Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
DASAR HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN PEMDA UNTUK MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN IKLIM INDONESIA
www.apeksi.id
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement on Climate Change Perpres 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Perpres 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permen LH 33 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim
DASAR PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH
PARTISIPASI MASYARAKAT
PASAL 16 UU 23 TH 2014
PASAL 354 UU 23 TAHUN 2014
1
Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 258 UU NO. 23/2014
PASAL 260 UU NO. 23/2014
Tujuan Pembangunan Daerah:
1)
1. peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, 2. kesempatan kerja, 3. lapangan berusaha, 4. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 5. daya saing Daerah. 2)
3)
2)
Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD
Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD
RKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Renstra Rencana Perangkat Daerah
Renja
www.apeksi.id
Rencana pembangunan Daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah RPJPDperiode sebelumnya berakhir
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
ditetapkan dengan Perkada
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
Rencana Pembangunan Daerah
1)
RPJPD
RPJMD
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
2
Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RPJPD
Manjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah
sanksi administratif berupa RPJMD
RKPD
Sebagai instrumen evaluasi penyelengaraan Pemerintah Daerah
Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS
tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-
3 (tiga) bulan.
undangan selama
•
1 Januari 2016-SDGs • 17 Goals • 169 Target • SDGs dilaksanakan hingga 2030
•
SDGs di Indonesia Perpres PelaksanaanTujuan Pem bangunan Berkelanjutan (Draft)
•
Salah satu goal SDGs Clim ate Action UU 16/2016 Ratifikasi Paris Agreement on Clim ate Change
Apabila Kepala Daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, Kepala Daerah dikenai
sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undan gan selama
3 (tiga) bulan.
AKSI PI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU 32 Tahun 2009 PPLH) Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (WCED, Brundtland Commission, 1987)
Apabila penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak menetapkan PERDA tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai
Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (Permen LH 33 tahun 2016) UU 32/2009 UU 16/2016 Perpres 61/2011 Perpres 71/2011 Permen LH 33/2016
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (LINGKUNGAN HIDUP) UU 25/2004 SPPN UU 26/2007 PENATAAN RUANG UU 33/2004 PERIMBANGAN KEUANGAN UU 17/2007 RPJPN UU 23/2014 PEMDA PERPRES 2/2015 RPJMN
PENYUSUNAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
RTRW
Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan Bab 5, Buku I
Pembangunan Berkelanjutan
AKSI PI
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
Tantangan Pembangunan Berkelanjutan: pemahaman, data dan ukuran, dukungan kegiatan, peningkatan kapasitas kelembagaan; Pelaksanaan Agenda SDGs (Implementasi SDGs di daerah?) Konteks Pembangunan Berkelanjutan terhadap arah kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
RPJP/M D
www.apeksi.id
3
Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
NDC (NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION) ON CLIMATE CHANGE
Target penurunan emisi GRK tahun 2020 ~ 26% UU 16/2016 Ratifikasi Paris Agreement on Climate Change Perpres 61/2011 RAN Penurunan Emisi GRK
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI
Perpres 71/2011 Inventarisasi GRK Langkah strategis:
Pendekatan lanskap terintegrasi ekosistem daratan, pesisir dan laut Pendekatan kearifan tradisional, melibatkan pemerintah, sw asta dan komunitas
Pengarusutamaan agenda perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Perbaikan sumber daya alam dan restorasi ekosistem daratan, pesisir dan laut
Target Penurunan EGRK Per Provinsi Tahun 2020 ACEH SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RAD-GRK No. 85/2012, Tgl: 10/12/2012 No. 36/2012, Tgl: 26/09/2012 No. 77/2012, Tgl: 28/12/2012 No. 44/2012, Tgl: 10/10/2012 No. 80/2012, Tgl: 10/10/2012 No. 36/2012, Tgl: 10/08/2012 No. 30/2012, Tgl: 14/12/2012 No. 34/2012, Tgl: 05/10/2012 No. 26/2012, Tgl: 23/11/2012 No. 32A/2012, Tgl: 05/12/2012 No. 39/2012, Tgl: 03/12/2012 No. 131/2012, Tgl: 19/09/2012 No. 56/2012, Tgl: 02/11/2012 No. 43/2012, Tgl: 10/09/2012 No. 51/2012, Tgl: 05/09/2012 No. 67/2012, Tgl: 12/10/2012 No. 49/2012, Tgl: 05/12/2012 No. 27/2012, Tgl: 01/10/2012 No. 54/2012, Tgl: 04/10/2012 No. 36/2012, Tgl: 14/12/2012
TARGET PENURUNAN EMISI GRK 2020 (%) 7% 25,7 13 25,4 24,94
21
KALIMANTAN SELATAN
No. 14/2013, Tgl: 08/03/2013
11 (rakortek)
22
KALIMANTAN UTARA NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SULAWESI UTARA GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT
No. 188.4/K.68/2016
(rakortek )
No. 51/2012, Tgl: 14/12/2012
19,64
NO
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
www.apeksi.id
(%)
TARGET PENURUNAN EGRK PER PROVINSI HINGGA TAHUN 2020 (%)
32,64 10,16 25,99 27,91 30 (2030) 10,16 11,29 3,62 28,73 12,29 15,6 41 (rakortek)
No. 39/2012, Tgl: 14/12/2012 No. 59/2012, Tgl: 10/12/2012 No. 30/2012, Tgl: 21/09/2012 No. 30/2012, Tgl: 05/11/2012 No. 28/2012, Tgl: 20/11/2012 No. 323/2012, Tgl: 14/12/2012 No. 36/2012, Tgl: 25/10/2012 No. 18/2012, Tgl: 08/11/2012 No. 14/2012, Tgl: 14/12/2012 No. 09/2013, Tgl: 07/02/2013 No. 17/2013, Tgl: 17/10/2013
22,4 28,7 38 9 26 (rakortek)
4
Knowledge Management Forum 2017
TARGET PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PER PROVINSI (DATA YANG MASUK)
25-27 April 2017
REALISASI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PER PROVINSI (DATA YANG MASUK)
RENCANA AKSI NASIONAL GAS RUMAH KACA Alokasi Penurunan Emisi di 5 sektor/bidang utama pada tahun 2020 *
NDC (NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION) ON CLIMATE CHANGE
Sektor/Bidang
Target Penurunan (Gton CO2e) 26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0.672
1.039
Pertanian
0.008
0.011
Energi dan Transportasi
0.038
0.056
Industri
0.001
0.005
Limbah
0.048
0.078
Total
0.767
1.189 20
www.apeksi.id
5
Knowledge Management Forum 2017
URUSAN ESDM
URUSAN PERTANIAN
www.apeksi.id
25-27 April 2017
URUSAN KEHUTANAN
URUSAN LH
6
Knowledge Management Forum 2017
URUSAN LH
25-27 April 2017
URUSAN INDUSTRI
PERENCANAAN KE PENGANGGARAN (SEBELUMNYA)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN IKLIM DI DAERAH
www.apeksi.id
UU 32/2004 Pemerintahan Daerah Permendagri 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7
Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN (SAAT INI)
LAYANAN UTAMA PERUBAHAN IKLIM
NOMENKLATUR PADA PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN APBD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
SUB URUSAN PPKL
PERUBAHAN IKLIM
Layanan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Implementasi dan pemantauan aksi adaptasi perubahan iklim Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penurunan emisi GRK Pemantauan dan pelaporan Penggunaan dan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) Implementasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) Menyelenggarakan inventarisasi emisi gas rumah kaca
www.apeksi.id
8
Knowledge Management Forum 2017
25-27 April 2017
TERIMAKASIH
www.apeksi.id
9
