KODEFIKASI RPI 25. Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

KODEFIKASI

RPI 25

Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

Lembar Pengesahan


851

852

RENCANA PENELITIAN INTEGRATIF 2010-2014

Daftar Isi Lembar Pengesahan.................................................................................851 Daftar Isi................................................................................................... 853 Daftar Tabel............................................................................................. 855 Daftar Singkatan...................................................................................... 857 I. ABSTRAK......................................................................................... 859 II.

LATAR BELAKANG.......................................................................... 859

III.

RUMUSAN MASALAH.....................................................................864

IV.

TUJUAN DAN SASARAN ................................................................ 864

V. LUARAN.......................................................................................... 865 VI.

RUANG LINGKUP............................................................................ 865

VII. METODE..........................................................................................866 VIII. INSTANSI PELAKSANA, RENCANA TATA WAKTU DAN RENCANA BIAYA PENELITIAN........................................................ 867 IX. ORGANISASI...................................................................................868 X.

DAFTAR PUSTAKA..........................................................................868

XI.

KERANGKA KERJA LOGIS...............................................................869


853

Daftar Tabel Table 1. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Hasil-Hasilnya dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2000...........................................................................860 Table 2. Pertumbuhan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Harga Konstan 2000................................................................. 862 Table 3. Pertumbuhan Sektor Industri Kayu dan Produk-Produk Lainnya dalam Perekonomian Harga Konstan 2000............... 863 Table 4. Rencana lokasi penelitian........................................................ 867 Table 5. Matriks instansi pelaksana, tata waktu dan rencana biaya penelitian ....................................................................... 867


855

Daftar Singkatan B/C

: Benefit/Cost

DR

: Dana Reboisasi

HHL

: Hasil Hutan Lain

HHBK

: Hasil Hutan Bukan Kayu

HR

: Hutan Rakyat

HS

: Harmonized System

HTI

: Hutan Tanaman Industri

HTR

: Hutan Tanaman Rakyat

IKBR

: Industri Kayu, Bambu dan Rotan

IRR

: Internal Rate of Return

KBP

: Kayu Bulat dan Perburuan

LHP

: Laporan Hasil Penelitian

PDB

: Produk Domestik Bruto

PSDH

: Provisi Sumberdaya Hutan


857

I. ABSTRAK Kontribusi sektor kehutanan pada Produk Domestik Bruto nasional dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Secara umum penelitian integratif ini bertujuan untuk mengaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dikaji menggunakan indikator ekonomi: nilai tegakan (stumpage value), dan indikator kelembagaan: pengaturan penyediaan lahan hutan tanaman. Daya saing investasi industri hasil hutan (tanaman) dikaji menggunakan indikator ekonomi: benefit/cost ratio (B/C ratio), internal rate of return (IRR) serta penawaran dan permintaan kayu, dan indikator kelembagaan: perizinan usaha hutan tanaman. Daya saing perdagangan hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: keunggulan komparatif (comparative advantage) dan efisiensi sistem tataniaga, serta indikator kelembagan: pengaturan perdagangan hasil hutan di dalam dan luar negeri, termasuk harmonized system (HS) dan non tariff barrier. Sasaran penelitian integratif ini adalah diperolehnya informasi faktorfaktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Hasil penelitian integratif ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan, termasuk di dalamnya perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. Kata Kunci: industri, perdagangan, investasi, hasil hutan, daya saing.

II. LATAR BELAKANG Sumberdaya hutan memiliki tiga peran. Pertama adalah sebagai penghasil barang dan jasa. Sebagai penghasil barang, sumberdaya hutan menyediakan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sebagai penghasil jasa, ekosistem hutan mempertahankan, antara lain: penyediaan sumber mata air, pembentukan iklim mikro, penyerapan karbon (carbon sequestration) dan pemandangan alam yang unik. Kedua adalah sebagai penopang sistem kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Komunitas masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan memandang hutan sebagai sumber mata pencaharian maupun hutan sebagai sarana peribadatan (Colfer, et al, 2001). Sebagai sumber mata pencaharian, karena hutan bisa menjadi tempat untuk mencari nafkah dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu, rotan, madu dan ikan. Sebagai sarana peribadatan,


859

karena hutan bisa menjadi tempat peribadatan tertentu. Ketiga adalah sebagai sistem penyangga kehidupan. Sebagai sistem penyangga kehidupan, sumberdaya hutan membentuk dan mempertahankan fungsifungsi ekologis (rantai makanan dan kehidupan beragam makhluk hidup, flora dan fauna) dalam keseimbangan dan berkelanjutan. Sehingga hutan dapat berfungsi sebagai penjaga siklus makanan beragam makhluk hidup; pengatur tata air dan pencegah banjir; pengendali erosi; pencegah intrusi air laut; pemelihara kesuburan tanah; dan pembentuk kondisi udara bersih. Meskipun peran sumberdaya hutan sangat penting bagi kehidupan umat manusia, peran sektor kehutanan dalam perekonomian sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan bila produkproduk kayu olahan juga dimasukkan, hanya meningkat menjadi sekitar 2% dari PDB (Tabel 1). Namun kontribusi yang kecil bukan hanya milik sektor kehutanan. Sektor-sektor yang lain, seperti perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, serta perikanan juga memiliki kontribusi yang kurang lebih sama dengan sektor kehutanan, yaitu sekitar 2%. Sektor pertambangan migas juga memiliki kontribusi yang tidak besar sekitar 6%, sementara industri migas malah hanya sekitar 3%, lebih kecil dibanding tanaman bahan makanan sekitar 7%. Persoalan pokoknya bukanlah pada besaran kontribusi sektor kehutanan, melainkan dampak penggandanya (multiplier effect) dalam perekonomian dan yang lebih penting lagi, adakah sumberdaya hutan dimanfaatkan secara lestari? Table 1. Kontribusi Sektor Kehutanan dan Hasil-Hasilnya dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto Harga Konstan 2000 Uraian PDB 1. Kehutanan Persentase terhadap PDB 2. Industri kayu & produkproduk lainnya Persentase Terhadap PDB

860

Miliar Rupiah 2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

1.656.516,8 1.750.656,1 1.846.654,9 1.963.974,30 2.082.315,9 2.176.975,5 17.433,8

17.176,9

16.784,1

16.401,40

16.543,3

16.793,8

1,05%

0,98%

0,91%

0,84%

0,79%

0,77%

20.325,5

20.138,5

20.006,2

19.657,60

20.335,8

20.039,2

1,23%

1,15%

1,08%

1,00%

0.98%

0.92%


Uraian PDB 3. Kehutanan & hasil-hasilnya (1+2) Persentase Terhadap PDB

Miliar Rupiah 2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

1.656.516,8 1.750.656,1 1.846.654,9 1.963.974,30 2.082.315,9 2.176.975,5 37,759.30

37,315.40

36,693.10

36.059,00

36.879,1

36.833,0

2,28%

2,13%

1,99%

1,84%

1.77%

1.69%

Sumber: BPS; * angka sementara; ** angka sangat sementara

Jika sektor kehutanan dan hasil-hasilnya didisagregasi ke dalam tiga subsektor, yaitu: industri kayu, bambu dan rotan (IKBR), kayu bulat dan perburuan (KBP), dan hasil hutan lain (HHL), hasil penelitian (Astana dkk, 2003) menunjukkan masing-masing memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja yang tinggi. Nilai pengganda output subsektor IKBR adalah 1,926 - 2,664, subsektor KBP, 1,401 - 1,841 dan subsektor HHL, 1,387 - 1,907. Nilai pengganda output subsektor IKBR sebesar 1,926 memiliki arti bahwa jika output subsektor IKBR meningkat sebesar satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,926 satuan. Sedangkan nilai pengganda pendapatan subsektor IKBR adalah 1,946 - 4,020, subsektor KBP, 1,406 - 2,053 dan subsektor HHL, 1,453 - 1,680. Nilai pengganda pendapatan subsektor IKBR sebesar 1,946 memiliki arti bahwa jika pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor IKBR meningkat sebesar satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka pendapatan rumah tangga dalam perekonomian akan meningkat sebesar 1,946 satuan. Nilai pengganda tenaga kerja subsektor IKBR adalah 4,961 - 8,035, sub sektor KBP, 1,140 - 1,496 dan sub sektor HHL, 1,178 - 1,186. Nilai pengganda tenaga kerja subsektor IKBR sebesar 4,961 memiliki arti bahwa bila penyerapan tenaga kerja di sektor IKBR meningkat sebanyak satu satuan akibat kenaikan permintaan akhir, maka penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian akan meningkat sebesar 4,961 satuan. Meskipun sektor kehutanan memiliki nilai pengganda dalam perekonomian yang tinggi, namun peranan tersebut akan hilang jika hutannya tidak dimanfaatkan secara lestari. Dapat dibayangkan jika produksi kayu dan hasil hutan lainnya sama dengan nol, karena hutan (produksi) sudah habis ditebang, maka apa yang akan terjadi dalam perekonomian adalah impor kayu dan hasil hutan lain untuk memenuhi kebutuhan. Ini tentunya akan menguras devisa, dan pada gilirannya akan mengganggu neraca pembayaran (balance of payment) dan perekonomian


861

secara keseluruhan, terlebih bila cadangan devisa dalam kondisi tipis. Kenyataan menunjukkan sejak pembangunan ekonomi dimulai tahun 1970an, laju kerusakan sumberdaya hutan terus meningkat. Laju kerusakan dan pengurangan sumberdaya hutan lebih tinggi dibanding laju pemulihan dan penambahan. Luas tutupan dan potensi per ha hutan terus mengalami penurunan. Kerusakan dan pengurangan sumberdaya hutan mengganggu tiga peran sumberdaya hutan, yaitu: sebagai penghasil barang dan jasa; sebagai penopang sistem kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Seiring dengan penurunan luas tutupan dan potensi per ha hutan (produksi), PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2004 meskipun PDB sektor kehutanan mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,28%, rataan per tahun periode 2004-2009 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0.40% (Tabel 2). Dalam periode 2004-2009, sektor industri kayu dan produk-produk lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif rataan per tahun sebesar 0.57% (Tabel 3). Pertumbuhan PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya yang negatif memberikan bukti telah terjadinya pemanfaatan hutan yang tidak lestari. Ini merupakan sebuah fenomena yang ironis, karena hutan merupakan sumberdaya yang terbarukan. Table 2. Pertumbuhan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Harga Konstan 2000

Tahun

Miliar Rupiah

% Pertumbuhan

2004

17.433,80

1,28

2005

17.176,90

-1,47

2006

16.686,90

-2,85

2007

16.401,40

-1,71

2008*

16.543,30

0.87

2009**

16.793,80

1,51

Rataan

16.839,35

-0.40


862


Table 3. Pertumbuhan Sektor Industri Kayu dan Produk-Produk Lainnya dalam Perekonomian Harga Konstan 2000

Tahun

Miliar Rupiah

% Pertumbuhan

2004

20.325,50

-2,07

2005

20.138,50

-0,92

2006

20.006,20

-0,66

2007

19.657,60

-1,74

2008*

20.335.80

3,45

2009**

20.039.20

-1,46

Rataan

20083.80

-0.57


Kontribusi sektor kehutanan dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Terkait hal ini, terdapat pandangan bahwa kegiatan investasi di bidang industri hasil hutan dipandang kurang menarik dibanding industri bukan hasil hutan (perkebunan), karena prosedur investasi yang kurang transparan dan kelayakan finansial yang relatif rendah. Di samping itu, terdapat juga pandangan bahwa kebijakan industri dan perdagangan hasil hutan belum kondusif. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan relatif kecil karena pembagian keuntungan (manfaat) secara berkeadilan belum sepenuhnya diterapkan dan cenderung menurun karena produksi kayu tidak lestari. Dampak krisis finansial global diperkirakan semakin menekan investasi industri dan perdagangan hasil hutan namun pada tingkat tertentu dapat menguntungkan dari sisi penghematan stok hutan. Guna meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional diperlukan upaya perbaikan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan yang baik akan meningkatkan investasi industri dan perdagangan hasil hutan serta memungkinkan peningkatan perolehan pungutan bukan pajak sektor kehutanan. Meningkatnya investasi industri dan perdagangan hasil hutan pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto nasional. Untuk itu penelitian integratif ini dilakukan.


863

III. RUMUSAN MASALAH Kontribusi sektor kehutanan dapat mencapai lebih dari 2% apabila tidak terjadi illegal logging dan illegal trade serta inefisiensi pemanfaatan hutan dan pengolahan kayu serta pasar kayu tidak terdistorsi. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan. Tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan yang baik akan meningkatkan investasi industri dan perdagangan hasil hutan serta memungkinkan upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari hasil hutan. Peningkatan investasi dan perdagangan hasil hutan pada gilirannya akan menaikkan kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukkan Produk Domestik Bruto nasional. Permasalahannya adalah apa saja faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Daya saing investasi industri hasil hutan yang dikaji meliputi: (a) investasi usaha Hutan Tanaman Industri (HTI; hasil hutan kayu HTI), (b) investasi usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR; hasil hutan kayu HTR), (c) investasi usaha Hutan Rakyat (HR; hasil hutan kayu HR), dan (d) investasi usaha perkebunan (sebagai pembanding). Daya saing perdagangan hasil hutan yang dikaji adalah daya saing perdagangan produk kehutanan yang berorientasi pasar ekspor (kayu dan rotan). Besaran pungutan bukan pajak yang dikaji adalah besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman (HTI; HTR).

IV. TUJUAN DAN SASARAN Secara umum bertujuan untuk mengkaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengkaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan. Sasaran yang ingin dicapai: 1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman 2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan. 3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan.

864


V. LUARAN Luaran yang diharapkan: 1. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. 2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan dari sisi: (1) penawaran dan permintaan kayu, (2) kelayakan finansial usaha hutan tanaman, dan (3) perizinan usaha hutan tanaman. 3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan yang berorientasi ekspor dari sisi: (1) keunggulan produk kehutanan, (2) efisiensi sistem tataniaga, (3) harmonized system (HS), dan (4) non tariff barrier.

VI. RUANG LINGKUP Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi kebijakan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman terdiri dari: 1. Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman 2. Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman. Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan terdiri dari: 1. Analisis penawaran dan permintaan kayu 2. Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan 3. Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan Jenis kegiatan untuk memberikan rekomendasi peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Analisis keunggulan produk kehutanan Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan Analisis non-tariff barrier produk kehutanan


865

VII. METODE A. Kerangka Pikir Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional ditentukan oleh perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan (DR- Dana Reboisasi dan PSDH- Provisi Sumber Daya Hutan) mempengaruhi perkembangan investasi industri dan perdagangan hasil hutan. Perkembangan investasi industri hasil hutan mempengaruhi perkembangan perdagangan hasil dan sebaliknya, perkembangan perdagangan hasil hutan mempengaruhi perkembangan investasi industri hasil hutan. Perkembangan investasi industri hasil hutan bergantung pada seberapa jauh industri hasil hutan memiliki daya saing dalam menarik investor untuk berinvestasi di bidang industri hasil hutan. Sedangkan perkembangan perdagangan hasil hutan bergantung pada seberapa jauh hasil hutan memiliki daya saing dalam merebut pangsa pasar, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan serta daya saing investasi industri dan perdagangan hasil hutan dipengaruhi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan. Faktor-faktor ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini.

B. Metode Analisis 1. Besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman dikaji menggunakan indikator ekonomi: nilai tegakan (stumpage value) dan indikator kelembagaan: pengaturan penyediaan lahan hutan tanaman. 2. Daya saing investasi industri hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: benefit/cost ratio (B/C ratio), internal rate of return (IRR), penawaran dan permintaan kayu, serta indikator kelembagaan: perizinan usaha hutan tanaman. 3. Daya saing perdagangan hasil hutan dikaji menggunakan indikator ekonomi: keunggulan komparatif (comparative advantage), efisiensi sistem tataniaga, dan indikator kelembagaan: pengaturan perdagangan hasil hutan di dalam dan luar negeri, termasuk harmonized system (HS) dan non tariff barrier.

866


C. Lokasi penelitian Rencana lokasi penelitian adalah sebagaimana tabel 4 berikut. Table 4. Rencana lokasi penelitian No.

Kegiatan

Lokasi

1.

Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman

Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

2.

Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

3.

Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariff barrier produk kehutanan

Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat

VIII. INSTANSI PELAKSANA, RENCANA TATA WAKTU DAN RENCANA BIAYA PENELITIAN Instansi pelaksana yang terlibat dalam penelitian, tata waktu penelitian serta rencana biaya yang diperlukan tersaji pada tabel 5. Table 5. Matriks instansi pelaksana, tata waktu dan rencana biaya penelitian

Kode

PROGRAM/RPI /LUARAN / KEGIATAN

PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN / ANGGARAN (juta Rupiah) 2010

2011

2012

2013

2014

PROGRAM KEBIJAKAN 25 25.1

RPI 25 Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

Luaran 1 : Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman

25.1.1.4 Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman

PUSLITSOSEK

150

25.1.2.4 Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman

PUSLITSOSEK

150


867

Kode 25.2

PROGRAM/RPI /LUARAN / KEGIATAN

PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN / ANGGARAN (juta Rupiah) 2010

2011

2013

2014

Luaran 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan

25.2.1.4 Analisis penawaran dan permintaan kayu

PUSLITSOSEK

150

25.2.2.4 Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan;

PUSLITSOSEK

150

25.2.3.4 Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

PUSLITSOSEK

100

25.3

2012

Luaran 3 : Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan

25.3.1.4 Analisis keunggulan produk kehutanan;

PUSLITSOSEK

200

25.3.2.4 Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan

PUSLITSOSEK

150

25.3.3.4 Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan

PUSLITSOSEK

150

25.3.4.4 Analisis non-tariff barrier produk kehutanan

PUSLITSOSEK

150

TOTAL ANGGARAN

300

400

650

IX. ORGANISASI Penelitian ini akan dilaksanakan di bawah koordinasi Puslitsosek dengan melibatkan instansi lingkup Badan Litbang Kehutanan dan instansi terkait lain.

X. DAFTAR PUSTAKA Astana S., D. Djaenudin dan M. Z. Muttaqin. 2003. Kajian Peranan Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Daerah. Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi 4 (1). Puslitbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor. Coelfer, C. J. P., R. L. Wadley, E. Harwell, and R. Prabhu. 2001. Assessing Intergenerational Access to Resources: Using Criteria and Indicators in West Kalimantan, Indonesia in People Managing Forests: The Links between Human Well-Being and Sustainability, ed. by Coelfer and Byron. Resources for The Future and CIFOR. Washington. 868


XI. KERANGKA KERJA LOGIS NARASI

INDIKATOR

ALAT VERIFIKASI

Dihasilkan nya informasi faktorfaktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman, (2) daya saing investasi industri hasil hutan, dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan

Dokumen data/ informasi/rekomendasi kebijakan terkait dengan faktorfaktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan (LHP, publikasi, dan Policy Brief)

Kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian kondusif.

1. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman

Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.

Sintesa hasil penelitian terkait besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. LHP, Publikasi, dan Policy Brief nilai tegakan dan kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman

Tersedia hasilhasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman

2. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan

Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Sintesa hasil penelitian terkait daya saing daya saing investasi industri hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief penawaran dan permintaan kayu; kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Tersedia hasilhasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing investasi industri hasil hutan

TUJUAN: Secara umum bertujuan untuk mengaji tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan dan secara khusus mengaji: (1) besaran pungutan bukan pajak hasil hutan, (2) daya saing investasi industri hasil hutan dan (3) daya saing perdagangan hasil hutan

ASUMSI

SASARAN:


869

NARASI

INDIKATOR

ALAT VERIFIKASI

ASUMSI

Telah dilaksanakan sintesa hasil penelitian: Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariff barrier produk kehutanan

Sintesa hasil penelitian terkait daya saing perdagangan hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief keunggulan komparatif produk kehutanan; efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; harmonized system (HS) produk kehutanan; nontariff barrier produk kehutanan

Tersedia hasilhasil penelitian sebagai bahan sistesis identifikasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan

1. Rekomendasi kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman

Dilaksanakannya penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.

Dokumen hasil penelitian terkait besaran pungutan bukan pajak hasil hutan tanaman. Dokumen LHP, Publikasi, dan Policy Brief nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman

Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan. Kendala dan hambatan dalam merumuskan luaran diatasi.

2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil hutan

Dilaksanakannya penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Dokumen hasil penelitian terkait daya saing investasi industri hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief penawaran dan permintaan kayu; kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan


3. Tersedianya informasi faktor-faktor ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi daya saing perdagangan hasil hutan

LUARAN:

870


NARASI

INDIKATOR

ALAT VERIFIKASI

ASUMSI

3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil hutan

Dilaksanakannya penelitian: Analisis keunggulan produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariff barrier produk kehutanan

Dokumen hasil penelitian terkait daya saing perdagangan hasil hutan. LHP, Publikasi, dan Policy Brief keunggulan komparatif produk kehutanan; efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; harmonized system (HS) produk kehutanan; nontariff barrier produk kehutanan


Penelitian berhasil memperoleh informasi: 1. Nilai tegakan hutan tanaman dan faktorfaktor yang mempengaruhi 2. Kelemahan dan kelebihan alokasi dan distribusi lahan hutan, perizinan dan persyaratan penyediaan lahan hutan tanaman

Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman; Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman.

Sumberdaya (kuantitas dan kualitas) mendukung. Tidak terjadi perubahan kebijakan yang membatalkan pelaksanaan penelitian

KEGIATAN: 1.1. Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman 1.2. Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman


871

NARASI

INDIKATOR

ALAT VERIFIKASI

ASUMSI

2.1. Analisis penawaran dan permintaan kayu 2.2 Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan 2.3. Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Penelitian berhasil memperoleh informasi: 1. Penawaran dan permintaan kayu nasional dan faktorfaktor yang mempengaruhi 2. Perbandingan kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan 3. Perbandingan perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan

Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis penawaran dan permintaan kayu; Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan perkebunan; Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan


3.1. Analisis keunggulan produk kehutanan 3.2. Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan 3.3. Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan 3.4. Analisis non-tariff barrier produk kehutanan

Penelitian berhasil memperoleh informasi: 1. Keunggulan produk kehutanan dan faktorfaktor yang mempengaruhi, termasuk informasi mengenai keunggulan kayu dan non kayu, dampak lingkungan kayu, serta preferensi konsumen. 2. Efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan 3. Harmonized system (HS) produk kehutanan 4. Non-tariff barrier produk kehutanan

Dokumen presentasi dan pembahasan hasil penelitian: Analisis keunggulan komparatif produk kehutanan; Analisis efisiensi sistem tataniaga produk kehutanan; Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan; Analisis non-tariff barrier produk kehutanan


872


KODEFIKASI RPI 25. Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan

Recommend Documents