

NAMA TENAGA KERJA NON PNS

JABATAN DALAM TIM

BESARAN UANG JASAI BULAN (Rp)

1

2

3

4

A~gota

1. ---------Wendi

----

2.

Refi Triani

3.

Sherli lndriani

I

Desi Novilia, S.Pd.

r----

5. _1~~ika

··-··-

6. --~-l!gia~to 7. Elni Murahati ------ - · -

8.

Khoirun Pratiwi

.-------- ----------------

9. __!ieriyanto 10. _Fait! Hidayat

lJJ..

Rika, S.Kom


Sda

300.000,300.000

Sda

300.000

Sda

300.000

Sda

300.000

Sda

300.000

Sda

300.000

-----

----------

-4. -

Tim

·-----·--·-·----

--

·-

------

--

0da ---·---·--··--·-·-~

300.000 ----~-----------

Sda

300.000

Sda --

300.000

Sda

300.000

----~-

I

PE~AERINTAH

... _...}_-

KABUPATEN MUSI RAWAS 42459.pdf DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Komplek Perkantoran Pemkab.Husi Rawas- Jl. Lintas Sumatera Telp.(0733) 4540030 Faxs. (0733) 4540025 Website: www.disdukcapilmusirawas.org

MUARA BEliTI - 31661

KEPUTUSAN KEPAlA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : d---0 /KPTS/DKCS/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAY/\NAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RflWAS, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangko memngkatkan l<::esadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Catatan Sipil bagi setiap penduduk dan upaya memberiKan periindungan hak-hak sipil yang berkenaan dengan penerbitan dokumen pencatatan sioil, perlu memberikan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil ke Desa/Kelurahan datam wilayah Kabupaten Musi Rawas;

b.

bahwa untuk melaksanakan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil ke Desa/Kelurahan sE:!bagaimana d:maksud da!am huruf a, perlu dibentuk Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015;

c.

bahwa pembentukan Tim Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nornor 73, lambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821 );

2.

Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lemb3r;:m Negara Rl Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Unda11g-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembarzm Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5475);

- 1-


42459.pdf

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda!'lg Nomor 2 Tahun 2014 tentar.g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (:...embaran Negara Ri Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nemer 5'580); 5: Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukar. (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran negara Nomor 4736); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahur. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerini:ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor C32, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737); 7.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 13 T ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatc;tan Sipil dan Petugas Registrasi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Bul
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka ···-··------~-

f: 'I

42459.pdf

15. Peraturan Bupati Musi RawCls Nomcr ~· ~-ahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Bupati Musi Raw3s ;Jomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 231); 17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2014 tentang. Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Biaya tahun Anggaran 2015; 18. Keputusan Bupati Musi Rawas nomor 41 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pelayanan Keliling .C..kta Pencatatan Sipil T a hun 2015. dengan susunan keanggotaan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 (dua) Lampiran I Keputusan ini dan Tenaga Kerj3 Honorer (Non PNS) sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 (dua) Lar.
KEDUA

Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas: a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. h.

2015

membuat rencc:ma kerja dan iadwal pefaksanaan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipd (Delayanan dilakukan sscara mobile); melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan perangkat Desai Kelurahan/Kecar.:at::m can lnstar.si terkait dengan ps~aksa11aan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipit; menerima. meneliti formulir :~~ t:s~~:::::: ~s~s~·::::~:::t:::::; ~e:;c2!2t:::; peristiwa penting yang meliputi kelahiran, kematian, perkawman. dan perceraian; rr.e!akuk;::m perekaman data per:catat3n peristiwa penting yang meliputi : kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian ke dalam database kepenciudukan SIAK: melakukan pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil hasil pelayanan keliling untuk proses tandatangan Pejabat Pencatatan Sipil; melakukan pencatatan dalam 8tJku Registe~ .t>.kt3 /\kt3 Pe::c:::!:::2n Sipil, mengarsipkan. dan menyimpan berkas persyaratan; menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon: melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling Akta Pencatatan Sipil kepada Bupati Musi Rawas me:alui Kepala Dinas !<ependudukan dan Catatan Sipi!.

KETJGA

Dalam melaksanakan tugas Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil Tahun 2015 diberikan ho11orarium/uang jasa tenaga kerJ3 selarna -8 (delapan) bulan dengan·uraian sebCJgai berikut: .

-3Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42459.pdf

1.

Tim Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil yang keanggotaannya dari PNS diberikan honorarium y<mg besarannya sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran I Keputusan ini "'

2.

Tim Pelaya!lan Kelilin~ Akta Pencatatan Sipil yang l<eanggotaannya dari t-lo1. PNS diberikan uang jasa tenaga l<erja yang besamnnya sebagair.1ana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampi ran ; I Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 201-5 melalui Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii Kabupaten Musi Rawas pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Da!am Bidang Pencatatan Sipil, Kode Kegiatan: 1.10.1.10.01.15.15.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabi!a dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Di[etapkan di Muara_ Beliti, pada tanggal, d.tl ~£1A- 2015.

Tembusan disampaikan kepada, Yth.: 1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan) 2. lnspektur Kabupaten Musi Rawas; 3. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Musi Rawas; 4. Kepata Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas; 5 Masing-masing yang bersangkutan.

- 4-


I

42459.pdf

LAMPIRAN I : KE~UTUSAN KEPALA DINAS I<EPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR TANGGAL

/KPTS/DKCS/2015. 2015.

SUSUNAN TIM PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015 YANG KEANGGOTAANNYA DARt PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

BESARAN JABATAN DALAM TIM HONORARIUM/ ~ULAN (RPl 3 4

-

NO

I

JABATAN STRUKTURAUFUNGSIONAL

1 2 1_ Kepala Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pengarah

700.000,-

Penanggungjawab

650.000,-

Ketua

550.000,-

Sekretaris

450.000,-

5. Kepala Seksi {Kasi) Kelahiran dan Kematian

Anggota

300.000,-

6. Kasi Perl
Anggota

300.000,-

7. Kasi Pengesahan dan Pengakuan Anak

Anggota

300.000,-

8. Kasi Pendaftaran Penduduk

Anggota

300.000,-

I

9. Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

Anggota

300.000,-

I I

10 Ka. Sub. Bag. Perlengka pan

Anggota

300.000,-

Anggota

300.000,-

Anggota

300.000,-

Anggota

300.000,-

i

II

2. Sekretaris Dinas Dukcapil 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil

f-----

4. Kepala Bidang Perencanaan

I

~-~

i 11.

-----

Asnahwati, S.Sos (Stat Dinas Dukcapil)

12. Desty Melyani. SE I

! 13.

Martin Decker. A.Md. (Staf Dinas Dukcopil)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS,

- 5-


42459.pdf

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI RAWAS t-10MOR : ..1-o /KPTS/DKCS/2015. TANGGAL ~q, ~ar..uan' 2015.

SUSUNAN TIM PELAYANAN KELILING AKTA PENCATATAN SlPIL NON PNS TAHUN 2015 -

I

NO

NAMA TENAGA KERJA NON PNS

JABAT AN DALAM TIM

BESARAN UANG JASAJ BULAN (Rp)

1

2

3

4

~

[ 1. Wendi ~ R~fl- T;iani

2.·

Sda

c.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l

3 , Sherli lndriani

I

4lO~si

r

Novi!ia,

-~ Taupj_~_

l _~

300.000,300.000

An.ggota Tim

--·--------------

Scla - - - - - - - - r--

S.Pd.

' ~+~~;i~~r~;:~:w~~------------------

300.000

Sda

300.000 300.000

------

Sda-------------

-------~------

300.000

------

Sda

I

Sda - - - - --------- . ~-[ rj~~i_yanto 1_0: J£(3jri __ fjl9~Y.C3!. ·-----------------·------- ________________ ... .. _§_cj (l __

- 6-


300.000

Sda Sda

Suglanto__

----

-----

--

--------- ------

300.000

-

300.000 ------. - ___________ l_ ______

300.000

_________________________________ j

I

42459.pdf

KE?UTUSAN BUPATI MUSI RAWAS NOM OR

/KPTS/DKCS/2014

TENTJ\NG PENUNJUKAN PETUGAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN .CI DESA/KELURAI-IAN TAHUN 2CJ14

BUPAT! MUS! RAW/\S, iv1en'mbang :a

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagannana telah diubah dengan lJnd;::tn~', Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Unclang Unc\an~. No:nor 23 Tshun 200() tent<:mg Aclministr<:>si t-:epcndudukan rr.eng;::,r-,anatkan bahwa Pctugas Rcgisl!-asi mernbantu Kcpab Desa Z·t<'tU Luc2h dan Instansi Pt·lakscmn dcll<:m pelaks<=ma.;:m pend
b.

bahwa untuk mengoptimalkan pember1an pelayanan pencle~ftaran oenducluk dan pencacatan s1pL, pelapuran Pccistiwa KepcndL'dukan dan Peristiwa Pe.nting serta pengclolaCJn clan penyajian data kepcndt;dukan di desa/kelurahan, pcrlu c!itunjuk Petugas I<egistrasi Ke•)endudukan dt Des8/Kelurahan Tahun 20H:

c

bah,va be:dao.arka.n perl.Imbangan sebagairnana climaksucl rlalc1m hurur a dan bur uf c, rnaka pcnunjukan Pctug3s l~cgistrasJ Kepcndudukan eli Desa/Kelurahan Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bucati Musi Rawas.

1.

Undar,g-Undang Nomo;- 28 Tahun 1c159 tcnt;mg Pcmhcntuklomor /:'., Tamb<.1h<m Lcmbar;m l\cg;Jr<J l\1 i'lomor 1821);

2

Undang-Undang l'lomor 3'2 T 1hun 2Ct04 tent<mg Pernermtah:m Daerah (Lembar&n Negara Rl T8 '1un 2(J04 Nomor 125, T3m bah an Lembaran Negara RI Nomor 4437) ~ebagaiman<~ tcbh d1uh;1h beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 centar·g p.~mcritahan Dacrah (Lernbaran Negara Rl Tah11n ?008 Nomor 59, T'lmbohan Lcmbaran Negara Rl Nf)mm 4344);

3

Unclang.-Undang Nornor 33 T;:1hun 2004 tent;=mg Perimhnnge1n Keua:1gan anwra. Pern·~rintah Pus<1t dan Pernerint;1han DC1tT
Men;~ingat


- 1 -

42459.pdf

4

Unclanr,-Undang Nomor 23 Tahun 2D06 tcntang Adrninistrast (Lemba•c:n Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, T;lmbahan Lembar2n Negara Rl Nomo- 4o74) scbagaimana tebh diu bah deqgan Undant;-'~ndang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang t\~r:_d1ahan At:=ts Undang-Unciang Nontor JJ Tcli-:un 2UOh rcn~e1ng t-.dmini·;tr;:,si Kependudukan (Lcr1baran NegCJ.ra f
5

Pcraturan ?emerintah Nomor 37 T;lhlm 2007 tentang Pel
6

?craturan Pcmerintah Nr.rnor 38 Tethun 2007 ten tang Pcm bagian Urusan Pcmerim:ahan :n1tara Pcmerin ah, Pemerintahan Daerah F'rovinsi dar. Peme:rintc-~han Daerah Kabupatenjl\.ota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tnmbahan Lembaran Negar8 Rl ·'lomor +7?7);

7

p,~raturan

Presiden Nom;:,r 25 Tethun 2008 tentang

Persv~uat8n

d:1n Tuta Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8

Pt:raturan Prr..:siclen 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Karlu F'r~nclucluk Berbasis Nomor Incluk Kepcndudukan Sccara Nasional, sebagaimana tdah diu bah tebera pakali lera.khir clengan F\~r<:~turan Prcsiden Nomor 112 Tahun 2013 tcnt;mg Pcruhe~hZtn ~:::err:p::.t Atas Pera~uran Prcs1dcn 26 T~thun 2CJ()CJ rcnumg p,~nfT<"_pan Kartu Penduduk Berb8sts Nomor lncluk Kcpcncludukan ~;xc;rc: !\<-t:cioral;

C)

P(:ratc:ran Mentcri Dalam Ncgcn Nomc•r 1 1 Tel hun 201 U ten lang Pcdc·rnan Pcnda'caan dan Pcnerbitan Dokumcn Kepcncluclukan Bagi Penduduk Rentan 1\dministrasi 1\.ependudL~kCln;

1) P~raturan

Mentcri Dalam Negeri Nomc•r 18 Tahun 2010 ten tang Pedc)man Pengangkatar; dan Pernherh~ntian Serta Tugas Pokok Pr~ja-0at Pencatatan 3ipil clan Petugas Rcgistrasi;

11. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomcrr 19 Tahun 201 Cl ten tang

F'ormuLr dan Bt:ku yang Dlgunakan Pcnclucluk dan Pe!1cataLm Sipil;

Dalam

Pcnclaftaran

J 2. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 68 T;:1hun 20 1.? tt.·nt8ng J'ata Cara Pelaporan Pcnyelcnggaraan Administrasi ~:epcnd ud u kan; 1 3. Pcraturan Daerah Kabq-::.atcn 1v1usi Rawas Nomor 2 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Ta 1 :=J. Ker;:1 Din

-? -

42459.pdf

l\lElvlUTUSKAN

l<ES,\TU

f,
"='1un

P:-tugs~~ f;e~istras; K~pcnduclukan d1 De~;ajKclurahan scbagaimana

din1aks1Jd

pac:a c,iktun; 1\:E:SA';'U adalah Sekretaris Desrt dan KelL:rahan c:ttau Peranglnt Desa lainnya yang ditetapkan w2s 11sulan Kepal3. Desa,'Lurah. :;~:'
P::tugc=~~

Re?isrrasi Kt~pend uclukan eli De~;a j Kelu rahan schaga imana p"tclc! Diktum tECUA, be:rt ugc1;;:

c!Jr·1al~sud

m:c:rn0ar.tu Keoni3. D·:~a/Lurah ,-ian Dinas KeprnclucL!k:ln r:bn s; pi! dalam membcrikar pel:=l.yanan pe;1clcl ftaran pt·nduduk cian pcnca1atan sipil :li wihyah kerj8nya;

C;La1 <~n

data

kcpend uri ukd n

eli

dl !:a,' :ct:~un;Jwn. c

m::b·cui.:an verifi'-:asi j.:m ve1li~;1si clat~:l Peristiwi'l 1\:rpf'nrll!rlllk;ln :ni lip1;ti pindcJ datang . . ,,C>rutahan ~11<1m;lt, scrt:1 :-;t;trcl~ tin s:o?:a.l :erbaLlS merj;idi tincs.<:tl tctap v:mg dilapurk:1;1 nlr·h pt·nd udllk; meb;.cu:..:an V<~ri,-ikast clan \·;clidasi data Peristiwa Penting kh·Jscs:·:ya ke 1ah1rc:n ahir mati clan kematic:n vang di!aporkan ol.: h .x~n duduk;

yo-n~

d.

~v1Utnsi

t·

me Ll'cu
t.

m::l:l ..;:u:·.an pe;nF>ses:ul penci LHtdn Ookumen Kepcnciuciuk
(f

t>

Huku

penghuhung clalam f:E :l..Y Kcpend.11d1 kan clan CaLJt;Hl. Sipil Kabup
o,) :\.l 1

h.

tL1 rian,

rn~n l':ep<~nc'udc;kan;

P:::tugc;s t~egistrasi r:epencludukan cl<Jlam melaksana kan tugasnya h::rtanggu nl; jCJ. wa '): iuw~sion
kc:rad;1 Fe-r.:;\;) Dinas Kcpcnducluk;nl Sir,il; dan stc ere= o Jerusi.m: l keoada 1-\.ep;l\Cl De ~a/ Lura h.

Sf:Cc•''Z

rbn

C.1c;t1 z~n .~

!\:ELM!\

Lalac1 tr:eh.k~.:l!l•:ndud·.Jk d:~l
bay a

~1m:g

tirnhul akilx1 t ditet;1.pkannya \<.:('pUtllsan mi di~'ebaLkar~ padc: /1.ng~a ran Penclapalan clan Relanp-1 D

-3-

42459.pdf

Et:putusa.n ini rnulai beda<:u sejak tanggal l Januari 2014, dengan k:·tentuan bah'.\'8 sef'ala _-;csuatu'!ya akan diaclakan peruh;lh:itl d~m p::-rb21ikan sebagaimana nestinya, apabil:1 dikemudian hem tc:rnyata tndapat kekeliruan r!al
Ditc:-tapkan di Lubuklinggau, pad a tanggal, 2014.

BUPATI MUS! RAWAS,

RI DW AN MUKTI Tc· m l1 u ;~ar, Kcp u :L sc:.n

i ni d is<:cm paikaTJ kepada Yth.: 1/iusi Rawas; J( ~rter, rv:usi :~awas; K .'J=-ala Bagian Hukurn 3c~da Ka bu paten Musi Rcn\·as; rr
~1.

J~abupaten


42459.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN MUS! RAWAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas Kc:de Pos • 31661 Telepon (0733) 4540030 Faxirnile (0733) 4540025 Laman www.disdukcapilmusirawas.org

DAFTAR HADIR HARI

2015

TANGGAL:

=1

Datang

i

No

NAMA

~~L~01 i H RUDI

IRAWAN. S Sos. M.Si SH

TANANG, SE

Jam Ttg Jam Ttg

l

PEMB. UTAMA Md!IV-c

197204021997031008

i<EPALA DINAS

PEMBINA Tk.I/IV-b

196311111992031003

SEKRETARIS

PEMBINNIV-a

196104131986121001

KABID. INFO DUKCAPIL

I

'1M. :fti, RuSANA

PEMBINNIV-a

196902041988102001

KABID. PENCATATAN SIPIL

·os:·

PEMBINNIV-a

197101041996032003

KABID PERNC & EVALUASI

piJIIA'f\SJP M Si

V~~- SH, M.Si

~~I

PEMBINNIV-a

196310161987091001

KABID. KEPENDUDUKAN

PENATA Tk.l/111-
1960070~19820310~

KASI. PENDUDUK RENTAN

I RUSMELI

PENATA Tk.l/111--
196312181985032005

KASUBBAG UMUM &KEPEG

I YUNIWATI, S Sos

PENATA Tk.l/111--
19650G041985032004

KASIMUTASI PENDUDUK

PENATA Tk.l/111-d

196907192002122001

KASI ANLS DMPK KPOK&PNCTI SIPIL

~~ L.

10

l

ROSIDI SP

EDY ARMA"'D. SE

FATILAH, SH

-

_l WANCIK 12 I HALIK

PENATA Tk.l/111-d

135912261986031006

KASI PERKAWINMI & PERCRAIAN

PENATA Tk.l/111--
196305091985031006

KASUBBAG PERLENGKAPAN

13

SUWANTO. S IP

PENATA Tk.l/111--
196008081985031013

KASI PENGKLtAN &PENGSHN ANAK &PEMBATALAN AKTA

AHMAD

PENATA Tk.l/111--
10s1 01111 geso3;

RIKO ARDIANTO, SP.M.Si

PENATA Tkl/111-
198006252002121003

KASI PENDAFTARAN PDDi<

R A YU RAHMA, S.Sos

PENATA Tk.l/111--
196012171986032G02

KASI KELAHIRAN & KEMATIAN

17

AL ABAS, S.Sos

PENATA Tk.l/111--
196412071991031006

KASI PEL YNIIJ INFO KPPDK & CAPIL

18

DARWIN. SE, M.Si

PENATA Tk.l/111-
197203012005011006

KASUBBAG KEUANGAN

19

SYAHEMI, S.Sos

PENATA Tk.l/111--
197006042002121001

KASI MNTRNG, EVLS DKMNT

11

Pulang

JABATAN

NIP

-

-;;-~-~ORI, 03.

PANGKAT I GOL

I

-i

I

I

14 15 r--16

20

RAHMAT DINATA, S.Sos, M.Si

PENATNIII-<.:

198406302003121011

KASI. PERENC. PBDYA DATA DUK

;>1

HERY APRIYANTO. ST

PENATA MD Tk 1/111-b

198404072010011015

KASI PNGLHN.DATA KEPDDK.CAPIL

\ SRI MURNIASIH, SH, M.Si

PENATA Tk. Vlll-
196710261988012002

STAF

! DE STY

PENATA MD Tk.l/111-b

197706112010012009

STAF

PENATA MD/111-a

197005062007012005

STAF

23

MEL YANI. SE I I ASNAHWATI. SE

r- ' --t -t-

oOo-1-~~----------------c-;;,;'"'""" '"'oco'""'o'~"

I

--~

--· --1~--

--- ..

I

~+

24

,______.! - - -

25 i

ZUCHRIA, S.Sos

PENATA MD/111-a

197202142007012010

STAr

26

SYI\MSUL ALIMI

PENATA MD/111-a

196701181993101001

STAF

SRI .JUNIARTI, S.Sos

PENATA MD/111-a

197906?.32003122008

STAF

~

27

I

1---

KURNIYANTO, S.IP

PENATA MD/111-a

198212132008011009

-'-------

STAF

'29

I MARTIN DECKER, A.Md

PENG.TKVII-d

198403872009031 OG4

30

DIAN WAHIDAI-i. A.Md

PENG.TKI/11--
197810182011012005

STAF

31

OFIAN SUSANTO

PENG. MDIII a

197910292006041004

STAF

RACHMAN SAPUTRA, S.Kom

CPNS/IIl.a

199004172015021001

STI\F

~

~~~~---

28 DESETO r--t·

-

-·

-~--r-

KETERANGAN : 1. IZIN 2 TANPA KETERANGAN 3. CUTI 4. DINAS LUAR 5 SAKIT

:I :TK : CT : DL :S

1

· - -- -

r----

STAF

a.n KEPALA DJNAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KABUPATEN MUSI RAWAS SEKRET ARIS,

Y. MORI. SH

Pembina Tk I Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

--~

r---- '---I __

NIP 196311171992031003

42459.pdf

_.- > .~\~-~~~.

L.~<·: 1 P1R:,r~

:JK:;.~~NiSAS: J/--:~ :AT/"'KERJr\ :;:;:oo:r·I:JUD'JK.t..~·l DAN CAT/ITAi,J SIPIL

;'!

ILRATU~~

.il.t,;

1 :~r\ f\1US: RAW/>.S

T f>.NGGAL

,--1

,.,..r\B•..)P,~.TE!'l f•.·:L.' -~-: -:: _.l-.5

0/.:.,~;:.: -·.~·-:

i'-JOMOR

2 TP..HUN 2008 31 JAN UAR I 2008

KEPALA DINAS r---

---1

SEKRETARIAT

~-t\ELOMPOK

I.

II

ATAN FUNGSIONAL

_ _j_

BIDANG <EPENDUDUKAN

J

SEKSI

~

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI I J1 ASI PENDUDUK

~ ~ ·~-·----

I

KEUANGAN

r

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

~----------------~

SEKSI )AFTARAN PF::NDUDUK

-l_1'4UULJUr\.f'C:I'IIr\1"4 .. .. ...

SUBBAGIA~

DAN KEPEGAWAIAN

~

_j1

yI

I

--·--·-··

---~-----

.......

-

----

BIDANG NFORMASIKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

BIDANG PERENCt\NAAN DAN EVALUASI

L------~--------~

SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

SEKSI SISTt:M DAN TEKNOLOGI :r,FORMASI

SEKSI PERENCANMN & PEMBERDAYMN DATA PENDUDUK

SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

SEKSi Pt:NGOI.AHAN DATA KEPENDUDUKAN.CATATAN SIPI 1• & PELAPORAN

SEKSI ANALISIS DAiv1PAK KEPENDliDUKAN & PENCATATAN SIPIL

PENGESAHAN ANAK 0" PEMBAWANA
!

I I UPTD

I

CA>ATAN"PH

I

I

I

SEKSI ~ MONITORING. EVALUASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI MUSt RAWAS,

RIDWAN MUKTI


I I

42459.pdf

----------------------------------------------------,---------------,----------------,--------------------,----------------------

~

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN TGL REVIS! TGL. EFEKTIF

DINAS KEI"ENDUDUKAN DAN CAT AT AN SIPIL

KABUPATEN MUSI RAWAS

NAMA SOP

: Pelayanan Pencatatan dan Penerbltan Kutipan Akta Kematlan WNI

;AR HUKUM :

KUAUFIKASI PELAKSANA :

'ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan ..embaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara l Nomor 4674) sebagalmana telah d!ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 ahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Unda;1g Nomor 23 Tahun 2006 ~ntang Administrasl Kepef"ldudubn (Lembaran Negara Rl Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475); eraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formuiir dan uku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Pend:.Jduk dan Pencatatan Sipil; eraturan Menter! Nega~a Pendayagunaan Apariltur Nega~a dan Refurmasi lrokrasi Nomo; 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar lperasional Prosedur (SOP) Admlnlstrasi Pemerintah; eraturan Daerah Kabupaten Musl Rawas Nomor 2 Tnhun 2008 Tentang usunan Organisasi dan Tata Kerja Dlnas Daerah Kabupaten Musi Rawas; eraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang erubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musl Rawas Nomor 19 Tahun 009 tentang PenyelenggMan Administrasl Kependudukan; eraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2008 tentang PenjabaranTugas ckok dan Fungsl Dinas Kependudukan dan Catatan Sipll Kabupaten Musi .a was; eraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2011 tcntang persyaratan dan lta cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil; urat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 1usi Rawas Nomor : 01/KPTS/DKCS/2009 tentang Penetapan Standar )perasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Catatan lpil; eputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Slpil Kabupaten Musl :a was Nomor 41/KPTS/DKCS/20 14 ten tang Penetapan Standar Peiayanan ·endaftaran Penduduk dan Pencatatan Slpil pada Dinas Kependudukan dan :atatan Sipil Kabupaten Musi Ra~Nas.

1. SMA, Diploma dan Sarjana. 2. Memahaml Peraturan Per UU . 3, Mampu mengoperasikan komputer. 4. Mampu bekerja dalam Tim.

rERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

;or Penerb1tan

Kartu Keluarga (KK). iOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).


1. Formul1r Permohonan 2. Komputer, Printer, scanner serta )anngan internet 3. AlatTulls Kantor.

----------------------------------------------~

_~

--------j I

,

42459.pdf --

-------,

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

UNGATAN:

SOP tlcakdllakukan, konsekCJensi waktu penyelesalan tidak terpenuhl. Aktlvlt.,.

Kadet/

Ptmohon

Olmat

RecJistrasl

Lur~h

Pen1ohon: Datang ke kantor kades/lurah, melakukan pendaftaran dengan Pelaporan Formullr menglsl melampirkan dan Kematlan persyaratan.

PenerbitanKutipan Akta Kematlan harus diarsipkan/didokumentaslkan secara baik dan benar. Mutu Baku Pel~ksan~ Kepala waktu Kasl Kelahlran Kabld KelenQt:apan Operator SIAK Petugu Kabuoaten

Pencatatan

output

Dlnas

Sip II

Berkas permohonan dan persyaratan

D-l l

Desa/Kelurahan: a. Menerlma dan menelltl formullr Pelaporan Kematian dan berkas persyaratan; b. Menglsi dan menandatanganl Surat Keterangan Kematian; c. Menyerahkao Surat Keterangan berkas Kerr.atian beserta per~yaratan dan ~laporan kepada pemohon untiJk dlbawa ke Instansl Pelaksana; d. Mencatat data kematlan dalam Buku Harlan dan SIP; e. Menyimpan Surat Keterangan Kematlan lembar ke-1 sebagal arsip; f. Mengirim Surat Keterangan Kematian lembar ke-2 beserta persyaratan berkas ke Kecannatan.

dan Kematian

I

I

r

T

j_ r - -

L__j


· vertfikasl dan valldasl • Surat KeteranQan Kematlan · register Akta • Kutlpan Akta Kelahlran · Buku Harlan · BIP


· verlflkasl dan va!ldasl · rekam d~lam database

I

ii i

Kecamatan: a. Menerlma dan meneliti formullr Sural Keterangan Kematian lembar ke-2 bcscrta berkas persyaratan dar! Desa/Kelurahan; b. Meiakukan perekaman data ke dalam database kependu·dukan berdasarkan formulir Sur at Keterangan Kemat1an; c. t-1enyimpan berkas persvaratan


I

:--+~I '

I i

I

-

Keterangan

42459.pdf

I

sebagai arsio. Instansi Pelaksana : Registrasimenerl-ma a. Petugas dan meneliti Surat Keterangan Kematian lembar ke- 3 beserta dan pelaporan berkas persy3ratan; b. Melakukan proses penca-tatan dan penandatanganan Register Aida Kematlan, termasuk 2 orang saksi; perekaman data c. Melakukan kematian ke dalam database kependudukan dan pener·bltan Kutipan Akta Kematian; d. Penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kematian oleh Kepala lnstansi Pelaksana; c. Menyerahkan KL!t:pan Akta Kematian kepdda pemohon; f. Menyimpan Register Akta tJerkas Kematian dan persyaratan pelaporan kematian.

I

~i

iI

1--

----

Berkas permohonan dan persyaraUln

f----,

lrr~j

I

I

'i.

I

r-ri

-

3 harlkerja

j-0 l

I

I

I


verlfikasl dan valldasl register Al
42459.pdf

PE:-v!ER!NT AH K."-BUPA TEN MUS! RAW AS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JL Un:.as Sur..atra

DASAR

K!·~

12,5

Komple:O:.?e.-'.:.an~o:anPerr-er1ntahi<Jbup.ote:!f'h.rSIR.l ... asl1uar~3el!~Saru

Pe1aturan Pres1der. Rl No. 25 Tahun 2008 ten tang Persyaratan dan Tata Car a Pendaftaran Penduduk dan Pencotat2n Sip\\ Pasal 81 ayat 2

~rat Merobuat Akta Kematian sbb LlJMengisi F-2.31 dan f2.32 secara lengkap termasuk mengi<~ Pelapor, saksl 1 dan sak51 2 yang kemudian diketahui oleh Lurah/ Kades Me\a;n~\rfan Surat Keterangan Kematlan dar\ Dokter/Runr.ah Sakit/para medis. Me\ampirkan Foto Copy KK yang do DTO cleh Kepala DISDU~CAPIL. Me!amplrkar. Fotocopy KTP. \ ~v1elampirkan Fotocopy ~.utlpan Akta ~.':ka~/At<.ta Perkawinan bagl yong sudah meni;..ah. Foto Copy Akta Kel
I

m

l I

Kabupate.'l Musi Rav:as

DTO Drs.H.Oian (h)nderd,M.SI c;:p .197101101992011001


~-'

:

Pe~tah

Kelurahan

'·

KODE.F2.32

_;

Kecarr:atan KabupateniKota

Ket

Lembar Lembar Lembar Lembar

I TJ IIJ

Kode Wilayah

1

: : : .

2 3 4

42459.pdf

Untuk Untuk Untuk Untuk

Yang Bersangkutan UPTDI!nstansi Peiaksana Desa I Kelurahan Kecamatan

SURAT KETERANC::AN KEMATIAN No ................................. . Nama Kepaia Keiuarga Kartu Keiuarga

~Jomor

:

Nama Lengkap Jenis Kelamin Tanggal Lahir I Umur Tempat Lahir Agama Pekerjaan Ala mat

l

I

I I

I l l

I I

l l

I

JENAZAH 1. NIK 2. 3. 4. 5. 6 7 8.

I I l

I I

I I I

: '-- 1. Laki-iaki

I

I

I

I

I

l

I

10. 11. 12. 13. 14.

:5. :6. 'J

Kewarganegaraan Keturunan Kebangsaan Anak Ke Tanggai Kematian Pukul Sebab Kematian Tempat Kematian Yang menerangkan

R

_l

I

I I I I

I

I I I I I I i

I

!

I

I

I

3. Katolik

I

4. Hindu

5. Budha

c. KabiKota

6

6. Lainnya

I

I

d. Provinsi

1. WNI

2. WNA 2 Cina/Timur Asing Lainnya

1. Eropa

w ~Bin 1.

2.

4.

3.

3. Indonesia

ITJThn

5. Lainnya

I I I I I

L Wabah Penyakit

3. Kecela kaan 6. Lainnya

5. Builuh Diri

I I I

I

l I I I l

J

I

I I

2. Tenaga Kesehatan

1. Dokter

4. Indonesia Nasrani

I

asa I tua 4. Krir.1inaiitas

:U

_I_

l l 1 J uctj KodeI ·Kab. I Kode Prov.

a. DesaiKelurahan [ b. Kecamatan

9.

I

I I l l I I I I l l l l l l l l l l J

Thn

I 2. Kr;oten

: mlslam

_L

2. Perempuan

_C J--

n~Bin

: Tgl

l J 1 I

3. Kepoiisian

4. Lainnya

AYAH l.

-. ' .).

4.

'"

NIK Nama Lengkap Tanggai Lahir I lJmur Pekerjaan .',/amat

:L

I I

I I

:Tgi

I

IBir.

I

I

I

I

I

I

I

l

l

L_LjThn

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I I

I

I

l l

!

I

I

I

I

Umur

I

I

_[

J

I c. KabiKota l J d. Provms1 l

a. Desa/Keiurahan b. Kecamatan

l

J

I

I BU 1.

2. 3. 4.

5.

NIK Nama Lengkap Tanggai Lahir I Umur Pekerjaan Aiamat

:l

l

I I

I

l

:Tgi

:I

!

I I

I I

]Bin

I

.:Tgi

:I

~

I

I

I I

I I

I I

I I i Bi:~

a. DesaiKeiurahan b. Kecamatan

L L

Ej31

Thn

~

I I

I I

I I

I I

I I

l

l

===)c.d. KabiKota P•ovinsi

l

l l l J

l___LjThn

a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan PELAPOR ,'\JIK l 2 Nama Lengkap 3. Tanggal Lahir I Umur 4. Pekerjaan 5. Ala mat

I I

I I

I

I

l J l J

Umur

II I II j c.

l

l

l .l

I

L

J

UJJ

I

Umur

KabiKota d. Provinsi

-

I

I

I

I

E

I

I

SAKSII 1. 2 3 .; 5.

NIK 0Jama Lengkap Tanggai Lahir I Umur Peker.Jaan ;\Ia mat

:I :I

I I

:Tgi

I

I I

L

I I

I I

]Bin

I

I

I l l___LjThn

! I I I I

I I

2.

3. 4.

5.

Nama Lengkap Tanggal Lahir I Umur Pekerjaan Alamat

:l :l

I I

:Tgl

:I

I

I

:

I

J I I

I

'--'---

:l a. Desa/Keiurahan b. Kecarr.atar.

l l

Umur

I c.

l l !Bin

I I l J

l 1l J

a. DesaiKeiurahan b. Kecamatan

SAKSI II 1. NIK

I I

I

L

Thn

l

I

I I

I I

KabiKota d. Provinsi

I l I

I I l I J c. l d.

I

l

ill l l J

l· l l J

J

J

L L

J

I I

I

I

I

I

I

l l l J

Umur

Kab/Kota Provinsi

I

l

l J

I I

I J

J

............. , ..................... 20 .. Kepala Desa/Lurah


( ..................................... )

42459.pdf

Pemerintah Des;:\' I Kelurahan

[KODE F2-31

Kecamatan Kabupaten

l
rvlu~i

Rawas

FORMULIR PELAPORAN I<E!'v,ATIAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap NIK Umur Pekerjaan Ala mat

Hubungan dengan yang mati

Melaporkan bahwa : Nama Lengkap NIK Jenis kelamin Tanggal Lahir I Umur Agama Alamat

Telah meninggal pada : Hari Tanggal Lahir I Umur Pukul Bertempat di Penyebab Kematian Bukti Kematian

···················································· 20 ....... . Pelapor.

( .................................................. )


42459.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 12,5 ~luara Bel1t1 Prov1ns1 Sumatera Selatan Telp. (0733) 4540030 Faxs. (0/33) 4540025 Website. www.disdukcapil.mus1-rawa•. go.1d

________________________,

LEMBAR DISPOSIS 1 Surat dari

:t.4rra 1)-\Qr \0.'11\\~ ~r\ t\t~'o\\ '<:.. ~ f\Q Of'\<(<; IO

Diterima Tgl. : /4No. Agenda

cg--z.o, s

: 46LJ

S if at No. Surat Tgl Surat

: ltf.o / 0\&J /{Ju'(_-

ca. Pr 1 : :>t-o&-c..o 15

0

Sang at segera

0

Rahasia

0

Segera

Perihal: )ct\bf'Q_V\ N..~u\.d.t' '(Q.Yv,0\/1->Cl.Y~ \'~\O.K.(:,c.,'nC\C\"1 \7Q.\ G~t"C.!.I\

qch"'' {\\<;, 'h-0.~\ \Ul \I
Diteruskan kepada Sdr. :

Dengan horrnat hare1p :

[I \j1- "-. ~ ~'iT< ~n' 5

D Tangg2pan dan saran

u

0

D

0

Proses lebih l<mjut Koordinasi I Konfirmasikan

0--······'·········--·················· /'_

Catatan :

-

/jA ~oJll

(Ji~~J:

v; U]

~,&0·~ ~ -cL-- ~ '

Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Musi Rawas,

H. Rudi lrawan, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 1972040? 199703 1008


. ' 42459.pdf

KEMENTERIAN DALAM rJCGERl REPUBLIK INDONESIA

31

Jakarta, Nom or Sifat Lampi ran Hal

-470 I EISO

I

OUI\"(Ap fL

Penting 1 (satu) eksemplar Laporan Regulcr Kemajuan Pelaksanaan Pelayanan Administr2si

Kependudukan

Yth

.l\gustus 2015

Kepada 1. Kepala Dinas/l<epala Biro yang Membidc.mgi Ur·usan Dukcapil Prnvin~:i; 2. Kepala Dinas [)ukr.:Jpil Kab/Kota. di -

SELURUH Ii,JDONESIA

Untuk meningkatkan kinerja dar; kuc::itt:Js layanan kependudukan dan pencatatan sipil, diminta perhatian SaudCi:a untuk ha!-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan cakupan pencatatan sipil, maka diminta untuk : a. Melakukan pencatatan seluruh pr::ristiwei penting der1gan menggunakan aplikasi S1AK V. S termasuk pencet<>kan dokumen akta pencatatan sipil tersebut;

b. Melakukan integrasi data pencattJt<Jn sip!: dari

~plikasi

N8n SI/1.K ke dct3

SIAK;

c. Melakukan pendokumentasian sec0ro cirgital terhadap se!uruh dokumen akta pencatatan sipil me11ggunak<m aplikasi SIAK V. 5. 2. Kabupaten/l
a. Perekaman KTP el; b. Pencetakan KTP el;

c. Penerbitan Akta Kelahiran; d. Penerbitan Akta Kematian; dan e. Penyerapan Anggaran. kepada Gubernur c.q. Kepala Dir1usWepci
3. Provinsi melanjutkan laporan sebagaimG:ia diiTiaksud pllda angka 2 (dua), kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setlap tcnggal 5 (lima) p<1da bulan berjalan dengan format sebagairnana terlampir. 4. Diingatkan juga bahwa d31am proses ~e~cetakan KTP e!ektronik (KTP el), agar

Kepa!a

memastikan

Dinas dan

Dukcapil

KabupJt~n/Kota

menginstruksikan

di

Administrator

seluruh

Data

Indonesia,

Base

(ADS)

melakukan tohapan encoding dati:l pada SET!AP proses pencetakan KTP el.


42459.pdf

Hal ini menjadi sangat penting meilg:r'gJ~ tanpa me\alui proses encod;ng/ KTP tersebut tidak ai
,j,,,,,~Hrl

Card Reader

5. Agar Saudara memastikan juga bah>Jil dc:i:Jill proses pelayanan administrasr kependudukan, tidak dipungut b~-:Jya ':'~~ _~r,, Demikian untuk dipedomani dan dilakscmckan.

Tembusan Yth :

1.

Menteri Dalam Negeri R.I. (sebagai laporan);

2.

Para Gubernur di seluruh Indonesia

3.

Para Bupati/Walikota Gi seluruh Indonesia.


Lampi ran Surat Dirjen Kcpendudulc111 dan l'cncatatan Sipil 42459.pdf Nornnr

Tanggal

:

470/9180/Duk··;ipil 31 Agustus 2015

LAPORAN PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP EL BIRO/DINAS .......................... PH.OVINSI. ...................... .. TANGGAL ........ BULAN ......... TAHUN 2015

___,_

_ ___ I

==t=~~~--

1---

____ L

+

I

t _ _l _

I

~

u_-=:_r-

_j _____ l

J__

__)_____:__

1:.LI'-\L '- l:li(0/!11 !'){()\


l\~1..

K~penduduk;n dan 42459.pdf Pcncatatan Sipil ~70/9180/Duk:c:lpil

Lampiran Sura! Dirjen

.~omnr Tangcal

: 31 Agustus 2015

LAPORAN PELAKSANAAN PEREKAt\lAN DAN PENCET AKAN KTP EL DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PEN CAT AT AN SIPIL KABUP ATEN/KOTA ......... .. TANGGAL ........ BULAN ......... TAHUN 2015

I

l

J_ -1---==---I_ _-_. :- _______---~--

I

'

-------

I

-- ------

-------•

--

'

!~-----~-~~-t~-=-.

-,--·

~" ______ _J _______ _

-----j--.--

-t-~--

_____ j

1

1

ld.l' \I \ ;1~ '- \ c; KEPEi\'lllTDGK-\;\ 11 \N PE'·C -\-1 \I\'. Sil'IL

K\lll :)'.\ Tl.'-'/1{

Lampiran Surat Dirjcn Kcpcndudukan dan 42459.pdf Pcncatatan Sipil '

Nom or Tanggal

: 4 70/9180/Dukcapil 31 Agustus 2015

LAPORAN PELAKSANAAN PENERBIT AN AKTA KELAlllRAN DAN AKT A KEMA TlAN BIRO/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SU>IL PROVINSI ........ T ANGGAL ..... BULAN ...... TAHUN ..... .

r---+-------------------4-----------------~---------------------~

--!

~

--

j

"---~------~---

----------

~

-------

- - - - - - - - - - --+--- ----------1---

---

_l_ ____ ------

--

----~-------_j__--·---------

KEPAL:\ BllW/1\.Ef'ALA IJINAS l'll.O\'IN'il


42459.pdf Lampiran S1· ".t Dirjcn Kepcndudukan dan Pcncatatau Sipil

Nomor Tanggal

: 470/9180/Dukcapil 31 ;.gustus 2015

LAPORAN PELAKSANAAN PENERlliTAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMAT1AN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SfPIL KAB/KOTA ....... . TANGGAL..... BULAN ...... TAHUN ......

I

]~_

L_t-...__L_t_ _ _ _ _ _ l

-±---

I I

_=f---=-===E

_j_

h.Ll'.'. L\ U I 1\ AS KAB/1\.0L\


LampiraP

Nomor Tnnggal

~.,rat

Dirjcn Kcpcndudukan dan Pencittat:in Si{,;l

42459.pdf

-170/? 1'0/Dukcapil 1

31A[;ustus 2015.

LAI'ORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN lliRO/DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVIKAll/KOTA ...... .. T ANGGAL ..... BULAN ...... TAHUN ......

~l~

-+-->----+-

-j---

1-- '

f-----:-----+---------+------1

---------+--------+--

f-. J

R

JU~JLAII

KEPAI.,\ DJNASI KEPAL\ BIRO 5E!.AKl' 1--:U/.S.I l'fNGGuNA ANGGAfC\N


Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

Recommend Documents