Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

42498.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf


42498.pdf

BABIV BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian Desa Binusan adalah bagian integral dari Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan

luas wilayah ± 9.895.85 Meter

Persegi berada pada posisi yang sangat strategis dengan diapit oleh 2 wilayah Kelurahan & Kecamatan serta berbatasan langsung dengan laut, diantaranya sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Barat, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Selat St.Lucia, sedangkan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Selatan. Temperatur udara maksimum sebesar 31,8° C, minimum sebesar 23,4° C dan suhu rata-rata 27,6 ° C dengan curah hujan ratarata 183,3- 301,5 mm pertahun. Kepemimpinan Desa Binusan dijabat oleh M. Untung sebagai Kepala Desa Kedua untuk periode 2013 s/d 2019 yang sebelumnya dipimpin oleh Jakub Uking. Berdarkan Statistik Kabupaten Nunukan tahun 2015 dan Profit Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016 serta rekapitulasi perkembangan data lahir mati pindah dan datang (Lampid) Desa Binusan Bulan Januari Tanun 2016, penduduk Desa Binusan berjumlah 5.272 jiwa dengan 1.350 KK. Dari jumlah tersebut berdasarkan jender dapat dirinci penduduk laki 2. 934 jiwa dan penduduk perempuan 2.338 jiwa. Desa Binusan Kecamatan Nunukan sebagaimana yang te1ah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai perangkat daerah yang 61


42498.pdf

62

memiliki wilayah dan secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan susunan Struktur Organisasi Desa Binusan Kecamatan Nunukan terdiri dari Kepala Desa, Sekretetaris Desa, Kepala BPD, Kepala LPM, Tata Usaha!Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Kaur Kesra. Berikut ini hagan struktur organisasi dan rincian masing-masing perangkatnya. KAOE<, M. UNTUNG

BPO

-----, '

SEKDES

' '

~--------------------+-------

'

'

LPM

KAUR PEMERIN_IA!:!AN JAUHARI

RAtvlll. '>H NIP: 1970 0804 200906 1 001

-----"'

KAUR PEMBAGUNAN M. SAFUAN

KAURUMUM IDAH

KAUR KESRA BAHARUODI!i

TATAUSAHA FIRMANSYAH

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Binusan Kecamatan Nunukan

B. Hasil Penelitian Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian sebagaimana lingkup penelitian atau operasional konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini dipusatkan untuk mengetahui implementasi penggunaan dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan memperhatikan beberapa aspek dalam implementasi kebijakan Dana Desa tersebut. Mengingat kurangnya infrastruktur di Desa Binusan, dengan adanya


42498.pdf

63

Dana Desa yang bersumber dari APBN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Desa

Binusan,

meningkatkan

kualitas

hidup

masyarakatnya dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan.

1.

Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun ketentuan yang mengatur tentang Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan UU Desa. lsi peraturan ini menjelaskan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten yang kemudian selanjutnya ditransfer ke APB Desa. dimana pengalokasinnya dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berkaitan dengan besaran Dana Desa setiap Kabupaten seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (8) dikemukakan bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang dituangkannya ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada Bab II Bagian Kesatu mengenai Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten!Kota. Sedangkan yang bekaitan dengan besaran Dana Desa setiap


42498.pdf

64

Desa

ditetapkan

pula

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

247/PMK.07/2015 pada Bab II Bagian Kedua. Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri

Keuangan

No.247/PM.07/2015

dikemukakan

bahwa

tata

cara

penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Dalam hal ini, adanya amanat dari Menteri Keuangan terhadap peraturan yang ditetapkannya atas Besaran Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan dalam hal ini menetapkan Peraturannya akan Penghitungan dan Pembagian Dana Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015. Atas dasar peraturan ini maka Pemerintah Desa Binusan memperoleh Besaran Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat dengan Nilai Besaran Dana Desa untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 414.744.488,00 (Empat Ratus Empat Be/as .fula Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus De Iapan Puluh Delapan Rupiah). Dana Desa

sebagaimana dalam PP No. 60/2014 Pasal 6 ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa, dan Pasal 7 bahwa pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan oleh Menteri Dalam Negeri, (Permendagri No. 113 Tahun 2014). lsi Permendagri ini menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada asas transparan,


42498.pdf

65

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dikuasai oleh Kepala Desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Sekretaris, Kepala Seksi/Kaur dan Bendahara). Selanjutnya dalam peraturan ini juga dijelaskan pada pasal43 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Sehubungan dengan hal ini Pememtah Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan dan mengatur pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbup ini menjelaskan pada Bab II Pasal 3 ayat 2 huruf (a) bahwa kewenangan Kepala Desa yaitu menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa. selain kebijakan ini, Pemerintah Desa Binusan juga menetapkan Kebijakan lainnya berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk

membiayai

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat dimana

penggunaan Dana Desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana keija Pemerintah Desa (PP No. 22 Tahun 2015 BAB V Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20) oleh karena itu, Pemerintah Desa Binusan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai wujud Kebijakan Pemerintahan Desa Binusan yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan.

a.

RPJM Desa Binusan

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RP JM Desa dilaksanakan


42498.pdf

66

dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. Dari hasil observasi terhadap Penyusunan RPJM Desa oleh Desa Binusan diketahui ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan meliputi: 1) Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa. dimana dalam pembentukan Tim Penyusun ini terdiri dari Kepala Desa Binusan selaku Pembina, Sekretaris Desa Binusan selaku Ketua, Ketua Lembanga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris dan Anggota dari Perangkat Desa yaitu (Kasi/Kaur ) dan LPM serta unsur masyarakat. Dimana pembentukan Tim ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan penyusunan dan penyempumaan rancangan RP JM Desa Binusan. 2) Penyusunan Rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Berdasarkan observasi diketahui bahwa terdapat 58 daftar rencana pembangunan Desa yang dituangkan kedalam daftar usulan rencana kegaitan Desa Binusan Tahun 2013 s/d 2019. Selanjutnya Tim penyusun RPJM

Desa

melaporkan

kepada

Kepala

Desa

Binusan

selaku

Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan atas hasil pengkajian keadaan Desa (Usulan Rencana kegiatan Desa Binusan). dimana Kepala Desa Binusan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

untuk


dilakukannya

musyawarah

Desa

(Musrenbang)

yang

42498.pdf

67

dilaksanakannya pada hari Senin 10 Juni 2013 di kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Binusan , Sekretaris Desa Binusan, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Ketua dan Angota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Ketua RT, Wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang tersebut, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. 3) Penetapan RPJM Desa, selanjutnya Kepala Desa Binusan menyusun rancangan peraturan Desa tentang RP JM Desa. Rancangan peraturan De sa tentang RPJM Desa di Binusan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa Binusan dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan. Berdasarkan uraian langkah-langkah penyusunan RPJM Desa oleh Pemerintah Desa Binusan di atas maka dapat diketahui bahwa RPJM Desa telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Binusan berupa Peraturan Desa Binusan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Daftar RPJM Desa atas hasil kesepakatan tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2013-2019 No 1 2 3 4

Kegiatan Semenisasi Penyediaan Air Bersih dan Jaringannya Beasiswa Peningkatan Badan Jalan


Volume 1 1 1

1

Pkt Pkt Pkt Pkt

Lokasi Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan

42498.pdf

68

s 6 7 8 9

10 II

12 13

14 IS

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

so

51 52 53 54 55 56

Pengadaan Sarana Kantor Desa Pembangunan Sarana Jalan Pertanian Pengadaan Solar Cell Pelatihan Administrasi Pemerintah Desa Pembangunan Sarana lbadah Penataan Desa Pembangunan Gedung TK dan Paud Pembangunan Saran Pendidikan Agama (TP A) Kegiatan PKK Pembangunan Gedung Adat Pembangunan Gapura Gang/lorong Pembangunan Tugu Pembatas Wilayah Desa Pembangunan Jembantan Kayu Pagelaran T arian Adat Khitanan Massa! Perlombaan Perayaan Hari Kemeredekaan Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi Pembangunan Pasar Rakyat Pembelian Alat-Alat Kesenian Adat Bantuan Obat--Obatan Pembangunan MCK Nomalisasi Sungai dan Irigasi Pembautan Pelabuhan dan Tambatan Perahu Nelayan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pembangunan Tempat Wisata Pagelaran Budaya dan Kesenian Daerah Isbat Nikah Pengadaaan Saprodi Pertanian dan Perikanan Pembangunan Pos Kamling Pembangunan Posyandu Pembangunan Pustu Pembukaan Badan Jalan Peningkatan Jalan Pagelaran Pesta Rakyat Rehabilitasi Saran lbadah Pembangunan Balai Adat Pembangunan Gedung Serba Guna Bantuan Sosial Kemasyarakatan Pemberdayaan & Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pengadaan Sarana Transportasi Penyediaan Sarana & Prasarana Alat Kebersihan Pembangunan Rumah Layak Huni Penanggulangan Benca Alam Bantuan untuk Nelayan dan Pertanian Pembelian Kendaraan Mobil Ambulans Pengadaan Alat Komunikasi Bantuan UKM Subsidi Pemasangan KWH Listrik Subsisdipemasangan Kilomenter Air Bersih Pembelian Kendaraan Dinas Pengadaan Srana dan Prasarana lptek


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1 I I I

1 I

1 I I I

1 I

1 1 1 I I I

1 I I I I I I

1

Pkt Pl't Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan Desa Binusan

42498.pdf

69

Desa Binusan Desa Binusan

(Sumber: RPJM Desa Binusan Tahun 2013)

b.

RKP Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 Perencanaan selanjutnya oleh Desa Binusan adalah menyusun Rencana

Kerja Pembangunan Desa atau disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Desa maupun yan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Ketja Pemerintah (RKP). Dari basil observasi terhadap Penyusunan RKP Desa oleh Desa Binusan diketahui bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan dalam menyusun RKP Desanya yang meliputi: I) Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa. dimana dalam pembentukan Tim Penyusun ini terdiri dari Kepala Desa Binusan selaku Pembina, Sekretaris Desa Binusan selaku Ketua, Ketua LPM selaku Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari Kasi!Kaur Perangkat Desa Binusan serta unsur masyarakat. Dimana pembentukan Tim ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan terkait pada Pagu Indikatif Desa

dimana Desa Binusan menyusun rencana Dana Desa bersumber dari APBN untuk pembangunannya.

Selain itu juga dimaksudkan untuk diperolehnya basil

pencermatan ulang terhadap Dokumen RP JM Desa Binusan yang sudah ditetapkan


42498.pdf

70

sebagai pedoman untuk skala prioritas usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa di Binusan untuk 1 T ahun Anggaran di tahun 20 15. 2) Penyusunan Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format Usulan Rencana Kegiatan (DURKP-Desa). Dari hasil observasi diketahui bahwa terdapat 17 programlkegiatan untuk pembangunan Desa Binusan pada TA. 2015 dan yang akan dibahas didalam musyawarah Desa yang dilakukan pada Hari Kamis, 29 Januari 2015 di kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Binusan, Sekretaris Desa Binusan, Ketua BPD, dan Kaur Pembangunan serta tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa Binusan. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa tersebut, dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa pada tahun 2015.

3) Penetapan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa Binusan menyusun Rancangan Peraturan Desa RKP Desa. Rancangan Perdes ini disepakati bersama oleh Kepala Desa Binusan dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan.

Berdasarkan uraian

langkah-langkah

penyusunan RKP

Desa oleh

Pemerintah Desa Binusan di atas mak:a dapat diketahui bahwa RKP Desa telah ditentukan oleh Pemerintah Desa berupa Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang terdiri dari 17 program!kegiatan pembangunan Desa Binusan. adapun 17 program tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.


42498.pdf

71

Tabel 4.2 Daftar Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2015 No

Kegiatan

1

Pembuatan Tong Sampah

2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan!Perbaikan Jalan Sei Senaru RT. 15 Pembukaan Badan Jalan Petani Dan Nelayan Sei Banjar Peningkatan Badan Jalan RT.10 Sei Banjar Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Pembukaan Badan Jalan Semangkajang ke Tambak Pengadaan Tiang Bendera Beserta Dudukan Beton Pembangunan Gapura Batas Desa Pembangunan Toilet Murid SMP N 03 Binusan Rehabilitasi Kantor Desa Pembuatan Tambatan Perahu Nelayan Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan Pembuatan We Gedung Adat RT.lO Desa Binusan Pembuatan we Gedung Adat RT.06 Desa Binusan Norrnalisasi Galian Sa1uran lrigasi RT.02 Desa Binusan Drainase Perumahan Warga Rehabilitasi P AUD Tunas Bangsa Sei Fatima

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Volume

so

Unit

1 l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

Lokasi RT.03,RT.04,RT 13,R T.01,RT.02,RT 14 RT.15 RT.07 RT.lO RT.OS RT.08 RT.13 RT.04 RT.02 RT.01 RT.01 RT.04 RT.10 RT.06 RT.02 RT.03 RT.03

(Sumber: Data RKP-Desa Binusan T A 20 15)

Sehubungan hal tersebut diatas adapun hasil wawancara informan mengenai rencana penyusunan RKP-Desa di Pemerintahan Desa Binusan yang dikemukakan oleh Camat Nunukan sebagai berikut: "untuk Desa Binusan, penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik Hal ini dibuktikan telah tersusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari hasi/ Mw,ymvarah Desa yang /a/u. "(Hasil wawancara, 21 Apri/2016)

Kepala Desa Binusan mengemukakan hal yang sama bahwa: " ........ sesuai dengan aturan Kabupaten yaitu 6 bulan setelah pengangkatan Kepala Desa harus sudah membuat RPJMdes dan RKPDes dan itu sudah kami lakukan meskipun kemampuan kami disini be/urn bisa dikatakan mampu. " (Hasil wawancara, 19 April 2016).

Begitu juga dengan Sekretaris Desa Binusan yang mengemukakan bahwa: "Rencana Kegiatan sudah kami susun dari tahun 2013 lalu. Dan terkoordinasi dengan baik Namun mngingat perubahan regulasi untuk penyusunan RKP Desa


42498.pdf

72

Tahun 2015 di Desa Binumn jadi terlambat dan hal itu menjalar kepada pelaksanaan kegiatan Dana Desa___ _ .. "(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Binusan telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa dari APBN melalui Rencana Keija Pembangunan Desa (RKP) setiap tahunnya yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015_ dimana RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. berikut pemyataan dari Sekretaris Desa Binusan tentang telah disusunnya RKP Desa sebagai berikut: "bisa ibu lihat di arsip komi, keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 ten tang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015. Disitu bisa dilihat lebih detailnya program-program Pembangunan di Desa Binusan Tahun 2015. "(Has;/ wawancara, 19 April 2016)

Disamping itu, dari hasil pengamatan peneliti terhadap ke 17 (tujuh be las) program pembangunan Desa Binusan di atas, diperoleh bahwa perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Binusan hanya di prioritaskan untuk Pembangunan Desa sedangkan dalam Perrnendes PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa yang menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Desa dan kemudian disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. atas hasil pengamatan tersebut, diperoleh informasi dari pemyataan Sekretaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa: "mengingat sarana dan prasarana di Desa Binusan termasuk terlambat dalam hal pembangunan maka kami bersama Pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dart BPD. LPM. RT dan masyarakat Desa memutuskan sewaktu pelaksanaan musrenbang penggunaan DD dart Pusat di utamakan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Desa saja. Karena mengingat kurangnya


42498.pdf

73

anggaran dari pusat yang masuk ke Desa. sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa pembiayaannya dari ADD......... "(Hasi/ wawancara, /9 April 2016)

Berdasarkan hasil informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan Desa pada tahun 2015 Dana Desa yang Bersumber dari APBN diprioritaskan pada bidang Pembangunan Desa yang mana tujuan pembangunan Desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melakukan pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana 17 program yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Binusan dalam RKP Desa Binusan Tahun 2015.

c.

APBDes Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 Untuk proses penganggaran Dana Desa dalam APBDesa di Desa Binusan

Setelah RKP Desa ditetapkan, langkah selanjutnya dalam proses penganggaran Dana Desa adalah penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Binusan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran

keuangan

tahunan

Pemerintah

Desa

yang

ditetapkan

untuk

menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Seperti yang diketahui bahwa proses penyusunan APB Desa dimulai dengan: 1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. 2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.


42498.pdf

74

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. 4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagairnana selanjutnya disarnpaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 5. Bupati menetapkan hasil eva1uasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu rnalca Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Berkaitan dengan proses penyusunan APB Desa di atas, berikut pemyataan dari Sekretaris Desa Binusan tentang penyusunan APBDes di Desa Binusan: "kami Ielah mengadakan Rapat BPD yang dihadiri oleh Ketua, Para Ketua Bidang dan Para Anggota Badon Permw>yawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan Undangan Lainnya dengan maksud rapat untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binusan untuk tahun 2015 .... . "(Hasilwawancara, 19Apri/2016)

Kepala Desa Binusan juga rnengemukakan tentang hal tersebut sebagai berikut: "ya, kami sudah menetapkan APB Desa Binusan tahun 2015 pada tanggal -1 september /alu ... .... "(Hasil wawancara, 19 Apri/2016)

Begitu pula pemyataan dari Badan Permusyawaratan Desa Binusan mengemukakan bahwa:


42498.pdf

75

"saya ingat sekali di tahun 2015 kemarin, rapat telah kami lakukan bersama kepala Desa dan perangkat Desa serta unsur masyarakat juga. " (Hasil wawancara, 20 April 20 16)

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa di Desa Binusan telah disusun dan ditetapkan besarannya. Untuk lebih jelasnya jumlah/format anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Binusan tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Surat Keputusan Kepala Desa Binusan No. 02 Tahun 2015 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015 yang dapat pula dilihat pada Lampiran penelitian ini. Dari hasil observasi peneliti mengenai regulasi di Desa Binusan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa regulasi yang ada di Desa Binusan terdiri dari: 1) Peraturan Desa Binusan Nom or 01 tahun 2013 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); 2) Peraturan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015; dan 3) Peraturan Desa Binusan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Berkaitan

pada

ketiga

regulasi

terse but,

Kepala

Desa

Binusan

mengemukakan mengenai pelaksanaan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa yang menurutnya telah berjalan dengan baik sebagai berikut: " ... .. untuk kelengkapan dan persyaratan pencairan pengalokasian Dana Desa dari APBN kami harus membuat kelengkapan seperti Raperdes APBDes dan RKPDes. Kedua hal inilah yang menjadi persyaratan Pencairan Dana Desa namun, masa/ah kendala kami adalah pengetahuan kami yang masih terbatas. kami hanya melaksanakan sesuai dengan sosialisasi dari kabupaten dalam hal pengelolaan Dana Desa ... "(Hasil Wawancara, 19 Apri/2016)


42498.pdf

76

Berkenaan dengan hal di atas, ketua BPD juga mengemukakan bahwa: "baru 1 (wtu) kali bagian Hukum melakukan pengmvasan tentang Peraturan di Desa Binusan, dimana ada beberapa Peraturan Desa yang harus dibuat, itupun " (Hasil masih mengacuh pada PP nomor 72 tahun 2015 tentang Desa wawancara, 20 April 20 16)

Dari pemyataan kedua informan di atas, dapat katakan bahwa regulasi Desa yang ada di Desa Binusan adalah Perdes Nomor 01 Tahun 2013 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Perdes Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Tahun Anggaran 2015 dan Perdes Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dimana kebijakan Pemerintah Desa Binusan akan regulasinya terhadap Dana Desa ini merupakan syarat Pencairan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Namun dalam pembuatan Raperdes APBDes Desa Binusan masih mengacu pada peraturan lama yaitu PP 72/2015 tentang Desa. Sehingga dalam proses Penetapan Peraturan Desa masih memiliki hambatan dalam hal pedoman yang menjadi arah tersusunnya program!kegiatan Pembangunan Desa di Desa Binusan. disamping itu pula, Sumber Daya Manusia yang ada di Desa masih tergolong minim karena kurangnya pemahaman tentang Perencanaan Penggunaan Dana De sa dari APBN untuk Desa di tahun 20 15.

d.

Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana

Kegiatan yang diperankan o1eh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai


42498.pdf

77

dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Binusan sebagai berikut bahwa: . . telah diajukannya RAB wawancara, /9 April 20 /6)

untuk

melaksanakan

kegiatan ...... "(Hasil

RAB kegiatan yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan (Kasi Perangkat Desa Binusan, RT, ketua LPM dan Masyarakat) untuk melakukan tindakan pengeluaran/Belanja kegiatan. Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan dokumentasi dan literatur yang diperoleh peneliti maka dapat dibuatkan alur persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Kasi/Kaur (pelaksana kegiatan) membuat/menyusun RAB untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Binusan berdasarkan dana yang masuk di Desa yang kemudian RAB tersebut di laporkan kepada Sekretaris Desa Binusan untuk kemudian di verifikasi apakah nilai pembiayaan anggarannya telah sesuai. Setelah diverifikasi penyesuaian kegiatan dengan nilai anggaran yang ditetapkan selanjutnya Sekretaris Desa melaporkan kepada Kepala Desa Binusan untuk disahkan/disetujui menjadi program pelaksanaan kegiatan di Desa Binusan yang kemudian RAB tersebut diserahkan ke Kasi/Kaur untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya.


42498.pdf

78

I

Pelaksana Kegiatan oleh Kasilkaur

Sekretaris Desa

Kepala Desa .

RAB

RAB Kegiatan

Kegiatan

l

Veriftkasi

RAB

RAB

RAB

-,.

Kegiatan

Kegiatan

Pengesahan

RAB

RAB

RAB

Kegiatan

Kegiatan

Gambar 4.2 Alur Persetujuan Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai RAB yang disusun

oleh Kasi/Kaur

dan

telah

ditetapkan

sebagai

pembangunan di Desa Binusan diuraikan pada tabel dibawah ini.


dasar

pekerjaan

-

42498.pdf

79

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Biaya (Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015) Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik

Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan

Pembukaan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak

Pembuatan Tong Sampah

Nonnalisasi Galian Saluran lrigasi Persawahan RT.02

Uraian Upah Ke~a 4.2.2. Peke~aan Penghamparan tanah Ttmbunan Peke~aan Galian dan Timbunan 4.2.3. Mobilisasi Alat Exavator 4.2.4. BBM 4.2.5. Operasional (Sewa Exavator) 4.2.6. Tanah Timbunan Tai Batu ------· Peke~aan Galian dan Timbunan 4.2.7. Mobilisasi Alat Exavator 4.2.8. BBM 4.2.9. Operasional (sewa Exavator) 4.2.10. Tanah Timbunan Tai Batu

Peke~aan Galian dan Timbunan 4.2.11. Mobilisasi Alat Exavator 4.2.12. BBM 4.2.13. Operasional (sewa Exavator)

Bahan 4.2.14. Drum Plastik + Ttang Besi 4.2.15. Portland Cement 4.2.16. Batu Pecah 4.2.17. Pasir Halus/Pasang 4.2.18. Kayu Pcah 4.2.19. Paku Besi Ukuran 5' Upah Kerja 4.2.20. Tukang 4.2.21. Pekerja

Upah Kerja Pekerjaan 4.2.22. Pekerjaan Merintis dan Persiapan Landasan Alat Bert Pekerjaan Galian dan Timbunan 4.2.23. Mobilisasi Alat Exavator 4.2.24. BBM (Sewa 4.2.25. Operasional Exavator) 4.2.26. Batan Kelapa Pajang 6m


Volume

111,00

Satu an OH

Harga Satuan

Jumlah

I

I 65.000,00

7.215.ooo.oo

! 1

!

pp

1,00 640,00 32,00

Ltr Jam

180,00

M3

pp

1,00 720,00 40,00

Ltr Jam

660,00

M3

1,00 1.008,00 56,00

pp Ltr Jam

5.000.000,00 12.500,00 600.000

5. 000.000' 00 8.000.000,00 19.200.000,00

60.000

10.800.000,00

JUMLAH

50.215.000,00

5.000.000,00 12.500,00 600.000,00

5.000.000.00 9.000.000,00 24.000.000,00

60.000,00

39.600.000,00

JUMLAH

77.600.000,00

5.000.000,00 12.500,00 600.000,00

5.000.000.00 12.600.000,00 33.600.000,00

JUMLAH

51.200.000,00

50,00

Unit

560.000,00

28.000.000,00

36,72 4,43 4,54 0,54 6,77

Sak M3 M3 M3 Kg

81.400,00 360.000,00 150.000,00 2.800.000,00 18.700,00

2.989.008,00 1.594.080,00 680.400,00 1.512.000,00 126.590,00

9,86 36,72

Hok Hok

80.000,00 65.000,00 JUMLAH

788.400,00 2.386.800,00 38.077.278,00

42,00

OH

65.000,00

2.730.000,00

1,00 1.170,00 65,00

pp Ltr Jam

5.000.000,00 12.500,00 600.000,00

5.000.000,00 14.625.000,00 39.000.000,00

6,00

Btg

400.000,00

2.400.000,00

JUMLAH

63.755.000,00

42498.pdf

80

Peningkatan/Perbaika n Jalan Seinaru (Menuju Gedung adat RT.15)

Peningkatan/ Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung adat RT.15)

Pekerjaan Galian dan Timbunan 4.2.27. Mobilisasi Alat Exavator 4.2.28. BBM 4.2.29. Operasional (sew a Exavator) 4.2.30. Tanah Timbunan Tai Batu

Ltr Jam

410,00

M3

Bahan Upah Alat

--

pp

1,00 360,00 18,00

5.000.000,00 12.500,00 600.000,00

5.000.000.00 4.500.000,00 10.800.000,00

60.000,00

24.600.000,00

JUMLAH

45.900.000,00

Rincian tidak ditermukan Rincian tidak ditermukan Rincian tidak ditermukan

51.330.610,00

JUMLAH

64.997.210,00

12.705.000,00 961.600,00

(Sumber: Dokumen PengaJuan Tahap I Desa Bmusan Tahun 2015)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa di Desa Binusan untuk Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 7 Program pe1aksanaan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang terdiri dari Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik, Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan, Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan, Pembuatan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak, Pembuatan Tong Sampah Umum, Normalisasi Galian Saluran Irigasi Persawahan RT.02 Binusan, dan Peningkatan/Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung Adat RT 15). Setelah ditetapkannya RKP Desa, Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan APB Desa selanjutnya pelaksana kegiatan membuat Daftar Rencana Kegiatan Dana Desa Tahap I (40%) yang dibahas dalam forum rapat tentang Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015. Dari hasil observasi diketahui bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 Septermber 20 15 di kantor Desa Binusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, LKD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Ketua RT Dimana rapat tersebut dipimpin oleh


42498.pdf

81

Kepala Desa dan hasil dari rapat tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Penggunaan Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan Notulen. Rapat kerja yang telah dilaksanakan dimaksudkan untuk membahas tentang perkembangan pelaksnaan kegiatan untuk pembangunan Desa Binusan Tahun Anggaran 20 15, untuk membahas ten tang pengaduan masyarakat De sa Binusan,dan untuk membahas tentang masalah, kendala dan hambatan dalarn pelaksanaan kegiatan di Desa Binusan, serta untuk membahas target kegiatan pada tahapan selanjutnya, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Adapun isi dari rapat tersebut diketahui bahwa Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN Desa Binusan dianggarkan sebesar Rp. 414.744.488,dengan Belanja Kegiatan Tahap I (40%) sebesar Rp. 165.897.795,20 dan dari anggaran Belanja Kegiatan tersebut dibuatkan daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I. Sebagaimana yang tercantum pada PP nomor 22 tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) dan Perbup nomor 09 tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) yang bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu: 1) tahap I pada bulan April sebesar 40%; 2) tahap 11 pada bulan Agustus sebesar 40%; dan 3) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Berdasarkan hasil observasi, adapun Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. sedangkan untuk tahap ke II dan III dapat dilihat pada Lampiran Penelitian ini.


42498.pdf

82

Tabel. 4.4 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) (Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015) T erdiri dari a. BELANJA I. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

URAIAN PEKERJAAN

:

165.897.795 165 897.795

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

BELANJA

165.897.795

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

165.897.795

PERBAJKAN BADAN JALAN MENUJU MASJID RT.OS TANJUNG CANTIK BELANJA BARANG DAN JASA - Upah Kerja Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bin - Jasa Desain dan RAB Mobilisasi Exavator BBM Operasional BELANJA MODAL - Tanah Timbunan PERBAJKAN GAPURA BAT AS DESA BINUSAN BELANJA BARANG DAN JASA - Upah Kerja - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bin - Jasa Desain dan RAB A! at BELANJA MODAL Bahan/Materia I PEMBUATAN JALAN MENUJU TAM BATAN PERAHU NELAYAN BELANJA BARANG DAN JASA Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln - Jasa Desain dan RAB - Mobilisasi Exavator - BBM - Operasional BELANJA MODAL - T anah Timbunan PEMBAUTAN BADAN JALAN SEMANGKAJANG DARI PEMUKIMAN KE T AMBAK BELANJA BARANG DAN JASA - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bin - Jasa Desain dan RAB - Mobilisasi Exavator - BBM - Operasion a! PEMBUATAN TONG SAMPAH BELANJA BARANG DAN JASA - Upah Kerja Honor Tim Pelaksana Kegilltan (TPK) 2 Bin J asa Desain dan RAB BELANJA MODAL - Drum Plastik+Tiang Pipa Besi 50 Unit

-


21.266.oo0 0,40 0,40 2,00 0,40 0.50 0,40 0,40 0,40 60,00

Keg Keg Org!Bln Keg

1,00 0,40 2.00 0,40 1,00 0,40 0,40

Keg Keg Org!Bln Keg Keg Keg Keg

pp Keg Keg Keg M3

7.215.000 500.000 1.000.000 5 000.000 8.000.000 19.200.000 60.000

12.705.000 500.000 2.000.000 961.600 51.330.610

17.666.000 2.886.000 I 000 000 400.000 2.500.000 3.200.000 7.680.000 3.600.000 3.600.000 28.375.844 7.843.600 5.082.000 1.000.000 800.000 961.600 20.532.244 20.532.244 29.300.000

0,40 2,00 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 200,00

Keg Org/Bln Keg

0,40 2,00 0,40 0,50 0,40 0,40

Keg Org/Bln Keg

0,40 0,40 2,00 0,40 0,40 19,00

Keg Keg Org/Bin Keg Keg Unit

pp Keg Keg Keg M3

pp Keg Keg

500.000 1.500.000 5.000.000 9.000.000 24.000.000 60.000

500.000 1.000.000 5.000.000 12.600.000 33.600.000

3.175.200 500.000 1.000.000 560.000

17.300.000 1.000.000 600.000 2.500.000 3.600.000 9.600.000 12.000.000 12.000.000 21.266.000 22.380.000 1.000.000 400.000 2.500.000 5.040.000 13.440.000 16.613.951 2.670.080 1.270 080 1.000.000 400.000 13.943.871 10.640.000

42498.pdf

83

Semen Batu Pecah Pasi£ Pasang Kayu Begesting Paku NORMALISASI GALl AN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN RT.o2 BINUSAN BELANJA BARANG DAN JASA Upah Kerja - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bin - Jasa Desain dan RAB Mobilisasi Exavator - BBM Operasional - Batan_g Kel<~Qa Panjang_ 6 m PENINGKAT AN/PERBAIKAN JALAN SEINARU (MENUJU GEDUNG ADAT RT.IS) BELANJA BARANG DAN JASA Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bin Jasa Desain dan RAB - Mobilisasi Exavator BBM Operasional BELANJA MODAL Tanah Timbunan -

-

13,00 1,50 150 0,50 4,31

Sak M3 M3 M3 Kg

81400 360.000 150.000 2.800.000 18.700

0,40 0,40 2.00 0.40 0,50 0.40 0,40 2.00

Keg Keg Org!Bin Keg pp Keg Keg Btg_

2.730.000 500.000 1500.000 5.000.000 14.625.000 39.000.000 400.000

0,40 4,00 0.40 0,50 0,40 0,40 0,40 150,00

Keg Org/Bln Keg pp Keg Keg Keg M3

500.000 1.000.000 6.000.000 4.500.000 10.800.000 60.000

1058.200 540.000 225.000 1.400.000 80.671 27.442.000 27.442.000 1.092.000 1.000.000 600.000 2.500.000 5.850.000 15.600.000 800.000 20.520.000 1.520.000 2.000.000 400.000 3.000.000 1800.000 4.320.000 9.000.000 9.000.000

(Sumber: Dokumen PengaJuan Tahap I Desa Bmusan Tahun 2015)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rencana Penggunaan Dana Desa pada Tahap I dianggarkan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 165.897.795 atau sebesar 40% yang terdiri dari Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik sebesar Rp. 2.266.000, Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan sebesar Rp. 28.375.844, Pembuatan Jalan .Menuju Tambatan Perahu Nelayan sebesar Rp. 29.300.000, Pembuatan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak sebesar Rp. 22.380.000, Pembuatan Tong Sampah Umum sebesar Rp. 16.613.951, Normalisasi Gahan Saluran Irigasi Persawahan RT.02 Binusan Rp. 27.442.000, dan Peningkatan!Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung Adat RT.l5) sebesar Rp. 20.520.000,-. Berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas tentang penyusunan rencana kegiatan untuk penggunaan Dana Desa, secara garis besar dapat


42498.pdf

84

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan telah menyusun dan menetapkan penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 didalam RKPDes Tahun 2015, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap Ill Tahun 2015.

e.

Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada pasal 11 ayat ( 1)

dan 12 ayat ( l) mengamanatkan bahwa dana Desa setiap kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antar jumlah Desa di setiap Kabupaten!Kota. Selanjutnya Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya. Didasarkan pada amanat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten N unukan menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Nunukan yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015 tenang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2015. Berhubungan dengan Peraturan Bupati tersebut berikut ini tanggapan dari Kepala Desa Binusan yang mengemukakan bahwa: " ___ ... memang telah terbitnya Perbup No.9 Tahun 2015, namun itu sangat terlambat, menyebabkan kami di Desa menunggu cukup lama untuk dapat mencairkan DD." (Hasil wawancara, 19 Apri/2016)

Selanjutnya, pada pasal 3 Perbup No.9/2015 disebutkan bahwa Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% dan alokasi formula yang merupakan Alokasi yang dihitung sebesar 10% dari Dana Desa setiap Kabupaten yang dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk jumlah penduduk miskin, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan


42498.pdf

85

geografis. Didasarkan pada Perbup tersebut dapat diketahui bahwa Desa Binusan mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 414.744.488,00 yang terdiri dari alokasi dasar masing-masing Desa di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 240.605.771,- dengan 3.713 jumlah penduduk Desa, 868 penduduk miskin, 101.09luas wilayah Desa, dengan indeks kesulitan 24.79, dan alokasi berdasarkan formula sebesar Rp. 174.138.717,- untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran penehtian ini. Terkait pada penjelasan diatas, berikut ini pemyataan dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD menyatakan bahwa: ..... .. baik untuk perhitungan penetapanjumlah Dana Desa yang diperuntukkan Des a Binumn, Alokasi Formula itu untuk Tahun 20/5 langsung diarsipkan Datanya dari Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 247 tahun 2015. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Tersebut telah ditetapkannya jumlah DD untuk Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan. " (Hasil wawancara, 25 April 20 16)

Disamping itu pula, tanggapan dari Sekretaris Desa Binusa terkait akan hal terse but: ... sudah, saya sudah tahu jumlah Alokasi DD untuk Desa Binusan, dan selanjutcya mengenai pelaksanaancya kami serahkan kepada Pelakmna Kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Dari kedua inforrnan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun Peraturan Bupati Nunukan nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Dana Desa untuk Desa Binusan telah diketahui jumlah pengalokasiannya namun dalam pelaksanaannya masih

dibutuhkan Pemahaman oleh Pelaksana Kegiatan

mengenat penggunaan Dana Desa, pengelolaan keuangannya, mekanisme pencairannya, dan pertanggungjawabannya.


42498.pdf

86

1) Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai mekanisme pencairan Dana Desa bahwa Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan tiga tahap yaitu: I) Tahap I (40%) pada bulan April; 2) Tahap II (40%) pada bulan Agustus; dan 3) Tahap III (20%) pada bulan Oktober. Hal ini sesuai dengan pemyataan oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa: "pencatran Dana Desa dart Pusat ke Kabupaten terdiri dart tiga tahapan dan tahapan int sama halnya dengan tahapan pencairan dari Kabupaten ke Desa. ·· (Hasil wawancara, 25 April 2016)

PP 22 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari Pemerintah ke Kabupaten Nunukan dilakukan dengan syarat bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang yang kemudian disampaikan kepada Menteri dan telah ditetapkannya APBD Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut dari hasil observasi dan pantauan Peneliti diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan sebelum Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 889,91 Milyar dan setelah perubahan menjadi Rp. 1,24 Trilliun. Selain itu, telah adanya penetapan Pembagian Dana Desa oleh Kabupaten Nunukan yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015. Terkait akan hal tersebut Berikut ini tanggapan dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa: "pada mt•al tahun 2015 Bupati Nunukan te/ah menetapkan APBD Kabupaten yang disetujui bersama DPRD sebesar >Rp.800 Mi/yar. Dikarenakan adanya pembahan Regulast yang mengatur ten tang Dana Desa dari PP 60 Tahun 201 .J ke PP 22 Tahun 2015 maka Penetapan Pebiayaan Dana Desa pun jadt terlambat


42498.pdf

87

karena adanya pernbahan itu. Sehingga Penyaluran Dana Desa yang seharnsnya padil bulan April untuk Tahap I menjadi Bulan September. Tapi syukurnya penyaluran Pendanaan tersebut tetap berjalan hingga terlihat hasil pembangunannya di Kecamatan Nunukan. "(Hast/ wawancara, 25 Apri/2016)

Dari basil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menetapkan APBD Kabupaten pada awal tahun anggaran 2015, disamping itu juga pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa yang diatur dalam Perbup No.09 tahun 2015 kepada Pemerintah Pusat. Dimana pada saat penetapan

perbup tersebut terhitung lambat penetapannya

mengingat akan adanya perubahan PP 60 Tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015.

2)

Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa Untuk Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa

didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 Bah II pasal 4-5 disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa tahap pertama dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. Dimana penyampaian peraturan Desa tersebut disampaikan paling lambat bulan maret. Sehubungan dengan hal tersebut berikut tanggapan dari Kasi Pembangunan Desa Binusan sebagai berikut: " ........ .. kami di Desa Binusan saat ilu menunggu hasil Penetapan Dana Desa untuk Desa Binusan dari Bupati. ..... "(Hasil wawancara, 19 Apri/2016)

Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa syarat pencairan dana Desa di Desa Binusan untuk Tahap I adalah Kepala Desa menyampaikan APBDesa, RPJM Desa, dan RKP Desa ke Bupati dan melengkapi


42498.pdf

88

kelengkapan administrasi lainnya. Dikarenakan adanya keterlambatan penetapan regulasi yang berubah seperti yang telah dikemukakan oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana pada bahasan sebelumnya bahwa pencairan Dana Desa di Kecamatan Nunukan dilakukan pacta Bulan September. Sehingga Pencairan oleh Pemerintah Desa Binusan Pada tahap pertarna dilaksanakan dibulan September. Hal ini sesuai dengan hasil observasi terhadap permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun 2015 oleh Kepala Desa Binusan yang disarnpaikan untuk Bupati Nunukan Cq. Camat Nunukan yang dituangkan dalam surat permohonan pencauan Nomor: 412.5/09/Kaur-Pemb/IX/2015 tanggal 14 September 2015 dengan dilarnpirkannya 8 kelengkapan pengajuan pencairan yaitu:

1. Rencana Penggunaan Dana Desa (DO Tahap I (40%). Hal ini telah di uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa telah diketahui ada 7 Program kegiatan untuk Bidang Pembangunan Desa Tahap I di Binusan dengan Nilai Rp. 165.897.795,20. 2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun berjalan. Hal ini juga telah diuraikan pacta pembahasan sebelumnya bahwa Peraturan Desa tentang RKP Desa adalah Perdes Binusan No.02 Tahun 2015 yang terdiri dari 17

program kegiatan pembangunan Desa. 3. Peraturan Desa tentang APBDes.

Hal

ini

telah diuraikan pada

pembahasan sebelumnya bahwa Peraturan Desa tentang APBDes adalah Perdes Binusan No. 03 Tahun 2015 yang diketahui Nilai APBDes untuk Desa Binusan T A 2015 adalah sebesar Rp. 621.996.924,-.


42498.pdf

89

4. Berita Acara Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (40%). Hasil Pembahasan sebelumnya diketahui bahwa Berita Acara atas dilakukannya Rapat Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 September 20 15 di Kantor Desa Binusan. 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbidang kegiatan. Hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yang disajikan pada tabel 4.4 Penehtian ini. 6. Rencana Penggunaan Dana Desa 100%. Yang dapat dilihat pada lampiran penelitian. 7. Rekening Bank BPD Pemerintah Desa Binusan. 8. Berita Acara HasH Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) dari Tim Verfikasi Pendamping Kecamatan. berkas pengajuan pencairan Dana Desa Tahap I telah diperiksa pada tanggal 16 September 2015 oleh Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat Nunukan bersama degan Kasi PMD sebagai Pendamping dan Hariansyah sebagai staf Administrasi atas keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/56/BPM-PD. IIUIX/20 15 ten tang Pembentukan Tim pendampingan Kecamatan Dana Desa. Atas hasil verifikasi oleh Pendarnping Kecarnatan Nunukan (Kasi PMD Kecamatan Nunukan), selanjutnya Camat Nunukan rnembuat surat untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Nunukan Cq. Kepala BPM-PD Kab. Nunukan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi oleh Camat Nunukan Nomor:450/20/PMD-IICN/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat


42498.pdf

90

Permohonan Pencairan DD tahap I (40%) TA.2015 Nomor: 450/313/PMD1/CNIIX/2015 tanggal 16 September 2015. Setelah keseluruhan berkas diajukan dan diverifikasi oleh BPM-PD Kab. Nunukan selanjutnya BPM-PD membuatkan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan dana Desa Nomor:142/439/BPMPD.III/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang akan ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD Kab. Nunukan. Adapun pencairan besaran nilai untuk Tahap I oleh Pemerintah Desa Binusan adalah sebesar 40% atau Rp. 165.897.795,20 hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bendahara Desa Binusan sebagai berikut: .. .pencairan DD yang masuk ke Rekening Des a ditentukan besarannya. untuk Tahap pertama 40%, tahap kedua ;uga 40% dan 20%nya untuk tahap ketiga. ..... "(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Selanjutnya untuk pemindahbukuan pada Tahap ke II sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 tahun 2015 pasal 4 ayat 5 adalah sebesar 40% yang dilakukan setelah Kepala Desa Binusan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I yang dapat dilihat pada lampiran penelitian. Sedangkan untuk Tahap ke III penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa setelah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Adapun jadwal pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Binusan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


42498.pdf

91

Tabel4. 5 Jadwal Pencairan Dana Desa Pemerintah Desa Binusan T A. 2015 Tahap Pencairan

Pencairan Berdasarkan PP 22/2015 dan Perbu 9/2015

Pencairan oleh Pemerintah Desa Binusan

Tahap I

Bulan April

Bulan September

Tahap II

Bulan Agustus

Bulan November

Tahap III

Bulan Oktober

Bulan Desember

Semester I

Minggu keempat bulan Juli

Minggu kedua November

bulan

Semester II

Minggu keempat Januari 2016

Minggu kedua Januari 2016

bulan

bulan

(Sumber: Dokumen PengaJuan Pencairan Dana Desa T A. 20 15)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada Perbup Nunukan nomor 9 tahun 2015 Pasal 14 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester l paling lambat minggu keempat bulan Juli. Namun dikarenakan perubahan regulasi yang mengakibatkan adanya penundaan pencairan baik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan maupun dari Pemerindah Daerah kabupaten ke Pemerintah Desa Binusan sebagaimana yang dijelaskan pada Perbup 9 tahun 2015 pasal 15 ayat 4 disebutkan bahwa penundaan penyampaian laporan realisasi Semester I dilakukan sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I. berdasarkan pada perbup tersebut dan dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa pelaporan Realisasi Semester I yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dilakukan pada bulan November hal tersebut dinilai terlambat dalam penggunaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan, namun mengingat adanya perubahan regulasi peraturan oleh Pemerintah


42498.pdf

92

Pusat maka keterlambatan tersebut masih tetap ditindaklanjuti dalam proses penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Seperti yang diutarakan oleh Kasi Sarana dan Prasarana BPM-PD Kab. Nunukan terkait akan hal tersebut menyatakan bahwa: "Penyebab utama keterlambatan Pencairan DD disebabkan karena perubahan Regulasi oleh Pemerintah Pusat tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dari PP 60 tahun 201-1 ke PP 22 tahun 2015 .. ... "(Hasil wawancara. 25 Apri/2016)

Selanjutnya, berkaitan dengan syarat pengaJuan Pencairan Dana Desa Tahap I oleh Pemerintah Desa Binusan yang telah dijelaskan diatas, berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Binusan atas basil wawancara dengan informan sebagai berikut: ... .Pada Tahap Pertama Pengajuan. saya merasa sangat kebingungan karena saya rasa syaratnya terlalu banyak dan berbelit. Sehingga kami selalu mengalami kendala setiap berhadapan dengan persyaratan pengajuan. Dilain hal juga memang kemampuan kami di Desa masih memerlukan bimbingan tentang penyelesaian administrasi Tahap demi Tahap Pencairan agar roda pemerintahan Desa Binusan bisa memperoleh hasil yang optimal." (Hasil wawancara, 19 April 20 16)

Pemyataan lainnya dari Kasi Sarana dan Prasaran BPMPD Kab. Nunukan mengemukakan bahwa: ... .Pendnmping Desa di Kabupaten Nunukan, be/urn dapat berpartisipasi secara penuh, dikarenakan .mat pelatihan Pendamping Desa, mereka hanya diajarkan tentang teori saja dan saat pengaplikasikannya dilapangan tidak sesuai dengan teori yang diajarkan, sehingga setiap pengajuan yang karni Verifikasi selalu ditemukannya kesalahan karena aparatur Desa dalarn rnenyusun SPJnya be fum mempunyai pengalaman dan kemarnpuan yang rnernadai sehingga peranan Pendnmping Desa ...angat diharapkan dapat memberi nilai /ebih dalarn Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa. " (Hasi/ wawancara, 25 April 2016)


42498.pdf

93

Dari hasil interview dengan informan diatas diketahui bahwa pada saat pengajuan pencairan Dana Desa tahap pertama oleh Pemdes Binusan mengalami kendala karena merasa syarat pengajuan pencairan Dana Desa yang begitu banyak seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 8 kelengkapan berkas syarat pengajuan ditambah dengan Surat Rekomendasi dari Camat Nunukan dan BPMPD Kabupaten Nunukan baru kemudian Dokumen pengajuan tersebut disampaikan kepada DPKAD. Selain itu, kemampuan SDM aparatur Desa Binusan masih memerlukan Bimbingan dan partisipasi tenaga dan keterampilan dari Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Binusan. f.

Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 144 tahun 20 14 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehubungan hal itu fokus penelitian ini di bagi kedalam 2 ( dua) indikator yaitu Pelaksanaan Pembangunan Desa atas Penggunaan Dana Desa APBN dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. untuk itu, perlu kiranya diJelaskan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Binusan. 1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Kepala Desa Binusan mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan dalam hal


42498.pdf

94

melakukan

Tahapan

Persiapan.

Sebagaimana

yang

diamantkan

dalam

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 52 ayat 4 yang berbunyi bahwa Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APB Desa. Dari hasil observasi, diketahui beberapa Tahapan Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan terdiri dari: 1) Pem bentukan Tim Pelaksana Kegiatan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tim Pelaksana Kegiatan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Binusan yang terdiri dari 17 Pelaksana dimana Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekdes sebagai Koordinator, Staf Tata Usaha sebagai Bendahara, dan 4 Kasi/Kaur Desa sebagai Pelaksana Kegiatan serta 9 anggota staf pelaksana kegiatan yang terdiri dari Waki1 Ketua RT.08, Ketua RT.04, Wakil Ketua RT.05, Ketua RT.02, Ketua RT 15, dan 3 diantaranya ada1ah masyarakat serta ketua LPM. Selanjutnya BPD sebagai Pengawas Kegiatan dalam Tim Pe1aksana tersebut. Pembetukan Tim Pelaksana tersebut dituangkan

kedalam

Keputusan

Kepala

Desa

Binusan

Nomor

188.4/06/IX/2015 Tahun 2015. 2) Penyusunan

Rencana

Kerja,

sebagaimana

yang

telah

dijelaskan

sebe1umnya Pemerintah Desa Binusan telah menyusun Rencana Ketjanya (RKP Desa) yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan. 3) Sosialisasi Kegiatan, sebagaimana yang te1ah dijelaskan juga pada bahasan sebe1umnya bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa dan Rencana Ketja yang telah ditetapkannya kepada masyarakat


42498.pdf

95

melalui sosialisasi kegaitan (Musyawarah Pelaksana Kegiatan Desa) yang dilakukan di Kantor Desa Binusan Kecamatan Nunukan. 4) Penyiapan Dokumen Admioistrasi Kegiatan, dimana Pelaksana Kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa Binusan yant terdiri dari Dokumen RKPDes, APBDes, Administrasi Keuangan, Dokumentasi Foto/Gambar 0%, 40%, 80% dan I 00% pembangunan, dan dokumen Jainnya. 5) Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material untuk pengerjaan Pembangunao Desa, dimana pelaksana kegiatan pembangunan menentukan jumlah tenaga keija yang dibutuhkan dan menentukan besaran Upah!Honor sesuai dengan perhitungan besarannya yang tercantum di dalam RAB Kegiatan dan RKP Desa Binusan yang telah di tetapkan dalam APBDes. Berdasarkan pada uraian tahapan persiapan di atas, berikut ini pemyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Binusan bahwa: "/angkoh awal saat ditetapkonnya DD adalah melakukon beberapa persiapan mulai dari pencairannya, Pe/ahanaannya, dan Pelaporannya ke Bupati.. ...... " (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Pemyataan lain oleh Kasi Pembangunan yang menyatakan bahwa: "Pertama, komi harus mempelajari isi Peraturan dan ketentuan yang ada. Karena kemampuan komi di Desa tentang /angkah-langkah awal yang kami lakukan harus diketahui dulu untuk apa DD itu dan diapakan DD itu, baru bisa kitajalankan. "(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Disamping kedua informasi diatas, BPD juga menyatakan hal yang sama tentang tahapan-tahapan awal dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Binusan sebagai berikut:


42498.pdf

96

".saat dilakukannya Mu5renbang Desa di Kantor Desa, saya rnelihat dari rnasing-rnasing peserta yang rnenghadiri rapat itu rata-rata dari rnereka belum rnengerti tentang tahapan pe/aksanaan Dana Desa. dan jujur saja saya sendiri pun rnasih be/urn paharn betul apa sebenarnya yang harus di/aksanakan dalam pengelolaan Dana Desa itu. Karena secara struktura/ jabatan, saya sebagai pengawas pelaksanaan saja, jadi untuk lebih rnernaharni tentang tahapannya adalah o/eh Para Pelaksana Kegiatan. Jbu bisa tanyakan langsung pada Kasi Pernbangunan di Kantor Desa. " (Has if wawancara, 20 April 201 6)

Selain itu, tahapan awal lainnya adalah dilakukannya pembekalan pelaksana kegiatan untuk para pelaksana kegiatan di Desa Binusan sebagaimana yang diutarakan oleh Kasubbid PKM BPMPD Kab. Nunukan sebagai berikut: " .. bagaimana mau lancar proses pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan, pelatihan/bimtek untuk para Tim Pelaksana aja be/urn ada " (Hasil wawancara, 25 Apri/2016)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, diketahui bahwa sebagai langkah awal pelaksanaan dana Desa adalah melakukan beberapa persiapan dan memahami ketentuan yang telah ditetapkan. namun tidak semua pelaksana memahami tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Binusan karena kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Binusan apalagi belum adanya birnbingan teknis oleh pemerintah untuk para Pelaksana Kegiatan di Desa. Selanjutnya, setelah ditetapkannya langkah awal oleh Pemerintah Desa Binusan

dalam

Pembangunan

Desa,

Kepala

Desa

selanjutnya

adalah

mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatannya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 52 ayat 4. Dari hasil observasi, adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa Binusan terdiri dari:


42498.pdf

97

1) Mengadakan Rapat Kerja Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pelaksaoa Kegiatao, dalam hal ini atas hasil persiapan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk Pembangunan Desa atas dasar RKPDes dan Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkannya diketahui bahwa untuk tahap I pembangunan Desa Binusan telah menyelesaikan 40% pembangunan Desa. oleh karena itu, Kepala Desa melakukan Rapat perkembangan pelaksanaan pembangunan untuk tahap II pencairan Dana Desa yang diperuntukkan sebesar 40%. Yang mana rapat ini dimaksudkan untuk agar diperolehnya penyelesaian sebesar 80% pada pelaksanaan pembangunan selanjutnya. 2) Melakukan Pemeriksaao Kegiatan terhadap Infrastruktur Desa, dimana Kepala Desa dalam hal ini mengkoordinasikan pemeriksaan Tahap Perkembangan dan Tahap Akhir kegiatan Infrastruktur Desa di Binusan yang dilakukan dengan 3 tahap penilaian/pemeriksaan yaitu 40% pada tahap I dari keseluruhan target kegiatan, 80% dari keseluruhan target kegiatan dan I 00% dari keseluruhan target kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I, II dan III atau dapat dilihat pada Lampiran Penelitian ini. Berdasarkan pada uramn tahapan pelaksanaan di atas, berikut

1m

pemyataan yang dikemukakan oleh Camat Nunukan: "Dari yang saya lihat, kegiatan Dana Desa di Kabupaten Nunukan tidak berjalan dengan baik, karena adanya perubahan regulasi dari peraturanperaturan yang menyebabkan pencairan dana Desa terhitung sangat /ambat. Apalagi ditambah adanya pemilihan Kepala Desa Baru .... " (Hasi/ wawancara, 21 April 2016)


42498.pdf

98

Sedangkan Kepala Desa Binusan JUga memberikan pemyataan yang mendukung sebagai berikut: "kalau berbicara soal ejektivitas pekerjaan, kami be/urn bisa mewujudkannya, soa/nya peraturan-peraturan mengenai Dana Desa APBN terus berubah. Disaat kami mempelajari peraturan yang sudah ada.... eeeeh ada lagi peraturanperaturan baru .. . " (Has if wawancara, 19 April 20 16)

Hal senada dipaparkanjuga oleh Sekertaris Desanya: "Betul tuh pak Desa, kami sudah bersusah payah harus memahami bahkan berusaha menghapal aturan-aturan yang ada, tapi selang beberapa bulan ada /agi bermunculan aturan baru. " (Has if wawancara, 19 April 20 16)

Tanggapan lain pula dikemukakan oleh Kepala Desa Binusan terkait pada kegiatan dilapangan berikut pemyataanya: "sudah semua bu, kami sudah semua melaksanakan kegiatan yang sudah kami tentukan di Daftar Usulan RPK Desa. dan ibu bisa lihat dan cek /angsung ke /apangan untuk membuktikannya." (Hail wawancara, 19 Apri/2016)

Pemyataan lain juga datang dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD kab. Nunukan sebagai berikut: "kan beberapa bulan lalu telah dilakukannya Pemilihan Kepala Desa, dan menurut saya, perangkat Desa yang baru tersebut harus dipaksakan cepat memahami mekanisme penyelenggaraan Dana Desa yang bersumber dari APBN itu ... .. "(Hail wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan basil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dana Desa belum seluruhnya diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan regulasi yang ada selalu berubah yang akhimya berdampak pada pencairan dana Desa di Desa Binusan jadi terlambat. hal ini sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa di Desa Binusan yang telah ditetapkan.


42498.pdf

99

2)

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pelaksanaan Keuangan Desa Binusan dari APBN, Seperti yang

diketahui bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan dan Bendahara. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan dan Bendahara. Dalam pelaksanaannya, Bendahara dapat meny1mpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas Desa ditetapkan dan diatur dalam Perbup Nunukan No.09 tahun 2015 pasal 13 ayat 6, bahwa jum1ah uang yang dapat disimpan dalam kas Desa adalah maksimal Rp. 10.000.000,perakhir bulan. Sekdes berpendapat berkenaan dengan nilai yang disimpan dalam Kas Desa di Pemerintah Desa Binusan sebagai berikut: "pada mvalnya saya bingung dengan batasan nilai yang disimpan di Bendahara, yang saya tau Bendahra setiap Bulannya melaporkan Uang Kasnya ke Kades ... ______ . Tapi kalau diperaturan kayaknya memang ada batasan jumlah uang yang disimpan di bendahra. " (Has if wawancara, 19 April 20 /6)

Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran atau belanja dana Desa sebagaimana yang diketahui bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa Binusan. berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembelanjaan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dibelanjakan untuk mendanai 7 program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rapat Penggunaan Dana


42498.pdf

100

Desa Tahap I (40%) dengan nilai anggaran 165.897.795,20 untuk lebih jelasnya tentang nilai pengalokasian DD dari masing-masing program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 pada uraian sebelumnya, yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal. Yangrnana pekerjaannya dilaksanakan selama 120 Hari atau 4 bulan sejak ditetapkannya APBDesa oleh Pemerintah Desa Binusan. Dari hasil pengeluaran tersebut sehingga dapat diketahui stsa anggaran yang dialokasikan Pemerintah Desa Binusan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 248.846.692,80 dari Pagu Dasar Anggaran Dana Desa Rp. 414.744.488,00. Selanjutnya pengeluaran Dana Desa pada Tahap II sebesar Rp. 165.897.795,20 dan Tahap III sebesar Rp. 82.948.897,60 pembelanjaan atau pengeluaran terhadap Dana Desa dapat dilihat pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan III pada Lampiran Penelitian. Berkenaan dengan penjelasan di atas yang senada dengan pernyataan informan dari perangkat Desa Binusan oleh Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa: "menurol saya penggunaan dana Desa sudah sinkron dengan rencana kerja yang dibuat ... ......... " (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Kepala Desa Binusan juga memberikan pernyataan yang sama bahwa: "Saya merasa kebutuhan Desa disini tercukupi dengan adarrya ADD dan DD ... ... "(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Pernyataan lainnya dari kasilkaur Kesejahteraan menyatakan bahwa: .... saya selaku salah satu pelak.'mna Tim dalam hal pengelolaan Dana Des a masih merasa kurang memahami untuk pengelolaan Dana Desa apalagi dalam hal administrasinya banyak syarat yang haros dilengkapi ... .. " (Hasil wawancara, 19 April 20 16)


42498.pdf

101

Sesuai dengan hasil penelitian terkait pada beberapa hasil informan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Binusan telah sesuai dengan Perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPDes dan Rencana Penggunaan Dana Desa Tiap Tahapnya. Selain itu juga Pemerintah Desa Binusan merasa pengalokasian Dana Desa dari APBN dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat. Namun hila dikaitkan pada kemampuan Sumber daya Manusia yang ada masih memiliki kendala dalam penyelesaian administrasi baik untuk pengajuan maupun untuk pelaporannya.

Berdasarkan penjelasan beberapa uraian diatas tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa baik pelaksanaan untuk Pembangunan Desa maupun untuk pengelolaan keuangan Desa, secara garis besamya peneliti dapat simpulkan bahwa di Pemerintah Desa Binusan untuk Pembangunan Desa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada RKPDes dinyatakan belum sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku. Walaupun pembangunan di Desa Binusan diprioritaskan untuk pembangunan Desa yang hasilnya sudah menunjukkan 100% penyelesaian pembangunan. Namun, bila ditinjau dari segi prioritas penggunaan Dana Desa bukan hanya pada pembangunan Desa saja melainkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa juga perlu. Selain itu dari segi kemampuanl keterampilan/ profesonalisme para Pelaksana dalam menyelesaikan pekeijaannya masih belum optimal karena SDM yang ada masih memerlukan Bimbingan dan Pelatihan Khusus untuk Pelaksanaan


42498.pdf

102

Pengelolaan Dana Desa seperti yang diutarakan oleh Carnat Nunukan sebagai berikut: "menurut saya, profesionalnya para tim dalam mengelo/a dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belaf!ja negara belum dapat terpenuhi secara individual. Namun apabila dikerjakan secara Tim maka pekerjaan apapun dapat diselesaikan. Begitulah yang kami lakukan disini.. "(Hasil wawancara, 19 April 20 16)

g.

Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Pemeriotah Desa Binusan Setelah semua proses/kegiatan telah selesai dilakukan, maka sebagai

langkah selanjutnya pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta output yang ada. Berdasarkan hal tersebut, berikut pemyataan dari Sekretaris Desa selau Koordinator Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Binusan: "selalu ada komunikasi antara pelakmna kegiatan dengan penanggungjawab ... .. se/ain itu saya juga selalu verifikasi administrasi Pelakmnaan Kegiatan dari kasi maupun dari Pihak ketiga. " (Hasil wawancara, 19 April 20 16)

Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 35, bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut kepala Desa Binusan menyatakan bahwa: "SPJ Desa Binusan ... .... .. sudah kami laporkan dan lampirkan, berkasldokumendokumen itu. Ibu bisa /ihat disitu . " (Hasil wawancara, 19 April 2016)


42498.pdf

103

Hal senada disarnpaikanjuga oleh Sekretaris Desa berikut pernyataanya: .... .. sudah saya perikw berkasnya, sudah sesuai. Tinggal dievaluasi di BPMPD untuk se/anjutnya dilaporkan ke Bupati." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Berdasarkan uraian dan pernyataan diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris

Desa

untuk

diverifikasi

terlebih

dahulu.

Laporan

pertanggungjawaban Bendahara Desa tersebut menggambarkan arus uang masuk dan keluar. Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan maksud untuk membandingkan saldo apakah telah sesuai pembukuan dengan saldo rill yang ada di Bendahara Desa dan hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Binusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

pertanggungjawaban

oleh

Bendahara

Desa

Binusan

telah

di

implementasikan dengan melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Selain kedua pertanggungjawaban diatas, Pemerintah Desa Binusan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desanya, kepala Desa Binusan berkewajiban untuk menyampaikan laporan ke Bupati Nunukan dan laporan tersebut disampaikan juga ke BPD. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa di Desa Binusan berikut ini pemyataan Camat Nunukan atas wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:


42498.pdf

104

"sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa atas Pefakmnaan Dana Desa di setiap Desa, maka setiap Desa harus membuat Laporan SPJ untuk Semester I dan Semester II ... .. dan untuk Desa Binusan Kecamatan Nunukan sudah membuat SPJ dan saya juga sudah memantaunya. " (Has if wawancara, 21 April 2016)

Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD Kab. Nunukan mengemukakan bahwa: "Pencairan DD tahap ke 11 dilakukan setefah menyerahkan SPJ Tahap 1 dan itu sudah menjadi syaratnya ... ... ..... kami sudah menerima SPJ semua Desa kabupaten Nunukan walaupun banyak yang terlambat." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Penyataan kedua informan diatas sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 37 dan 38, bahwa rincian laporan yang disampaikan ke Bupati diantaranya yaitu:

I)

Laporan Pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan

APBDes; 2) Laporan Semester I dan II Realsisi Pelaksana APBDes dan 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (dapat dilihat pada Iampi ran penelitian ini). Mengenai hal tersebut berikut ini pemyataan dari Bendahara Desa Binusan menyatakan bahwa: ... . .selama peng-SPJ-an has if kegiatan Des a sefama tahun 2015 kami disibukkan dengan banyaknya berkas dan pefaporan yang harus disusun terpisah karena sefama Pembangunan Desa disamping kami memanfaatkan DD dari Pusat kami juga memanjaatkan ADD yang dianggarkan dalam APBDes .... oleh karena itu, pelaporan di Desa Binusan dalam SPJ diuraikan dua pelaporan ADD dan DD. " (Hasi/ wawancara, 19 April 201 6)

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Binusan telah menyusun laporan Pertanggungjawaban, dan Laporan Realisasi Semester I dan semester II dan juga Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap ke III dan semua laporan tersebut telah disampaikan


42498.pdf

105

kepada Bupati Nunukan sebagai pertanggungjawaban Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (DD).

2.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan impementasi

pengelolaan dana Desa yang besurnber dari APBN temyata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat berkenaan dengan kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a.

Faktor Penghambat Kebijakan Dana Desa Untuk menilai faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa di

Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan menggunakan teori Edward III. Dalam teori ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sebuah kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, Surnberdaya, Sikap, dan Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampatan pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Dana Desa.


42498.pdf

106

a) Intensitas Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (DD) Berkaitan dengan adanya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan dari informan dari Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat (Kabid KM) yang menyatakan bahwa: .... .rneskipun Pihak Kernenterian Keuangan sudah rnelakukan sosialisasi, narnun rne/ihat keterbatasan anggaran yang ada, sosilaisasi ini dilakukan hanya di lingkup Pernerintahan Kabuapten saja sedangkan pada lingkup Desa be/urn disentuhnya." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Sedangkan menurut Kepala Desa Binusan tentang Sosialisasi yang dilakukannya guna memberikan informasi kebijakan Dana Desa dari Pemerintah maka Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakannya: "pada dasarnya karni be/urn rnengetahui betul tentang kebijakan Pernerintah rnengenai Dana Desa yang terpisah dengan ADD, karena karni hanya mendapatkan kabar dari Bupati dan PMD dan beberapa PeraturanPeraturan /alu karni konsultasikan dan rnembahasnya yang selanjutnya kami sarnpaikan kepada rnasyarakat Desa .. ........ " (Hast/ wawancara, 19 April 2016)

Kabid Ketahanan Masyaraakt (KM) juga mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut. "kami sudah me/aksanakan sosia/isasi berdasarkan PP 6012014 tentang Desa kepada Kepala Desa beserta Aparartnya dan juga rnasyarakat, akan tetapi saat pelaksanaan sosialisasi itu sudah berjalan diperoleh in.forrnasi dari Pemerintah Pusat bahwa adanya perubahan Peraturan PP60/2014 ke Peraturan PP 22/2015 sehingga kami harus kembali me/akukan sosialisasi dengan didasari pada PP yang baru tersebut. " (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Binusan Belum sepenuhnya memperoleh informasi dari Pemerintah Pusat karena lingkupan sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah hanya pada lingkup


42498.pdf

107

Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu, saat dilakukannya Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah Desa Binusan mengalami keterlambatan dikarenakan adanya perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 20 14 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa di Pemerintah Desa Binusan pelaksanaan sosialisasi mengenai Kebijakan Dana Desa yang dilakukan bel urn intensif pelaksanaannya.

b) Kejelasan Pesan Kebijakan Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Binusan, yaitu: " ..... terns terang kami mengalami kebingunan dalam hal administrasi pertanggungjawaban keuangan. kalau masalah penggunaan Dana Desa kami, saya sebagai ,S'ekretaris Desa tidak menga/ami berbagai kesulitan. ..... "(Hasil wawancara, /9 April 20/6)

Pemyataan diatas juga senada dengan pemyataan Kasubbid Bidang Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan. "sebenamya dalam UU, PP, dan Perbup semuanya sudah jelas, hanya saja masi adanya yang kurang memahaminya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kejelasan if!formasi tentang Dana Desa masih diperlukan baik itu melalui sosialimsi ataupun pelatilum-pelatihan ...... " (Hasil wawancara, 25 April 20/6)

Sedangkan menurut Kabid KM BPMPD juga memberikan pemyataan yang senada sebagai berikut:


42498.pdf

108

"hampir sudah 2 tahun kita menerima Dana Desa dari Pusat, jadi, menurut saya sudah seharusnya semua aparatur Desa memahami dengan jelas. Namun kenyataannya dilapangan masih banyaknya aparatur Desa yang belum memahami Tupok5inya." (Hasil wawancara. 25 Apri/2016)

Pemyataan lain oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD menyatakan bahwa: "menurut saya, semua penjelasan tentang Dana Desa dari APBN sudah jelas dan bisa dipahami. Apalagi sudah dilakukannya sosialisasi. Kan di Perhup juga sudah jelas, tala cara pemhagian dan penetapan dana Desa setiap Desa ... .... "(Hasil wawancara, 25 April2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para in forman di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat kurang jelasnya pesan yang diterima oleh para pelaksana Kebijakan Dana Desa (DD) karena masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Binusan dalam memahami pesan yang diterima.

c) Konsistensi Pesan Kebijakan Sehubungan dengan konsistensi

pesan, Kepala Desa Binusan

memberikan penyataaan berikut: "saya te/ah me/aksanakan mw,yawarah Desa dan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lembaga Desa, dengan harapan adanya partisipasi dari mereka ... ...... "(Hasi/ wawancara, 19 Apri/2016)

Lebih lanjutnya menyatakan bahwa: ..... .berhubung adanya perubahan peraturan dari Menteri yang mengatur tentang DD tesebut kami harus menunggu kepastian dari Pemda untuk dilakukannya kembali sosialisasi PP 22 tahun 2015 ..... ... "(Hasil wawancara, 19 April 2016)


42498.pdf

109

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa: "terhambatnya pelaksanaan di Kantor kami disebabkan karena adanya perubahan peraturan Dana Desa yang berdampak pada pencairan dan penyele.saian pe/aksanaan yang tidak bisa tepat waktu. Harus menunggu lagi . .. "(Hasil wmvancara, 19 April 20/6)

pemyataan dari informan diatas dibenarkan oleh Kabid KM BPMPD beliau menyatakan bahwa: "injormasi dan perintah mengenai penga/okasian Dana Desa mengalami perbedaan,perubahan pada rormula Alokasi atau pembagian Dana Desa " (Hasil dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa .. wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan kebijakan tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN belum konsisten sepenuhnya hal ini dikarenakan perubahan regulasi yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan di Desa Binusan. Dari hasil beberapa fenomena komunikasi penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan sosialisasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan belum intensif, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah sehingga pelaksanaannya hanya dilingkup Pemerintah Daerah. 2) mengenai kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa masih terdapat kurang jelasnya pesan yang diterima oleh para pelaksana Kebijakan Dana Desa karena masih kurangnya kemampuan SDM memahami pesan yang diterimanya. 3) sedangkan untuk konsistensi pesan, hasil penelitian


42498.pdf

110

terungkap bahwa adanya keterlambatan pelak:sanaan, perencanaan dan penyelesaian pekerjaan dikarenakan penyampaian Pesan kebijakan Dana Desa yang berubah PP 60 tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015 sehingga kebijakan yang ada sating bertentangan mengenai waktu pelak:sanaan, waktu pencairan dan waktu pelaporan/pertanggungjawabannya.

2)

Sumber Daya Dalam hal Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kebijakan Dana Desa (DD), dari hasil informan memiliki kesepakatan perlu adanya peningkatan SDM. Terkait dengan kemampuan SDM Kepala Desa Binusan menyatakan bahwa: " ..... .Jenjang Pendidikan yang ada sebagian besar adalah lulusan SMAISLTA Sederajat, sehingga mereka selalu lambat untuk menyelesaikan pekerjaan disaat mereka kita ajak untuk bekerja efiddifdengan bekerja tepat waktu. Jadi bisa kita nilai bahwa pendidikan dari para pelaksana Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelakwnaan DD di Pemerintahan kita ... ....... " (Hasil wawancara, 19 April 20 16)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Ketahanan Masyarakat BPMPD sebagai berikut: "bahwa ........ .Aparatur Desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa yang ada di Desa Binusan menurut saya belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa dari Pusat, karena Dana Desa ini mulai diselenggarakan pada tahun 2015. " (Hasil wawancara, 25 April 20 16)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan di bidang pendidikan cukup rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan pekeijaan dengan tepat waktu.


42498.pdf

111

3) Sikap Dalam hal sikap pelaksana kebijakan implementasian Dana Desa, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda yaitu terdapat sikap pelaksana yang tidak mendukung dan mendukung pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana yang tidak mendukung kebijakan Dana Desa oleh para informan sebagai berikut: a. Persepsi pelaksana kebijakao Terkait dengan persepsi oleh pelaksana kebijakan terhadap kebijakan dalam impelementasian Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa Binusan sebagai berikut: "saya merasa, aparatur Desa di Kantor kami, belum siap untuk menjalankan tugas, menyelenggarakan DD. berhubung sudah menjadi aturan pusat, kami di Desa harus menjalankannya. Padahal kalau dilihat dari jum/ah dan kualitas ,S'DM yang ada di Kantor kami terbatas. " (Hasil wawancara, 19 April 20 16).

Pemyataan lain juga disampaikan oleh Staf Tata Usaha Kantor Desa sebagai berikut: ".. ...... .. adanya pemisahan Dana, menyebabkan kami harus membuat laporan kegiatan menjdi dua.format dan ini membuat kami bingung dalam pelaporan ... ....... "(Hasil wawancara, 25 Apri/2016)

Pemyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Kabid Ketahanan Masyarakat BPMPD sebagai berikut: "saya yakin, dengan adanya Dana Desa ini, semua Kepala Desa di Kabupaten Nunukan akan memiliki penilaian yang sama terhadap kebijakan Dana De.m, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap Dana Desa untuk Desa akan semakin ditingkatkan. Hanya saja hila ditinjau dari kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada belum dapat memenuhi standar kemampuan. Dikarenakan Dana Desa ini baru dilaksanakan di Tahun 2015 sedangkan pengalaman aparatur Desa pada bidang pengelo/aan Dana ADD." (Hail wawancara, 25 Apri/2016)


42498.pdf

112

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para inforrnan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan mempunyai persepst yang belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya karena SDM belum mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa sehingga berpengaruh pada sikapnya dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan Dana Desa.

b. Respoo Pelaksaoa Kebijakao Hasil

penelitian terhadap respon pelaksana kebijakan dalam

penelitian ini dari para inforrnan. Pemyataan dari Camat Nunukan terkait dengan respon pelaksana kebijakan Dana Desa sebagai berikut: "dari beberapa pembicaraan ... ..... ada yang respon terhadap Dana Desa karena itu segera melakmnakan kegiatan, namun ada juga yang kurang merespon. buktinya, kan untuk memperoleh pencairan Dana Desa harus melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa dan itu masih saja terhambat .. ..... "(Hail wawancara, 21 April 2016)

Lebih lanjutnya menyatakan bahwa: "pelaksanaan Dana Desa kan sudah I tahun lebih, jadi untuk kepengurusannya kami serahkan wewenang ke Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesnya ... ..... "(Hail wawancara, 21 April 2016)

Adapun Kepala Desa Binusan juga mempunyai penyataan lain: ... kami selalu merasa pengajuan pencairan DD selalu ter/ambat, jadinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan o/eh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ......... " (Hail wawancara, 19 Apri/2016)

Kepala BPMPD Kab. Nunukanjuga beranggapan bahwa: "secara rata-rata Kepala Pemerintah Desa sangat merespon terhadap DD yang bersumber dari APBN, buktinya sudah banyak pembangunan di Desa yang kita temukan ada yang memanfaatkan dana DD untuk pembangunan


42498.pdf

113

Desanya ada juga yang memanfaat dana DD untuk memberdayakan masyarakatnya. Tapi berpulang dari itu semua, mengenai respon masingmasing Desa kita kembalikan kepada mereka apakah mereka merespon pelakmnaan Dana Desa atau tidak ......... " (Hail wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa infonnan diatas dapat di ambil kesimpulkan bahwa respon pelaksana kegiatan terhadap kebijakan Dana Desa di Desa Binusan belum merespon secara positif atau masih kurang merespon terhadap pelaksanaan Dana Desa APBN hal ini dikarena Dana Desa tersebut baru diperoleh para pelaksana kebijakan di Tahun Anggaran 20 15 dan hal tersebut bagi mereka adalah suatu kebijakan baru yang mereka selenggarakan yang mana dalam penetapan anggarannya juga oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk sangat terlambat sehingga dibutuhkan waktu yang sangat singkat untuk dapat memahami dan mengerti isi kebijakan Dana Desa. Namun kenyataanya

pelaksanaan

Pengajuan Pencairan di Desa Binusan selalu terlambat hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kepala Desa pada peneliti hasil wawancara di atas.

c. Tindakao Pelaksana Kebijakan Dengan adanya respon positif oleh pelaksana kebijakan Dana Desa, pemerintahan Desa Binusan telah membuat kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan Dana Desa di Desanya berikut pemyataan Kasi Pembangunan Desa Binusan: "kami belum dapat menyelesaikan pekerjaan kami, sesuai dengan yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Desa Binusan ada 1 7 kegiatan namun yang terealisasi dan masuk dalam rencana kerja hanya


42498.pdf

114

7 kegiatan, hal ini disebabkan kurangnya Dana Desa yang masuk ke Desa. dan kemampuan kami didalam mengelola Dana Desa be/um sepenuhnya mampu ... ..... "(Hail wawancara, 19 Apri/2016)

Selanjutnya Kepala Desa mengemukakan bahwa: "kami sudah membuat RPJMDes untuk 6 Tahun sejak 20/3 dan RKPDes untuk Tahun 2015 ..... kegiatan dan langkah-langkah kami, sudah tertera dalam RPJMDes itu .. ..... "(Hail wawancara, /9 April 2016)

Kasubbid

Saran

dan

Prasarana

BPMPD

Kab.

Nunukan

mengemukakan hal sama yaitu: ... berbicara tentang kegiatan, semua Desa telah menyusun kegiatan dan melakmnakannya, semua Desa sudah punya kegiatan untuk operasional pemerintahannya dan untuk pembangunan Desanya, akan tetapi terkait tindakan para pelahana di Desa tidak menampakkan keseriumn mereka, karena dari yang saya amati merekea kebanyakan bingung dan tidak mau tahu. Salah satu buktinya kita bisa lihat dari berkas pengajuan mereka, hampir seluruhnya hasil copy paste dari berkas pengajuan di Desa lain, ada yang ditemukan Kop Surat tertulis Kecamatan lni ..... tapi redaksinya berisikan Kecamatan yang berbeda. 0/eh karena itu memurut saya pribadi berani menyatakan kurangnya keseriusan oleh Perangkat Desa karena hal itu tadi. "(Hail wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Impelementasi Dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM di Pemerintah Desa Binusan yang belum siap untuk menjalankan kebijakan Dana Desa. Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap sikap pelaksana kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan mempunyai persepsi yang belum mendukung sepenuhnya peJaksanaannya. Demikian juga dalam hal respon para pelaksana kebijakan Dana Desa terungkap bahwa kurangnya respon para pelaksana Dana


42498.pdf

115

Desa yang dikarena kebijakan Dana Desa dari APBN merupakan kebijakan baru pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana kebijakan dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM yang belum mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa sehingga berpengaruh pada sikapnya dalam menjalankan tugas terkait tentang pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan.

4)

Struktur Birokrasi/Organisasi Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa, para

informan beranggapan bahwa telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa namun tidak semua ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian tentang struktur organisasi yang ada di Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan disampaikan oleh para informan sebagai berikut: "pembentukan sturktur organisasi pelaksana ADD dan DD . ... .. sudah ada struktur organisasinya baik dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa hal itu diatur dalam Keputusan Bupati dan Keputusan Badan BPMPD Kab. Nunukan serta Keputusan Kepala Desa . .... " (Fajrin, StafBPMPD Kab. Nunukan) (Hasil wawancara, 25 Apri/2016)

Pernyataan lain oleh Kepala Desa Binusan sebagai berikut: "semua Desa sebenamya telah membentuk organisasi pelaksana kegiatan Dana Desa dan ada honomya juga ada ... ...... .akan tetapi sangat disayangkan, untuk Desa Binusan ada beberapa dari Para Pelakwna Teknis yang tidak ikut berpartisipasi. Hanya tahunya datang, mendengarkan, bicara sedikit dan pulang." (Hasil wawancara, 19 Apri/2016)


42498.pdf

116

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksanaan Dana Desa (DD) telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa. Selanj utnya ten tang pembagian tugas dalam organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa, dari hasil penelitian para inforrnan memberikan pemyataan-pemyataan yang senada dengan sebelumnya yaitu pemyataan dari Ketua LPM Kecamatan Nunukan sebagai Berikut: "seharunya, pelak:wnaan dana Desa harus me/ibatkan semua kalangan masyarakat baik itu oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang sudah ada. Namun pada kenyataannya belum semua jajaran tersebut terlibat .... ··(Hail wawancara, 21 Apri/2016)

Adapun Sekretaris Desa Binusan memberikan pemyataan terkait dengan pembagian tugas dalam organisasi, yaitu: .... saya merasa semua kalangan Ielah dilibatkan dalam penye/enggaraan Dana Desa di tempat kami. Tapi, sesuai pernyataan Kades selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan saya baru mengetahui ternyata ada dari .mtu atau dua orang yang tidak ikut berpartisipasi. " (Hail wawancara, /9 Apri/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan dana Desa APBN di Desa Binusan sudah melakukan pembagian tugas, walaupun terkadang ada sebagian oknurn yang tidak ikut berperan menjalankan tugasnya. Selanjutnya, untuk koordinasi para pelaksana kebijakan dana Desa di Desa Binusan, hasil penelitian atas interview yang dilakukan kepada para inforrnan yaitu pemyataan Sekertaris Desa Binusan menyatakan bahwa: ... .ada beberapa orang yang aktip selama pekerjaan Pembangunan di Desa, dan sebagian /ainnya santai-santai minum kopi dan cerita sana sini


42498.pdf

117

seenaknya. Padaha/ harapan saya semua Tim Pelakmna Pengelola Dana Desa ikut berkontribusi selama proses Pembangunan. Kan bagus kalau kita mengerjakan pekerjaan sama-sama bisa lebih cepat dan optima/nya pembangunan Desa. "......... "(Hasil wawancara, 19 Apri/2016)

Sedangkan pemyataan dari Masyarakat Desa Binusan sebagai berikut: "selama saya lihat, Pegawai di Kantor Desa mereka selalu berkoordinasi samasama menjalankan tugas, karena pak Desa Silang dana Desa yang didapat dari Pusat bisa digunakan untuk pembangunan Desa ......... .kita bisa buat Jalan Aspal untuk lorong-lorong yang masi sulit untuk kendaraan lalui. " (Hasil wawancara, 19 April 20/6)

Berdasarkan basil wawancara kepada inforrnan diatas dapat kita simpulkan babwa koordinasi di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleb para pelaksana Berdasarkan

pada

hasil

penelitian

fenomena

struktur

birokrasi

(organisasi) pelaksanaan Dana Desa di atas, maka dapat disimpulkan babwa telab ada pembentukan Struktur Organisasi Pelaksana Dana Desa (DO) sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Begitu juga dengan pembagian tugas pelaksana dana Desa telah sesuai dengan tugasnya banya masib adanya yang tidak ikut berpartisipasi penub dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk koordinasi pelaksana dana di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleh para pelaksana Dana Desa.

b.

Faktor Pendukung Kebijakan Dana Desa Berdasarkan

basil

penelitian

diatas

terbadap

faktor

Komunikasi,

Sumberdaya, Sikap, dan Struktur Birokrasi keempat indikator tersebut tidak hanya menjadi

bambatan


tetapi

juga

mempunyai

pengaruh

dukungan

dalam

42498.pdf

118

implementasi Dana Desa di Desa Binusan berikut ini akan di uraikan beberapa faktor pendorong hubungan antara Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi dengan lmplementasi kebijakan Dana Desa tersebut. 1. Hubungan antara Komunikasi dengan lmplementasi Kebijakan Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan suatu implementasian kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward (1980) yang menyimpulkan bahwa dalam faktor komunikasi terdapat 3 hal yang perlu diperahtikan oleh pelaksana kebijakan daiantaranya ,yaitu transmisi, c!earity (kejelasan), dan consisten.<.y (konsistensi). Dari hasil penelitian dalam hubungannya komunikasi antara pemberi kebijakan dengan pelaksana Kebijakan Dana Desa, terdapat beberapa faktor yang yang menjadi pendorong pengimplementasiannya berikut ini akan di uraikan beberapa faktor pendorong tersebut.

1) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pemerintah daerah kabupaten Nunukan. Hal ini sesuai dengan pemyataan dari Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat (Kabid KM) yang beranggapan bahwa "meskipun Pihak Kementerian Keuangan sudah melakukan sosialisasi, namun melihat keterbatasan anggaran yang ada, sosilaisasi ini dilakukan hanya di lingkup Pemerintahan Kabuapten saja sedangkan pada lingkup Desa belum disentuhnya". Berdasrakan pada pemyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan


42498.pdf

119

dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendorong pengetahuan aparatur Desa Binusan dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. 2)

Pencapaian informasi yang berjalan cukup lancar antara pembuat kebijakan

dengan

pelaksana

kebijakan,

sebagaimana

yang

diutarakan oleh Kepala Desa Binusan yang menyatakan bahwa "pada dasamya kami belum mengetahui betul tentang kebijakan Pemerintah mengenai Dana Desa yang terpisah dengan ADD, karena kami hanya mendapatkan kabar dari Bupati dan PMD dan beberapa PeraturanPeraturan lalu kami konsultasikan dan membahasnya yang selanjutnya kami sampaikan kepada masyarakat Desa." Dari pemyataan Kepala Desa Binusan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenamya pencapaian informasi cukup lancar mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN hanya saja masih diperlukannya pembimbingan lanjutan dan sosialisa<>i yang lebih menjanjikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kasubbid Bidang Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan yang beranggapan bahwa "sebenamya dalam UU, PP, dan Perbup semuanya sudah jelas, hanya saja masih adanya yang kurang memahaminya Sehingga bisa disimpulkan bahwa kejelasan informasi tentang Dana Desa masih diperlukan baik itu melalui sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan." 3)

Adanya regulasi yang lebih menjamin pengalokasian Dana Desa secara


lebih

me rata

dan

berkeadilan

terhadap

42498.pdf

120

diimpelemntasikannya Dana Desa yang bersumber dari APBN, hal ini seperti yang di nyatakan oleh Kabid KM BPMPD bahwa "'informasi dan

perintah

mengenai

pengalokasian

Dana

Desa

mengalami

perbedaanlperubahan pada Formula Alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa." Berdasarkan pada pemyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa regulasi yang menjamin pengalokasian Dana Desa terletak pada pengalokasian yang berdasarkan pada perhitungan Formula Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya dari pemyataan Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa " ........ baik untuk perhitungan penetapan jumlah Dana Desa yang diperuntukkan Desa Binusan, Alokasi Formula itu untuk Tahun 2015 langsung diarsipkan Datanya dari Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 247 tahun 2015. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Tersebut telah ditetapkannya jumlah DD untuk Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan."

2. Hubungan antara Somber Daya dengan Implementasi Kebijakan Menurut Tachjan (2006:135) dalam organisasi pemerintah sebagai organisasi publik, implementing organi::ation yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki sumber daya yang terdiri dari: " .... staff. information,

authority, facilities"


42498.pdf

121

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dan hasil penelitian ini dalam hubungannya dengan sumber daya terhadap pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan, terdapat beberapa faktor pendorongnya yaitu:

1) Teridentifikasinya masalah dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan yang di tuangkan dalam

RKPDes

Desa Binusan,

sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Pemerintah Desa Binusan telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa dari APBN melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) setiap tahunnya yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015_ dimana RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa hal tersebut sesuai dengan pemyataan oleh Camat pada pembahasan sebelumnya

yang

menyatakan

bahwa

"untuk

Desa

Binusan,

penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan telah tersusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari hasil Musyawarah Desa yang lalu". Dan oleh Kepala Desa Binusan yang juga berpendapat bahwa Begitu juga dengan dinyatakan oleh Sekretaris Desa Binusan pada pembahasan sebelumnya yang mengemukakan bahwa "Rencana Kegiatan sudah kami susun dari tahun 2013 lalu. Dan terkoordinasi dengan baik. Namun mngingat perubahan regulasi untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2015 di Desa Binusan jadi terlambat dan hal itu menjalar kepada pelaksanaan kegiatan Desa". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan


42498.pdf

122

Desa di Desa Binusan oleh pelaksana Kebijakan yang mempunya1 kemampuan dalam mengidentifikasi masalah Pembangunan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Desa yang dituangkannya kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa. 2) Meningkatnya kemampuan Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa untuk tahun berikutnya. 3) Terbentuknya Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa dari Keputusan Bupati Nunukan dan Tim Pendamping Kecamatan DO dari Keputsan Kepala BPMPD Kab. Nunukan, serta terbentuknya Tim Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa atas Keputusan Kepala Desa Binusan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala Desa Binusan seharusnya didampingi oleh tenaga pendamping Pengelolaan

Keuangan

Desa

se-Kabupaten

Nunukan,

Kader

Pemberdayaan Masyarkat Desa, dan Camat serta Tim Pendamping Kecamatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/561/VIII/2015,

dan

Keputusan

Kepala BPMPD

Nomor

188.4/56/BPM-PD. IIIIIX/20 15. 4) Tersusunnya Togas Para Pelaksana Kegiatan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis baik yang dikeluarkan oleb Bupati, Kepala S.KPD maupun Kepala Desa, seperti yang telah dijelaskan pada point ke 3 (tiga) yaitu SK Bupati No. 188.45/561/VIII/2015 tentang Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan


42498.pdf

123

Desa di Kecamatan se- Kabupaten NunukaR dan SK Kepala BPMPD No.

188.4/56/BPM-PD.IIIIIXI2015

tentang

Tim

Pendamping

Kecamatan ADD dan DD, serta SK Kepala Desa No. 188.4/06/IX/20 15 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Standar Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015. 3. Hubungan antara Sikap Pelaksana Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Jika para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (implementor) terhadap suatu kebijakan yang khusus untuk diterapkan, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun demikin, apabila tanggapan implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, maka proses pengimplementasian oleh implementor akan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Desa Binusan, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana ditemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut, yaitu: 1) Adanya dukungan kebijakan untuk terus digulirkan bahkan ditingkatkan, sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat BPMPD diketahui bahwa keyakinannya dengan adanya Dana Desa semua Kepala Desa di Kabupaten Nunukan akan memiliki peni1aian yang


42498.pdf

124

sama terhadap kebijakan Dana Desa yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap Dana Desa untuk tahun berikutnya semakin ditingkatkan. 2) Tersedianya

kegiatanlrencana

pembangunan

Desa

dalam

pelaksanaan Dana Desa yang terangkum dalam RPJMDesa dan RKPDes, sehingga menimbulkan tindakan dari pelaksana kegiatan Pemerintah Desa hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelurnnya bahwa di Desa Binusan Penyusdnan Rencana Kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik, hal tersebut telah dibuktikan

dengan

adanya

program

yang

telah

disetujui

perenecanaannya yang dituangkan kedalam RP JMDes dan RKPDes dari

hasil

musyawarah Desa.

uangkapan

tersebut merupakan

pernyataan dari Camat Nunukan. 4. Hubungan Struktur Organisasi dengan Implementasi Kebijakan Suatu organisasi (birokrasi) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur organisasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sutarto (1995) yang menurutnya bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan satu sarna lain. Dari hasil


42498.pdf

125

penelitian dalam hubungannya struktur organisasi dengan implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dapat dikemukakan beberapa faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut adalah: l) Tersedianya struktur organisasi dan Pembagian Tugas Tim

Pendamping

Pengelola

Keuangan

Desa

di

Kecamatan

se

Kabupaten Nunukan (Nomor: 188.45/561NIII/2015). Hal tersebut diketahui dari hasil observasi peneliti ditemukan sebagai berikut: (a) Bupai Nunukan selaku Pembina/Penasehat (b) Sekda Kab. Nunukan selaku Pengarah (c) Kepala BPMPD selaku Ketua (d) Kabi KM BPMPD selaku Sekretaris (e) Camat se-Kabupaten Nunukan selaku Penanggungjawab Pendamping Desa di Kecamatan (f) Kabid Sosial Budaya Bappeda, Kasubbag Bantuan Hukum

dan Ham Bagian Hukum, Pelaksana Bidang Anggaran DPPKAD, Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD, dan Kasubbid Pemdes dan PKM BPMPD selaku Anggota (g) Kasi PMD selaku Pendamping Kecamatan dan (h) Staf Ketabanan Masyarakat BPMPD selaku Sekretariat Selanjutnya Tim Pendamping ADD dan DD (Nomor: 188.4/29/BPMPD.III/IX/20 15). Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penelitian ditermukan bahwa untuk di Kecamatan Nunukan sebagai berikut: (a) Camat Nunukan sebagai Penanggungjawab


42498.pdf

126

(b) Kasi PMD selaku Pendamping (c) Hariansyah selaku Staf Administrasi Selain

itu

Tim

Teknis

Pengelola

Dana

Desa

(Nomor:

188.4/06/lX/2015). Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penelitian ditemukan bahwa struk'iur organisasi dan pembagian tugas di Pemerintah Desa Binusan terdiri dari: (a) Kepala Desa selaku Penanggungjawab (b) Sekretaris Desa selaku Koordinator (c) Staf Tata Usaha selaku Bendahara (d) Kasi

Pemerintahan,

Kasi

Pembangunan,

Kasi

Kesejahteraan, dan Kasi Umum, selaku sebagai Pelaksana Kegiatan. (e) Wakil Ketua RT.08, Ketua RT.04, Wakil Ketua RT.OS, Ketua RT.02, Ketua RT.lS, Masyarakat (3 Orang) dan Ketua LPM selaku sebagai Staf Pelaksana Kegiatan, dan (f) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku Pengawas.

2) Adanya koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pemyataan dari

Masyarakat

Desa

Binusan

yang

menyatakan

bahwa

sepengetahuannya pengawai di Kantor Desa telah melakukan koordinasi dengan melihat keijasama yang dilakukannya.. selain itu juga pemyataan dari Sekretaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa semua kalangan telah dilibatkan dalam penyelenggaraan Dana Desa di


42498.pdf

127

Pemerintah Desa Binusan, meskipun ditemukan satu atau dua orang yang tidak ikut berpartisipasi. Adapun faktor lain, yang turut mendukung kebijakan Dana Desa adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Peraturan Daerah berikut regulasi hasil penelitian ini mengenai regulasi tersebut: 1. Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah karena undang-undang ini tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yang memiliki otonomi daerah, sekaligus sebagai dasar pemekaran dan pembentukan Desa baru. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Dana Desa yang dinilai dari alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap daerah!kabupaten dijadikan dasar pengelolaan Keuangan Desa. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman Desa Binusan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, juga menjadi dasar di bentuknya peraturanperaturan di pemerintahan Desa Binusan.


42498.pdf

128

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang juga menjadi acuan dalam pemilihan kepala Desa di Desa Binusan yang nantinya kepala Desa tersebut memegang kekuasaan keuangan De sa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, juga dijadikan dasar acuan untuk pengelolaan keuangan di Desa Binusan. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, peraturan ini juga dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Binusan. 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa Binusan dalam

rangka Pembinaan, Penataan dan Pengelolaan

pembangunan Desa Binusan yang berdasarkan pada Hak Asal Usul Desa. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, juga dijadikan dasar dalam pengarnbilan keputusan musrenbang Desa. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, dijadkan sebagai acuan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Binusan.


42498.pdf

129

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Desa Binusan 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, juga dijadikan acuan dalarn pengelolaan dana Desa. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di jadikan pedoman implementasian kebijakan di Desa Binusan. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, dijadikan rujukan dalarn pengelolaan keuangan Desa. 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa,

dijadikan

dasar

acuan

dalarn

mengalokasikan,

menyalurkan,

menggunakan, memantau dan mengevaluasi dana Desa di Pemerintahan Desa Binusan. dan juga di jadikan dasar pengelolaan keuangan Dana Desa. 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, juga dijadikan dasar pengelolaan keuangan Dana Desa. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Binusan, Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur


42498.pdf

130

dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, dijadikan acuan sebagai wujud terbentuknya Desa Binusan. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, yang menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan De sa 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dijadikan rujukan pembagian kewenangan Daerah secara je1as 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan, dijadikan dasar pencairan dana Desa di Desa Binusan dalam pengelolaan keuangan Desa.


42498.pdf

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian ini

bertujuan

untuk

mendeskripsikan

dan

menganalisis

Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Berdasarkan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014, PP nomor 22 tahun 2015, dan Perbup nomor 09 tahun 2015 bahwa Pemerintah Desa Binusan dalam implementasinya terhadap Dana Desa diketahui bahwa: a. Pemerintah Desa Binusan telah menyusun dan menetapkan RPJM-Desa untuk tahun 2013-2019 yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Program Rencana Pembangunan Desa Binusan yang dituangkan pada Peraturan Desa Binusan Nomor I Tahun 2013. b. Pemerintah Desa Binusan juga menetapkan RKP-Desa TA.2015 yang teridir dari 17 (tujuh belas) program pembangunan Desa Binusan yang dituangkan pada Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015.

131


42498.pdf

132

c. Pemerintah Desa Binusan juga telah menetapkan APB-Des TA. 2015 yang dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Binusan No. 02 Tahun 2015. d. Telah terselenggara dan tersusunnya Rencana Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan, dimana pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Kepala seksi dan Staf Pelaksana Kegiatan yang mengajukan terlebih dahulu Rencana Anggaran Biaya(RAB). RAB ini yang menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaranlbelanja kegiatan untuk Pembangunan Desa di Desa Binusan. setelah ditetapkannya RKPDes dan RAB oleh Pelaksana Kegiatan selanjutnya menyusun RencanaPenggunaan Dana Desa Tahap I, II dan III yang dibahas dalam forum Rapat Penggunaan Dana Desa tanggal 3 September 2015 Tahap I, dan Tahap ke II dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2015 serta tanggal 17 Desember 2015 di Tahap ke III. e. Telah terlaksananya Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD lalu dari RKUD disalurkan ke Rekening Kas Desa, dimana Kepala Desa membuat surat permohonan Pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Camat Nunukan untuk Tahap I pada tanggal 14 September 2015, Tahap II Tanggal 02 November 2015, dan Tahap III tanggal 17 Desember dengan dilampirkan beberapa Dokumen sebagai syarat pencairan Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaan Pengajuan Dana Desa pada Tahap I oleh Pemdes Desa Binusan mengalami kendala karena syarat pengajuan pencairan yang menurut Desa 8 dokumen ditambah dua


42498.pdf

133

surat rekomendasi dan kemampuan SDM aparatur Desa masih memerlukan Bimbingan dan partisipasi tenaga dan keterampilan Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Binusan. f

Belum

terlaksananya

semua

kegiatan

Dana

Desa

yang

telah

diprogramkan yang tertuang dalam RKP-Desa tahun 2015 desa Binusan dikarenakan regulasi yang ada selalu berubah, dan kemampuan SDM yang ada masih memerlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Desa yang akhirnya berdampak pada pencairan dana desa di Desa Binusan jadi terlambat. hal ini sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa g. Tersusunnya Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan yang dituangkan kedalam LPJ Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 yang menunjukan optimalisasi penggunaan Dana Desa dari Anggaran sebesar Rp. 414.744.488,00 yang terealisasi sebesar Rp. 410.315.540,40 (98,93%) dengan sisa anggaran Rp. 4.428.947,60. 2. Faktor Hambatan Implementasi Kebijakan Dana Desa dari APBN di Desa Binusan. a. Faktor Komunikasi Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1) pe1aksanaan sosialisasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan belum intensif, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah sehingga pelaksanaannya hanya dilingkup Pemerintah Daerah; 2) masih terdapat kurang jelasnya pesan yang


42498.pdf

134

diterima oleh para pelak:sana Kebijakan Dana Desa karena masih kurangnya kemampuan SDM memahami pesan yang diterimanya; dan 3) adanya keterlambatan pelak:sanaan, perencanaan dan penyelesaian pekeljaan dikarenakan penyampaian Pesan kebijakan Dana Desa yang berubah PP 60 tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015 b. Faktor Sumber Daya Berdasarkan

hasil

pembahasan atas

wawancara yang

dilakukan peneliti kepada informan diketahui bahwa: 1) rendahnya pendidikan para pelaksana Dana Desa sehingga SDM yang ada dipemerintah desa kurang mampu untuk menyelesaikan pekeljaannya c. Sikap Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam implementasian kebijakan yang berhubungan dengan sikap pelaksana yaitu dikarenakan: 1) para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan

Kecamatan Nunukan mempunyai persepsi

yang belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya; 2) para pelaksana kebijakan Dana Desa terungkap bahwa kurangnya respon para pelaksana Dana Desa yang dikarena kebijakan Dana Desa dari APBN merupakan kebijakan baru pada Tahun Anggaran 2015; dan 3) para pelaksana kebijakan dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat hal ini


42498.pdf

135

disebabkan

oleh

kurangnya

kemampuan

SDM

yang

belum

mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa. d. Struktur Organisasi Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur birokrasi (organisasi) pelaksanaan Dana Desa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan Struktur Organisasi Pelaksana Dana Desa (DD) sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Begitu juga dengan pembagian tugas pelaksana dana Desa telah sesuai dengan tugasnya hanya masih adanya yang tidak ikut berpartisipasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk koordinasi pelaksana dana di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleh para pelaksana Dana Desa

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa dari APBN di Desa Binusan. a. Faktor Komunikasi Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan beberapa pendorong faktor Komunikasi yaitu: 1) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pemerintah daerah kabupaten Nunukan~ 2) Pencapaian informasi yang berjalan cukup lancar antara pembuat kebijakan dengan pelaksana

kebijakan~

dan 3) adanya regulasi yang

lebih menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan


42498.pdf

136

berkeadilan

terhadap

diimpelemntasikannya

Dana

Desa

yang

hers umber dari APBN. b. Faktor Sumber Daya Berdasarkan hasil pembahasan penelitan ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pendorong implementasi yang berhubungan dengan SDM yaitu: I) Teridentifikasinya masalah dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan yang di tuangkan kedalam RKPDes Desa Binusan; 2) Meningkatnya kemampuan Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa untuk tahun berikutnya; 3) Terbentuknya Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa dari Keputusan Bupati Nunukan dan Tim Pendamping Kecamatan DD dari Keputsan Kepala BPMPD Kab. Nunukan, serta terbentuknya Tim Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa atas Keputusan Kepala Desa Binusan. c. Sikap Berdasarkan hasil pembahasan penelitan ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pendorong implement:

42498.pdf

137

dengan Struktur Organisasi (birokrasi) yaitu: 1) Tersedianya struktur organisasi

dan Pembagian Tugas Tim Pendamping Pengelola

Keuangan Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan (Nomor: 188. 45/56lNIII/20 15); 2)Adanya koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan. 4. Faktor Pendukung Lainnya berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

B.

Saran Sehubungan dengan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran

sebagai berikut: 1. Dalarn rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Dana Desa dari APBN hendaknya dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan desa. hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasarna dengan lembaga pelatihan yang ada di daerah maupun ketjasama dengan pihak lembagalperguruan tinggi di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Nunukan. 2. Dalarn

rangka

percepatan

pembangunan

desa

maka

perlunya

penarnbahan/peningkatan dana desa untuk setiap desa melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.


42498.pdf

138

3. Dalam rangka efektivitas pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konstruktif melalui peningkatan disiplin kerja tim pelaksanaan, dan keija sama dengan pihak lain yang kompeten. 4. Perlunya Kesiapan Pendamping Desa dalam mengefektifkan pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa. 5. Dalam Rangka Efektifitas Pelaporan Keuangan Desa maka perlu kiranya diadakan Sistem Keuangan Desa yang otomatisasi.


42498.pdf

139

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). Dasar kebijakan publik Bandung: Alfabeta. Dun, W. N,. (2000). Ana/isis kebijakan publik (edisi kedua). Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Edwards, G.C. ( 1980). Implementing public policy. Washington: Congressional Quarterly Press Irawan, P. (2006). Penelitian kua/itatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu susial. Depok: DIA Fisip Ul Islamy, M.I. (2004). Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara. lslamy, M.l. (200 l ). Prinsip-prinsip perumusan keb!fakan negara. Jakarta: Bumi Aksara. Moleong, L.J. (2006). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. Mazmanian, D.A., & Sabatier, P.A. (1983). Implementation and public policy. London: Scott, Foresman and Company Nazir, M. (2005). Metode penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroho, R. (2003). Public policy. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Nugroho, R. (2004). Kebijakan publik: Implementa.vi dan L"Va[ua.,·i. Jakarta: Elex Media Komputindo Sabatier, P. (1986). Top down and bottom up approaches to implementation research. Journal ofpublic policy, 6 (I), 21-48. Soekanto, S. (1982). Sosiologi: Suatu pengantar (edisi pertama). Jakarta: CV. Rajawah. Sugiyono, (2007). Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, (2008). Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta. Subarsono, A. G. (2005). Ana/isis kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


42498.pdf

140

Tangkilisan, H.N.S. (2003). Kebijakan publik yang membumi. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Tachjan, H. (2003). lmplementasi kebijakan publik. Bandung: Truen RTH. Tachjan, H. (2006). lmplementasi kebijakan publik. Bandung: AIPI Bandung. Tjokrowinoto, M. (1996). Pembangunan: Dilema dan tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Umar, H. (2001). Riset sumber daya manusia dalam organisasi (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Wahab, S.A. (1997). Ana/isis kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara. Wahab, S.A. (200 I). Ana/isis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara. Wahab, S.A. (2008). Ana/isis kebijakan puhlik. Malang: UMM Press. Wibawa, S. ( 1994 ). Kebijakan publik: proses dan ana/isis. Jakarta: CV. Interrnedia. Widjaja, (2000). /lmu komunikasi pengantar study (cetakan kedua). Jakarta: Rineka Cipta. Winamo, B. (2004). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Syafri, W., dan Setyoko, I. (2008). lmplementasi kebijakan publik dan etika pn~fesi pamong praJa. Sumedang: Alqaprint.

PERATURANPERUNDANGAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung/awaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa


42498.pdf

141

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tala Tertib dan Mekanisme Pengambi/an Keputuwn Mu.\yawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga1 dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prior itas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201-1 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201-1 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.0?/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.OS/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tran.~fer ke Daerah dan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.0?/2015 tentang Tala Cara Pengalokasian. Penyafuran, Pengawasan, Pemantauan dan Eva/uasi Dana Desa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Binusan. Desa Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur Da/am Wilayah Kabupaten Nunukan.


42498.pdf

142

Peraturan Bupati Nunukan No. 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015. Pertaruan Desa Binusan Nomor 02 Tahun 2015 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Pertaruan Desa Binusan Nomor 0 I Tahun 20 I 6 tetang Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaskanaan Anggaran Pendapatan dan Relanja Desa Peruahan Tahun 2015. Keputusan Desa Binusan No. 188.4/03/I/20I5 Tahun 201.5 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Angp;aran 2015. Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tetang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015. Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 188.4/06/2015 Tahun 2015 tetang Pembentukan Tim Pelaksana dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis· Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binusan Binusan Nom or 01 Tahun 2015 tetang Perset14uan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

WEBSITE

Slideshare Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014), "Kebijakan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN: Dalam Rangka Pelahanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". http://www.slideshare.net/ sutardjops7/dana-desa-dan-perimbangan. diakses 20 April 2016 Raperda APBD Perubahan 2015 Kabupaten Nunukan. http://www.nunukankab. go.id/transpar ansi.html. diakses 20 April2016 Blogspot Ayunda Putri (2015) dalam "catatannya tentang Pengertian dan Unsurunsur kelembagaan menurut ahlt'. http://specialpengetahuan.blogspot. com/20 15/05/pengertian-dan-unsur-unsur-kelembagaan.html. diakses 25 April2016


42498.pdf

143

Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15049/Buku+Laporan+Kajian+Si stem+Pengelolaan+ Keuangan+Desa. pdf/292dcf24-b997 -44a6-b51 e-9cbd b50089be. diakses 27 April2016 Kompasiana Felix Tani (2015) dalam "Penelitian Kualitatif #020 Triangulasi Metode Pengumpulan Data, Mutlak dalam Studi Kasus". Googleweblight. com/?lite-url=http://edukasi. kompasiana.corn/20 15/03/ 26/Penelitian-kualitatif-020-triangulasi-metode-pengumpulan-data-mutl ak-dalam-studi-kasus-714446.html&Ic=id-ID&s= 1&m=364&host=www .google.co.id&ts=l464663397&sig=APY536wyal9cdwpmtA169G4yZR zciU6Z2w. diakses 27 Mei 20 16


42498.pdf

144

LAMP IRAN


LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA ( DO )

42498.pdf

TAHAP Ill ( 20 %) DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 Bin us an Nunukan Nunukan

Des a Kecamatan Katupaten

KODE REKENING

URAIAN PEKERJAAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

ALOKASI PAGU TAHAP Ill (20%) ( Rp)

1

2

3

4

m,744,4Sl!.oo

BIDANG PELAl<SANAAN PEMBANGUNAN OESA

2 .2

"...:.! 0

2 .2 .1 2 .2 1 .2

<.;_ .'."•lf'

n .... ,;· , • ,·,

f"' ,'

"::'

•

,I

',.-. 0 .

\)1')' ,; • ' :•

\~~.Of

-x._,:..

~"'

i...l

f":

'-L<. .,.~.,..,,,·.-~ •-~--··.~ ~..;': J! ~~~........

f,E.~!~~AJ{§~f;J!~l{AN. ~Eij.~~YM,b~~ID,~!~9UAHJ\),~G.C~~TIK.~::'>'J.-7-~i'it BELAI~JA

BARANG DAN JASA

- Upah Ke~a - Honor Tim Ptla~'.san;~ Krgiatan ( TPK) 4 bulan - Jasa Desatn Da~ fV- 3 - Mobiiisasi E).a·•~lcr - B5M - Operc;sional

2 .2 '1 .3

2 .2 .2 2 .2 .2 .2

BELANJA MODAL - Tanah Timbunan

P~t,1~ilfi!~. 4AP1Jfu\ BAT~ pE$i. ~.\NU.$#i~:~:.: \_: :;_. ~·:~ '" ~~<,; ~

- Alat

2 .2 .2 .3

2 .2 .3 2 2 .3 2

BELANJA MODAL - Bahan I male rial

PEMBUAT~N J~ M~NLIJU TAMBATAH PERAHU NELAYAN BELANJA 8ARANG DAN JASA - Honor Tif1'1 Pel a\ sar .~ Kegialan ( TPK ) 4 bul~n - Jasa Desa n Can r::; tl • Mobilisasi [!av<: .: - BBM

Koleksi Perpustakaan - Ooerasio•1al Universitas terbuka

--

(Rp)

7

82,94!,897.60

BOBOT (%) 8

331,795,590.-40 80.00%

..

····~""''115~-,..., 1~-:s-·o-; r.~--~~-~ -~~lr.'~r~EO:-O~f.:-~:.\~ ~; !~~~~M££,~.~. '-'~' A.-·"~·t-.9212 )~.~.~~~·:lfJ~Qil.:,..£., ·~1g:i'}'.0

42,415,000.00 7,215,000.00 2,000,COO 00 1,00Q,OOO.OO 5.000,000.00 8,000,000.00 19,200,000.00

7,3€3,000.00 1,443,000 00 5{iJ.Q80.00 2D2,0:!C.M 2.5r•C,OCJO 00

10,800,000.00 10,800,000.00

RE.ALISASI TAHAP Ill 60BOT (%) 6

( Rp)

5

78,519,950.00 18.93"/o

KET.

9

10

4,428,S47.60

I::' '·t,h2c~coft!o· t2:ts;t ,<.f_::~,~:.1,4.(3.00~.~0 -··

.:..,:_.

-~-,..-;p~·-:::·:~t.:•· ~-~-lot~·.:··.

"·

, v _,., •

,.!>~>..'.W,r,.·:

5,520,000.00

1.~:ccoooo

35,CS2,000.00 5,T/2,000.00 1,500.000 00 80<),000.00 2,500,000.00 7.200,000.00 17.280,000.00

3,GGO,OOO.OO 3,000,000.00

7,800,000.00 7,800,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

bOC,C:00 00

SISA ANGGARAN (Rp)

.~

~

........ '

.~f

..

17,666,600.00 12,705,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 961,600.00

3,441,000.00 2,541,000 00 500,000.00 400,000.00

51,330,610.00 51,330,610.00

10,266,122.00 10,266,122.00

.

s1; 1o~~oono .• : ~.2p~:t09.~~ 41,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 5,000 000.00 9,000,000.00 24,000 000.00

'{<'<

500,000.00 200,008.00 2,500,000.00

s::'0. 000 oo 1,92C·,OOO.OO

-.

'

.,

3.·

I

--..-..)'!~'

14,225,600.00 10,164,000.00 1,500,000.00 1,600,000.00 961,600.00

3,365,000.00 2.465,000.00 500,COO.OO 400,000.00

41 ,064,488.00 41,064,488.00

8,410,000.00 '\ 8,410,000.00

:~·;; ~sa~;Q~:w 14.20Yu . 34.900,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 : r ~~ i-·~:(: 00 2,500,000.00 '-· ::: 00 8,100,000.00 2 ! .. r- (t(j 21.600,000 00

6,600,000.00 5C>O.OOO 00 F,OOOOO

;

.

"~'EDD1ot ... .., ;a: ....~ ·t2~1i:f~}if221[ bi::~~~.,tSQ;_ .0 sj3.33o/; i;~;.Ji:~&~~Uf >[2:_84~ i\}:,;);1 ,932,1i2:oo . .·;;,;;.[~~;.· .4~~;\

BELANJA BARANG DAN JASA - Upah Kerja - Honor Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) 4 bulan • Jasa Desain Dan Rt-8

REALISASI TAHAP I & II

..·

I !

.

·22.2oo;Qoo-.oo

5.35%

.

6,600,000.00 500,000.00 300,000.00 ~ !r>e,COO.CO ~.l .CO:J 00

'

COJr}O

I

~ .: r •

•.

I

--

42498.pdf

2 2 .3 3

PAGU ANGGARAN (Rp)

URAJAN PEKERJAAN

KODE REKENING

39,600,000.00 39,600,000.00 39,600,000.00

BELANJA MODAL

- Bahan/ Material - Tanah Tirnbunan

p{ .au·· """8 'iJ1 ~AuJfSEMANGlti~~f···G·tr 'I I>EMUKi"~\t;.NKETAMBAK~Y·Ji:":~~ooo:oo: ,.

2 .2 .4

2 .2 .4 2

2,000,000.00 1,000,000.00

- Operasional

33,600,000.00

5,040,000.00

-. ~E~;;_:j·~-·~~~~NG·~;;J:S;··~~·"·· $·~·~ ·£· ·----~ •.••

<·

'"··---··--~.· "~~., ~~, ·~,.-s~~.2o"O.;' ..

3,1 i5,200.00 2,000,000 (lD

- Jasa Dt>oin Da'l Ri--B

1,000,000.00

20C.GOO.OO

34,902,07S.OO 28,000,000.00

-Semen

2.989,008.00

- Batu Pecah

1,594,080.00

- Pasir Pasang

680.400.00 1,512,000.00

BELANJA MODAL

- Kayu fl!!gt:stir.g

500,0CO 00

15,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00

.

~.,

· Operasional Koleksi ._______..__Perpustakaan -_B_a_t_an,.g_K_e_ICJ..;.r_<'Universitas _r--..... "f. mterbuka ( utk. La11dasan Jalan E)aw!:nr)

14,625,000.00 39,000,000.00

5,040,000.00

709,808.00 518,858.80 149,400.00

1,075,221.20 531,000.00

450,000.00

2,400.000.00 '

: FSC.OOO 00

:. ·. ;~~~o.ooq,_o~

·j::·~J::.~~:~·-~}~ti~l[

I.:. 1-~~·;.J·,, ..:::.177,E~~:EG

·~ ·; ·.•

,'

..

.'. ~

,). ....z..

630,000.00

6,291,200.00

300,00000 2.500,000 00 2.192,750 00

KET.

(%)

1,330,000.00

22,960,000.00 2,279,200.00

1,500,000.00 5,000,000 00

- Mobilisasi E~avalcr

J,62~Ap~.QC

28,438,092.-w

546,000.00 500,000.00

SISA ANGGARAN (Rp)

4,800,000.00

5,040,000 00

2,730,000.00 2,000,000.00

· BBM

200,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00

6,463,985.60

11 .~. 1_sO:oo 11,889,750.00

• Jasa Desain Dan RAB

500,000.00

800,000.()()

200,000.00

~~o~~;~t!0~.~~~~[~~J~~E.B2".~AB~~J(l-~:.s'.~Jt~Jt;;~:;:*~i~~~~;~~~~!~:~ - Upah KerJa

1.500,000.00

800,000.00

I

I

9,600,000,00

2.500,000.00 10,710,000.00 28,560,000.00

I

IBOBOT

:~::~_~;[@,g~:[?JI ;~-~"~!-

~00.000.00

45.!l1e.8o

· Honor Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) 4 bulan

(Rp)

1,SOG,OOO.OO

126,590.00

• Pal
REALISASI TAHAP Ill

24,000,000.00 24,000,000.00

.·.·~:m::l·'·'ii~:~:::::~-··'1'/.

- Upah KHja - Honor Tim Pei<J.>:;r,a Kegia:ar. ( TPK) 4 bulcn

-Drum Plastik +Tiang Pipa Besi ( lenGkap Acecoriesnya) set;a'lyak 50 unit

. 2

I

24,000,000.00

ho'ocb]o ;t:;··· ~. "'··· ,, . ·

- BBM

piJ.isUAT'Aii :rc~ .;•:.:· ~>~· ~--: :::··~·- ,.·:;;;,o :/\:i7i·:~ ·1 ;~: i:\H'Iifi~ie.ob.

2 .2 .5 .3

1

5,000.000.00 12,600,000.00

- Mobilisasi Exavatcr

2 .2 .5 .2

15,600,000.00 15,600,000.90 15,600,000.00

500,000.00 200,000.00 2,500,000 00 1,890,000.00

• Jasa Desain dan R/.8

2 .2 .5

I

,..!~~~-tfA~~~-~-;j~;A'·~-,__..ML-.A~.~~···~·"·' ... ~, __..,..., --~~1~ Jt~~o~o';,~- ~- 1~:1~o:o;;o· '!"'· ~;;!:~~~~JJ~ s,~ • Honor Tim Pelah3r,a Kegiatan ( TPK) 4 bulan

~ :~ :~

I ALOKASI PAGU I REALISASI TAHAP I & II TAHAP Ill (20%) IBOBUI -( Rp} ( Rp) %

651,200.00 150.000.00

1,512,000.00 80,671.20

:~ ; s5)65,2so:po 113.35% j

11,3~,75Q.OO I .2.74%1

55,365,250.00 2,184,000.00

11,343,750.00

1,500,000.00

500,000.00 300,000.00

1.200,000.00 2,500,000 00 12.431,250 00 33,150,000.00 2.400,000 00

I

.546,00u.GO 1

•

2,500,000.00 2,193,750.00 s 850,000.00

-··

-·

.·.·

~.

•.

42498.pdf

URAIAN PEKERJAAN

KODE REKENING

PAGU ANGGARAN ( Rp)

f?~N,~lti!C~,ltfi.t."if·'flillr.~:·,.~C.-~-:.-·.· ·-PERBAtkAiFJ -· ' -ii sEiNARll' 'MENUJU GEol.mG.:.:..·AJ:iATRT~ 1s) :· ·: . ;:::··;ts,ooo.oop~oo t'~·.o. .. ~:.., .•.,-;·."U.J,.. . ...,: . .· ¥.,.i-J,···n,".r..·.··· .. :.,-,;.-_,,,,~~ ... "· ,.;

2 .2 .8

'!j'-.,. ,,.;... ' Q..... ·--···""···~-

2 .2 .8 .2

24,~0,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA

REALISASI TAHAP I &II

!BOBOT

( Rp)

:1Q..i4~

BOBOT

( Rp)

(%)

.·, 6,;?~2!9~~:9.2- .it .,~2:0.~s~gME§ 6,260,000.00

REALISASI TAHAP Ill (%)

. ·(ssa,oon.oo

•'"

_.bJ.,:.I•~·

18,040,000.00

'· ,;.r._ 'l(\":..'"... ·..

. Jasa Desain Dan RAB

1,000,000.00

200,000.00

800,000.00

200,000.00

• Mobilisasi Exavatcr

6,000 000.00

3,000,00il.OO

3,000,000.0C

3,000,000.00 900,000.00 2,160,000.00

• Optrasional

4,500.000.00

900,000.00

3,600,000.00

2, 16C,000.00

8,640,000.00

· Bahan! Matf:rial

24,600,000.00 24,600,000.00

Tar~ah

BELANJA MODAL -

Tirnbunar.

-

JUMLAH

2,000,000.00

600,000.00

24,000,0~0.00

24,000,000.00

600,000.00 €00,00{),00

24 '6C() 000 00

600,000.00 600,000.00

24,000,000.00

600,000.00

414,744,458.00

6£.~~.897.60

331,795,~90.40

....

'' •''•

.(

80.00"1.

78,519,95C.OO 18.93%

'

, __'· ' \ \

'

Br~usant '1.S :F"\;a-- 2::10

~--..

-, ~epo;c_:::~·:~

.

..... ,

•. - ' .

.;r.-,.~::n,

')1·~ , .r/,; ,' I' '1··~'/--d. . . 'J . !'''/·~ v ~ I

M.. Ut·ii\.JNG •,: .. :·\. ·~·

t

,.,

•


KET.

tj·,~~~ ~~~~.i:~-~-~1-i.~; _:~1¥~ ·:~f~~~:~~;J~l}2;:·:;::j;~;

.

2,000 000.00

10,800.000.(>0

SISA ANGGARAN (Rp)

6,260,000.00

• Honor Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK) 4 bulan

• BBM

2 .2 .8 .3

ALOKASI PAGU TAHAP Ill (20%) (Rp)

4.426 .s.n .60

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN \ ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OESA Pffit.lBAHAH \ SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA BINUSAN TAHUN ANGGARAN 2015 JUMLAil KOOE REKENING

URA!AN P8(ERJMN

ANGGARAN (Rn.)

JUMLAil REAUSASI

LEBIH I KURANG

( Rp.)

{ Rp.)

XETERANCAH

2

6

PENDAPATAH .1 PENDAPATAN ASU I-----11---Has4 Usaha ! .1 .1

924,"dd,!2!>.20

DESA

+-------+-------~

.1 .2 .1 .J

P£!«lAPAT AN

11

T~SITR

1 1 .1 l------t--O
111

!'J;ian Hasi Paj3~ Dan Retr'busi 031'Gh Y.t-tu;Jatm __I_K_otJ _ _ _ _ _-+-------+-------+-------+---------1

11 3

~~~~~~(AD_O~) ___________________ r--~E~/~5,~7-~~-1-o_l_~_J_t-_-5_1~~--~~_-1_3_2._~-t-------t-------; E'.
r---11 • 1

:z

4 .I

1 2 4 1

-t-------+---------+--------!---------;

! .3 I------1---~--~-'-AP_A_T_AN_UVN __-LM ___ N_______________

l~hlh d:in Sum~ d;ui Pthal< K.r·t,,, ~-~"'i-~'~-:~\Cn~ik~---t-----'-----~-------+--------i--------1 li<-"1- l3-n Pe~(!.l;)atl.'l ~.a 'I' a:".g ~.....~ t---------+--------+--------1

1 .J .1

1 .:3 .1

~----~-J-~_~_LA_H_._I~_N_UA_P_A_T_A_~---------------t---S_<-~1.~~-~~JV

L------t------- -------

~~---- ~ __-_L_~_NU_'_A___________________________t---~-~~·_57_8~.~-~----w_ --~---·~_-~_.4_4__5_JU __

4

<; 1·~J•;

': > Rlrw.i'i PH
_____~_.ro_3~12~ 1 117.~~ 41: ____ :r._,I>,.JZ_c__;,:_s_•_•OO-I-----1_,1_2!i.J':Ib _ _.MJ_ t - - - - - - - - - i 12'J,4.:JC,[l(IO 00

1

120,4()(],00000

1-----~·-A_(~~---~-~_o_~_ln_.~_~ __________________ ~~0~·~~-t--~~~-':..~_Jc:..·~-~:..~~r~'-t--------------!--------------; - C~'l~ dan f'enggilfldaan 1,G-1? 'J ·'-.:...:.L"-_' ·.:._(.4__~.:._-0t_J::_:_OOC~J - tldftan E'o<J•ar 1.-frry-ctlgiJ'S l.lte".:'.Cl''.'_:.•_J_-t----''·-ft:_'C_'C_'()(i_·_oo_+----------+-------------1

+----''

+----------+-----------1

I------+-·.:_'-"_:J'.:..k.?n:..:...'.:..·~.:..nu:..'m~Temo:..:...:..:...__________________-+-----'-3~S~·--:oc+------=-J~_:'=.:.:·SI.J~'-=-~-=-(J.J~---------t-----------! - lhx'«~"~lffi Pegawai Todak T~~ ttl'Y"'"'"' C~.a 11.20-: c.:_.: :::: 11 J'.-'• .CO:."j !N

2 .1 1 .3

~.~.wo.oo

B
2~_(>yj 00 '

6 .7i 0 ,iJOO 00 j

1-.. • t

r

"-I

,---------

_____(__i"_.f_J_~~_J_~_J_+------------l-

I!'

t ~

f

- Upatl Ke<ja

~Y __,_l>__,_lL.:_•j~·l~--------, 6 l(.,_l'~' 1•.1 _____6_1_•~_.lJ~OO _________

~~l.i.--.Jt.", - Honor Ttm PeW sana K"'.Ji.ll;,n ( H·K) 4~·_ .. ,._...,______________ _____ 1

~OM RAil -· Koleksi- Jasa Perpustakaan Universitas terbuka

- Al.'lt

[.;}')

~.()C...cJOO

1-------1-----------~---------

(>.~J ''' f-----5($)--()(-l0_00-+------------!--------1

2

Belan)a Mooat

:,. 2.1 .4

rn..:....

ii;2 .1 .4 2

IBetan~ Barang 03n Jasa

42498.pdf

r.-111 nn

471,611..20

t'f:WicoQOoo

471,61120

17,f.lll1

~

16071,611

6

5

.

.

IBPD

ADD

.

~A""ri<

l~

_Peogg~-
1¥

~Rapat

[i :~

4

18,C71,611.20

Balian I material

t!

4

.. 'f'~"i'

. 11 .1 11 .1 1

.-............ .;:.:;,IMAM OESA

itHUIY'I(f pfl

_l"efbaikatl Ba
Upah~erja

-593.a52).t5-211

~*-~

t hll -~

00!1 IYI

OD>MXJ

7 ,092.)48_00

DO+ ADO

78,162,000 00

74.131,00000

4,051,000.00

38.937.LW 00

:}4. PN.

ooo no

4.05~000-00

1.11-Xl."..UJ liO

1,00J l).)() 00

· .tasa O!:.'S2in Dan RAB

2, ' . .'J (JJ'J $\)

l, W~.L~X:

j.;.;f.~;;;- Exavator

2 !~~ .·.;·:; J'J 9):0~.::--...~-~

2.'>~'..

).•) 00

9.S<~

JW 00

Hona Tm Pelaksana Ke!ji.Jm ( lPI{l 4 burn

. 88~.1

2(17C_2:,']

tln.>fasiv"a'

20,5Z7,41UO

.}J

74.17')CJ<XJ 00

()G

I! 1 .2 .1 .3

i Bel~nta

.

Moo a I

..

iv.~J

Gt,r.ung

P.Jo-.a--.g

~-"l:,

'C.'JJ l'S

t 2. bl() [XI() 00

o..<: iJJ

1\.ln.;l>.•Hii.i

t.S 8C1J (>()

1 ; -~:;_,

r~·!;.s;~ ~.c""',

33

f~.t.0::·:

0L;

33}~,

c"'Doo

627.~

J~

.&:2.t....:

l'"

;", J·.r: LVJ 0'}

2)38.E4E O'J

Y.hw(~

'c•c

YJc ·J0ilN

s.t-c.:Jw

1- ~ >l~Y.,"l<1_P'-IC 1'

21 1 2 2 1 .1

iP,;,b<2!;n G"pu"' &+~ O..s;~ llinu-;_;~-

oW E21,3l>£, ()()_ f-~'

is..;;,ni;: h.;:-:·r.<; 03n Jasa Uca•: ,.,..:.,

Hcnor TJn

'

,_ J;r..a

.

hSJ~sana Ke<Ji
(;;~r!"..

Oilrl "'

5 .'iXl.c•J\J

Uv

7.C j c•.•;

Jc

7

1.'->.'0

~·-'J ·J'~

P.;·~="' 1 r.,>r·"cl

~c r;~

2 .1 .J

~~~... ,;,n_.J_<'-'n

2.1.31

j;.,._.;;r_,. '" ··-·;s ;,An .l.lu

'Tambar.n f'l!rahu ,...J;ryan

l'~;· ~;-,."

Tr; r·e':,>sa"" I' .-c,i.?!an ( TPK) 4 bo;taot

1.:~~. ·'-'" 00

1.e)t .1::> c•:J

_21

21, .~·~ ... .oc ··~ r.:..,....,._~, _ ...... oo

7.~.~1000

1tO.~iO Ul.

].4~ ~ -·~~

1

1--

u..::

24 J.4i4i'' ,_,.

-7:" ':..... ·~ -~~

1 [}:-J[D,_c"-

, ~·· __ •__IIJ

_J

..

'"J -----_...: \(:

/.1'(""-"""~!::><•.otr

? :·~'-·

-~.A)- C<'c'

1C ~;-·~

:•.'0 00

1U.t~C,_;':

f&bnp li&o<jaf -~·~·;rc' '.'df""ial T~oa!ll~

l0wa! Hron~ Pen!]!\81 Anyll!1l8ll

\(,-..,.., \~Ilia 1\lcm- :,en

2 .2 ...

Pembukaan B.!dafl Jabn SemangkA)aflll Oari l'ltmulo.iman Ke T ~mbaa

2 .2 .4 2

fBI'lan)a B.rang Dan Jasa

Hr-<10' T-n Peiaksan;¥.eogiotln ( TPK) 4 bulan Jr..:·L·

"' i'

·Dan '"""'"'"""""'

:,,-.-,;:or

f'<-r.c~;··_."

>ong Sampah Um1J111

j £\dni.· P..ll!d"lJ Dan~ Ur '~' t' e<ja_ flcoof

rm P~K£!9ialan ( TPK l 4 bu;an

J- J..,;:, Oes.1in Dan RJ\B


2~-};,:_::r):

-

.

00

1 3l: .::Ml :WG 00

5,TJ3.03~.00

t:'J. .....0

~TJJ.C~.OO

4Y .34t 0}!; -h

l'lf1P. 00

2lY :.LVJ 00 •7Y:oc."'-"l0u

2,1S8 035.00

VJ

-~ .. 1~" 0Q\J Oil

w

~ 77CWJ!)_ 0\l

-980,l)()() 00

11.ro.J 00() 00

"r~~oo

121l'.OOc.oo

31,8~.000.00

31 .4~.000.1Xl

330,000.00

31,!0\J.UW 0\J

J1,t':'o .. OIJU.OO

., ..,.,, ,,.,

53:6i~ if.J.J 1,7~.l'LOJ

1,0(>\J•:•,•J

w

1.

~: . ~ • ' f'."

.-. ..-:.

!

:

2C,1f£> C•)O CrJ

'

--

A2.?J1)2f>BO

4. ·'

7,1165.1 i\J

uo

2475.000

(\~

..

> ••

'-'~:

'

·1 Jll

: ....

. %ooo.oo 2~0.000

-,8,)15..£0 5~.00

• 'J [ih(J (!(}

5.040 00

1,!).i0.0',•.J I)()

!

c•·cll'J(l~

1.1'JIJ.•.•.1J I)\)

1

1~•c \J\.(}

oo

---

00

7.'-'-•. u<-(..00

4~.12\JO\l_

DO

. <.V.J ·.1()

'-_ ""·-.:•...: 00

60L.•MC i)J

v,q::ry•Jw oo

1.;";

11'>" 1.• ;s c~J

1.U.J1J.tl3.5.0C 27.~(\.'()00

D~

1.!>47~1~~

144.l7J.C~~()()

1 ,.,.;·: _c::,u

c.:~~

1-

:· \:C

n KIC.'),;: I!G

I·

'

1.B5€.\2LOO

~ ~.·,

Av3":\a'1 K2Wll1 Bre11joog Ukuran ( 0.5x 1 • 2) m

(

n_...,;'J« co -:_"":'"-'"7~:l'J

,,.<, ~·-

B.~ G.Jnunq

2 2 .5 2

oc

7 ~-r~.c'-'· L':

J.

DO

:.:u

1.~-·-

~

2 1 .5

7G ·.l',lc C-•J

J~'.J

J'"'-' ;-.~"'"' C;,n RAB 8"'.1

2.2.3.3

._.,eN

\!

::-t: 02

3(1 .l3<.. )f,~

if1<-&oni.> ll<¥'11

1-'~·-,.,

7f..(~'ll~W

-

..

·•

1,9J1,1l2. ()()_

1.:..0.'-

1.:"X: l'• 'C L•.,

RJ ' • • •

OC•

! )J'J\.1 iJI.l

_-

~-~-

Nat

2.2.2.3

l,().l1)48 00

!!!;

12 .

T:roil!! r ri:L'!l31 ~

ooo m

.r<:.<.

89.5..'1€)48 00

DO . /.h~

l

~

42498.pdf

~

'

1

2

' 11 5 .3

4

BebnJa Modal

!

- Drum P!astik + Tiang Pipa Besi { Jengkap Are:lriesnya ) 5e00njak 70 unit -Semen

:

- Ba1lJ Pe<:
I

4

5

6

176,11!~60

35,136,60680

:l4.9f.!L421-<0

28,550,i)!)(} [)()

28.560,i)Oi)OQ

3,151,809 00

3,1J93,2(!0 00

58,608.00

1.7f ~ Ub•J (fj

Uu5.2L1 20

68.dS
- Pa:sir p as<Wlg

7~,4W

lAJ

7~.tAAJ Lo(J

- Ksyu Begesting

812,00l ()()

812,000 ()()

SJ.J 1a 80

:l4 {)J()_OO

49,31880

- Paku

(fiOU.W)

2 2 .6

Pengadaan raang BendeR Bnett1 Dudukln Bodon

9,J35., 308..80

9,190,000.00

~~-80

2 2 .5 2

RebnJa Barang Dan JMa

2,a36,DOO .DO

1,985.000.00

51,000.00

- Upall Kelja

1,536,000 00

1,435,()(.(}00

51,000 00

500,00) 00

SOO,M 00

- Honor I•'Tl Pe'.rtsana Ke<]iatJn ( TPI< ) 4 bulan

.u

2.2

.3

~I

7,lO~OVO.IN

94,30£ 80

7,Nl,:>:;BBO

7)"J~.WO X

'l4,:,C8 80

80,1JJ,COO.OO

/&,&;7 .000.00

31b6,000.00

eo.::nroollO

76,867 ,OOO.JO

3)1.{;,l'il0.00

~.'0

1&6,000 00

m:t.ffial

22 J

Nonnalisasi Gaf.an Sa!tnn lrignl RT .02 Desa Binuan

21 J 2

Bebnp Bar.~ng Oan ~ I

- U;:-ah !(..,i3

I

- Honor Tifn PeiJi;sana J~.a ()e,-~-,;,-,

-

K"')i~

( TPK) 4 b<Jian

fh1-"~"";

p,ro.ik.ln I P,ninglo..rt~n

2 .2 .I

~nja ~~"9 ~

-

~"<;~!1;!~ (

2 sv: ,'!00 O'J

s.OOG .ur>o o-J 17.775 c..:( c~

00

47.400Jlo.-'~

1,t-Ml

~()

: -+---

v" L

tJI.(i (J_.

-~V!!O.JoO_oo

12.lOO.WU.W

1

I

6"JO:J'•: i..•J

6l!IJ.Ot'C L•...:

J.L..JC .c... ~ ;x.

3,C>J0,G-:-c :•"

I

2,1G-J(:JC,()'c

2,7<X.' OC'vYc

i

€ 4J.....:.:.[, ._. \.•.

6.~-'·.I~·~•J

!Br!anja M~>l

I

15,f.lte.OV<.1 .()J

15,600 ,QOO.OO

15.f~_(•:.>~-

15_Gc-,l.l•XI \JJ-~

T~T'r.bT.a-.

2 .3 _,

Koybton

2 .3 .1 .2

Btobnp Bam>g

DC

(..:l (

I

-

98., Tb5, \h.() w

98,7£5, (I((). 00

-

-

AD0(1f/"14J

72.M,M.OO

12,DOC•,()(.(; 00

12,000,000.00

- Ban"--t"""'Jum.t~RT

12JJo}oJ_l•iJ Cl()

72,I)IJ(I_OO:fi<~J

2 .3 1

K!gbbn letnbJg.a Adot

7 .]00,000.00

7.]00,000.00

2.3.2.2

Belanj;o

7.lOO,CM:l.OO

7,100 ,000 _()G

7,200,000 00

7)IX) ,000 00

-

5,005,000 00

5,005, OOO.IlO

-

Bar<~ng

RT

ern.~

Oan Jasa

- lr1senl!f Adat Kedl 2 .J 3

Ke<Ji.otan Bantu,n Open. mel TP PIO(

2 .3 3 2

9l!bnja Satang Dan Jau

IWD AOO(J<1%)

12,000 '!)0(; \.10

~en!J1

DD

--·I

- BBM

:}?:~~-\'i'~ BfOAHG PEIIIB!SAAN lmr!.L~ARAKATAH DESA

-

--

t

·~~~·al

-

DD+ADD

I

2B,3ll0,000.00

f~ MY~.;r;; ft;,o..Cif::W

2 .2 .! .3

1.4roJ•Xli)J

21!,380,000 ()()

TPI<') 4 bula
- .laS
1,400,000 00

l&'Xl L\A.

!Wan .JJI.Jn S.,inuu (Mcnuju Gedung Mat

O..n .JMa

IP'Tl re1a~s.1ra

1,()()(),000 00

•-: ,.:oc.~~"'.: oo

F. m ( u'\. t 20<1.Y.'W\ Jal.10 [,,1Villor)

RT.15)

2 1 8 .2

2.592,l'JO

ux~.ooo.oo

1777~ (l(oi;

-~O"a!

- 8;,ty,g iV
3 451l,C'\~ 00

7 .5CG QG{; liO

I

- B3M

''

I

Dan Rl\8

- Motli!isas! E:r<J
r

,

7.2'JS,l0£M

BNniaModal -

-

-

- Jasa ~Dan RAB

ADD

ADD(70%1

.oou ou

-

5 Otr5_lH' W

5 LX!~ WJ '-'-'

-

1A .~.i;:,W..%

14,5W,OoJO.l'G

~ Ji l.•..:._-,~o..~;_J (X1

14,561J,O\!I,,;:.'j

5,oo~.ouo

oo

~005

fla
• s.-,;_. Serao]am Pl'.K ---

2 3 4

l

'

3 4 .2

~

.1

2 .4 .1 1

El.lntuan t'"'<J;o. f

"~

.-·w:.._

r~oM>a

Bebn Ia R.>rn "9 OM J ~- _,

-

··2-;~•:'._ ~~:r~-f.~. 2

~i:aun

Ins~

I'

xe- p,.--,.,....: J

...._~ ... ,.... ,

.

~--n

,:--;-~~

BIOAHG P£.l'Bh" '·" tJ .• !l
-----

--

i

-

f'oebtll=t ll."9-'k L>;,u U.n f"8Qngbt

+-

ADD(7""-I

(!~

·---·

i

r

~.9'~,ouooo

&,455,WO.I.IO 6,455,0'.)() 00

- Honor ~a I n;)cy'.<_..,. 2 mJ x 1 ~ x ~ jam

1 .600 ,0'-.J
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka -Bahan Pe!a!Itlan

14,5{.()_(1_•:

~' :. :'.·.l~,_l·~ ~-~~

BNnja Bat3r>g D>n J..-...a

- l
-

---

555,0\J(,W

·---

2,000,00.~

oc

..

30,~200.00

-

-

-

1: .:

~

,KJO.OO

t..4~!1.WO.OO 6,4~,000.00

1 ,IXJO.OOO 00 ~S~.OUO

00

~.ooowo

oo

NJO ADD( 7flS}

.,

42498.pdf

~l 2 • Hona PAC (1 O!lJ

5

x 1 k
200.000 00 I 300,000 00

- Hooor Panitia Petat;sa1a ( 3 019 x 1 kaij X 1 Ke<,j ) 2 .4 2

Keglabn Pebtihanl'llmbuabn Kerajinan Tradisi<xlal

2 .4 .2 2

Bebnj1 Barang Om Jxa

1,BG0,QfJ0.W

1,800,000 OD

ADO( Tl1')

- Honor Nara Somber

- Honor MC (1 OOJ X 1 kali X 1 keg) - Honor Pembaca Ooa ( 1 019 x 1 kai x 1 keg ) - Honor Panilia Pelal<sana ( 3 019 x 1 kafi x 1 Keg )

2 .4 .3 1

BKmja B~~r.~ng Om Jasa

11,450,000.00

11,45(},000.00

11 ,4!>0,000.00

1 1,450.000ll0

ADO ( 7/r\)

7,EW.OOO UO +---7_._600_.ooo_·_oo_t--------t--~'------i J.SYJ.WO 0\!

if.

-

Honor Pembina I

r r

nof351!rr>l'll!<

J.p,:,Q.OtJG

()'J

(2_""l~__x_1__~_:<'<J:_X_4-'-'j;Jm-'-)-------+----~.f!.oJ L'JO 00

l,f>:(J (X."() w j - - - - - - - - 1

- Kor.surnsi 1,14li.lv'JOO 1,14;;,U\.'<JCoC ~------1---------------------------------------~--~-------~----------r-----------+------------1 Bahan Pembinaan 2.C•J{; 1.>:-<J 00 2 C(J(].001J Clll

-

-UangT~(.W~xHJfxHeg)

2.0'1JL'!C00

2.0DC.00C•OG

-Hnnof Pan'tia Pf'ia!-.sa'\a ( 3 or>; 1 kah 1 ~eg) 1 UJ ._••:; (~J ?l----+--------'---=-----=-=-----+-----1-------+----·- l - - - - - - 1 I

f· .5

9,54ll,OOCN

ADD(Tt"<.)

1

~

'

~-r-----~_.5_.2__;-~---"~:.·_ea_ra_ng~Oa_n_J_~-------------------~----9._~~-'-~_-__ .w~-------;----9-.~--·w_~_-__ wt-j'___________ - Horlf)l'

Pl'!l'f\JUh/~ (2 "'" x 1 II:<J x4 }a<11)

!_c-c•".cw ~v

1.&.•> "-<J 0l

J

r------;-_-l'-.01l5Um51--.-_----------'----=--'-'--'--------t-----,_141;,•._JIJ_L_•J+----------t---1-.1-•:.._-_l"-_>V_U<_cl:~~~~~~~~~~:~~~~ • r-----~--a_~ __r-en_~_-_~ ____________________-+----3-~~--:~~~··-~-4-------------~--3--_~_~__c_~_v_~_;~i_______-i r-----~·-U_arog__;:_T_ransoo<1aSI ____:(_4_0_cro_,,~·-1_1_:,_•_•_1_1_f"J_:_l:_____________+-----=-2:...C·_-"-_.G...::__w_'+-------+----'-·L>_.'- :.,.;, cl\. 1 1)_-, - ~ f-'aoo~ f'ei;,.Sil'\." ( ~ ("': , , • ·"' 1 h'<J ) --+------------+--------1

2 •

1

~:(. :._-.~.

6

ADC ( TC'\)

19,49!1,200.00

________________ ___zr.:_._.:._._, """ c'll 4 . Per~.wt onas ~ ~ :;c_; ... : :Ji.~j Cw;1

r--·-•_h_J._~~--'-;._a.._..-._"'I_:__Oa_n_J,.,.

1~.4~.200.00

IS

•~.2'..()00

I

~.t'«o_:.~.--1i

_______---i

r-------+-~--------------------------------4-----------~--------~----------r---------~

2 .5

B;,ja"'OI Tlk THdU<11

JUWLAH BELAKJA .

~1.S;t;;:!lh-t'U

66,'!'Jfi.132.b!l

DEFISfT PEMBIAYAAN

i·

J .1

~.an

3.1 .1

Sisa l ebll Pethilungan Anggar.on 1 SJI

J.l 2

Pencainlo Dana Cadangao

J .I .3

Ha5i K~ Oesa Yar19 Do!;~-~ an

Pembiayun PA )

JUIILAH(Rp)


&6."'.-1'.132.&0

&6,998.132.80

~~~~;

~~-~M~

JUMLJIH

URAIAN PEKERJAAN

~1

JUMLAH REAUSASl

ANGGARAN { Rp.)

2

1:,, 1

l'fNuAI'ATMl

~1 J

P£NOAPATANASUOESA

1 .1 .1

Hasa Usaha

1 .1 1

S'Nadaya, Partr;ipasi Dan Ge1011g Hayor-~ ~--~in~ \ Asti De-..a Yang Sa~

I.IJ

1:2 r .•.

i· ~.i

;.. 1 ~

1-'tlti.H'.t'AIAI'I

( Rp.)

•

5

4

O~Desa(OO)

1 2 .I

H~

Ba<;ian

1 .2 .3

AUasi Dana Desa ( AOD)

1 .2 .•

B.mtuan Kevan.-; an

I

_2,c

.f

1 .2 4 .2

2'9<1,249)56_&)

7'liJ 7£G 7"-1. l4l

~-=4;1~60

29o.l.;'~';.z,t

lt'~

:~J

16~_E97.79~20

1~4j~ 1 4c~EO

1~4,351.4ti15<)

KETERAHGAH 6

-

,

TRANSfER

1.2 .2

LEBIH I KURANG_

( Rp.)

,:<

-I·"

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN \ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Dt:SA PffiUBAHAN SEMESTER PERTAMA PEMERlNTAH DESA BINUSAN TAHUN ANGGARAN 2015

'J'ii,l'-35

.80

P.112k D:ln Ret:1btr.i Claernlt<"hU1"-rren I Ko'2

fu'ltuao Provinsi

&,.-:~ •.;:;t.up!en I Yc'2

1 .3

Pt:NOAPATA~ l>.l'-llAI.~

1 .3 .1

Htbah dan

1 .3 .2

lain· lai'l p.,..,~-ll ·"·"' [•_-,a YJ") !.'~•h

SumllJn~j..ln

Cui Ptf.Jir li...ctgJ yang

tidJII.. fllt:ll£·".;,.1

·------i

._~-~-~-

JUMLAJt Pi:S:;,'\~ AT I· N

~·.2"~;:.x. ~'

'l'.fJj~:~'"•

•:-<..w

3'.'\J)4~-·~

2

~~lt.N!A

J'-.!(·.7
2 ,,

[BID.l.NG PHii'[l f .... X:ARAAN f'fWfR:'-ITAHAN D(SA

1~D:.:'_a..i7W

2 .1 .1

2 .I .1 .1

T ct> p P.•n T urj,~an

1

6<' ~"v> C>JC 0\i

GC .7'J'J .l'OO

Y: ...... ·~_:0 .'.

}(>

;~

AOO (3D%)

iBcbnjwal F'""'":'
'.

()(;

1!>0,1)!,; )1.-'7 bt.

~a(.'.....-..., ~.IJr

r{'(::_¥..r;• -~

--~~~

r;,;;.r.a•~ ~..,..

•'<· •..._, r,-~ •·...-c~-.-··>~

.. .! ~ ..... -~·"· .._' -·~

T'" .;;..._,..,, t
1' '''"'' '•-

14_•:.,>

.... •( •.,]-.:_ c•,•:•"

i

:

1~·-···_--::,,

:

'

2 .1 2 2 ~

~~"'~-~~c

I P,X.•~!"' an

2 1 2

!Bt·!o>n)a E!>r:ln9 d,Jn

!

J">'3

. A.l-Jt 1 "'IS r.>nto< ( f,: '- )

-

Cin:>s

;

Aif.

4

Cetak dan Pt'fV)<) •• .~ "''"

'

Ust;i~

Dan lntP'Tl>'l

fld~an

Bol-ar l.t·,r.•/ gm

Me~ an

Minum Ta·"u

'

-ry)Of

-.,-'!'""''a,

-'-:·3

',_ji; ~~

-.-.::-:·.~,

P~f»:O.

TPI(, p.._..,cat.ara ( (

tut~n

4.-~<:3 ',}J ~·J I:;~,

-

'.••J .:•.

.

'-'"' ·:c; :-c

1 .iAt C'."J GG

-

I

I.~'J'c.Ct.'"J('J

~-"- c".~jC·J ~-'J

~:-

~t-~.~-·:·

c-i.•

,c·

......-..

~-

1- Belan!a '"''""'""'"'·"'l'.!i'I!I'Jlttlr 1- !letanja !.t:Jkan 1.\nt,m Ril\Jo]l

2 .1 2 .3

ADD ( JC ._,)

1.Y•.JtXJ('i.· I

,.

J

M:-D

;;:.

,. .71•' :.• f>[, 5 c>J'. (•JC 0<.·

~~,;0,c

D<:sa

4~;X.••.Ol<'.

~ c:-; G::',_ c•J 1.::.::• ,._.) _'!;

<,,...:

Peo::
'

·, .&_\. .:. .... .,..:

1 ::-:.

A

~.12Pcs P~rj;Jt,.,,.n

::~.:

. .

('c

5.5:-J t>·:-: c::. :[·:;-'~ (~~ ,:-_

,

.

!Bebnja hlooal

-4 bll~~'"""ngbr~n t.l;oja Par1isi Pe!ayanan

7.•l.N J\l

7.•3£.\JJO 00

7.~3G

7.~3£.GC0

OOC CO

.A.CA."iJO %}

GC

i

ADO;JO %}

· 1 Set Soorld S'f'S\""'

'

1- , Set l(om;>UI ...

,A[)tJ(l() " '

ACO(JO%}

1 Unit NC'te b
1 Btll<.¥1,......

---

·-

-·· :

1- 2 Unl: UPS

2 .1 .J .2

I

.. ,~J<Joi 'Iii

'

4(j }12 .o; ( 6oJ

.W11l,ll1L.~

IBelanja fl.arn J3U

13.105.-wv Vol

>3,1u~.4W.W

I - Upah-KI'n,a.

10 L:~ V~\J c'\!

1ll,Cr'.~.t•A 1 L1

Irm"'""

1- Honor Tim PPI<>~'-""J Kl"Jialan ( TPK) 4 bul:Jn

1- Jas.a Dcsain Dan

i

~Cf)-:JO %)

Af,U,J() '.4)

. \ \.lM. Pti~l"' I:-'-"-" i Kar.l.c>< [~

:r. ~)

A[}()(

1- trti!Si R~;-31

2 .I .3

ACiXJ.J%)

l

:

--

f'J' t3

Koleksi Atrl Perpustakaan Universitas terbuka

1.~-'-'

c•x c·J

.c

1.~•-•j

(',)() '•;

sc-c.c..x; w

'l':'ll.GW'-•1

o•Y
f,-1'1 .:,-.:_· .-;

-

-

ADD

42498.pdf

t--2_.1_J_._3-J'-Be_ta_n..!_p_lll_od____:.a.:_l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-l--:::.2~7,_:_:!0:_7~.4l~ttvl----2~.:~7,4)_&_6o+------f-------l - &!ha~lmateriat 27 L' ~:·c tC' ~?_•:,!4'i ~;, ~-----+-------------------------------+--~~~4

2 .I .4 2 .1 .4 1

()pefHional BPO Belanja Baran<j D:!n .Ina

3.~%,\)VIJ.\JO j---3'-,~-~--'c_lf.._-IG_._W-+-------+----AD_D_ _ _ _ ~ 3,0J.Ouo.oo

J.~':IIJ.OW.OO

- ATK

• 1.7S0.000 OG

1,7:.0 000 OG

6Vi C{'J OG

~OO_()(J() OG

- Per.gl)ar.daan

t---------t---K~____:. ___-_P~~~----------------------------------4-----~~·'-14_:_:0_:_:.0:::.00.:_·~00t-----1~,1-4_C.'-()(J()--_~-1------------r-------------;

.

->c~-.,.,-.,.

·~

2 .2 ,

2 .1

BtOAHG PEtAJC;SAHAAM PEMBANGUNAH DESA

.2

1M.~.~ __40_t----------+------OO+- ,I.DD

184,seg, reiUO

Perbaikan Badan Jal3n Menuju Masjid RL05 Tanjung Cantik

21,26£,WO 0\l

21,2&6,\JVil.OO

17,666,0l'O.OO

17.566,1)\J() 00

- Upah ~eDa

2.8:t.\JI.•O G\J

2.~c WJOO

- Hormr Tim Pe!aksana Ke•iJ!dfl ( TPK) 4 bul.n

i ,01.<;.>-f-'J ~'\J

Belan)3 Barong Dan Jxa

DO • ADD

r-------~~--~--------------------------------~---------+----------~----------~------------1

1.•-•..o"J.LvU '~oiJ ~--~-~-4---------+----------1

1------+--Jasa __Dt=. _ _n_o_an_RA_B_________________-t-----""-·_-_; :}..J-:J -~i_J_ +-----~-·:_·;__,_~_;_'}J__;_:-------+-------- -1 1------+---M_c~_----~-~_Ex_:N_ai_OI'__________________-t----~-;·_:;_v-~~~~:::~_L ___ ~.~~~~_:~::~-~~L---------j---'------j - BBM 3 ~-iJ c-;J J.: I 3 : ·:'J 'J'_>U JG

----+----::-:----:-

~ O~~fonal

2 .2 .1 J

7.C.~·J.JCi() DG

3.6CG,CC0.0.:_0+---:__3:.:_.WC_:_~:.:_,·lNO_:_·~oo-4--------t--------j 3 ,;,_.,
Belanja Modal

~-----4---T_B"tl!l_._l""_w __f\00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+---3'---_fi.)C_[>_.G (() - Pr...t r-<.-~h..-s ! Pa"Ja"g

~---------+-~-e_~l_:_~_G_:_uc_r_.u_~~;________________________________________ 1r--------------4--------------l--------------~---------------; - Po-_...l"d

S~·rr:eo

11l,17~ 2 2 1 2

:ll"'.a!';> t-,•-
-----

rI

1\.>4 ()u-

:ro_;, ~

---i.'~J-~~-~----

!

:.14

i "'-'

<-l(_!r-----------------,-.c---

_.·_

:.~~-,:_-tj________+ - - - - - - - - - j

.-.•J c-uB~_-; ._·J_~_'·_'f-------+---------1 t-------4---~-J~Cfi-·_:_or_·_.,._.~_f'_:-e_::":-l_:_sa_n_:a_K_c<J..::_'Jtlo_:_"_:_I_T_P_K:.!.)_~_:__:_t"'_:_~.::_an.:___ _ _ _ _ _ _ _-j-----1:__G_:_' _:_:_:_L'-"_:_:_c:_\J_ • 1 -'~', ._..; l'
5 Cci

- J
t--l--2_2_J--t--Be-.:-.,-~;_,-,-,.-,-~--;;-l------------------------~::~ 144.0G -

lf -~;; _::.:4 liG

t"x-~.;:.r. • ,., ·I:~"__··J_I--------------------'f----;-'~l.c_~_2:-'·.•_-1 ~_.:_c~·~~

I--·-2_ ____.P•·•-ct>••"'~ J ''~" lolffivju hmlw'..-.n

2 Hd.1n;c f '''", Dan ~------~-- L'~"" >,.a

~·,,J ::::_'--_·':·.,_;~+--------f------------i ~- • •. •;-c'il

t·~ -; ~.

' Pern_n_u_~«'_l.!_y_>_n_ _ _ _ _ _ _-t---'l-J::-.-._-:-3;,·-.;-,_0.--.!1!-~-,_l)()-, t·---?-J-.:__--.--~-:·-·-:_-c'-:--i!-------+---oc-.-.-.-~-=--·-s---

J~

17,320_(,J'J

w

1

17 ,J

·~ L•,•.

(]I_'

I

·-=-~----~~~~----------~-----------! · J

1--'---------t-~-----+---''..:~.fl<_-::•__1__:_:-.~-:~~~~:~~?~~o1".:tn! TPu.) 4 b'-~fO 1.( '.L.'.Al~ ~~~· - Jx2 :- ..... _·-~·} ~·:1r. R/·3 -'------'-----'--------------+----~---_-.,_-.. . ,-~L"J - ,., .. ·"!- .. j:_,.;

.4_--,--.,-_-1 -------+---------

f_~!Nc!vr

;:

:~ ...... ·.-.:J ~..~

r-------+-------------------------------------+----f~~~.1

·-~-· j t-_•_ _:._.._ ~~ ~--------+---------!

1 .· ·- .. •.

J.~.:J-) ~:)J

:: :~-- ----_:."~·I

3 ~--- ._._-: (•) ~==========:=-~O~;'f'-.-.a:>J-o-ca_I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+------:-9.-:-6-Jc-·_0-:-J-0-0:-C-·1-----=-g-=;:-•= J -', CJ du

~---------+-----------1

- 2 .2 .3 .3 er-lar)a Yc>C>I 12,COO,OOO.OO 11_e>o; (~:_:"\J:__'0\J:.::__f---------+--------f I------+_-&_Y__:YI._"_'·""---.~-n-ai----------------------J·---,2::-.-cc-=-o:-.ooo~-:oo~r---:1-:-2.~il'~-_.-=-: .•:•J f(l

12,CC.U_ti.IJ l(J

-;,-..,n hnh...-""1 ~-----+--A-'-v_""'"r, Kaw;rt Bronjoog U~uran ( 0.5x 1x 2) m K""""t Gmnionq Peng'l
2 2 -•

Pembuh11n Badan Jalan Semangkajang {}ari Pemu"iman Kc 1"mbak

00

Z2 ,3h0. (tOO. ()Q

~-2~.2~.4~.2~~B~~~•:..:n=~~t~··~r•~n~.g~D=a=n_:_J:__3:__•~·---------------------------------t-----n-:"'-,3_t~-:--:'"-:o:-.ou~t-----2~2_~~-'~'~:__·-~c~~--------------+--------------l-------+-·_H_(ln(Y __r_.... __P_Pl__ ·,l_s.m_a_K_.f'<Jc:.·_;atJn _ _:(_l_1_1<__:)_4_Dul_l.lll ___________t ____,_.M __'_cv:_u_oc __, t----1 " · • ''.-':..:'-:__'1 - - - - - - - - + - - - - - - - - l .1------f-·-J_;..-_,,_ •· -":.' f':·_~_p_,~_.,.,_ca_n_;);)0 ____________________+-----4-W_'_\X;_'Il_'()(_-,: t-----:-• · :•. + - - - - - - - - t - - - - - - ' \ {_I

1-------+-·_·__ .

' !

2,~\..!(j_~~;\; ~~

'}' .

~ G~O (•}:!

OG

~

,~ ~-~.c;~~~

'-' ·=·

;•q·_'_:_"----------------------t-----:---:-:t-------;---:-------+---------~-~----

2 1 .5

Pm:t•c:····q Tang SampahUmum

-wl

1G.613.'t.l1..c;

-·

1 ~ .:.:

r ~ ~ ' • 1 ...., D'.' • .A:,;; '"·t 'c -"--~":.:'~'-t--------l----------

..

l--..;2:...::2:...::.5:...::.2~-l-RM<:_:_·:_::_":~':_:_'~!'~·':_:_r..-_r.':g'-.:O..::.::..":..:.Ja:.:.::sa=------------------t----:-;_-:;6-:/U:-::ob-:0~00-: ____2_'_·'_"_<::_~"-Ju':.,.L•,J~-4----------f-----------j ~ Up:Jt-:Yer-a

1 i7U_(..(\OC\: t----'_L:~;~_",~::_'C~'O::_f---------f---------1

~---------+-_~H~~~~~T_:_>m~P-e~--~~---a-K-~-;-~---~-T-I~--)-4_b_u_L_m__________________-r------:-1-:-L~-:c-:-,_-:,,~---~~c~>~v_, ______l_~_--·-·~~~Lu~t--------------+---------------i - J~..J r~...1·0 Dan RAB Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

r-

4t'O,.~Jo ._1\1

·~·-~.: .. ;,~tV l"-1

2 11 .5

4

Bellnj.l Modal

13,'!4J

r--------r_rDru~m~P~t~=,7,k-+TT~ta~~~P~~~sn~~i(7~-.-~~a-p~A-w-~~ri~--n~-.-~-s-~~-,-3-~-3~k~7~0-~----~-

~;1 20 \

42498.pdf

13.'>4J.S/121!

I

)

10,6-4(! c><.•J [•o

ur.it

i

!-------+--_"-~--~J-~-·ew_h________________________ --~-~?- --~~---:-:~ ·_.~: £~~ ...·~'\.1'~-J

• PassPasang

--------~----------

--~--------+---------~ L~~.ul~J~V

'1

r-------+-------~------------------------------+--------~-------+-----------~----------~ --------+---------j

1------+-·_1<3'f'_:_u_B'_:-'9:_~_.. _tng_::__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+---'.:_-~_--'-_.,_. \_.•_v-~{) [___1-.:_~o-~_J-~• f'3
2 2 Ji

z

Ei)_5?1 i'U

~;un T~ang Benc!en Bese
Oudubn BdDcl

1:10_6/1 ;'{)

19,0"10,81311)

19,090,8Hl0

-~--~~----~---------+-----------1

()() 4.~'-'.D
6

4.S~.wu

Bet.lnj;l flarar.g Dan Jan

·. · . r~-----1----------------------------------~----------l----------+---------~----------~

Honor n'Tl Pc 1 a~sana KegiJ'.an ( TPK) 4 b1A1n 1.~'-'0 Uv; c<; 1 :.-vc lNC W r-----i-_-J-~---~----~--P.-~-B-~-~-~-----------~----,-.~-G-.c-~-c-~-J-+r------7-~-;-~-x-oc---~------~-------~

~

2 1 .6 J

'

Belanja Modal • f.2han

Jm~af

14.~h.o1j ~c-~

1•.~-r- t:::_11J_t-------+---------l

14 ~-y_ o

,_4_,_3_c_o_1J_·_h_'+---------t-----------1

1

J

:.:t~

\-1_ _ _

~-- t-----+---------------------------+------+--------+---------+---------l

~-

2 2 .7

j~alisni Gar.. n S..kmn lrig.ni RT.02 L,..._~

flinus3n

2!,44/.WJ.OO

27,.U2.WtJ.UO

t_.·r---------~------------------------------------------------~-----17-.-.. "-.-~----'-'"-' ~ Z2 J 1 j fk!Jri<~ B.ara~ Dan Ja$& ~• . w ~

DD• ALD

27,4->12,li'JO.l!O ~ r---------4--------------------------------------------------~--------------l·---------------r--------------~--------------~ ~

f

!·

t:~c.~ !'~a

f.

Jy~ r~~in Da.., )-.'f..R

\· ~if

Of

7im

Pela>~3"1a Ke-;~>t1n ( lPl'.) 4 tu~!!l

2.2

b---------------------------------------+---------L---------~--------~---------~ ;::,·Jo_~_,~..c . . v '-----1 9 CotA..f_._..._ ... t..u ,_________1 !________ 2 .2 s ___ 'jo

_l

~.\:'-}'.• -"'-".~

i

.J' •.

~------~----------------------------·------------~---------

':

·~"~",.

I."J'J

i..'-'

I

I

~----------~-------------;

1---1-.3---.+j-ll'-,D-A_J<_G_P_E_hl_e_IN_AA_H_K£_~---Y-AA_A_KA_T_A.N_u_E._S_A_________+~-~-7.-1&.:-~-- -lN ~--,-,-.,.,-~-.~--.-00 vvll-.

~-------J'----------------------------------~-----

~----------~------------+----------~

.__z_._3_._1__2__~i~_,_b_c~.:a__aa_~_.._"~9_D_a_n_J_a~-----------------------------------+-----~---·~-~-'_.l~ __.w

1

2 .3

.·: ;;_

t,.,;b:::.n lnserrt1 RT

36.vW.V-':l w l---~:lf!_J~W __._·._w_·+------------•----A_._.;:_.J_,._•_I___

}bt~.~-00~--------------r--------------_,

r----------r---~~---~---~---~~_u_•~_ft__~_~_._~~-'--~_Grr________________________-+-----~-:_.c_~_;_\_••_l_')_:~~;-~_l_l~-"-+--------------+--------------~

l l 3.f..JJ,OOO W

r--_-J-.2--+K-~-1.'1-tl_n_le_m_,ba_g_a_M_at_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--3-.WO-. -_OVQ _ _OV _

3 .2 2

l&lanf3 Barang Dan Jxa

3.&011,Jo~.OC \

AW(ll"".)

3,&(11),000.00

! ~~~~~-f_~~"-~~~~~~A~~~~K~~~~~--------------------------------t-----~3~.~~--,.:._,-i~~!-l~-+~-----3~.~---~-.c-,-~-00~~------------1r---------------i ~;' ~---+----------------+------! +------t------1

j____:Z.td5_.~ 00t--------+---A_oo __r:_["'____ >j 1 2

2 .3 3 Kt-glo!tan B.antuan ~lon.JI TP PIIJ( 2.Co/...J<.:O.OG 1---2-.3--3---t-!~-''-n-;a-~-n-"9_0_a_n_:_J_a_s.J_____________________ t----2-.L--..,-~_-,·"-'-J vu '

.f>~~-""'' 011

~--------~\r_,~_.a_,~~~~--~ct:_~_-_,~__~~~-!a_T_P_r_·~--~-·;_.~_-~_________________-r------------ j _________ ~~---------~'--------------i - B.:lu ~dm PKK

1--J_ _ _ ' • '"· .•'>n p,.,r.b•n K.ldt"f i't>sy>ndU (\(w;a .J 4 .1 ·. · ....

i~ r·~;..:r Pcr?Yandu

2.'.Ji_f~ :..~--~~·?:

2 LJ:, t•Jj C'J ~------------+--------------

_ _ _ _j _____

L___:· . ~:_·!____ -·---~-~--~-~A~~~ +---------+___ _ 1 ~ • <>"J.lJIJG OG

S,fJ.I0,l'V'.' L>.

---------+--------

. ---------- ----+-------~

-------+----s_.f><_,_c,-~·-'( L~. 5 f·~· :~--~. \

_ _ _ _ _..c__ _ _ _ _ _ ~-------r------

~. t ;o~; ..~J'I~ ~f.,

... --·

I

_l

I

2 •

~D~/I.NG PE"'!!ERDAYMH MASYARJ.KftT

7.810. 1."-~~-. ----~-----+---------r 7,e10,0o0.00

~------+-----------------------------------~-----

_4 .1 .1 Bc(anU Bannn Oan J.au ~...:.:...:.:_::_~::::.:!:..-::=.:.:".:.!...::~~=-------------t·------

1

-

+---------1

I

----~---------

MlO

! ----+-----t------1 1

~-------+~-~~~~~P~emt~,~r.=a~l~n~~-=:~·~~2=~~g~•~1~<~<~'J~'-4_,~r.~·"~-----------1r-----------~-----------~----------~------------j - KJr.sumsi I ---------1-------- l__________ Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka . ['.at-. an P~atha"l l j

42498.pdf -


---..;!,__

L~,FCf\_A~~ EC/~L~S/1.51 FEL_A~~S/.. ~JA.:..~~

i

~_.:\:.; FC:~~~!,~,~,~,T.~~~~ [:_~_,!.J E[L/~,;~,__->\ DC~2/-, !:-t~~.J8;..F;..f-t ~


42498.pdf

42498.pdf

4

2 .1 J J

at!tanja Modal

~------------------------- BahJ:J I mal
~-2_._1_.4____+~~~~--~~al_e_PD~---------------------------------+----~3,~~~~~-~uo~----3·~~~~-w_··-~_.oo-1-------------+------A_o_o______ ~ 2 .1 .4 2

3.4~J.OvG.O'J 3,•'1iJ.OOO.OO ----~------------~------------+-------------~

Bel.anja Bar.ang O:ln Jasa - ATI<

• 1_7SO CW 00

- Per.g~ar.daan

- KoosumsiR'lpa\

1):-D GOO 00

6Vl C{<J 00

Rt;;.OOO 00

1.1400UOOO

1.14C.OOOOO

r-·""'""~-··..;..;..,.-··'-··---·'~--".. -t-IDD_AN_G_P_EtA_._r;_SAHAAH ___ PE_M_BAN _ __:cG:...:lffl_AH_OCS_A_:.___ _ _ _ _ ~-1.:...:S4.:...:,c:.~.:...:..:..:'6Cll_.-40---l--,:...:.~...:'~~'-~''~-:.:...:_+------t---OO+-"'DD 2 .2 .1 Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik 21,26£,lil.l.c.v:.:.00_:_ _ _=.21~,=-2&6:.:.-:c.•VVil:__·_oo ___l-------~--o_o_•_A_W ___ 1 1 2 2 .1 2

Belanj~

Barang Dan J
17,&66,1)oJ().00

17,666,0l'O.OQ

• Upah ~e~a

2.8:•: Ci.IJ C\l+---..::2.:.:.&.,.:.··;_ii. _VJO_u_OO--!f--------t-------i .OL~· uvJ c'\J ~-----1.:.:·'-_!VJ_..:.Lw __ c~--+---------t----------l ____4VJ:_~,;:;:;;Jt-----·-··-_::.;__,__,._~_')_J-'-'--------t--------

- Hooor Tim Pe!aksana Ke..,;atan( TPK) 4 bulm -Ja:sa~nDanRAB

t------t-~..,-~~-El-~A-~-~-~_Ex_-_:N_at_or_____________________t-----~-~--~-~-:-:-.~-~-5r---~}{~~6t--------+---'-----~ 7 •:..so

- Ooerasional 2 .2 .1 .J

Belanja Modal

- 8aOJ

2 2 2

3.6CO.O~O.OO

~'llo

oc

3.WO,OOO 00

Gunu~

Pemboa!.:ln r..apoora

~

C>Ma

!1m_u_~_n

--~~,t.:_\4__~1-

________________

l--2_2_1_2__ l~"i" f',•-
----------+---7'--_""_'_j __w__•J_W

1-------t-·.:.:L:.:;Gi..!-~: t' 1....-· 3 - Hcr·a< i :en Pel;, I sana Ke<;,J!an ( 1 PK) ~ tou~ln - Jzr-.:t

W'Tl!>ar Dan

5 (t; (~_•J '...'\J 1 G·): (VJ L\J

I I

.:?·"' ~.:.t-:_l)(,_li--,--------~-----,"-.,---i ,..._,

oo I

'It t.~oc:

- Ndt

+-----------l

._1_ _ _ _ _ _ _

, .·~~_.-.,_.._, .; 00-t--------+----------1 t'Jll ·-~~~,; uC-t--------+----------1

eJO 0l{J CO

P~-'ln"-m

:··~ ~._-

J: ,.,·_.._J_V'__ ·'t---------t----------1

:.

J--2_2_2_.3_ _,_BE-_I_a_""'c__ ' ..,_·_o<'!_~__l_ --------------------+---20-.~-::_n __ ~.u_.O:G_ L_2t_.:;:_;_":'_lio_+-------+-------~ t . . ~~·-.,.r. i 0.,;•p,::! : ·).2-3::.:;.:4 2·- ~ :: ~.:.··_.~_l:_:. c_.1----------+----------1

['t·'

't-J.J\.'"'},Cl'v\]1_.00 __' t---?_J_._=t.-~ Ji.".: l-,:

2 .2 .3 .2

- L';-(lk' h .....

1-'------+--

a ... ~--·.:. i.}"J

l - {:

,..,._...

r------+---"~·-·_·_j~-·-~-~-c-_~

-

1.··- •. , •.•_.j

1,( '_,L_,AI, t...~~'

't-'.....

!---------+---[){;.._·•_A_:-'_.r_._ _

17 ,:.:o.CJ<_-'_J_.w_-_+----1_7.:.:.~L_·_·__L·_-·.___IJ(_:tl_______ _.________ _

('<·'-'n:, ~ "''", !Rn J•s.o

t~·

t·-·- _:f_

..-J .,_.

,., • •

·~'-'

!-------------+--------------

,.,. +-------------~------------

__________________--1---·----·-"_··_"_L_v+-----·--·-------~·~'-..,-' ~-------+-----------1

f~~ ...1

'!

4.

"I

,

3.~-(~:~ ~:=.,.:~

uu

~-

J.·~-·- 1_ 11 _~=. (~"J

t-------t-_-O_;_-e_ra>J-.o-~a-l------------------------t----9-.~--:,.,-·-;_C--j-Q..,-O..,-O+-----g..,-_~t.--,: 0 ·'J CD

- 2 2 .3 .3

E~ar,t;,

¥<'<1>1

12.(00,000.00

11.l•" i_•-_'\J_OIJ---j-------+--------j

1-------+--EW_._·.:.::n_'_'·-"'_'e_f'_
t------+--'-~-~~T_•_'~-~-~-----------------------+----12_._cw_·_·l_~_,_~-r----'-2_,,__•_o_·'_'l_oo __ ~--------------+----------------i E;.~_,(.. nttn<J

1------t---'Ava<J'llat Anyarnan

2 .2 .4

Pembu~un

83dan Jala11 Semangll.ajang Oari Pl!mu~iman Ke TJmbak

DO

22.3110,000.00

~~2~.2~.4~2~~B~~~~n~~l~'a~~~n~g~D~a~n~J~·~·~·--------------------------------1-----'--ll~,~)B~~..:.'·C~L~O~.OU~r-----Z~2-_''_'-~'-'~~~-(~~~--------------t----------------j 1--------+--_H_ON>'_._r_:r-_P_f'l_·,;::s:=ma.-K..::f"l..c:-..::i;rt;-=;m~(_1_1'1<=)_4.:...b:::_u:.."'".c.:.:._________---j~-----'1._01J(_'c_v._o_c__ lO f-1_- • · ·· ·-~'.:. .'·:'_t-----------+------------1 • J
~--------~----• ~.\.[ 1-

f-------+------- l\l:!.l

!

2.~~!(_;-~~-"'C 00 ----------------------+----'-----:-t--~5 G~O f•..N DG ~ -..

;'q·t-.;or

,

---+---~

2 2 ..5

')of'\

P't-rr.t"-':•':•c1t'ngSamrahUmum

1{;,613,'t.l1~u

----------+--------- . ,. --·i I

-·~I

.:.:

r , ~ - ' 1 ...,.. iJ~ • A:.,;: '"-'·•J~'-:._.:._"~-"--+--------t----------

..

~~2:....:2~.5~.2-+!:W>:..:::..:~n:~!~•_:_!'_:_·'.:..:""..:.''..:;g:_:D;,=.n:..:Ja=-:r.a=-.__________________-1----z-:'-.:-61~0:-0:-~-:0~00-: t-----2 '_·":_ ~!+-------l-----------i _ Up~11 Y<-"a

UIO.GdO UC t------'_2:~: -_·G:_':..:Cu~-1---------+----------;

~-----4-__::H::Of'::.:..:_o<.:_T.::_,m..::_P_e_Ll_~<-sao __a_K_eog_•_:_run--(-T_P_I<)_4_b-,-,.-lll-----------+---:-1_-::-0\;~U~'.L:-•Jil~O;U:- ~-----' '· ._. ,.,_; Ll.l - J;r.a r...,.,,n Dan RAB Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(_::

4·:11_:,._,0 ,.;;

,, -'· . •J\J \.•J

2 Be~n)a Modal

l l .S .3

11.~3 ~11.20

• Drum Plastik +Tiang Pipa 8esi ( lengkap A!X'CCli~"Y'J 1s~W~Jk 70

1J.<;4J.B/12!J

42498.pdf

---~~-~-~---1,c--~~_-...--,,.-.-~~.-'!0 1._!- - - - - - 1 0 'I lC,ii40•X•Jt'J,

Uf'it

0

i

""',JV

----4-----------~----------+----------~

-~ t-----+------------~-~-------

. fla:'J Pewh

i\.s·_,~

----·----·

I

~

..:

1

·.-

' ·-·- · - - - - -

'J ! i

~

: ..·.. -' .

!-----+-------------------------~- ---·i----~ - ~ Pasang £~~ ...~~·\; ~··J :::~~

·----~----------1

uv; ~{;

·1---------r------~~-------------------------------~-----------~·-------+----------~------------~ • ¥.3')'\J 8eg~~ng \,U ct"c :u L-2~':'J. ':'.:>-: :":'.j---------- t - - - - - - - - - - i - P~
2 2 1i

19.()'j(),St320 Be!.1nj3 Aarang Dan Jag

22 6

. rr

19.09'J.!!H21l

r---~-----4----------~-----------4

4,5~.!JI_LJV_L_Xl_ \-----4.:_,'>.'_'14~.0<JO-._OIJ _________+---------~ 4 2,JCA,ll\.{i jJ 2.l04.0'.1J W

-Up all Ker,a

1-----+·-t_~on_or_lr.n_._P_c_la_<_sa_n_a_K_e'J.::._;Jt_l311__:(_T_P_K~)_4_bu:._.:_·~l_n_ _ _ _ _ _ _ _ _-+---__:1·.:.~'-.:_{·..:.'·c.:_'-"_:~_v<_.._~ 1

J:m~ ~Dan P.AB

·

7:G f!J0 YJ

r-

1.~~

N!

:N(

uc

·.vx DC

---------~--------~--------~

21 6 3 Belanja Modal ~~.~~v.oL ~c ; ;<,:..x. ":; ,-, , ' 1----· _.-+---.:_ _____________________-+------------------~-\---------+---------1

~ r-----~--~-·-~_~M_~_:~---------------------~----1•_·_:_oc_~_·_,_:_0_,1r-__'<_.:_:_x_,._,o_,_'L_·r--------t---------~

~~-----+----------------------------------~--------·+---------~---------+----------~

~.·.

2 1 .7

i~ar:Sni Gar~an S.lunn lrigni RT.02 ~a !J.inus'1n

t

2 1 .7 1

\!kl~ria

17 ,.Ui .W\J

Barang Dan Jau

I}(J~-t--..:.27...:·_H_7_:·_lMl_._oo--+-------+---DD-•_AD_D__

27,442.c>c'll oo

Z7,4-'2,(1'JO oo

~ r---------+---.;_----~------------------------------------1~------

~

! - t.:r2~ "~"

f

1-

!:

rorocTim Pt>iaks:l'la

- J¥~~ r~~~n Dan P.AB

'.J•:· ~·~J :"l l 1,o,;.:, :.._o _., I

Ke-;~'ltln ( lPK) ~ tu~"'

f

! - ~.\~~~~ Eu1attlf

2 :;. ..:

f.

\-b::\~

5~<~~-·~~{-j

!'

1 c..:~.c•10

t-.f', --~~· • \

4

W+--------+----------~

t,}_.C~--~ QO

~ -~ t~~~~~~:-·_!~C.~-:-._.c_-~_0_C,_: l - - - - - - - - + - - - - - - - - - i

~- :=_:.c"2~;:,-ra!

~t~~-L>tJGi)J

-------------~--------------~~------------~

!S_:~--

,_, .. ~~_C.=~ ·J,~-~- iJ:J i ~---~-------------------------t---:____- ---~- t--------L--------+-------~ t • f.!"_-~ ?":t"l:::•a r:r.:~~ 6 m ( !.Ji\ l ;....;,y..,~f'l j,~ . ...-1 f I.!"•.Jll..'f ;

r

r---------~--------------------------------------~--------!Pcrt>.l.lo.on I Ptningkrun B.ldan JaLan Scinaru l""'nvju C..-Juuy A
OD

Z'J,$20,000.00

~---~-~----------------------------4-------~l-------4------------4----------~ t--2_l _ _ _~i8_'r_!a_n_!a__B_~_ra_r~g_Oa_n_J_•_~_________________________-+----1-1_.~_i~_-·_.~_~__._c~j ____11,~~~-~--~-~-----------+------------~

i-

b::r:Jt TIM feiJ!"~~a ~f'•?at¥l ( lf'K) 4 t J'~!"l

;-

J~.;:~ r.-~_...,-r-

i __,.~_t)y_

2J<}__ .-..•.; :..•.· \

----------------+----------+

Ca'l P.~s

•1\",-. • .._ ~·.'

1

ltii!:.L... -:.1

(i!.

£.~

r-------~--------------------------------------------l---------------------i- ~.\-.:- T..,-r; Et~.. a:~ 3 c:' ,'\. : '-' 1 ~ _,

---------~-------f

1 t~ I.:._.'-.- \J'J

r--------~-------------------------------------~----------------·-------~---------+----------~ t 11'

-~------~------------------------------------------~----------~l--------------t------------+------------~ Po:-.3'"".1.3 lJXJI ~ ;:,~\1.•-•LC 9
. ~------~------------------------------------~---------~ +------------+----------~-----------; -~

'~--------~-·---------+---------

'...V \

1-------...--

::=========I=·=T=~='=-~=·T.=~==~=·n=~====================================;======~='=·r=·=-~·_·,_.,_'.· l:,_____"_'_~_'·_-·_c·_-'_'~ t·~ ~ ~ ~ ~ ~- - ~ '~ =============~~1 1.3

2 .3 .1

AOO . jL:OM
..

o.- I

:k:,tt\JiJ,VvJ.W

l

)<}(t
j"~b:.an ln5errtr. RT 3b.Uli\Jyl\J ~---------------------------------+----------~-

tf>.ob~!;IB.>r>ogDmJasa

1 J .1 .1

,.;.;:.J,"•I

! _ _ .. ___ ·~----~---------~---------

:lt.(i.'IJ.l'J'JW

r----------~+i1_._~_T_'_~-~--~~;~U-'~-·~-~~-'-'-~_G1__________________;-___$_;_C~_;_·;_,_•J_~__;~~;f~Q0~----------~-----------1

l

~===·=J=1====:=K=~=-~=·=~=n=L=cm=·=~=~=·=Ad==~================================:=====J=.~=·=hl=.~=·==-~=·~-~~~~~~J~._,-,~~~.~===w=:~=============:=====..=u=·=r=~=:=J===~ Z

f&lania Banng Dan J~Ka

3 2 .2

3.50\~.::vJ OC \

3,&10 000.00

+---~----~~---------+----------~

_lr._.:;.o_~_tf_A_C_Jt-Ked-----------------------+---3-·_""_'-_'

.

0t .,_ ______-+------_:_.:_~~----------------------~~--_:_----'_'_'c_C_>V 1' _ ~i !,-------+-· •• .__2_.J_J_ _-t-"-"'l-:._12 __ b_n_Ba __ntu_a_n_Opt>t.c__~_lon.ll ___ll'_F1'J<. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+--2._C_·'f._~__.A_~'o ~

3.tJo.>O :_, >(] 00

()(, ;____2.td~ ~-~-+~----------+---A_[){)___;t_·["1._1___ 1

.,__2__J____.2__~l-~ ___n~~Ba__n_ng~~~n_J_a_u__________________________________r------2._G;_~__'N~~·-"--" ~------2~.~~~~~~.~-·__oo_~~------------~----------------i :rc~
r

2 f..J~ 2 .3 r-------

'" ,...." :... •~,

' ._ 'c'

P~r.b!n

p,,.,.,~o

K.l<"k"f

Posy<~nGu

f)!ij

00

+---------+---------

---------+--_:5_:,GJ_f".l".~-' L>.

[.\.;'"';a

Dan Jau

· · ·''::' r..,.;-3 Pcr.;yan<1u i_

5 f ·"

;_,... ~ \

------------~-----

,e to,ooo.oo ..t---------C-~ro_.____ ,__.•. i :;,.,. )

7 !JrG/I.NG PE~8EROAYMN MASYARMftT 1-------+--------------------------------i----------·~-------~ .1 ~~:<~>Jbn Pet•tituo Krpab Oeu Dan f'NJ''PJI 2 .4

~~-4~.1~1~~--~~~~n~~~Ba~n~ng~~~n~~~u~---------------------------t·-----------"·

-

j-----------t-----------t--------------1

+------- t

• Homr Pemtir.a I n<'WC< 2 e.g~ 1 ''') • ~ cc"~".:___ _._ _ _ _ _

I

____________________i ________ ' - - - - - - - 1 - - - - - - - - - l l - - - - - -

~----+-·__:l':~.or.:su:::.=:::.rn-;,::.::·

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka • e...--Jf·3fl

Pr..la~.ha'1

;~

1

2

l

4

42498.pdf6

5

4

- Honor MC (1 org 1 1 kah 1 keg) - HCOO' Pcmbaca Doa ( 1 org x 1 kafi 1 1 ll!IJ ) - Hoooc PI!Oilia Pel.aksana ( 3 OITJ x 1 ~a! x 1 Ke9)

' 2 .• 1 :

Kegiabn Pelatihan Pernbuaun Kenjinan Tr.disional

1 1

. ; 2 .4 ~

.

7,810,000.00

7,810.000..00

7,810,000.00

- Honor Nara Sumbef

1.400.000 00

1.400.000 00

- Koost.omsi

1.110,00l00

1.110.000.00

-~~

3.000.000 00

3,000 000.00

-Honor MC (1 org I 1 kafi X 1 keg)

20'J,OOO.OO

200,000.00

- Honor Pembaca Ooa ( 1 org x 1 kali x 1 ke<J )

300.D-JO CoO

300.000 00

1,50'J LI'.}J CrJ

1,tlJJ i)Ji) 00

- tba Panif.a Pe!aksarm ( 3 org x 1 bii x 1 Keg )

'

'

7,810,000.(){)

BNnjl Banng IRn J~

2 .4 .3

Kegioabn MU5.1baqoh llbWilif 0\n"an ( NTQ I Di ~ Binuun

2 .4 .3 1

BeQnj;l Bar3ng Om J~

-

.

.

ADO( lOY.)

.

,t1)() ( Ten<)

-

- Be!anj
-

-

,

.

.

AOO ( iir\}

- Belanja Sew.! Sembong IT enda 2 .4

Kf.gi;rtan Pel4tihan Peningubn Keam~nan Oan Kl'h'rtiban

-~

2 .4 4 2

-

15f:hn?a Banong Oar! hn

-

- f-''l<XJ' P~tina I nam-mr.hef (2 C'f'J x 1 ~e<J x 4 ~'lffi)

-....

- ¥~JP.5'J~

-

B,:.~an

Per1lin:..m

I

I

- IJ:n; T!'dfls;;O
;.,QIV~

[

X 1 ~a[, X 1 o.-J)

Fanr:ia Pe!;,;sana ( 3 or:; x 1 j;,;, x;

·r

~-"9}

'

I

' 2

4

~iatnt J'el;rtihan ahu ~~n

.5

2 4 5 .2

I

-

f"""bt!;YUO Pmduk:si 1-'l!!Unlan -

~~".AI Banr19 0-an J~ - f'C'1'Jf f'~JIIJIJ I nara"J.JfT'.bef (2

.i

---

.

-

ore. x 1 ; ...; x 4 jam)

-

-l':~"'!l':Si

.

- B.a'"-.
1

1 ~ •-<:

I

)

I

• He•'(" P3- "!19 Pe'a!o S<1<1a ( 3 0"; ' 1 k• ' 1 'e-1 )

) 2 4 E 2 4 0 1

; 5

l

I

...

!I{"S'3~3n ~rj3bnan Oin.r.; lwr Oat'<
1

.

i~nja P..-.rang Dan Ja~~

- Per alilnan [jc as !\Jar

.

. .

.

i

l ,. . .

JUWlAH BELANJA

..

&..1 l.ebJ\ P e<Mun
3'.:'(),7 t.t.~!Jt·

'

------

1VU,.LS7 ·'~~:21J

..

Sisa let.ih Pemmmgan Mg9;tr;VI r SI: f'A)

2

Pencai
3 .1 .3

Hasll Kd
~

I -~-

Pl!nerlrnun Pembilyaan

100.><,1. H'< 1'll

100.~7.1'l'l..l0

1il
100.•97,199.20

(}.p1s1~1•1¥1

JUYLAH(Rp)

-

·~·-


l

100.497.1'.f:i.21l

I

P£MBIAYMN

3 1 .1 3.1

.

M,746,4~00

()(j

I '

l

~

.

C.'!"'rt.~

Eidarw;; Ta~ Terduqa

3 3 .1

ADD( Jc--;)

A[;['

jl:r-.)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OESA ( DO )

42498.pdf

TAHAP Ul { 20 'f.) D£SA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN AHGG.A.RAN 2015

Binus::m

o~~.a

t'-e
Nunuk31\

r: ::t.lJ~0'•31

Nurut
URA!.oHII'f~fRJAAN

KW£ ROI£\HNG

>l C·•" FAGU

T~.AP 111 !~'0\ I

(RJI

1":1

llilliiSASI 1AHAP I &I tRp)

leOOOT I ('I.)

SISA ANGGAIW< 1Rpl

IR I

I ' I

-s

n.~1USUO ltl.tn.~

2 :

2 2 2 ]

KrT.

p

!._..__ ..L

fit

4,£lU.C7 .&0

;. . ....r·. ·t.:,r•:. ·.. r. . . _.. Jr 2t,~y~~ ~2.f~·" , , .·~ i,~ .C •. w 1

~

.t

·f~n~~·:

1

~-,

~

~.&4t,eoo.oo

I

5'.( ~J())

:!t CO:: CiJ

2. ~> ()_{X)) ((j b 0:.· C/C,f),l

I I

! ~;·c:Cl.JO:,

l,OGC,CO
2 ; ,

1,f31.1 !l~~ I

I

.

i

AI~

~ ~Jj

co: (( .

stlfY'£~~ >.• v ' •. I

i

I

2 : 2 3

I

I

!l

St:LAHJA MO~Al. . E\.an3f, I,-~'"'" ;;l

~1.l30,61UO

l"1U~.oc

:.t,l)O &10.00

B.olo 10 :100 00

r

I

1 1 3 ' : l .!

I I "·*~~JG!. , '-· :::·

IPEMBUAT,UI ~ lf':NliJU TA.WRATAJI PERAHIJ NEU't.l.M BELANJA 61<1\A."'v [ ;~ JASA ~

r,....

;:·~.t:ts.\;" . ., ·io";~sttr !' 'P~'.!

I

4 t'ltft·~?'\

!I

Jasa (X·.· . [ ' I

M;t~.;.~.

! !

l

[

I

I• • i

- StU

.

J.:t··~·' ' ,jUniversitas Koleksi Perpustakaan terbuka

2:..2tC~Iliuo~ U$"'

41.500.00. oo ' ..... -' '

«<~

1.5\.~ ,,~,.,,,

~·.

l

l6aC,OOOOC ~x~.coooo

)((; c.oc (.\) : ' ., ::'i! i'O

I

i }

( ((f • " '·' J, "JA ',' 11 ({o~ ft.)( i 1

I

-

I

'-~ ri( rf~"· ·~·~ •••.

:

__ __..._____

~

I

".• ,.,

....

,. . ·:: r(.

_...

-. ,'1."'•

-···----'

42498.pdf

..

..

,.

.--

-..

.' ~ ~; ~

?» ~.;

. _.___________ - ...

.

....

.;;o-

~

:~

f;;

.,.,

£; ~

of....

t

·-·

~

....._::/ -----·------~-------

···~

...

-v

.'

u:

~

~...,.

t.'"

~

.......

;;:..;.:)<(:;,~

<"::

.-:;;..

:'l
:~-

.;_~

g

;~

;;;

::;;.

;:;

~

~

..·-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka ':!

42498.pdf

..... ~-...-:.

"' ,_. c:r:l

f'!1'

-t

~

"'..,.. ~

"'

'

"'

'"

~,.

t...

c nc

~· .:

G

~~

~

,.

!:i

:

..,

-

~

.

1=

¥-1

! .. ~--·-·-·-·------------__:;;__t.~ •

...-''

~....

!

... .......... ........

~.·

..t -.

.....

'

~~:.-o:·

..

!

<¥"

I

•C..

·_,

.....

•4'

<.:>

Ct

Q

~:

g:

;.-;. ,_ -·

...... ,c

,..,

"·.... §~ > i !1. 8 § :::::; ~ g ;~ ... ~ -~!

~

... '.,. •'

·b ~], •~·--·~---·----·-------------+----t

~·

-.,..-·

~

:~f

~

'r'

t

~

~~

......3 <::a...c. .,.

,-,

·~

..

.r--"

~'L'

----

i

I

i

C,...j

p.; ~j

0

8 ~g ·~·

g -;.,.

~

g

.,.. .... .......

. § § ~ u

0

:'!S g

...g

'·

;:'

3 3

.,.

,_.

~·

:~

·~

?

""' :.~ ~ :~

·-;.:

c.

'-'

E:

8 ~

I

~~:

4

g 2

....,

v

.;:,)

0

-

""' ·' tl

i ti' g ) ·g:

§ § § ~

.

.-~

~!"j

..... ,_. ,_,

'.,.

is ·i1 aIg rg

'r." ;:; ;.; ~ >: ""\

lb ~.

~

~

E

;;:s 8 8 8 & !:< ~-------t----il . ~g .. t ,.,.. ~;

'•

~

g ;g.

-~ .,

.,~·

~.

•

-~-

.-...::=.... I .... I

g

g

8 g 8

~

....... 'If>

/

I

!

I I

.. I ~

\

I·c I

§

g

§

b

b

g

g

!·"' ~

:"i

~ 6 f:)

X

....

§

~

:§ § ~

8 8 8 8

fl'"

tp.,

11 !§. ~

Ig L& .~. . -.

·-•t:•...... ...

•'

;.~

_f: \

•

J

.

-~

~

~

'

-··

,

~-

.

!:'~~

!""<-

.•

·1

5- ....~


t<:.,._ ,;" :,t.) . ., ~

i-

91•

42498.pdf

KEPALA DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN PERATURAN DESA BINUSAN NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Binusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);


42498.pdf

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ., (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nornor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nornor 88,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lernbaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


42498.pdf

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 20 15; 10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINUSAN dan KEPALA DESA BINUSAN

MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN DESA BINUSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan Rincian sebagai berikut: 1.

Anggaran Pendapatan Desa

2.

Belanja Desa

Rp 621.996.924,-

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 232.031.646,-

b. Bidang Pembangunan

Rp. 443.170.610,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

70.495.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

43.795.000,-

e. Bidang Tak Terduga

Rp.

0,-

Jumlah Belanja

Rp. 789.492.256,-

Defisit

Rp. 167.495.332,-


42498.pdf

3.

Pembiayaan Desa a.

Penerimaan Pembiayaan

Rp. 167.495.332,-

b.

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Selisih Pembiayaan (a-b)

0,-

Rp.

Pasal 2 Rincian struktrur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasa13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Acara oleh Sekretaris De sa.

Ditetapkan di : Binusan pada tanggal 04 September 2015 KEPALA DESA BINUSAN,

M.UNTUNG

Diundangkan di Binusan Pada tanggal 05 September 2015 SEKRETARIS DESA BINUSAN

RAMLI

Lembaran Desa Nomor 05 Tahun 2015


PEMERINTAH DESA BINUSAN

42498.pdf

KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN Ala mat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ( RKP-DESA ) TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN, Menimbang

a.

b.

c. d.

Mengingat

1.

bahwa dalam rangka RKP-Desa perlu dibuat Peraturan Kepala Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembagunan de sa; bahwa untuk menetepkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Kepala de sa; bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ( RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 42498.pdf Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 20 15;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);


42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ( RKPDesa ) TAHUN ANGGARAN 2015

BABI KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintahan Desa adalah Permusyawaratan Desa (BPD);

2.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;

3.

Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala De sa;

4.

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

5.

Rencana Keija Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana keija dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi desa maupun yan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Keija Pemerintah (RKP);

6.

Lembaga Pemberdayaan MasyarakatjLembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa daJam memberdayakan masyarakat;

7.

Profll Desa adalah gambaran menyeluruh ten tang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembagan kemajuan dan permasalahan yang dibadapi desa.


pemerintah

desa

Binusan

dan

Badan

42498.pdf

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasa12

(1) Rencana RKP- De sa diajukan oleh pemerintahan desa; (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD; (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya; (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa; (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh; (6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa; (7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam rapat Peraturan Desa; dan (8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa tahun Anggaran 2014 , serta memerintahkan sekretaris desa a tau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BABIII MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasa13

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasa14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Desa ini.

PasalS

Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Binusan Pada Tanggal : 21 Januari 2015

KEPALA DESA BINUSAN,

M.UNTUNG

Diundangkan di Desa Binusan pacta tanggal21 Januari 2015 Sekretaris Desa Binusan

RAMLI Lembaran Desa Nomor 04 Tahun 2015


42498.pdf

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ( DU-RKP-DESA ) TAHUN ANGGARAN 2015 DESA

BINUSAN

KECAMATAN

NUNUKAN

KABUPATEN/KOTA

NUNUKAN

PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan

I.

kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ( RKP-Desa ), maka kegiatan pembangunan tahun 2015 sebesar Rp. 789.492.256,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam. Rupiah ) sasaran penggunaannya adalah: Pembiayaan No

Kegiatan

2

1

APBN

APBD

Jumlah

3

4

6

Belanja Desa 1 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah

Rp.

66.088.428,-

Rp. 165.943.218,-

Rp. 232.031.646,-

Desa 2 Bid. Pembangunan Desa 3 Bid. Pembinaan Kemasyarakatan 4 Bid. Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah

-

Rp. 443.170.610,-

-

Rp. 443.170.610,-

70.495.000,-

Rp. 70.495.000,-

Rp. 43.795.000,-

-

Rp. 43.795.000,-

Rp. 553.054.038,·

Rp. 236.438.218,·

Rp. 789.492.256,·

Rp.

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana terlampir


42498.pdf

II.

Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ), yang terdiri dari: 1. Kepala Desa

Penanggung Jawab Kegiatan

2. Sekretaris Desa

Koordinator /Veriftkasi.

3. KasifKaur

Pelaksana Kegiatan

III. Bendahara Desa

Bendahara

IV. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk

pemindahbukuan

bantuan

penanggungjawab

dan

kepada

Sekretaris

rekening Desa

giro

sebagai

Kepala

Desa

koordinator

sebagai kegiatan.

Selanjutnya pencairan dana selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

Binusan, 21 Januari 2015 Mengetahui: Kepala Desa, Penanggung Jawab

Sekretaris Desa Koordinator Kegiatan

M. UNTUNG

RAMLI

Menyetujui : CAMATNUNUKAN

UMBORO HADI SUSINO,SE NIP. 19710918 200003 1 003



42498.pdf

KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN Ala mat Jl. Aji Muda Rt 01 Oesa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 188.4/ 03 I I TAHUN 2015

I

2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP-Desa ) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

b.

bahwa Rencana Kerja Pembangunan De sa (RKP-De sa) dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

1.

Undang-Undang Nomor 4 7 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



42498.pdf

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4.


5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6.


7.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8.


9.


10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15); Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga

Keempat

Kelima

Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan. RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa dan 6 (Enam) tahunan melalui Forum Musrenbang-Desa. Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa. RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untukjwajib diusulkan ke RKPDaerah. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Binusan Pada tanggal29 Januari 2015 KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG


42498.pdf

BE RITA ACARA MUSRENBANG DESA BINUSAN DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA TAHUN 2015 Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun Dua Ribu Lima Belas di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten/Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka penyusunan & pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP -Desa ) Tahun 2015 maka pada hari ini : I

Hari dan Tanggal

: Kamis, 29 Januari 2015

Jam

: 08.00Wite

Tempat

: Kantor Desa Binusan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Kepala Desai Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan Anggota LPM

I

I

Kaur Kesra, Ketua Dan Anggota BPD Ketua dan 1

Ketua RT lwakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain

yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

A.

Materi atau Topik

Pembahasan Dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP -Desa) tahun 2015 .

B.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat

M. Untung

dari Kepala Desa

Sekretaris/Notulen

Ramli

dari Sekdes

Nara sumber

1. Fitri

dari Ketua BPD

2. M. Untung

dari Kepala Desa

3. M.Safuan

dari Kaur Pembangunan

Setelah dilakukan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan akhir dari musrenbang desa untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Desa )

Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Daftar Rekapitulasi RKP-Desa Tahun 2015. Dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.


42498.pdf

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binusan, 29 Januari 2015 Pimpinan Musrenbang

Notulen

M. UNTUNG

I Sekretaris

RAMLI NIP. 197008042009061001

Mengetahui,


M.UNTUNG

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No

Nama

Ala mat

1

Abdul Hamid

Jl. Aji Muda RT.01

2

Fitri

Jl. Sei Senaru RT.15

3

Rudi Haryanto, Amd

4

Syahril

Jl. Sei Fatima RT.03

5

Paulus Tukan

Jl. Sei Fatima Rt.13

6

Kadri H


7

Yulius Sarera

Jl. Sei Banjar RT.10


Jl. Sei Apuk RT.13

Tanda Tangan


42498.pdf


KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 188.4/ 06/IX /2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188.45 I 290/ IV I 2015 tanggal 27 april 2015 tentang Standar Belanja Pemerintahan Desa Di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2015;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 20 15;

1.




42498.pdf




Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8.


9.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;



42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUA!IGA!I DESA TAHUlf 2015

Pertama

Tim Pelaksana menyusun rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD, LPM dan RT;

Kedua

Tim

Pelaksana

menyusun jadwal

rencana

pencairan dan

melakukan administrasi keuangan secara bertanggung jawab; Ketiga

Tim Pelaksana melakukan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

Keempat

Tim Pelaksana membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik perencanaan, pelaksaaan maupun evaluasi kegiatan yang bersumber pendaaan ADD dan DD.;

Kelima

Tim Pelaksana malaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD

dan

DD

secara

periodik

kepada

Tim

Pendamping

Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten; Keenam

Tim Pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;

Ketujuh

Keputusan ini berlaku surut mulai pada bulan Juli 2015 .

Ditetapkan di Desa Binusan Pada Tanggal, 03 September 2015 KEPALA DESA BINUSAN,

MUNTUNG


LAMPI RAN 42498.pdf KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 188.4/06/IX /2015 TAHUN

2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA & STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA.HUN 2015

Penanggung jawab

M.UNTUNG ( Kepala Desa)

Koordinator

RAMLI ( Sekretaris Desa )

Bendahara

FIRMANSYAH ( StafTata Usaha)

Pelaksana Kegiatan

1. JUHARI ( Kasi Pemerintahan)

1. M.SAFUAN ( Kasi Pembangunan) 2. BAHARUDDIN ( Kasi Kesejahteraan ) 3.

IDAH ( Kasi Umum )

Staf Pelaksana Kegiatan:

1. NAWAR ( Wakil Ketua RT.08)

2. KADRI H ( Ketua RT.04)

3. M. SYARIF ( Wakil Ketua RT.OS) 4. ABD. KAHAR ( Ketua RT.02 ) 5. RAHMAN ( Ketua RT.lS)

6. JOHANSYAH( Masyarakat 7. AHMAT ( Masyarakat) 8. AKUIS ( Masyarakat )

9. AMAT PUNAN ( Ketua LPM) Pengawas

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)


M. UNTUNG


42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ( RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1


42498.pdf

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasa12

(1) Rencana RKP-Desa diajukan oleh pemerintahan desa; (2) Dalam menyusun rancangan RKP- De sa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD; (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya; (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa; (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh; (6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa; (7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam rapat Peraturan Desa; dan (8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa tahun Anggaran 2014 , serta memerintahkan sekretruis desa a tau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BABIII MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasa13

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasa14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Desa ini.

PasalS

Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Binusan Pada Tanggal : 21 Januari 2015


M.UNTUNG

Diundangkan di Desa Binusan pada tangga121 Januari 2015 Sekretaris Desa Binusan

RAMLI Lembaran Desa Nomor 04 Tahun 2015


42498.pdf

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ( DU-RKP-DESA ) TAHUN ANGGARAN 2015 DESA

BINUSAN

KECAMATAN

NUNUKAN

KABUPATEN/KOTA

NUNUKAN

PROVINSI

KALIMANTAN UTARA

Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan

I.

kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ( RKP-Desa ), maka kegiatan pembangunan tahun 2015 sebesar Rp. 789.492.256,- ( Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah ) sasaran penggunaannya adalah: Pembiayaan

No

Kegiatan

2

1

APBN

APBD

Jumlah

3

4

6

Belanja Desa

1 Bid. Penyelenggaraan Pemerintah

Rp. 66.088.428,-

Rp. 165.943.218,-

Rp. 232.031.646,-

Desa 2 Bid. Pembangunan Desa

Rp. 443.170.610,-

-

3 Bid. Pembinaan Kemasyarakatan 4 Bid. Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah

Rp. 443.170.610,-

-

Rp.

70.495.000,-

43.795.000,-

-

Rp. 553.054.038,·

Rp. 236.438.218,·

Rp.

Rp. 70.495.000,Rp. 43.795.000,- '

Rp. 789.492.256,·

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana terlampir


42498.pdf

II.

Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ( PTPKD ), yang terdiri dari : 1. Kepala Desa

Penanggung Jawab Kegiatan

2. Sekretaris De sa

Koordina tor I Veriflkasi.

3. Kasi/ Kaur

Pelaksana Kegiatan

III. Bendahara Desa

Bend ahara

IV. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk

pemindahbukuan

bantuan kepada

rekening giro

Kepala

penanggungjawab

dan

Desa

koordinator

Sekretaris

sebagai

Desa

sebagai kegiatan.

Selanjutnya pencairan dana selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

Binusan , 21 Januari 2015 Mengetahui: Kepala Desa,

Sekretaris Desa

Penanggung Jawab

Koordinator Kegiatan

M. UNTUNG

RAMLI

Menyetujui: CAMAT NUNUKAN

UMBORO HADI SUSINO,SE

NIP. 19710918 200003 1 003



42498.pdf


KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN

NOMOR 188.4 I 03 I I TAHUN 2015

I

2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Keija Pembangunan Desa ( RKP-Desa ) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

b.

bahwa Rencana Keija Pembangunan Desa (RKP-Desa) dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Keija Pembangunan Desa (RKP-Desa).

1.




42498.pdf


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7.


8.


9.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15); Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga

Keempat

Kelima

Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan. RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa dan 6 (Enam) tahunan melalui Forum Musrenbang-Desa. Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP- De sa. RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untukfwajib diusulkan ke RKPDaerah. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Binusan Pada tanggal29 Januari 2015 KEPALA DESA BINUSAN,

M.UNTUNG


42498.pdf

BERITA ACARA MUSRENBANG DESA BINUSAN DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA TAHUN 2015

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun Dua Ribu Lima Betas di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten/Kota Nunukan Provinsi Kalimantan nmurl dalam rangka penyusunan & pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP -Desa ) Tahun 2015 maka pada hari ini : I

Hari dan Tanggal

: Kamis, 29 Januari 2015

Jam

: 08.00Wite

Tempat

: Kantor Desa Binusan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Kepala Desai Sekretaris Desai Kaur Pembangunanl Kaur Pemerintahan Anggota LPM

I

I

Kaur Kesral Ketua Dan Anggota BPD Ketua dan 1

Ketua RT Wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain 1

yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

A.

Materi atau Topik

Pembahasan Dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP -Desa) tahun 2015 .

B.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat

M. Untung

dari Kepala Desa

Sekretaris/Notulen

Ramli

dari Sekdes

Nara sumber

1. Fitri

dari Ketua BPD

2. M. Untung

dari Kepala Desa

3. M.Safuan

dari Kaur Pembangunan

Setelah dilakukan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan akhir dari musrenbang desa untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Desa ) Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Daftar Rekapitulasi RKP-Desa Tahun 2015. Dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.


42498.pdf

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binusan, 29 Januari 2015 Pimpinan Musrenbang

Notulen

M. UNTUNG Nl~

I Sekretaris

RAMLI 197008042009061001

Mengetahui,


M.UNTUNG

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dan peserta Musrenbang Desa No

Nama

Ala mat

1

Abdul Hamid

Jl. Aji Muda RT.01

2

Fitri

Jl. Sei Senaru RT.15

3

Rudi Haryanto, Amd

4

Syahril


5

Paulus Tukan

Jl. Sei Fatima Rt.13

6

Kadri H


7

Yulius Sarera

Jl. Sei Banjar RT.10


Jl. Sei Apuk RT.13

Tanda Tangan


42498.pdf


KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 188.4/ 06/IX /2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BINUSAN, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45 I 290/ IV I 2015 tanggal 27 april 2015 tentang Standar Belanja Pemerintahan Desa Di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2015;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015;

1.




42498.pdf



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.


8.


9.




42498.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUAJifGAN DESA TAJIUllf 2015

Tim Pelaksana menyusun rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD, LPM dan RT;

Kedua

Tim

Pelaksana

menyusun jadwal rencana

pencairan dan

melakukan administrasi keuangan secara bertanggung jawab; Ketiga

Tim Pelaksana melakukan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

Keempat

Tim Pelaksana membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik perencanaan, pelaksaaan maupun evaluasi kegiatan yang bersumber pendaaan ADD dan DO.;

Kelima

Tim Pelaksana malaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD

dan

DD

secara

periodik

kepada

Tim

Pendamping

Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten; Keenam

Tim Pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;

Ketujuh

Keputusan ini berlaku surut mulai pada bulan Juli 2015 .

Ditetapkan di Desa Binusan Pada Tanggal, 03 September 2015 KEPALA DESA BINUSAN,

MUNTUNG


LAMPI RAN 42498.pdf KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 188.4/06/IX /2015 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA & STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANATEKNISPENGELOLAAN KEUANGAN DESATAHUN 2015

Penanggung jawab

M.UNTUNG ( Kepala Desa)

Koordinator

RAMLI ( Sekretaris Desa )

Bendahara

FIRMANSYAH ( StafTata Usaha)

Pelaksana Kegiatan

1. JUHARI ( Kasi Pemerintahan) l. M.SAFUAN ( Kasi Pembangunan ) 2. BAHARUDDIN ( Kasi Kesejahteraan) 3.

IDAH ( Kasi Umum)

Staf Pelaksana Kegiatan :

1. NAWAR ( Wakil Ketua RT.08) 2. KADRI H ( Ketua RT.04)

3. M. SYARIF ( Wakil Ketua RT.OS) 4. ABD. KAHAR ( Ketua RT.02)

5. RAHMAN ( Ketua RT. 15 )

6. JOHANSYAH( Masyarakat 7. AHMAT ( Masyarakat) 8. AKUIS ( Masyarakat )

9. AMAT PUNAN ( Ketua LPM ) Pengawas

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)


M. UNTUNG


42498.pdf

DAFTAR INFORMAN No

Nama


Jabatan Kepala BPMPD Kabupaten Nunukan Kabid Ketahanan Masyarakat Kasubid Sarana dan Prasarana Des a BPMPD Kab. Nunukan Kasubid Pemerintahan Des a dan PKM BPMPD Kab. Nunukan Camat Nunukan I Kepala Desa Binusan Kecamatan Nunukan I ! Ketua BPD Desa Binusan Ketua LPM Desa Binusan Sekretaris Deas Binusan Pendamping Desa I Masyarakat Desa Binusan

42498.pdf

Lembar Wawancara I

PEDOMAN W A W ANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan N unukan)

A

Informan

B.

DaftarPertanyaansepumr

: Implementasi Kehijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN

1. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN?

2. Dimana Bapak mendapatkan informasi tenmng Dana Desa tersebut?

3. Sejauh manakah pemahaman Bapak tenmng Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN? Bagaiman dengan Tim Teknisnya? Apakah Paham?

4. Apakah Bapak mengerti dan memahami tentang prosedur amu mekanisme pencairan Dana Desa? Bagaimana prosedur amu mekanismenya?

5. Apakah ada kelengkapan lain yang diperlukan selain yang sudah ditentukan dalam pencairan Dana Desa? Jika ada, Apa saja kelengkapan tersebut?


42498.pdf

6. Menurut Bapak, Bagaimana realisasi Dana Desa untuk Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan?

7. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mengalami kendala? Jika Ya, Apa saja Kendalanya?

8. Apakah dalam proses pencairan Dana Desa, menurut Bapak juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya? Jika Ya, apa saja Kendalanya?

9. Menurut sepengetahuan Bapak, Bagaimana Implementasi Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan, apabila ditinjau dari peng-SPJ-annya, sebagaimana yang telah dikoreksi/dievaluasi oleh Instansi Bapak?

10. Menurut Bapak, apakah Dana Desa di Desa Binusan sudah efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik dari Penyalurannya, Pelaksanaannya maupun Penganggarannya, Pertanggungjawabannya?


42498.pdf

Lembar Wawancara 2

PEDOMAN W AW ANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN (Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan Nunukan) A

Informan

B.


Catata

Untuk menilai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh George C. Edward Ill yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sebuah kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Organisasi!Birokrasi. Maka dalam hal ini sangat diharapkan kepada para Informan untuk memberikan jawaban berdasarkan seputar teori terse but.

: Faktor-F'akJor yang mempengaruhi lmplementasi Dana Desa yang bersumber dari APBN

1. Komunikasi

a. Bagaimana peran dan mnggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerinmh Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang pertuntukkannya bagi Desa?

b. Apakah Pemerintah Desa telah memahami peran dan mnggungjawabnya sebagai penerima Dana Desa yang bersumber dari APBN? Jika Ya, Apa saja peran dan mnggungjawabnya? Dan Jika Tidak, Apa saja langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa?

c. Apakah Pemerinmh telah mengadakan sosialisasi atau Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa? Jika Ya, apa maksud dan tujuan diadakannya kegiamn tersebut'?


42498.pdf

d. Apakah isi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dimengerti dan dipahami oleh desa. baik dari Penganggarannya, Penyalurannya, Pelaksanaannya maupun Pertanggungjawabannya?

e. Apakah kebijakan dana desa yang diatur oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk desa telah konsisten dan tidak saling tumpang tindah (berbeda) antara peraturan yang telah ditetapkan? Jika Ya, Buktikan apa saja?

2. Sumberdaya a. Menurut Bapak, apakah di Pemerintahan Desa yang ada di Kab. Nunukan telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desanya?

b. Apakah kualitas pegawai (Sumber Daya Manusia) yang ada di Pemerintahan Desa Binusan saat ini telah mampu menunjang pelaksanaan Pengelolaan Dana Desanya?

c. Menurut Bapak, apakah pemberian wewenang pada Perangkat Desa di Pemerintahan Desa Binusan telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa?

3. Sikap a. Menurut Bapak, apakah dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN memberi manfaat bagi pembangunan di Desa?


42498.pdf

b. Apa tanggapan Bapak mengenai Dana Desa untuk saat ini dan untuk tahun yang akan datang?

c. Dari sepengetahuan Bapak, bagaimana respon/tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desanya khususnya di Desa Binusan? Seperti apa Responnya, Harap dijelaskan?

4. Struktur Birokrasi a. Bagaimanakah mekanisme Dana Desa yang bersumber dari APBN di Pemerintahan Desa? Bagaimana mekanisme yang ada di Pemerintah Desa Binusan?

b. Apakah Pemerintah Desa juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan dalam bentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan dana Desa atau semacamnya mengenai penggunaan Dana Desa?

c. Menurut Bapak, Apakah dalam Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa, petunjuk pelaksanaannya/prosedur operasi keijanya dapat dimengerti oleh para pelaksana kegiatan? Jika ada penyusunan Tim Teknisnya?

d. Bagaimana sistem pembagian keija dalam pelaksanaan Dana Desa di Pemerintahan Desa? Siapa saja terlibat di dalam pelaksanaannya?

e. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring pelaksanaan Dana Desa?


42498.pdf

Lembar W awancara 3

PEDOMAN W AW ANCARA IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN

(Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan Nunukan)

A.

Informan

B.


: Dana De sa yang Bersumber dari APBN

1. Apa saja dukungan implementasi Dana Desa yang bersumber dari APBN? 2. Bagaimana Dukungan tersebut berpengaruh terhadap: a. Komunikasi b. Sikap c. Sumber Daya d. Struktur Organisasi


Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka pdf

Recommend Documents