Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

40093.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf


40093.pdf

BAB IV HASIL DAN PEHBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Demoerafi

Pada bagian ini

akan dilaporkan hasil

tentang gambaran singkat Tujuannya tentang dari

kondisi di lokasi

adalah untuk mempermudah keadaan

umur,

penelitian.

pembaca

dan identitas responden

jenis pekerjaan,

penelitian

status

mengetahui

yang

terdiri

perkawinan,

pen-

didikan pemilik dan penggarap. Daerah Tingkat II Lahat ini pada sensus tahun 1990 berpenduduk

601.823

jiwa

dan pada

akhir

tahun

1994

berpenduduk 633.318 jiwa terdiri dari 315.464 jiwa lakilaki

dan

Lahat

317.854 jiwa

ini

Pasemah

perempuan.

239.674 (37,84%) berada

Penduduk di

Kabupaten

dataran

yaitu terdiri dari 119.865 jiwa

tinggi

laki-laki

dan

119. 809 jiwa perempuan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat terletak 3,5 derajat sampai dengan 4,25 derajat Lintang 103

derajat sampai dengan 103,70 derajat

dan

memiliki

dikepalai

luas 7251,93 Km persegi.

dibantu oleh 3 Pembantu

;·, L. (~,r


Selatan,

Bujur

Timur

Kabupaten

oleh seorang Bupati Kepala Daerah dan

administratif

antara

Bupati

ini

secara (Tubup).

40093.pdf

Hasing-masing Pembantu Bupati tersebut adalah: 1. Wilayah

Lahat

kecamatan

meliputi

Lahat,

5

(lima)

Herapi, Kikirn,

kecamatan Pulau

yaitu

Pinang

dan

Perwakilan Huara Danau. 2. Wilayah

Tebing

Tinggi rneliputi 5

(lima)

kecarnatan

yaitu kecamatan Tebing Tinggi, Huara Pinang, Pendopo, Ulu Husi dan Perwakilan Pasernah Air Keruh. 3. Wilayah

Pagar Alam (Pasemah) meliputi

kecamatan Alam

9

(sembilan) Pagar

yaitu kecamatan Pagar Alam Selatan,

Utara,

Dempo Utara,

Dempo

Sela.tan,

Tanjung Sakti, Kota Agung, Perwakilan Palang

Jarai, Kenidai

dan perwakilan Pajar Bulan. Berdasarkan Tingkat

II

Peraturan

Daerah

Nomor: 2 Tahun 1994

Kabupaten

tentang

Daerah

Rencana

Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat, wilayah Pa.gar Alam (Pasemah) peranannya dalam pernbangunan berkelanjutan dapat diinventarisasi sebagai berikut: 1. Sebagai fungsi

pusat

pela.yanan

sebagai pusat

didikan,

Sosial

regional

yaitu

meliputi

pelayanan Pemerintahan,

Buda.ya.

dan

Ekonomi,

Pen-

Pemukiman,

Perdagangan, Penghasil Pertanian, Perkebunan kopi dan Teh, Perikana.n, Pariwisata dan Transportasi (Pasal butir b dan c). 2. Sebagai kawasan Hutan Lindung (Pasal 16 butir a). 3. Kawasan Suaka Alam (Pasal 18 ayat (1). 4. Kawasan Pertanian (Pasal 22). 5. Kawasan Bahan Galian Golongan C (Pasal 23).


9

40093.pdf

6. Kawasan Industrian Pengolah hasil pertanian (Psl. 24) 7. Kawasan Pariwisata (Pasal 25). Sesuai Bupati

dengan usulan penelitian

Kepala

dan

Daerah Tingkat II Lahat

rekomendasi

Nomor

070/188/

Sospol/1996 tanggal 22 April 1996, maka dipilih 5 (lima) kecamatan sebagai sampel penelitian dengan teknik purposive

sampling. Kecamatan yang terpilih

sebagai

sampel

tersebut yaitu kecamatan Pagar Alam Utara, Jarai,

Dempo

Selatan, Dempo Utara dan Perwakilan Pajar Bulan. Kuesioener yang disebarkan berjumlah 100 eksemplar dengan

rincian

eksemplar tersebut kuesioner

80

eksemplar kuesioner

utama

dan

20

kuesioner cadangan. Kuesioner yang

dibagikan

terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu 50

eksemplar

khusus untuk pemilik tanah dan

50

eksemplar

kuesioner khusus untuk penggarap tanah. Dengan demikian dari 5 kecamatan tersebut masing

kecamatan

kemudian

disebar

mendapat

jatah

di 4 (empat) desa

20

masing-

eksemplar, sampel

yang

yang

juga

yang berhasil dikumpulkan kembali

ber-

ditentukan secara purposive. Kuesioner jumlah

93

responden

eksemplar, tetapi oleh karena

ada

beberapa

yang jawaban-jawabannya tidak sinkron maka

(sembilan) di antaranya terpaksa didrop dan tidak kai untuk mendukung data penelitian. Walaupun

9

dipa-

kuesioner

yang valid masih berjumlah 84 eksemplar (43 pemilik

dan

41 penggarap), sesuai dengan rencana penelitian dan agar


40093.pdf r·-,r·-, ()(J.

lebih

mudah mengolah data maka kuesioner

yang

dipakai

tetap berjumlah 80 eksemplar (40 pemilik dan 40

pengga-

rap). Untuk

lebih

jelasnya dapat dilihat

pada

tabel-

tabel berikut ini: Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pe}•erjaan PemilH• dan Penggarap n - 80

.-No-T

Pekerjaan

1

Murn i Pet ani Murni

')

L..

PNS/ABRI

3

Peg Swasta

4

6

Penggarap

%

Pemilikl

15

35

%

.Jumlah

87,5

41

!:J

17

37,5

')

4

10

-

4

Dagang

8

20

-

8

5

Sopir

4

10

-

4

6

Pensiunan

3

7

Lain-lain

-

15

L.

7,5

2

5

5

1

2,El

1

40

100

80

-

J u m l a h

40

100

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui jenis

pekerjaan

perjanjian

pemilik tanah

bagi hasil,

adalah PNS/ABRI sebanyak dagang/wiraswasta

8

yang

dilibatkan

secara berturut-turut 15

respon~en

dalam

tertinggi

(37,5%),

responden (20%),

bahwa

kemudian

petani

murni

6

responden (15%), Pegawai Swasta 4 responden (10%), supir 4 responden (10%), pensiunan 3 responden (7,5%). Pekerjaan sebanyak

35


penggarap,

didominasi

responden (87,5%), 2

oleh

responden

petani berstatus

40093.pdf

gc;

pensiunan

dan 1 responden statusnya

yang

menarik

(5%)

penggarap

(PNS).

lain-lain.

perhatian yaitu terdapatnya yang

berstatus

Pegawai

Tetapi

responden· Negeri

Sipil

Kedua PNS tersebut yaitu satu orang guru SDN

Kecamatan

Dempo

Selatan dan satu

orang

lagi

di

penjaga

sekolah di SHPN Kecamatan Perwakilan Pajar Bulan. Dalam menjadi untuk tinggi, untuk sebagai

wawancara terungkap bahwa. PNS yang

penggarap membiayai sedangkan

itu karena didorong anak yang sedang penjaga

oleh

kebutuhan

di

perguruan

duduk

sekolah

nyambi

motivasinya

murni

mencari tambahan penghasilan. Gaji yang

diterima

penjaga sekolah jauh dari cukup untuk

memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Tabel 2 Distribusi Frelmensi wnur responden

No

Umur (tahun)

Pemilik

%

Penggarap

%

Jumlah

1

15 - 21

1

2.5

2

5

3

2

21 - 27

1

2.5

3

7.5

4

3

27 - 33

4

10

11

27,5

1

33 - 39

5

12,5

10

25

5

39 - 45

14

35

4

10

18

6

45 - 51

5

12.5

6

15

11

7

51 - 57

1

2.5

2

5

3

8

57 - 63

4

2

5

9

9

63 - 69

3

7.5

-

-

3

10

69 - 75

2

5

-

-

2

40

100

40

100

80

J u m1 a h


10

I

15 15

40093.pdf

Berdasarkan bahwa,

tabel

2

atas

dapat

dijelaskan

baik penggarap maupun pemilik

tanah

didominasi

oleh

usia

produktif

(No.

urut

1 - 7) di mana pemilik

responden (90%).

(75%)

yaitu

di

umur 21

sampai

tanah

tahun

berjumlah

dan penggarap berjumlah

Sisanya yaitu umur 15 sampai 21

57

36

30

responden

tahun,

pemilik

hanya 1 responden (2,5%) dan penggarap hanya 2 responden (5%). Umur 57 sampai 63 tahun, pemilik 4 responden (10%) dan

penggarap 2 responden (5%).

tidak

Umur 63 tahun ke

ada lagi yang menjadi pengarap sedangkan

atas

pemilik

masih berjumlah 5 responden (12,5%).

Tabel 3 Distribusi Freh.-uensi Status Perkawinan n - 80

No

Status Perkawinan

Pemilik

%

Penggarap

%

Jumlah

5

12,5

3

7,5

8

r---

1

Belum kawin

2

Kawin

3

Dud a

-

4

Janda

3

32

J u m1

8.

h

40

80

36

90 2,5

1 7 ,f5 100

68

-

1 3

40

100

80

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa, umumnya

subyek bagi hasil adalah orang

yang

berstatus

kawin

dengan rincian pemilik kawin 32 responden

belum

kawin

(7,5%).

5

responden (12,5%),

Sedangkan


penggarap yang

janda

3

berstatus

(80%),

responden kawin

36

40093.pdf

responden (90%), belum kawin 3 responden (7,5%), duda . 1 responden (2,5%). Dalam wawancara diketahui bahwa, para pemilik yang belum kawin mendapatkan tanahnya karena warisan. Pemilik sengaja

mengambil

harapan

nantinya tidak terlalu besar

hidup

penggarap yang

belum

dengan

menanggung

(makan) mereka sehari-hari sebelum

tangkan

kawin

biaya

lahan

menda-

hasil (panen). Penggarap yang ditanggung

biasanya

berlaku

ditanam,

contohnya

bagi lahan tanaman kopi baru bisa

keras

makan

yang

mendatangkan

baru hasil

setelah 3 atau 4 tahun kemudian.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden n - 80

No

Pendidikan

Pemilik

%

Penggarap

%

Jumlah

1

SD

4

10

16

40

22

2

SLTP

8

20

18

45

20

3

SLTA

19

47,5

6

15

25

4

03/Sarj ana Mud a

4

10

-

4

5

Sarjana

5

12,5

-

5

J u m l a h Berdasarkan

100

40

tabel

4 di atas

40

1oo 1

dapat

dijelaskan

bahwa, pemilik umumnya berpendidikan SLTA ke atas 29

responden

penggarap

(72,5%),

sebaliknya

tingkat

80

yaitu

pendidikan

umumnya berpendidikan SLTP ke bawah yaitu

respond en ( 85%) .


34

40093.pdf

Dalam

wawancara

berpendidikan di

SLTA

yaitu

bahwa,

pemilik

SLTP umumnya pernah mengenyam

tetapi tidak tamat dan yang

pemilik

Penggarap

diketahui

yang masih sekolah

yang

yang

pendidikan

berpendidikan

di

Sekolah

berpendidikan SLTA, ada

2

SD

Rakyat.

orang

yang

pernah duduk di perguruan tinggi.

2. Status Hak-hak Atas tanah Tabel 5 Distribusi Frekuensi Cara Mendapatkan Tanah Oleh Pemil ik n - 40

No

Cara Pemilikan

Frkensi

Jmlh. Bidang

0(

fo

l

Membuka hut an

--

--

--

2

Warisan

22

34

44,7

3

Hi bah

--

--

--

4

Membeli

6

6

5

Jaminan Gadai

--

--

6

2 + 3

1

3

3,9

7

2 + 4

9

22

28,9

8

2 + 4 + 5

2

11

14,5

40

76

100

J u m l a h Berdasarkan bahwa,

tabel

5

di

atas

7,9 --

dapat

dijelaskan

di dataran tinggi Pasemah ini ada 4 cara

patkan/menguasai

tanah

oleh para pemilik

menda-

tanah

yaitu

warisan, hibah, membeli dan jaminan gadai. Dari sebanyak 76

bidang tanah tersebut dapat dirinci,

sebanyak

karena

49 bidang (64,5%), membeli 24 bidang


warisan (31,5%),

40093.pdf ("i

.•

7-.:·

gadai 2 bidang (2,6%), dan karena hibah 1 bidang (1,3%). Dalaru sekali

wawancara

kemungkinan

diketahui bahwa saat

petani

bisa

membuka

ini

kecil

hutan

untuk

dijadikan ladang/kebun karena hutan-hutan yang ruasih ada sudah

dinyatakan

sebagai hutan

lindung

dan

dilarang

untuk di buka ruenjadi kebun atau ladang. Tabel 6 Distibusi Frekuensi Bukti Pemilikan Tanah Yang Dikuasai Responden (pemilik) n - 40

No

Bukti

Pemilikan

Frek

Jml Bidang

%

1

Tidak ada bukti

18

23

30,3

2

Sur at Keterangan Pasirart

--

--

--

3

Sur at Ket. Tanah/Kades

1

2

2,6

4

Akta Jual Beli Camat

3

3

3,9

5

Jual beli di bawa tang an

r") ~

2

2,6

6

Perj anj ian Gadai

--

--

--

7

Bersertifikat

--

--

--

8

1 + 3

3

7

9,2

9

1 + 4

2

5

6,6

10

1 + 5

2

5

6,6

11

1 + 6

1

3

3,6

12

1 + 7

3

7

9,2

13

3 + 5

l

2

2,6

1.4

1 + 3 + 4 + 6

l

6

7,9

15

l + 5 + 6

1

4

~t,3

1.6

1 + 5 + 7

2

7

9,2

40

76

~1

u

In

1

8.

Berdasarkan


h tabel

6

di atas

pada

1.00

dasarnya

di

40093.pdf f"ol:_

7,

I

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Alasan (yang 1nenonjol) Belum Bersertifikatnya Tanah n -

Alasan

No

Prekuensi

40 %

1

Tidak tahu caranya

4

10

2

Tidak(belum ada biaya

6

15

3

Henunggu ada Prona

4

5

25

62,5

Herasa cukup runan dengan bukti/kondisi yang sudah ada

3

7,5

Belum ada waktu

2

5

40

100

J u m l a h

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui alasan yang paling menonjol pemilik tanah belum tarkan prona

tanah sawah/kebunnya yaitu karena

mendaf-

menunggu

ada

sebanyak 25 responden (62,5%), belum ada biaya

responden belum

bahwa

(15%), tidak tahu caranya 4 responden

ada waktu 3 responden (7,5%), merasa

cukup

(10%),

aman

dengan bukti/kondisi yang sudah ada 2 responden (5%).


6

40093.pdf

3. Pemilikan tanah melampaui batas.

Tahel 8 Disribusi Frekuensi jenis Tanah

Yar~

Dikuasai

Pemilik dan Yang dilibatkan Dal8J11 Perjanj iar1 Bagi Hasil n

Jenis Tanah

No

Freku ensi

._lml bdg perrli l i kan

% Jml &lg

= 40 %

Bg. Hsl

1

Sawah lahan kering

--

--

--

--

-

2

Sawah lahan basah

10

17

21,5

14

23,7

3

Kebun Kopi

14

22

28,9

15

25,4

4

Kebun Cengkih

--

--

--

5

Kebun Vanilli

--

--

---

--

---

6

2 + 3

12

19

17

28,8

7

2 + 4

1

3

3,9

3

5,3

8

2 + 3 + 4

2

9

11,8

6

10,6

9

2 + 3 + 5

1

6

7,9

4

6,8

40

76

J u ru l a h

25

100

100

59

Berdasarkan tabel 8 di atas berarti dari 76 bidang tanah yang dimiliki responden pemilik diantaranya

dilibatkan

dalam

59 (77,6%) bidang

perjanjian

bagi

hasil

sedangkan 17 bidang (22,4%) sisanya digarap sendiri oleh pernilik. Selanjutnya bila dilihat perjenis tanah,

dari

59

bidang yang dibagihasilkan tersebut dapat dirinci

seba-

gai

kebun

berikut; sawah lahan basah 31 bidang

(52%),

kopi 26 bidang (44,1%), cengkeh 2 bidang (3,4%).


40093.pdf

Tabel 9 Distribusi Frekuensi Luas Pemilikan Tanah n - 40

Luas PemilH:.an (ha)

No

2

sampai 2 hektar ..., L. 4 hektar

3

4

-

6

hektar

4

6

-

8

hektar

5

8

hektar ke atas

1

J u

111

Prekuensi

%

19

47,5

16

40 7,5

3 ...,

l a h

L.

5

-

-

40

100

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui luas bawah

pemilikan 2

tanah yang paling

hektar

menonjol · yaitu

19 responden (47,5%),

sampai 4 hektar 16 responden (40%),

bahwa

luas

di

antara

2

luas antara 4 sampai

6 hektar 3 responden (7.5%) dan 6 sampai 8 hektar

seba-

nyak 2 responden (5%) sedangkan luas pemilikan di atas 8 hektar tidak ditemukan. Dalam

wawancara terungkap, bahwa masyarakat

di

dataran tinggi Pasemah ini menyebut tanah biasanya dalam jumlah

bidang

kubik.

Beberapa

dengan

mengukur

responden

ukuran

kubik

luasnya

dengan

hitungan

yang

diwawancara

ternyata

dari

beberapa

versi

yang

Versi pertama menyebutkan bahwa 1 kubik

sama

menerangka.n berbeda.

dan

25 basta bujur sangkar. versi

lainnya

menyebut

dengan 10 depa kali 10 depa. Namun demikian ketika pewawancara mengkonversikan-


40093.pdf

nya ke dalam hektar (100 x 100 meter), umumnya responden dengan

yakin

menjawab bahwa kebun/sawah

yang

mereka

miliki luas perbidangnya ada yang di bawah 1 hektar

dan

ada pula yang lebih dari 1 hektar. Luas yang di bawah hektar

dulunya

ada yang lebih dari

hektar,

1

1

tetapi

karena berasal dari pembagian warisan (pragmentasi) maka luasnya menjadi 1/2 atau 1/3 nya tergantung jumlah

ahli

waris yang berhak mendapatkan kebun/sawah tersebut. pula yang dengan sengaja dijual separuhnya kepada

Ada pihak

lain, dan lain sebagainya. Tabel 10 Distribusi Frekuensi Luas Lahan Yang Digarap Oleh Penggarap n - 40

Luas Tanah Garapan (Ha)

No

Prekuensi

%

1

Kurang dari 1 hektar

25

62,5

2

1 - 2

13

32,5

3

2 - 3

2

5

4

3 - 4

--

--

40

100

J u m l a h

Berdasarkan bahwa

mayoritas

tabel

10 di

at~s,

penggarap yaitu 25

tanah

responden

(32.5%) menggarap antara 1 sampai

5% yang menggarap

luasnya di bawah

2 sampai

diketahui

responden

menggarap

hanya

yang

dapat

1

3 hektar

hektar, 2

dan

terdapat responden menggarap lebih dari 3 hektar.


(62,5%)

13

hektar, tidak

40093.pdf

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Pelftilikan Tanah Oleh Penggarap Di luar Perjanjian Bagi Hasil n - 40

Keterangan

No

frekuensi

%

1

Tidak pernah rnemiliki

18

45

2

Pernah Hemiliki

11

27,5

3

Hasih memiliki

9

22,5

4

Dalam Tanggungan Gadai

2

5

J u m 1 a h

Ditinjau

40

100

dari sudut pemilikan tanah oleh

pengga-

rap, dari tabel 11 di atas dapat dijelaskan bahwa ada

2

tipe penggarap tanah yaitu pertama, penggarap yang tidak mempunyai (72,5%).

lahan

sama

sekali

berjumlah

29

responden

Penggarap tife ini terdiri dari 2 macam

yaitu

penggarap yang tidak atau belum pernah memiliki tanah 18 responden (45%) dan penggarap yang pernah memiliki tanah 11

responden (27,5%). Kedua, yaitu penggarap

menggarap

tanah

orang lain tetapi

juga

disamping

memiliki

dan

rnenggarap tanah milik sendiri 9 responden (22,5%), dalam tanggungan gadai 2 responden (5%). Dalam wawancara terungkap bahwa, tidak

memiliki

rnernbiayai dagang

anak

alasam

lahan lagi yaitu karena sekolah,

untuk

berobat,

penggarap

dijual

untuk

untuk

modal

(mencoba alih profesi) dan ada yang karena

paksa untuk memenuhi kebutuhan hidup.


ter-

40093.pdf

lUU

4. Pemilikan Tanah Secara:Absentee'(Gtint'ai)::-·_ :

Tabel 12 Distribusi Prekuensi Pemilikan Tanah (pert an ian) Secara Absente n

No

Jenis Tanah

Frek

Jml Bg Hsl

Absente

%

0

=40

1

Sawah lahan kering

--

--

-

2

Sawah lahan basah

10

14

9

25,7

3

Kebun Kopi

14

15

11

31,4

4

Kebun Cengkih

--

--

-

5

Kebun Vanilli

--

--

-

6

2 + 3

12

17

11

31,4

r/

2 + 4

l

3

3

8,6

8

2 + 3 + 4

2

6

2

5,7

10

2 + 3 + 5

l

4

2

5,7

40

59

38

I

J u m 1 a h

Berdasarkan

tabel 12 di atas dapat ketahui

dari

59 bidang tanah yang dilibatkan

bagi

hasil

(64,4%) Dalam

ternyata lebih dari

dalam

separuhnya

diantaranya berstatus tanah guntai penelitian

(absentee)

adalah

100

ini yang dikategorikan tanah-tanah yang berada

bahwa

perjanjian 38

bidang

(absentee). tanah tidak

guntai satu

kecamatan dengan pemiliknya dan jaraknya melebihi 10 km.


40093.pdf

i (1 j

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Peristiwa Yang menyebabkan Tanah Dimiliki Secara Absentee

n No

Car a

Pemilikan

Frekuensi

.Jml &lg

1

Hembuka hutan

--

--

2

Warisan

22

34

3

Hibah

--

--

4

Hembeli

6

6

5

Jaruinan Gadai

--

--

6

2 + 3

1

7

2 + 4

8

2 + 4 + 5 J u m l a h

Berdasarkan berdasarkan peristiwa

-

42,1

4

10,5

3

1

2,6

9

22

12

31,5

2

11

5

13,1

38

100

76

13 di atas

bila

dikelompokan bahwa,

yang paling menonjol terjadinya tanah

guntai

yaitu

25

(65,8%),

sedangkan

&

cara pemilikan maka dapat diketahui

(absentee) bidang

Absen tee

16

40

tabel

= 40

disebabkan

oleh pewarisan

karena membeli

12

1 bidang (2,6%) sisanya karena

tanggungan gadai.


sebanyak

bidang sedang

(31,5%) dalam

40093.pdf

1.()2

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Keadaan Tanah yang Digarap/Tidak n

Keterangan

No

Freknsi

= 40

Jml Bdg

%

1

Tidak Digarap

--

-

-

2

Digarap

40

76

100

40

76

100

J u m l a h

Berdasarkan tabel 14 di atas diketahui bahwa semua lahan

yang ada,

maupun

bukan

baik berstatus tanah guntai

(non absentee)

semuanya

(absentee)

dalam

keadaan

diketahui

bahwa,

digarap. Berdasarkan

hasil

wawancara

memang ada beberapa lahan sawah pada bulan-bulan tertentu tidak bisa ditanam padi karena kekurangan air. situasi

seperti ini, biasanya lahan

dengan sayur-mayur atau palawija.


tersebut

Dalam

ditanami

40093.pdf

5. Perjanjian Bagi Hasil· Ta.bel 15 Distribusi Frekuensi Kesulitan Mencari Penggarap Oleh Pemilik Tana.h n - 40 Keterar~an

No

1

Tidak sulit

2

Kadang-kadar~

3

Sulit J u

111

untuk

?.

37

92,5

3

7,5

l a h

Berdasarkan bahwa,

Prekuensi

tabel

15

di

--

--

40

100

atas

dapat

37 responden (92,5%) tidak sulit

diketahui

mencari

orang

dijadikan penggarap lahan dengan perjanjian

basil.

Sedangkan yang merasa kadang-kadang

responden

(7,5%)

dan tidak satupun yang

bagi

sebanyak merasa

3

sulit

mencari penggarap. Berdasarkan basil wawancara diketahui bahwa, tidak sulitnya mencari penggarap tersebut antara lain,

karen a

masih

lahan,

banyaknya

petani

petani

yang

tidak

mempunyai

penggarap lebih senang dengan sistem bagi

karena bila panen gagal maka risiko· Pemilik penggarap,

ditanggung bersama.

yang merasa kadang-kadang

alasannya

hasil

karena lokasi

sulit

laban

mencari

jauh

dari

tempat tinggal sehingga tidak ada waktu mencari

pengga-

rap

sisanya

2

responden (5%) dan 1


responden

(2,5%)

40093.pdf

104

berpendapat

bahwa,

kadang-kadang

sulit

mendapatkan

penggarap yang benar-benar dapat dipercaya.

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Kesulitan Mencari Tanah Garapan Oleh Pengga.rap n - 40

Keterangan

No

Prekuensi

%

33

82,5 17,5

1

Tida.k sulit

2

Kadang-kadang

7

3

Sulit

-

,J

1J

m1 a h

Berdasarkan responden tanah

40

100

tabel 16 di atas diketahui

bahwa

penggarap (82,5%) merasa tidak sulit

garapan. Dalam

mencari

wawancara dapat diketahui

bahwa,

alasan yang menyebabkannya tidak sulitnya mencari garapan berada bukan

antara

atau kerja di kota, pekerjaan pet ani,

sanggup

lain karena banyak pemilik

lagi

dikarenakan

pemiliknya

sudah

tanah

tetap

tua

pemiliknya

yang malas

atau

ada

tidak

dapat

dilihat pacta tabel

17.

yang

tidak pula pandai

menggarap tanah yang diwariskan kepadanya. Secara titatif

tanah

pemiliknya

sehingga

menggarap sendiri tanahnya dan

33

Penggarap

kuanyang

merasa kadang-kadang sulit mencari tanah garapan, walaupun

banyak

tetapi

tanah yang pemiliknya berada jauh

di

penggarap kadang-kadang harus mau mencari


kota tanah

40093.pdf

1.0:'·

garapan dan pindah dari desa tempat tinggalnya. tanah

Pemilik

kadang-kadang juga sangat selektif mencari

orang

yang akan menggarap tanahnya, sehingga hanya orang-orang yang

sudah

dikenal

saja yang

mudah

mendapat

tanah

garapan. Selanjutnya bagi yang tidak sulit mencari tanah garapan

untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada

tabel

tentang distribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 17 Distribusi Frekuensi Ala.san Yang renyebabkan Tidal-:. Sulitnya Hencari Tanah Garapan n - 40

No

Keterangan

Prekuensi

%

Karena pemilik tanah berada atau kerja di kota

15

37,5

2

Pemilik tanah bukan petani

13

32,5

3

Pemilik tanah sudah tua

3

7,5

4

Pemilik tanah mal as a tau tidaJ~ bisa bertani

2

5

Ka.clang-kadang

7

17,5

J u m l a h

40

100

1

5

Berdasarkan

tabel 17, diketahui

umumnya

merasa tidak mendapat kesu}itan

garapan

antara

berada tanah

atau kerja di kota 15 responden

penggarap

mencari

lain karena pemilik tanah

selamanya


mudah

tanah

banyak

(37%),

bukan petani 13 responden (32,5%), pemilik

sudah tua 3 responden (5%), tidak

bahwa

yang

pemilik tanah

sedangkan 7 responden merasa

mencari

tanah

garapan,

sebab

40093.pdf

106

adaka.lanya di sua.tu desa penggarap tidak kebagian .t.anah garapa.n.

Dalam

terungkap

kasus

bahwa

seperti

penggarap

ini,

pada

tersebut

wawancar~

harus

berusaha

mencari tanah garapan di desa lain.

Tabel 18 Distribusi Frekuensi Alasan Mcrnbagi- hasill'.an tanahnya n - 40

No 1

2

3

4

5

Ala.san

Terjadinya Bagi Hasil

Prekuensi

%

Tidak ada waktu untuk mengerjakan/menggarap a tau terlalu ban yak tanah yang harus d igarap

6

Tid a}~ mampu mengerj a}~an/ sudah tua/pensiunan

3

Berbagi -bagi lahan dengan fe:unili atau kerabat yang tidak punya tanah/lahan walaupun sebenarnya ma.sih mampu mengerj akan

4

10

Ada pekerjaan tetap lainnya, yang tidak bisa dikesampingkan

16

40

Tempat tugas jauh dari lokasi tanah/lahan

11

27,5

J u m1 a h

40

100

Berdasarkan

tabel

18

di

atas

15 7,5

diketahui

bahwa

alasan pemilik melibatkan tanahnya dalam perjanjian bagi hasil ternyata sangat bervariasi, secara

berturut-turut

yang terbanyak yaitu karena ada pekerjaan tetap yang tempat

tidak

bisa

dikesampingkan

16

lainnya

responden

tugas jauh dari lokasi tanah/lahan 11

(40%),

responden

(27,5%), tidak ada waktu mengerjakan atau karena terlalu


40093.pdf

10/

banyak

tanah

berbagi-bagi lahan

yang

harus digarap

6

responden

lahan dengan famili yang

tidak

(15%),

merupunyai

4 responden (10%) dan terakhir karena

usia

yang

tidak memungkinkan lagi mengerjakan lahan sendiri.

Tabel 19 Distribusi Frekuensi Alasan Menggarap Lahan Orang Lain Dalam Perjanj ian Bagi Hasil

40

n -

Ala.san

No


Prekuensi

1

Karen a t idak rnempunyai lahan

2

Mencari penghasilan tBJnbahan (bagi yang bukan murni petani)

4

Karena lahan yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhRn

6

Terpaksa, k.arena rnenunggu dapat kerja di sektor lain

1

3

4

29

ba.hwa,

faktor

72,5

10

I

J u m l a h

Berdasarkan

~

I

2,5

40

tabel paling

19

di

rnenonjol

atas yang

dapat

100

diketahui

rnenjadi

menggarap tanah orang lain yaitu karena tidak

15

alasan

mempunyai

lahan sehingga 29 responden (72,5%), disusul oleh karena lahan nuhi

yang sedang mereka garap tidak cukup untuk kebutuhan

responden

(10%)

6 responden (15%), rnencari dan

karena menunggu

sektor lain 1 responden (2,5%).


dapat

meme-

tambahan kerja

4 di

40093.pdf

108

Tabel 20 Distribusi Frekuensi Tentang Besarnya Imbangan Bagi Hasil Sawah Basah n - 80

Ho

Besarnya Imbangan

Bagi Hasil

Prekuensi

~

1/2 Pemilik, 1/2 Penggarap 1!3 Pemilik, 2/3 Penggarap

53

66,2

4

5

1

1,3

4

2/3 Pemilil-•. 1/3 Penggarap 2/5 Petnilik, 3/!:"l Penggarap

11

13,7

5

3/5 Pemilik, 2/5 Penggarap

3

3,8

6

Belum pernab mengala.ni

8

10

80

100

1 2

3

,J u m l a h

Walaupun basab

besarnya imbangan bagi hasil padi

umumnya yailu 53 responden

deng8n

(66,2%)

dilaksanakan

sistem 1/2 : 1/2, namun bila diperhatikan

20 di atas, ternyata besarnya imbangan sangat si.

sawab

tabel

bervaria-

Ada pemilik yang mendapat imbangan lebih besar

dan

ada pula yang penggarapnya. Besarnya imbangan bagi basil untuk lahan yang sama, sewaktu-waktu bisa saja

berubah,

misalnya dari 1/2 : 1/2 menjadi 2/5 : 3/5. Hal ini

bisa

terjadi antara lain oleb karena berubabnya pemilik

atau

berubabnya

penggarap

pula

disebabkan

berubahnya kewajiban dari salah

dan

lain sebagainya.

sernuanya siapa

tergantung

yang

kesepakatan.


laban

tersebut

atau

bisa satu

Jadi, besarnya imbangan bagairnana

rnelakukan perjanjian,

isi

dari

sehingga

pihak

tersebut

perjanjian, rnelabirkan

40093.pdf

109

Tabel 21 Distribusi Frekuensi

Tent~

Besarnya

Imbangan Bagi Hasil Tanaman Keras n

No

Alas an


= 80 ~

Prekuensi

1

1/2 Pemilik, V2 Penggarap

50

62,5

2

1/3 Pemi 1 ik, 2/3 Penggarap

3

3,8

3

2/3 Pemilik, l/3 Penggarap

2

2,5

4


10

12,5

5


3

3,8

6

Belum pernab mengalami

12

15

J u m l a h

80

100

Berdasarkan

tabel

21 di

atas

diketahui

bahwa,

variasi besarnya imbangan bagi basil tanaman keras, pada dasarnya basab

tidak

sebagai

jaub berbeda dengan mana

bagi

ditampilkan pada

basil

tabel

lahan

20.

Akan

tetapi imbangan dengan sistem 1/2 : l/2 ternyata persentase

pada

laban tanaman keras

cenderung

lebib

kecil

yaitu 50 responden (62,5%). Selintas dapat diduga

bahwa

faktor penyebabnya agak kompleks, sehingga untuk

menge-

tahuinya perlu diadakan penelitian tersendiri. Berdasarkan variasi basab

wawancara

diketabui

besarnya imbangan bagi hasil baik maupun

untuk

tanaman

keras

sangat ditentukan antara lain

ternyata ta.nah,

basil

letak

hasilkan.

tanab dan lingkungan tanah

untuk

bahwa, sawab

(kopi/cengkih) oleb,

kondisi

yang

dibagi-

Secara umum para responden menjelaskan babwa,


40093.pdf

1 1 (}

semakin

besar kewajiban yang menjadi beban

salah

satu

pihak maka akan semakin besar pula bagian yang akan terima, semakin sulit tingkat garapan maka akan

dia

semakin

besar bagian yang akan diterima oleh penggarap. Sebagai contoh, bila kondisi lahannya sudah

tera-

wat dengan baik, letaknya cukup dekat dengan jalan raya, lingkungannya cukup aman (bisa dijaga), umumnya dikurangi

semua biaya kemudian hasil sawah

setelah

dibagi

dua

(1/2 : 1/2). Tetapi bila sawahnya kurang terawat, letaknya sudah agak jauh dengan jalan. Bila hasil tanah masih mau dibagi dua, maka sebagai konpensasinya, ada komponen biaya menjadi kewajiban dari pemilik tanah. Akan bila

semua

biaya

ditanggung

bersama,

maka

telapi biasanya

imbangan untuk penggarap akan lebih besar misalnya 3/5 : 2/5 bahkan ada yang 2/3 : 1/3. Begitu terawat dan

juga

sebaliknya bila

letak

lahan

dengan baik, ditambah lagi dekat dengan

komponen

biaya

ditanggung

oleh

pemilik

sudah jalan, maka

imbangan bagian pemilik akan lebih besar, ada yang 3/5 : 2/5

dan ada yang 2/3 : 1/3, tergantung seberapa Dengan

kata

lain semakin banyak komponen yang ditanggung, maka

akan

semakin

oleh

komponen

pemilik.

biaya

besar Namun

yang ditanggung pemilik.

banyak

imbangan demikian

yang tidak

akan

didapatkan

tertutup

imbangan tetap dibagi dua, tergantung hasil para pihak.


kemungkinan kesepakatan

40093.pdf

lll

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat tiiketahui semua

babwa dan/atau tentang

responden

ternyata

imbangan

bagi

basil

yang

tabu

Keputusan

dikeluarkan

Daerah Tingkat II Lahat. Hal

basil penelusuran dokumen di

Tingkat

tidak

tidak pernah mendengar adanya Surat

Bupati/Kepala dengan

(100%)

ini

oleb sesuai

Sekretariat

Pemda

II Labat dan Kantor Pertanaban Kabupaten

Lahat

ternyata memang tidak ditemukan SK yang dimaksud. Berdasarkan basil pengumpulan data, didukung oleh

hasil

(Kepala

wawancara

dengan

seorang

Pemerintahan Marga) diketahui

mantan

Pasirab

babwa,

walaupun

senyatanya lembaga bagi hasil itu ada dan paling dilaksanakan pernab tuan

pula

banyak

oleb masyarakat Pasemah akan tetapi

belum

ada suatu keputusan (adat) yang mengatur

keten-

besarnya imbangan. Hal ini disebabkan oleh

antara

lain beragamnya letak dan kondisi lahan, lingkungan subyek bagi hasil itu sendiri. Pemerintahan marga nya

tidak pernab ikut campur dalam menentukan

dan dulu-

besarnya

imbangan. Besarnya imbangan sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan

para

pihak yang

melaksanakan

Namun demikian, biasanya para pihak mengikuti

perjanjian. kebiasaan

yang sering digunakan masyarakat setempat. Selanjutnya

dijelaskan

pakatan maka berlakulab

bila sudah terjadi

kese-

prinsip perjanjian yang dikenal

dengan "janji nunggu kate betaruh". Terjemaban


bebasnya (maksudnya) yaitu bila

janji

40093.pdf

112

sudah

walaupun

disepakati,

hanya

dengan

kata-kata

(lisan) apapun resikonya maka para pihak harus janjinya.

Dalam

hal

ini manusia

hewan. Manusia yang dipegang

sangat

adalah

menepati

beda

dengan

janjinya

sedang-

kan hewan yang dipegang kendalinya. Bila

salah satu pihak ingkar akan janjinya,

maka

pihak yang ingkar tersebut harus membayar (denda) kepada pihak yang merasa dirugikan, tanpa perlu melalui kerapatan

desa (dulu marga). Biasanya bentuk

tersebut dibuat.

sudah

ditetapkan

Disamping

ingkat

janji

juga

harus

pada

saat

membayar

·mendapat

ganti

perjanjian

denda,

sanksi

kerugian

pihak

dari

itu yang

masyarakat·

berupa celaan-celaan (julukan). Berdasarkan

hasil

pengumpulan

data

diketabui

semua (100%) responden menyatakan imbangan

bahwa,

bagi

basil sepenubnya ditentukan oleb kesepakatan para pibak. Hal

ini

bagi tetapi tidak

didukung pula oleh wawancara

basil

l/2,

itu umumnya menggunakan sistem l/2

bila ada

walaupun

bahwa,

para pihak menghendaki pibak manapun yang

kesepakatan

sudah

ditemukan

bisa maka

sistem

lain

maka

mencegahnya.

Bila

berlakulah

prinsip

"Janji Nunggu Kate Betaruh". Namun demikian prinsip biasanya akan menjadi lunak bila salah satu pihak asli masyarakat adat Pasemab.


ini bukan

40093.pdf

Tabel 22 Distribusi Frekuensi Ten tang Per lengkapan Yang Harus Disiapkan oleh Pemilik Sawah Basah

= 80

n

No

1

Bibit

2

Pupuk

3 4

-

15 18,7%

11 13,7%

3 3,8%

12 15%

67,5%

11 13,7%

3 3,8~'

12 15%

67,5%

5 6,3%

Pest isida/d ll bahar1 makar1arJ untuk penggarap

Senada bahwa,

pemilk Pnggrap Tergantung Ber-sama2 Prjjn % % % %

Keterar~an

-

Jml %

60 75%

80 100

54

80 100 80 100

54

1

76

3

--

80

1 '2~~

95%

3_.8%

--

100

dengan

tabel-tabel

terdahulu

dalam melaksanakan perjanjian bagi

diketahui hasil,

pihak dapat memilih atau menentukan sendiri isi

para

perjan-

jian yang mereka inginkan. Hal ini bila kita lihat tabel 22 di atas, nampak jelas isi perjanjiannya

pada sangat

beragam. Besarnya imbangan bagi hasil yang akan diterima oleh

masing-masing

perjanjiannya. pestisida

pihak sangat

dari

isi

Salah satu contoh bila bibit, pupuk

dan

merupakan

kewajiban

tergantung

dari

pemilik,

imbangan bagi hasil yang akan diterima pemilik akan

lebih besar, begitu pula sebaliknya.

bila komponen-komponen jadi beban

maka

tentunya

Akan

biaya tersebut banyak yang

tetapi men-

bersama maka umumnya hasil tanah dibagi dua.


40093.pdf

1.14

Tabel 23 Distribusi Frekuensi Tentang Perlengkapan Yang Harus Disiapkan oleh Pemilik Lahan Tanaman Keras

=80

n Keterangan

No

Pemilk Pnggrap Tergantung Ber-sama2 Prjjn % % % %

1

Bibit

67 83,7%

2

Pupuk

9 11,3%

3

Pestisida/dll

11 11,3%

4

bahan makanan untuk penggarap

Ada

Jml 7.

4 5%

9 11,3%

80 100

22 27,5%

4 5%

45 56,2%

80 100

19 23,8%

4 5%

46 57,5%

80 100

3

74

3

--

3,8%

92,4%

-

80

3,8%

100

hal yang cukup menarik dari tabel 22

dan

23

yaitu adanya perbedaan yang sangat tajam pada penyediaan Untuk

banyak

dilakukan oleh para pihak, bibit

bersama

lahan sawah

b~sah,

bibit.

sebanyak

ternyata

60 responden (75%),

yang

paling

menjadi

beban

sedangkan

untuk

tanaman keras, bibit umumnya (67 responden/83,7%) menjadi

beban pemilik tanah. Hal ini disebabkan

tanaman

padi biasanya disediakan/disisakan

bibit dari

panen, sedangkan bibit tanaman keras sifatnya satu tanam

untuk

selama tanaman masih · mendatangkan

Untuk

menjaga kualitas tanaman, umumnya

ingin menyediakan sendiri bibitnya.


pemilik

pada hasil kali hasil. tanah

40093.pdf

l l ;=,

Tabel 24 Distribusi Frekuensi Tenta.ng Jangka Waktu Perjanj ian Bagi Hasil n - 80

No

Keterangan

1

Ditent.ukan

2

Frekuensi

%

7

8,7

Tidal-< ditentukan

73

91,3

.J u m l a h

80

100

Berdasarkan bahwa, umumnya

t.abel

24

di

atas

dapat.

diket.ahui

para pihak t.idak menent.ukan jangka wakt.u

perjanjian bagi hasil (91,3%). Dalam hasil

wawancara diket.ahui bahwa, perjanjian

sawah jarang sekali ditent.ukan

Dengan kat.a lain cokan,

sepanjang

jangka

waktunya.

para pihak masih ada

selama itu pula perjanjian

keco-

dilaksanakan.

Dalam

hal ada kecocokan maka t.idak jarang baik pemilik penggarap

bukan

sama-sama

ahli

lagi penggarap

asli

pemilik dan penggarap.

maupun

melainkan

waris atau keturunan (anak

bagi

sudah

cucu)

Sebaliknya bila tidak ada

cokan, perjanjian bagi hasil bisa saja diakhiri

dari keco-

set.elah

selesai panen pertama. Kalaupun

ada

penent.uan jangka

wakt.u

perjanjian

biasanya berlaku untuk tanaman keras (kopi/cengkih) yang belum

pernah at.au masa panennya masih agak

perjanjian

lama.

bagi hasil dimulai dari waktu t.anam,

waktu biasanya minimal sampai 3 atau 4 kali panen.


Bila jangka Bila

40093.pdf

·tanaman sudah berumur 2 atau tiga tahun, jangka waktunya biasanya hal

ditentuka~

minimal 2 atau 3 kali panen.

ini, biasanya yang meminta penentuan

Dalam

jangka

waktu

adalah penggarap. Tabel 25 Distribusi Frekuensi Yang Menyediakan Modal Awal Dalam Menggarap Tanah n - 80

No

Keterangan

Frekuensi

1

Penggarap

2

Pemilik

3

Bersama-sama

4

Tergantung Perjanjian .Jumlah

Berdasarkan modal

awal

responden

tabel

25 di

atas

umumnya disediakan oleh (73,8%),

3

3,7

59

73,8

6

7,5

I

12

15

80

100

diketahui pemilik

tergantung perjanjian

bersama-sama 6 responden (7,5%)

( 15%)'

%

yaitu

12 dan

bahwa, 59

responden disediakan

oleh penggarap 3 responden (3,7%). Dalam pemilik

wawancara diketahui bahwa,

kondisi

atau penggarap sangat mempengaruhi

ekonomi

pihak

mana

yang menyediakan modal awal. Oleh karena kondisi ekonomi pemilik

lebih

baik

maka umumnya modal awal disediakan

oleh pemilik. Namun demikian, setelah selesai panen maka semua

biaya

yang

dikeluarkan

oleh

penyedia

modal

diperhitungkan oleh para pihak sesuai isi perjanjian.


40093.pdf

11.7

Tabel 26 Distribusi Frekuensi Bentuk/wujud Pembagian Dalrun Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil n - 80

Bentuk,/wujud pembagian

No

Frekuensi

.,

1

Na.tura,lhasil prcduksi

54

67,5

2

Uang

12

15

3

Kadang-kadang dan/atau gabungan

14

17,5

80

100

J u m l a h

Bentuk produksi uang

'•

pemba.gian umumnya (67,5%)

(natura.). Aka.n tetapi

(12%)

atau

berwujud

ada. pula yang

gabungan

hasil

hasil

wawa.ncara

produksi

hasil

berwujud dan

uang

(17,5%). Berda.sarka.n

diketahui

bahwa,

pembagian hasil dalam bentuk uang atau gabungan uang dan basil

produksi

bertempa.t

bia.sanya. dilakukan

oleh

pemilik

yang

tingga.l jauh dari la.hannya. Dengan cara.

ini,

berarti pemilik menerima hasil bersih.


40093.pdf

:tl8

Tabel 27 Distl"ibusi Fl"ekuensi

Piha}~

Yang Henanggung Risiko Jika Panen Gagal n - 80

No

Ketet"angan

Ft"ekuensi

%

--

1

Penggarap

2

Pemilik

3

Bersama-sa.ma

4

Tergantung Perjanj ian .Jumlah

--

5

6,3

73

91,2

2

2,5

80

100

Bila panen gagal risiko umumnya (91,2%) ditanggung bersama.. risiko tida.k

ditelusuri

lebih

disesua.ika.n oleh dua.

piha.k

dengan besarnya imbanga.n

masing-masing Akan

besa.rnya

lanjut,

yang harus ditanggung oleh para

diterima d iba.gi

Setelah

pihak,

tetapi bila

ternyata yang

melainkan

penyediaan

akan selalu

modal

awal

seperti bibit, pupuk, pestisida, dan lain-lain dilakukan oleh

pemilik,

mengikutsertakan

maka ada beberapa pemilik penggarap

untuk

(6,3%)

menanggung

Dengan kata lain risiko ditanggung sendiri oleh tanah.


tidak risiko. pemilik

40093.pdf

119

Tabel 28 Distribusi Frekuensi Tentang

Per~alanan

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil n

Keterangan

No

1

Pernah

2

Belu.m pernah

Frekuensi

rner~ala.mi mer~ala.mi

J u m 1 a h

Berdasarkan mayoritas

tabel

responden

= 80

28 di

(66,2%)

atas belum

%

27

33,8

53

66,2

80

100

diketahui pernah

rnengalarni

putusnya perjanjian bagi hasil, sedangkan sisanya sudah pernah rnengalarni putusnya perjanjian. Dengan lain

sebelumnya pernah melaksanakan

bahwa,

perjanjian

33,8% kata bagi

basil dengan penggarap lain. Alasan putusnya perjanjian, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 29 berikut ini.


40093.pdf

1?0

Tabel 29 Distribusi Frekuensi Alasan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil n

No

Keterangan

=80

Prekuensi

.,

53

66,2

Jo

1

Belum mengalami

2

Penggarap tidak jujur dalam membagi hasil pertanian

4

5

Pengga.rap suda.h punya lahan sendiri

2

2,5

Penggarap tidal-:. menggarap lahan dengan bait:.

3

3,7

Terlalu banyak laban yang dikerjakan penggarap/rner~ ga.rap juga orang lain

4

5

Pengga.rap menter lantarkan lahan/punya perkerjaan lain

3

3,7

Penggarap pindah garapan ke lahan orar~ lain

3

3,7

Penggarap mau menggarap sendiri lahannya

3

3,7

Pemilik tanpa alasar1 yg jelas mencari pengga.rap lain

5

6,3

3 4

5

6 7 8 9

.Jumlah


80

100

40093.pdf

Tabel 30 Distribusi Frekuensi Tentang Peristiwa Perselisihan Pembagian Hasil Pertanian n - 80 No

Keterangan

%

1

TidaJ.~

2

Pernah, karena penggarap tid~ memperhitungy~ hasil yang dipetik di luar panen ray a

6

7,5

Pernah, karena pemilik tidak mau memperhitungkan biaya yang tak terduga

2

2,5

Pernah, karena tidak jelas ha.k dan kewajiban masing2

5

6,3

Lain-lain tak dikPtahui secara pasti

3

3,7

3

4

5

pernah

Frekuensi

mer~alami

J u m l a h

Berdasarkan

80

64

80

tabel

30 di

atas

100

dapat

diketahui,

bahwa mayoritas responden (80%) belum atau tidak pernahmengalami Bagi

perselisihan

responden

yang

pembagian pernah

pertanian.

hasil

mengalami

perselisihan,

berdasarkan tabel 31 ternyata cukup diselesaikan musyawarah

antara

para

pihak.

Namun

demikian

secara masih

terdapat yang nampaknya tidak berdasarkan hasil musyawarah yaitu pemilik mengambil inisiatif mencari lain

(8,7%)

atau penggarap yang

sengaja

penggarap

meninggalkan

lahan ( 2, 5%). bahwa

pemilik

yang berinisiatif mencari penggarap lain

umumnya

Dari tanah

hasil


wawancara

terungkap,

40093.pdf

setelah

penggarap

ulang.

Terjadinya

cenderung

melakukan kesalahan

disebabkan

penggarap

yang

beru·lang-:

meninggalka.n

adanya lahan lain

yang

la.han, dianggap

lebih baik da.ripada laha.n yang seda.ng ia ga.rap.

Tabel 31 Distribusi Frekuensi Cara Penyelesaian Perselisihan Pembagian Hasil Pertanian n - 80

Keterangan

No

1 'l

L.

3 4 5

Belum pernah mengalami perselisihan Pemilik, merJ,ga.mbil inisiatif untuk mencari penggarap lain Penggarap sengaja meninggal kan lahan

Frekuensi

64

%

80

7

8,7

2

2,5

Penggarap memenuhi tuntutan penilHt tanah

2

2,5

Hak dan kewajiban masingmasing pihak dipertegas

5

6,3

.Jumlah


80

100

40093.pdf

6. Faktor-faktor yang menunjang dan/atau nenghambat pelak sanaan UU No. 2 tahun 1960 tentan bagi basil.

Faktor-faktor

yang menunjang

dan/atau

menghambat

pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang

bagi

hasil,

pada

indikatornya

tabel-tabel pula

di

disamping

akan

ditampilkan

bawah ini, tetapi pada

dasarnya

bersumber dari variabel-variabel lain yang

dapat ditam-

pilkan pada tabel-tabel sebelumnya. Tabel 32 Distribusi Frekuensi Pemakaian Bentuk/sistem

Perj~iian

Bagi Hasil n -

No

80

Keterangan

Prekuensi

%

1

Tertulis, d ihar.:lapan Kepala Desa, ada sal-'..si dan disyahkan oleh Camat

-

-

2

Tertulis, dihar.:lapan Kepala Desa, Ada saksi tapi tanpa pengesahan oleh Camat

2

2,5

Tertulis, dihadapan Kepa.la Desa, tanpa sal-'..si

3

3,7

Tertulis, tanpa diketahui Kepala Desa, tapi ada sal-'..si

10

12,5

Tertulis, tanpa diketahui kepala desa dan tanpa saksi

8

6

Lisan dengan saksi

2

2,5

7

Lisan tanpa saksi

55

68,7

80

100

3 4

5

J u


1n

l a h

10

40093.pdf

l:c-4

Ta.bel 33 Distribusi Frekuensi Alasan nelakukan perjanjian seperti pada ta.bel 32 n

No

Keterangan

1

"1 L.

3 4

5

Frekuensi

= 80 ~

Sudah biasa dan sal ing percaya, baik der~an lisan ada saksi naupun tanpa saksi

57

71,2

Tertulis, karena para piha.k takut lupa isi perjar0ian, baik hak maupun kewaj ibannya.

3

3,7

Tertulis, karen a pernintaan penilik

6

7,5

Tertulis, karena. tanah tersebut ja.uh dengan tenpat tingga.l penilik

7

8,8

Tertulis, karen a kesadarar1 para. pihak

7

8,8

J u n l a h

80

100

Suda.h merupakan ciri khas tersendiri bahwa, setiap kebiasa.an

yang berasal da.ri Hukum Adat, maka

kebiasaan

tersebut unumnya dilakukan secara lisan. Dalam

wawancara

terungkap

terdapatnya

bahwa,

perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara tertulis ini sangat

dipengaruhi

unsur-unsur

oleh

faktor

tidak

murninya

yang harus dipenuhi dalam hukum antara lain, salah

satu

adat

lagi itu.

Faktor

tersebut

pihak

tidak

berada

di lingkungan adat yang bersangkutan atau

salah

satu pihak bukan berasal dari masyarakat adat setempat.


40093.pdf

Tabel 34 Distribusi Freh"Uensi Tentang Pengetahuan Terhadap

Undang-undar~

Bagi Hasil n

Keterangar1

Prekuensi

%

74

92,5

Pernah mendengar tapi belwn pernah rr~ngetahui isinya

5

6,2

Mengetahu i/pernah nendengar isi pasal-pasalnya

1

1,3

No

Tidak mengetahui/belum pernah mendengar

1

2 3

= 80

100

80

J umlah

Pengetahuan terhadap Undang-undang Bagi Hasil ketika

dikonfirmasikan

terkait, Tahun

lebih

lanjut

dengan

ini

instansi

terdapat indikasi bahwa Undang-undang Nomor

1960

tentang

Bagi Hasil

khususnya

di

2

dataran

tinggi Pasemah ini belum disosialisasikan atau sekurangkurangnya

sosialisasi

sebagaimana

mestinya.

yang

dilakukan

Indikasi

tidak

tersebut

berjalan

antara

lain

nampak pada: a.

minimnya pengetahuan Kepala Desa terhadap UUBH, sebab dari sembilan Kepala Desa yang berhasil di wawancarai hanya

satu yang pernah mendengar bahwa

memiliki

UUBH,

negara

itupun tidak/belum pernah

kita

mengetahui

tentang isinya. b.

tidak

adanya kegiatan atau catatan-catatan

kegiatan

tentang sosialisasi UUBH di kantor-kantor kecamatan.


40093.pdf

c. tidak ditemukannya arsip tentang kegiatan yang berhobungan

dengan UUBH di sekretariat Pemerintah

Daerah

Tingkat II Kabupaten Labat, karena tidak ditemukannya SK. tentang

Imbangan

Bagi Hasil ruaka besar

keruung-

kinan sampai saat ini Sk tersebut belum pernah ada. d. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat hanya 1

(satu)

kali

kegiatan yang

diadakan

diteruukan pada

Pebruari 1984 yaitu arsip laporan survey

bulan

Pelaksanaan

Bagu Hasil tetapi kurang jelas survey tersebut berhubungan

dengan

sosialisasi

UUBH

atau

hanya

untuk

mengetahui tentang pelaksanaan bagi hasil yang

biasa

dilakukan masyarakat. Tabel 35 Distribusi Frekuensi Tanggapan Resparrlen Terha.dap Keinginan untuk melaksanakan UUBH n

= 80

Keterangan

Frekuensi

%

1

Mau mematuhi, tanpa syarat

5

6,3

2

Mau mematuhi dengan syarat

6

7,5

3

Terlebih dahulu ingin tarru isi perintahnya

29

36,3

Mau, bila memang diwaj ibkan dan isi perintah.wa tdk ter lalu memberatkan

39

48,7

1

1,3

80

100

No

4

5

Sudah merasa cukup der~an kondisi yang sudah ada J u m1 a h


40093.pdf

Tabel 36 Distribusi Frekuensi Tentang Hubungan Kekeluarga.an Antara Pemilik dan Penggarap n Hubur~an

No

1 2 3 4

Kekeluarga

= 80

Prekuensi

%

Keluarga dekat (saudara/ sepupu)

7

8,8

Keluarga kurar~ dekat Cnenek bersaudara/besan dll)

6

7,5

Keluarga jauh (di luar nornor 1 dan 2)

26

32,5

Tidak ada hubungar1 keluarga

41

51,3

80

100

J u m 1 a h

Berdasarkan

hasil

wawancara,

ternyata

hubungan

kekeluargaan antara pemilik dan penggarap ini

mempunyai

sifat

melakukan

khusus yaitu adanya rasa enggan (tabu)

perjanjian dalam bentuk tertulis, bahkan jual-beli tanah di antara sesama anggota keluarga masih ada yang dilakukan

secara

lisan.

Alasannya,

perjanjian

dalam

bentuk

tertulis akan menimbulkan kesan bahwa mereka sudah tidak saling percaya lagi dan bila sudah tidak saling

percaya

maka akan merenggangkan hubungan kekeluargaan yang sudah ada.

Tindakan

kekeluargaan dengan

atau usaha yang (silahturahim)

merenggangkan

adalah

bertolak

adat istiadat (kebiasaan) masyarakat di

tinggi Pasemah ini.


hubungan belakang dataran

40093.pdf '"on

1...::.CJ

Tabel 37 Distribusi Frekuensi Alasan Yang Paling Menonjol Sehingga Memilih Keluarga Menjadi Penggarap Tanah n

No

= 80

Keterangan

Prekuensi

1

Untuk membantu ekoncminya

16

2

Lebih dapat dipercaya

2

2,5

3

Kebetulan Dia yang dianggap paling rnarr(lu

3

3,7

Mudah berkomunikasi/bermusyawarab

18

22,5

Bukan keluarga

41

51,3

,J u m 1 a h

80

100

4

5

Berdasarkan

tabel

37 di

atas,

%

20

diketahui

bahwa

barnpir separuh penggarap tanab rnerupakan anggota keluarga

dari pemilik tanah. Alasan memilih anggota

tersebut dapat

yaitu untuk mernbantu ekonorninya

dipercaya

(2,5%), faktor.

kebetulan

mudah berkornunikasi/bermusyawarah (22,5%).


keluarga

(20%), (3,7%)

lebih dan

40093.pdf

B. Pembahasan 1. Demografi

Di

dataran

ternyata

tinggi Pasemah berdasarkan

penggarap

tanah yang

melibatkan

tabel diri

1,

dalam

perjanjian bagi hasil tidak hanya orang-orang tani saja, melainkan terdapat pula penggarap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (5%). Henurut Pasal 2 ayat (1) UUBH: "yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanJlan bagi basil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa, dengan perjanJlan bagi basil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih sekitar 3 (tiga) hektar". Selanjutnya ditujukan

dijelaskan

bahwa,

pembatasan

agar tanah-tanah garapan hanya

orang-orang

ini

digarap

oleh

tani saja (termasuk buruh tani), yang

akan

mengusahakannya

sendiri,

juga

agar

sebanyak

mungkin

calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah bahwa, akan tanah

seseorang atau badan hukum yang ekonominya bertindak pula sebagai penggarap dan garapan

mempersempit

yang luas

dan

dengan

kuat

mengumpulkan demikian

kemungkinan bagi para petani

kecil

akan calon

penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Menurut Pasal 1 huruf e UUBH Petani adalah baik

mempunyai maupun tidak mempunyai tanah

pencaharian

pokoknya


adalah mengusahakan

yang tanah

orang, mata untuk

40093.pdf

130

pertanian. Bila

dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1)

atas,

adanya PNS dan pensiunan yang

tanah

selintas sudah melanggar ketentuan.

bila

d]perhatikan

menjadi

hakikat dan tujuan

UUBH

di

penggarap

Akan

pasal

tetapi tersebut

yaitu untuk melindungi golongan ekonomi lemah dan mencegah

seseorang

bertindak garapan.

atau badan hukum

sebagai PNS

penggarap

yang dan

yang menggarap tanah

ekonominya

mengumpulkan di

dataran

Pasemah adalah PNS golongan I dan II. Bila gaji

PNS

mereka

mengusahakan

berusaha

mencari

hasilannya,

maka

penoaharian

pokok sedangkan PNS

tambahan. di

tambahan

tanah. Diperhitungkan

tinggi

wajar

bila

dengan

cara peng-

dari jumlah

dapat dikatakan bertani

adalah

merupakan

Sepanjang tidak tidak

mata

penghasilan

Henurut hemat penulis, Pasal 2 ayat (1)

atas tidak mengatur secara mutlak bahwa tanah

dikerjakan

tanah

diperhatikan

yang bersangkutan maka sangatlah

masih

kuat

oleh orang yang pekerjaannya hanya orang-orang tani di daerah yang

dirugikan ada

(masih mempunyai tanah

alasan

melarang

mereka

UUBH harus

bertani.

bersangkutan garapan)

menggarap

maka tanah.

Bahkan, bukanlah hal yang naif bila mereka dikelompokkan ke

dalam

kelompok golongan ekonomi

lemah

yang

layak

dilindungi. Dengan demikian terdapatnya PNS yang menjadi penggarap

tanah di dataran tinggi Pasemah ini

belumlah

dapat dikategorikan melanggar Pasal 2 ayat (1) UUBH.


40093.pdf

131

Usia

produktif yaitU batas

u~ia

yang

secara

riil

dapat memproduksi atau mendatangkan hasil yang maksimal. Dalam

penelitian

tanah

yaitu

ini usia produkif

seorang

berkisar antara umur 21 sampai

penggarap dengan

57

tahun. Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan 90 % penggarap tanah dalam kondisi produktif, sedangkan pemiliknya

yang berusia produktif yaitu berjumlah 75 %.

Ini berarti, tanah atau lahan-lahan yang ada di tinggi

Pasemah ini seharusnya mendatangkan

banyak

dibandingkan bila tanah digarap

dataran

hasil

oleh

yang

penggarap

yang berusia tidak produktif. Pengelompokan usia produktif sengaja penulis awali dari

umur 21 tahun, sebab pada usia itu seseorang

terlibat

dalam

suatu perjanjian tidak

akan

terhalang

lagi oleh karena baik ditinjau dari sudut hukum jian

(KUHPerdata)

dan umumnya dari

sudut

yang

perjan-

hukum

adat

seseorang pada usia itu sudah bisa dianggap dewasa. Dalam ditemukan

penelitian

di dataran tinggi

Pasemah

sebanyak 7,5 % subjek bagi hasil

berusia

21 tahun, belum kawin dan belum

kondisi

ini

subjek

bagi

dinyatakan

yang

mandiri.

ditinjau dari kedua sudut hukum hasil

tersebut

sebenarnya

ini

belum Pacta

di

atas,

belum

dapat

dewasa. Belum dewasanya seseorang

berakibat

tidak cakapnya dia melakukan sesuatu perbuatan hukum. Akan tidak

tetapi menurut Djojodiguno, hukum

mengenal perbedaan yang tajam antara


adat orang

itu yang

40093.pdf

sama

sekali tidak cakap dan yang cakap melakukan

suatu

perbuatan hukum54). Menurut hasil ini lebih

hemat

penulis,

adalah murni

bijaksana

berhubung

lembaga

lembaga hukum adat,

bila mengikuti apa

yang

bagi

maka

akan

dianut

oleh

hukum adat setempat. Berdasarkan sementara

hasil wawancara diketahui bahwa,

pemilik

tanah

yang

sengaja

ada

mencari

calon

penggarap tanah yang belum kawin dan masih berusia yang

diambil

dari pulau Jawa. Pemilik

tanah

muda

biasanya

memberikan/menanggung biaya hidup penggarap selama tanah belum

mendatangkan

pemilik

tanah

hasil.

tidak akan

Dengan terlalu

cara besar

ini

berarti

mengeluarkan

biaya hidup pengarap karena belum kawin. Dicarinya

•

usia

yang masih muda dengan harapan tenggang waktu membiayainya dalam kondisi hujangan akan agak lama. Ditinjau

dari

program

pemerataan

pemerataan kesempatan mendapatkan kerja,

penduduk

gejala seperti

ini sangatlah positif akan tetapi ditinjau dari perlindungan

hukum

dan

program

wajib

dan

jaminan

belajar

bagi

penggarap berusia muda, hal ini sangat diragukan. Henurut keputusan Henteri Huda Agraria No. ka/1960 1960,

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. jika pemiliknya belum dewasa, maka bisa

sk/322 2

diwakili

54) Djojocl:igoeno, 1958, HuklliD Mat, Gajah Hada Pr·ess, karta, hal 27.


Tahun

Yogya-

40093.pdf

oleh

wali

dan bila sudah

peruiliknya

dapat

sangat

menunjuk kuasa

lanj u t untuk

· usiay ,;-. maka

menandatangani

perjanjian atasnamanya. Dalam hal walinya tidak ada atau walinya berada jauh dengan terupat diadakannya perjanjian nampaknya

Undang-undang

No.

2 Tahun

1960

ini

tidak

secara jelas mengaturnya. Henurut

hasil

penelitian

Hustara, ada

rungan para petani yang masih buta huruf dan

kecendeberekonomi

leruah, alergi datang ke kantor kepala desa seterupat subjek

bagi

hasil sulit datang ke kantor

kepala

dan desa

karena lokasinya jauh dari rumah subjek bagi hasil. Berdasarkan

beberapa

kantor

desa,

penulis

berpendapat bahwa suasana kantor kepala desa di

dataran

kepala

tinggi

hasil

observasi di

desa dan wawancara dengan kepala

Pasemah ini pada dasarnya tidak diadakan

formal melainkan lebih cenderung diadakan dalam non formal

(familiar/kekeluargaan).

Tempat

secara suasana

pemukiman

penduduk umumnya mengelompok dalam satu desa dan umumnya masih dalam radius 1 (satu) km. Hemat subjek hasil

penulis,

bagi

pacta dasarnya

tidak

hasil sulit melaksanakan

tepat

bila

perjanjian

bagi

sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun

alasan

karena

karena

alergi/takut datang ke kantor kepala desa.

penelitian

ini

Undang-undang


jauhnya

letak kantor

1960,

yang paling jelas Nomor

kepala

desa

perbedaannya

2 Tahun 1960 yaitu

dengan

terletak

dan Pacta

dengan pacta

40093.pdf

kebiasaan mas~arakat melaksanakan perjanjian bagi hasil: a. dalam

bentuk lisan yang seharusnya dilakukan

tertulis

sebagaimana diatur dalam Pasal

b. membagihasilkan

tanaman

3

secara UUBH;

sedangkan

keras,

menu rut

Pasal 12 UUBH tidak berlaku bagi tanaman keras. Tidak dilaksanakannya perjanjian bagi hasil secara tertulis

di

daerah

ini

semata-mata

bukan

karena

kebiasaannya yang tidak mau berubah. Tetapi bila dilihat tabel 34 ternyata lebih masyarakat

ditentukan oleh

ketidak-tahuan

bahwa ada peraturan perundang-undangan

yang

mengaturnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di ran

tinggi

Pasemah

ini

cenderung

berkembang

dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan terbukti

datasesuai

masyarakat,

di daerah ini (tabel 33) semakin hari

semakin

banyak yang dengan kesadaran sendiri melakukan perjanjian

dalaru bentuk tertulis walaupun belum

sesuai

dengan

ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Berdasarkan pendidikan

tabel

pemilik

berpendidikan

SLTA

4,

ada

kesenjangan

dan penggarap.

tingkat

Pemilik,

ke atas sedangkan

penggarap

72,5

%

85

%

berpendidikan SLTP ke bawah. Menurut

hasil

penelitian

tingkat pendidikan dan asal

Hasnul

pendidikan

Basri

dkk, 55 >

tidak berpenga-

55) Hasnul Ba.sri dkk, 1992, L.at.ar Belakang Mahasiswa !.IT dalaru Hubun.gannva denltan Masa Penvelesaian .st.udi d.an. Indeks Prestasi Kuruulatif Q.ada !.l.EBll Bengwlu . Laporan Penelitian, Dirjen Dikti Depdikbud RI., hal 54.


40093.pdf

]35

ruh

secara

siqnifikan bahwa

seseorang

akan

ketentuan yang ada atau peraturan yang sudah

mematuhi ditetapkan

sebelumnya. Artinya seseorang yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah pada dasarnya sama-sama untuk

ingkar/cidera janji.

berpeluang walaupun

Dengan demikian,

pemilik tanah berpendidikan relatif tinggi

dibandingkan

dengan penggarap tetapi kepastian suatu perjanjian tetap dibutuhkan pihak

bisa

agar

hak-hak

terjamin.

mengantisipasi

dan

Menurut

kewajiban hemat

masing-masing

penulis,

hal-hal yang tidak diinginkan

untuk

khususnya

yang merugikan penggarap maka perjanjian tertulis

seba-

gaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH mutlak dibutuhkan.


40093.pdf

2. Status Hak-hak Atas Tanah. Berdasarkan hasil rekapitulasi data ternyata

tanah-tanah

yang dikuasai

pada tabel 6,

responden

pemilik

berjumlah 76 bidang yang terdiri dari 70 bidang

(92,1%)

masih berstatus tanah adat dan baru 6 bidang (7,9%) yang sudah terdaftar (bersertifikat) dengan status hak milik. Dari

76 bidang tersebut, yang dibagihasilkan

berjumlah

59 bidang (tabel 8) yang terdiri dari 55 bidang berstatus

tanah adat dan 4 bidang (6,7%)

(93,3%)

bersertifikat

hak rnilik. Pada

saat

ini

banyak

sekali

terjadi

ketidak-

tertiban penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah oleh orang-orang

•

dan

badan

hukurn

serta

instansi-instansi

pemerintah maupun swasta. Bentuk-bentuk ketidak-tertiban itu misalnya:J" ti 'J a. rnenguasai tanah tanpa dilandasi suatu hak tanah;

atas

b. penguasaan tanah pertanian secara melampaui batas yang diperbolehkan maupun tanah absentee; c. penguasaan tanah pertanian secara berkedok atas nama orang lain yang dilengkapi dengan surat kuasa mutlak; d. jual beli tanah di luar prosedur yang tidak melalui PPAT; e. jual beli tanah di bawah "tangan surat kuasa mutlak."

atau

berlaku/ dengan

56) Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukuru dim Politik Agraria, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta, bal. 8 .1.


40093.pdf

Jenis

atau macam hak-hak atas tanah

yang .:.status

pemilikannya diakui oleh UUPA adalah hak-hak atas

tanah

sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUPA. 5?) Selanjutnya yang dapat dinyatakan sebagai tanah adat yaitu tanah sebagaimana

yang

dimaksudkan oleh Pasal

62

RR/51

IS

(vide hal. 35) 58 ) Dengan

demikian, tanah-tanah yang

dibagihasilkan

di dataran tinggi Pasemah hanya ada 2 (dua) macam

yaitu

tanah yang masih berstatus tanah adat (93,3%) dan

tanah

yang sudah terdaftar/bersertifikat (6,7%) yang

kesemua-

nya berstatus hak milik. Berdasarkan basil penelitian dkk 59 )

faktor

penghambat belum

S.W. Endah Cahyowati didaftarkannya

tanah-

tanah di pedesaan yaitu:

•

1.

Kurangnya jumlah tenaga;

2. Sarana yang belum memadai; 3. Dari pihak pemegang hak atas tanah yaitu karena belum

ada biaya, menunggu prona, tidak tahu caranya, atau belum ada waktu,

tidak perlu tergesa-gesa.

Selain hal-hal di atas, ada pula ditemui pelaksanaan pendaftaran tanah antara lain karena anggapan masyarakat

57) bal. 87.

A.P.

hambatan adanya

bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran

Parlindungan, 1993,

Komentar Atas UUPA,

58) BPHN Departemen Kehakiman, 1978, l&Q_._ Cit,

59) S.W. Endah Cahyowati dkk,


tidak

~Cit.

~

Cit

40093.pdf

hak atas tanah adal~h mempersulit mereka saja, prosedurnya jika

berbelit-belit, tanahnya

biayanya mahal, dan

diukur/dipetakan

oleh

mereka

petugas

nantinya akan diambil oleh Pemerintah untuk

takut agraria

kepentingan

umum. 60 ). Dapat maka

agak

agar

mau

di duga, dengan adanya kondisi seperti sulit untuk meyakinkan semua mendaftarkan tanah.

pemilik

Hasyarakat

ini tanah

akan

merasa

enggan untuk mendaftarkan tanahnya dan akibatnya

mereka

akan merasa telah cukup aman saja dengan hanya

memegang

bukti-bukti (adat) yang telah ada tanpa berusaha meningkatkannya menjadi sertifikat hak atas tanah. Hasih

sedikitnya

tanah-tanah

sawah/kebun

didaftarkan di dataran tinggi Pasemah disamping

yang program

kantor Pertanahan Kabupaten Lahat yang didahulukan Prona tanah-tanah pekarangan, di lain pihak tabel 7, masyarakat umumnya (62,5 %) untuk

baru

berdasarkan mendaftarkan

tanahnya masih menunggu Prona atau Proda. Dengan

begitu

nampak ada kesamaan dengan hasil-hasil penelitian

lain-

nya

yaitu adanya harapan masyarakat untuk

tanahnya

dengan

biaya

murah.

Dalam

mendaftarkan

penelitian

ini,

bahkan ditemui beberapa responden yang sudah mempersiapkan diri untuk

mendaftarkan tanahnya dalam suatu prona,

60) Bachtiar Effendie, 1993b, ~ndaftaran Tanab di IndoneBandung, dan Peraturan-peraturan Pelaksanaarroya, Alumn i, hal. 55.

sia


40093.pdf

1.39

tetapi

karena mendapat berita di daerah

lebih

lain

kecil, maka secara diam-diam mereka

biayanya

mengurungkan

niatnya untuk mendaftarkan tanah. Mereka merasa telah

berdusta dan sengaja menaikkan biaya

seharusnya. Kepala

Informasi

ini ketika

petugas yang

dari

dikonfirmasikan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, dengan

tegas

dinyatakan bahwa badan pertanahan memungut biaya dengan aturan,

ke

sesuai

akan tetapi karena setiap kegiatan prona

melibatkan

daerah

terutama

kepala desa dan Camat mereka tidak tahu berapa

sebenar-

selalu

nya

yang

aparat pemerintah

diminta oleh aparat

tersebut.

Dalam

setiap

kegiatan prona, umumnya yang datang ke kantor pertanahan hanya Kepala Desanya saja. Tanggapan penulis, bila kondisi seperti ini dipertahankan

maka diperkirakan

tuntasnya

tetap

pendaftaran

tanah sawah/kebun di daerah ini masih membutuhkan

waktu

yang agak lama. Beralihnya terjadi pula

sesuatu

tidak

hanya

melainkan

dapat

hak atas tanah,

karena suatu perbuatan hukum,

terjadi karena suatu peristiwa hukum

akibat

hukum.

Dalam hal karena

akibat

hukum

maka di sana

sebagaimana Misalnya,

halnya

dengan

suatu

tidak suatu

ada

peristiwa hukumnya yaitu almarhum

warisan

yang


unsur

atau

sengaja

perbuatan

sebagai

suatu

karena

peristiwa

seorang pemilik tanah meninggal

tanpa melakukan

atau

dunia,

hukum. maka

meninggalkan

perbuatan

hukum,

40093.pdf

140

mengakibatkan

beralihnya

kepada

isteri

adalah

suatu

peristiwa unsur

su~tu

tanah

seseorang merupakan

peristiwa hukum, bahkan

yang

bid~ng

Heninggalnya

atau anak.

di luar kuasa manusia. Jadi

sengaja

sesuatu

hak atas

di dalamnya. Yang ada

itu suatu

tidak

yaitu

ada

beralihnya

hak dari almarhum kepada yang berhak

menerima-

nya, bukan karena dialihkan. Dialihkan

menunjukkan

adanya pihak yang satu

kesengajaan

yaitu

melakukan suatu perbuatan

hukum

sesuatu hak kepada pihak

lain.

mengalihkan/memindahkan Perbuatan tanah

adanya

hukum yang mengakibatkan beralihnya hak

kepada pihak lain dapat berupa jual beli,

atas hibah,

tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini (tabel 5), yang dapat dikate-

•

gorikan

beralih

mendapatkan sedangkan

(tidak

tanahnya

sengaja)

yaitu

karena warian

pemilik

sebanyak

pemilik yang mendapatkannya

yang

64,5

dengan

%,

kategori

dialihkan (sengaja) yaitu pemilik tanah yang mendapatkan tanahnya dengan cara membeli (31,5 %), gadai (2,6 %) dan karena hibah 1,3 %. Dihubungkan dengan tabel 6,

ternyata

tanah-tanah sawah/kebun di dataran tinggi Pasemah

umum-

nya masih berstatus hak adat dan hanya 7,9 % yang

sudah

didaftarkan (bersertifikat). Tanah-tanah yang hak

adat

terdiri dari;

47,4 %, surat jual

beli

tidak ada bukti

beli

tangan 10,5 %, surat perjanjian gadai 2,6 %.


sama

keterangan tanah 9,2 %, surat

dari PPAT Camat 9,2 %, Jual

berstat11s sekali

perjanjian di

bawah

40093.pdf i /~

:1

3. Pemilikan Tanah Helampaui Batas.

Larangan dalam

menguasai tanah melampaui batas di

Pasal 7 UUPA yang menetapkan, bahwa

untuk

atur tidak

merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dari Pasal

7

penjelasannya kita dapat tersebut

tertumpuknya orang-orang itu

bermaksud

tanah

di

mengetahui,

mengakhiri

tangan

mencegah

golongan-golongan

tertentu saja. Yang dilarang oleh

bukan hanya pemilikan tanah yang

tetapi

dan

bahwa

dan

Pasal

7

melampaui

batas,

tersebut

selain

juga penguasaannya. Penguasaan

dengan hak milik, dapat juga dilakukan dengan hak gadai, sewa (jual tahunan), usaha bagi hasil dan lain-lainnya. Berhubung terbatasnya persediaan tanah maka batas

pemilikan

ini,

memiliki tanah

tanah

yang

melampaui

jelns merugikan kepentingan umum. Namun

berdasarkan tian

dan penguasaan

pertanian,

demikian

jumlah bidang yang termonitor oleh ternyata ditemukan hanya 5%

tanah sebanyak 6 bidang (tabel

sejumlah 6 bidang ini

bila

peneli-

responden 8).

yang

Pemilikan

dihubungkan

dengan

tabel 9 maka jumlahnya hanya 2 responden. Bila dikonversikan

ke dalam hektar maka terdapat 5 % yang

memiliki/

menguasai tanah antara 6 - 8 hektar, selebihnya pemilikpemilik tanah di daerah ini memiliki luas tanah di bawah 6 hektar. Henurut daftar lampiran keputusan Henteri


Agraria

40093.pdf 1.4~

No.

sk.

978/ka/60, Daerah Tingkat II

Kabupaten

Lahat

termasuk wilayah yang tergolong tidak padat (di bawah 50 jiwa

tiap

maksimum

kilometer

persegi).

Dengan

demikian

luas

pemilikan tanah di daerah ini yaitu 15

hektar

untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering. Namun demikian perlu dipertimbangkan/diingat saat keputusan ini dikeluarkan penduduk Kabupaten baru

pada Lahat

berjumlah 379.841 jiwa (sensus 1960), akan

tetapi

berdasarkan data Kabupaten Lahat dalam Angka tahun

1994

penduduk

633.318

jiwa

dengan kepadatan penduduk 87,3/km. Dengan demikian

pada

saat

Kabupaten Lahat sudah berjumlah

ini Kabupaten Lahat tidak bisa lagi

dikategorikan

sebagai daerah tidak padat sebagaimana dinyatakan

dalam

lampiran keputusan Henteri tersebut di atas, akan tetapi faktanya batas saat

sudah

masuk kategori

kurang

padat.

Berarti

maksimum pemilikan tanah di Kabupaten Lahat ini

adalah 10 hektar untuk sawah

dan

12

pada hektar

untuk tanah kering. Bila Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 penetapan

luas tanah pertanian

dikonfirmasikan

rata-rata kepadatan penduduk di dataran yaitu ini

224,9 hampir

perKm 2 , mendekati

maka

regional

secara

golongan

tinggi

daerah

cukup

Selanjutnya bila dilihat dari banyaknya pemilikan pertanian

oleh

penduduk yang berada

di

luar

tentang dengan Pasemah daerah padat. tanah dataran

tinggi Pasemah (guntai/absentee) sebenarnya secara tidak


40093.pdf

143

langsung

sudah

mengakibatkan

merupakan unsur semakin

tanah di daerah ini. asli

(setempat)

penduduk

besarnya

yang

semu

persaingan

pemilikan

Bila dikumulasikan dengan penduduk

maka tingkat kepadatan

penduduk

dataran tinggi Pasemah ini akan lebih tinggi dari perKm 2 ,

bahkan mungkin saja sudah mencapai

di 224,9

perKm 2

250

yaitu golongan daerah dengan kategori cukup padat. Dengan

demikian,

berdasarkan kenyataan

di

ada dua hal yang patut diperhatikan yaitu pemilik guntai sudah selayaknya diperhitungkan sebagai masyarakat memiliki

yang tanah

dipertimbangkan pertanian dan

secara

dalam

atas tanah

kelompok

khusus

untuk

menentukan

batas

maksimum pewilikan tanah pertanian perlu

mempertimbang-

kan tingkat pertambahan penduduk. Di

Kabupaten Lahat pertambahan penduduknya

tahun

1994-1995 sebesar 1,98% ini berarti dalam beberapa tahun yang akan datang secara regional dataran tinggi akan

mencapai

golongan daerah

dengan

Pasemah

kategori

cukup

padat. Konsekuensinya untuk daerah dengan kategori cukup padat

ini

berkurang

adalah luas maksimum

pemilikan

tanah

menjadi 7,5 hektar untuk tanah sawah

akan

dan

9

hektar untuk tanah kering. Penguasaan

'

tanah

yang melampaui batas

saat

ini

bukan lagi menjadi rahasia umum. Bahkan bukan itu

saja,

saat ini di beberapa tempat tanah-tanah pertanian

sudah

secara

terang-terangan


dimiliki secara

absentee

oleh

40093.pdf

petani berdasi. atau

Ada pula yang meminjam nama sanak famili

pembantu dan lain-lain untuk menghindari

hukum mengenai pemilikan tanah

larangan

melampaui batas 61 >

Sebagai perbandingan, hal ini terjadi juga di luar negeri

antara

kesimpulan L e bb e,

lain dapat disimak

hasil

pada

ringkasan

penelitian di Sri Langka

oleh

dan Ishak

e t al 62)

"The poor group comprised 27% of the village population and 33% of the households and owned in totality only 5% of the paddy land in the village. Two-thirds of them were landless and relied either on chena cultivation or on hiring out their labour in agriculture" Terjemahan bebasnya: "Kelompok miskin yang terdiri dari 27% penduduk desa dan 33% rumah tangga hanya memiliki 5% dari jumlah luas lahan sawah yang ada di desa. Dua per tiga dari keseluruhannya tidak memiliki tanah dan bergantung pada panen cJllala atau sebagai buruh tani" .

.

Hal

ini sangat bertolak belakang dengan

kelompok

kaya (tuan tanah), di mana: "The landed group, which owned 54% of Mawegama's paddy land, though comprising only 18% of the households" . "Ke lompok tuan tana.h mem i l iki !:14% luas laban sawah di Mawegama walaupun hanya merupakan 18% dari jumlah ruma.h tangga". Dihubungkan

dengan

kondisi geografis, perkemban-

gan penduduk dan angkatan kerja serta perkembangan

61)

1:iJJ.kuiD

Y .M.

~

Sunirtdhia dan NinUi. Widiyanti, 1988, Pernbaharuan Beberapa Pemikiran, Bina Al'..sara, Jakarta., hal 56.

62) Ishak Lebbe, et al. , 1977 , t1awegama . A ~ Stl.ldY Qf .a Village .in ti& Nm:th Central Province, Agrarian Research and Trainning Institute, 114 Wijerama Mawatha, Colombo, page 1-2.


40093.pdf

sumber

alam

ternyata

dan lingkungan di dataran

ada

faktor-faktor

yang

tinggi

mendorong

Pasemah seseorang

berminat memiliki tanah melampaui batas. Namun demikian, ironisnya

saat ini saja sudah banyak

petani yang

paksa tidak mempunyai lahan sendiri (tabel 19).

ter-

Kondisi

seperti ini akan semakin menyulitkan bila benar terbukti semakin

banyak

tanah-tanah

golongan-golongan memaksimalkan tunakisma

tertentu

batas

yang

terkonsentrasi

atau

para

maksimum yang

pacta

pemilik

modal

diizinkan.

Petani

akan semakin sulit meningkatkan diri

sebagai

petani yang memiliki lahan sendiri. Namun

demikian bila dihubungkan dengan

tabel

11

(nomor urut 2) ternyata dalam wawancara terungkap adanya sementara (vide

bekas

pemilik tanah dengan

berbagai

alasan

hal 154-155) justru memilih menjual tanah

kepada

pembeli yang berasal dari kota (pembeli absentee). Peningkatan mengakibatkan

penduduk yang begitu

persaingan

dalam

cepat

memiliki

tentunya

tanah

akan

bertambah besar. Keadaan ini nantinya mau tidak mau akan menimbulkan

ketidakseimbangan

antara

jumlah

penduduk

dengan lahan yang tersedia. Pengaruh dari semua ini, tetap saja petani tunakisma

yang akan menerima akibatnya.

tunakisma

akan semakin terjepit sehingga

gurem/

Petani

gurem/

dalam

setiap

perjanjian akan cenderung mengikuti saja keinginan

para

pemilik tanah, walaupun

adil


perjanjian tersebut tidak

40093.pdf

dan

merugikan

dibayangkan taraf

mereka.

Bila sudah

seperti

penggarap mana yang akan bisa

hidup mereka,

dan ini berarti

ini

sulit

meningkatkan

selamanya

mereka

tetap akan menjadi petani gurem/tunakisma. Dampak

negatif yang lebih buruk lagi yaitu

tanah

dapat saja berubah menjadi sumber ketegangan sosial yang dapat

mengarah kepada konflik terbuka. Pada

ruasalah

tahap

tanah menjadi sangat rawan terutama

di

ini

daerah

daerah padat. 63 ) Penguasaan tanah pertanian secara berlebihan sebagian kecil rakat

bahkan

orang kurang

tentunya sangat merugikan menunjang

dinamika

oleh masya-

pembangunan.

Penguasaan tanah seperti ini jelas menghambat

tercapai-

nya program pemerataan memperoleh pendapatan, kesempatan kerja,

keadilan dan lain sebagainya. Kondisi

seperti ini dulunya hanya

terbatas

pada

daerah-daerah padat seperti pulau Jawa dan Madura

saja,

tetapi nampaknya saat ini sudah mulai merambat ke

wila-

yah

lain termasuk dataran tinggi Pasemah. Indikasi

ini

dapat dilihat pada tabel 10 yaitu 62,5 % petani

pengga-

rap,

32,5

menggarap

rnenggarap

tanah kurang dari

antara

1

1

- 2 hektar dan

hektar, hanya

5

%

% yang

menggarap 2 - 3 hektar. --------------

Depa.rternen Pendiclikan dan Kebndayaan, 1891, EQla E.emi.= ~m Tradisional, Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tra.clisional Proyel-~ Inventarisasi dan Dokeumentasi Kebudayaan Daerah, hal 2. 63)

1.ikan dm:l 2enggunaan T.auab


40093.pdf

1.47

Idealnya satu keluarga petani yaitu menggarap 2- 3· hektar

tanah

cenderung tanah

semakin

maka

garap.

banyak petani

yang

makin sempit pula tanah

tidak

yang

pacta

hari

memiliki

bisa

tabel 11, dimana terdapat 27,5

pernah memiliki tanah tetapi oleh

dan

semakin

mereka

Indikasi dari kecenderungan ini dapat kita

hatikan yang

sawah/kebun, tetapi karena

karena

lain hal antara lain untuk membiayai anak

berobat,

%

biaya hidup dan lain-lain maka tanah

perpetani

sesuatu sekolah, tersebut

terpaksa dijual atau digadaikan. Bila sudah seperti berarti petani yang dulunya menjadi petani yang rap

lahan

sendiri kemudian

penggarap 45

menurun

ini

mengga-

menjadi

petani

biasa (gurem). Di samping itu terdapat

% petani yang belum pernah mengalami memiliki

pula lahan

sendiri dan terdapat pula 5 % petani yang tanahnya dalam status tergadai. Sisanya yaitu terdapat 22,5 % petani di samping menggarap tanah orang lain

dan masih

menggarap

tanah

wawancara

diketahui

milik

sendiri. Dari

hasil

bahwa tanah-tanah yang mereka miliki itu ternyata

luas-

nya jarang sekali yang melebihi dari 1 hektar. Untuk itu menurut hemat penulis, paling tidak beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan

ada

perkembangan

yaitu: 1. Ceiling 56/Prp ditinjau

atas tanah sebagaimana diatur dalam Tahun

1960 nampaknya saat

kembali terutama batas


ini

UU

sudah

maksimum

No. perlu

pemilikan

40093.pdf

148

tanah. 2. Besarnya Bupati

bagian

hasil tanah

yang

ditetapkan

(Pasal 7 UUBH) berlaku seragam

dalam

oleh Daerah

Tingkat II yang bersangkutan. Pada kenyataannya tidak semua

wilayah

Daerah Tingkat II

bersifat

homogen.

Dalam hal ini ada kemungkinan kecamatan yang satu dan kecamatan

lainnya

sangat

jauh

berbeda,

sehingga

kuranglah

tepat bila besarnya pembagian hasil

tanah

diberlakukan sama. 3. Besarnya

bagian

hasil tanah hanya

didasarkan

jenis tanaman, keadaan tanah dan kepadatan Dalam

kondisi seperti sekarang ini sudah

kondisi/status

pemilik

dan

penggarap

pada

penduduk. seharusnya

antara

lain

penghasilan pemilik dan penggarap di luar hasil tanah juga

ikut dipertimbangkan dalam menentukan

besarnya

bagian hasil tanah. Hisalnya, terjadi perjanjian bagi hasil

di mana pemiliknya adalah Bupati, Rektor

Pengusaha

yang mempunyai tanah lebih dari

dang, sedangkan penggarapnya adalah petani

satu

bidang

lebih baik ditetapkan bagian hasil tanah

Penggarap cukup diberi kewajiban

dan menjaga pemilik

maka

imbangan


tanah, status dan bagian hasil

kondisinya

tanah

secara

hak

merawat

tanah sebaik-baiknya. Selanjutnya

kala

ini, untuk

ke-dua dan seterusnya sepenuhnya menjadi

penggarap.

bi-

tunakisma

yang punya banyak tanggungan. Dalam hal seperti akan

atau

manaberubah

otomatis

40093.pdf

berubah

pula,

misalnya 1/6, 1/5

atau

1/4,

sesuai

dengan pada kelompok mana kondisi pemilik tanah

saat

itu berada. 3. Perlu diciptakan perangkat hukum yang dapat peralihan hak atas tanah pertanian Henurut

hemat

penulis

secara

dengan

memantau efektif.

adanya

beberapa

penyesuaian di atas maka para pemilik modal akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menumpuk pemilikan tanah.

Kecuali

bila motivasi memiliki

tanah

tersebut

memang ditujukan untuk kegiatan sosial. 4. Pemilikan Tanah Secara Absentee (Guntai) Berdasarkan dibagihasilkan

tabel 12,

ternyata

38

dari 59 bidang bidang

tanah yang

(64,4%)

berstatus

absentee. Henurut

ketentuan

Pasal 10 ayat (2)

UUPA,

pad a

asasnya pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah

cara-cara

pemerasan. Menurut

Budi

Harsono 64 ) Tanah absentee

dalam bahasa Sunda disebut tanah guntai yaitu tanah

atau

di

pemilikan

yang letaknya di luar daerah.tempat tinggal

yang

empunya. Selanjutnya ketentuan melarang

pada

dalam UUPA dijelaskan Pasal

pemilikan

10 ayat (2)

tanah

pertanian

64) Budi Harsono, lliL... C.it, hal 304.


itu

pada

pokoknya

pada

pokoknya

oleh

orang

yang

40093.pdf 1.~0

bertempat

tinggal

tanah.

Namun

terhadap

pemilik

yang

demikian

Landreform

larangan

dengan

tempat

ini

tempat

letaknya

tidak di

letaknya

berlaku kecamatan

tanah

yang

asal jarak antara tempat tinggal

pemilik

pertimbangan

Panitia

tanahnya

dengan

kecamatan

yang bertempat tinggal

berbatasan

bersangkutan, itu

di luar

menu rut

Daerah Tingkat II masih

memungkinkan

untuk

dikerjakan secara efisien. Kecederungan

meningkatnya

tanah-tanah

pertanian

yang terkonsentrasi pada golongan tertentu pada sebelumnya

pula oleh

didukung

data

pada

bahasan

tabel

12.

Melalui tabel tersebut dapat diketahui di dataran tinggi Pasemah

terdapat

64,4 %

tanah-tanah

yang

dilibatkan

dalam perjanjian bagi hasil ternyata berstatus absentee. Henurut dikecualikan memiliki Menurut janda

PP dari

tanah

224 Tahun

1961

Pegawai

ketentuan mengenai

pertanian

secara

Negeri

larangan

guntai

untuk

(absentee).

PP no. 4 Tahun 1977 pensiunan

Pegawai

Negeri,

pegawai negeri juga dikecualikan

untuk

memiliki

2/5 dari maksimum datan

No.

pemilikan tanah sesuai tingkat

kepa-

penduduk daerah yang bersangkutan. Daratan tinggi Pasemah yang termasuk dalam wilayah

Daerah

Tingkat

II Kabupaten Lahat

bila

mengacu

pada

lampiran keputusan Menteri Agraria no. sk.978/ka/60 maka seorang dapat

pegawai memiliki


negeri atau pensiunan tanah 2/5 x 15

=6

pegawai

hektar

untuk

negeri sawah

40093.pdf

=8

atau 2/5 x 20 bila

mengacu

hektar untuk tanah kering. Akan tetapi

kepada data Kabupaten Lahat

Dalam

Angka

87,3 jiwa/km persegi, maka luas tanah yang bisa dimiliki oleh pegawai negeri dan pensiunan saat ini turun menjadi

= 3,

2/5 x 8

2

hektar untuk tanah sawah atau 2/5 x 10

=

4 hektar untuk tanah kering. Ketentuan tanah

pertanian

seluas

5

tinggi

luas

Pasemah

saja.

bandingkan

dengan kepala

yang berjumlah 42.567

kebagian

35.417

dataran

dengan

antara 7.150- 9.533 oleh PNS/pensiunan

ini

tidak

ada di

hubungkan

cukup

kita

daerah

yang

bila kita

57.202,5 hektar maka tanah-tanah tersebut

dikuasai Bila

ini

rumah

maka

lahan akan berjumlah

tangga

keluarga

antara

di yang

33.045

keluarga. Bila rata-rata satu keluarga berjumlah

(lima) orang maka jumlah jiwa yang tidak akan

memiliki

seropat

lahan sendiri yaitu antara 165.225

177.085

jiwa. Dihubungkan dengan identitas responden pada

pene-

litian ini ternyata PNS/ABRI dan pensiunan yang memiliki di daerah ini berjumlah 45 %, berarti masih

tanah

55 % lagi pemilik yang mempunyai peluang untuk

memiliki

tanah secara absentee tanpa mendapat pengecualian gaimana

ada

seba-

diatur oleh PP No. 224 Tahun 1961 dan PP No.

4

Talmn 1977. Berdasarkan

hal

di atas dapat

diketahui

bahwa,

masyarakat yang tidak kebagian lahan akan semakin banyak


40093.pdf

1.52

bila

masing-masing

pemilik

modal

memaksimalkan

pemilikan tanah yang diizinkan oleh UU No.

luas

56/Prp/1960.

Bila hal ini terjadi maka lahan-lahan di dataran

tinggi

Pasemah hanya cukup untuk antara 2.860 - 3.813 orang. Dengan

demikian

masyarakat yang

tidak

akan

kebagian

lahan yaitu antara 38.754 - 39.707 keluarga atau

antara

193.770 jiwa (80,4%) - 198.535 jiwa (82,8%) dari

jumlah

penduduk 239.674 jiwa. Sebagaimana

terungkap dalam wawancara

(tabel

dan 21), besarnya bagian hasil tanah sawah maupun man

keras

sangat ditentukan antara lain

oleh

tanakondisi

lahan,

letak lahan dan lingkungan lahan. Dalam hal

letak

(domisili)

menentukan

pemilik tidak

besarnya

tanah.

maka

bagian

hasil

tanah

antara

absentee

dan

non absentee besarnya

absentee

ini

bila

pemilik

tanah,

dikaitkan

maka dapat

akan

dengan

dalam

Dengan

lain, bila kondisi lahan, letak dan lingkungan sama

ini,

dipertimbangkan

bagian hasil

20

kata

lahannya

pemilik

tanah

sama.

Tanah

kondisi/status

dikatakan

bahwa

umumnya

pemilik-pemilik tanah itu adalah golongan mapan di kota. Menu rut

hemat

penulis,

sudah

saatnya

letak/

domisili pemilik tanah dijadikan pula sebagai salah satu faktor Misalnya

yang

menentukan besarnya

bagian

hasil

dengan memberikan hak 1/3, 1/4, 1/5

tanah.

atau

1/6

bagian saja dari hasil tanah. Tujuan menetapkan imbangan bagian

hasil


tanah

yang kecil

untuk

pemilik

tanah,

40093.pdf

dihara~kan

akan mengurangi minat

~emilik-~emilik

modal

untuk memiliki/menguasai tanah secara absentee. Namun tanah

demikian,

absentee

kelom~ok

ditinjau dari terjadi

nam~aknya

masyarakat

~emilik

subyek

hak

pergeseran.

modal

atas Dulu

membeli

tanah

motivasinya untuk memperbesar modal (menambah kekayaan). Pada

awal-awal

orde baru

mayoritas

~enduduk/keluarga

Indonesia sangat tergantung pada tanah. Hal ini nakan sumber

~enghasilan

lain

begitu banyak.

belum

~enduduk/keluarga

Saat ini

umumnya adalah anggota masyarakat

mapan

di kota dan motivasinya bukan ta~i

(non

provit

tidak

oriented).

Kelom~ok

yang

untuk

hidu~nya

mem~erbesar

ma~an

komersil

ini

hidupnya

sudah

ada

sumber

jauh

lebih

baik.

demikian membeli tanah motivasinya

bukan

untuk

~enghasilan

~ada

~ada

tanah

sektor ~embeli

ada tujuan lain yang tidak bersifat

tergantung

Dengan

dari

kelompok

tanah

modal

dikare-

sektor

teta~i

lain yang

lebih memperkaya diri tetapi cenderung antara lain untuk identitas

diri, sarana untuk mengingat kampung,

rekreasi,

untuk membantu keluarga yang tidak

saran a

mempunyai

lahan dan tujuan-tujuan sosial lain sebagainya. Berdasarkan hasil pembahasan dari rangkuman maka

dapat

kendala kepada seorang

direka~itulasi

mPncegah pemilik

bebPra~a

arus beralihnya tanah

absentee.

data, adanya

indikasi

hak-hak

atas

Seringkali

tanah terjadi

petani sangat membutuhkan uang baik untuk


mem-

40093.pdf 1~4

biayai

anak

berobat

yang sedang

karena

sekolah,

mencari

ada anggota keluarga

yang

pekerjaan, sakit

atau

mencari modal usaha. Harta satu-satunya yang bisa dijual hanya sawah atau kebun. Sawah atau kebun ini bila dijual kepada

penduduk

setempat biasanya

menghadapi

masalah

yaitu: a. Kemarupuan dijual

daya

beli

yang

rendah,

dengan penduduk setempat maka

kalaupun hasil

harus jualnya

hanya cukup untuk sebagian keperluan saja. b. Bekas

pemilik

ruendapatkan

tanah biasanya tidak akan

hasil

tanah

karena

bisa

perubeli

lagi

biasanya

langsung menggarap sendiri tanah yang dibelinya

atau

rueruindahkannya dengan pengarap lain. c. Kalaupun

diperkenankan menggarap tanah maka

tanah yang baru cenderung sangat memperhatikan kecilnya

hasil

tanah,

karena

motivasinya

pemilik besar membeli

tanah umumnya untuk menarubah penghasilan. d. Kecenderungan pemilik tanah seperti ini mengakibatkan penggarap merasa terlalu dikendalikan. Sebaliknya bila berhadapan dengan pembeli absentee umurunya bekas pemilik tanah cenderung akan: a. Menemukan pembeli yang sanggup membayar dengan

harga

tinggi. b. Hasil

dari

menjual tanah dapat

dimanfaatkan

untuk

berbagai keperluan misalnya untuk modal usaha sekaligus untuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya.


40093.pdf

c. Bekas

pemilik

menggarap

tanah

tanah,

umumnya

karena

masih

pemilik

diperkenankan

yang

baru

tidak

umumnya

tidak

mungkin menggarapnya sendiri. d. Pemilik

tanah

yang baru

(absentee)

terlalu memperhatikan (memperhitungkan)

besar-kecil-

nya hasil tanah. e. Pembagian

hasil

tanah

walaupun

sebelumnya

sudah

ditetapkan, tetapi biasanya masih mendapatkan

bagian

yang lebih besar. Dari ada

dua

peraturan

kecenderungan tersebut di atas, maka kutub

yang bertolak

belakang.

perundang-undangan melarang

Disatu

pihak

pemilikan

tanah

secara absentee, tetapi dilain pihak tindakan kan

hak atas tanah kepada pemilik

nampak

absentee

mengalihmemberikan

alternatif kepada petani untuk meningkatkan taraf

hidup

(penghasilan)

Untuk

bukan hanya dari hasil tanah saja.

selanjutnya akan membawa perubahan bagi anak nya.

Dengan

kata

lain tidak

selamanya

keturunan-

petani

melahirkan keturunan yang petani pula tetapi dapat melahirkan

keturunan

yang

berprofesi

lain

harus pula

misalnya

pedagang, pengusaha, pegawai negeri, ABRI, atau jabatanjabatan profesional lainnya.


40093.pdf

5. Perjanjian Bagi Hasil

a. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Iman Sudiyat 64 > dalam transaksi bagi hasil terdapat dan

atau melekat dua lembaga tambahan yaitu

sromo

mesi. Khususnya di Jawa Tengah ada kebiasaan

dalam

transaksi bagi hasil didahului oleh sromo atau mesi, Bali

disebut

dengan "plais" dan

di

Sulawesi

di

disebut

"Balango". "Sromo yaitu permohonan disertai pemberian yang berupa uang atau barang yang seringkali sangat tinggi, sedangkan mesi maksudnya sebagai tanda pengakuan bahwa tanah yang dikerjakan itu adalah milik orang lain. Oleh kareo~ itu sromo menambah beban bagi pihak penggarap" _tiJ) Dengan dalam

Pasal

adanya beban bagi penggarap ma.ka. Sromo 8 Undang-undang No. 2

Tahun

1960

di

secara

tegas dila.rang. 1) Perubayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk rueruperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang. 2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil ranah termaksud dalam Pasa.l 7. 3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada pengga~ap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsurunsur ijon, dilarang. 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut 64) Iman Sudiyat, OIL. Cit, hal 38 65) Liliek Istigoma.h, 1982, l:lak G.adai Atas Tan.ah Sesudah Berlakunya Hukulll Agraria Nasiorml, Usaha Nasional, Jakarta, hal 38.


40093.pdf 1.~7

pada ayat 3 itu tidak dapat dalam bentuk apapun. Hampir alami

semua

kesulitan

pemilik

dituntut

kembali

tanah (92,5 %) tidak meng-

mencari penggarap (tabel

15),

begitu

pula penggarap (87,5 %) merasa tidak sulit mencari lahan untuk

digarap dalam perjanjian bagi hasil

(tabel

16).

Dari

wawancara terungkap,

tidak sulitnya pemilik

men-

cari

penggarap antara lain karena masih banyaknya

atau

makin Di

bertambahnya petani yang tidak

samping

kedua

itu sistem bagi hasil

mempunyai

lebih

lahan.

menguntungkan

belah pihak sehingga pemilik dan penggarap

lebih

banyak yang memilih sistem ini. Penggarap umumnya

tidak

sulit mencari lahan garapan antara lain karena banyaknya pemilik tanah yang berada atau kerja di kota, tetap

pemilik

tanah bukan petani,

(uzur)

bahkan

pandai

menggarap tanah atau malas Sromo

ada

atau

yang

pemilik

disebabkan

pekerjaan sudah

pemiliknya

tua tidak

mengerjakannya.

mesi dalam transaksi

bagi

hasil

di

dataran tinggi Pasemah tidak dikenal sama sekali. Pemberian tidak

uang atau benda memang ada yang dimaksudkan

prakteknya

sebagaimana

dilakukan

sromo

di

pemberian itu biasa dilakukan

tetapi

Jawa. oleh

Dalam pemilik

kepada penggarap sebagai salah satu bentuk bantuan

atau

kepedulian pemilik kepada penggarap. Pemilik dasarnya yang

yang

merasa

kadang-kadang

bukan karena faktor kurang

ingin

tersedianya

menggarap melainkan karena


sulit,

letak

pad a orang

tanahnya

40093.pdf

jauh

dari

mencari

yang

karena

benar-benar

penggarap yang merasa

rnencari

kepercayaan Namun

tinggal atau

penggarap

Sebaliknya sulit

tempat

lahan

dari

demikian

lebih

pihak

merasa

dapat

dipercaya.

kadang-kadang

ditentukan

pemilik

merasa

oleh

terhadap

ada pula penggarap

yang

sulit

faktor

penggarap.

kadang-kadang

mengalami tidak menemukan lahan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Dalam

harus

untuk mencari

rela

situasi seperti ini atau

maka

pindah

penggarap

ke

desa

yang

mungkin agak jauh dari t.empat tinggalnya. Dari kenyataan-kenyataan yang diungkapkan di atas, berarti akan

semakin jelas bahwa di daerah ini ada

terjadinya ketidak-seimbangan jumlah lahan

jumlah

penggarap. Indikasi ini tentunya

pula

bertambah-

penduduk pendat.ang maupun karena kelahiran. Henurut

ada

dengan

didorong

oleh pertambahan jumlah penduduk baik karena nya

indikasi

Scheltema 66 > dalam hal bagi

hasil

"harga", dan pada bagi hasil tidak ada

melainkan

sedang

pernbagian,

banyaknya

tidak

pembayaran,

produk

ladang

tidak ditentukan lebih dahulu, melainkan tergantung dari keberhasilan usaha. Henurut

Pasal

7

hasil

tanah

yang menjadi

bagian pemilik

untuk

UU No.

tiap-tiap Daerah

2

Tahun hak

1960

besarnya

penggarap

Swat.antra

Tingkat

dan II

66) Scheltema, 1985, Bagi H.as.il di Hindia Belanda, terjemahan Mar-wan, Yayasan Obor, Jakarta, hal 203.


40093.pdf

ditetapkan

oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra

Tingkat

II yang bersangkutan dengan mernperhatikan jenis tanarnan, keadaan tanah, sebeluru

kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan

dibagi dan faktor-faktor ekonornis serta

keten-

tuan-ketentuan adat seternpat. Walaupun irnbangan, sebagai

Pasal

narnun

7 ini

tidak

rnenetapkan

dalarn penjelasannya

pedoman

antara bagian

sesuatu

rnernberikan

pemilik

dan

acuan

penggarap

yaitu: a. untuk padi yang ditanam di sawah 1 : 1 artinya bagian pernilik dan penggarap masing-rnasing 50 %. b. untuk tanaman palawija di sawah dan untuk tanaman tanah

kering 2 : 1, artinya bagian pemilik

di

1/3

dan

penggarap 2/3. dengan ketentuan, bahwa jika telah dicapai imbangan yang lebih

menguntungkan pihak penggarap, misalnya

pemilik 2/5,

Pasernah

pada

tanarnan

keras

imbangan

bagi hasil di

dataran

tinggi

umumnya (66,2 %) sawah basah dan dibagi

rata yaitu 1 : 1

62,5

%

(rnasing-masing

%). Pembagian hasil dengan cara ini

para

dan

imbangan terakhir inilah yang dipakainya.

Besarnya

50

3/5

dilakukan

pihak bila yang dibagi adalah hasil

oleh

bersih

yaitu

kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit,

pupuk

dan biaya-biaya lainnya. Berarti biaya-biaya yang

dike-

hasil

luarkan

hingga

menjadi

beban bersama. Namun dernikian


didapatkan hasil

bersih

itu

semuanya

pembagian

hasil

40093.pdf

seperti

ini

kondisi

lahan yang terawat sebelum diadakan

dan

nampaknya masih harus didukung

letak lahan yang dekat dengan jalan

pula

oleh

perjanjian

raya

sehingga

mudah

mengangkut hasil dan mudah menjaganya. Bila

nyata

lahannya

kemungkinan

jauh

yang

dengan jalan

terjadi yaitu

diperkecil

misalnya 2/3

menanggung

biaya

diadakan

1/3}

maka

bagian

ada

ter-

beberapa

untuk

pemilik

3/5 : 2/5 atau

pemilik

salah satu komponen. Bila

pada

saat

perjanjian ternyata sawah dalam keadaan

tidak

terawat tetapi letaknya dekat dengan jalan raya, nya untuk tahun-tahun pertama ditetapkan bagian

biasapengga-

rap lebih besar dari bagian pemilik sesuai dengan kerusakan bisa

jenis

lahan. Bagian penggarap yang lebih besar

untuk satu kali panen, dua kali panen

ini

atau

tiga

kali panen dan untuk selanjutnya imbangan menjadi 1 kembali. Untuk melihat ada atau tidaknya bagian

1

pengga-

rap yang lebih besar ini dapat kita perhatikan tabel

20

dimana ditemukan untuk tanah sawah 5 % penggarap

menda-

pat

bagian

3/5.

bagian

2/3 dan 13,7 % penggarap

Untuk

penggarap

mendapat

tananam keras (tabel 21) ditemukan mendapat

bagian

2/3 dan

12,5

%

3,8

%

penggarap

mendapat bagian 3/5. Bagian terjadi

pemilik yang lebih kecil ini

tidak

hanya

karena faktor letak dan kondisi lahan melainkan

dapat pula terjadi karena faktor pemilik yang hanya terima hasil bersih saja tanpa perlu memperhatikan


mau hal-

40093.pdf

16J

hal

kecil

dilakukan dari

Perjanjian

lainnya.

seperti

oleh subjek bagi hasil yang

ini

biasanya

pemiliknya

tempat tanah terletak sehingga tidak

jauh

memungkinkan

untuk ikut terlibat dalam produksi. Bagian yang diterima oleh

pemilik biasanya bukan lagi berbentuk

natura

me-

lainkan sudah dalam bentuk uang yang kemudian dikirimkan oleh

penggarap

ke alamat pemilik. Bila

pemilik

tanah

tidak terlalu jauh dalam bagi hasil padi sawah, biasanya pemilik

masih

minta

dijual.

Dengan

supaya tidak

semua

hasil

demikian dalam perjanjian

tanah

seperti

ini

pemilik mendapat bagian gabungan antara natura dan uang. Hendengarkan penggarap,

secara

seksama

cerita

ternyata pemilik-pemilik tanah dengan letak tanah, umumnya

dari

para

yang

berada

adalah

orang-

cukup

jauh

orang

yang dianggap berhasil dan hidup mapan

di

kota.

Hampir semua pemilik tanah tife ini memberikan kemudahan kepada penggarap dengan cara-caranya sendiri.

Kemudahan

tersebut ada yang dengan cara memberi kepercayaan kepada

penggarap dan menerima saja bagian yang

dikirim

oleh penggarap, ada yang memberikan imbangan yang besar duanya.

kepada penggarap dan ada pula dengan cara Keuntungan lain yang didapatkan oleh

penuh

lebih kedua-

penggarap

tanah bila pemiliknya berada di kota antara lain yaitu: a. Adanya kemungkinan untuk menitipkan anak yang

sedang

menempuh pendidikan di kota. b. Kebiasaan


pemilik tanah memberikan

pakaian,

prabot

40093.pdf

ataupun mainan yang sudah dianggap bekas tetapi masih sangat

bermanfaat

bagi penggarap

bahkan

untuk

ke

pesta penduduk desa sekalipun. c. Bila tiba masa menjelang lebaran, para pemilik jarang

memberikan

zakat,

bingkisan

tidak

maupun

hadiah

sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. d. Terjadi

hubungan

sosial yang

tidak

dapat

dinilai

dengan materi antara pemilik dan penggarap. Selanjutnya bila

harus

ketika dikonfirmasikan lebih

memilih, umumnya

penggarap

lanjut,

lebih

memilih

tanah garapan yang pemiliknya berada jauh di kota dengan alasan: a. Pemilik petani

yang dan

berada di kota hampir hidupnya mapan

memperhitungkan

besar

sehingga

kecilnya hasil

semuanya tidak

bukan terlalu

tanah,

usil dan umumnya percaya saja kepada laporan

tidak pengga-

rap. b. Pemilik setempat umumya sangat tergantung pada besarnya hasil tanah walaupun ada pekerjaan lain. Sehingga mereka terkesan usil dan terlalu mengendalikan. c. Pemilik tanah setempat adakalanya, bahkan sering kali membebani dengan tugas lain yang tidak ada

hubungan-

nya

persiapan

dengan hasil tanah. Misalnya membantu

kenduri/pesta yang hari,

kadang-kadang memakan waktu 3 - 4

membantu perbaikan rumah atau pagar rumah

lain sebagainya.


dan

40093.pdf

163

Dengan kenyataan-kenyataan ini, nampaknya terdapat perbedaan Dari

dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada.

temuan

pemilikan

ini,

tanah

penulis

berpendapat

absentee khususnya

pada

yang

dasarnya

sudah

hidup

mapan di kota tidak selalu berdampak negatif bagi petani penggarap,

bahkan

dibandingkan

cenderung lebih

dengan

menggarap

menguntungkan

tanah

milik

bila

penduduk

setempat. Namun demikian untuk lebih meyakinkan asumsi

atau

pendapat ini nampaknya masih perlu ditindak-lanjuti oleh penelitian

yang lebih khusus lagi, misalnya

penelitian

tentang motivasi keluarga mapan memiliki tanah pertanian di pedesaan atau di kampung halaman dan lain sebagainya. Sebaliknya adapula subjek bagi hasil yang melaksanakan

perjanjian

mendapatkan

bagi

hasil

justru

pemiliknya

bagian yang lebih besar, sebagaimana

yang dapat

dilihat pada tabel 20 untuk sawah 1,3 % pemilik mendapat bagian 2/3 dan 3,8 % pemilik mendapatkan 3/5. Pada tabel 21 untuk tanaman keras 3,8 % pemilik mendapat bagian 2/3 dan 10 % pemilik mendapat bagian 3/5. Pembagian hasil tanah seperti ini biasa karen a

adanya

kewajiban-kewajiban

menjadi beban pemilik tanah sendiri

pupuk,

lain

misalnya

pestisida, alat

bajak

yang

(traktor)

dan

menyediakan

tanpa harus menanggung biaya bersama-sama


harus

harus menyediakan

lain-lain, sehingga praktis penggarap hanya tenaga

dilakukan

pemi-

40093.pdf

lik.

Pada sistern ini

bagi

penggarap yaitu tidak mempunyai risiko bila

gagal

tetapi

rnenurut

kelernahannya

penulis,

bila

keuntungannya

panen

panen

berhasil

rnaka

penggarap akan mendapat bagian yang sedikit. Pada kewajiban

tanaman

keras,

disarnping

ada

kewajiban-

ekstra yang menjadi beban pemilik,

biasanya

diperbolehkan rnemiliki hasil panen

penggarap kecil

dan

yang diperhitungkan dalam pembagian hasil hanyalah panen rayanya lama

saja. Pada tanarnan padi sawah,

sesudah

penggarap

menanam

menanam

padi,

biasanya

tidak

dipinggir-pinggir

sawah

pula sayur-rnayur

atau

buah-buahan.

Hasil sayur atau buah-buahan (usia muda) ini

sepenuhnya

hak penggarap. Berdasarkan

fakta-fakta

di atas,

irnbangfm

hasil tanah di daerah ini dapat dinyatakan cukup riasi.

Narnun demikian,

rnengandung dikenal

dengan

l'homme". hak-hak Dalarn yang kecil

unsur-unsur istila.h

belum diternukan pemerasan

berva-

cara-cara

seperti

"exploitation

bag i

yang

yang

biasa

del'homme

par

Justru dengan adanya anekaragam imbangan dan

kewa.jiban penggarap

tida.k

disamaratakan.

hal ini penggarap rnendapat hak sesuai dengan dikerjakan. Kalaupun terdapat irnbangan yang biasanya imbangan itu hanya

ini

bersifat

apa lebih

sementara.

Disamping itu terjadinya irnbangan yang lebih kecil untuk penggarap sebenarnya caran

produksi


hanyalah untuk mempermudah

pertanic:mnya saja

bukan

karena

kelanpihak

40093.pdf

pengarap

merasa

ditekan dan/atau

dipaksa

oleh

pihak

pemilik tanah. Apa

yang

terjadi di daerah ini

pada

prinsipnya

merupakan perkembangan dari kebiasaan yang membagi hasil tanah 1 : 1 tanpa mempertimbangkan letak, lahan,

rata

kondisi

kondisi pemilik dan kondisi penggarap.

Pelaksa-

naan perjanjian bagi hasil di daerah ini dapat dikatakan sedikit unik karena di daerah lain arah

perkembangannya

jarang seperti yang dilakukan di sini. Namun situasi jumlah

demikian

seperti lahan

(petani

tidak

penulis

ini terjadi karen a

yang

tersedia

pungkiri masih

dengan

bahwa,

seimbangnya

jumlah

penggarap

gurem) yang ada. Bila suatu sa at j umla.h

petani

gurem/tunakisma jauh melebihi jumlah lahan yang tersedia besar

kemungkinan

Penggarap

hasilnya akan lain.

akan

mudah sekali menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik

dan

bila

sudah seperti ini

terjadi

pemerasan-pemerasan

akan

oleh pemilik

mudah

pula

(pihak

yang

ekonominya kuat) kepada penggarap (pihak yang ekonominya lemah). Proses terjadinya pemerasan ini akan lebih cepat terjadi subjek

karena di daerah ini kenyataannya sudah 51,3 bagi hasil tidak terdapat hubungan keluarga

% dan

32,5% keluarga jauh (tabel 36). Untuk mengantisipasi bertambahnya penggarap

tanah

yang tidak sebanding dengan luas lahan di masa-masa yang akan

datang,


peran aktif berbagai pihak

jelas

sekali

40093.pdf

sangat dibutuhkan. Peran tersebut antara lain: a. Dipastikannya program

penggarap

Keluarga

mengikuti dan

Berencana

sehingga

melaksanakan jumlah

anak

mereka tidak akan lebih dari dua. b. Pengarap harus diberi motivasi agar anak keturunannya tidak

mewarisi

pekerjaan orang tua

mereka,

lain mencarikan jalan agar bisa mendapatkan kan yang setinggi-tingginya atau

a.nta.ra pendidi-

sekurang-kurangnya

mempunyai keahlian di bidang lain. c. Pemilik-pemilik menjadikan

tanah

anak-anak

absentee

dihimbau

penggarap tanah

agar

sebagai

mau anak

asuh. d. Pemilik

tanah

hendaknya

tidak

hanya

mengharapkan

hasil tanah tetapi juga punya kesadaran dan kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup penggarap tanah. Perkembangan adalah

salah

imbangan

bagi hasil di

satu bukti bahwa

pelaksanaan

daerah

ini

perjanjian

bagi hasil mengikuti perkembangan kebutuhan dalam masyarakat,

bukan

Bupati

Kepala

kegiatan Tingkat serta

mengikuti imbangan yang Daerah

Tingkat II

Sebab

pada

Lahat.

Pemda

II Lahat dan Kantor Pertanahan Kabupaten

Lahat

dokumen

wawancara dengan pejabat terkait

ditemukan

oleh

sekretariat

penelusuran

di

ditentukan

ternyata

surat keputusan tentang imbangan

tidak

bagi

hasil

tanah yang diperintahkan oleh Undang-undang No. 2

Tahtln

1980 dan Inpres No.


13 Tahun 1980.

40093.pdf

Berdasarkan penulis

pembahasan

di

atas,

menurut hemat

ada baiknya pembagian hesil seperti

ini

lebih

dikembangkan kepada imbangan pembagian hasil yang

lebih

menguntungkan penggarap dan dikuatkan dalam bentuk surat keputusan

yang

dikeluarkan oleh Bupati

Kepala

Daerah

Tingkat II sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 2 Tahun 1960. b. Pihak yang menentukan besarnya imbangan

Hasih berkaitan erat dengan prinsip kate

betaruh"

narnpaknya pada

sistern

"janji nunggu

perjanjian

yang

dilakukan oleh masyarakat Pasemah, kesepakatan merupakan hal

yang

kesatuan

terpenting kehendak

dapatlah dikatakan

dan

sangat

tergantung

kedua belah pihak.

Dengan

kepada demikian

baik pernilik rnaupun penggarap

kedu-

dukannya adalah sama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dalarn hal kedudukan ini berarti ada dengan

teseng

Hustara 67 > dan

di

Sulawesi

Selatan.

kesarnaannya

Dilaporkan

bahwa teseng tidak rnengenal istilah

buruh,

sehingga

kedudukan

hukumnya

oleh

majikan

sama

antara

pernilik dan penggarap. Kedudukan yang sarna dan sanga.t berperannya kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil ini didukung pula oleh data

tentang

perlengkapan yang

pernilik sawah (tabel 22)

67) Mustara, 1993,


~

rnaupun

harus pemilik

Cit, hal 111.

disiapkan

oleh

tanarnan keras

40093.pdf

168

(tabel

23). Pacta kedua tabel tersebut tercermin

keanekaragaman Dengan

pihak.

masing-masing

adanya

isi perjanjian yang dilakukan oleh

para

kata

dari

pihak

lain hak-hak

dan

dalam perjanjian

kewajiban tidaklah

selalu

sama. Ada sementara perjanjian dimana pemilik dan garap

peng-

tanah menyediakan bibit, pupuk, pestisida

secara

bersama-sama, ada perjanjiannya yang hanya pemilik menyediakan atau hanya penggarap saja berganti-ganti

yang

dan ada pula yang

tergantung hasil kesepakatan

pada

saat

melakukan perjanjian. Konsekuensi dari beranekaragam

hak dan

kewajiban

ini mengakibatkan beranekaragam pula besarnya

imbangan.

Yaitu

semakin besar kewajiban yang dipikul

oleh

pihak

maka akan semakin besar pula imbangan

suatu

yang

akan

diterimanya, semakin seimbangnya kewajiban masing-masing pihak maka akan semakin sama besar imbangan yang diterima oleh masing-masing pihak. Menurut

hemat

penulis,

perjanjian

seperti

ini

adalah perjanjian yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sebab berdasarkan sejarah timbulnya perjanjian

bagi

hasil di dataran tinggi Pasemah

pada

perjanjian bagi hasil ini menggunakan sistem 1 memperhatikan

letak dan kondisi lahan,

maupun kondisi penggarap tanah.


kondisi

mulanya 1 tanpa pemilik

40093.pdf

c. Penentuan jangka waktu

"Dalam Hukum Adat selalu akan diperhitungkan lamanya waktu setelah dipertimbangkan menurut kepatutan, dan tidak diperhitungkan jumlah tahun yang pasti walaupun tidak mustahil bahwa dikalangan masyarakatnya makin g~nyak menghitung dengan kelender atau almanak. 6 Pada

bahasan terdahulu dinyatakan

bahwa,

pemilik

dan penggarap mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi berdasarkan waktunya bagi

tabel 24 ternyata 91,3% perjanjian

tidak ditentukan. Hal ini

basil

yang

kekurangan. kekuatan

dilakukan di

berarti

daerah

perjanjian

ini

mempunyai

Kekurangannya yaitu tertetak pada

mengikat

pertahankan

lemahnya

masing-masing pihak untuk bisa

berlangsungnya

ditentukannya

jangka

jangka

waktu

perjanjian.

Dengan

perjanjian

memtidak

berarti

bila

terjadi ketidak-cocokan, maka salah satu pihak bisa saja memutuskan kedua,

perjanjian pada saat selesai panen

pada saat menjelang panen dan

lain

pertama,

sebagainya.

Bila terjadi putusnya perjanjian seperti ini sudah tentu penggaraplah yang dirugikan. Walaupun pada sangat

kenyataannya

jarang terjadi putusnya perjanjian dalam

waktu yang singkat,

jangka

tetapi demi kepastian hukum, jangka

waktu ini tetap perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian bagi hasil. Menurut Pasal 14 UUBH jangka waktu perjanjian bagi

68) John Salindeho, 1988, Masalah T.anah Sinar Grafika, Jakarta, hal. 234-235.


I2.alaw Pembangunan,

40093.pdf

hasil tidak boleh kurang 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk

tanah

kering

dengan catatan

bisa

kurang

dari

jangka waktu minimal bila ada izin dari camat. Berdasarkan jangka

pengalaman para

responden,

walaupun

waktu perjanjian tidak ditentukan tetapi

hampir

semuanya melaksanakan perjanjian dengan orang yang

sama

tanpa pernah berganti pasangan. Kalaupun ada yang pernah mengalami yaitu

berakhirnya (putusnya) perjanjian (tabel 33,8 % jangka

sebanyak

umumnya

di

atas

5 tahun

waktu

dan

perjanjian

berakhirnya

pada

perjanjian

karena keadaannya sudah sangat memaksa, misalnya

karena

penggarap berulang kali tidak jujur dalam membagi (5 %), penggarap terlalu banyak

tanah

hasil

menggarap

lahan

sehingga lahan tidak bisa dipelihara dengan baik (5 penggarap garapan orang

punya pekerjaan lain (3,7%), penggarap baik milik sendiri (3,7 %)

lain

28)

%), punya

maupun

tanah

lain (3,7 %), dan agaknya yang tidak bisa

diper-

tanggung-jawabkan yaitu adanya pemilik tanpa alasan yang jelas mencari penggarap lain untuk menggantikan

pengga-

ra_p lama. Dalam masih

kasus

yang terakhir

ini

jelas

merupakan pihak yang lemah dan dengan

penggarap sendirinya

tidak bisa menuntut agar bisa mempertahankan lahan sedang digarapnya, kecuali menuntut memetik hasil terakhir garapannya.


yang penen

40093.pdf

d. Pihak yang menyediakan modal

Penyediaan modal awal menggarap tanah pada nya merupakan

kewajiban

dasar-

bersama kecuali hasil

kesepa-

katan menentukan lain. Penyediaan modal awal oleh satu

pihak tidak berarti pihak lainnya

tidak

salah

dibebani

tanggung jawab untuk menanggung modal tersebut. Hasil

penelitian

(tabel

menunjukan

25)

bahwa,

sebanyak 73,8 % modal awal disediakan oleh pemilik,

hal

ini lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi

pemilik

tanah yang umumnya relatif lebih baik dari pada

pengga-

rap tanah. Modal awal yang disiapkan secara bersama-sama (7,5

%) biasanya dilakukan oleh pemilik

yang

sudah

sama-sama punya persiapan

penggara.pan

laban sedangkan modal awal

dan

penggarap

untuk

membiayai

yang

disiapkan

oleh penggarap (3,7 %) yaitu dikarenakan temp at pemilik

tinggal

tanah sudah lumayan jauh dengan letaknya

tanah

sehingga bila harus mengandalkan kesediaan pemilik tanah maka

tanah

akan sering terlambat digarap sesuai

waktu

yang tepat. Berhubungan

dengan

wujud

pembagian

tabel 26, bila modal awal disiapkan sekurang-kurangnya

hasil

oleh penggarap atau

dikelola oleh penggarap dan

pemilik

tanah berada jauh dengan letak tanah, maka hampir dipastikan pemilik

wujud

pembagian hasil

yang


berhubungan

dapat

diterima

akan berbentuk hasil bersih yang sudah

kan. Selanjutnya

pada

oleh

diuang-

dengan risiko gagal panen

40093.pdf 1 I_..· . r'

pacta

tabel

(6,3

%)

hila

ternyata

wabah

27, ternyata ada sementara

pemilik

yang tidak memhehani penggarap

atau

garapan yang

terkena bencana

sedang alam

tanah

dengan

risiko

dilakukan yaitu

terkena

dengan

cara

menanggung sendiri biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. e.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil

Dari oleh

sejumlah subjek hagi hasil

penelitian

in i ( t.ahe l 28) ,

helum

perjanjian

hagi hasil dan yang pernah

%

sangat.

penulis yaitu

mengalami

saja. Alasan herakhirnya

dasarnya

termonitor

ternyata

antaranya

33,8

pernah

yang

%

66,2

di

putus/herakhirnya mengalami

perjanjian

hervariasi tetapi agar

in i

lebih

mengemlompokkannya dalam beberapa

hanya

praktis

alasan

yang hersumber dari penggarap dan yang

pad a

saja

bersumher

dari pemilik tanah. Berdasarkan kedua sumber alasan tersebut

ternyata

prestasi penggarap merupakan faktor yang paling menentukan

berlangsung

hasil.

at.au tidaknya

suatu

perjanjian

Bila prestasi penggarap dianggap tidak

keinginan

pemilik

tanah maka pemilik tanah

memutuskan perjanjian dan mencari

p~nggarap

bagi

memenuhi bisa

lain

saja begitu

pula sebaliknya hila ternyata penggarap merasa prestasinya lahan

tidak yang

dihargai maka sedang

garapan yang lain.


penggarap

digarapnya it.u

bisa dan

meninggalkan mencari

lahan

40093.pdf .1 /

f.

Perselisihan pembagian hasil tanah

Henurut H. Koesno69), "di dalam masyarakat adat, rnusyawarah mengandung pengertian yang isinya primair sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang lain untuk menyusun suatu pendapat yang bulat atas sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat yang bersangkutan". Berdasarkan bagi

hasil

sebanyak pada

hasil penelitian (tabel

yang pernah

20

mengalami

%. Selanjutnya

tabel

30),

subjek

perselisihan

penyelesaian

hanya

p~rselisihan

31 bila diklasifikasikan maka ada

2

jenis

penyelesaian yaitu: 1. berakhirnya/putusnya

perjanjian

bagi

hasil

dengan

cara: a. pernilik

mengambil inisiatif untuk mencari pengga-

rap lain (8,7 %) b. penggarap dengan sengaja meninggalkan lahan (2,5%) 2. memperbaiki isi perjanjian dengan cara: a. penggarap memenuhi tuntutan pemilik tanah (2,5 %) b. hak dan kewajiban

masing-masing pihak dipertegas

(6,3 %).

Bila

diperhatikan lebih seksama memang

frekuensi

yang tidak mengalami perselisihan perjanjian bagi

hasil

di dataran tinggi Pasemah persentasenya jauh lebih besar dibandingkan

dengan yang mengalami

69) Moh. Koesno, 1991, H.ukum Handar Haju, Ban dung, hal. 45


perselisihan.

Akan

A1at. Sebagai S.uatu MOOcl H.ukum,

40093.pdf

tetapi bila diperhatikan cara penyelesaian yang

dilakukan

oleh para

pihak,

(musyawarah)

penulis

berpendapat

bahwa penggarap masih merupakan pihak yang lemah. hal ini penggarap tidak mempunyai kekuatan kan

haknya untuk terus menggarap tanah.

sumbernya,

perselisihan

timbul karena

mempertahanDitinjau

isi

tidak selalu jelas dan tidak selalu tepat

oleh

para pihak serta hal-hal yang kecil diperhatikan

sehingga

dari

perjanjian

yang

terlalu

Dalam

diingat

sering

menimbulkan

tidak

perbedaan

pendEtpat. Menurut

hemat

penulis,

walaupun

pada

awalnya

pelaksanaan perjanjian dalam menentukan isi

perjanjian,

pemilik

yang

senna

tetap

saJa

akan

dan

penggarap mempunyai kedudukan

tetapi pada saat terjadi perselisihan

penggarap

merupakan pihak yang lemah. Oleh

karena

itu

jalan yang terbaik untuk kepastian hukum suatu perjanjian

bagi

lemah

hasil dan upaya untuk

melindungi

pihak

(penggarap) maka bentuk tertulis merupakan

keharusan

yang dapat memenuhi kebutuhan

sesuai

perkembangan perjanjian bagi hasil itu sendiri.


yang suatu dengan

40093.pdf

,,

',I

6. Faktor-faktor yang

Menunjang

dan/atau

Menghambat

Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960. a. Bentuk/sistem Perjanjian Bagi Hasil Faktor-faktor

yang menunjang dan/atau

pelaksanaan Undang-undang No. basil,

indikatornya

bahasan

di

2 Tahun 1960 tentang

disamping

bawah ini,

menghambat

akan

tetapi

bagi

ditampilkan

pada

pada

dasarnya

sudah

disinggung pula pada bahasan-bahasan sebelumnya. Bila bentuk

perjanjian

tertulis. penelitian yang

diklasifikasikan

sesua1

hasil

2

data

dalam

dari sebanyak itu belum

dan pada

28,8

sebanyak

dengan ketentuan Undang-undang No.

(dua)

lisan

pengumpulan

perjanjian bagi hasil

Sayangnya

ada

bentuk

(tabel 32) ditemukan

melaksanakan

tertulis.

hanya

bagi hasil yaitu

Berdasarkan in i

maka

%

bentuk

ada

yang

2 Tahun

1960

yaitu dihadapan Kepala Desa, disyahkan oleh Camat setempat

dan

imbangannya

sesuai dengan

SK

Bupati

Kepala

Daerah Tingkat II Lahat. Berdasarkan

data

tersebut

penulis

berpendapat

bahwa: 1.

Beranekaragamnya format per j anj ia.n yang ada d i daerah ini

menunjukkan

adanya

peraturan

ketidaktahuan

masyarakat

perundang-undangan

yang

terhadap mengatur

tentang perjanjian bagi hasil. 2. Bentuk

tertulis yang dilakukan

merupakan

kesadaran

para pihak karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan


40093.pdf .'

dari

masyarakat

ketentuan

yan~

dan

bukan

karena

ingin

{

l

mematuhi

ada.

3. Dengan adanya kesadaran ini berarti

merupakan faktor

yang menunjang terlaksananya undang-undang bagi hasil dan

masyarakat

tinggal menyesuaikan

dengan

format

perjanjian yang berlaku. Sebagaimana penelitian, Adat

telah

setiap

disinggung pada

Hukum

perkembangan dilakukan

Adat itu

selalu

masyarakatnya

dalam

hasil

dari

Hukum

kebiasaan yang berasal

maka kebiasaan tersebut umumnya

lisan.

subbab

dilakukan

berkembang

dan

perbuatan

bentuk lisan sangat

secara

mengikuti hukum

yang

dipengaruhi

oleh

kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang menggunakannya. Dengan

demikian

bentuk

perjanjian

bagi

hasil

yang dilakukan dalam bentuk lisan berarti erat hubungannya dengan kemampuan baca tulis masyarakat yang akhirnya menjadi

kebiasaan. Perkembangan masyarakat sudah

diikuti

oleh

perkembangan kemampuan

baca

tentu

tulis

peningkatan kebutuhan. Pada awalnya hampir semua

dan subjek

bagi hasil buta baca tulis, pada saat itu mau tidak semua

perjanjian

dilakukan

secara

bahkan semua

perbuatan

lisan. Berkembangnya

hukum

mau harus

kemampuan

baca

tulis dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat yang

untuk pada

undang No.

melakukan perjanjian dalam akhirnya bermuara pada

bentuk

pelaksanaan

2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.


tertulis Undang-

40093.pdf

Perkembangan

bentuk perjanjian bagi

hasil

dapat

kita lihat dari berbagai penelitian sebagai berikut: 1. Wahyuni Inti Hastuti dalam penelitiannya di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Propinsi Daerah Tingkat I Tengah

pada

tahun 1988 menemukan

100%

Jawa

perjanjian

dilakukan dalam bentuk lisan. 2. Tai.

Happigau dalam penelitiannya

S.

di

Kecamatan

Banyuresmi Kabupaten Garut Daerah Tingkat I Jawa

Barat

pada

tahun 1989

juga

Propinsi

menemukan

100%

perjanjian dilakukan dalam bentuk lisan. 3. A.R. Hustara dalam desertasinya yang berjudul di Sulawesi Selatan dan Kaitannya dengan Undang-undang Bagi Hasil pada sudah

ada

Teseng

Pelaksanaan

tahun 1992 menunjukkan

yang melakukannya dalam

bentuk

tertulis

yaitu sebanyak 1,22%. 4. Analisa Bagi

Y. dalam tesisnya yang

Hasil

Tanah Pertanian di

berjudul Ogan

Perjanjian

Komering

Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 1995 yang

melakukan

perjanjian bagi hasil

Ilir

persentase

dalam

bentuk

tertulis cukup pantastis yaitu sebanyak 37%. Bila diperhatikan secara seksama alasan dari

penelitian

melakukan

Wahyuni

I. H dan

s.

Tai.

Happigau

karena

proses

menurut Undang-undang bagi hasil berbelit-belit,

memer-

lukan

perjanjian secara lisan yaitu

responden

tambahan

bersifat

biaya dan waktu yang

lama,

sosial, Kepala Desa jarang berada


perjanjian di

tempat,

40093.pdf

J.78

subyek

bagi

penulis bahwa

hasil

masih ada

hubungan

berpendapat bahwa alasan tingkat

pengetahuan dan

keluarga

tersebut kebutuhan

maka

menunjukkan subyek

hasil di daerah ini belum menghendaki adanya

bagi

perjanJlan

dalam bentuk tertulis. Selain itu dari kedua penelitian ini timbul pertanyaan bagi penulis yaitu, bagaimana mungkin subyek

bagi

hasil bisa menjawab dengan alasan proses berbelit-belit, memerlukan

tambahan biaya dan waktu

berhari-hari

se-

dangkan mereka sendiri belum pernah mencoba melakukannya dalam bentuk tertulis. Bila diperhatikan an

Bagi Hasil,

data,

contoh formulir Surat Perjanji-

ternyata para pihak cukup hanya

sesuai isi perjanjian dan setelah selesai baru

bawa ke Kepala Desa dengan membawa saksi Oleh

mengisi

masing-masing.

karena jam kerja Kepala Desa umumnya

seperti

instansi

vertikal di atasnya maka

tidak

ketat

para

pihak

bisa saja datang di luar jam kerja sepulang kepala dari desa, wilayah

kepala

maka tugas kepala desa mengantarkannya ke

kantor

kecamatan

ditandatangani

desa

dihadapan

kerja.

Setelah

di

untuk mendapatkan

perlu mengikut-sertakan para pihak.


pengesahan

tanpa

40093.pdf

b. Keinginan masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang Bagi Hasil.

Semakin maka

maju dan berkembangnya

cenderung

akan

semakin

suatu

tinggi

masyarakat

kesadaran

hukum

masyarakat

tersebut. Herupakan sesuatu yang wajar

bila

masyarakat

mempunyai keinginan-keinginan tertentu

baru

ruau

ruematuhi sesuatu peraturan yang belum

termasuk

dalam melaksanakan Undang-undang

Pada dasarnya hampir semua tinggi

Pasemah

ini (tabel

tertentu

35)

bersedia

misalnya peraturan itu cepat.

perintahnya isinya

tidak

(7,5%), sebelumnya harus (36,3%),

Bagi

penduduk (98,7%)

Undang-undang Bagi Hasil, walaupun dengan

murah,

diketahuinya

mau bila

memang

Hasil.

di dataran melaksanakan

alasan-alasan berbelit-belit, tahu

dulu

isi

diwajibkan

dan

tidak terlalu memberatkan (48,7%).

Kalaupun

ada

yang ekstrim merasa cukup dengan kebiasaan bentuk lisan, hal

itu

merupakan

sementara

cermin

keterbatasan

masyarakat (1,3%) yang belum

penget.ahua.n

terbuka

kepada

perubahan-perubahan yang positif. Dalam

hal ini penulis berpendapat, besarnya

per-

sentase subjek bagi hasil yang berkeinginan melaksanakan Undang-undang

Bagi

Hasil maka

merupakan

menunjang

terlaksananya UUBH ini. Namun

hal

tidak

yang

boleh

terlupakan

yaitu

faktor

yang

demikian

satu

keberhasilan

instansi terkait dalam melaksanakan sosialisasi UUBH it.u sendiri.

Walaupun


masyarakatnya

ingin

melaksanakan

40093.pdf

tetapi bila sosialisasi berjalan UUBH.

Undang-undang Bagi Hasil

maka tetap saja masyarakat akan buta

Butanya

masyarakat terhadap UUBH

tidak

terhadap

tentunya

menghambat terlaksananya Undang-undang No.

akan

2 Tahun 1860.

c. Hubungan Kekeluargaan antara Pemilik dan Penggarap. Berdasarkan beberapa hasil penelitian

menunjukkan

bahwa: 1. Hubungan kekeluargaan merupakan faktor yang bat

terlaksananya UUBH, sebab dengan

menurut saling

mereka tidak

akan

menimbulkan

mematuhi

rasa

percaya-mempercayai di

menghamUUBH

seolah-olah

antara

sesama

sesama anggota keluarga

enggan

kelua_rga. 2. Adanya kecenderungan membuat secara

perjanjian tertulis

menjadi

tertulis,

maka di

sebab

samping

bila sifat

dilakukan perjanJlan

kaku tetapi juga dikhawatirkan akan

mereng-

gangkan hubungan kekeluargaan (silahturrahim)

antara

pemilik dan penggarap. Berdasarkan

hasil penelitian Inti Wahyuni

(dalam

Hustara),

adanya hubungan kekeluargaan yang masih

kuat

merupakan

hambatan terlaksananya Updang-undang Nomor

2

Tahun 1960. Hal ini disebabkan motivasi anggota keluarga yang

ekonoruinya

kuat membagihasilkan

tanahnya

adalah

untuk membantu anggota keluarga yang ekonominya lemah. Dengan

demikian

bila

dikaitkan

dengan

temuan

(tabel 36) di dataran tinggi Pasemah bahwa, 51,3% subjek


40093.pdf

bagi

hasil

merupakan

tidak ada hubungan kekeluargaan keluarga

jauh

maka faktor

ini

dan

32,5%

dapat

diklasifikasikan sebagai faktor yang menghambat

pula

terlak-

sananya Undang-undang Bagi Hasil. Namun "subjek dan

bisa

hubungan semakin

Menurut hemat

demikian.

bagi basil"

ini sifatnya relatif, bisa

pula melemah.

Artinya, bila

menjadi

mana

mudah

terlaksananya UUBH atau

persentase

hubungan

cenderung

sulit


tersebut

terlaksananya

UUBH atau semakin sedikit masyarakat yang akan UUBH di dataran tinggi Pasemah ini.

banyak

sebaliknya,

kekeluargaan

tinggi, maka akan semakin

menguat

semakin

Begitu juga

faktor

persentase

kekeluargaan ini menjadi kecil maka

masyarakat akan mematuhi UUBH. bilarnana

penulis,

mematuhi

40093.pdf

BAB V KESIHPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan

t1ra1an

dan

bahasan

pada

bab-bab

terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.

Hak-hak

atas tanah pertanian yang

perjanjian hampir

bagi

hasil

semuanya

di

dataran

Tanah-tanah berstatus

yang hak

dipertimbangkan

tinggi

(93,3%) berstat11s

segelintir (6,7%) yang

hanya

dilibatkan

sudah

bersertifikat

dan

bersertifikat.

atas

menentukan

Pasemah adat

semuanya

tersebut

milik. Status hak dalam

tanah

dalam

tanah

besarnya

tidak bag ian

basil tanah. Pada awalnya mayoritas tanah-tanah adat yang dilibatkan

dalam

perjanjian bagi

hasil

itu

pemilikannya

terjadi

karena pewarisan, tetapi dari hari

semakin

banyak

yang terjadi karena jual

ke

hari

beli

atau

sebagai jaminan gadai. 2. Tanah-tanah pertanian yang an

bagi

hasil dulunya terjadi

penggarap dari

setempat

tetapi

dalam perjanji-

antara

saat

ini

pemilik sudah

separuh (64,4%) tanah-tanah pertanian

berstatus absentee. tidak

dilib~tkan

Tanah

dipertimbangkan


dan lebih

tersebut

absentee secara eksplisit

dalam

menentukan

besarnya

40093.pdf

bagian

hasil tanah.

Dalam

perkembangannya tanah absentee yang

silkan

justru lebih menguntungkan petani

dibagihapenggarap,

disebabkan bagian hasil tanah bagi penggarap, pun

sudah ditetapkan pada awal

para

perjanjian

pemilik tanah absentee lebih banyak

keringanan-keringanan keringanan

bagi

walaufaktanya

memberikan

penggarap.

Keringanan-

tersebut antara lain berupa bagian

tanah yang lebih besar, besar-kecilnya

tidak terlalu memperhitungkan

hasil yang diberikan oleh

memberikan

bantuan-bantuan

tidak

hubungannya

ada

kesediaan

hasil

tertentu

denga.n

penggarap,

termasuk

tanah

yang

ga.rapan

menampung anak-anak penggara.p yang

da.n

sedang

sekolah atau mencari kerja di kota. 3. Di dataran tinggi Pasemah ini belum ditemukan hak

atas

tanah yang telah

subyek

memiliki/menguasai

tanah

melampaui batas maksimum pemilikan disebabkan: a.

luas

wilayahnya yang

sangat

terbatas,

sehingga

sulit untuk mendapatkannya. b.

.

harga

tanah

yang cukup tinggi

dibanding

dengan

da.erah-daera.h lain . c. walaupun luas wilayahnya terbatas tetapi

kenaikan

harga tanah sangat rendah bahkan adakalanya beberapa seka.li

tahun sehingga

tidak tidak

ada

kenaikan

menarik

untuk

alat/sarana menanamkan modal/spekulasi.


harga.

dalam sama

dijadikan

40093.pdf .1 ::(/i

Ironisnya

dengan kondisi seperti sekarang

ini

saja

petani sudah banyak yang tidak sempat mempunyai lahan Kondisi seperti ini akan semakin

sendiri. tinkan

yaitu bila para pemilik

memaksimalkan undang tidak

No.

banyak

pemilikan tanah sesuai dengan

yang Undang-

56/Prp/1960. Luas pemilikan tanah

dijadikan bahan pertimbangan dalam

besarnya 4. al) Di

modal

mempriha-

ba~ian

inipun

menentukan

hasil tanah.

dataran tinggi Pasemah sampai saat ini

ada

yang

melaksanakan

perjanjian

belum

bagi

hasil

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUBH. Perjanjian bagi hasil umumnya (71,2%) masih dilakukan

dalam

bentuk

lisan dan kalaupun ada yang dibuat

dalam

bentuk

tertulis

bawah

maka sifatnya

masih

di

tangan.

..

a2) Objek

bagi

hasil

tidak

hanya

tanaman

pangan

melainkan pula berobjek tanaman keras. a3) Prinsip

perjanjian

masyarakat

di

daerah

ini

dikenal dengan istilah Janji nunggu kate betaruh" a4) Belum

terdapat

pemerasan

•

indikasi

adanya

(exploitation del'homme

unsur-unsur par

l'homme)

dari pihak pemilik kepada penggarap. 4.

b.

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan

Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1960 antara lain: 1) Kebiasaan sangat


lisan

yang akhirnya

erat hubungannya

dengan

menjadi

budaya,

kemampuan

baca

40093.pdf

yang ada Qada suatu

tulis

masyarakat. Saat

hampir tidak ada lagi subjek bagi hasil di

ini data-

ran tinggi Pasemah yang buta baca tulis. 2) Pengalaman

menunjukkan bahwa ada beberapa

perselisihan

disebabkan

isi

Qerjanjian

kasus sering

tidak jelas/lupa, sehingga memotivasi subyek bagi hasil untuk melaksanakan perjanjian dalam

bentuk

tertulis. 3) Sudah

banyak

subyek bagi hasil

yang

melakukan

perjanjian dalam bentuk tertulis karena kesadaran sendiri. 4) Suasana

kantor Kepala Desa tidak terlalu

sehingga

bisa di datangi dengan cara yang

formal tidak

formal pula dan di luar jam kerja. 5) Hubungan lalu lintas sudah sangat lancar sehingga tidak

'

akan

meluangkan

menghambat para pihak waktu

demi

untuk

kepentinggannya

datang sendiri

walaupun jaraknya cukup jauh. 6) Animo masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang Bagi

Hasil

yang selama ini

belum

diketahuinya

sama sekali. 4. c.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undangundang Nomor 2 Tahun 1960 antara lain:

1) Belum memasyarakatnya Undang-undang Bagi Hasil di daerah ini, bahkan hampir semua subjek bagi hasil dan Kepala Desa belum mengetahui adanya Undang-


40093.pdf 'H0

undang Bagi Hasil. 2) Hasih banyaknya perjanjian dilakukan oleh bagi

hasil

dekat,

yang

mempunyai

hubungan

subjek keluarga

sedangkan perjanjian dalam bentuk tertulis

merupakan terpuji

perbuatan

yang

dianggap

(ada perasaan saling tidak

tabu/tidak mempercayai)

bila dilakukan di antara sesama anggota keluarga. 3) Pengalaman membuktikan bahwa. banyak aparat memanfaatkan peraturan untuk kepentingan

yang

pribadi

sehingga masyarakat merasa peraturan yang ada itu sangat

sulit

dilaksanakan dan oleh

karena

itu

memberatkan masing-masing pihak. B. Saran

1. Seharusnya absentee

tingkat dan

penghasilan,

luas pemilikan

status

tanah

juga

pemilikan dijadikan

bahan

pertimbangan dalam menentukan besarnya

hasil

tanah.

Sebagai contoh,

pejabat atau

bagian direktur

sebuah perusahaan Negara, yang berpenghasilan tinggi, memiliki tanah yang luas (beberapa bidang) dan

dalam

status

untuk

absentee selayaknya bagian hasil tanah

mereka jauh lebih 1

kecil dari

5, 1 : 6 atau 1 : 7.

hasilan diadakan berhak

penggarap,

lagi

dikuasainya.


bahwa

peng-

Bahkan dalam taraf

dan luas pemilikan tertentu, tidak peraturan,

misalnya

pemilik

mendapatkan hasil tanah

mustahil

absentee tertentu

tidak yang

40093.pdf

2. Batas rnaksimum pernilikan tanah yang diatur dal:=Jrn No.

56/Prp/1960 jo Pasal 3a - e PP No.

sesuai

lagi

dengan pesatnya

41/1964

perkembangan

tidak

terutama

penduduk. Oleh karen a i tu sudah

pPrt.umbuhan

saatnya

batas maksimum pemilikan tanah pertanian baik tee

absen-

maupun non-absentee diperkecil. Hisalnya,

kategori

penduduk

keluarga

berhak

tidak padat

pada

!JU

untuk

mulanya

menguasai 15 hektar sawah

satu

atau

20

hektar tanah kering diperkecil rnenjadi 5 hektar untuk sawah dan 7 hektar untuk tanah kering. 3. Kantor

Pertanahan Kabupaten Lahat perlu

kegiatan secara

kepada

Prona

administratif

tanah akan

rnemfokuskan

pertanian.

mempermudah

Disamping pernantauan

beralihnya hak-hak atas tanah pertanian tersebut maka akan

berpengaruh

dipastikan

juga

kepada

PAD

karenc:

tanah pertanian di daerah

ini

harnpir

merupakan

objek PBB dan urnurnnya penghitungan luas tanah nian

sebagai

objek PBB selarna

ini

rnasih

pertabersifat

perkiraan. 4. Undang-undang perlu

Nomor

2 Tahun

1960

nampaknya

ditinjau kembali/direvisi agar

sesuai

sudah dengan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Bagian-bagian yang direvisi kaitan yang

tersebut antara lain pasal-pasal yang dengan

menjadi


obyek perjanjian, bahan

pertimbangan

dan

perlu ber-

faktor-faktor

dalam

menentukan

40093.pdf

besarnya bagian hasil tanah. ~~

. Pe r 1 u

resosialisasi

d i la k u k 8 n

Undang-undang

Hasil secara intensif. Ei.

Perln d:iadHkan beberapa penelitian lanjutan, yang

berhubungan dengan

perkotaan

memiliki

Peralihan

hak-hak

dengan banding

tanah atas

motivasi penduduk mapan pertanian tanah

di

pertanian

kesejahteraan bekas pernilik tanah antara

absentee

dalam

petani penggarap.


pemilik

terutama

tanah

hubungannya

absentee

dengan

di

pedesaan, dikaitkan dan dan

Studi non-

kesej aht.erac-m

40093.pdf

PUSTAKA ACUAN Abdurrahman, 1978, Ar~ Hasalab Hukum Agraria E'kllililW p· u n a o. d.i. :Ln.d.N1 P- s i 8. . A 1 u mn i , Bandung. Adiwinata, Saleh, 1984, Bunga Rampai Hukum E'erdata Tanab l, Remaja Karya, Bandung.

d.a.n

Annalisa Y., 1995, E'erjaniian !iruti_ Hasil Tanab E'ertaniao. di Kf1bupat.er1 Qgan. KnruP-ri.IJ£ llir. E'ropin::-:i S.UmatPr:_a Selatan, ''Tesis"' [)ada Program Pascasarj ana-USU, Medan. Badrulzarnan, Mariam Darus, 1 ~!84, Ar.Jk. ka. Alumni, Bandung.

Hukum

B..is.rl..is,

88sri, Hasnul, Sudarwan, Hasrnonel, 18~!2, L.at. ar.. Bel3kcmg Mahasiswa !li.. dalam bubungannya dPngan t1..as.a E'enyelesai~n Studj dan. lrr~~ e~~~ KumulaLif ~a UE'BJJ BPngkulu, La[Joran Penelitian, Dirjen Dikti De[Jdikbud RI, bal. 54. Shalla, G.S.,

1977, Cbaw:;ing Al2-rBrian Stru<~t~ ln..d..i.:t' Heenaksbi Hudranalaya, Meerut Delhi.

BPN, tanpa tahun, HimpuQ.:=JD.. Tao. a h , J a. k 3. r t a .

'

EWHN, Depa.rtemen Kedudukan

Kehakims.n, Tanah-tanab

Karva

in.

Tillis

!JJJ..f'..A daD.. in.L Bina

SiJU£U).SiUID.

DPwasa

Haa. r, 1980, ascss-cu;;_a_s daD.. Susuo.an tluk.um. Terjemahan K.ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bzn, B. Ter

Mat_,

Cahyowati, S.W. Dkk, 1992, E'Plaksanaan E'endaftaran Tanah Henurut. E'..E_,__ 10/1961 di K..e..Qarnat.an E'anggrwg Kabupa:Um. Daerab T..k.. l l Gunung Kidul, La[Joran E'enelitian, P4M Dirjen Dikti, Depdikbud, Jakarta. Cohen, S. I., 1978, Agrorian Stru<:tures Nld.. Agrarian Reform, Netherlands Economic Institute, Rotterdam SistPtn De[Jarternen E'endidikan dan Kebudayaan, 1986, i.)P-latao., Ekonollli T..I:.Ed isinna l Ds era h S..U.II.I.R. tera Proyek Inventarisasi dan D6kumentasi Kebudyaan Daerah, Jakarta.


40093.pdf •,

,_ ...

,_,

Hl92/1993, SistAm !JJ2.ah Tradisional di C!_ae_r_ah Sumate.r:.a ~aiL l?royek Penelitian l?engkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Depdikbud Sumatera Selatan . . Hlt11, t.Q..la E'enguascqw, E'Amilikan. dan Tanab SAcara Tradisional, Dekdikbud,

Eenggunaan Jakart8. Djojodigoeno,

Effendi, Bachtiar. T_j;iJlJ1.h.

Hukum 8..d.at.. Gaj;:.b Hada, Yogyakarta.

18~'8,

19tl3a, K..u..rn.0.l.l. Tulisan TAntang i:iuk!..lru. li,andung.

t\luH1Di,

Effendi, Bachtiar, 1993b, ~daftaran Tanab di. IndnnAsia dJ;l.Il b:. r::..a.tuu.u ~.ksanaannva, Alumni, Bandung. Hadibroto, S., Bandung.

1987, HAtbnde

Yahya .

n i,

Bina

Alumni,

1882, Hukum E'Prianiian Adat.

Hadikusuma. Hilman, Bandung. H arahap,

8Asearch,

HJt>2,

~gi.:-_sAg'i

Hukurn

~an ·j

Alumni,

ian,

Alum-

Bandung.

Harsono, E'·oedi, l~!t!l ( ceta.k;:._n kesepuluh), l::lllkuru. I ndorws i~ Himpunan PAraturcm -pAra turan T.anah. Eenerbi t Dj a.mbatan. Ja.karta. 1884 (edisi revisi), Hulmm Agraria lu.dD.Il.f',;ici.a....... ~~ P i 3 r a h P r, ruben t u k an IJlJPA. lsi d.ill..l EelaksanaRnnya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.

Hartono,

Sunarjati,

~.!2.illu-::..u.arr

Hasmonel,

.

1978,

BAbArapa

PAmikiran

Kearah

tlJ..J..kurr.L Tan a h , A1 u mn i , B a. n dung .

1995, PAran SArta Masyarakat dalam Pelestarian

E...u..ns.tci ButBn di.. D..a.:tanm Tinggi Pasernab

Kabupa.:t~

Labat, Penelitian, Pascasarjana-USU, Medan . Husein, Ali Sofyan, Hl95 .. Ekonr,rni. Pnli t.ik Tanah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

E:k~~.lill.

Hustiati, 1890, ~u 8Pform di. Philipin8 c:Lan. PPrbcsndingannva dAngan L3o.dreform di. Indnnesia, Mandar Maju, Bandung. Hutag:alung, Ar-ie Sukanti, 1984, Prog·raru R~ti Tanab di. IndonAsia. Suatu saran ~ aLah Eeme,~ahan


40093.pdf

E'Pngn::1saan .Jaksrt~i.

T.3.tVih r\8n E't"'tni lil·:,:,n Tonol·J,

Rojawe

AJ..._IJ...:;..:_ T.iill..hlJ.

B.f.:.:r.:.ll:·d:Ulil.Y.Q.

I s t i g (1m a h , 19 8 :2: , lll!.k

Hlll\um

~

~ l~asinnal,

~~.•';i.U..d.i:l.L

Usaha Nasional . .Jakarta. ~0.J..a.tu.

1ft tl l , Hu.k.J..uu till2.t. S P. hag a.i. H11knm, 11andar Maj u, Bandung.

K(1 e s n o , t1 o h . ,

l1Mcl

Lebbe, Ishak., Garnini Wickramasingh~. Georg Krause, 1977, Mawegaiilli....... A. ~ f,tudv Q.f. a YilJ agP. in. thA tiQ.I:.tll CP.ntJ::Jil t..r...Qtin<:P, .A.grari8n Research and Trainning Institute, 114 Wijerama Mawatba, Colombo.

Mertokusomo, Sudilmo, 1988, Hukum d....an. Pnlitik A&r:..u.i.a, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta. Hustara, A.R., 1993, Perianiian B_ruti. Hasil at.au. "TAseng" di. Sulawesi Selatan, Lembaga Pe"t'cetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang. Oommen , M.A. , 197 f1, A. s..t.u..d.Y. QI.l Larui Reforms in. Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.

KP.ra la,

P8.r l indungan, A. P. , HJ90a, E'enda fta ran Tams b di Indnnes.i.a, Mandar Maju, Bandung. \

1990b, KonvP.rsi Hak-bak.

,

~

Tanab,

Mandar Maju, Bandung. , 1991:3, Undang-undaw:r B.ati Hasil di Suatu Studi Komparatif, Mandar Maju,

IndnnP.sia Ba.ndung.

H1t!lb, Landrefnrm d.i. lndnrwsj a. Strategi dan. Sasarannya, Mandar Maju, Bandung. ,

18 t13 , &uue..Jl...tJil:.

~

!lndan g-Un dang

Poknk Agraria, Mandar Maju, Bandung. -----~---------·

t a hun

!~I~~ ~J

cm. dan. I? e r l

Mr1 k 3 1 a h ':i:::-;J_i··.

, t•;J:..d.a f tar:.an 'l~a~ull ll.nt..uk. in d J.lHB:..>iD. Hu k u m b.Mi tiaz.;.~..k.at., ~)em in a r Hn k ntr1 1\ g r ::u· i 8 , Me rn p r~ ring a t i ~J!~J d an 3 -~' t a hun UUP t\ , F H -IJ S U , Me d 3. n .

l

K..e p as t i

RI

[',udi, l~!\l•~. !1.;;..:;;:_Q. .l.ob-ma~.lib. ~.D..!IL.Q.!IL... r.<.:!.DYi:'L"..;i Tiili.li.b ti.QX~ i~I"i..S ar. .iete la h ~LUD:'jj. ~.U L;J.b.LUl. 1)iEU dl. K..!:'.J...Q.lU.lid2.:C. Th l.l. ::~. ~Jlti2.L:1D£ '

!~udi::.ntc,

Lr.:J.t

L' L '

'l~~:i:·::.


F)r<:,r.:·r:=tm

F'B~;c:C1.~:e
1

.

Mede
40093.pdf

Rajagukguk, Erman, 1995, Hukum Agraria, E.Q.la Chandra Tanah dan Kebutuban Hidup, Jakarta.

~n&lli.sli....i:;,n

Pratama,

Ridwan, Fa.uzie, 1982, Hukum Tanab Ada.L Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila Bagian pertama, Dewa Ruci Press, Ja.ka.rta. Saleh, K. Wa.ntjik, 1!:J82, li.ak And.a At.as Indonesia, Jakarta.

Tanab,

Salindebo, John, 1988, Masalab Tanab Dalam Sinar Grafika, Jakarta.

Gbalia.

Pembangm,

Scbeltema, 1985, ~ Hasil di Hindia Belanda, ban Marwan, Yayasan Obor, Jakarta.

Terjema-

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1989, HetodP. Penelitian Suryey, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta. Subekti, 1978, Hukum Perianiian, kelima, Jakarta. Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Yogyakarta.

~

Intermasa,

Sketsa

cetakan

~.

Liberty,

Sunindhia, Y.H. dan Ninik Widiyanti, 1988, Pembabaruan Hukum Agraria
m

~

J..aya,

Tiong, Oey Hoey, 1983, FIDUCIA. Sebagai Jaminan Unsurunsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Wignjodipoero, Soerojo, 1985, Penllantar dan Hukum ~~ Gunung Agung, Jakarta. Ensiklopedi lndnnesia, 1982, Icbtiar Baru, Jakarta.

Asas-asas Van

Hoeve,

Kantor Sta.tistik Kabu!=.;3ten Labat dengan BAPPEDA Tk Labat, 1994, KabupatP.n_ Labat Dalam Arl£ka. Hentc,ri

Her~a.ra

Sambntan ringati.

Agraria/Kepala BPN.

30

::JCI

18~1~J'

September

Dalam

Seminar Hukum Agraria, tahun RI dan 31! t::-:~hun lJlJF't\,

II

MempeFH

-lJ~.lJ,

Hedan. Hent.c~ri.

Re{:•nhlik lnrlr•ne~;ia., lntArim. .tJ:.n.taug t1.as.al2h E'A1:..t:1:·:ahD.n. Ner?Br-8


l~i.:=:r-t

1~17:---:,

L:i.f'QUHl

KANTOR SOSIAL POLITIK Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telepon 21702 l a h a t

40093.pdf

Kode Pos 31414

LA!IA:J.1, 8 A:9ril

1996

Kc:p<:tda Yth "T ~.OTJOr

Sdr .PEr.IBAUT"'u 'BUP~·~.TI 'VTIL:'I.YJUI TI PAGA."Y(. !J.LAil

Rek:omendasi izin meniap<:t tko.n cb ta.

di

PAG..'ill - .AL.f'J·I

'Berd<:tsarl::.:~.n

surat D:i.roktur r,•ivr:r8itas Stunatera Utara te.negal., 1 April 1996

~Tor:.or:227/PPs USU/I/96

H

IJerihal t·:'; :~cbut y;c.da po!cok sv.ro.t diatas, ma..1m den{San ini

m

a

lTomor Pokoi<: Procram Stu.di

T.lllLIUI DIKAITK.b..U mTI:TG.O.lT PSLAKSA:r. ASIL DI D.ATA..lWJ TDTGGI P..'\.S".;;rI:!lli ':\.:.?UPAT:S::T LAIIA.T PROPDTSI SUHA.TERA SELATAH. ST:·._r··. U

Jud.ul

~'TA.tlr

~C::P3:~ILIK,\1T

PcJllJJ'2TJilJT J3AGI

Bahua kai::i pada :prinsi:r.:>:nyo. t 1.·2:::.1:: bcr:::eber<:ttan 1mtuk kec;iat<:tn mendapatkan

nUJ.n a.t2.u

~elanzcar

to.t,:;. te:ctib Pr·

~r~:r:i.ni;;:1'

sctempat.-

'

Sohuhm.::;c.n cl.-:mc:,'2-n it'-'· cli::•in'; · ;,"::nc tnrs::m.SJ:t.lt2.1'1 <15a.:r hasil penGUB_Pulan dat<:t tersebut nn::1ti d.o.p<:tt c!..E::i.::·:i.:1 l:o_::n.:'

f'.:l~)~'.ti

I:epr:.lc. Daerah

T:::.:n

Lahat melalui Ka.11tor

So,:;:i_.;,l Poli tile T:.:.I:: L::: 11:1t.--

n,.iUI TIC. I I L:"l.!IAT sial Poli tik,

1. Di:reJ::tu:r US~T (li IIedo..n Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ZI

..... - .

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGI
~~A~·,- ~-·:-~~!:;~~?r .· . . . ·,- 'i:. ·~ ~ :., ~ .

40093.pdf . :;

SEKRETARIAT WILAYAH I DAERAH

..

Jalan Kolonel Barllan Bandar Jaya Telp.21512 l A H A T ::~

J/Jh:Jt, ~J.... Nooor · Lal!lp. Perihal

1996. ,;·.·.

April

_..;,.

~

-JW.~'

S)oo;tE·;vrrl/1996. Penelitian ddr. Easoonel, SH ttg. ,:;tat1,1s kepemililwn · 1'a n•J h.-

. ·~~~

~-

;J::

Kepada

t.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Tk. II Lnt ':: . -

· : · , ...

'!'';.~.-~

......

.

c

:-;..!.y:·~- . .i.4.1~:!i;t:-'' ·~~

di -

L A H A T.

I:~enunjuk

surat perr::ohonan Sdr. Hasmonel, SH Mahasisv/a I)rogra.m P:Jsca Sarja.na ( S2' ) Universitas Sumatera Utara Me - · d2n yant:; m:::lksudnya seperti tertcra. pada pokok surat diatas. ~Pada pronaipnya ka m:i.. menduku_D.g peneli tian terse but na · mun demik.ian y~n2: be:rsa.ngkutBn kami sarankan untuk berkonsul ~: •·

t::1si, :ien._3;an pihBk Saudara, agar dapat terarah aoa yanz di objek dan subjek peneliti3n,

menj~

_

Kami har;:J pkan ha si1 penel~ tian nantinya dapa t d:i.pS:,kaf'?:t:': ·:'~ terutama d3lam l.Jngkah-langkah menyukseskan catur tertib di- · bida.ng Pertang h:Jr:. seka.ligus bila r:mnskin untuk menduku:Jg sum<,. ber Pendap3t3n Asli Daerah. Der:-:ikian untuk diEJ.aklumi 7 teri!Yla kasih.-

at~s

;..

Dema sir

785. Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BADAN PERTANAHAN N·ASIONAL

40093.pdf

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAH-AT Bandar Jaya "L'r (0731) 21164 LA HAT

Yang bertanda tanga;.: di Oa\'18.!1 ini Kepala Kantor Pertanahan L.abupaten Lahat, denean

L .. :L.

rJ a m a l \J i

; :3rLcne l.

~:>d.

p

a t u s Proe; • .Studi ..:.>

menerangkan bahwa

t

Derdasarl<..an

I

Lahat No. 070 melaksanakan

1.-'....

.._..wu .1uLum .?ascasarjana USU I\':edan. Lei~orr.enc

. si . . :u1jati Lepala Daerah Tingkat I I

1E>8 / So:;ol

I

1SJ96, yang bersangkutan telah

eciatan pe1J_ ur..pulcm data dari tanggal 8 sampai

dengan 11 April 1 S1S'6 claLt , ra:1cLa penulisan tesis ( 52 ) yang berjuci.u1 : 3tatus r\epemili!.an

1 ~,nail

perjanjian Bagi Hasil di '.

c:d. h..aitl<..an dengan pelaksanaan

~1taran

l'inggi Pasmah L.abupaten Lahat

Propinsi ;Jumatera ;:>elatan , Den1ikian .':.iurat Leter:o::n;:an ini dibuat untuk dapat dipergunakan setagai mana mestin,, "'.-


40093.pdf

PEMEHINTAH

KABVPATEN

DAERt... H

TINGKAT

II

PEMBANT'tT BTJPA'I'I I-.JA I-!A1.. \VILA. YAI-I II PA(;ARALA~1

SUI~T

KETERANGAN

Yang bertanda tm1gan di bawah ini _Pembantu Bupati Lahat Wilayah II Pagar Alam Kabupaten Daerah TK II Lahat dengan ini menerangk&1 bahwa : a ma No. Pokok Program Study

N

J

u

d

u

1

HASMONEL, SH. 943105008 Ilmu Hukum Pasca Sa~·jana (S2) Universitas Sumatera Utara STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITY..AN DENGAN PERJAN,JIAN BAGI HASIL DI DATARAN THB3I PASEMAH KABUPATEN

LAHAT

PROPINSI

SUMA

TERA SELATAN Bahwa benar nama yang tsb. di atas telah melakukan Pengumpulan Data dalam rangka Penulisan Thesis di Wilayah Pembantu Bupati Lahat Wilayha II Pagar Alam meliputi Kecamatan Jarai, Kecamatan Pembantu Pajar Bulan, Kecarnatan Dempo Utara, Kecamatan Dempo Selatan sejak tanggal 11 Apri1 1996 sampai dengan tanggal 20 April 1996. Demikianlah SUrat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAGARALAM ,,


·LAHAT

40093.pdf

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF PAGARALAM KANTOR CAMAT PAGARAl..AM UTARA 1altsn Ade Irma Suryani Nasution No. Telepon 21530 Pagsralam

SURAT

KETERANGAN

No.4 7 /Um/PAU/96 Yang bertanda tangan di bawah i ni Camat Pagar A1am Utara Kota Administratif Pagar Alam Kabupaten Daerah TK II Lahat dengan ini menerangkan bahwa N a ma

HASMJNEL,SH.

Pokok Program Study

943105008

No.

J

u

d

u

Ilmu Hukt.Jill Pasca Sarjana (S2) Universitas Sumatelra Utara

1

STATUS KEPEMILIKAN TANAH DIKAITKAN DENGAN PERJANJ IAN BAG! HAS! L

DI DATARAN TINGGI PASEMAH KABUPATEN LAHAT flRali NSI SUMA TERA

SELATAN

Bahwa benar nama yang tsb. di atas telah melakukan Pengumpulan Data dalam rangka Penuli~an Thesis di Wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara sejak tanggal 15 April sampai dengan tanggal 17 April 1996. Demikianlah surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

i

CAMAT

PAGAR ALAM UTARA

·.:. ..\~Dr.i~rsarru.sul Bahri Burl ian ip. 010192125.


Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

Recommend Documents